HAK PASIEN DAN KELUARGA Dr.dr.Sutoto.,M.Kes
KARS
Curiculum Vitae: Dr.dr.Sutoto,MKes TEMPAT/TGL LAHIR :PURWOKERTO, 21 JULI – 1952 JABATAN SEKARANG: 1. Ketua KARS Th 2011-2014 2. Ketua umum PERSI Th 2009-2012/Th 2012-2015 3. Dewan Pembina MKEK IDI Pusat 4. Dewan Pembina AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) 5. Anggota Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan R.I 6. Dewan Penyantun RS Mata Cicendo,Pusat Mata Nasional PENGALAMAN KERJA 1. Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta 2001 - 2005 2. Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta 2005-2010 3. Sesditjen Binyanmed /Plt Dirjen BinYanmed Kemkes R.I. ( Feb- Juli 2010) 4. Direktur RSUD Banyumas Jawa Tengah 1992-2001 PENGALAMAN ORGANISASI 1. 2. 3.
Ketua :IRSPI (Ikatan RS Pendidikan Ind) Th 2005-2008 Ketua :ARSPI (Asosiasi RS Pendidikan Ind) Th 2008-2010 Ketua IRSJAM (Ikatan RS Jakarta Metropolitan) 2008-2010
PENDIDIKAN: 1. SI dan Dokter Fakultas Kedokteran Univ Diponegoro 2. SII Magister Manajemen RS Univ. Gajahmada SUTOTO-PERSI 3. S III Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Cumlaude)
Sutoto KARS
3
HAK PASIEN DALAM UURS PSL 32 Setiap pasien mempunyai hak: 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien 3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi 4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi 6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan 7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
Sutoto KARS
4
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; 10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan 11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya 12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis 13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya 14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit 15. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; 16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana 18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sutoto KARS
5
KEWAJIBAN PASIEN (BERDASARKAN UU RI NOMOR 29 PASAL 53, TAHUN 2009 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN).
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan. 5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati / perjanjian yang telah dibuat Sutoto KARS
6
Standar HPK.1 RS bertangg-jwb utk memberikan proses yg mendukung hak pasien dan keluarganya selama dalam yan. Regulasi RS : • Pedoman/panduan/Kebijakan tentang hak pasien dan keluarga yang mendukung dan melindungi hak pasien dan keluarga Dokumen • Persetujuan pelepasan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh diketahui keluarganya/ pihak lain (dapat menjadi bagian dari persetujuan umum/general consent) Implementasi 1. Pemahaman pimpinan RS tentang hak pasien dan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan 2. Pemahaman staf pelayanan atas hak pasien dan keluarga
Sutoto KARS
8
KARS
CONTOH KALIMAT PERSETUJUAN PELEPASAN INFORMASI (HPK 1. EP3) Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)
• Saya memahami informasi yang ada didalam diri Saya, termasuk Diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan di gunakan untuk perawatan medis, akan dijamin kerahasiaannya oleh RS • Saya memberi wewenang kepada RS untuk memberikan informasi tentang tentang rahasia kedokteran saya bila diperlukan untuk memproses klaim asuransi termasuk namun tidak terbatas pada BPJS, asuransi kesehatan lainnya , jamkesda, perusahaan dan atau lembaga pemerintah lainnya • Saya tidak memberikan/memberikan (coret salah satu) wewenang kepada RS untuk memberikan tentang data dan informasi kesehatan saya kepada keluarga terdekat saya, yaitu: – 1…. – 2… – 3….. Sutoto KARS
10
Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk merespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien.
Elemen Penilaian HPK.1.1. • Terdapat proses untuk mengidentifikasi dan menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan bila mungkin, juga keluarganya (lihat juga PPK.3.1, EP 1 dan PP.7, EP 1) . • Staf mempraktekan proses tersebut dan memberikan pelayanan yang menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien Elemen Penilaian HPK 1.1.1. • Rumah sakit mempunyai proses untuk berespon permintaan yang bersifat rutin maupun kompleks yang berkenaan dengan agama atau dukungan spiritual. • Rumah sakit berespon permintaan untuk keperluan dukungan agama dan spiritual pasien Sutoto KARS
11
Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk berespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien. Regulasi RS : 1. Panduan Pelayanan Kerohanian 2. SPO pelayanan kerohanian 3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian PROSES 1. Proses identifikasi yang menyangkut juga agama dan kepercayaan pasien 2. Proses staf pelayanan menyediakan pelayanan kerohanian sesuai permintaan pasien atau keluarga 3. Bukti bahwa RS telah memberikan pelayanan kerohanian (keagamaan atau spiritual) Sutoto KARS
12
Contoh : PANDUAN PELAYANAN KEROHANIAN 1. Pelayanan rohani dan bimbingan kerohanian harus sesuai dengan agama/kepercayaan pasien 2. Rumah sakit berespon dan memfasilitasi kebutuhan kerohanian pasien 3. Bimbingan kerohanian pasien harus dilakukan sesuai dengan agama/kepercayaan pasien 4. Sebelum memberikan bimbingan keagamaan harus melakukan identifikasi agama/kepercayaan pasien 5. Seluruh staf yang memberikan pelayanan pasien harus memahami dan menjalankan kebijakan ini Sutoto KARS
13
KARS
Standar HPK.1.2. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasien
Elemen Penilaian HPK.1.2. 1. Staf mengidentifikasi harapan dan kebutuhan privasi selama pelayanan dan pengobatan. 2. Keinginan pasien untuk privasi dihormati pada setiap wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur/pengobatan dan transportasi. 1. Prosedur dan formulir keinginan privasi pasien 2. Pelaksaan yang memperhatikan privasi pasien dlm anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian
terapi dan transportasi Sutoto KARS
15
CONTOH KALIMAT IDENTIFIKASI PRIVASI Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)
KEINGINAN PRIVASI •
Saya mengijinkan/ tidak mengijinkan (coret salah satu) Rumah Sakit memberi akses bagi: Keluarga dan handai taulan serta orang orang yang akan menengok/menemui saya. (sebutkan nama/profesi bila ada permintaan khusus): ……… • Saya menginginkan/tidak menginginkan privasi khusus (coret salah satu). Sebutkan bila ada permintaan privasi khusus :…… Sutoto KARS
16
KARS
Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan
Elemen Penilaian HPK.1.3. 1. Rumah sakit telah menentukan tingkat tanggung jawabnya terhadap barang milik pasien. 2. Pasien memperoleh informasi tentang tanggung jawab rumah sakit dalam melindungi barang milik pribadi. 3. Barang milik pasien dilindungi apabila rumah sakit mengambil alih tanggung jawab atau apabila pasien tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya
Sutoto KARS
18
Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan
• Regulasi RS tentang tanggung jawab terhadap barang milik pasien. • SPO dan formulir penyimpanan • Proses Penyampaian informasi tentang tanggung jawab RS terhadap barang milik pasien • Proses perlindungan barang milik pasien pada saat pasien tidak mampu bertanggung jawab atas barang miliknya Sutoto KARS
19
CONTOH PERNYATAAN DALAM GENERAL CONSENT….. –
BARANG BERHARGA MILIK PRIBADI
• Saya telah memahami bahwa rumahsakit tidak bertanggung jawab atas semua kehilangan barang-barangmilik saya dan saya secara pribadi bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang saya miliki termasuk namun tidak terbatas pada uang, perhiasan, buku cek, kartu kredit, handphone atau barang lainnya. Dan apabila saya membutuhkan maka saya dapat menitipkan barang barang tersebut kepada rumah sakit • Saya juga mengerti bahwa saya harus memberitahu/ menitipkan pada RS jika saya memiliki gigi palsu, kacamata, lensa kontak, prosthetics atau barang lainnya yang saya butuhkan untuk diamankan
Sutoto KARS
20
KARS
Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik
Elemen Penilaian HPK.1.4 1. Rumah sakit mempunyai proses untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik 2. Bayi, anak-anak, manula dan lainnya yang kurangi / tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi perhatian dalam proses ini. 3. lndividu yang tidak memiliki identitas diperiksa 4. Lokasi terpencil atau terisolasi di monitor Sutoto KARS
22
Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik Regulasi RS : 1. Kebijakan/Panduan/SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar pengunjung RS Diluar jam kunjungan Proses • Cara RS untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik • Cara RS untuk melindungi terutama bayi, anak, manula dan pasien yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri • Penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya • Pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil atau terisolasi Sutoto KARS
23
CONTOH
CONTOH
KARS
Standar HPK.1.5 Anak-anak, individu yang cacat, manula dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak. Elemen Penilaian HPK.1.5 • 1. Rumah sakit mengidentifikasi kelompok yang berisiko (lihat juga PP.3.1 s/d PP.3.9). • 2. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan kelompok lain di identifikasi rumah sakit untuk dilindungi (lihat juga PP.3.8). • 3. Staf memahami tanggung jawab mereka dalam proses perlindungan.
