REPUBLIK INDONESIA
Sosialisasi Desk Pembahasan Musrenbangnas 2017 Direktorat Otonomi Daerah Bappenas Jakarta, 18 April 2017
1
REPUBLIK INDONESIA
11 April
12-21 April (6 hari kerja)
Rakorbangpus • Multilateral Meeting (dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab PN)
26 April
27-28 April
2-3 Mei
4-5 Mei
8-9 Mei
Pembukaan Musrenbangnas
Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Maluku • Maluku Utara • Papua • Papua Barat
Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Kaltara • Kaltim • Sulut • Gorontalo • Sulteng • Sulbar • Sulsel • Sultra • NTB • NTT
Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Aceh • Sumut • Riau • Sumbar • Kepri • Jambi • Bengkulu • Kep. Babel • Sumsel • Lampung
Forum Pembahasan bagi Provinsi: • Banten • Jabar • DKI Jakarta • DI Yogyakarta • Jateng • Jatim • Bali • Kalbar • Kalteng • Kalsel
• Bilateral Meeting (dilaksanakan oleh masing-masing direktorat sektor Bappenas)
Pembahasan Desk Papua
Pembahasan Desk per Prioritas Nasional
AGENDA RANGKAIAN MUSRENBANGNAS 2017 2
REPUBLIK INDONESIA
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL PESERTA Kementerian PPN/Bappenas Direktur Penanggung Jawab PN Direktorat Sektor Bappenas Kementerian/Lembaga Kepala Biro Perencanaan K/L Pemerintah Daerah Kepala Bappeda Provinsi
KONSEP MEKANISME PENYELENGGARAAN • Pembahasan akan dilakukan dalam bentuk forum multilateral antara penanggung jawab PN, K/L, dan Bappeda Provinsi.
• Teknis pelaksanaan: • Setiap provinsi diberikan waktu pembahasan selama 1,5 jam untuk masingmasing PN. • Masing-masing provinsi membahas 5 PN dalam 1 hari.
WAKTU DAN TEMPAT Waktu Pelaksanaan 8 (delapan) hari kerja Kamis tanggal 27 April 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Mei 2017
• Untuk PN besar (Pro-KL yang dibahas banyak) dipecah kedalam beberapa desk pada satu ruangan. • Khusus untuk Papua dan Papua Barat terdapat sesi pembahasan desk Papua. • Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, DJA dan DJPK Kemenkeu dapat turut hadir dalam setiap desk pembahasan.
Tempat Pelaksanaan Hotel Bidakara 4
SUBSTANSI PEMBAHASAN PER DESK
REPUBLIK INDONESIA
1
Pembahasan yang akan dilakukan dibagi per Prioritas Nasional dengan mempertimbangkan jumlah Program Prioritas sampai dengan Proyek K/L. PN dengan jumlah PP dan Pro K/L banyak dapat dipecah kedalam beberapa desk.
2
Substansi yang dibahas adalah hal-hal yang masih dispute (residu) dari hasil pembahasan secara virtual dalam aplikasi e-planning
3
Inti pembahasan dalam desk yaitu Program Prioritas PN yang ada dalam e-planning yang ada dilaksanakan di daerah (top-down)
4
Selain itu, pembahasan secara cepat terkait meliputi : • Usulan dari SIMU yang dibiayai oleh APBN yang mendukung PN • Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh APBD yang mendukung PN • Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh Pihak Lain (Swasta, BUMN, KPBU dll) yang mendukung PN • Usulan dari Daerah ke K/L yang dibiayai oleh DAK (menunggu arahan Rapim)
5
Kesepakatan akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan yang ditandangani oleh K/L, Bappeda Provinsi dan Penanggungjawab Program Prioritas 4
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Pembagian Desk per Prioritas Nasional KODE PN 1 PENDIDIKAN
PRIORITAS NASIONAL
•
Kebutuhan Pembahas dari Kementerian/Lembaga adalah 2 orang di setiap Desk terkait (Pemetaan lihat Lampiran).
•
Biro Perencanaan dapat mengirimkan Pejabat/Staf dari unit Eselon I/II yang dapat mengambil keputusan (sebagai Pembahas) di setiap desk tersebut (Pemetaan Program K/L terkait di setiap desk sesuai dengan Lampiran Surat Undangan acara ini).
•
Setiap Pejabat yang menjadi Pembahas diharapkan diberikan Surat Tugas untuk pembahasan tersebut serta memberikan nomor kontak (handphone) ke Panitia.
