SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 1

No. Dokumen PemilikDokumen Tanggal Terbit No. Revisi

: : : :

W18-U5/685A/KP.10.5/VII/2016 Panitera Muda Hukum 25 Juli 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

1 of 51

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jl. Jend. Sudirman No. 19 Telp. Fax : (0543)21155 - 21012

S.O.P. PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 1. S1 Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2. SLTA undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan; 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 7. Surat Keputusan Ketua Agung Nomor : Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 1.

KETERKAITAN : 1.

S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum

PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat masuk

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka akan berakibat tertundanya pelayanan kepaniteraan

Dokumen surat masuk

SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016)

Page 1

No

Pelaksana Aktivitas

Staf

Panmud Hukum

Mutu Baku

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Ket. Output

1

Menerima dan meregister surat masuk

- Surat masuk

Surat masuk yang telah didisposisi dan diregister

2

Meneliti dan menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan

- Surat masuk yang sudah diregister

Surat masuk yang telah disisposisi dan diregister oleh panmud

3

Mengarsipkan surat

1x 24 jam - Surat masuk yang sudah ditindaklanjuti


Surat yang telah diregister

Page 2

HISTORIS PERUBAHAN

NO

ISI PERUBAHAN DAHULU

SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 3


: : : :

W18-U5/685A/KP.10.5/VII/2016 Panitera Muda Hukum 25 Juli 2016 0

Halaman

:

4 of 51

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No. 19 Telp. Fax : 0543 – 21155-21012

Disusun oleh:

TALHAH,SH.

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH,MH.

S.O.P. PENGELOLAAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM : Nomor 48 Tahun 2009 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan; 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 7. Surat Keputusan Ketua Agung Nomor : Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 KETERKAITAN :


1.

1.

S.O.P. Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum

PERINGATAN :

Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka administrasi surat dalam kepaniteraan hukum tidak baik


Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat keluar PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Administrasi persuratan kepaniteraan hukum

Page 4

Aktivitas 1

Membuat draf surat keluar sesuai disposis i atasan

2

Mengetik surat keluar sesuai dengan draf yang telah selesai dikonsep

3

Koreksi draf surat keluar

Pelaksan Panmu a Panitera d hukum

Staf

Mutu Baku

Ketua

Persyaratan /Perlengkap an - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperluka n untuk membala s surat

Waktu

- Draf surat keluar - Disposisi surat masuk - Data dukung yang diperlukan untuk membala s surat - Surat keluar - Data dukung yang perlu dilampirkan

tidak ya 4

Meneliti dan Menandata Tidak n gani draf surat keluar tidak ya

5

Memberi nomor surat keluar

6

Mengirimka n surat keluar

- Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum - Buku agenda surat keluar - Draf surat keluar Poin yang 1 s/d 6 sudah ditandatanga 1x24 ni panitera jam - Surat keluar - Buku ekspedisi surat keluar kepaniteraan hukum - Buku agenda surat keluar - Surat keluar - Data dukung yang dilampirkan - Buku ekspedisi


Ket. Output Selesainya draf surat keluar

Disiapka n draf surat keluar untuk ditand a tangan i Isi surat telah sesuai dengan data dukung dan materi disposisi Surat keluar siap dikirim

Surat tercatat dalam buku agenda

Surat keluar

Page 5

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 6


: W18-U5/ 685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Disusun oleh: : Panitera Muda Hukum : 25 Juli 2016 : 0

Disahkan oleh:

Halaman

:

AGUS HAMZAH,SH.MH

7 of 3

TALHAH,SH

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl.JENDERALSUDIRMAN NO,19 Telp. Fax (0534) 21155-21012

S.O.P. PELAYANAN INFORMASI

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 1.

KETERKAITAN : 1.