Sutoto KARS
25
Standar HPK.1.5 Anak-anak, individu yang cacat, manula dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak. Regulasi RS : 1. Panduan pelindungan terhadap kekerasan fisik unt kelompok berisiko 2. SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar kelompok yang berisiko
Proses • Identifikasi RS terhadap kelompok yang berisiko •
Kelompok yang dilindungi RS meliputi anak-anak, individu yang cacat, lansia dan kelompok lainnya
•
Pemahaman dan Tanggung jawab staf dalam memberikan perlindungan
Sutoto KARS
26
KARS
Standar HPK.1.6 lnformasi tentang pasien adalah rahasia Elemen Penilaian HPK.1.6 • 1. Pasien diinformasikan tentang kerahasiaan informasi dan tentang pembukaan dan kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam undang-undang dan peraturan • 2. Pasien diminta persetujuannya untuk membuka informasi yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan. • 3. Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien.
Sutoto KARS
28
Standar HPK.1.6 lnformasi tentang pasien adalah rahasia
Regulasi RS : 1. Regulasi tentang perlindungan terhadap kerahasian informasi pasien Proses 1. Penjelasan ke pasien tentang rahasia kedokteran dan proses untuk membuka rahasia kedokteran sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 2. Permintaan persetujuan pasien untuk membuka informasi yang bukan merupakan rahasia kedokteran 3. Upaya RS untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien
Sutoto KARS
29
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN BAB III KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN Pasal 4 (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • a. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien; • b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; • c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; • d. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; • e. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; • f. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan,perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.
STAF DIATAS YG DALAM PENDIDIKAN BELUM MENGANGKAT SUMPAH/JANJI SIMPAN RAHASIA PASIEN HARUS DI SUMPAH Sutoto KARS
30
KARS
Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan. • Elemen Penilaian HPK.2 • 1. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung dan mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan (lihat juga APK.2, EP 4; APK.3.5, EP 1; PP.7.1, EP 5; PPK.2, EP 5; PPK.5, EP 2; HPK.2 dan APK.3, EP 3) • 2. Kebijakan dan prosedur tentang hak pasien bertujuan untuk tidak menimbulkan rasa takut untuk mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan mereka baik didalam maupun diluar rumah sakit • 3. Staf diberikan pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur serta peran mereka dalam mendukung partisipasi pasien dan keluarganya dalam proses asuhan. Sutoto KARS
33
Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan. Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPOkomunikasi efektif untuk mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS Bukti Pr0ses : • Bukti pelaksanaan pelatihan • Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang efektif Sutoto KARS
34
HPK DALAM PELAYANAN
• Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan melalui: – pembuatan keputusan tentang pelayanan – bertanya tentang pelayanan – Menerima/menolak prosedur diagnostik dan pengobatan. • Rumah sakit mendukung dan meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarganya dalam semua aspek pelayanan dengan: – mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang terkait. – Kebijakan dan prosedur mengenai hak pasien untuk mencari second opinion / pendapat kedua tanpa takut untuk berkompromi dalam hal pelayanan, baik di dalam maupun dil luar rumah sakit. – Semua staf dilatih untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam peran mereka mendukung hak pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan. KARS
HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN PENJELASAN APA YANG HARUS DIBERIKAN OLEH DPJP
1. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti 2. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya 3. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan persetujuan 4. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui haknya untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya Sutoto KARS
36
Elemen Penilaian AP.4 1. Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan (lihat juga PP.1, EP 1). 2. Mereka yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien diikutsertakan dalam proses. •
•
AP 4.1 EP. 2. Pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil dari proses asesmen dan setiap diagnosis yang telah ditetapkan apabila diperlukan (lihat juga HPK.2.1, EP 1). EP .3. Pasien dan keluarganya diberi informasi tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan diikutsertakan dalam keputusan tentang prioritas kebutuhan yang perlu dipenuhi (lihat juga HPK.2.1, EP 2 dan 4 dan APK.1.2, EP 5).
PPK 4. Ketika informed consent dipersyaratkan, pasien dan keluarga belajar tentang proses memberikan informed consent (lihat juga HPK.2.1, EP 3, dan MKI.3, EP 1 dan 2). 5. Pasien dan keluarga belajar tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanannya (lihat juga HPK.2, EP 1). 6. Pasien dan keluarga belajar tentang kondisi kesehatannya dan diagnosis pasti (lihat juga HPK.2.1, EP 1). 7. Pasien dan keluarga belajar tentang hak mereka untuk berpartisipasi pada proses pelayanan (lihat juga HPK.2.1, Ep 4).
