STANDAR HAK PASIEN DAN KELUARGA Dr.dr.Sutoto.,M.Kes
KARS
Curiculum Vitae: Dr.dr.Sutoto,MKes TEMPAT/TGL LAHIR :PURWOKERTO, 21 JULI – 1952 JABATAN SEKARANG: 1. Ketua KARS Th 2011-2014 2. Ketua umum PERSI Th 2009-2012/Th 2012-2015 3. Dewan Pembina MKEK IDI Pusat 4. Dewan Pembina AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) 5. Anggota Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan R.I 6. Dewan Penyantun RS Mata Cicendo,Pusat Mata Nasional PENGALAMAN KERJA 1. Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta 2001 - 2005 2. Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta 2005-2010 3. Sesditjen Binyanmed /Plt Dirjen BinYanmed Kemkes R.I. ( Feb- Juli 2010) 4. Direktur RSUD Banyumas Jawa Tengah 1992-2001 PENGALAMAN ORGANISASI 1. 2. 3.
Ketua :IRSPI (Ikatan RS Pendidikan Ind) Th 2005-2008 Ketua :ARSPI (Asosiasi RS Pendidikan Ind) Th 2008-2010 Ketua IRSJAM (Ikatan RS Jakarta Metropolitan) 2008-2010
PENDIDIKAN: 1. SI dan Dokter Fakultas Kedokteran Univ Diponegoro 2. SII Magister Manajemen RS Univ. Gajahmada SUTOTO-PERSI 3. S III Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Cumlaude)
Bab 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)
1. 2. 3. 4.
Hak pasien Informed consent Penelitian Donasi organ 30 standar, 100 ELEMEN PENILAIAN Sutoto KARS
CEKLIS
3
BAB 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Standar HPK.1 HPK.1.1 HPK.1.1.1 HPK.1.2 HPK.1.3 HPK.1.4 HPK.1.5 HPK.1.6 HPK.2 HPK.2.1. HPK.2.1.1 HPK.2.2 HPK.2.3 HPK.2.4
15 16 Elemen Penilaian 17 5 18 2 19 2 20 2 21 3 22 4 23 3 24 3 25 3 26 4 27 2 28 4 29 2 30 Sutoto KARS 2 30 Std
HPK.2.5 HPK.3 HPK.4 HPK.5 HPK.6 HPK.6.1 HPK.6.2 HPK.6.3 HPK.6.4 HPK.6.4.1 HPK.7 HPK.7.1 HPK.8 HPK.9 HPK.10 HPK.11
2 5 2 3 3 3 3 2 6 2 7 4 4 5 2 6 100 EP
4
Sutoto KARS
5
STANDAR HPK.1 RS BERTANGG-JWB UTK MEMBERIKAN PROSES YG MENDUKUNG HAK PASIEN DAN KELUARGANYA SELAMA DALAM YAN. • Elemen Penilaian HPK.1. • 1. Para pemimpin rumah sakit bekerjasama untuk melindungi dan mengedepankan hak pasien dan keluarga. • 2. Para pemimpin rumah sakit memahami hak pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan dalam hubungannya dengan komunitas yang dilayaninya (lihat juga TKP.6, EP 1). • 3. Rumah sakit menghormati hak pasien, dan dalam beberapa situasi hak dari keluarganya, untuk mendapatkan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain, dalam situasi tertentu. • 4. Staf memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak pasien dan dapat menjelaskan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak pasien. • 5. Kebijakan dan prosedur mengarahkan dan mendukung hak pasien dan keluarga dalam pelayanan rumah sakit. Sutoto KARS
6
Standar HPK.1 RS bertangg-jwb utk memberikan proses yg mendukung hak pasien dan keluarganya selama dalam yan. Regulasi RS : • Pedoman/panduan/Kebijakan tentang hak pasien dan keluarga yang mendukung dan melindungi hak pasien dan keluarga Dokumen • Persetujuan pelepasan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh diketahui keluarganya/ pihak lain (dapat menjadi bagian dari persetujuan umum/general consent) Implementasi 1. Pemahaman pimpinan RS tentang hak pasien dan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pemahaman staf pelayanan atas hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
7
Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk merespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien.
Elemen Penilaian HPK.1.1. • Terdapat proses untuk mengidentifikasi dan menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan bila mungkin, juga keluarganya (lihat juga PPK.3.1, EP 1 dan PP.7, EP 1) . • Staf mempraktekan proses tersebut dan memberikan pelayanan yang menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien Elemen Penilaian HPK 1.1.1. • Rumah sakit mempunyai proses untuk merespon permintaan yang bersifat rutin maupun kompleks yang berkenaan dengan agama atau dukungan spiritual. • Rumah sakit merespon permintaan untuk keperluan dukungan agama dan spiritual pasien Sutoto KARS
8
Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk berespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien. Regulasi RS : 1. Panduan Pelayanan Kerohanian 2. SPO pelayanan kerohanian 3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian PROSES 1. Proses identifikasi yang menyangkut juga agama dan kepercayaan pasien 2. Proses staf pelayanan menyediakan pelayanan kerohanian sesuai permintaan pasien atau keluarga 3. Bukti bahwa RS telah memberikan pelayanan kerohanian (keagamaan atau spiritual) Sutoto KARS
9
Pelayanan me Standar HPK.1.2. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasiennghormati kebutuhan privasi pasien.
Elemen Penilaian HPK.1.2. 1. Staf mengidentifikasi harapan dan kebutuhan privasi selama pelayanan dan pengobatan. 2. Keinginan pasien untuk privasi dihormati pada setiap wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur/pengobatan dan transportasi. 1. Prosedur dan formulir keinginan privasi pasien 2. Pelaksaan yang memperhatikan privasi pasien dlm anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian terapi dan transportasi Sutoto KARS
10
Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan Elemen Penilaian HPK.1.3. 1. Rumah sakit telah menentukan tingkat tanggung jawabnya terhadap barang milik pasien. 2. Pasien memperoleh informasi tentang tanggung jawab rumah sakit dalam melindungi barang milik pribadi. 3. Barang milik pasien dilindungi apabila rumah sakit mengambil alih tanggung jawab atau apabila pasien tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya 1. Proses mengkomunikasikan tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab milik pasien emergensi, pasien bedah rawat sehari, pasien rawat inap dan pasien yang tidak mampu mengamankan barang miliknya dan mereka yang tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya 2. Proses mencatat nilai barang tersebut dan memastikan barang tersebut tidak akan hilang atau dicuri. Sutoto KARS
11
Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan
• Regulasi RS tentang tanggung jawab terhadap barang milik pasien. • SPO dan formulir penyimpanan • Proses Penyampaian informasi tentang tanggung jawab RS terhadap barang milik pasien • Proses perlindungan barang milik pasien pada saat pasien tidak mampu bertanggung jawab atas barang miliknya Sutoto KARS
12
Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik
Elemen Penilaian HPK.1.4 1. Rumah sakit mempunyai proses untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik 2. Bayi, anak-anak, manula dan lainnya yang kurangi / tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi perhatian dalam proses ini. 3. lndividu yang tidak memiliki identitas diperiksa 4. Lokasi terpencil atau terisolasi di monitor Sutoto KARS
13
Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik Regulasi RS : 1. Kebijakan/Panduan/SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar pengunjung RS Diluar jam kunjungan Proses • Cara RS untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik • Cara RS untuk melindungi terutama bayi, anak, manula dan pasien yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri • Penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya • Pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil atau terisolasi Sutoto KARS
14
Standar HPK.1.5 Anak-anak, individu yang cacat, manula dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak. Elemen Penilaian HPK.1.5 • 1. Rumah sakit mengidentifikasi kelompok yang berisiko (lihat juga PP.3.1 s/d PP.3.9). • 2. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan kelompok lain di identifikasi rumah sakit untuk dilindungi (lihat juga PP.3.8). • 3. Staf memahami tanggung jawab mereka dalam proses perlindungan. Regulasi RS : 1. Panduan pelindungan terhadap kekerasan fisik unt kelompok berisiko 2. SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar kelompok yang berisiko
Proses • Identifikasi RS terhadap kelompok yang berisiko • Kelompok yang dilindungi RS meliputi anak-anak, individu yang cacat, lansia dan kelompok lainnya Sutoto KARS 15 • Pemahaman dan Tanggung jawab staf dalam memberikan perlindungan
Standar HPK.1.6 lnformasi tentang pasien adalah rahasia Elemen Penilaian HPK.1.6 • 1. Pasien diinformasikan tentang kerahasiaan informasi dan tentang pembukaan dan kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam undangundang dan peraturan • 2. Pasien diminta persetujuannya untuk membuka informasi yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan. • 3. Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien.