S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum


PERINGATAN :

Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka pelayanan kepaniteraan

PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register surat masuk

akan

berakibat tertundanya


Dokumen surat masuk

Page 7

Aktivitas

Pelaksana Petugas Panmud Informasi hukum

Panitera Persyaratan/ (pejabat Perlengkapan penanggung jawab informasi & dokumentasi Surat permohonan, blangko permohonan

Mutu Baku Waktu Output

Ket

1

Menerima permohonan informasi

2

Mencatat register permohonan informasi

Register permohonan

Register permohonan

3

Meneruskan permohonan ke penanggung jawab informasi

Surat permohonan ,blanko permohonan

Surat permohonan

4

Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan ke Petugas informasi dan Meneliti permohonan informasi

-Surat permohonan ,blanko permohonan - Berkas

Surat permohonan

tidak

Surat permohonan

1s/d 7

3x24 jam

ya

5

Menyampaikan pemberitahuan ke Pemohon

Surat pemberitahuan

Surat pemberitahuan

6

Menggandakan informasi

Berkas

Fotokopi berkas

7

Menyerahkan fotokopi informasi

Fotokopi berkas

Fotokopi berkas


Page 8

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 9


: : : :

W14-U2/03/SOP/04 Panitera Muda Hukum 21 April 2016 0

Halaman

:

10 of 3

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No. 19 Telp. Fax (0534) 21155-21012

Disusun oleh:

TALHAH,SH.

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH.MH

S.O.P. PENANGANAN PENGADUAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang MahkamahAgung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA /SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 3. Alat Tulis Kantor 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan 1.

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan terhenti

Dokumen pengaduan


Page 10

Pelaksana No

Aktivitas

Panmud hukum

Petugas meja pengaduan

Mutu Baku


Waktu

Ket. Output

1

Menerima surat pengaduan

- Buku agenda surat pengaduan - Surat pengaduan

Surat pengaduan yang sudah diberi catatan oleh Panitera Muda

2

Mencatat dalam register pengaduan sesuai disposisi

- Surat pengaduan - Lembaran disposisi surat pengaduan ptop -

Tercatatnya surat pengaduan kedalam register

- SK ketua tentang pembentukan tim pemeriksa - Computer/laptop

Tercatatnya nama tim pemeriksa pengaduan ke dalam register

3

Meneliti dan mencatat pada register tim pemeriksa pengaduan setelah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian, ortala

tidak

3x24 jam ya

4

Mencatat dalam register hasil klarifikasi yang diterima dari tim pemeriksa

- Fotokopi laporan tim pemeriksa - Register

Tercatatnya hasil pemeriksaan pengaduan ke dalam register

6

Mengarsipkan berkas pengaduan

- Berkas pengaduan - buku ekspedisi - Box file

Tersimpannya arsip pengaduan


Page 11

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 12

No. Dokumen

:

W18-U5/685A.KP.10.5/2016

PemilikDokumen Tanggal Terbit No. Revisi

: : :

Panitera Muda Hukum 25 Juli 2016 0

Halaman

:

13 of 3

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No. 19 Telp. Fax (0543)21155-21012

Disusun oleh:

TALHAH,SH .

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH.MH.

S.O.P. PENANGANAN MEJA PENGADUAN

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S-1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan 8. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 9. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 3. Alat Tulis Kantor 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan 1.

PERINGATAN :

1.




Dokumen pengaduan

Page 13

Pelaksana Petugas W apan Meja Pengaduan

Mutu Baku

Ketua / W akil Ketua

Ket.

No

Aktivitas

1

Menyortir surat pengaduan dan membuat konsep surat klarifikasi

- Buku agenda surat pengaduan - Surat pengaduan

Terhimpunnya surat pengaduan yang perlu diklarifikasi

2

Mengetik draft Surat Klarifikasi Pengaduan

- Surat Pengaduan - Lembaran Disposisi Surat Pengaduan - Komputer / Laptop

Tersedianya draft Surat Klarifikasi Pengaduan

3

Koreksi dan paraf pimpinan dalam draft surat klarifikasi

- Draf Surat Klarifikasi Pengaduan - Surat pengaduan

Tersediannya surat klarifikasi untuk ditandatangani

Panmud Hukum

Panitera

tidak

ya

Persyaratan / W aktu Perlengkapan

3x24 Jam

4

Menanda tangani Surat Klarifikasi Pengaduan

5

Memberi nomor surat Klarifikasi Pengaduan

- Surat Klarifikasi Pengaduan - Agenda surat keluar

Tercatatnya surat keluar terkait surat Klarifikasi Pengaduan

6

Memasukkan dalam amplop distribusi surat Klarifikasi Pengaduan dan Mengarsipkan

- Surat Klarifikasi Pengaduan - Buku ekspedisi - Box file

Penyerahan Surat Klarifikasi Pengaduan kepada bagian umum dan keuangan dan Tersimpannya arsip


