IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI KABUPATEN PONOROGO St Nurbaya NIM. 11311778 Pembimbing: (I): Ardhana Januar, S.AP.,M.KP (II) Hadi Cahyono, M.Pd
ABSTRAK Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Tetapi dari hasil wawancara masih ditemui permasalahan yaitu masih adanya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tapi belum termasuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkata tenaga honorer untuk menuntaskan masalah tenaga honorer yang ada, akan tetapi pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan surat keputusan bahwa sudah tidak ada proses pengangkatan untuk tenaga honorer dan itu menjadi masalah sendiri untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tenaga Honorer ABSTRACT Based on the results of the study showed that the implementation of the appointment of honorary staff becoming civil service candidates in Ponorogo in accordance with the guidelines set by the government, in this case has been referred to the Government Regulation No. 43 Year 2007 on Amendment to Government Regulation No. 48 of 2005 on Appointment Power Being honorary employess. But from interviews still encountered problems that the persistence of temporary employees who have long served but does not include a candidate for civil servants. With the Government Regulation No. 56 Year 2012 on pengangkata honorarium to solve the problem of honorary workers there, but the government Ponorogo issued a ruling that there is no appointment process for honorary staff and it became a problem itself to the Government of Ponorogo to overcome the problems.
PNS
PENDAHULUAN Pegawai Negeri Sipil (PNS)
terdapat
beberapa
tahapan
dimana tahapan tersebut meliputi:
adalah setiap warga Negara Republik
identifikasi
Indonesia
memenuhi
melakukan pengadaan, identifikasi
syarat yang ditentukan diangkat oleh
dan menetapkan persyaratan kerja,
pejabat
menetapkan sumber calon, seleksi
yang
telah
yang
berwenang
dan
diberikan tugas dalam suatu jabatan
dan
gaji
berdasarkan
untuk
calon, dan lain-lainnya. Tenaga kerja sebagai unsur
negeri, atau diberikan tugas negara lainnya
kebutuhan
utama
Sumber
Daya
peraturan perundang-undangan yang
(SDM),
berlaku.Pegawai
Negeri
mempunyai peran strategis dalam
berkedudukan sebagai unsur aparatur
mengemban tugas pemerintahan dan
negara
untuk
pembangunan. Pengembangan atau
kepada
pemberdayaan kepegawaian, SDM
masyarakat secara profesional, jujur,
merupakan salah satu fungsi pokok
adil
manajemen yang pada intinya adalah
yang
memberikan
bertugas pelayanan
dan
merata
dalam
tugas
negara,
penyelenggaraan
aparatur
Manusia
melakukan
negara
yang
koordinasi
dan
pemerintahan dan pembangunan
pemanfaatan dari tenaga kerja yang
(Buku Pintar Pegawai Negeri Sipil
tersedia serta
Tahun 2008).
pemanfaatan SDM lainnya untuk
Perencanaan
dalam
mencapai
tujuan
organisasi.
manajemen PNS adalah salah satu
Kiggundu (1989: 13), mengatakan
fungsi
manajemen
bahwa SDM adalah pengembangan
kepegawaian yang intinya berisikan
dan pemanfaatan pegawai dalam
mengenai
tentang
rangka
tercapainya
permintaan dan penawaran pegawai
sasaran
individu,
untuk masa yang akan datang dalam
masyarakat, bangsa dan internasional
suatu organisasi. Pengadaan pegawai
yang efektif.
utama
sistematis
dalam
manajemen
proses
kegiatan
PNS
adalah
Sebagaimana
tujuan
dan
organisasi,
yang
telah
mengisi
tercantum PP nomor 56 tahun 2012
formasi yang kosong, berdasarkan
tentang pokok-pokok Kepegawaian,
prosesnya dalam suatu manajemen
sehingga
untuk
pengangkatan
Tenaga
Honorer menjadi CPNS memiliki
pengangkatan.
Dalam
buku
kaitan dengan Manajemen Pegawai
Sedarmayanti
(2009:
76)
Negeri Sipil yaitu pasal 12 ayat 1 dan
mengungkapkan bahwa manajemen
2 yaitu Manajemen Pegawai Negeri
sumber
Sipil diarahkan untuk menjamin
hakekatnya
penyelenggaraan tugas pemerintahan
manajemen.
dan
pembangunan
daya
adalah
Pada
secara
manusia
pada
penerapan
umumnya
formasi
guna.
lowong disebabkan adanya Pegawai
Berdasarkan penjelasan pemerintah
Negeri Sipil yang berhenti, pensiun,
Republik Indonesia nomor 98 tahun
meninggal
2000 tentang Pengadaan Pegawai
perluasan organisasi, yang kemudian
Negeri
bahwa
ditetapkan dalam keputusan menteri
pengadaan Pegawai Negeri Sipil
yang bertanggung jawab dibidang
adalah proses kegiatan untuk mengisi
pendayagunaan
formasi yang lowong. Lowongan
Negara.Karena
formasi
Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi
berdayaguna
dan
Sipil,
dalam
berhasil
disebutkan
suatu
organisasi
dunia,
atau
adanya
aparatur tujuan
yang
pengadaan
negara pada umumnya disebabkan
formasi
adanya Pegawai Negeri Sipil yang
pengadaan Pegawai Negeri Sipil
berhenti, meninggal dunia, mutasi
harus berdasarkan kebutuhan, baik
jabatan dan adanya pengembangan
dalam
organisasi.Oleh karena pengadaan
kompetensi jabatan yang diperlukan.