Regulasi RS : 1. Regulasi tentang perlindungan terhadap kerahasian informasi pasien Proses 1. Penjelasan ke pasien tentang rahasia kedokteran dan proses untuk membuka rahasia kedokteran sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 2. Permintaan persetujuan pasien untuk membuka informasi yang bukan merupakan rahasia kedokteran 3. Upaya RS untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien Sutoto KARS
16
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN BAB III KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN Pasal 4 (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • a. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien; • b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; • c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; • d. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; • e. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; • f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan,perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.
Sutoto KARS
17
UU No 29 tahun 2004: pembukaan informasi yang tidak memerlukan persetujuan pasien pada keadaan-keadaan:
a) Untuk kepentingan kesehatan pasien b) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, misalnya dalam bentuk visum et repertum c) Atas permintaan pasien sendiri d) Berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya UU Wabah dan UU Karantina Sutoto KARS
18
Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan. • Elemen Penilaian HPK.2 • 1. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung dan mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan (lihat juga APK.2, EP 4; APK.3.5, EP 1; PP.7.1, EP 5; PPK.2, EP 5; PPK.5, EP 2; HPK.2 dan APK.3, EP 3) • 2. Kebijakan dan prosedur tentang hak pasien bertujuan untuk tidak menimbulkan rasa takut untuk mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan mereka baik didalam maupun diluar rumah sakit • 3. Staf diberikan pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur serta peran mereka dalam mendukung partisipasi pasien dan keluarganya dalam proses asuhan. Sutoto KARS
19
Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan. Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPOkomunikasi efektif untuk mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS Bukti Pr0ses : • Bukti pelaksanaan pelatihan • Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang efektif Sutoto KARS
20
CONTOH PANDUAN TINDAKAN/DIAGNOSIS YANG DAPAT DIMINTAKAN SECOND OPINION:
• • • •
• •
•
Tindakan operasi: appendictomi, tonsilektomi, caesar,dll Pemberian obat jangka panjang (>2 mg), misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, antibiotika jangka panjang dll Mengadviskan pemberian obat yang sangat mahal : obat, antibiotika, susu mahal. imunisasi yang sangat mahal Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus, dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika. Mengadviskan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar Diagnosis dokter yang meragukan : biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala ADHD, gejala demam berdarah, gejala usus buntu. Atau diagnosis autis ringan, ADHD ringan dan gangguan perilaku lainnya. Pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan dan terapi bioresonansi, dll
Sutoto KARS
21
Standar HPK.2.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya
• Elemen Penilaian HPK.2.1 • 1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bila perlu (lihat juga AP.4.1, EP 2 dan PPK.2 EP 6). • 2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya (lihat juga AP.4.1, EP 3 dan APK.2, EP 4). • 3. Pasien dan keluarganya memahami kapan persetujuan akan diminta dan proses bagaimana cara memberikannya (lihat juga PPK.2, EP 4). • 4. Pasien dan keluarganya memahami hak mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya, bila mereka menghendakinya (Lihat juga HPK.2, EP 1; AP.4.1, EP 3; PP.7.1, EP 5; APK.3, EP 3 dan PPK.2, EP 7). Sutoto KARS
22
Standar HPK.2.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang panduan persetujuan tindakan kedokteran Dokumen: • Formulir pemberian edukasi • Formulir persetujuan / penolakan tindakan kedokteran Sutoto KARS
23
Standar HPK.2.1.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang bagaimana mereka akan dijelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan, termasuk hasil yang tidak diharapkan dan siapa yang akan memberitahukan
Elemen Penilaian HPK.2.1.1 • 1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 1) • 2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil yang tidak diantisipasi dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 2). Sutoto KARS
24
Standar HPK.2.2 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan Elemen Penilaian HPK.2.2. • 1. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan (lihat juga APK.3.5, EP 2). • 2. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka (lihat juga APK.3.5, EP 2). • 3. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. • 4. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
Sutoto KARS
25
Standar HPK.2.2
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan Dokumen: • Formulir penolakan pengobatan MATERI WAWANCARA: 1. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan 2. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang konsekuensi dari keputusan mereka 3. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang tanggung jawab mereka terkait dengan keputusan tersebut 4. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan
Sutoto KARS
26
Standar HPK.2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen yang sesuai manajemen nyeri yang tepat 1. Rumah sakit menghormati dan mendukung hak pasien dengan cara asesmen manajemen nyeri yang sesuai (lihat juga PP.7.1, EP 1). 2. Staf rumah sakit memahami pengaruh pribadi, budaya dan sosial pada hak pasien untuk melaporkan rasa nyeri, serta pemeriksaan dan pengelolaan nyeri secara akurat.
Regulasi RS : 1. Panduan manajemen nyeri 2. SPO asesmen nyeri 3. SPO pelayanan kedokteran tentang manajemen nyeri
Sutoto KARS
27
Manajemen Nyeri Pasien memiliki hak untuk: 1. Informasi dan jawaban atas pertanyaan Anda tentang rasa sakit dan nyeri 2. Meminta staf peduli dan menangani keluhan Anda dengan serius 3. Mendapat respon cepat ketika pasien melaporkan nyeri Perlakuan nyeri terbaik yg tersedia. 4. Mendapat jasa dr Spesialis yg dapat mengatasi nyeri jika diperlukan Sutoto KARS
28
Standar HPK.2.5. END OF LIFE Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pelayanan yang menghargai dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya Elemen Penilaian HPK.2.5. 1. Rumah sakit mengetahui bahwa pasien yang menghadapi kematian mempunyai kebutuhan yang unik. 2. Staf rumah sakit menghargai hak pasien yang sedang menghadapai kematian, memiliki kebutuhan yang unik dan dinyatakan dalam proses asuhan. Regulasi RS : 1. Panduan pelayanan pasien tahap terminal 2. SPO pelayanan pasien tahap terminal Bukti dokmentasi 1. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis Sutoto KARS
29
Standar HPK.3 . KOMPLAIN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keuarganya mengenai proses menerima dan bertindak terhadap keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien dan hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini Elemen Penilaian HPK.3 1. Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik atau perbedaan pendapat. 2. Keluhan, konflik dan perbedaan pendapat diselidiki rumah sakit 3. Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat yang timbul dalam proses pelayanan ditelaah rumah sakit 4. Pasien dan bila perlu keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian 5. Kebijakan dan prosedur mendukung konsistensi pelayanan. Sutoto KARS
30
Standar HPK.3 Regulasi RS : – Panduan dan SPO penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga Dokumen implementasi : – Bukti penjelasan dan catatan komplain – Bukti penanganannya dan Laporan penyelesaian komplain Proses : 1. Proses penyampaian informasi bila pasien akan komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat 2. Proses investigasi/.penelitian bila komplain 3. Proses analisis terhadap hasil investigasi/penelitian komplain 4. Keterlibatan pasien/keluarga dalam penyelesaian komplain 5. Bagaiman seluruh proses tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan
Sutoto KARS
31
Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien Elemen Penilaian HPK.4 1. Staf memahami peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien maupun keluarganya serta bagaimana nilai dan kepercayaan tersebut dihormati di dalam proses asuhan. 2. Staff memahami peran mereka dalam melindungi hak pasien dan keluarga.
Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan Proses Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga dan penerapannya dalam pelayanan Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
32
Standar HPK.5. PENJELASAN HPK Setiap pasien dijelaskan mengenai hak mereka dengan cara dan bahasa yang dapat mereka pahami. Elemen Penilaian HPK.5 1. Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien diberikan kepada setiap pasien . 2. Pernyataan tentang hak dan tanggung jawab pasien juga ditempel atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit pada setiap saat. 3. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk menjelaskan kepada pasien tentang hak dan tanggung jawabnya bila komunikasi secara tertulis tidak efektif dan tidak sesuai.
Sutoto KARS
33
Standar HPK.5
Regulasi RS: • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien • Leaflet hak dan tanggung jawab pasien Proses Pelaksanaan pemberian informasi tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien sesuai dg bahasa yg dipahami pasien Sutoto KARS
34
STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien Elemen Penilaian HPK.6 1. Rurnah sakit telah menjabarkan dengan jelas proses informed consent dalam kebijakan dan prosedur. 2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut. 3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Sutoto KARS
35
Standar HPK.6 Acuan: • UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU 44/2009 tentang Rumah Sakit • PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran • Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, KKI, 2006 Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran • Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dokumen informed consent • Formulir persetujuan/ penolakan Proses • Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran Sutoto KARS
36
• •
•
• •
•
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 9 (1) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. (2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (3) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : – a. audit medis; – b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular; – c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara; – d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan e. ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. (5) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sutoto KARS
37
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 6 • (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya Pasal 8 • (1) Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. • (2) Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien. • (3) Pernyataan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada waktu penerimaan pasien.
Sutoto KARS
38
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
• Pasal 10 • (1) Pembukaan atau pengungkapkan rahasia kedokteran dilakukan oleh DPJP. • (2) Dalam hal pasien ditangani/dirawat oleh tim, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran. • (3) Dalam hal ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka pembukaan rahasia kedokteran dapat dilakukan oleh salah satu anggota tim yang ditunjuk. • (4) Dalam hal DPJP tidak ada maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran.
Sutoto KARS
39
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan. Elemen Penilaian HPK.6.1 • 1. Pasien diberikan penjelasan dan rencana pengobatannya dari elemen a s/d h • 2. Pasien mengenal identitas para dokter dan praktisi yang lain yang bertanggung jawab melayani mereka. (lihat juga APK.2.1, EP 1) • 3. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi dari pasien tentang tanggung jawab praktisi untuk pelayanannya. Sutoto KARS 40
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Dokumen: • Catatan pemberian informasi • Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP (RS harus memiliki data diri DPJP: lamakerja, pendidikan, fellowship, kursus dll) Sutoto KARS
41
Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undangundang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan
Elemen Penilaian HPK.6.2 1. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk informed consent yang diberikan oleh orang lain 2. Prosedur tersebut sesuai dengan undangundang, budaya dan adat istiadat. 3. Orang lain selain pasien yang memberikan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien. Sutoto KARS
42
Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya. Elemen Penilaian HPK.6.3 1. Pasien dan keluarganya diberi penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum, apabila cara ini dipakai oleh rumah sakit. 2. Rumah sakit telah menetapkan bagaimana persetujuan umum, bila dipakai, didokumentasikan di dalam rekam medis pasien
Regulasi RS: •Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya Dokumen: Sutoto KARS 43 •Formulir persetujuan umum
Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT Standar HPK.6.4 Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
Elemen Penilaian HPK.6.4 • 1. Persetujuan didapat sebelum operasi atau prosedur invasif (lihat juga PAB.7.1, Maksud dan Tujuan). • 2. Persetujuan didapat sebelum anestesia (termasuk sedasi yang moderat dan dalam) (lihat juga PAB.5.1, Maksud dan Tujuan dan EP 1) • 3. Persetujuan didapat sebelum penggunaan darah atau produk darah • 4. Persetujuan didapat sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi. • 5. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya dicatat di dalam rekam medis pasien (lihat juga HPK.8, EP 2). • 6. Persetujuan didokumentasikan di rekam medis pasien disertai tanda tangan atau catatan dari persetujuan lisan (lihat juga HPK.8, EP 2). Sutoto KARS
44
Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus. Elemen Penilaian HPK.6.4.1 • 1. Rumah sakit telah menyusun daftar tindakan dan pengobatan yang memerlukan persetujuan terpisah • 2. Daftar tersebut dikembangkan atas kerjasama dokter dan profesional lain yang memberikan pengobatan dan melakukan tindakan. DOKUMEN 1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed consent 2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut Sutoto KARS
45
HANYA UNTUK RS YANG MELAKUKAN CLINICAL TRIAL DAN DONASI ORGAN SERTA TRANSPLANTASI ORGAN 25 26 27 28 29 30
HPK.7 HPK.7.1 HPK.8 HPK.9 HPK.10 HPK.11
7 4 4 5 2 6
Sutoto KARS
46
Standar HPK.7. PENJELASAN AKSES KE CLINICAL TRIAL Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinik, pemeriksaan/investigasi atau clinical trial yang melibatkan manusia sebagai subjek. Elemen Penilaian HPK.7 1. Pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian, pemeriksaan atau clinical trial yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. 2. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat yang diharapkan. 3. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang potensi ketidak nyamanan dan risiko 4. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberi penjelasan tentang altematif lainnya yang dapat menolong mereka. 5. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti. 6. Pasien diyakinkan bahwa penolakan berpartisipasi dan pengunduran diri dari partisipasi tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit. Sutoto KARS 47 7. Kebijakan dan prosedur mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan
Standar HPK.7.1. PENJELASAN TENTANG PARTISIPASI DALAM PENELITIAN KLINIS Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan klinis atau percobaan klinis mendapatkan perlindungan.
• Elemen Penilaian HPK.7.1 • 1. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian. • 2. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta. • 3. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. • 4. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan. Sutoto KARS
48
Standar HPK.8. INFORMED CONSENT PENELITIAN KLINIS Informed Consent diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan / investigasi klinis, dan percobaan klinis.
• Elemen Penilaian HPK.8 • 1. lnformed consent diperoleh saat pasien memutuskan ikut serta dalam penelitian klinis, pemeriksaan atau clinical trial. • 2. Keputusan persetujuan didokumentasikan, diberi tanggal dan berdasarkan atas penjelasan yang diidentifikasi dalam HPK 6.4, Elemen Penilaian 5 dan 6. • 3. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien • 4. Persetujuan didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tandatangan atau catatan persetujuan lisan. Sutoto KARS
49
Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya Elemen Penilaian HPK.9 • 1. Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit. • 2. Rumah sakit mengembangkan suatu pernyataan jelas mengenai maksud untuk pengawasan kegiatan. • 3. Kegiatan pengawasan mencakup penelaahan prosedur • 4. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi subjek. • 5. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian. Sutoto KARS
50
Standar HPK.10. DONASI ORGAN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana memilih untuk menyumbangkan organ dan jaringan tubuh lainnya.
Elemen Penilaian HPK.I0 • 1. Rumah sakit mendukung pilihan pasien dan keluarganya untuk menyumbangkan organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya. • 2. Rumah sakit menyediakan informasi untuk mendukung pilihan tersebut.