- Surat Pengaduan - Draft Surat Klarifikasi Pengaduan

poin 1 s/d 6

Output

Terselesaikan nya Surat Klarifikasi Pengaduan

Page 14

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 15


: : : :

W18-U5/685A/KP.10.5/2016/ Panitera Muda Hukum 25 Juli 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

16 of 3

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No.19 Telp. Fax (0543)21155-21012

S.O.P. PENANGANAN MEJA PENGADUAN KLASIFIKASI PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PEMERIKSAAN PENGADUAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan 10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 3. Alat Tulis Kantor 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 4. Buku agenda surat masuk 5. Lembar Disposisi Pimpinan 6. Stempel Nomor Pengaduan 1.

PERINGATAN :



Dokumen pengaduan


Page 16

No

Aktivitas

Pelaksana Petugas Wakil Panmud Meja Panitera Hukum Panitera Pengaduan

Mutu Baku Ketua / Wakil Ketua

Persyaratan / Perlengkapan

W aktu

Ket. Output

1

Membuat konsep SK. Pemeriksaan Pengaduan

- Surat Pengaduan - Lembaran Disposisi Surat Pengaduan - Alat Tulis Kantor (ATK)

Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan

2

Mengetik draf SK. Pemeriksaan Pengaduan

- Komputer / Laptop - Printer

Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan

3

Koreksi draf SK. Pemeriksaan untuk paraf pimpinan

- Draf SK. Pemeriksaan Pengaduan - Surat Pengaduan - Lembaran Disposisi Surat Pengaduan

Tersedianya draf SK. Pemeriksaan Pengaduan untuk ditandatangani

tidak

ya

Poin 1s/d 6 2X24 Jam

4

Menanda tangani SK. Pemeriksaan Pengaduan

- Surat Pengaduan - Draf SK. Pemeriksaan Pengaduan

Terselesaikan nya SK. Pemeriksaan Pengaduan

5

Memberi nomor SK. Pemeriksaan Pengaduan

- SK. Pemeriksaan Pengaduan - Agenda surat keluar

Tercatatnya surat keluar terkait SK. Pemeriksaan Pengaduan

6

Memasukkan dalam amplop dan distribusi SK. Pemeriksaan Pengaduan dan Mengarsipkan

- SK. Pemeriksaan Pengaduan - Buku ekspedisi

Penyerahan surat keluar dan SK. Pemeriksaan Pengaduan kepada Tim Pemeriksa dan tersimpannya arsip


Page 17

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 18


: : : :

W18-U5/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Panitera Muda Hukum 25 Juli 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

19 of 3

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No.19 Telp. Fax (0543)21155-21012

S.O.P. PENDAFTARAN BADAN HUKUM

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. Printer 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda surat masuk 1.

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyelesaian tugas Pengesahan Badan Hukum.

Dokumen Akta Pengesahan Badan Hukum


Page 19

NO

Aktivitas

1.

Menerima akta notaris

2

Meneliti akta notaris

Staf hukum

Pelaksana Panmud Panitera hukum

Mutu Baku

Persyaratan/ Perlengkapan Akta notaris

Waktu

Ket. Output Akta notaris

1. Yayasan /perkumpulan /organisasi /badan usaha : akta notaris+FC 2. CV : Akta notaris asli + FC,npwp, 3. Perubahan CV: FC akta asli yang terlegalisasi + akta perubahan dan FC akta perubahan

Akta notaris

Mencatat dalam buku register badan hukum dan Memberi nomor pendaftaran dalam akta notaris

Buku register Susai register

Akta notaris

4

Meminta tanda tangan ke Panitera

Buku register , Akta notaris yang sudah didaftar

Akta notaris

5

Membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Akta notaris yang sudah di legalisasi

Akta notaris terlegalisasi

Tidak

ya

3

1 s/d 5 60 menit


Page 20

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 21


: : : :


Halaman

:

22 of 4

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No.19 Telp. Fax (0543) 21155-21012

Disusun oleh:

TALHAH,SH.