•
Surat Tugas paling lambat diserahkan kepada Panitia pada hari Jumat, 21 April 2017 melalui email
[email protected]
JUMLAH DESK 1 desk
2
KESEHATAN
2 desk
3
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 desk
4
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
1 desk
5
KETAHANAN ENERGI
1 desk
6
KETAHANAN PANGAN
2 desk
7
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1 desk
8
INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
1 desk
9
PEMBANGUNAN WILAYAH
3 desk
10
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1 desk
JUMLAH DESK
14 desk
5
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
•
Pembagian Provinsi untuk Pembahasan Desk Musrenbangnas Tahun 2017 No 1
2
3
4
Hari Kamis dan Jum’at Selasa dan Rabu
Kamis dan Jum’at
Senin dan Selasa
Tanggal 27 dan 28 April 2017 (4 provinsi) 2 dan 3 Mei 2017 (10 provinsi)
4 dan 5 Mei 2017 (10 provinsi)
8 dan 9 Mei 2016 (10 provinsi)
Dalam 2 hari terdapat 10 provinsi
Provinsi Maluku
Papua
dengan pembagian provinsi di wilayah
Maluku Utara
Papua Barat
paling timur Indonesia berada di hari
Kalimantan Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Aceh Sumatera Utara
Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara NTB NTT Jambi Bengkulu Kep. Bangka Belitung Sumatera Selatan Lampung Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
pertama pembahasan, serta wilayah
Riau Sumatera Barat Kepulauan Riau Banten Jawa Barat DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah
Jawa,Bali dan sebagian Kalimantan di hari terakhir.
• Khusus untuk Papua dan Papua Barat
terdapat pembahasan desk Papua yang direncanakan akan dilaksanakan setalah pembukaan Musrenbangnas
• Skema jadwal pembahasan tiap harinya terlampir 6
LAYOUT HOTEL BIDAKARA AREA SUBADRA-UTARI LANTAI 2
PN 7 (KEMISKINAN;
PN 10 (POLHUKAM;
145 org)
273 org)
LAYOUT HOTEL BIDAKARA AREA KUNTHI LANTAI 2 PN 5
PN 3 (PRMH-KIM;
(ENERGI; 91 org)
101 org)
PN 1 (PDK;
PN 2 (KES; 90 org)
95 org)
PN 4 (DU-PAR; 272 org)
PN 2 (KES; 90 org)
SPPD & R. PERLENGKAPAN
RUANG SEKRETARIAT
LAYOUT HOTEL BIDAKARA AREA LANTAI 1 PN 9
PN 9
(PEMWIL)
(PEMWIL)
PN 6 (PNGN; 57
org)
PN 9
(PEMWIL)
PN 8 (KONEKTIVITAS; 62 org)
PN 6 (PNGN; 57 org)
SOP PERSIDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tata Tertib Persidangan 1. Batas durasi pembahasan diberikan maksimal selama 90 menit. 2. Seluruh peserta persidangan diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. 3. Peserta persidangan wajib menggunakan name tag yang didapatkan saat melakukan registrasi dengan jumlah sebagai berikut: a. K/L : maksimal 2 orang per PN b. Bappeda provinsi : maksimal 6 orang per PN 4. Hanya peserta persidangan dengan menggunakan nametag yang dapat memasuki ruangan sidang pembahasan. 5. Peserta persidangan wajib menggunakan pakaian resmi. 6. Menempati tempat khusus yang ditetapkan oleh panitia. 7. Mengikuti arahan dari pimpinan sidang (Penanggung Jawab PN) selama pembahasan sidang. 8. Mengikuti persidangan dengan tertib dan menghormati hak peserta lain.
9. Usulan baru akan dibahas setelah pembahasan substansi dalam e-planning SIMU telah selesai. 10
SOP PERSIDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SOP Biro Perencanaan K/L
1. Hadir 10 menit sebelum setiap sesi. 2. Melakukan registrasi di meja registrasi persidangan masing-masing PN. 3. Mengikuti tata tertib persidangan. 4. Mengikuti pembahasan sesuai dengan alur yang diarahkan oleh Penanggung Jawab PN selaku pimpinan sidang. 5. Menandatangani berita acara kesepakatan di akhir sesi pembahasan.