Regulasi RS : •Kebijakan/Panduan/SPO pelayanan donasi / transplantasi organ Dokumen •informasi tentang tata cara untuk menyumbang organ tubuh dan jaringan Sutoto KARS 51 tubuh lainnya
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Elemen Penilaian HPK.11 • 1. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses mendapatkan dan mendonasi. • 2. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses transplantasi. • 3. Staf dilatih untuk kebijakan dan prosedur tersebut. • 4. Staf dilatih mengenai isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan. • 5. Rumah sakit mendapat persetujuan dari donor hidup. • 6. Rumah sakit bekerjasama dengan organisasi yang relevan dan badan di masyarakat untuk menghormati dan menerapkan pilihan untuk mendonasi. Sutoto KARS
52
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan dan transplatasi organ dan jaringan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang donasi/ transplantasi organ Dokumen: • Formulir persetujuan/penolakan donor/ transplantasi • Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Pelatihan • Pelatihan staf agar memahami regulasi tentang transplantasi serta isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan • Pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup
Sutoto KARS
53
SEKIAN TERIMA KASIH
KARS
DOKUMEN HAK PASIEN DAN KELUARGA Dr.dr.Sutoto.,M.Kes
KARS
Curiculum Vitae: Dr.dr.Sutoto,MKes TEMPAT/TGL LAHIR :PURWOKERTO, 21 JULI – 1952 JABATAN SEKARANG: 1. Ketua KARS Th 2011-2014 2. Ketua umum PERSI Th 2009-2012/Th 2012-2015 3. Dewan Pembina MKEK IDI Pusat 4. Dewan Pembina AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) 5. Anggota Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan R.I 6. Dewan Penyantun RS Mata Cicendo,Pusat Mata Nasional PENGALAMAN KERJA 1. Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta 2001 - 2005 2. Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta 2005-2010 3. Sesditjen Binyanmed /Plt Dirjen BinYanmed Kemkes R.I. ( Feb- Juli 2010) 4. Direktur RSUD Banyumas Jawa Tengah 1992-2001 PENGALAMAN ORGANISASI 1. 2. 3.
Ketua :IRSPI (Ikatan RS Pendidikan Ind) Th 2005-2008 Ketua :ARSPI (Asosiasi RS Pendidikan Ind) Th 2008-2010 Ketua IRSJAM (Ikatan RS Jakarta Metropolitan) 2008-2010
PENDIDIKAN: 1. SI dan Dokter Fakultas Kedokteran Univ Diponegoro 2. SII Magister Manajemen RS Univ. Gajahmada SUTOTO-PERSI 3. S III Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Cumlaude)
DOKUMENTASI • • • • • • • • • • • • •
Dokumentasi Perlindungan Hak Pasien dan keluarga adalah: Formulir hak pasien dan keluarga Formulir general consent Formulir pemberian informasi bila terjadi penundaan pelayanan Formulir penundaan pelayanan Formulir permintaan rohaniawan Formulir permintaan menyimpan harta benda Formulir pelepasan informasi Formulir permintaan privasi Formulir permintaan penterjemah Formulir pemberian informasi tindakan kedokteran Formulir persetujuan / menolak tindakan kedokteran Formulir DNR
SUTOTO-PERSI
HAK PASIEN DALAM UURS PSL 32
Setiap pasien mempunyai hak: 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien 3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi 4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi 6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan 7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
Sutoto KARS
4
9. 10.
11. 12. 13. 15.
16. 17.
18.
mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya didampingi keluarganya dalam keadaan kritis menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sutoto KARS
5
KEWAJIBAN PASIEN (BERDASARKAN UU RI NOMOR 29 PASAL 53, TAHUN 2009 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN).
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan. 5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati / perjanjian yang telah dibuat Sutoto KARS
6
Patient's Responsibilities / Tanggung Jawab Pasien
PASIEN W 1. memberikan informasi yg akurat dan lengkap ttg keluhan sakit sekarang, riwayat medis yg lalu, hospitalisasi, medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yg berkaitan dgn kes pasien. 2. Mengikuti rencana pengobatan yg diadviskan oleh Dr termasuk instruksi para perawat dan profesional kes yg lain sesuai perintah Dr 3. Memperlakukan staf RS dan pasien lain dgn bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yg akan mengganggu pekerjaan RS 4. Menghormati privasi orang lain dan barang milik RS 5. Tidak mbawa alkohol, obat2 yg tdk mendpt persetujuan/ senjata ke dlm RS 6. Menghormati bahwa RS adalah area bebas rokok 7. Mematuhi jam kunjungan dari RS 8. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barangbarang yg penting selama tinggal di RS 9. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagaimana kebijakan RS 10. Bertangg-jwb atas tindakan2nya sendiri bila mereka menolak pengobatan atau advis Dr nya Sutoto KARS
7
Persetujuan (Consent) 1. General consent (persetujuan Umum) – Persetujuan perawatan dan pegobatan
2. Informed consent
Sutoto KARS
8
CONTOH GENERAL CONSENT
Sutoto KARS
9
KARS
Sutoto KARS
11
KARS
CONTOH KALIMAT PERSETUJUAN PELEPASAN INFORMASI (HPK 1. EP3) Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)
• Saya memahami informasi yang ada didalam diri Saya, termasuk Diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan di gunakan untuk perawatan medis, akan dijamin kerahasiaannya oleh RS • Saya memberi wewenang kepada RS untuk memberikan informasi tentang tentang rahasia kedokteran saya bila diperlukan untuk memproses klaim asuransi termasuk namun tidak terbatas pada askes ,jamkesmas, jamkesda, perusahaan dan atau lembaga pemerintah lainnya • Saya tidak memberikan/memberikan (coret salah satu) wewenang kepada RS untuk memberikan tentang data dan informasi kesehatan saya kepada keluarga terdekat saya, yaitu: – 1…. – 2… – 3…..
Sutoto KARS
13
Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk berespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien. Regulasi RS : 1. Panduan Pelayanan Kerohanian 2. SPO pelayanan kerohanian 3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian PROSES 1. Proses identifikasi yang menyangkut juga agama dan kepercayaan pasien 2. Proses staf pelayanan menyediakan pelayanan kerohanian sesuai permintaan pasien atau keluarga 3. Bukti bahwa RS telah memberikan pelayanan kerohanian (keagamaan atau spiritual) Sutoto KARS
14
Contoh : PANDUAN PELAYANAN KEROHANIAN • Pelayanan rohani dan bimbingan kerohanian harus sesuai dengan agama/kepercayaan pasien • Rumah sakit merespon dan memfasilitasi kebutuhan kerohanian pasien • Bimbingan kerohanian pasien harus dilakukan sesuai dengan agama/kepercayaan pasien • Sebelum memberikan bimbingan keagamaan harus melakukan identifikasi agama/kepercayaan pasien • Seluruh staf yang memberikan pelayanan pasien harus memahami dan menjalankan kebijakan ini Sutoto KARS
15
KARS
Pelayanan me Standar HPK.1.2. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasiennghormati kebutuhan privasi pasien.