arti
lowong,
jumlah
Berdasarkan
Pegawai Negeri Sipil adalah untuk
maka
maupun
peraturan
mengisi formasi yang lowong, maka
pemerintah nomor 98 tahun 2000
pengadaan dilaksanakan atas dasar
tentang pengadaan Pegawai Negeri
kebutuhan, baik dalam arti jumlah
Sipil, bahwa yang dimaksud dengan
danmutu
maupun
pengadaan Pegawai Negeri Sipil
kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
adalah proses kegiatan untuk mengisi
Pengadaan pegawai adalah
formasi yang lowong. Sehubungan
suatu
pegawai,
proses
kegiatan
mengisi
dengan hal tersebut, maka setiap
formasi yang lowong, mulai dari
warga
perencanaan,
memenuhi syarat yang ditentukan
penyaringan,
pelamaran, sampai
dengan
dalam
Negara
peraturan
Indonesia
yang
Pemerintahini
mempunyai kesempatan yang sama
melibatkan perkiraan dan asumsi.
untuk melamar dan diangkat menjadi
Dengan didukung dengan fakta/data,
Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti
transparan adalah keterbukaan atas
pengadaan Pegawai Negeri Sipil
semua tindakan dan kebijakan yang
harus dilakukan atas dasar kebutuhan
diambil oleh pemerintah.Transparan
dan
secara
di bidang manajemen berarti adanya
objektif sesuai dengan syarat yang
keterbukaan dalam mengelolasuatu
ditentukan.
kegiatan.Di
harus
Untuk
dilaksanakan
menghargai
masa
bidang
lembaga
pendidikan,
manajemen
keuangan
pengabdian tenaga honorer dengan
lembaga
tetap menjamin kualitas sumber daya
keterbukaan sumber keuangan dan
manusia aparatur pemerintah maka
jumlahnya, rincian penggunaan, dan
pengangkatan
honorer
pertanggungjawabannya harus jelas
menjadi calon Pegawai Negeri Sipil
sehingga bisa memudahkan pihak-
akan dilakukan melalui pemeriksaan
pihak yang berkepentingan untuk
kelengkapan
mengetahiunya,akuntabel
yang
dilakukan verifikasi dan validasi bagi
berarti
atau
tenaga honorer yang penghasilanya
keadaan
dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dipertanggungjawabkan
dan Belanja Negara dan Anggaran
keadaan
Pendapatan dan Belanja Daerah.
pertanggungjawaban.Akuntabilitas
tenaga
administrasi
Sedangkan
setelah
bagi
tenaga
pendidikan,
yaitu
pertanggungjawaban
untuk atau
untuk
(accountability)
yaitu
diminta
berfungsi
honorer yang tidak dibiayai dari
untuk seluruh komponen penggerak
Anggaran Pendapatan dan Belanja
jalannya kegiatan pemerintah, sesuai
Negara dan Anggaran Pendapatan
tugas dan kewenangannya masing-
Belanja Daerah dilakukan melalui
masing.
pemeriksaan
kelengkapan
Peraturan Pemerintah nomor
administrasi dan seleksi ujian tertulis
43 Tahun 2007 pasal 3
sesama
dijelaskan
tenaga
honorer
yang
yaitu tentang
dilakukan secara objektif yaitusikap
pengangkatanTenaga Honorer yang
yang
memenuhi
ketentuansebagaimana
dimaksud
pada
lebih
keabsahannya,
pasti, tapi
bisa
diyakini
bisa
juga
ayat
(1),
Pengangkatan
tenaga
honorer
di
pembekasan,
Sebanyak
326
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
honorer K2 sisanya masih diberi
diprioritaskan
kesempatan menjadi PNS tapi tidak
bagi
yang
melaksanakan tugas sebagai guru dan tugas lain yang dibutuhkan dan
semuanya diterima. Di
Kabupaten
Ponorogo
tenaga
untuk tenaga pendidikan/ guru yang
honorer sebagaimana dimaksud pada
sudah PNS sejumlah 6.889 orang,
ayat (1) didasarkan pada huruf a,usia
calon CPNS ada 153 orang, dan
paling tinggi 46 (empat puluh enam)
tenaga honorer ada 1000 lebih orang
tahun
19
termasuk yang desa pinggiran yang
(sembilan belas) tahun dan huruf
tercatat di Diknas, dan kemudian
b,masa kerja sebagai tenaga honorer
untuk kategori dua (K2) ada 224
paling sedikit 1 (satu) tahun secara
orang. Dilihat dari jumlah CPNS dan
terus menerus.
kategori dua (K2), jumlah tenaga
ayat
(2),
Pengangkatan
dan
paling
rendah
Moratorium rekruitmen calon
honorer guru di Kabupaten Ponorogo
pegawai negeri sipil (CPNS) yang
yang akan diangkat menjadi PNS
diterapkan pemerintah pusat ternyata
sejumlah 377 orang.