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH.MH.

S.O.P. LAYANAN HUKUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undangNo.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 1. S.O.P. Kepaniteraan Perdata 2. Printer 2. S.O.P. Kepaniteraan Pidana 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku register perkara PENCATATAN DAN PERINGATAN : PENDATAAN : 1.

Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan posbakum terhenti


Dokumen penetapan penasehat hukum

Page 22

No

Aktivitas

Pelaksana Panmud hukum

Staf Hukum

Ketua Majelis Hakim

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Output Perlengkapan Surat keterangan tidak mampu/ jamkesmas, permohonan untuk pendampingan bantuan hukum, atau surat penunjukan dari majelis hakim

1.

Menerima permohonan pendampingan layanan hukum dari pemohon atau ditunjuk oleh Majelis hakim

2.

Meneliti permohonan

Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum

Draf Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

3

Diserahkan ke Panmud

Penetapan penunjukan Lembaga bantuan hukum


Tidak

Ya 4

Pembuatan penetapan menunjuk lembaga bantuan hukum

5

Meneliti penetapan

Sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) KUAP dan ketenuan Pasal 55 UU RI No. 3 tahun 1997

1 s/d 8

Penetapan penunjukan 2X24 Jam lembaga bantuan hukum


tidak

Ya 6

Tanda tangan Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim

7.

Menulis dalam register bantuan hukum

Buku register

Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum

8

Menyerahkan Penetapan kepada lembaga penyedia POS BAKUM yang ditunjuk

Tanda tangan penerima penetapan

Penetapan penunjukan lembaga bantuan hukum



Page 23

Ket

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 24


: : : :


Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

25 of 3

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH.


S.O.P. KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang MahkamahAgung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 1. S.O.P. Pengelolaan kepaniteraan pidana 2. Printer 2. S.O.P. Pengelolaan kepaniteraan perdata 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku agenda 1.

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan posbakum terhenti

Surat kerjasama


Page 25

NO Aktivitas

Pelaksana Staf hukum

1.

Menerima permohonan kerja sama dari lembaga bantuan hukum

2

Meneliti permohonan kerja sama

Panmud Hukum

Mutu Baku

Ketua

tidak

3.

4

Membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum

Meneliti perjanjian kerjasama

Ya

tidak

ya

Persyaratan/ Perlengkapan Sudah mendapat verifikasi /Akreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI

Waktu

Ket. Output Surat permohonan kerja sama

Sudah mendapat verifikasi /Akreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI

Surat permohonan kerja sama

Sesuai dengan undang undang yang berlaku

Surat perjanjian kerja sama

Pejanjian kerja sama dan kelengkapan berkas yang diperlukan

1 s/d 7 7X24 Jam


5

Mengajukan kepada Ketua Pengadilan



6

Penandatanganan kerjasama dengan para penyedia layanan

Surat perjanjian kerja sama dan pihak penyedia POS BAKUM


7

Pengarsipan dan pemberian buku register POSBAKUM




Page 26

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 27


: : : :


Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

28 of 3

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No.19 Telp. Fax (0543) 21155-21012

S.O.P PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang MahkamahAgung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan 10. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 1. S.O.P. Pengelolaan surat masuk kepaniteraan hukum 2. Printer 2. S.O.P. Pengelolaan surat keluar kepaniteraan hukum 3. Alat Tulis Kantor 4. Register Surat Masuk 1.