1. Prosedur dan formulir keinginan privasi
pasien 2. Pelaksaan yang memperhatikan privasi pasien dlm anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian terapi dan transportasi
Sutoto KARS
17
CONTOH KALIMAT IDENTIFIKASI PRIVASI Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)
KEINGINAN PRIVASI Saya mengijinkan/ tidak mengijinkan (coret salah satu) Rumah Sakit memberi akses bagi: Keluarga dan handai taulan serta orang orang yang akan menengok/menemui saya. (sebutkan nama/profesi bila ada permintaan khusus): ……… • Saya menginginkan/tidak menginginkan privasi khusus (coret salah satu). Sebutkan bila ada permintaan privasi khusus :…… •
Sutoto KARS
18
CONTOH PERNYATAAN DALAM GENERAL CONSENT….. –
BARANG BERHARGA MILIK PRIBADI
• Saya telah memahami bahwa rumahsakit tidak bertanggung jawab atas semua kehilangan barang-barangmilik saya dan saya secara pribadi bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang saya miliki termasuk namun tidak terbatas pada uang, perhiasan, buku cek, kartu kredit, handphone atau barang lainnya. Dan apabila saya membutuhkan maka saya dapat menitipkan barang barang tersebut kepada rumah sakit Saya juga mengerti bahwa saya harus memberitahu/ menitipkan pada RS jika saya memiliki gigi palsu, kacamata, lensa kontak, prosthetics atau barang lainnya yang saya butuhkan untuk diamankan
Sutoto KARS
19
Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik Regulasi RS : 1. Kebijakan/Panduan/SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar pengunjung RS Diluar jam kunjungan Proses • Cara RS untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik • Cara RS untuk melindungi terutama bayi, anak, manula dan pasien yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri • Penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya • Pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil atau terisolasi Sutoto KARS
20
CONTOH
CONTOH
KARS
Standar HPK.1.5 Anak-anak, individu yang cacat, manula dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak. Regulasi RS : 1. Panduan pelindungan terhadap kekerasan fisik unt kelompok berisiko 2. SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar kelompok yang berisiko
Proses • Identifikasi RS terhadap kelompok yang berisiko •
Kelompok yang dilindungi RS meliputi anak-anak, individu yang cacat, lansia dan kelompok lainnya
•
Pemahaman dan Tanggung jawab staf dalam memberikan perlindungan
Sutoto KARS
22
KARS
Standar HPK.1.6 lnformasi tentang pasien adalah rahasia Regulasi RS : 1. Regulasi tentang perlindungan terhadap kerahasian informasi pasien Proses 1. Penjelasan ke pasien tentang rahasia kedokteran dan proses untuk membuka rahasia kedokteran sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 2. Permintaan persetujuan pasien untuk membuka informasi yang bukan merupakan rahasia kedokteran 3. Upaya RS untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien
Sutoto KARS
24
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN BAB III KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN Pasal 4 (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • a. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien; • b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; • c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; • d. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; • e. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; • f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan,perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.
Sutoto KARS
25
UU No 29 tahun 2004: pembukaan informasi yang tidak memerlukan persetujuan pasien pada keadaan-keadaan:
a) Untuk kepentingan kesehatan pasien b) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, misalnya dalam bentuk visum et repertum c) Atas permintaan pasien sendiri d) Berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya UU Wabah dan UU Karantina Sutoto KARS
26
Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan. Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPOkomunikasi efektif untuk mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS Bukti Pr0ses : • Bukti pelaksanaan pelatihan • Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang efektif Sutoto KARS
27
PENTINGNYA SECOND OPINION • Kesalahan diagnosis dan penatalaksaan pengobatan dokter sering terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia • Perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi, dan hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita • Second opinion dianjurkan bila menyangkut ancaman nyawa, kerugian biaya atau dampak finansial yang besar Sutoto KARS
28
KEPUTUSAN DOKTER DIBAWAH INI DAPAT DIMINTAKAN SECOND OPINION: • • • •
• •
•
Tindakan operasi: appendictomi, tonsilektomi, caesar,dll Pemberian obat jangka panjang (>2 mg), misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, antibiotika jangka panjang dll Mengadviskan pemberian obat yang sangat mahal : obat, antibiotika, susu mahal. imunisasi yang sangat mahal Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus, dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika. Mengadviskan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar Diagnosis dokter yang meragukan : biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala ADHD, gejala demam berdarah, gejala usus buntu. Atau diagnosis autis ringan, ADHD ringan dan gangguan perilaku lainnya. Pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan dan terapi bioresonansi, dll
Sutoto KARS
29
KARS
KARS
KARS
Standar HPK.2.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang panduan persetujuan tindakan kedokteran Dokumen: • Formulir pemberian edukasi • Formulir persetujuan / penolakan tindakan kedokteran Sutoto KARS
33
KARS
HPK 2.1 : WAWANCARA DPJP/STAF KEPERAWATAN 1. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti 2. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya 3. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan persetujuan 4. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui haknya untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya Sutoto KARS
35
Standar HPK.2.1.1
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan Dokumen: • Materi penjelasan • Formulir pemberian penjelasan/edukasi Materi wawancara • Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan • Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan yang tidak terduga Sutoto KARS
36
Standar HPK.2.2 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan
Sutoto KARS
37
Contoh Formulir Pulang Atas Permintaan Pasien Yang bertanda tangan dibawah ini: • Nama pasien/keluarga: • Tanggal ahir: Denganini menyatakan permintaan untuk menghentikan perawatan/pengobatan (keduanya atau coret salah satu) dan pulang atas permintaan sendiri. Saya telah mendapat penjelasan tentang: • hak saya untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan • Tentang konsekuensi dari keputusan saya • Tentang tanggung jawab saya dengan keputusan tersebut. • Tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan. Dan saya tidak akan menuntut pihak rumah sakit atau siapapun juga akibat dari keputusan saya pulang atas permintaan sendiri Tanda tangan pasien dan saksi Sutoto KARS
38
Standar HPK.2.3 Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien menolak pelayanan resusitasi atau menolak atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar
Regulasi RS : • Panduan penolakan resusitasi (DNR) • SPO penolakan resusitasi • Formulir penolakan resusitasi
Sutoto KARS
39
Dr Lauren Jodi Van Scoy “DNR does not mean do not treat and it does not mean do not care. It just means do not resuscitate by giving CPR, electric shocks or medications to restart the heart. If things go badly, there is a role in certain situations for letting the natural breakdown of the body occur,"
• DNR tidak berarti tidak mengobati atau tidak peduli. DNR hanya berarti tidak melakukan resusitasi dengan memberikan CPR, electric shock atau obat untuk restart jantung. Jika situasi memburuk, ada peran dalam situasi tertentu untuk membiarkan kerusakan alami dari tubuh terjadi, “ DNR tidak mempengaruhi pengobatan ,pasien dengan DNR dapat terus mendapatkan kemoterapi, antibiotik, dialisis, atau perawatan lain yang sesuai. Sutoto KARS
40
CONTOH SURAT PERNYATAN JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUCITATE) Yang bertanda tangan dibawah ini saya: Nama :……………………………………………………. Taggal lahir: …………………………………………………… Dengan ini saya menyatakan bahwa saya membuat keputusan dan menyetujui perintah do not resuscitate (jangan di resusitasi). Saya menyatakan bahwa Jika jantung saya berhenti berdetak atau jika saya berhenti bernapas , tidak ada prosedur medis untuk mengembalikan bernapas atau berfungsi kembali jantung akan dilakukan oleh staf Rumah sakit, termasuk namun tidak terbatas pada staf layanan medis darurat Saya memahami bahwa keputusan ini tidak akan mencegah saya menerima pelayanan kesehatan lainnya seperti pemberian maneuver Heimlich atau pemberian oksigen dan langkah-langkah perawatan untuk meningkatkan kenyamanan lainnya. Saya memberikan izin agar informasi ini diberikan kepada seluruh staf rumah sakit, Saya memahami bahwa saya dapat mencabut pernyataan ini setiap saat. Yang menyatakan Saksi Saksi (………………………….)
(……………………………………….)
Sutoto KARS
(………………………………………..)
41
FORMULIR DO NOT RESUCITATE (JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI) Formulir ini adalah perintah dokter penanggung jawab pelayanan kepada seluruh staf klinis rumah sakit, agar tidak dilakukan resusitasi pada pasien ini bila terjadi henti jantung (bila tak ada denyut nadi) dan henti nafas (tak ada pernafasan spontan). Formulir ini juga memberikan perintah kepada staf medis untuk tetap melakukan intervensi atau pengobatan, atau tata laksana lainnya sebelum terjadinya henti jantung atau henti nafas. – –
Nama pasien : ……………………………………………….. Tanggal lahir : ……………………………………………….