tenaga
Pada 25 Maret 2015 Kepala
honorer kategori dua (K2).Sebab,
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
masih ada peluang mereka diangkat
Ponorogo
menjadi pegawai negeri.‘’Memang
menyampaikan, masih ada 500.000
ada penerimaan lagi untuk K2 tapi
honorer K2 di seluruh Indonesia
tidak semuanya lolos menjadi PNS,
yang belum menjadi PNS. Mereka
terang kepala Badan Kepegawaian
bakal menjajal peruntungan dalam
Daerah (BKD) Ponorogo Syaifur
rekrutmen CPNS dari jalur honorer
Rachman di RADAR MADIUN 05
yang rencananya digelar Juli atau
Desember 2014.Di Ponorogo tenaga
Agustus
honorer yang masuk daftar K2
pusat hanya menyediakan kuota
mencapai 533 orang.Dari jumlah itu,
80.000 formasi. Yang akan tersisih
207 lolos seleksi CPNS.Kendati
mencapai 420.000 orang. Syaifur
seorang akhirnya mengundurkan diri
mengaku tidak lagi perlu melakukan
dan dua lainnya mengalami kendala
pemberkasan ulang bagi 326 honorer
belum
harga
mati
bagi
Syaifur
Rachman
mendatang.Pemerintah
kategori dua (K2) yang tersisa
Dalam bukunya, M. Thoha
menggunakan
menyebutkan tipe ideal birokrasi
berkas lama yang dinilai sudah
Weber menjelaskan bahwa birokrasi/
valid.Namun, mereka tetap menjalani
administrasi itu mempunyai suatu
tes bersaing dengan ratusan ribu
bentuk yang pasti dimana semua
honorer di Indonesia agar lolos
fungsi dijalankan dalam cara-cara
menjadi
yang rasional.
itu.BKD
sengaja
CPNS.Ini
kesempatan
terakhir bagi honorer kategori dua
Tipe ideal birokrasi yang rasional
(K2) untuk menjadi PNS.
dapat dilakukan dalam cara berikut:
KAJIAN PUSTAKA
1. Individu pejabat secara personal
Pada penelitian ini teori-teori
bebas,
namun
dibatasi
oleh
yang berkaitan dengan permasalahan
jabatannya manakala menjalankan
pengangkatan tenaga honorer, antara
tugas dan tidak menggunakan
lain sebagai berikut:
jabatannya
A. Birokrasi
pribadi. (Diferensiasi)
Secara etimologi birokrasi berasal
untuk
2. Jabatan-jabatan
kepentingan
disusun
dalam
bureau
tingkat hirarkidari atas ke bawah
(mea/kantor) dan cratos (kekuatan),
dan kesamping. Konsekuensinya
dimaksudkan
kekuasaan
ada atasan dan bawahan, dan ada
berada pada orang-orangyang di
pula yang menyandang kekuasaan
belakang meja.Dan dalam penelitian
lebih besar dan ada yang lebih
ini lebih spesifik pada tipe ideal
kecil. (Ciri hierarkhis)
dari
kata
bori
atau
adalah
3. Tugas dan fungsi masing-masing
birokrasi Weberian. Birokrasi Weberian selama
jabatan
dalam
hirarki
secara
ini banyak diartikan sebagai fungsi
spesifikberbeda satu sama lain.
sebuah biro.Suatu biro merupakan
(Job discribsing)
jawaban
yang
serangkaian
rasional
tujuan
terhadap
yang
telah
4. Setiap kontrak
pejabat jabatan
mempunyai yang
harus
ditetapkan dan birokrasi menjadi
dijalankan. Uraian tugas (Job
sarana untuk mewujudkan tujuan-
discribsing)
tujuan tersebut.
masingmerupakan domain yang
masing-
menjadi wewenang dan tanggung
jawab
yang
harus
ditemuidefinisi spesifiknya, namun
sesuai kontrak. (impersonal) 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi
Reformasi birokrasi jarang
dijalankan
profesionalitas.
fenomena ini bisa dirasakan sejak bergulirnya
Era
Reformasi
Idealnya hal tersebut dilakukan
runtuhnya
melalui ujian yang kompetitif.
pendapat Lili Romli yakni pengamat
(merrit system)
politik dari LIPI, dalam jurnalnya
6. Setiap pejabat mempunyai gaji
Orde
Baru.
dan
Mengacu
disebutkan bahwa untuk menuju
termasuk hak untuk menerima
pemerintah
pensiun
tingkat
kelembagaan (ins-titusional reform)
yang
dan reformasi manajemen publik
sesuai
hirarkijabatan
disandangkanya. Setiap pejabat bisa
memutuskan
pekerjaannya sesuai
keluar
dan
dengan
keinginan
dan
Reformasi menyangkut
7. Terdapat struktur pengembangan
reformasi
kelembagaan
pembenahan
seluruh
alat-alat pemerintahan, baik struktur maupum
kontraknya.
baik
(public management reform).
dari
jabatannya
yang
reformasi
infrastruktur.Kunci kelembagaan
tersebut
karier yang jelas dengan promosi
adalah
berdasarkan senioritas dan merit
masing elemen, yaitu masyarakat
sesuai dengan pertimbangan yang
umum, pemerintah sebagai eksekutif
obyektif.
dan lembaga perwakilan sebagai
8. Setiap pajabat tidak dibenarkan menjalankan
untuk
pribadi
dan
kepentingan
dengan perlunya digunakan model
keluarga.(
manajemen pemerintahan yang baru sesuai dengan tuntutanperkembangan
9. Setiap pejabat berada di bawah dan
pengawasan
suatu system yang dijalankan secara
reformasi
manajemen sektor publik, terkait
Diferensiasi)
pengendalian
legislatif.Sedangkan
masing-
dan
jabatan
instansinya
pemberdayaan
disiplin.