11
REPUBLIK INDONESIA
TERIMAKASIH Bahan paparan diupload di: musrenbangnas.bappenas.go.id
12
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN: Peserta dalam Desk Pembahasan*)
*) Keterangan : Data masih dimungkinkan mengalami perubahan berdasarkan hasil pertimbangan Multilateral Meeting dan Bilateral Meeting s.d tanggal 21 April 2017. 13
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 1: PENDIDIKAN Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Penanggung Jawab PP Direktorat Pendidikan dan Agama Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 2 (dua) Rincian Program Prioritas 1. PP Pendidikan Vokasi 2. PP Peningkatan Kualitas Guru Lokasi Desk Pembahasan R. Kunthi 206 Lt.2, Hotel Bidakara Pembahas Vivi Andriani Notulis Suprapto Budi Nugroho K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian Pendidikan dan 10. Kementerian Koperasi dan 1. Direktorat Pendidikan dan Agama Kebudayaan UKM 2. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan 2. Kementerian Desa 11. Kementerian Kelautan dan Kebudayaan Pembangunan Daerah Perikanan 3. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Tertinggal dan Transmigrasi 12. Kementerian Riset, Teknologi Kerjasama Internasional 3. Kementerian Pertanian dan Pendidikan Tinggi 4. Direktorat Transportasi 4. Kementerian Lingkungan 13. Kementerian Perindustrian 5. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Hidup dan Kehutanan 14. Badan Koordinasi Penanaman Pemuda, dan Olahraga 5. Kementerian Pemuda dan Modal (BKPM) Olahraga 15. Kementerian Koordinasi 6. Kementerian Perhubungan Perekonomian 7. Kementerian Agama 16. Kementerian Komunikasi dan 8. Kementerian Energi dan Informatika Sumber Daya Mineral 17. Kementerian Dalam Negeri 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
14
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL 2: KESEHATAN Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2 (dua) 3 (tiga) 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Desk I R. Kunthi 201 Lt.2, Hotel Bidakara Desk II R. Kunthi 203 Lt.2, Hotel Bidakara DESK I PP Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Penanggung Jawab PN Penanggung Jawab PP Jumlah Desk Jumlah Program Prioritas Rincian Program Prioritas
Lokasi Desk Pembahasan
Nama Pembahas: Ahmad Taufik Nama Notulis:Dewi Amalia Solikha K/L
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Agama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Standar Nasional (BSN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
1. 2. 3. 4.
Direktorat Sektor Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan
15
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 2: KESEHATAN DESK II PP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PP Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Nama Pembahas: Inti Wikanestri Nama Notulis: Mohammad Dzulfikar
K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Sosial Kementerian Pertanian Kementerian PUPR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agama Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perhubungan Badan Standarisasi Nasional (BSN) Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Direktorat Sektor Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan Direktorat Kehutanan dan Konservasi SDA Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Direktorat Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Direktorat Transportasi
16
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 3: PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Pengembangan Regional Penanggung Jawab PP Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 2 (dua) Rincian Program Prioritas 1. Penyediaan Perumahan Layak 2. Air Bersih dan Sintasi Lokasi Desk Pembahasan R. Kunthi 205 Lt.2, Hotel Bidakara Pembahas Wahanudin Notulis Kania Mayang Lestari K/L Direktorat Sektor 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1. Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) 2. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi 3. Kementerian Kesehatan Internasional 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 4. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Transmigrasi 5. Direktorat Pengairan dan Irigasi 6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 6. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 7. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Direktorat Lingkungan Hidup 9. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 9. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan 10. Kementerian Dalam Negeri 10. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan 11. Badan Informasi Geospasial (BIG) 12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 13. Kementerian Sosial 17
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