PPK 7.1 EP 5. Pasien dan keluarga terlibat dalam mengambil keputusan
PENTINGNYA SECOND OPINION • Kesalahan diagnosis dan penatalaksaan pengobatan dokter sering terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia • Perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi, dan hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita • Second opinion dianjurkan bila menyangkut ancaman nyawa, kerugian biaya atau dampak finansial yang besar Sutoto KARS
38
KARS
KARS
KARS
Standar HPK.2.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya
• Elemen Penilaian HPK.2.1 • 1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bila perlu (lihat juga AP.4.1, EP 2 dan PPK.2 EP 6). • 2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya (lihat juga AP.4.1, EP 3 dan APK.2, EP 4). • 3. Pasien dan keluarganya memahami kapan persetujuan akan diminta dan proses bagaimana cara memberikannya (lihat juga PPK.2, EP 4). • 4. Pasien dan keluarganya memahami hak mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya, bila mereka menghendakinya (Lihat juga HPK.2, EP 1; AP.4.1, EP 3; PP.7.1, EP 5; APK.3, EP 3 dan PPK.2, EP 7). Sutoto KARS
43
Standar HPK.2.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang panduan persetujuan tindakan kedokteran Dokumen: • Formulir pemberian edukasi • Formulir persetujuan / penolakan tindakan kedokteran Sutoto KARS
44
KARS
HAK PASIEN DALAM PELAYANAN DAN PENJELASAN APA YANG HARUS DIBERIKAN OLEH DPJP
1. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti 2. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui kapan akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya 3. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan persetujuan 4. Penjelasan agar pasien dan keluarganya mengetahui haknya untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya Sutoto KARS
46
Elemen Penilaian AP.4 1. Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan (lihat juga PP.1, EP 1). 2. Mereka yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien diikutsertakan dalam proses. •
•
AP 4.1 EP. 2. Pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil dari proses asesmen dan setiap diagnosis yang telah ditetapkan apabila diperlukan (lihat juga HPK.2.1, EP 1). EP .3. Pasien dan keluarganya diberi informasi tentang rencana pelayanan dan pengobatan dan diikutsertakan dalam keputusan tentang prioritas kebutuhan yang perlu dipenuhi (lihat juga HPK.2.1, EP 2 dan 4 dan APK.1.2, EP 5).
PPK 4. Ketika informed consent dipersyaratkan, pasien dan keluarga belajar tentang proses memberikan informed consent (lihat juga HPK.2.1, EP 3, dan MKI.3, EP 1 dan 2). 5. Pasien dan keluarga belajar tentang bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanannya (lihat juga HPK.2, EP 1). 6. Pasien dan keluarga belajar tentang kondisi kesehatannya dan diagnosis pasti (lihat juga HPK.2.1, EP 1). 7. Pasien dan keluarga belajar tentang hak mereka untuk berpartisipasi pada proses pelayanan (lihat juga HPK.2.1, Ep 4).
PPK 7.1 EP 5. Pasien dan keluarga terlibat dalam mengambil keputusan
CONTOH CATATAN EDUKASI TERINTEGRASI
KARS
Standar HPK.2.1.1 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang bagaimana mereka akan dijelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan, termasuk hasil yang tidak diharapkan dan siapa yang akan memberitahukan
Elemen Penilaian HPK.2.1.1 • 1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 1) • 2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil yang tidak diantisipasi dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 2). Sutoto KARS
49
Standar HPK.2.1.1
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan Dokumen: • Materi penjelasan • Formulir pemberian penjelasan/edukasi Materi wawancara • Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan • Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan yang tidak terduga Sutoto KARS
50
STD PP 2.4. Pasien dan keluarga diberi tahu tentang hasil asuhan dan pengobatan termasuk kejadian tidak diharapkan • EP. 1. Pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan (lihat juga HPK.2.1.1, EP 1).
• EP 2. Pasien dan keluarga diberi informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan yang tidak diharapkan (lihat juga HPK.2.1.1, EP 2).
KARS
Standar HPK.2.2 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan Elemen Penilaian HPK.2.2. • 1. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan (lihat juga APK.3.5, EP 2). • 2. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka (lihat juga APK.3.5, EP 2). • 3. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. • 4. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
Sutoto KARS
52
Standar APK.3.5 • Rumah sakit mempunyai proses untuk penatalaksanaan dan tindak lanjut bagi pasien yang pulang karena menolak nasehat medis EP. 1. Ada proses untuk penatalaksanaan dan tindak lanjut bagi pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang pulang karena menolak nasehat medis (lihat juga HPK.2, EP.1) dan HPK.2.2, Maksud dan Tujuan). 2. Apabila diketahui ada keluarganya yang dokter, kepadanya diberitahu (lihat juga HPK 2.2,KARS EP 1 dan 2).
CONTOH FORMULIR PULANG ATAS PERMINTAAN PASIEN Yang bertanda tangan dibawah ini: • Nama pasien/keluarga: • Tanggal lahir: Denganini menyatakan permintaan untuk menghentikan perawatan/pengobatan (keduanya atau coret salah satu) dan pulang atas permintaan sendiri. Saya telah mendapat penjelasan tentang: 1. 2. 3. 4.
Hak saya untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan Tentang konsekuensi dari keputusan saya Tentang tanggung jawab saya dengan keputusan tersebut. Tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
Dan saya tidak akan menuntut pihak rumah sakit atau siapapun juga akibat dari keputusan saya pulang atas permintaan sendiri Tanda tangan pasien Tanda tangan saksi Sutoto KARS
54
KARS
Standar HPK.2.3 Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien menolak pelayanan resusitasi atau menolak atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar
Regulasi RS : • Panduan penolakan resusitasi (DNR) • SPO penolakan resusitasi • Formulir penolakan resusitasi
Sutoto KARS
56
Dr Lauren Jodi Van Scoy “DNR does not mean do not treat and it does not mean do not care. It just means do not resuscitate by giving CPR, electric shocks or medications to restart the heart. If things go badly, there is a role in certain situations for letting the natural breakdown of the body occur,"
• DNR tidak berarti tidak mengobati atau tidak peduli. DNR hanya berarti tidak melakukan resusitasi dengan memberikan CPR, electric shock atau obat untuk restart jantung. Jika situasi memburuk, ada peran dalam situasi tertentu untuk membiarkan kerusakan alami dari tubuh terjadi, “ DNR tidak mempengaruhi pengobatan ,pasien dengan DNR dapat terus mendapatkan kemoterapi, antibiotik, dialisis, atau perawatan lain yang sesuai. Sutoto KARS
57
CONTOH SURAT PERNYATAN JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUCITATE) Yang bertanda tangan dibawah ini saya: Nama :……………………………………………………. Taggal lahir: …………………………………………………… Dengan ini saya menyatakan bahwa saya membuat keputusan dan menyetujui perintah do not resuscitate (jangan di resusitasi). Saya menyatakan bahwa Jika jantung saya berhenti berdetak atau jika saya berhenti bernapas , tidak ada prosedur medis untuk mengembalikan bernapas atau berfungsi kembali jantung akan dilakukan oleh staf Rumah sakit, termasuk namun tidak terbatas pada staf layanan medis darurat Saya memahami bahwa keputusan ini tidak akan mencegah saya menerima pelayanan kesehatan lainnya seperti pemberian maneuver Heimlich atau pemberian oksigen dan langkah-langkah perawatan untuk meningkatkan kenyamanan lainnya. Saya memberikan izin agar informasi ini diberikan kepada seluruh staf rumah sakit, Saya memahami bahwa saya dapat mencabut pernyataan ini setiap saat. Yang menyatakan Saksi Saksi (………………………….)
(……………………………………….)
Sutoto KARS
(………………………………………..)
58
FORMULIR DO NOT RESUCITATE (JANGAN DILAKUKAN RESUSITASI) Formulir ini adalah perintah dokter penanggung jawab pelayanan kepada seluruh staf klinis rumah sakit, agar tidak dilakukan resusitasi pada pasien ini bila terjadi henti jantung (bila tak ada denyut nadi) dan henti nafas (tak ada pernafasan spontan). Formulir ini juga memberikan perintah kepada staf medis untuk tetap melakukan intervensi atau pengobatan, atau tata laksana lainnya sebelum terjadinya henti jantung atau henti nafas. – –
Nama pasien : ……………………………………………….. Tanggal lahir : ……………………………………………….