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan riset atau penelitian tidak berjalan

Dokumen surat keterangan riset/penelitian


Page 28

NO

Aktivitas

Pelaksana Staf hukum

1

Menerima surat permohonan dan proposal penelitian

2

Meregister surat permohonan ke dalam buku register penelitian

3

Meneliti surat permohonan dan proposal penelitian serta menginstruksika n pelayanan

Panmud

Tidak

Mutu Baku

Hakim

Persyaratan/ Perlengkapan Proposal riset

Waktu

Ket. Output Propo sal

Buku register

Propo sal

Buku register, proposal

Propo sal

Ya

1 s/d 7

4

Melayani dan mencarikan berkas

Berkas perkara, buku register perkara

5

Penunjukan hakim pembimbing dan Penentuan hari bimbingan

Buku register riset Proposal penelitian

Regi ster penunjukan

6

Pelaksanaan bimbingan

Proposal penelitian, berkas perkara

Surat keterangan

7

Pembuatan surat keterangan penelitian

Computer

Surat keterangan

8

Penyerahan surat keterangan penelitian

Surat keterangan

Surat Keterangan


4X24 Jam

Berkas perkara

Page 29

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 30


: : : :

W15-U8/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Panitera Muda Hukum 19 Agustus 2016 0

Halaman

:

31 of 3

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend.Sudirman No. 19 Telp. Fax (0543) 21155-21012

Disusun oleh:

TALHAH,SH.

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH.MH. .

S.O.P PENGARSIPAN BERKAS PERKARA

DASAR HUKUM :


1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Register perkara 1. S.O.P. Permohonan Informasi 2. Box file 2. S.O.P. Kepaniteraan Perdata dan Pidana 3. Rak berkas perkara 4. Kertas, Stiker,Logo

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak tertata dengan rapi dan akan kesulitan dalam mencari berkas perkara yang sudah tersimpan.

Register, berkas perkara


Page 31

Pelaksana NO

Aktivitas

Mutu Baku

1

Penerimaan Berkas dari perdata/pidana

Persyaratan/ Perlengkapan Berkas, buku penerimaan,buku register

2

Meneliti berkas perkara dan mencocokan jumlah berkas yang dikirim

Kelengkapan berkas, buku bantu penyerahan berkas, berkas perkara

Staf hukum

4

Meregister berkas perkara

Panmud hukum

tidak

ya

Buku register

Waktu

Ket. Output Arsip perkara

Arsip perkara

1/s/d 6

Arsip perkara

1X24 Jam 5

Pelabelan berkas perkara

Computer, kertas label, stiker logo, berkas perkara

Arsip perkara

6

Penyimpanan di rak berdasarkan tahun dan memasukan ke aplikasi

Rak, box,ruang arsip

Arsip perkara


Page 32

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 33


: : : :

W15-U5/685A/KP.10.5/2016/PN Tgt Panitera Muda Hukum 25 Agustus 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

34 of 3

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No.19 Telp. Fax (0543)21155-21012

S.O.P PENANGANAN PENGELOLAAN CD PUTUSAN

KUALIFIKASI PELAKSANA : DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 2. SLTA Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya PERALATAN / KETERKAITAN : PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 1. S.O.P. Kepaniteraan Perdata 2. Printer 2. S.O.P. Kepaniteraan Pidana 3. Alat Tulis Kantor 4. Buku register perkara PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pos bakum terhenti

Dokumen penetapan penasehat hukum


Page 34

Pelaksana No

Aktivitas

Staf hukum

Mutu Baku

Panmud Hukum

Persyaratan/ Perlengkapan - Agenda Penerimaan CD putusan - CD putusan Tk. Banding - CD putusan Tk. Pertama - Softcopy Dakwaan - Softcopy Tuntutan - Komputer / Laptop

1

Mengagendakan dan pemeriksaan CD putusan dari unit penyedia

2

Dokumentasi file putusan pada media penyimpanan

- CD putusan - Komputer / Laptop - Harddisk eksternal

Mengecek kelengkapan file CD putusan

- File putusan - Komputer / Laptop - Harddisk eksternal - Agenda penerimaan CD putusan - Komputer / Laptop - Harddisk eksternal

3

4

Mengarsip pengelolaan CD putusan (CD jadi satu dengan berkas perkara)

Tidak

Ya


Waktu

Ket Output

CD putusan yang diterima dapat terbaca pada perangkat pengolah data

1 s/d 4

1X24 Jam

Tersimpannya file putusan dalam media penyimpan data Tersimpan nya putusan secara rapi menurut indeks / kategori Tersedianya pengelolaan CD putusan

Page 35

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 36


: : : :


Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

37 of 4

TALHAH,SH.

AGUS HAMZAH,SH.MH.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jend. