Modul ke:
STAKEHOLDER RELATIONS Government Relations
Fakultas
Ilmu Komunikasi Program Studi
PUBLIC RELATIONS
www.mercubuana.ac.id
Rika Yessica Rahma,M.Ikom
PENDAHULUAN •
•
Pada intinya public relations merupakan kegiatan menjaga hubungan baik dengan internal maupun eksternal lembaga atau institusi, juga termasuk didalamnya membangun hubungan baik dengan pihak eksternal pemerintah. Fungsi Utama Public Relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antaralembaga (organisasi) dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptaka iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga organisasi (Nova , 2011).
Government relations adalah seni berhubungan dengan berbagai lembaga yang mempengaruhi perusahaan pada level lokal, nasional maupun internasional. Frazier Moeore memberikan asumsi tentang government relations sebagai berikut: – Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan aspek bisnis lainnya. – Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi. – Hubungan dengan pemerintah (government relations) ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan.
Frazier Moore memberikan asumsi tentang government relations sebagai berikut: – Pemerintah dengan undang-undangnya, bisa melakukan banyak pembatasan bagi perusahaan, misal dengan kebijakan upah minimum, isu monopoli, pengekangan perdagangan, persaingan harga yang tidak sehat, transportasi, promosi dan aspek bisnis lainnya. – Hampir di setiap jalan bisnis dipengaruhi pemerintah yang menetapkan dan memaksakan peraturan bisnis dan menentukan iklim dimana bisnis harus berfungsi. Hubungan dengan pemerintah (government relations) ditujukan untuk dapat memperlancar jalannya operasional perusahaan.
Government relations memiliki tiga fungsi penting yang meliputi: – Fungsi Prediksi (Predictable): Hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah hubungannya dengan perusahaan. – Penghitungan (Accountable): Kondisi perusahaan harus dipertanggung-jawabkan. – Legislatif: Terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan.
Government relations memiliki tugas: – Menggali data dari pemerintah – Monitoring & interpretasi langkah-langkah pemerintah – Menyampaikan feed back dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah – Membangun posisi – Mendukung pemasaran
Tujuan government relations menurut Rhenald Kasali (1994:56) adalah: – Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. – Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka – Mendorong partisipasi pemilih (rakyat) pada setiap lapisan pemerintah. – Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. – Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan.
Dalam Government relations hubungan PR tidak lepas dari lobi, negosiasi dan diplomasi yang merupakan peranan dari PR itu sendiri. Lobby dalam government relations dilakukan dalam bentuk: – Lobi langsung (konvensional) Contoh: Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah – Grass Roots Lobbying Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying. Contoh: Memberikan argumen atau pengertian kepada pemerintah bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan dengan publik/masyarakat – Political Action Committees (PACs) Artinya Melibatkan Masyarakat atau Massa namun dengan konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.
Adapun posisi government di mata perusahaan di antaranya: – Penyedia modal. – Penarik minat investasi asing. – Pembuat peraturan. – Melindungi sumber daya alam. – Penyedia lapangan pekerjaan. – Pelindung para pekerja/karyawan. – Pelindung pada masa krisis.
Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah dengan kegiatan perusahaan. Bentuk hubungan tersebut, antara lain: – Memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, pemerintah daerah atau kota. – Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait. – Mengadakan kegiatan kesenian, olah raga, mensponsori kegiatan baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa. – Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan. – Melakukan kegiatan lobi secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan.
Contoh Kasus Indomie sebagai salah satu produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar internasional diisukan mengandung dua bahan pengawet yang terlarang. Statement Taiwan mengenai berbahaya menkonsumsi Indomie yang notabenenya adalah produk Indonesia sangat mengejutkan Indonesia, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan negara lain kepada produk makanan dan minuman asal Indonesia. Diklarifikasikan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selaku produsen Indomie menegaskan, produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Dalam kasus ini dapat dilihat peran Government sangat membantu PT.Indofood . Melalui pemerintah pemberitaan yang muncul di Taiwan dapat diatasi. Peryataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Mendag , dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian berhasil menaikkan saham PT.Indofood yang sempat turun. Hal ini secara tidak langsung mengembalikan kepercayaan dan citra PT.Indofood. Dengan begitu dapat terlihat perlunya menjalin hubungan baik dengan pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA • Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1994. • Baskin, Otis, Aronoff, Craid, Lattimore, Dan. (1997), Public relations: The Profession and The Practice. Brown & Benchmark Publishers. • Jeffkins, Frank, 1998, Public Relations, London: Ptman Publishing • Rosady Ruslan, 2001, Etika Kehumasan: Konsep dan Aplikasi, PT. Raja Gradfindo Persada, Jakarta.
Terima Kasih RIKA YESSICA RAHMA, M.Ikom