Perintah/ Pernyataan dokter penanggung jawab pelayanan Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menginstruksikan kepada seluruh staf medis dan staf klinis lainnya untuk melakukan hal-hal tertulis dibawah ini: – –
Usaha komprehensif untuk mencegah henti jantung atau henti nafas tanpa melakukan intubasi. DO NOT RESUCITATE TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP) Usaha suportif sebelum terjadi henti nafas atau henti jantung yang meliputi pembukaan jalan nafas non invasive, mengontrol perdarahan, memposisikan pasien dengan nyaman, pemberian oat-obatan anati nyeri. TIDAK MELAKUKAN RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU) bila henti nafas atau henti jantung terjadi.
Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keputusan DNR diatas diambil setelah pasien diberikan penjelasan dan informed consent diperoleh dari salah satu: – – – –
Pasien Tenaga kesehatan yang ditunjuk pasien Wali yang sah atas pasien (termasuk yang ditunjuk oleh pengadilan) Anggota keluarga pasien
Jika yang diatas tidak dimungkinkan maka dokter yang bertanda tangan dibawah ini memberikan perintah DNR berdasarkan pada : – –
Instruksi pasien sebelumnya atau Keputusan dua orang dokter yang menyatakan bahwa Resusitasi jantung paru (RJP) akan mendatangkan hasil yang tidak efektif
TANDA TANGAN DOKTER: …………………………………………. Nama Lengkap:………………………NIP/NIK:…………………………… No Telepon:…………………Tgl :…….…………. Sutoto KARS
42
Standar HPK.2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen yang sesuai manajemen nyeri yang tepat
Regulasi RS : 1. Panduan manajemen nyeri 2. SPO asesmen nyeri 3. SPO pelayanan kedokteran tentang manajemen nyeri
Sutoto KARS
43
Manajemen Nyeri Pasien memiliki hak untuk: 1. Informasi dan jawaban atas pertanyaan Anda tentang rasa sakit dan nyeri 2. Meminta staf peduli dan menangani keluhan Anda dengan serius 3. Mendapat respon cepat ketika pasien melaporkan nyeri Perlakuan nyeri terbaik yg tersedia. 4. Mendapat jasa dr Spesialis yg dapat mengatasi nyeri jika diperlukan Sutoto KARS
44
TG-JAWAB PASIEN DALAM MANAJEMEN NYERI Untuk berbicara dengan dokter atau perawat tentang: • Apa yang diharapkan • Berbagai jenis pilihan nyeri • Rencana penanganan nyeri untuk setiap rasa sakit yang tidak akan hilang • Untuk meminta untuk menghilangkan rasa sakit segera setelah nyeri dimulai • Untuk membantu dokter dan perawat mengukur rasa sakit Anda. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: • Di mana rasa sakit itu berada? • Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus? • Apakah Anda menggambarkan rasa sakit sebagai tajam, tumpul, sakit, • Berdenyut, ditusuk jarum, dll? • Apa yang membuat rasa sakit lebih baik? • Apa yang membuat rasa sakit lebih buruk? • Apakah rasa sakit itu menghentikan Anda dari melakukan hal-hal tertentu Sutoto KARS 45 seperti
MNEMONIK PQRST UNTUK EVALUASI NYERI • P= Provokatif: yang memprovokasi nyeri apa yang menjadi penyebab nyeri ? Rudapaksa, benturan ? Apa yg membuat lebih baik atau lebih buruk ? • Q=Quality/Kualitas: seperti apa rasanya ? Seperti tertusuk benda tajam, tumpul, sakit, berdenyut, ditusuk jarum, dll?
• R=Regio/Radiasi Daerah nyeri dimana rasa sakit itu berada? Menyebar kemana ? • S=Severity : seberapa berat pakai skala 0 sd 10 • T=Tempo/timing: waktu yang berkaitan dengan nyeri Kapan nyeri datang? Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus? Sutoto KARS
46
• Asesmen nyeri – Asesmen nyeri dapat menggunakan Numeric Rating Scale • Indikasi: digunakan pada pasien dewasa dan anak berusia > 9 tahun yang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeri yang dirasakannya. • Instruksi: pasien akan ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakan dan dilambangkan dengan angka antara 0 – 10. – 0 = tidak nyeri – 1 – 3 = nyeri ringan (sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari) – 4 – 6 = nyeri sedang (gangguan nyata terhadap aktivitas sehari-hari) – 7 – 10 = nyeri berat (tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari)3 Sutoto KARS
47
– Wong Baker FACES Pain Scale
• Indikasi: Pada pasien (dewasa dan anak > 3 tahun) yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka, gunakan asesmen • Instruksi: pasien diminta untuk menunjuk / memilih gambar mana yang paling sesuai dengan yang ia rasakan. Tanyakan juga lokasi dan durasi nyeri – – – – – –
0 - 1 = sangat bahagia karena tidak merasa nyeri sama sekali 2–3 = sedikit nyeri 4–5 = cukup nyeri 6–7 = lumayan nyeri 8–9 = sangat nyeri 10 = amat sangat nyeri (tak tertahankan) Sutoto KARS
48
COMFORT SCALE Kategori
Kewaspadaan
Skor
Tanggal / waktu
1 – tidur pulas / nyenyak 2 – tidur kurang nyenyak 3 – gelisah 4 – sadar sepenuhnya dan waspada 5 – hiper alert
Ketenangan
1 – tenang 2 – agak cemas 3 – cemas 4 – sangat cemas 5 – panik
Distress
1 – tidak ada respirasi spontan dan tidak ada batuk
pernapasan
2 – respirasi spontan dengan sedikit / tidak ada respons terhadap ventilasi 3 – kadang-kadang batuk atau terdapat tahanan terhadap ventilasi 4 – sering batuk, terdapat tahanan / perlawanan terhadap ventilator 5 – melawan secara aktif terhadap ventilator, batuk terus-menerus / tersedak
Sutoto KARS
49
Menangis
1 – bernapas dengan tenang, tidak menangis 2 – terisak-isak 3 – meraung 4 – menangis 5 – berteriak
Pergerakan
1 – tidak ada pergerakan 2 – kedang-kadang bergerak perlahan 3 – sering bergerak perlahan 4 – pergerakan aktif / gelisah 5 – pergrakan aktif termasuk badan dan kepala
Tonus otot
1 – otot relaks sepenuhnya, tidak ada tonus otot 2 – penurunan tonus otot 3 – tonus otot normal 4 – peningkatan tonus otot dan fleksi jari tangan dan kaki 5 – kekakuan otot ekstrim dan fleksi jari tangan dan kaki
Sutoto KARS
50
Tegangan
1 – otot wajah relaks sepenuhnya
wajah
2 – tonus
otot
wajah normal,
tidak terlihat
tegangan otot wajah yang nyata 3 – tegangan beberapa otot waj ah terlihat nyata 4 – tegangan hampir di seluruh otot waj ah 5 – seluruh otot wajah tegang, meringis Tekanan
1 – tekanan darah di bawah batas normal
darah basal
2 – tekanan darah berada di batas normal secara konsisten 3 – peningkatan tekanan darah sesekali ≥15% di atas batas normal (1-3 kali dalam observasi selama 2 menit) 4 – seringnya peningkatan tekanan darah ≥15% di atas batas normal (>3 kali dalam observasi selama 2 menit) 5 – peningkatan tekanan darah terus-menerus ≥15%
Denyut
1 – denyut jantung di bawah batas normal
jantung
2 – denyut jantung berada di batas normal secara
basal
konsisten 3 – peningkatan denyut jantung sesekali ≥15% di atas batas normal (1-3 kali dalam observasi selama 2 menit) 4 – seringnya peningkatan denyut jantung ≥15% di atas batas normal (>3 kali dalam observasi selama 2 menit) 5 – peningkatan denyut jantung terus-menerus ≥15%
Sutoto KARS
Skor total
51
SKALA NYERI NEONATAL PARAMETER Ekspresi wajah Menangis
Pola bernapas Lengan Kaki Keadaan rangsangan
Heart Rate
Saturasi oksigen
FINDING
POINTS
Santai
0
Meringis
1
Tidak menangis
0
Merengek
1
Menangis kuat
2
Santai
0
Perubahan bernapas
1
Santai
0
Fleksi/extensi
1
Santai
0
Fleksi/extensi
1
Tertidur/ bangun
0
Rewel
1
10% dari baseline 11-20% dari baseline >20% dari baseline Tidak diperlukan oksigen tambahan Penambahan oksigen diperlukan
0 1 2 0 1
SKOR 0 : Tidak nyeri 1-2 : Nyeri ringan 3-4 : Nyeri sedang > 4 : Nyeri hebat
52
SKALA NYERI FLACCS KATEGORI 0
PARAMETER 1
2
Tidak ada ekspresi tertentu atau senyum
Sesekali meringis atau mengerutkan kening
Sering cemberut, rahang ditarik, dagu tidak tertarik.
