Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
1
STANDAR AKUNTANSI TERKAIT TAX AMNESTY DAN ISSUE-ISSUE TERKAIT Oleh: Ersa Tri Wahyuni, PhD, CA, CPMA,CPSAK
Agenda Hari Ini 2
Review UU No 11 tahun 2016 PSAK 70 Issue-issue Penerapan PSAK 70
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
UU Pajak No 11/2016: Tax Amnesty adalah…. 3
Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
UU Pajak No 11/2016: Tujuan 4
a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Tarif Tebusan 1: Harta dibawa ke DN 5
• 3 bulan pertama sejak UU disahkan • Sampai 30 Sept 2016
3% • October sampai Desember 2016
2%
• Januari 2017 sampai Maret 2017
5% Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Tarif tebusan 2 : Harta masih di LN 6
• 3 bulan pertama sejak UU disahkan • Sampai 30 Sept 2016
6% • October sampai Desember 2016
4%
• Januari 2017 sampai Maret 2017
10% Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Tarif Tebusan 3 : UKM 7
• Untuk total harta dilaporkan IDR 10 Milyar
2% • Nilai harta lebih dari IDR 10 Milyar
0.5% Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Harta yang diungkapkan 8
a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Yang mendapatkan pengampunan bukan hanya harta tambahan tapi semua harta yang diungkapkan. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Harta yang diungkapkan: Pengukuran 9
Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
Tidak dijelaskan dalam UU yang dimaksud nilai wajar apakah sesuai dengan PSAK 68. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Utang yang terkait langsung dengan harta 10
Hanya untuk keperluan menghitung uang tebusan! Utang yang terkait langsung dengan harta dapat menjadi pengurang 75% wajib pajak badan 50% wajib pajak pribadi
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Surat Pernyataan 11
Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Fasilitas utk peserta tax amnesty 12
penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan
penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Perlakuan Perpajakan. Pasal 14 13
Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
14
PSAK 70: ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK
Latar Belakang 15
Untuk mendukung program Pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak 18 Agustus 2016 DSAK IAI telah mengeluarkan ED PSAK 70 untuk memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak. Disahkan 14 September 2016
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Tujuan PSAK 70 16
Tujuan • Mengatur perlakukan akuntansi untuk Aset dan Liabilitas Pengampunan pajak sesuai UU Pengampunan Pajak No 11/2016 Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Ruang Lingkup 17
Entitas menerapkan PSAK 70 jika entitas mengakui aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya PSAK 70 dapat digunakan juga untuk entitas yang menggunakan SAK ETAP
Bila entitas ikut Tax Amnesty tapi tidak mau mencatatakan aset dan liabilitasnya dalam laporan keuangan, apakah harus tetap menerapkan PSAK 70? Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Kebijakan Akuntansi 18
OPSI Satu Pengakuan,
pengukuran dan penyajian aset dan liabilitas pajak mengikuti SAK yang ada.
Opsi Dua Pengakuan,
pengukuran dan penyajian aset dan liabilitas pajak mengikuti aturan khusus yang ada dalam PSAK 70
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengakuan 19
Aset dan liabilibitas pengampunan pajak diakui jika disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengukuran item tersebut.
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Contoh kasus Pengakuan 1 20
Sebuah wajib pajak badan ikut serta dalam program Tax Amnesty dan satu satunya harta yang dilaporkan adalah merek dagang (brand) yang selama ini dikembangkan sendiri oleh entitas. Perusahaan tidak pernah membeli merek dagang dari pihak lain. Berdasarkan ketetapan pajak, harta ini dapat diakui Bagaimana berdasarkan SAK? Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Contoh Kasus Pengakuan 2 21
Entitas memiliki suatu akun bank yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT. Akun bank tersebut memiliki saldo IDR 10 M. Akun bank ini dilaporkan sebagai harta tambahan dalam program pengampunan pajak. Ternyata akun tersebut merupakan akun sementara, di mana uang yang berada di dalam akun tersebut akan disalurkan kembali ke SBU atau entitas lain. Berdasarkan SAK, apakah akun ini harta atau liabilitas? Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengakuan Uang Tebusan 22
Baik opsi satu dan opsi dua mengakui uang tebusan sebagai beban operasional Uang tebusan tidak bisa digunakan untuk mengurangi aset pengampunan pajak Uang tebusan tidak bisa dianggap sebagai pembayaran pajak (beban pajak/tax expense)
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
23
Akuntansi OPSI SATU
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
OPSI Satu : Dianggap Kesalahan 24
Dalam Opsi satu, harta tambahan karena TA dianggap sebagai kesalahan, sehingga entitas menerapkan SAK yang relevan, termasuk PSAK 25. Contoh: Sebuah WP Badan ikut program TA dan melaporkan satu buah gedung yang selama ini belum dilaporkan. Gedung tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dengan harga IDR 10 milyar dengan depresiasi 20 tahun.
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Perlakuan Pencatatan Sesuai Opsi Satu 25
Kelalaian mencantumkan gedung dalam laporan keuangan dianggap sebagai error. Entitas memasukkan gedung tersebut sesuai dengan harga perolehannya secara retrospektif (seakan-akan gedung tersebut sudah dimiliki sejak 5 tahun lalu) Dampak depresiasi selama 5 tahun diakui dalam saldo laba (Retained Earnings). Per tahun 500 juta sehingga dalam 5 tahun total depresiasi adalah Rp. 2.5M Entitas menyajikan ulang Neraca 3 kolom. Akhir periode pelaporan, perode komparatif, dan awal periode komparatif. (lihat PSAK 25 dan PSAK 1) Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengukuran Selanjutnya dan Penyajian 26
Mengikuti SAK yang berlaku. Misalnya : Bila aset tetap berarti harus disusutkan sesuai dengan SAK yg berlaku. Penyajian disajikan sama dengan aset aset lain dalam golongan yang sama.
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pertanyaan2 Seputar Opsi Satu 27
Apakah menggunakan jumlah yang ada di Surat Keterangan? Ketika mengakui pertama kali? Bagaimana penyajian dalam laporan keuangan? Apakah perlu dipisahkan seperti opsi dua?
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
28
Akuntansi Opsi Dua
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Opsi Dua: Dianggap Sebagai Tambahan Modal Disetor 29
Bila Entitas memilih Opsi Dua maka tambahan harta akibat tax amnesty dianggap sebagai tambahan modal disetor. Dianggap sebagai transaksi ekuitas Sehingga selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui pada ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Tidak bisa diakui sebagai laba rugi direalisasi ataupun di reklasifikasi ke saldo laba. Sampai kapan?.... Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Opsi Dua : Pengakuan Awal 30
Berapapun nilai yang tertera dalam SKPP (Surat Keterangan Pengampunan Pajak) diakui sebagai harga perolehan (Deemed Cost) Namun mengingat bahwa tidak ada persyaratan nilai wajar sesuai dgn SAK dalam surat pernyataan harta, maka ada kemungkinan entitas berusaha mengecilkan nilai wajar harta untuk mengecilkan uang tebusan Oleh sebab itu penyajian aset TA pada opsi dua dipisahkan dengan aset lainnya karena pengukuran awal yang belum tentu sesuai dengan SAK Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Penyesuaian Provisi 31
Entitas mungkin saja sedang memiliki sengketa pajak dan memiliki provisi atau aset pajak tangguhan. Bila WP ikut program tax amnesty, maka semua pemeriksaan dan penyidikan pajak dihentikan Entitas tidak memiliki dasar untuk tetap mengharapkan manfaat ekonomi dari aset tersebut sehingga dilakukan penyesuaian Diakui dalam laba rugi pada periode surat keterangan Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengukuran setelah pengakuan 32
Opsi dua mensyaratkan pengukuran selanjutnya mengikuti SAK yang relevan. Aset tetap disusutkan dan bisa mengalami penurunan nilai (PSAK 16 dan PSAK 48) Apabila entitas ingin menilai aset dan liabilitas sesuai dengan nilai wajar (PSAK 68), selisihnya masuk ke tambahan modal disetor, tidak dilarang. Silahkan. Nilai hasil pengukuran kembali menjadi deemed cost baru. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengukuran setelah Pengakuan 33
Bila TA mengakibatkan munculnya pengendalian baru. Muncul investee baru. Entitas mengukur kembali dan menerapkan PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian Periode Pengukuran kembali bisa sampai dengan 31 Desember 2017 Jika investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan dalam PSAK 38. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Penghentian Pengakuan 34
Sesuai dengan SAK yang relevan Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Penyajian Opsi 2 35
Disajikan terpisah • Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lainnya. • Mirip dengan “Aset yang tersedia untuk dijual”
Boleh disajikan terpisah di golongan jangka pendek atau jangka panjang • Bila gak jelas, maka disajikan one line item di dalam golongan jangka panjang
Tidak boleh saling hapus antara aset dan liabilitas Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Ilustrasi Penyajian 36
Laporan Posisi Keuangan
Aset Lancar Kas dan setara kas Inventory Aset Pengampunan Pajak Aset Tidak Lancar Bangunan Tanah Aset Pengampunan Pajak Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Apakah Selamanya harus disajikan terpisah? 37
Tidak perlu selamanya Bila entitas ingin mereklasifikasi aset pengampunan pajak, bisa dilakukan dengan syarat Entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK (bukan sesuai dengan SKPP). Sesuai dengan paragraf 16
Ingat alasan dipisahkan karena pengakuan awalnya tidak sesuai dengan SAK melainkan sesuai dengan SKPP. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Pengungkapan 38
Yang wajib diungkapkan: Tanggal
SKPP Jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sesuai dengan SKPP serta jumlah liabilitas pengampunan pajak
Mengungkapkan hal hal lain yang dirasakan penting agar menghasilkan informasi yang relevan dan andal Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Ketentuan Transisi 39
Opsi Satu • Retrospektif sesuai dengan PSAK 25
Opsi Dua • Prospektif Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Issue Issue Penting 40
Mengapa SAK 70 tidak mengikuti UU Perpajakan yang mengijinkan selisih nilai masuk ke saldo laba? Mengapa SAK 70 tidak mengikuti UU perpajakan yang mengijinkan aset tetap tidak didepresiasikan? Mengapa uang tebusan dianggap sebagai beban? Bukan masuk dalam harga perolehan aset? Mengapa provisi dan aset pajak tangguhan tidak bisa dibuang ke saldo laba? Mengapa harus diakui di laba rugi? Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Issue Issue Penting : Cut Off date 41
Wajib Pajak menyerahkan surat pernyataan harta untuk ikut TA pada tanggal 30 Desember 2016 dan membayar uang tebusan pada tanggal tersebut. SKPP baru diterima 10 hari kemudian tanggal 10 Januari. Kapan uang tebusan diakui dalam laporan laba rugi? Kapan aset dan liabilitas pajak diakui? Apakah terbitnya SKPP adalah adjusting events setelah tanggal neraca? Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
Koreksi Editorial PSAK 70 42
DSAK melakukan koreksi editorial PSAK 70 karena dirasakan membingungkan pembaca. Koreksi editorial PSAK 70 Sebagai berikut: Paragraf 13 Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan Surat Pernyataan Harta disampaikan.
Paragraf 14 Entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan Surat Pernyataan Harta disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini. Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
43
Thank You Email:
[email protected] Twitter : @ersatriwahyuni
Ersa Tri Wahyuni Maret 2017