Perintah/ Pernyataan dokter penanggung jawab pelayanan Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menginstruksikan kepada seluruh staf medis dan staf klinis lainnya untuk melakukan hal-hal tertulis dibawah ini: – –
Usaha komprehensif untuk mencegah henti jantung atau henti nafas tanpa melakukan intubasi. DO NOT RESUCITATE TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP) Usaha suportif sebelum terjadi henti nafas atau henti jantung yang meliputi pembukaan jalan nafas non invasive, mengontrol perdarahan, memposisikan pasien dengan nyaman, pemberian oat-obatan anati nyeri. TIDAK MELAKUKAN RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU) bila henti nafas atau henti jantung terjadi.
Saya dokter yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keputusan DNR diatas diambil setelah pasien diberikan penjelasan dan informed consent diperoleh dari salah satu: – – – –
Pasien Tenaga kesehatan yang ditunjuk pasien Wali yang sah atas pasien (termasuk yang ditunjuk oleh pengadilan) Anggota keluarga pasien
Jika yang diatas tidak dimungkinkan maka dokter yang bertanda tangan dibawah ini memberikan perintah DNR berdasarkan pada : – –
Instruksi pasien sebelumnya atau Keputusan dua orang dokter yang menyatakan bahwa Resusitasi jantung paru (RJP) akan mendatangkan hasil yang tidak efektif
TANDA TANGAN DOKTER: …………………………………………. Nama Lengkap:………………………NIP/NIK:…………………………… No Telepon:…………………Tgl :…….…………. Sutoto KARS
59
Standar HPK.2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen yang sesuai manajemen nyeri yang tepat 1. Rumah sakit menghormati dan mendukung hak pasien dengan cara asesmen manajemen nyeri yang sesuai (lihat juga PP.7.1, EP 1). 2. Staf rumah sakit memahami pengaruh pribadi, budaya dan sosial pada hak pasien untuk melaporkan rasa nyeri, serta pemeriksaan dan pengelolaan nyeri secara akurat.
Regulasi RS : 1. Panduan manajemen nyeri 2. SPO asesmen nyeri 3. SPO pelayanan kedokteran tentang manajemen nyeri PP 7.1. Perawatan pasien dalam keadaan menjelang ajal mengoptimalkan kenyamanan dan martabatnya Intervensi dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri dan gejala primer atau Sutoto KARS 60 sekunder
NYERI DALAM STANDAR AKREDITASI HPK • HPK 2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan asesmen dan pengelolaan rasa sakit yang tepat. AP • P 1.7 Semua pasien rawat inap dan rawat jalan diperiksa apakah mengalami rasa nyeri dan diperiksa mengenai rasa nyeri tersebut jika ada. PP • PP .6. Staf mendapat pelatihan nyeri sehingga dapat melakukan asesmen nyeri serta memahami dan melaksanakan tatalaksana nyeri serta dapat mengedukasi nyeri kepada pasien dan keluarganyai • PP 7.1. Perawatan pasien dalam keadaan menjelang ajal mengoptimalkan kenyamanan dan martabatnya Intervensi dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder
Sutoto KARS
61
CONTOH FORMULIR ASESMEN/ASESMEN ULANG NYERI IDENTITAS PASIEN: TANGGAL/JAM ASESMEN: • P:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • Q:………………………………………………………………………………………………………………………………….. • R:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • S:…………………………………………………………………………………………………………………………………… • T:…………………………………………………………………………………………………………………………………… Scala Nyeri
Keterangan: • P= Provokatif: yang memprovokasi nyeri apa yang menjadi penyebab nyeri ? Rudapaksa, benturan ? Apa yg membuat lebih baik atau lebih buruk ? • Q=Quality/Kualitas: seperti apa rasanya ? Seperti tertusuk benda tajam, tumpul, sakit, berdenyut, ditusuk jarum, dll? • R=Regio/Radiasi Daerah nyeri dimana rasa sakit itu berada? Menyebar kemana ? • S=Severity/Skala : seberapa berat pakai skala 0 sd 10 • T=Tempo/timing: waktu yang berkaitan dengan nyeri Kapan nyeri datang? Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus?
Sutoto KARS
64
• Asesmen nyeri – Asesmen nyeri dapat menggunakan Numeric Rating Scale • Indikasi: digunakan pada pasien dewasa dan anak berusia > 9 tahun yang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeri yang dirasakannya. • Instruksi: pasien akan ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakan dan dilambangkan dengan angka antara 0 – 10. – 0 = tidak nyeri – 1 – 3 = nyeri ringan (sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari) – 4 – 6 = nyeri sedang (gangguan nyata terhadap aktivitas sehari-hari) – 7 – 10 = nyeri berat (tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari)3 Sutoto KARS
65
– Wong Baker FACES Pain Scale • Indikasi: Pada pasien (dewasa dan anak > 3 tahun) yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka, gunakan asesmen • Instruksi: pasien diminta untuk menunjuk / memilih gambar mana yang paling sesuai dengan yang ia rasakan. Tanyakan juga lokasi dan durasi nyeri – – – – – –
0 - 1 = sangat bahagia karena tidak merasa nyeri sama sekali 2–3 = sedikit nyeri 4–5 = cukup nyeri 6–7 = lumayan nyeri 8–9 = sangat nyeri 10 = amat sangat nyeri (tak tertahankan) Sutoto KARS
66
Standar HPK.2.5. END OF LIFE
Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pelayanan yang menghargai dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya Elemen Penilaian HPK.2.5. 1. Rumah sakit mengetahui bahwa pasien yang menghadapi kematian mempunyai kebutuhan yang unik. 2. Staf rumah sakit menghargai hak pasien yang sedang menghadapai kematian, memiliki kebutuhan yang unik dan dinyatakan dalam proses asuhan.
Sutoto KARS
74
Standar HPK.2.5. END OF LIFE
Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pelayanan yang menghargai dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya Regulasi RS : 1. Panduan pelayanan pasien tahap terminal 2. SPO pelayanan pasien tahap terminal Bukti dokmentasi 1. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis
Sutoto KARS
75
KARS
POKOK –POKOK PANDUAN PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL • Pasien yang sedang menghadapi kematian mempunyai kebutuhan yang unik, • Berhak mendapat pelayanan yang penuh hormat dan kasih-sayang. • Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan. • Semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri (lihat juga AP.1.7, dan PP. 6); • Melakukan intervensi untuk mengurangi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder dan mencegah gejala-gejala dan komplikasi sejauh yang dapat diupayakan (lih PP 7.1) • Staf harus berespon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya (lihat juga HPK.1.1; HPK.1.1.1 dan HPK.1.2) • Staf diminta melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan pelayanan. KARS
POKOK-POKOK PADA PANDUAN PASIEN TAHAP TERMINAL •
•
Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek asuhan selama stadium akhir hidup. Asuhan akhir kehidupan yang diberikan rumah sakit termasuk : – pemberian pengobatan yang sesuai dengan gejala dan keinginan pasien dan keluarga – menyampaikan isu yang sensitif seperti autopsi dan donasi organ – menghormati nilai yang dianut pasien, agama dan preferensi budaya – mengikutsertakan pasien dan keluarganya dalam semua aspek pelayanan – memberi respon pada masalah-masalah psikologis, emosional, spiritual dan budaya dari pasien dan keluarganya ((lihat maksud tujuan : HPK 2.5) Rumah sakit memastikan pemberian asuhan yang tepat bagi mereka yang kesakitan atau dalam proses kematian dengan cara: – melakukan intervensi untuk mengurangi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder – mencegah gejala-gejala dan komplikasi sejauh yang dapat diupayakan – melakukan intervensi dalam masalah psikososial, emosional dan spiritual dari pasien dan keluarga, menghadapi kematian dan kesedihan – melakukan intervensi dalam masalah keagamaan dan budaya pasien dan keluarga – mengikutsertakan pasien dan keluarga dalam keputusan terhadap asuhan KARS – (lihat maksud tujuan : PPI 7.1)
TANDA-TANDA BAHWA KEMATIAN MUNGKIN DEKAT • Mengantuk, meningkatkan tidur, dan / atau unresponsiveness (disebabkan oleh perubahan dalam metabolisme pasien). • Disorientasi waktu, tempat, dan / atau identitas orang yang dicintai; kegelisahan; visi orang dan tempat-tempat yang tidak hadir; menarik-narik seprai atau pakaian (disebabkan sebagian oleh perubahan dalam metabolisme pasien). • Penurunan sosialisasi dan penarikan (disebabkan oleh penurunan oksigen ke otak, penurunan aliran darah, dan persiapan mental untuk sekarat). • Penurunan kebutuhan untuk makanan dan cairan, dan kehilangan nafsu makan (yang disebabkan oleh kebutuhan tubuh untuk menghemat energi dan kemampuannya menurun untuk menggunakan makanan dan cairan dengan baik). • Kehilangan kontrol kandung kemih atau usus (yang disebabkan oleh kelemahan dari otot-otot di daerah panggul). Sutoto KARS
79
Lanjutan tanda kematian…. • Urin berwarna Gelap atau penurunan jumlah urin (yang disebabkan oleh melambatnya fungsi ginjal dan / atau penurunan asupan cairan). • Kulit menjadi dingin dengan sentuhan, terutama tangan dan kaki; kulit bisa menjadi berwarna kebiruan, terutama di bagian bawah tubuh (disebabkan oleh sirkulasi menurun pada ekstremitas). • Berderak atau gemericik suara saat bernapas, yang mungkin keras ; bernapas yang tidak teratur dan dangkal; berkurangnya jumlah napas per menit; bernapas yang bergantian antara cepat dan lambat (yang disebabkan oleh kemacetan dari konsumsi menurun cairan, penumpukan produk limbah dalam tubuh, dan / atau penurunan sirkulasi ke organ). • Beralih dari kepala ke arah sumber cahaya (yang disebabkan oleh penurunan penglihatan). • Peningkatan kesulitan mengendalikan rasa sakit (yang disebabkan oleh perkembangan penyakit). • Gerakan tak terkendali (disebut mioklonus ), perubahan denyut jantung , dan hilangnya refleks di kaki dan tangan adalah tanda-tanda tambahan yang akhir hidup sudah dekat.
Sutoto KARS
80
RUMAH SAKIT MEMASTIKAN PEMBERIAN ASUHAN YANG TEPAT BAGI MEREKA YANG KESAKITAN ATAU DALAM PROSES KEMATIAN DENGAN CARA (PP7.1)
1. 2. 3.
4. 5.
melakukan intervensi untuk mengurangi rasa nyeri dan gejala primer atau sekunder mencegah gejala-gejala dan komplikasi sejauh yang dapat diupayakan melakukan intervensi dalam masalah psikososial, emosional dan spiritual dari pasien dan keluarga, menghadapi kematian dan kesedihan melakukan intervensi dalam masalah keagamaan dan budaya pasien dan keluarga mengikutsertakan pasien dan keluarga dalam keputusan terhadap asuhan Maksud dan Tujuan PP.7.1. Sutoto KARS
81
H. Pengelolaan Akhir Kehidupan • 1. Pengelolaan akhir kehidupan meliputi penghentian bantuan hidup (withdrawing life support) dan penundaan bantuan hidup (withholding life support). • 2. Keputusan withdrawing/withholding dilakukan pada pasien yang dirawat di ruang rawat intensif (ICU dan HCU). Keputusan penghentian atau penundaan bantuan hidup adalah keputusan medis dan etis. • 3. Keputusan untuk penghentian atau penundaan bantuan hidup dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi dan 2 (dua) orang dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit Sutoto KARS 82
• c. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa, pada pasien-pasien yang jika diterapi hanya memperlambat waktu kematian dan bukan memperpanjang kehidupan. Untuk pasien ini dapat dilakukan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Pasien yang masih sadar tapi tanpa harapan, hanya dilakukan tindakan terapeutik/paliatif agar pasien merasa nyaman dan bebas nyeri. • d. Semua bantuan hidup dihentikan pada pasien dengan kerusakan fungsi batang otak yang ireversibel. Setelah kriteria Mati Batang Otak (MBO) yang ada terpenuhi, pasien ditentukan meninggal dan disertifikasi MBO serta semua terapi dihentikan. Jika dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantung paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil. Keputusan penentuan MBO dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi, dokter spesialis saraf dan 1 (satu) dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Sutoto KARS Terapi Intensif Di Rumah 83 Sakit
Standar HPK.3 . KOMPLAIN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keuarganya mengenai proses menerima dan bertindak terhadap keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien dan hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini
Elemen Penilaian HPK.3 1. Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik atau perbedaan pendapat. 2. Keluhan, konflik dan perbedaan pendapat diselidiki rumah sakit 3. Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat yang timbul dalam proses pelayanan ditelaah rumah sakit 4. Pasien dan bila perlu keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian 5. Kebijakan dan prosedur mendukung konsistensi pelayanan. Sutoto KARS
84
Standar HPK.3 Regulasi RS : – Panduan dan SPO penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga Dokumen implementasi : – Bukti penjelasan dan catatan komplain – Bukti penanganannya dan Laporan penyelesaian komplain Proses : 1. Proses penyampaian informasi bila pasien akan komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat 2. Proses investigasi/.penelitian bila komplain 3. Proses analisis terhadap hasil investigasi/penelitian komplain 4. Keterlibatan pasien/keluarga dalam penyelesaian komplain 5. Bagaiman seluruh proses tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan
Sutoto KARS
85
POKOK-POKOK PANDUAN KOMPLAIN •
• • • •
•
•
Penjelasan kepada pasien dan keluarganya mengenai proses untuk menerima dan bertindak terhadap keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien serta hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini. Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima Keluhan harus ditelaah dan bila mungkin diselesaikan. Keputusan mengenai pelayanan kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema lain bagi rumah sakit dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan lainnya. Tetapkan cara-cara mencari solusi bila timbul dilema atas keluhan: Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, pengobatan atau pemulangan pasien. Dilema tersebut bisa sulit sekali diselesaikan jika menyangkut, misalnya masalah penolakan pelayanan resusitasi atau membatalkan atau mundur dari pengobatan bantuan hidup dasar. Identifikasi dalam kebijakan dan prosedur, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses dan bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi. Susun Prosedur penyampaiaan konflik yang mendukung konsistensi pelayanan.
KARS
Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien Elemen Penilaian HPK.4 1. Staf memahami peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien maupun keluarganya serta bagaimana nilai dan kepercayaan tersebut dihormati di dalam proses asuhan. 2. Staff memahami peran mereka dalam melindungi hak pasien dan keluarga.
Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan Proses Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga dan penerapannya dalam pelayanan Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
87
Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien
Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan
Proses Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga dan penerapannya dalam pelayanan
Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
88
Standar HPK.5. PENJELASAN HPK Setiap pasien dijelaskan mengenai hak mereka dengan cara dan bahasa yang dapat mereka pahami. Elemen Penilaian HPK.5 1. Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien diberikan kepada setiap pasien . 2. Pernyataan tentang hak dan tanggung jawab pasien juga ditempel atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit pada setiap saat. 3. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk menjelaskan kepada pasien tentang hak dan tanggung jawabnya bila komunikasi secara tertulis tidak efektif dan tidak sesuai.
Sutoto KARS
89
Standar HPK.5
Regulasi RS: • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien • Leaflet hak dan tanggung jawab pasien Proses Pelaksanaan pemberian informasi tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien sesuai dg bahasa yg dipahami pasien Sutoto KARS
90
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENJELASAN HPK • Hak dan kewajiban pasien sesuai UU yang berlaku (UURS dan UU praktik kedokteran) • Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien diberikan kepada setiap pasien . • Pernyataan tentang HPK juga ditempel atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit pada setiap saat. • Tersedia prosedur untuk menjelaskan kepada pasien tentang hak dan tanggung jawabnya bila komunikasi secara tertulis tidak efektif dan tidak sesuai. • Dapat tersedia dalam berbagai cara komunikasi: lisan, materi tertulis, video, demonstrasi/peragaan dan lain-lain. • Staf mengidentifikasi bahasa yang dipilih pasien Sutoto KARS
91
STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien
Elemen Penilaian HPK.6 1. Rurnah sakit telah menjabarkan dengan jelas proses informed consent dalam kebijakan dan prosedur.
2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut. 3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Sutoto KARS
92
Standar HPK.6
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran • Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dokumen • informed consent • Formulir persetujuan/ penolakan Proses • Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran
93
Persetujuan (Consent) 1. General consent (persetujuan Umum) – Persetujuan perawatan dan pegobatan
2. Informed consent
Sutoto KARS
94
Sutoto KARS
95
DAFTAR TINDAKAN YG MEMERLUKAN INFORMED CONSENT • • • •
Semua tindakan pembedahan dan tindakan invaisif Semua tindakan anestesi & sedasi sedang dan dalam Semua Pemberian darah dan produk/komponen darah Semua pengobatan berisiko tinggi
Pemberian Darah dan Produk Darah • • • • •
Whole blood Wash erytrocite Pack red cell Fresh frozen plasma Liquid plasma
• Trombosit • Trombopheresis • Human albumin : • Plasbumin • Octalbin • Albuminar •
KARS
CONTOH TINDAKAN ANESTESI DAN SEDASI YG PERLU INFORMED CONSENT
Tindakan anestesi • • • • • • • • • •
Anestesi Umum Anestesi Regional Anastesi Infiltrasi Anastesi Blok Anastesi Spinal Blok Epidural Blok Pleksus Brakialis Anestesia Paravertebral Blok Transakral (Kaudal) Anastesi Regional Intravena
Tindakan sedasi Sedasi sedang • Mengunakan midazolam 0,1 mg/kbgg • Mengunakan ketamin 0,5 mg/kgbb • Mengunakan propofol 0,5 mg/kgbb Sedasi dalam • Mengunakan ketamin 3-8 mg/kgbb intramuskuler • Mengunakan ketamin 1 mg/kgbb intravena • Mengunakan midazolam oral 10 mg/kgbb • Mengunakan flunitrazepam 0,1 mg/kgbb • Mengunakan fentanil 0,5 – 1 ug/kgbb • Mengunakan alfentanil 3-5 ug/kgbb • Mengunakan remifentanil 0,1 mg/kg/min
KARS
Sutoto KARS
98
Sutoto KARS
99
PENJELASAN DALAM INFORMED CONSENT (PMK Nomer 209/2008)
Sutoto KARS
100
PEMBERI PERSETUJUAN Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten. (PMK 290/2008)pasal 1 nomer 7
Landasan hukum anak : • Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak > = 18 tahun dianggap sudah bukan anak-anak. • Berdasarkan KUHP umur >= 21 th atau telah menikah dianggap sebagai orang dewasa 101
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 6 • (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya
Sutoto KARS PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
102
• •
•
• •
•
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 9 (1) Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin, serta kepentingan umum. (2) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (3) Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa membuka identitas pasien. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : – a. audit medis; – b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular; – c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara; – d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan e. ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. (5) Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sutoto KARS
103
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Dokumen: • Catatan pemberian informasi • Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP (RS harus memiliki data diri DPJP: lamakerja, pendidikan, fellowship, kursus dll) Sutoto KARS
104
KARS
CONTOH DALAM GENERAL CONSENT • Saya mengerti dan memahami bahwa: – Saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang pengobatan yang diusulkan (termasuk identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan) setiap saat. – Saya Saya mengerti dan memahami bahwa memiliki hak untuk persetujuan, atau menolak persetujuan, untuk setiap prosedur/terapi – Saya mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis rumah sakit yang bukan karyawan tetapi staf independen/tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pengobatan pasien mereka. – Jika diperlukan RS, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan dokter yang akan bertanggung jawab untuk perawatan saya selama saya dalam perawatan di rumah sakit.
• Sutoto KARS
106
Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undangundang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan
Sutoto KARS
107
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN
Pasal 6 • (5) Dalam hal pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya
Sutoto KARS
108
Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya.
Regulasi RS: •Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya Dokumen: •Formulir persetujuan umum
Sutoto KARS
109
CONTOH GENERAL CONSENT
Sutoto KARS
110
KARS
CONTOH GENERAL CONSENT • PERSETUJUAN UNTUK PENGOBATAN • Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengizinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostik dan untuk memberikan pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka. Prosedur diagnostik dan perawatan medis termasuk tetapi tidak terbatas pada electrocardiograms, x-ray, tes darah terapi fisik, dan pemberian obat. • Saya sadar bahwa praktik kedokteran dan bedah bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun, terhadap perawatan prosedur atau pemeriksaan apapun yg dilakukan kepada saya.
Sutoto KARS
112
CONTOH GENERAL CONSENT UNTUK RS PENDIDIKAN – Apabila saya terlibat dalam penelitian atau prosedur eksperimental, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan saya – Saya setuju untuk mengizinkan medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pendidikan/pelatihan, kecuali diminta sebaliknya, untuk hadir selama perawatan pasien, atau berpartisipasi dalam perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan mereka.
Sutoto KARS
113
Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT TERTULIS
1. Sebelum operasi atau prosedur invasif 2. Sebelum anestesia termasuk sedasi yang moderat dan dalam 3. Sebelum penggunaan darah atau produk darah 4. Sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi. Mencatat ldentitas petugas yang memberikan penjelasanan di dalam rekam medis pasien dan tanda tangannya Bila informed consent lisan juga harus dicatat Sutoto KARS
114
Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus.