Normal posisi atau santai
Tidak nyaman, gelisah, tegang
Menendang, atau kaki disusun
ACTIVITAS
Berbaring dengan tenang, posisi normal, bergerak dengan mudah
Menggeliat, menggeser maju mundur, tegang
Melengkung, kaku
MENANGIS
Tidak ada teriakan (terjaga atau tertidur)
Erangan atau rengekan, keluhan sesekali
Menangis terus, teriakan atau isak tangis; sering mengeluh
Konten, santai
Diyakinkan oleh menyentuh sesekali, memeluk,
Sulit kenyamanan atau sedang berbicara; distractable
WAJAH KAKI
CONSOLABILITAS
SKOR 0 : Tidak nyeri 1-3 : Nyeri ringan 4-6 : Nyeri sedang 7-10 : Nyeri hebat
53
CONTOH FORMULIR ASESMEN/ASESMEN ULANG NYERI
IDENTITAS PASIEN: TANGGAL/JAM ASESMEN: • P:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • Q:………………………………………………………………………………………………………………………………….. • R:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • S:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • T:…………………………………………………………………………………………………………………………………… Scala Nyeri
Keterangan: • P= Provokatif: yang memprovokasi nyeri apa yang menjadi penyebab nyeri ? Rudapaksa, benturan ? Apa yg membuat lebih baik atau lebih buruk ? • Q=Quality/Kualitas: seperti apa rasanya ? Seperti tertusuk benda tajam, tumpul, sakit, berdenyut, ditusuk jarum, dll? • R=Regio/Radiasi Daerah nyeri dimana rasa sakit itu berada? Menyebar kemana ? • S=Severity/Skala : seberapa berat pakai skala 0 sd 10 • T=Tempo/timing: waktu yang berkaitan dengan nyeri Kapan nyeri datang? Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus?
Sutoto KARS
54
WHO HAS DEVELOPED A THREE-STEP "LADDER" FOR CANCER PAIN RELIEF.
• Opioid for moderate to severe pain • +/- Non Opioid • +/- Adjuvant • Opioid for mild to moderate pain • =/- Non opioid • +/- Adjuvant • Non Opioid • +/- Adjuvant Sutoto KARS
55
INTERVENSI NYERI • • • • • • • • •
Obat : Non Opioid,Adjuvant, Opioid Suntikan anestesi lokal Blok saraf Terapi fisik dan air: whirlpool, USG, dan pijat otot Stimulasi Listrik : stimulasi listrik transkutan (TENS) Akupunktur Terapi Psikologis Teknik relaksasi Bedah Sutoto KARS
56
Standar HPK.2.5. END OF LIFE Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pelayanan yang menghargai dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya Regulasi RS : 1. Panduan pelayanan pasien tahap terminal 2. SPO pelayanan pasien tahap terminal Bukti dokmentasi 1. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis
Sutoto KARS
57
KARS
H. Pengelolaan Akhir Kehidupan • 1. Pengelolaan akhir kehidupan meliputi penghentian bantuan hidup (withdrawing life support) dan penundaan bantuan hidup (withholding life support). • 2. Keputusan withdrawing/withholding dilakukan pada pasien yang dirawat di ruang rawat intensif (ICU dan HCU). Keputusan penghentian atau penundaan bantuan hidup adalah keputusan medis dan etis. • 3. Keputusan untuk penghentian atau penundaan bantuan hidup dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi dan 2 (dua) orang dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit Sutoto KARS 59
• c. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa, pada pasien-pasien yang jika diterapi hanya memperlambat waktu kematian dan bukan memperpanjang kehidupan. Untuk pasien ini dapat dilakukan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Pasien yang masih sadar tapi tanpa harapan, hanya dilakukan tindakan terapeutik/paliatif agar pasien merasa nyaman dan bebas nyeri. • d. Semua bantuan hidup dihentikan pada pasien dengan kerusakan fungsi batang otak yang ireversibel. Setelah kriteria Mati Batang Otak (MBO) yang ada terpenuhi, pasien ditentukan meninggal dan disertifikasi MBO serta semua terapi dihentikan. Jika dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantung paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil. Keputusan penentuan MBO dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi, dokter spesialis saraf dan 1 (satu) dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Sutoto KARS Terapi Intensif Di Rumah 60 Sakit
Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek asuhan selama stadium akhir hidup. Asuhan akhir kehidupan yang diberikan rumah sakit termasuk :
• pemberian pengobatan yang sesuai dengan gejala dan keinginan pasien dan keluarga • menyampaikan isu yang sensitif seperti autopsi dan donasi organ • menghormati nilai yang dianut pasien, agama dan preferensi budaya • mengikutsertakan pasien dan keluarganya dalam semua aspek pelayanna • memberi respon pada masalah-masalah psikologis, emosional, spiritual dan budaya dari pasien dan keluarganya Sutoto KARS
61
Rumah sakit memastikan pemberian asuhan yang tepat bagi mereka yang kesakitan atau dalam proses kematian dengan cara
• melakukan intervensi untuk mengurangi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder • mencegah gejala-gejala dan komplikasi sejauh yang dapat diupayakan • melakukan intervensi dalam masalah psikososial, emosional dan spiritual dari pasien dan keluarga, menghadapi kematian dan kesedihan • melakukan intervensi dalam masalah keagamaan dan budaya pasien dan keluarga • mengikutsertakan pasien dan keluarga dalam keputusan terhadap asuhan Maksud dan Tujuan PP.7.1. Sutoto KARS
62
Standar HPK.3 Regulasi RS : – Panduan dan SPO penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga Dokumen implementasi : – Bukti penjelasan dan catatan komplain – Bukti penanganannya dan Laporan penyelesaian komplain Proses : 1. Proses penyampaian informasi bila pasien akan komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat 2. Proses investigasi/.penelitian bila komplain 3. Proses analisis terhadap hasil investigasi/penelitian komplain 4. Keterlibatan pasien/keluarga dalam penyelesaian komplain 5. Bagaiman seluruh proses tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan
Sutoto KARS
63
KARS
Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien
Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan
Proses Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga dan penerapannya dalam pelayanan
Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
65
Standar HPK.5
Regulasi RS: • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien • Leaflet hak dan tanggung jawab pasien Proses Pelaksanaan pemberian informasi tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien sesuai dg bahasa yg dipahami pasien Sutoto KARS
66
PENJELASAN DALAM INFORMED CONSENT (PMK Nomer 209/2008)
Sutoto KARS
67
Sutoto KARS
68
Sutoto KARS
69
Standar HPK.6 Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran • Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dokumen informed consent • Formulir persetujuan/ penolakan Proses • Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran
70
KARS
PEMBERI PERSETUJUAN
Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. (PMK 290/2008)pasal 1 nomer 7
Landasan hukum anak : • Berdasarkan KUHP umur >= 21 th atau telah menikah dianggap sebagai orang dewasa • Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak > = 18 tahun dianggap sudahSutoto bukan anak-anak. KARS 72
• •
•
• •
•
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 9 (1) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. (2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (3) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : – a. audit medis; – b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular; – c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara; – d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan e. ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. (5) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sutoto KARS
73
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 6 • (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya Pasal 8 • (1) Pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. • (2) Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien. • (3) Pernyataan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada waktu penerimaan pasien.