PRIORITAS NASIONAL 4: PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Ekonomi Penanggung Jawab PP 1. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 2. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 5 (lima) Rincian Program Prioritas 1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) (dari 10) 3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi Lokasi Desk Pembahasan R. Kunthi 202 Lt.2, Hotel Bidakara Pembahas 1. Indra Ni Tua 2. Dwi Martini Notulis Yunus Gastanto K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian Perdagangan 15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi 2. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Internasional 3. Kementerian Perindustrian 17. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Kementerian Koperasi dan UKM 18. Badan Pusat Statistik (BPS) 3. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 19. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 6. Kementerian Pertanian (BMKG) 5. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 7. Kementerian Keuangan 20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 6. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21. Badan Informasi Geospasial (BIG) Pertambangan 9. Badan Ekonomi Kreatif 22. Kementerian Dalam Negeri 7. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 8. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan (PU PR) 24. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Direktorat Lingkungan Hidup 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika 25. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 10. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan 12. Kementerian Kesehatan 26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 13. Kementerian Pariwisata 14. Kementerian Perhubungan 18
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN ENERGI Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Penanggung Jawab PP Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 2 (dua) Rincian Program Prioritas 1. EBT dan Konservasi Energi 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi Lokasi Desk Pembahasan R. Kunthi 204 Lt.2, Hotel Bidakara Pembahas 1. Yusuf Suryanto 2. Nizhar Marizi Notulis Babang Sugandhi K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian Energi dan Sumber 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 1. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Daya Mineral (ESDM) (BAPETEN) Pertambangan 2. Kementerian Keuangan 9. Kementerian Lingkungan Hidup 2. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan 3. Kementerian Perindustrian dan Kehutanan Kebudayaan 4. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan 3. Direktorat Kehutanan dan Konservasi 5. Kementerian Riset, Teknologi dan Indonesia (LIPI) Sumber Daya Air Pendidikan Tinggi 11. Badan Pengkajian dan 4. Direktorat Perdagangan, Investasi dan 6. Badan Koordinasi Penanaman Penerapan Teknologi (BPPT) Kerjasama Ekonomi Internasional Modal (BKPM) 12. Kementerian Dalam Negeri 5. Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional 13. Kementerian Agraria dan Tata dan Rancang Bangun (BATAN) Ruang/BPN 14. Kementerian Perdagangan
19
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
Penanggung Jawab PN Penanggung Jawab PP Jumlah Desk Jumlah Program Prioritas Rincian Program Prioritas Lokasi Desk Pembahasan
PRIORITAS NASIONAL 6: KETAHANAN PANGAN Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Direktorat Pangan dan Pertanian 2 (dua) 2 (dua) 1. Peningkatan Produksi Pangan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) R. Birawa Bagian Samping Lt.1, Hotel Bidakara (terbagi menjadi 2 sekat untuk 2 desk) DESK I PP Peningkatan Produksi Pangan
Pembahas: Sunari Notulis: Ifan martino 1. 2. 3. 4. 5.
Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
K/L 7. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 8. Badan Pusat Statistik (BPS) 9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
1. 2. 3. 4. 5.
Direktorat Sektor Direktorat Pangan dan Pertanian Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Direktorat Lingkungan Hidup Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Direktorat Kelautan dan Perikanan
20
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 6: KETAHANAN PANGAN DESK II (PP Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) Pembahas: Jarot Indarto Notulis: Puspita Suryaningtyas K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian Lingkungan 7. Kementerian Perdagangan 1. Direktorat Pangan dan Hidup dan Kehutanan 8. Badan Informasi Geospasial Pertanian 2. Kementerian Pekerjaan Umum (BIG) 2. Direktorat Pengairan dan dan Perumahan Rakyat 9. Badan Koordinasi Penanaman Irigasi 3. Kementrian Agraria dan Tata Modal (BKPM) 3. Direktorat Tata Ruang dan Ruang/Badan Pertanahan 10. Badan Pengkajian dan Pertanahan Nasional Penerapan Teknologi (BPPT) 4. Direktorat Kehutanan dan 4. Kementerian Pertanian 11. Lembaga Penerbangan dan Konservasi Sumber Daya Air 5. Kementerian Dalam Negeri Antariksa Nasional (LAPAN) 5. Direktorat Pendidikan Tinggi, 6. Kementerian Perindustrian IPTEK, dan Kebudayaan 6. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasam Ekonomi Internasional
21
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 7 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Penanggung Jawab PP Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 3 (tiga) Rincian Program Prioritas 1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Lokasi Desk Pembahasan R. Subadra-Drupadi, Lt.2, Hotel Bidakara Pembahas 1. Moris Nuaimi 2. Mahastuti Penulis 1. Rizki Raisa Putra 2. Harry Lesmana K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian Kesehatan 11. Kementerian Ketenagakerjaan 1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan 2. JKN 12. Kementerian Koperasi dan UKM Kesejahteraan Sosial 3. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan 13. Kementerian Perdagangan 2. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Kebudayaan 14. Kementerian Perindustrian Pemuda dan Olahraga 4. Kementerian Sosial 15. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 3. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis 5. Kementerian Keuangan 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Moneter 6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 4. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Nasional (BKKBN) 18. Badan Ekonomi Kreatif Kerjasama Ekonomi Internasional 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 19. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 5. Direktorat Otonomi Daerah 8. Kementerian Agama 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN 9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 21. Kementerian Dalam Negeri 7. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Perlindungan Anak 22. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Daya Air 10. Kemenko Perekonomian Rakyat (PU PR) 8. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 9. Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan
22
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 8 : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Penanggung Jawab PN Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Penanggung Jawab PP 1. Direktorat Transportasi 2. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informastika Jumlah Desk 1 (satu) Jumlah Program Prioritas 2 (dua) Rincian Program Prioritas 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Lokasi Desk Pembahasan R. Birawa Assembly Hall, Lt.1, Hotel Bidakara (1 sekat untuk 1 desk) Pembahas 1. Dail Umami Asri 2. Rizki Sammyho Putera Notulis Sri Oka Rahmati K/L Direktorat Sektor 1. Kementerian 5. Kementerian Kesehatan 1. Direktorat Transportasi Perhubungan 6. Kementerian Pendidikan 2. Direktorat Tata Ruang 2. Kementerian Pekerjaan dan Kebudayaan dan Pertanahan Umum dan Perumahan 7. Lembaga Penyiaran Publik 3. Direktorat Energi, Rakyat (PU PR) Radio RI Telekomunikasi, dan 3. Kementerian Agraria dan 8. Lembaga Penyiaran Publik Informastika Tata Ruang/BPN Televisi RI 4. Kementerian Komunikasi 9. Komisi Penyiaran dan Informatika Indonesia (KPI)
23
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab PN Penanggung Jawab PP Jumlah Desk Jumlah Program Prioritas Rincian Program Prioritas
Lokasi Desk Pembahasan
PRIORITAS NASIONAL 9 : PEMBANGUNAN WILAYAH Deputi Bidang Pengembangan Regional 1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan 2. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 3 (tiga) 5 (lima) 1. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 2. Pembangunan Perdesaan 3. Reforma Agraria 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 5. Percepatan Pembangunan Papua (pembahasan khusus pada Desk Papua) R. Birawa Bagian Samping Lt.1, Hotel Bidakara (terbagi menjadi 3 sekat untuk 3 desk) DESK I PP Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal PP Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
Pembahas: Arief Wiroyudo Notulis: Aruminingsih
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perhubungan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertahanan;
K/L 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Badan Keamanan laut (BAKAMLA); Kepolisian RI (Polri); Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); Badan Informasi Geospasial (BIG);
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Direktorat Sektor Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan; Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan; Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Direktorat Kelautan dan Perikanan Direktorat Pangan dan Pertanian Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
24
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
REPUBLIK INDONESIA
PRIORITAS NASIONAL 9 : PEMBANGUNAN WILAYAH DESK II PP Pembangunan Perdesaan
Pembahas: Hindun Barokah Notulis: Citra Sawita Murni 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
K/L Badan Nasional Penanggulangan 8. Bencana (BNPB) Kementerian Desa, Daerah 9. Tertinggal & Transmigrasi; 10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 13. Badan SAR Nasional (BASARNAS); Lembaga Penerbangan dan 14. Antariksa Nasional (LAPAN);
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Informasi Geospasial (BIG); Kementerian Kelautan dan Perikanan; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Direktorat Sektor Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Direktorat Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Direktorat Pengairan dan Irigasi
25
REPUBLIK INDONESIA
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN
PRIORITAS NASIONAL 9 : PEMBANGUNAN WILAYAH DESK III PP Reforma Agraria Nama Pembahas: Aswicaksana Nama Notulis: Idham Khalik K/L 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Badan Informasi Geospasial (BIG); 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Direktorat Sektor 1. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 2. Direktorat Kelautan dan Perikanan
26
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab PN Penanggung Jawab PP
Jumlah Desk Jumlah Program Prioritas Rincian Program Prioritas
Lokasi Desk Pembahasan Pembahas Notulis
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 10 : POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 1. Direktorat Politik dan Komunikasi 2. Direktorat Aparatur Negara 3. Direktur Hukum dan Regulasi 4. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan International 5. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 1 (satu) 4 (empat) 1. Penguatan Pertahanan 2. Stabilitas Politik dan Keamanan 3. Kepastian Hukum 4. Reformasi Birokrasi R. Utari-Parikesit, Lt.2, Hotel Bidakara
