STANDAR PELAYANAN
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung BPPT II, Lt. 9 Jalan MH. Thamrin 8, Jakarta Pusat Telp.: (021)3169300, Faks.: (021) 31922366. Website : http://inspektorat.bppt.go.id
3.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Ketujuh
Atas
Keputusan
Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 4.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
5.
Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:
PER/15/M.PAN/7/2008
tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pedoman
Penataan
Tatalaksana
(Business Process); 8.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit
Pelayanan
Publik
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012);
11. Peraturan …
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Pembina
Kementerian/Lembaga, Pemerintah
/Penanggungjawab Pemerintah
Provinsi
Kabupaten/Kota
dan
Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012); 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor:
170/Kp/KA/BPPT/IV/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2008
Tentang SPIP; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009, tentang
Pedoman
Kendali
Mutu
Audit
Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor
PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 18. Peraturan Kepala BPPT Nomor
Tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan BPPT;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN
INSPEKTUR
TENTANG
STANDAR
PELAYANAN INSPEKTORAT. Bab I …
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Didalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
2.
Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan Tupoksi Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
3.
Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Kegiatan Pengawasan lainnya Telaahan Teman Sejawat
Layanan Inspektorat di atas dikategorikan dalam Kluster Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja dan Akuntabilitas Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Definisi dari layanan Inspektorat pada butir 2 di atas adalah sebagai berikut : 1.
Audit adalah adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah 1.1. Audit Kinerja Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas operasi (3E).
1.2. Audit …
1.2. Audit Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit atas penugasan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan maksud dan tujuan tertentu. 1.3. Audit Investigatif / Audit Khusus Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 1.4. Audit BMN. Audit BMN adalah audit terhadap pengadaan Barang Milik Negara dalam satu periode tertentu. 2.
Reviu Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006, Reviu diartikan sebagai prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Reviu Reviu Reviu Reviu
Laporan Keuangan Lembaga Laporan Realisasi Anggaran RKAK/L Atas Laporan Kinerja
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam suatu periode tertentu.
3. Pemantauan …
3.
Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 3.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian
4.
Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.1. Evaluasi SPIP Evaluasi atas penerapan SPIP pada Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. 4.2. Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah. 4.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah penilaian menggunakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment).
5.
Kegiatan Pengawasan Lainnya Aktivitas pengawasan lainnya berupa: 5.1. Konsultasi dan Asistensi Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 5.2. Supervisi dan Pendampingan Supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja di lingkungan BPPT;
5.3. Sosialisasi …
5.3. Sosialisasi Sosialisasi mengenai pengawasan baik intern unit kerja Inspektorat, maupun kepada unit kerja/satuan kerja di lingkungan BPPT. 6.
Telaahan Sejawat Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Telaahan adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5.
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
6.
Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. BAB II TUJUAN Pasal 2
Penetapan Standar Pelayanan (SP) untuk layanan Inspektorat yang dihasilkan dari tatalaksana pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Inspektorat, sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam Keputusan ini.
Bab III …
BAB III PENGATURAN STANDAR PELAYANAN Pasal 3 Pengaturan standar pelayanan ini meliputi 17 (tujuh belas) layanan Inspektorat sebagai berikut: 1.Audit 1.1. Audit Kinerja 1.2. Audit Tujuan Tertentu 1.3. Audit Investigatif / Audit Khusus 1.4. Audit BMN 2.Reviu 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Reviu Reviu Reviu Reviu
Laporan Keuangan Lembaga Laporan Realisasi Anggaran RKAKL Atas Laporan Kinerja
3.Pemantauan 3.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 3.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian 4.Evaluasi 4.1. Evaluasi SPIP 4.2. Evaluasi AKIP 4.3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5.Pengawasan lainnya. 5.1. Konsultasi dan Asistensi 5.2. Supervisi dan Pendampingan 5.3. Sosialisasi 6.Telaahan Teman Sejawat 6.1.Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review) Pasal 4 (1)
Standar pelayanan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 digunakan oleh: a. penyelenggara pelayanan; b. pelaksana pelayanan; c. masyarakat maupun aparat pengawasan dalam Penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)
Standar pelayanan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 5 …
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : 15 B TAHUN 2013 TANGGAL : 27 JANUARI 2013 No
Komponen
Uraian
01
02
03
1.
2.
Dasar Hukum
Persyaratan Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 8.a/Kp/KA/BPPT/II/2011 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPPT 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke Inspektorat dengan alamat: Gedung BPPT II Lantai 9, Jl. MH.Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Telp.: 021-3169300, Faks.: 021-31922366, website : http://inspektorat.bppt.go.id 2. Hadir langsung di Kantor Inspektorat (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu; (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan Inspektorat) 3. Jangka waktu …
3.
Jangka waktu
4. 5.
Biaya/tarif Produk pelayanan
6.
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
7.
Kompetensi Pelaksana
8.
Pengawasan internal
9.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Sesuai Baku Mutu pada pada masing-masing layanan sebagaimana tercantum dalam SOP Tidak ada. 1. Laporan Hasil Audit 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil Pemantauan 4. Laporan Hasil Evaluasi 5. Laporan Pengawasan lainnya. 6. Laporan Hasil Penelaahan 1. Peralatan hardware dan Software 2. Ruang Informasi Publik 3. Ruang Kerja Inspektorat 4. Data Center Inspektorat 5. Kertas Kerja Audit 6. Peraturan Perundangan yang berlaku. 1. Memahami peraturan perundangundangan di bidang layanan terkait 2. Memahami SOP di masing-masing layanan Inspektorat terkait Audit. 3. Memiliki kualifikasi dibidangnya. 4. Memahami operasional tatakerja Jabatan Fungsional Auditor 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi 1. Diatur dalam SOP Pengaduan Pengguna Layanan 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Pengaduan KIP BPPT dengan alamat Gedung BPPT II Lantai 9, Jl. MH.Thamrin 8 Jakarta Pusat. 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung KIP via telepon dan email sebagai berikut: Telp.: (021)3169300; (021) 31922366 email :
[email protected] website: kip.bppt.go.id
10. Jumlah …