(Standarisasi)
(Weber, 1978 dan Albrow, (1970) B. Reformasi Birokrasi
jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma namun juga perubahan manajemen. Reformasi
birokrasi
juga
merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak
dan
inidiharapkan mampu menjembatani
dengan
suatu kondisi pemerintahan yang
hubungan antar unsur dan elemen
buruk (bad governance) ke arah
yang
terbentuknya
pada
perubahan
struktur.Sistem
saling
sistem
berkaitan
mempengaruhi
dan
pemerintahan
yang
berkaitan membentuk suatu totalitas.
baik (good governance).Tentu saja
Perubahan pada satu elemen kiranya
birokrasi
dapat
lain
instriment pelaksana menjadi fokus
dalam sistem itu sendiri. Struktur
utama yang mesti diperbaiki melalui
berhubungan dengan tatanan yang
kebijakan reformasi birokrasi (Delly
tersusun
M, 2013: 142-144).
mempengaruhi
secara
unsur
teratur
sistematis.Sedangkan
dan
perubahan
pemerintahan
sebagai
C. Kebijakan Publik
struktur mencakup mekanisme dan
Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:
prosedur, sumber daya manuisa,
18)
sarana dan prasarana, organisasi dan
kerangka substantif adalah segala
lingkungannya
aktivitas
dalam
kerangka
Kebijakan
yang
publik
dalam
dilakukan
efisiensi
pemerintah
birokrasi
masalah publik yang dihadapinya.
tersebut
Dengan membawa kebijakan publik
meliputi keseluruhan aspek yang
ke ranah upaya pemecahan masalah
memungkinkan birokrasi memiliki
publik maka warna
kemampuan yang memadai dalam
publik akan terasa lebih kental.
melaksanakan
fungsi
Pengertian diatas menekankan bahwa
birokrasi
kebijakan publik merupakan upaya
dalam melayani masyarakat selama
yang ditempuh pemerintah dalam
ini
menggambarkan
menyelesaikan permasalahan publik,
penyelenggaraan
melalui
pencapaian
tujuan
penyelenggaraan pemerintahan.Perubahan
pokoknya.
tugas Kegagalan
sekaligus
buruknya pemerintahan
dan
baik
di
level
pemerintah pusat maupun daerah. Upaya
reformasi
birokrasi
untuk
oleh
perencanaan
memecahkan
administrasi
manajemen
yang baik, maka perusahaan dapat melihat
keadaan
memperhitungkan
kedepan, kemungkinan-
merupakan bagian dari grand desain
kemungkinan yang akan terjadi, serta
penciptaan tata pemerintahan yang
menjabarkan kegiatan dan membuat
baik
(good
governance).Konsep
urutan prioritas utama yang ingin
oleh seorang ahli studi kebijakan
dicapai organisasi.
Eugene Bardach (1991: 3), yaitu:
Menurut Riant Nugroho D
“adalah cukup untuk membuat
(2003: 51) Kebijakan publik adalah
sebuah program dan kebijakan
jalan mencapai tujuan bersama yang
umum yang kelihatannya bagus
dicita-citakan,
cita-cita
diatas kertas. Lebih sulit lagi
bangsa Indonesia adalah mencapai
merumuskannya dalam kata-kata
masyarakat Indonesia yang adil dan
dan
makmur
Pancasila
kedengarannya mengenakan bagi
Kemanusiaan,
telinga para pemimpin dan para
Persatuan, Demokrasi dan Keadilan)
pemilih yang mendengarkannya.
dan
Dan
jadi
jika
berdasarkan
(Ketuhanan,
UUD
(Negara
Kesatuan
slogan-slogan
lebih
sulit
yang
lagi
untuk
Republik
Indonesia)
yang
melaksanakannyadalam
berdasarkan
hukum
tidak
cara yang memuaskan semua orang
maka
termasuk mereka anggap klien”.
semata-mata kebijakan
dan
kekuasaan)
publik
adalah
bentuk
seluruh
sarana dan prasarana untuk mencapai
Dalam derajat lain Daniel
tujuan tersebut.
Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
D. Implementasi Kebijakan Publik
bukunya Implementation and Public
Studi implementasi merupakan suatu
Policy (1983: 61) mendefinisikan
kajian mengenai studi kebijakan
Implementasi Kebijakan sebagai:
proses
“Pelaksanaan
pelaksanaan dari suatu kebijakan.
kebijaksanaan
Dalam
implementasi
dalam
bentuk
kebijakan merupakan suatu proses
namun
dapat
yang begitu kompleks bahkan tidak
perintah-perintah atau keputusan-
jarang bermuatan politis dengan
keputusan eksekutif yang penting
adanya
atau keputusan badan peradilan.
yang
mengarah
pada
praktiknya
kepentingan.