K/L 1. Kementerian Luar Negeri 13. 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 14. (BKKBN) 15. 3. Arsip Nasional RI (ANRI) 16. 4. Kementerian Perdagangan 17. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 18. 6. Kementerian Perhubungan 19. 7. Kementerian Kesehatan 20. 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 21. 9. Kemenko Perekonomian 22. 10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 23. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 24. 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Kementerian Dalam Negeri Kemenko-Polhukam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kementerian Agama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepolisian RI (Polri) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kementerian Pemuda dan Olah Raga Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Direktorat Sektor 1. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan International 2. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga 3. Direktorat Aparatur Negara, 4. Direktorat PIKEI, 5. Direktorat Pendidikan dan Agama, 6. Direktorat Transportasi, 7. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 8. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN 9. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 10. Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan 27
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab PN Penanggung Jawab PP
Jumlah Desk Jumlah Program Prioritas Rincian Program Prioritas
Lokasi Desk Pembahasan Pembahas Notulis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
PESERTA DALAM DESK PEMBAHASAN PRIORITAS NASIONAL 10 : POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 1. Direktorat Politik dan Komunikasi 2. Direktorat Aparatur Negara 3. Direktur Hukum dan Regulasi 4. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan International 5. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 1 (satu) 4 (empat) 1. Penguatan Pertahanan 2. Stabilitas Politik dan Keamanan 3. Kepastian Hukum 4. Reformasi Birokrasi R. Utari-Parikesit, Lt.2, Hotel Bidakara
Badan SAR Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Lembaga Sandi Negara Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Kementerian Pertahanan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Mahkamah Agung (MA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
K/L 13. Kejaksaan Republik Indonesia 14. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 17. Badan Kepegawaian Negara 18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 19. Lembaga Administrasi Negara 20. Ombudsman RI 21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Sektor 11. Direktorat Politik dan Komunikasi 12. Direktorat Otonomi Daerah 13. Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial
28
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN: Agenda Desk Pembahasan
29
ACARA HARI I KAMIS, 27 APRIL 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
8
ACARA HARI II JUMAT, 28 APRIL 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI Waktu
PN 6
08.00 - 09.30
Maluku
09.35 - 11.05
Maluku Utara
PN 7
PN 8
PN 9
PN 10
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Maluku
11.05 – 13.00
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
ISTIRAHAT
13.00 - 14.30
Papua
Maluku Utara
Maluku
14.35 – 16.05
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
Maluku
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
16.10 - 17.40
MALUKU
Papua Barat
Maluku
9
ACARA HARI III SELASA, 2 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT
KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN
SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA
GORONTALO NTB
SULAWESI TENGAH NTT 10
ACARA HARI IV RABU, 3 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SULAWESI BARAT
KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN
SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA
GORONTALO NTB
SULAWESI TENGAH NTT 11
ACARA HARI V KAMIS, 4 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
JAMBI ACEH
BENGKULU SUMATERA UTARA
KEP. BANGKA BELITUNG RIAU
SUMATERA SELATAN SUMATERA BARAT
LAMPUNG KEPULAUAN RIAU 12
ACARA HARI VI JUMAT, 5 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
JAMBI ACEH
BENGKULU SUMATERA UTARA
KEP. BANGKA BELITUNG RIAU
SUMATERA SELATAN SUMATERA BARAT
LAMPUNG KEPULAUAN RIAU 13
ACARA HARI VII SENIN, 8 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
BANTEN JAWA TIMUR
JAWA BARAT BALI
DKI JAKARTA KALIMANTAN BARAT
JAWA TENGAH KALIMANTAN TENGAH
DI YOGYAKARTA KALIMANTAN SELATAN
14
ACARA HARI VIII SELASA, 9 MEI 2017
REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI
BANTEN JAWA TIMUR
JAWA BARAT BALI
DKI JAKARTA KALIMANTAN BARAT
JAWA TENGAH KALIMANTAN TENGAH
DI YOGYAKARTA KALIMANTAN SELATAN
15
FORMAT SURAT TUGAS PRIORITAS NASIONAL
NAMA
JABATAN
NIP
NO. HP
PENDIDIKAN KESEHATAN (2 Desk) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA KETAHANAN ENERGI KETAHANAN PANGAN (2 Desk) PENANGGULANGAN KEMISKINAN INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
PEMBANGUNAN WILAYAH (3 Desk)
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
*) Disesuaikan dengan prioritas nasional yang terkait 38