DOKUMEN 1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed consent 2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut
Sutoto KARS
115
DAFTAR TINDAKAN YG MEMERLUKAN INFORMED CONSENT • • • •
Semua tindakan pembedahan dan tindakan invaisif Semua tindakan anestesi & sedasi sedang dan dalam Semua Pemberian darah dan produk/komponen darah Semua pengobatan berisiko tinggi
Pemberian Darah dan Produk Darah • • • • •
Whole blood Wash erytrocite Pack red cell Fresh frozen plasma Liquid plasma
• Trombosit • Trombopheresis • Human albumin : • Plasbumin • Octalbin • Albuminar •
KARS
CONTOH TINDAKAN ANESTESI DAN SEDASI YG PERLU INFORMED CONSENT
Tindakan anestesi • • • • • • • • • •
Anestesi Umum Anestesi Regional Anastesi Infiltrasi Anastesi Blok Anastesi Spinal Blok Epidural Blok Pleksus Brakialis Anestesia Paravertebral Blok Transakral (Kaudal) Anastesi Regional Intravena
Tindakan sedasi Sedasi sedang • Mengunakan midazolam 0,1 mg/kbgg • Mengunakan ketamin 0,5 mg/kgbb • Mengunakan propofol 0,5 mg/kgbb Sedasi dalam • Mengunakan ketamin 3-8 mg/kgbb intramuskuler • Mengunakan ketamin 1 mg/kgbb intravena • Mengunakan midazolam oral 10 mg/kgbb • Mengunakan flunitrazepam 0,1 mg/kgbb • Mengunakan fentanil 0,5 – 1 ug/kgbb • Mengunakan alfentanil 3-5 ug/kgbb • Mengunakan remifentanil 0,1 mg/kg/min
KARS
HANYA UNTUK RS YANG MELAKUKAN CLINICAL TRIAL DAN DONASI ORGAN SERTA TRANSPLANTASI ORGAN 25 26 27 28 29 30
HPK.7 HPK.7.1 HPK.8 HPK.9 HPK.10 HPK.11
7 4 4 5 2 6
Sutoto KARS
118
Standar HPK.7. PENJELASAN AKSES KE CLINICAL TRIAL Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinik, pemeriksaan/investigasi atau clinical trial yang melibatkan manusia sebagai subjek. Elemen Penilaian HPK.7 1. Pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian, pemeriksaan atau clinical trial yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. 2. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat yang diharapkan. 3. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang potensi ketidak nyamanan dan risiko 4. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberi penjelasan tentang altematif lainnya yang dapat menolong mereka. 5. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti. 6. Pasien diyakinkan bahwa penolakan berpartisipasi dan pengunduran diri dari partisipasi tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit. Sutoto KARS 119 7. Kebijakan dan prosedur mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil penelitian Dokumen: • Formulir pemberian informasi dan formulir persetujuan mengikuti penelitian Sutoto KARS
120
Hak Mendapat Informasi Pasien Bila diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian klinis
INFORMASI • Manfaat yang diharapkan • Potensi ketidak nyamanan dan risiko. • Alternatif yang dapat menolong mereka • Prosedur yang harus diikuti • Menolak atau berpartisipasi atau mengundurkan diri • Penolakan atau pengunduran diri tersebut tidak akan menutup akses mereka terhadap pelayanan rumah sakit • RS punya kebijakan dan prosedur informasi tentang hal ini kepada pasien dan keluarga. Sutoto KARS
121
Standar HPK.7.1. PENJELASAN TENTANG PARTISIPASI DALAM PENELITIAN KLINIS Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan klinis atau percobaan klinis mendapatkan perlindungan.
• Elemen Penilaian HPK.7.1 • 1. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian. • 2. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta. • 3. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. • 4. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan. Sutoto KARS
122
Standar HPK.8. INFORMED CONSENT PENELITIAN KLINIS Informed Consent diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan / investigasi klinis, dan percobaan klinis.
• Elemen Penilaian HPK.8 • 1. lnformed consent diperoleh saat pasien memutuskan ikut serta dalam penelitian klinis, pemeriksaan atau clinical trial. • 2. Keputusan persetujuan didokumentasikan, diberi tanggal dan berdasarkan atas penjelasan yang diidentifikasi dalam HPK 6.4, Elemen Penilaian 5 dan 6. • 3. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien • 4. Persetujuan didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tandatangan atau catatan persetujuan lisan. Sutoto KARS
123
Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya Elemen Penilaian HPK.9 • 1. Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit. • 2. Rumah sakit mengembangkan suatu pernyataan jelas mengenai maksud untuk pengawasan kegiatan. • 3. Kegiatan pengawasan mencakup penelaahan prosedur • 4. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi subjek. • 5. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian. Sutoto KARS
124
Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya
Regulasi RS : • Keputusan penetapan komite /panitia etik penelitian • Kebijkan, Pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan komite etik penelitian • Program kerja komite etik penelitian Sutoto KARS
125
INFORMASI KEPADA PASIEN TTG PENELITIAN • • • • •
1. tujuan penelitian atau penapisan 2. manfaat penelitian dan penapisan 3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis 4. keuntungan penelitian dan penapisan 5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi • 6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan • 7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri. • 8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh Panitia Etika Penelitian. Sutoto KARS 126 Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006
Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006 Sutoto KARS
127
Sutoto KARS 128 Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006
129 Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006
Standar HPK.10. DONASI ORGAN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana memilih untuk menyumbangkan organ dan jaringan tubuh lainnya.
Regulasi RS : •Kebijakan/Panduan/SPO pelayanan donasi / transplantasi organ Dokumen •informasi tentang tata cara untuk menyumbang organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya
Sutoto KARS
130
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan dan transplatasi organ dan jaringan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang donasi/ transplantasi organ Dokumen: • Formulir persetujuan/penolakan donor/ transplantasi • Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Pelatihan • Pelatihan staf agar memahami regulasi tentang transplantasi serta isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan • Pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup
Sutoto KARS
131
SEKIAN TERIMA KASIH
KARS
KARS
KARS
Bab 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)
1. 2. 3. 4.
Hak pasien Informed consent Penelitian Donasi organ 30 standar, 100 ELEMEN PENILAIAN Sutoto KARS
CEKLIS
135
KARS
KARS
Standar HPK.3 Regulasi RS : – Panduan dan SPO penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga Dokumen implementasi : – Bukti penjelasan dan catatan komplain – Bukti penanganannya dan Laporan penyelesaian komplain Proses : 1. Proses penyampaian informasi bila pasien akan komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat 2. Proses investigasi/.penelitian bila komplain 3. Proses analisis terhadap hasil investigasi/penelitian komplain 4. Keterlibatan pasien/keluarga dalam penyelesaian komplain 5. Bagaiman seluruh proses tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan
Sutoto KARS
138
Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien Elemen Penilaian HPK.4 1. Staf memahami peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien maupun keluarganya serta bagaimana nilai dan kepercayaan tersebut dihormati di dalam proses asuhan. 2. Staff memahami peran mereka dalam melindungi hak pasien dan keluarga.
Regulasi RS: Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan Proses Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga dan penerapannya dalam pelayanan Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga Sutoto KARS
139
Standar HPK.5. PENJELASAN HPK Setiap pasien dijelaskan mengenai hak mereka dengan cara dan bahasa yang dapat mereka pahami. Elemen Penilaian HPK.5 1. Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien diberikan kepada setiap pasien . 2. Pernyataan tentang hak dan tanggung jawab pasien juga ditempel atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit pada setiap saat. 3. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk menjelaskan kepada pasien tentang hak dan tanggung jawabnya bila komunikasi secara tertulis tidak efektif dan tidak sesuai.