intervensi
berbagai
Untuk
melukiskan
Lazimnya,
keputusan dasar,
biasanya
undang-undang, pula
keputusan
berbentuk
tersebut
proses
mengidentifikasikan masalah yang
implementasi tersebut dapat dilihat
ingin diatasi, menyebutkan secara
pada pernyataan yang dikemukakan
tegas tujuan atau sasaran yang
kerumitan
dalam
ingin dicapai, dan berbagai cara
Menurut Faustino Cardoso Gomes
untuk
atau
(1995: 105) Rekruitmen merupakan
proses
proses mencari, menemukan, dan
menstrukturkan
mengatur
menarik
implementasinya”. Sedangkan Van Meter da Van Horn
(1975),
mendefinisikan
yang
pelamar
untuk
dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses
implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan
para
komunikasi
dua
Pelamar-pelamar
arah.
menghendaki
individu-
informasi yang akurat mengenai
individu atau pejabat-pejabat atau
seperti apakah rasanya bekerja di
kelompok-kelompok
dalam
dilakukan
baik
oleh
pemerintah
organisasi
bersangkutan.
atau swasta yang diarahkan pada
Organisasi-organisasi
tercapainya
menginginkan informasi yang akurat
tujuan-tujuan
yang
telah digariskan dalam keputusan
tentang
kebijaksanaan”.
pelamar tersebut jika kelak mereka
Dari tiga definisi tersebut diatas
dapat
diketahui
bahwa
seperti
sangat
apakah
pelamar-
diangkat sebagai pegawai. Menurut
Noe
“et.al.”
(2000)
implementasi kebijakan menyangkut
Rekruitment didefinisikan sebagai
tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau
“pelaksanaan
sasarankebijakan;
adanya
organisasi awal dengan tujuan untuk
aktivitas atau kegiatan pencapaian
mengidentifikasi dan mencari tenaga
tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.
kerja yang potensial.
E. Rekruitment
Hasil
Definisi dari
(2)
rekruitment adalah
yang
atau
aktivitas
diharapkan
ialah
terpenuhinya sekelompok pelamar
proses mencari, menemukan dan
yangdianggap
menarik para pelamar yang kapabel
berbagai persyaratan untuk mengisi
(cakap/ mampu) untuk dipekerjakan
lowongan
dalam dan oleh suatu organisasi.
organisasi. Hal ini penting karena
Masih
proses
meskipun pencari tenaga kerja ahli
rekruitment perlu disesuaikan dengan
dalam semua segi proses rekrutment,
informasi tentang analisis pekerjaan.
belum tentu mereka ahli pula dalam
menurut
Sondang
segi
paling
dalam
teknikal
dari
memenuhi
suatu
instansi/
semua
jenis
pekerjaan dalam suatu organisasi.
Belanja
Tentu semua pencari kerja harus
Pendapatan dan Belanja Daerah.
mendapatkan kesempatan yang sama
Pejabat pembina kepegawaian adalah
dalam proses ini.
pejabat
Rekruitment yang di maksud di sini
mengangkat,
adalah penerimaan/ pengangkatan
memberhentikan pegawai negeri sipil
tenaga honorer menjadi pegawai
di lingkungannya sesuai dengan
negeri
pemerintah
peraturan perundang-undangan. Dan
Peraturan
pejabat lain dalam pemerintahan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007
adalah sekretaris jenderal, sekretaris
tentang perubahan atas Peraturan
daerah, kepala dinas, kepala BKD,
Pemerintah
dan
sipil
Kab.Ponorogo,
di sesuai
Nomor
2005.Mengingat
48
sampai
Tahun sekarang
Negara
atau
yang
Anggaran
berwenang
memindahkan,
pimpinan
unit
dan
organisasi
pemerintah yang diberi wewenang
rekruitment PNS menjadi favorit
otorisasi
bagi banyak pencari kerja termasuk
APBN/APBD.
di Ponorogo. Padahal setelah seorang
METODE PENELITIAN
pegawai diangkat jadi PNS, belum
Penelitian Implementasi kebijakan
tentu kinerjanya akan semakin baik
peraturan
(Rohmah K, 2012: 17).
indonesia nomor 43 tahun 2007
F. Tenaga Honorer
tentang Perubahan atas peraturan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
pemerintah nomor 48 Tahun 2005
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
tentang pengangkatan tenaga honorer
Pengangkatan
Honorer
menjadi
honorer
ponorogo.
Menjadi
CPNS,
Tenaga tenaga
dalam
mengelola
pemerintah
CPNS Dan
di sumber
Republik
kabupaten datanya
adalah seseorang yang diangkat oleh
adalah Badan Kepegawaian Daerah
pejabat pembina kepegawaian atau
(BKD) dan Tenaga Honorer.Lokasi
pejabat lain dalam pemerintahan
ini diambil mengingat tenaga kerja
untuk melaksanakan tugas tertentu
itu sangat diperlukan bagi suatu
pada instansi pemerintah atau yang
daerah
penghasilannya
kesejahteraan masyarakat yang ada
BebanAnggaran
menjadi Pendapatan
dan
untuk
Kabupaten Ponorogo. HASIL TEMUAN
meningkatkan
Peraturan
1. Usia paling tinggi 46 (empat puluh
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007
enam) tahun dan paling rendah 19
Tentang
Pengangkatan
Tenaga
(Sembilan belas) tahun;
Honorer
Menjadi CPNS,
tenaga
2. Mempunyai masa kerja sebagai
honorer
adalahseseorang
yang
tenaga honorer paling singkat 1
diangkat
oleh
pembina
(satu) tahun secara terus menerus
Berdasarkan
pejabat
kepegawaian atau pejabat lain dalam
pada
pemerintahan untuk melaksanakan
sekarang
tugas
tugas tanpa terputus;
tertentu
pada
pemerintah
atau
penghasilannya
menjadi
instansi yang Beban
keadaan
dan
masih
sampai
melaksanakan
3. Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
. Khusus bagi guru pendidikan paling rendah D4/S1, atau bersedian dan
dan Belanja Daerah. Tenaga honorer yang akan
sedang
mengikuti
pendidikan
diangkat dalam Rencana Peraturan
D4/S1 dan lulus paling lama akhir
Pemerintah
2015;
(RPP)
Indonesia
ini
adalah tenaga honorer yang Surat Keputusan (SK) kerjanya berumur minimal satu tahun Artinya, mereka
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; 6. Lulus ujian tertulis bagi tenaga
yang bisa diangkat adalah yang SK
honorer
yang
kerjanya keluar maksimal tiga tahun.
