PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN (SPBN) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN (SPBN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mengajukan Permohonan Bio data perusahaan Peta lokasi/peta wilayah Dokumen Amdal, UKP,UKL Data mengenai kapasitas penampungan Data perkiraan penyaluran. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan Rekomendasi pertamina
Waktu 10 7 hari Kerja
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENDIRIAN AGEN PREMIUM MINYAK SOLAR (APMS) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Pendirian Agen Premium Minyak Solar (APMS)
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 5 hari Kerja
Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) UU No. 11 1967 Ttg ketentuan pokok pertambangan Negara (LN. Thn 1967 No.22 TLN No. 2831 UU No 22 Thn 2001 Ttg minyak dan gas bumi (LN Thn 2001 No. 52 TLN No. 3629 UU No. 10 Thn 2004 Ttg pembentukan peraturan perundangundangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No4389) Peraturan pemerintah No. 11 Thn 1979 Ttng keselamatan kerjaan pada pemurnian dan pengelolaan minyak & gas bumi (LN. Thn 1979 No. 8 TLN Thn 1979 Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama
kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PENDIRIAN AGEN PREMIUM MINYAK SOLAR (APMS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mengajukan Permohonan Bio data perusahaan Peta lokasi/peta wilayah Dokumen Amdal, UKP,UKL Data mengenai kapasitas penampungan Data Perkiraan penyaluran. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan Rekomendasi pertamina
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENDIRIAN PREMIUM, SOLAR, PAKET DEALER (PSPD) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Pendirian Premium, Solar, Paket dealer (PSPD)
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 5 hari Kerja
Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) UU No. 11 1967 Ttg ketentuan pokok pertambangan Negara (LN. Thn 1967 No.22 TLN No. 2831 UU No 22 Thn 2001 Ttg minyak dan gas bumi (LN Thn 2001 No. 52 TLN No. 3629 UU No. 10 Thn 2004 Ttg pembentukan peraturan perundangundangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No4389) Peraturan pemerintah No. 11 Thn 1979 Ttng keselamatan kerjaan pada pemurnian dan pengelolaan minyak & gas bumi (LN. Thn 1979 No. 8 TLN Thn 1979 Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama
kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PENDIRIAN PREMIUM, SOLAR, PAKET DEALER (PSPD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mengajukan Permohonan Bio data perusahaan Peta lokasi/peta wilayah Dokumen Amdal, UKP,UKL Data mengenai kapasitas penampungan Data perkiraan penyaluran. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan Rekomendasi pertamina
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENDIRIAN STASIUN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Pendirian Stasiun Bahan Bakar Umum
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 7 hari Kerja
Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) UU No. 11 1967 Ttg ketentuan pokok pertambangan Negara (LN. Thn 1967 No.22 TLN No. 2831 UU No 22 Thn 2001 Ttg minyak dan gas bumi (LN Thn 2001 No. 52 TLN No. 3629 UU No. 10 Thn 2004 Ttg pembentukan peraturan perundangundangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No4389) Peraturan pemerintah No. 11 Thn 1979 Ttng keselamatan kerjaan pada pemurnian dan pengelolaan minyak & gas bumi (LN. Thn 1979 No. 8 TLN Thn 1979 Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama
kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PENDIRIAN STASIUN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mengajukan Permohonan Bio data perusahaan Peta lokasi/peta wilayah Dokumen Amdal, UKP,UKL Data mengenai kapasitas penampungan Data perkiraan penyaluran. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan Rekomendasi pertamina
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Pendirian Depot Lokal
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 5 hari Kerja
Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) UU No. 11 1967 Ttg ketentuan pokok pertambangan Negara (LN. Thn 1967 No.22 TLN No. 2831 UU No 22 Thn 2001 Ttg minyak dan gas bumi (LN Thn 2001 No. 52 TLN No. 3629 UU No. 10 Thn 2004 Ttg pembentukan peraturan perundangundangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No4389) Peraturan pemerintah No. 11 Thn 1979 Ttng keselamatan kerjaan pada pemurnian dan pengelolaan minyak & gas bumi (LN. Thn 1979 No. 8 TLN Thn 1979 Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama
kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PENDIRIAN DEPOT LOKAL 1. Mengajukan Permohonan 2. Akta Pendirian Perusahaan. 3. Status tanah 4. Dokumen Amdal, UKP,UKL 5. Peta lokasi/data perkiraan penyaluran 6. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan 7. Rekomendasi dari pertamina 8. Data mengenai kapasitas penampungan 9. IMB 10. Rekomendasi Dirjen Minyak Dan Gas