Sutoto KARS
74
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Dokumen: • Catatan pemberian informasi • Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP (RS harus memiliki data diri DPJP: lamakerja, pendidikan, fellowship, kursus dll) Sutoto KARS
75
CONTOH DALAM GENERAL CONSENT • Saya mengerti dan memahami bahwa: – Saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang pengobatan yang diusulkan (termasuk identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan) setiap saat. – Saya Saya mengerti dan memahami bahwa memiliki hak untuk persetujuan, atau menolak persetujuan, untuk setiap prosedur/terapi – Saya mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis rumah sakit yang bukan karyawan tetapi staf independen/tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pengobatan pasien mereka. – Jika diperlukan RS, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan dokter yang akan bertanggung jawab untuk perawatan saya selama saya dalam perawatan di rumah sakit.
• Sutoto KARS
76
Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undangundang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan
Sutoto KARS
77
PASIEN YANG DIANGGAP KOMPETEN MENANDA TANGANI INFORMED CONSENT (PMK 290/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
Sutoto KARS
78
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 6 • (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya
Sutoto KARS
79
Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya.
Regulasi RS: •Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya Dokumen: •Formulir persetujuan umum
Sutoto KARS
80
CONTOH GENERAL CONSENT • PERSETUJUAN UNTUK PENGOBATAN • Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengizinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostik dan untuk memberikan pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka. Prosedur diagnostik dan perawatan medis termasuk tetapi tidak terbatas pada electrocardiograms, x-ray, tes darah terapi fisik, dan pemberian obat. • Saya sadar bahwa praktik kedokteran dan bedah bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun, terhadap perawatan prosedur atau pemeriksaan apapun yg dilakukan kepada saya.
Sutoto KARS
81
CONTOH GENERAL CONSENT UNTUK RS PENDIDIKAN – Apabila saya terlibat dalam penelitian atau prosedur eksperimental, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan saya – Saya setuju untuk mengizinkan medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pendidikan/pelatihan, kecuali diminta sebaliknya, untuk hadir selama perawatan pasien, atau berpartisipasi dalam perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan mereka.
Sutoto KARS
82
Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT TERTULIS
1. Sebelum operasi atau prosedur invasif 2. Sebelum anestesia termasuk sedasi yang moderat dan dalam 3. Sebelum penggunaan darah atau produk darah 4. Sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi. Mencatat ldentitas petugas yang memberikan penjelasanan di dalam rekam medis pasien dan tanda tangannya Bila informed consent lisan juga harus dicatat Sutoto KARS
83
Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus.
DOKUMEN 1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed consent 2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut
Sutoto KARS
84
HANYA UNTUK RS YANG MELAKUKAN CLINICAL TRIAL DAN DONASI ORGAN SERTA TRANSPLANTASI ORGAN 25 26 27 28 29 30
HPK.7 HPK.7.1 HPK.8 HPK.9 HPK.10 HPK.11
7 4 4 5 2 6
Sutoto KARS
85
Standar HPK.7. PENJELASAN AKSES KE CLINICAL TRIAL Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinik, pemeriksaan/investigasi atau clinical trial yang melibatkan manusia sebagai subjek. Elemen Penilaian HPK.7 1. Pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian, pemeriksaan atau clinical trial yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. 2. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat yang diharapkan. 3. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang potensi ketidak nyamanan dan risiko 4. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberi penjelasan tentang altematif lainnya yang dapat menolong mereka. 5. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti. 6. Pasien diyakinkan bahwa penolakan berpartisipasi dan pengunduran diri dari partisipasi tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit. Sutoto KARS 86 7. Kebijakan dan prosedur mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil penelitian Dokumen: • Formulir pemberian informasi dan formulir persetujuan mengikuti penelitian Sutoto KARS
87
Hak Mendapat Informasi Pasien Bila diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian klinis
INFORMASI • Manfaat yang diharapkan • Potensi ketidak nyamanan dan risiko. • Alternatif yang dapat menolong mereka • Prosedur yang harus diikuti • Menolak atau berpartisipasi atau mengundurkan diri • Penolakan atau pengunduran diri tersebut tidak akan menutup akses mereka terhadap pelayanan rumah sakit • RS punya kebijakan dan prosedur informasi tentang hal ini kepada pasien dan keluarga. Sutoto KARS
88
Standar HPK.7.1. PENJELASAN TENTANG PARTISIPASI DALAM PENELITIAN KLINIS Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan klinis atau percobaan klinis mendapatkan perlindungan.
• Elemen Penilaian HPK.7.1 • 1. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian. • 2. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta. • 3. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. • 4. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan. Sutoto KARS
89
Standar HPK.8. INFORMED CONSENT PENELITIAN KLINIS Informed Consent diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan / investigasi klinis, dan percobaan klinis.
• Elemen Penilaian HPK.8 • 1. lnformed consent diperoleh saat pasien memutuskan ikut serta dalam penelitian klinis, pemeriksaan atau clinical trial. • 2. Keputusan persetujuan didokumentasikan, diberi tanggal dan berdasarkan atas penjelasan yang diidentifikasi dalam HPK 6.4, Elemen Penilaian 5 dan 6. • 3. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien • 4. Persetujuan didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tandatangan atau catatan persetujuan lisan. Sutoto KARS
90
Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya Elemen Penilaian HPK.9 • 1. Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit. • 2. Rumah sakit mengembangkan suatu pernyataan jelas mengenai maksud untuk pengawasan kegiatan. • 3. Kegiatan pengawasan mencakup penelaahan prosedur • 4. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi subjek. • 5. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian. Sutoto KARS
91
Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya
Regulasi RS : • Keputusan penetapan komite /panitia etik penelitian • Kebijkan, Pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan komite etik penelitian • Program kerja komite etik penelitian Sutoto KARS
92
INFORMASI KEPADA PASIEN TTG PENELITIAN 1. tujuan penelitian atau penapisan 2. manfaat penelitian dan penapisan 3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis 4. keuntungan penelitian dan penapisan 5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi • 6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan • 7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri. • 8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh Panitia Etika Penelitian. • • • • •
Sutoto KARS Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 200693
Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006 Sutoto KARS
94
Sutoto KARS 95 Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006
96 Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006
Standar HPK.10. DONASI ORGAN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana memilih untuk menyumbangkan organ dan jaringan tubuh lainnya.
Regulasi RS : •Kebijakan/Panduan/SPO pelayanan donasi / transplantasi organ Dokumen •informasi tentang tata cara untuk menyumbang organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya
Sutoto KARS
97
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan dan transplatasi organ dan jaringan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang donasi/ transplantasi organ Dokumen: • Formulir persetujuan/penolakan donor/ transplantasi • Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Pelatihan • Pelatihan staf agar memahami regulasi tentang transplantasi serta isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan • Pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup
Sutoto KARS
98
SEKIAN TERIMA KASIH
KARS