tidak
dibiayai
Pengangkatan
Pendapatan
honorer
yang
mempunyai SK 2005 ke atas akan
(APBN)
diatur
Pendapatan
dalam
RPP
lain,
sesuai
kebijakan peraturan provinsi lainnya. Diantara persyaratan khusus
penghasilannya Anggaran
Belanja dan
Negara Anggaran Belanja
Daerah(APBD). Pada
pendataan
tahum
2010
pengangkatan honorer kategori 1
ponorogo untuk K1 ada sekitar 21
(K1) dan Kategori 2 (K2) menjadi
tenaga honorer kemudian untuk K2
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
ada sekitar 585 kemudian tahun 3013 ada tes untuk K2 ang jumlah 585 itu dan yang lulus 207 orang dan tidak
lulus 378. Dari Peraturan Pemerintah
ponorogo. penelitian ini bertujuan
No 48 tahun 2005 dan Peraturan
untuk
Pemerintah Nomor 43 tahun 2007
peraturan
hampir sama yaitu membicarakan
indonesia nomor 43 tahun 2007
tentang apa itu Tenaga Honorer dan
tentang Perubahan atas peraturan
bagaimana
pemerintah nomor 48 Tahun 2005
proses
Pengangkatan
Implementasi
kebijakan
pemerintah
Republik
Tenaga Honorer.
tentang pengangkatan tenaga honorer
Jumlah tenaga honorer sampai saat
menjadi
ini yang ada di kabupaten ponorogo
ponorogotuk
ada sekitar 377 orang yang k2 yang
implementasi kebijakan peraturan
harus di menjadi CPNS. Banyak dari
pemerintah nomor 43 tahun 2007
tenaga
mengungkapkan
tentang perubahan atas peraturan
bahwa walaupun kemungkinan kecil
pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan
untuk
tetapi
mengevaluasi pengangkatan tenaga
pemerintah setidaknya memikirkan
honorer di Kabupaten Ponorogo serta
kesejahteraan
mencocokkan isi peraturan dengan
honorer
di
angkat
CPNS
guru
dengan
CPNS
di
kabupaten mengevaluasi
memberikan fasilitas yang cukup,
realitanya.
Selain
menaiukan gaji dll.
menggunakan analisa data deskriptif
Sekarang tenaga honorer dituntut
kualitatif,
untuk mengajar secara profesional
dengan mendeskripsikan dari hasil/
dan tenaga honorer sendiri setiap
temuan di lapangan. Di sini penulis
tahun harus memperpanjang kontrak
menitik beratkan pada sejauhmana
kerja sesuai ketentuan.
keberhasilanimplementasi peraturan
PEMBAHASAN
pemerintah nomor 43 tahun 2007
yaitu
itu
peneliti
mencatat semua
Berdasarkan hasil penelitian
tentang perubahan atas peraturan
mengenai Implementasi kebijakan
pemerintah nomor 48 tahun 2005
peraturan
Republik
dalam program pengangkatan tenaga
indonesia nomor 43 tahun 2007
honorer sebagai sebuah kebijakan
tentang Perubahan atas peraturan
publik/ kebijakan pemerintah.
pemerintah
pemerintah nomor 48 Tahun 2005
Dari hasil wawancara yang
tentang pengangkatan tenaga honorer
dilakukan
menjadi
Kepegawaian
CPNS
di
kabupaten
dengan Daerah
Badan (BKD)
mengungkapkan bahwa pemerintah
selalu koordinasi dengan pemerintah
kabupaten
pusat.
ponorogo
sudah
Sedangkan
untuk
hasil
menerapkan peraturan pemerintah
kelulusan yang menentukan pusat,
nomor
pemerintah
43
tahun
2007
tentang
kabupaten
perubahan atas peraturan pemerintah
memiliki
nomor 48 tahun 2005 tentang tenaga
pendaftaran, melaksanakan tes dan
honorer dengan baik. Pada tahun
memberikan informasi-informasi.
2010
pemerintah
ponorogo
pendataan
untuk
pembukaan
Pada pengangkatan tenaga
kabupaten
melakukan
hak
hanya
honorer
ini,
pasal
7
peraturan
muncul kalimat baru untuk tanaga
pemerintah nomor 43 tahun 2007
honorer yaitu K1 dan K2, untuk K1
tentang perubahan atas peraturan
dibiayai
pemerintah nomor 48 tahun 2005
sedangkan
oleh
APBN/APBD
K2
dibiayai
non
dijelaskan bahwa dilakukan secara objektif dan transparan. Objektif
APBN/APBD. Sampai saat ini pemerintah sudah
yaitusikap yang lebih pasti, bisa
mampu
menyelesaikan
untuk
diyakini keabsahannya, tapi bisa juga
tenaga
honorer
K1
melibatkan perkiraan dan asumsi
sedangkan yang K2 masih tersisa
dengan didukung oleh fakta/data,
sekitar 377 orang yang harus
transparan adalah keterbukaan atas
diselesaikan dalam waktu kedepan
semua tindakan dan kebijakan yang
karena yang sejumlah 377 orang
diambil oleh pemerintah.Transparan
tersebut
sudah
di bidang manajemen berarti adanya
masuk di BKD namun masih
keterbukaan dalam mengelola suatu
harus menunggu panggilan dari
kegiatan. Di lembaga pendidikan,
BKD untuk mengikuti beberapa
bidang
tes seperti kesehatan, dan harus
lembaga
mengurus
keterbukaan sumber keuangan dan
yang
data-datanya
administrasi
dan
manajemen pendidikan,
keuangan yaitu
jumlahnya, rincian penggunaan, dan
lainnya. pemerintah
pertanggungjawabannya harus jelas
kabupaten ponorogo tidak memiliki
sehingga bias memudahkan pihak-
kendala selama proses pelaksanaan
pihak yang berkepentingan untuk
pengangkatan tenaga honorer karena
mengetahiunya.
Selama
ini
Dari setiap tenaga honorer
kompetensi,
prestasi
kerja,
dan
mengungkapkan bahwa pemerintah
jenjang pangkat yang ditetapkan
harus
untuk
jujur
dalam
melakukan
jabatan
serta
obyektif
kuota dalam seleksi CPNS karena
bedakan.Pada landasan teori juga
semakin
lama
dijelaskan prinsip profesionalisme
semakin
banyak,
honorer
kemudian
ada
tanpa
syarat
pendataan serta harus memperbanyak
tenaga
dan
itu
membeda-
dan merrit systemWeberian penting
transparansi atau keterbukaan yang
dalam
jelas dari pemerintah mengenai data-
pengangkatan tenaga honorer seperti
data.Dan untuk tenaga honorer yang
ini
belum
diharapkan
memenuhi prinsip tersebut, karena
pemerintah lebih memperhatikan lagi
kalaupun ada tes tulis ini sekedar
kesejahteraan, menaiki gaji karena
formalitas
kebanyakan gaji yang didapat oleh
tenaga honorer yang satu dengan
tenaga honorer belum mampu untuk
yang
mencukupi
kebutuhan
keberadaan tenaga honorer belum
didalam
tentu sesuai dengan keahliannya
untuk
karena analisis jabatan perlu dalam
diangkat
keluarga.Sedangkan mengabdi
guru
dituntut
mengajar secara profesional seperti yang sudah PNS dan itu dirasa kurang adil bagi tenaga honorer sendiri. Pada
UU
kepegawaian
diisyaratkan bahwa rekruitmen PNS, semua WNI memiliki kesempatan yang sama, namun pada realisasi PP nya masih ada yang tidak bisa masuk database sebagai CPNS, dengan alasan tidak mengabdi pada instansi pemerintah. didasarkan profesionalitas
Selain pada sesuai
itu
juga prinsip dengan
birokrasi.
menurut
penulis
pada
lain
Namun
kurang
hal kemampuan
tentu
berbeda,
dan
sistem rekruitmen pegawai. Sosialisasi
tentu
menjadi
tahap yang cukup penting dalam pengangkatan tenaga honorer, karena tanpa adanya penjelasan dari suatu kebijakan tentu akan menimbulkan miskomunikasi.
Transparansi
dan
obyektifitas ini penting pula di era otonomi daerah, keterbukaan untuk mewujudkan Governance.Kalaupun
Good tidak
ada
permasalahan tentu tidak ada yang harus ditutup-tutupi.
ketat
Kedepan perlu seleksi yang
diperlukan
dalam
akuntabilitas dapat ditegakkan.
rekruitmen
CPNS
place
dapar
diterapkan
transparansi,
Kebijakan strategis maupun
sehingga prinsip right man in the right
agar
inovatif
perlu
diterapkan
agar
sehingga tepat guna dan kualitas
birokrasi dalam hal ini daerah bukan
birokrasi dapat terwujud.Memang
sekedar eksekutor padahal sekarang
menjadi Pegawai Negeri Sipil di
adalah era otonomi daerah.Suatu
lingkungan masyarakat kita sesuatu
kebijakan hendaknya bukan hanya
yang didamba karena gaji PNS yang
bersifat
lumayan membuat tenaga honorer
mencegah (preventif) permasalahan
selalu
baru.Jadi jangan karena politisasi
berusaha
menjadi
PNS
bagaimanapun caranya.Jadi kedepan
presiden
memang
dalam
perlu
menyeimbangkan
untuk kesejahteraan
menangani
tapi
juga
maupun
pejabat terkait
janji-janji
politik.Birokrat
menanggung
getahnya.Tercermin
tenaga honorer dengan PNS, agar
dalam pengangkatan tenaga honorer
PNS
tujuan
ini pemerintah kewalahan dalam
karena
pembiayaan
bukan
semata-mata
daripengabdiannya
tapi
atas
kualitas pelayanan. Selain itu reward
honorer.Harusnya
dan
tenaga
punishment
benar-benar
menjadi
pada organisasi birokrasi.
memberi
kiranya
untuk
menambah kontrol dalam proses rekruitmen, selain itu perumusan sistem serta aturan rekruitmen yang benar dan tepat tentu tidak akan menimbulkan celah bagi pihak yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan
kekurangan
dari
kontrol maupun sistem yang ada. Ketegasan dalam penetapan sistem
RPP
tentang
honorer kedepan
direalisasikan agar terjadi dinamika
Perlu juga
tenaga
payung
mampu
hukum
serta
ketegasan
agar
permasalahan ini bisa terselesaikan. Kesimpulan dan saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut : Pengangkatan
Tenaga
honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Kepegawaian
Daerah
Ponorogo
sudah
kebijakan
pemerintah
Kabupaten
sesuai
dengan mengenai
pengangkatan menjadi
CPNS
tenaga
honorer
yaitu
Peraturan
banyak tenaga honorer yang sudah lama
mengabdi
tetapi
belum
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007
termasuk kategori CPNS dan untuk
tentang perubahan atas Peraturan
sisa tenaga honorer yang belum
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
diangkat sejumlah 377 orang tersebut
Rekruitmen pegawai melalui
masih menunggu keputusan dari
proses pengangkatan tenaga honorer
pusat. Dari semua tenaga honorer
memang
positif
yang ada belum tentu diangkat
karena tenaga honorer lebih memiliki
semua sebab harus melalui beberapa
pengalaman dalam bidang karier
seleksi
dibanding
kesehatan dan lainnya.
memiliki
nilai
CPNS
murni.
seperti
Badan
tes
Implementasi Peraturan Pemreintah
Dan
Nomor 43 Tahun 2007
Daerah (BKD), diharapkan harus
tentang
Saran
administrasi,
perubahan atas Peraturan Pemerintah
lebih
Nomor 48 Tahun 2005. Sekarang
menyelesaikan
yang tercatat di Badan Kepegawaian
honorer yang ada di Kabupaten
Daerah (BKD), tenaga honorer guru
Ponorogo
yang sudah masuk daftar kategori 2
kedepan generasi muda yang akan
(K2) sejumlah 224 orang dan yang
lulus sarjana semakin banyak dan itu
masuk CPNS 153 orang, jumlah
akan mengakibatkan menumpukkan
tenaga honorer guru di Kabupaten
calon-calon
Ponorogo
Sedangkan sekarang tenaga honorer
yang
akan
diangkat
optimal
Kepegawaian
ini,
lagi
dalam
masalah
tenaga
karena
tenaga
semakin
honorer.
menjadi PNS sejumlah 377 orang.
yang sudah lama mengabdi belum
Proses pengangkatan tenaga honorer
mampu diselesaikan dengan baik.
di Ponorogo sudah sesuai dengan
Untuk tenaga honorer diharapkan
aturan, namun belum cukup bisa
selalu berdoa, jangan putus asa untuk
memberi
terus
solusi
dari
berbagai
mencoba. Terus
mengabdi
masalah yang ada tentangtenaga
dengan baik suatu saat nanti dengan
honorer.
hasil pengabdian kita akan mampu
Dan
sampai
sekarang
Peraturan Pemerintah belum mampu
menghasilkan
menyelesaikan masalah yang ada
harapkan.
pada tenaga honorer karena masih
sesuatu
DAFTAR PUSTAKA
yang
kita
Agustino,
Leo.
2008,
dasarKebijakan
Dasar-
PP Nomor 43 Tahun 2007, Tentang
Publik,
Pengangkatan Tenaga Honorer.
Bandung: Alfabeta Dunn,
William.
PP
1995.
Analisa
Kebijakan Publik. Yogjakarta: Hanindita Graha Widya.
Kebijakan Publik, Yogjakara: Gadjah Mada University Press. Agus.,
dkk,
2006.
Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat
Studi
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Mustafa,
Delly,
Bandung:
Alfabeta Nugroho,
Riant
D.
2003.Implementasi
dan
Evaluasi
Kebijakan
Publik,
Jakarta: Media Komputindo P,
Sondang.
2009.
Manajemen
Sumber
Daya
Manusia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Toha,
Miftah,
2012,
1991
(1987),
Jakarta: Rajawali. Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses
Kebijakan
Publik,,
Yogjakarta: Media Presindo. Wibawa,
Samodra,
Purbokusumo,
Kebijakan
Yuyun &
Agus
1994,
Evaluasi
Publik,
Jakarta:
RajaGrafindo Persada. Widodo, Joko. 2006. Membangun Birokrasi Jakarta:
2013.Birokrasi
Pemerintahan,
Tahun
Pengangkatan CPNS.
Pramusinto,
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi
Yogyakarta:
56
Perspektif Perilaku Birokrasi,
Dunn, William N., 1999, Analisis
Dwiyanto,
Nomor
Publishing.
Berbasis
Kinerja.
Bayumedai