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PERUSAHAAN PEMBORAN AIR TANAH BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Pemboran Air Tanah
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PEMBORAN AIR TANAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Peta situasi lokasi skala 1 : 10000 Rekomendasi SIJB yang masih berlaku Dokumen Amdal, UKP,UKL F. C. Akta Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan oleh Notaris yang tercantum usaha pengeboran SITU dan KTP perusahaan Nama Juru bor yang diajukan untuk isntalasi bor bagi perpanjangan Mengajukan Perpanjangan Rekomendasi sertifikasi klasifikasi dan klasifikasi badan usaha Rekomendasi izin SIPPAT yang berakhir masa berlakunya
Waktu 10 7 hari Kerja
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No. 20 Thn 2002 Ttg Ketenagalistikan (LN Thn 2002 No. 94 TLN No. 4226) UU No 32 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 30 hari Kerja
Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004 Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) Peraturan pemerintah No. 10 Thn 1989 Ttg penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Thn 1989 No. 24 TLN No. 3394) Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg Retribusi Daerah (LN.RI Tahun 2001 No. 119 TLN Nom 4139) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Kep. Men Energi Dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1455 K/40/MEM/2000 Ttg Pedoman Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Jasa Penunjang. Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27 UU No. 30 Thn 2009 Ttg Ketenagalistrikan (LN.RI Thn 2009 No.133 TLN.RI No.5052 PP No.14 Thn 2012 Ttgn Kegiatan Usaha Penyedia tenaga listrik (LN.RI Thn 2012 No.28 TLN.RI No.5281
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Akta pendirian usaha Gambar tata letak lingkungan Gambar dena instalasi Diagram garis tunggal instalasi Uraian rencana kebutuhan tenaga listrik Dokumen Amdal, UKL dan UPL
7. Identitas pemohon 8. NPWP 9. Profil perusahaan 10. Jenis dan kapasitas
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No. 20 Thn 2002 Ttg Ketenagalistikan (LN Thn 2002 No. 94 TLN No. 4226) UU No 32 Thn 2004
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 30 hari Kerja
Ttg Pemerintah Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004 Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) Peraturan pemerintah No. 10 Thn 1989 Ttg penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Thn 1989 No. 24 TLN No. 3394) Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg Retribusi Daerah (LN.RI Tahun 2001 No. 119 TLN Nom 4139) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Kep. Men Energi Dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1455 K/40/MEM/2000 Ttg Pedoman Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Jasa Penunjang. Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27 UU No. 30 Thn 2009 Ttg Ketenagalistrikan (LN.RI Thn 2009 No.133 TLN.RI No.5052 PP No.14 Thn 2012 Ttgn Kegiatan Usaha Penyedia tenaga listrik (LN.RI Thn 2012 No.28 TLN.RI No.5281
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lokasi Usaha Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi Jenis energi primer yang digunakan Wilayah usaha Jadwal pembangunan Sumber pendanaan
7. Jadwal pengoperasian 8. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama beroperasi 9. Dokumen Amdal, UKL dan UPL
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PENUNJANG USAHA KELISTRIKAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha penunjang usaha kelistrikan
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No. 20 Thn 2002 Ttg Ketenagalistikan (LN Thn 2002 No. 94 TLN No. 4226) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 30 hari Kerja
Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004 Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) Peraturan pemerintah No. 10 Thn 1989 Ttg penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Thn 1989 No. 24 TLN No. 3394) Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg Retribusi Daerah (LN.RI Tahun 2001 No. 119 TLN Nom 4139) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Kep. Men Energi Dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) No. 1455 K/40/MEM/2000 Ttg Pedoman Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Jasa Penunjang. Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27 UU No. 30 Thn 2009 Ttg Ketenagalistrikan (LN.RI Thn 2009 No.133 TLN.RI No.5052 PP No.14 Thn 2012 Ttgn Kegiatan Usaha Penyedia tenaga listrik (LN.RI Thn 2012 No.28 TLN.RI No.5281
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PENUNJANG USAHA KELISTRIKAN 1. 2. 3. 4.
Akta pendirian usaha Situ/Siup dan NPWP Surat keterangan keahlian kompetensi dan sertifikasi.
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Surat Izin Operasi ketenagalistrikan
Masa Berlaku 2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Swantara DATI II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 No. 74 TLN RI No. 1822 UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 No. 41 TLN No. 3685) sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 246, TLN No 4048) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup (LN Thn 1997 No 66, TLN No. 3599) UU No. 20 Thn 2002 Ttg Ketenagalistikan (LN Thn 2002 No. 94 TLN No. 4226) UU No 32 Thn 2004 Ttg Pemerintah
5
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 30 hari Kerja
Daerah (LN THN 2004 No. 125, TLN No 4437) UU No. 33 Thn 2004 Ttg Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (LN Thn 2004 No. 126, TLN No. 4438) Peraturan pemerintah No. 10 Thn 1989 Ttg penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (LN Thn 1989 No. 24 TLN No. 3394) Peraturan pemerintah No.25 Thn 2000 Ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (LN.Thn 2000 No.54, TLN No.3952) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg Retribusi Daerah (LN.RI Tahun 2001 No. 119 TLN Nom 4139) Peraturan Pemerintah No.66 Thn 2001 Ttg perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Konawe (LN.RI Tahun 2004 No. 103) Kep. Men Energi Dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) No. 1455 K/40/MEM/2000 Ttg Pedoman Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Jasa Penunjang. Perda Kab Kendari No. 16 Thn 2000 Ttg kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Sebagai daerah Otonom (LD Kab Kendari Thn 2000 No.27 UU No. 30 Thn 2009 Ttg Ketenagalistrikan (LN.RI Thn 2009 No.133 TLN.RI No.5052 PP No.14 Thn 2012 Ttgn Kegiatan Usaha Penyedia tenaga listrik (LN.RI Thn 2012 No.28 TLN.RI No.5281
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN OPERASI KETENAGALISTRIKAN 1. Surat Like Operasi (SLO) dari pemerinta atau pihak ketiga yang berbadan akreditasi oleh pemerintah
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA TERNAK/HEWAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha Ternak/Hewan
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum 4 Peraturan Bupati No . 497 Tahun 2006
Maksud dan Tujuan
5 Tergalinya sumber pendapatan anggaran daerah Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN IZIN TERNAK/HEWAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
F. C. SITU HO/ SIUP TDP F. C. KTP Fas foto berwarna (3 X 4) 2 Lembar Gambar lokasi yang diketahui camat kepala desa/lurah Surat pernyataan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak/hewan yang dibudidayakan/dipelihara Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan teknis pemeriksaan kesehatan hewan Surat keterangan dari kepala peternakan kecamatan Surat pernyataan untuk tidak melakukan pemotongan hewan diluar RPH
Waktu 10 7 hari Kerja
BIAYA RETRIBUSI USAHA TERNAK/HEWAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JENIS IZIN Izin budidaya ternak sapi Izin budidaya ternak kambing Izin budidaya ternak babi Izin budidaya ternak unggas Izin pemotongan hewan/ternak Izin jual beli hewan/ternak sapi Izin jual beli hewan/ternak kambing Izin jual beli hewan/ternak babi Izin jual beli ternak unggas Izin jual beli kulit Izin jual beli telur Izin jual beli tulang
STANDAR BIAYA RETRIBUSI Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENGGILINGAN PADI BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Penggilingan Padi
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum 4 Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Izin Penggilingan Padi
Maksud dan Tujuan
5 Tergalinya sumber pendapatan anggaran daerah Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertiba dunia usaha Terbinanya dunia usaha terutama dalam usaha penggilingan padi
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : PERSYARATAN SURAT IZIN PENGGILINGAN PADI 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Permohonan F. C. KTP Fas foto berwarna (3 X 4) 2 Lembar F. C. SITU HO F. C. SIUP TDP BIAYA RETRIBUSI IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI NO JENIS LEGALITAS BARU 1 Izin usaha penggilingan padi Rp. 10.000/PK 2 Rekomendasi dari dinas pertanian Kab. Rp. 100.000 Konawe
PERPANJANGAN 5.000/PK Rp. 100.000
Waktu 10 7 hari Kerja
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN DISTRIBUSI BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimba Dasar Hukum ngan 3 4 Tim Undang-undang No. 29 Teknis Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swastantra DATI II di sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN Nomor 1822)
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN
LAMPIRAN : SURAT IZIN PENGGILINGAN PADI 1. 2. 3. 4. 5.
Surat Permohonan F. C. KTP Fas foto berwarna (3 X 4) 2 Lembar F. C. SITU HO F. C. SIUP TDP
Maksud dan Tujuan
5 Tergalinya sumber pendapatan anggaran daerah Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertiba dunia usaha Terbinanya dunia usaha terutama dalam usaha penggilingan padi
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 30 hari Kerja
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG (PPR) NO
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
LOKET INFORMASI
1 1.
2 Pemohon memintah informasi PPR ke loket informasi petugas loket memberikan informasi tentang persyaratan dan rencana tata ruang / wilayah (RTRW) Kab. Konawe, apabila permohonan tidak sesuai dengan RTRW. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas : Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan PPR dikirim ke bagian proses. Bila tidak dikembalikan ke pemohon. Bagian proses mempelajari berkaspermohonan bila perlu dilakukan pembahasan TKPRD jika tidak perlu, langsung ke tahap proses. Membuat surat undangan kepada TKPRD untuk pembahasan. Pembahasan oleh TKPRD
3
4
Mulai
Informasi Persyaratan &RTRW Kab. Konawe
2.
3.
4.
5. 6.
7.
Surat Penolakan
Tidak
Cek sesuai RTRW ?
Mengisi Form & Persyaratan Resi Pemerimaan Berkas
LOKET PENERIMAAN/ PENYERAHAN 5
TKPRD/BAPPEDA
SETDA
WALIKOTA
KET
6
7
8
9
10
Mengambil Form
sesuai
Form & Persyaratan
Lengkap
1 Hari Kerja
Tidak
Cek Persyaratan
Lengkap Perlu dibahas TKPRD
Tidak
1 Hari Kerja
Perlu Surat Undangan
1 Hari Kerja
Berdasarkan pembahasan TKPRD dibuat : Pemeriksaan lapangan Rekomendasi TKPRD Rekomendasi TKPRD, apakah di izinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan kebagian proses untu penerbitan PPR. Bila tidak diizinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan
BAGIAN PROSES
Pemeriksaan Lapangan Rekomendasi Tim Teknis
Surat Penolakan
Tidak
Kaji &Beri Rekomendasi
3 Hari Kerja
Diizinkan ?
Ya
1 Hari Kerja
8.
9.
10. 11.
diberi surat penolakan. Bagian proses mengolah pembuatan surat PPR.
Pengolahan Izin
1 Hari Kerja
Pemeriksaan Lapangan
Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Perizinan Penandatanganan Izin Kepala Dinas Penanaman Modal.
Pemeriksaan Format Izin
Registrasi Surat PPR, dan pengarsipan.
Pencatatan & Penomoran
1 Hari Kerja
Arsip
1 Hari Kerja
Pemberitahuan Surat PPR telah selesai kepada pemohon; Pemohon membayar retribusi; Petugas loket menerima resi pembayaran dan memberikan Surat PPR kepada pemohon.
Bayar Retribusi
SPPR
Peraf Izin & Kajian
Tanda Tangan Izin
4 Hari Kerja
SPPR