Sutoto KARS
140
Standar HPK.5
Regulasi RS: • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien • Leaflet hak dan tanggung jawab pasien Proses Pelaksanaan pemberian informasi tertulis tentang hak dan tanggung jawab pasien sesuai dg bahasa yg dipahami pasien Sutoto KARS
141
STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien
Elemen Penilaian HPK.6 1. Rurnah sakit telah menjabarkan dengan jelas proses informed consent dalam kebijakan dan prosedur.
2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut. 3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Sutoto KARS
142
Standar HPK.6 Acuan: • UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU 44/2009 tentang Rumah Sakit • PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran • Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, KKI, 2006 Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran • Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dokumen informed consent • Formulir persetujuan/ penolakan Proses • Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran Sutoto KARS 143
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan. Elemen Penilaian HPK.6.1 • 1. Pasien diberikan penjelasan dan rencana pengobatannya dari elemen a s/d h • 2. Pasien mengenal identitas para dokter dan praktisi yang lain yang bertanggung jawab melayani mereka. (lihat juga APK.2.1, EP 1) • 3. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi dari pasien tentang tanggung jawab praktisi untuk pelayanannya. Sutoto KARS 147
Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan • Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Dokumen: • Catatan pemberian informasi • Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP (RS harus memiliki data diri DPJP: lamakerja, pendidikan, fellowship, kursus dll) Sutoto KARS
148
Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undangundang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan
Elemen Penilaian HPK.6.2 1. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk informed consent yang diberikan oleh orang lain 2. Prosedur tersebut sesuai dengan undangundang, budaya dan adat istiadat. 3. Orang lain selain pasien yang memberikan persetujuan dicatat dalam rekam medis Sutoto KARS
149
Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya. Elemen Penilaian HPK.6.3 1. Pasien dan keluarganya diberi penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum, apabila cara ini dipakai oleh rumah sakit. 2. Rumah sakit telah menetapkan bagaimana persetujuan umum, bila dipakai, didokumentasikan di dalam rekam medis pasien
Regulasi RS: •Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya Dokumen: Sutoto KARS 150 •Formulir persetujuan umum
Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT Standar HPK.6.4 Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.
Elemen Penilaian HPK.6.4 • 1. Persetujuan didapat sebelum operasi atau prosedur invasif (lihat juga PAB.7.1, Maksud dan Tujuan). • 2. Persetujuan didapat sebelum anestesia (termasuk sedasi yang moderat dan dalam) (lihat juga PAB.5.1, Maksud dan Tujuan dan EP 1) • 3. Persetujuan didapat sebelum penggunaan darah atau produk darah • 4. Persetujuan didapat sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi. • 5. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya dicatat di dalam rekam medis pasien (lihat juga HPK.8, EP 2). • 6. Persetujuan didokumentasikan di rekam medis pasien disertai tanda tangan atau catatan dari persetujuan lisan (lihat juga HPK.8, EP 2). Sutoto KARS
151
Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus. Elemen Penilaian HPK.6.4.1 • 1. Rumah sakit telah menyusun daftar tindakan dan pengobatan yang memerlukan persetujuan terpisah • 2. Daftar tersebut dikembangkan atas kerjasama dokter dan profesional lain yang memberikan pengobatan dan melakukan tindakan. DOKUMEN 1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed consent 2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut Sutoto KARS
152
HANYA UNTUK RS YANG MELAKUKAN CLINICAL TRIAL DAN DONASI ORGAN SERTA TRANSPLANTASI ORGAN 25 26 27 28 29 30
HPK.7 HPK.7.1 HPK.8 HPK.9 HPK.10 HPK.11
7 4 4 5 2 6
Sutoto KARS
153
Standar HPK.7. PENJELASAN AKSES KE CLINICAL TRIAL Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinik, pemeriksaan/investigasi atau clinical trial yang melibatkan manusia sebagai subjek. Elemen Penilaian HPK.7 1. Pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian, pemeriksaan atau clinical trial yang relevan dengan kebutuhan pengobatan mereka. 2. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat yang diharapkan. 3. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang potensi ketidak nyamanan dan risiko 4. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberi penjelasan tentang altematif lainnya yang dapat menolong mereka. 5. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti. 6. Pasien diyakinkan bahwa penolakan berpartisipasi dan pengunduran diri dari partisipasi tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit. Sutoto KARS 154 7. Kebijakan dan prosedur mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan
Standar HPK.7.1. PENJELASAN TENTANG PARTISIPASI DALAM PENELITIAN KLINIS Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan klinis atau percobaan klinis mendapatkan perlindungan.
• Elemen Penilaian HPK.7.1 • 1. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian. • 2. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta. • 3. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan. • 4. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan. Sutoto KARS
155
Standar HPK.8. INFORMED CONSENT PENELITIAN KLINIS Informed Consent diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan / investigasi klinis, dan percobaan klinis.
• Elemen Penilaian HPK.8 • 1. lnformed consent diperoleh saat pasien memutuskan ikut serta dalam penelitian klinis, pemeriksaan atau clinical trial. • 2. Keputusan persetujuan didokumentasikan, diberi tanggal dan berdasarkan atas penjelasan yang diidentifikasi dalam HPK 6.4, Elemen Penilaian 5 dan 6. • 3. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien • 4. Persetujuan didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tandatangan atau catatan persetujuan lisan. Sutoto KARS
156
Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya Elemen Penilaian HPK.9 • 1. Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit. • 2. Rumah sakit mengembangkan suatu pernyataan jelas mengenai maksud untuk pengawasan kegiatan. • 3. Kegiatan pengawasan mencakup penelaahan prosedur • 4. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi subjek. • 5. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian. Sutoto KARS
157
Standar HPK.10. DONASI ORGAN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana memilih untuk menyumbangkan organ dan jaringan tubuh lainnya.
Elemen Penilaian HPK.I0 • 1. Rumah sakit mendukung pilihan pasien dan keluarganya untuk menyumbangkan organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya. • 2. Rumah sakit menyediakan informasi untuk mendukung pilihan tersebut.
Regulasi RS : •Kebijakan/Panduan/SPO pelayanan donasi / transplantasi organ Dokumen •informasi tentang tata cara untuk menyumbang organ tubuh dan jaringan Sutoto KARS 158 tubuh lainnya
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Elemen Penilaian HPK.11 • 1. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses mendapatkan dan mendonasi. • 2. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses transplantasi. • 3. Staf dilatih untuk kebijakan dan prosedur tersebut. • 4. Staf dilatih mengenai isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan. • 5. Rumah sakit mendapat persetujuan dari donor hidup. • 6. Rumah sakit bekerjasama dengan organisasi yang relevan dan badan di masyarakat untuk menghormati dan menerapkan pilihan untuk mendonasi. Sutoto KARS
159
Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan dan transplatasi organ dan jaringan
Regulasi RS : • Kebijakan/Panduan/SPO tentang donasi/ transplantasi organ Dokumen: • Formulir persetujuan/penolakan donor/ transplantasi • Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Pelatihan • Pelatihan staf agar memahami regulasi tentang transplantasi serta isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan • Pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup
Sutoto KARS
160
KARS
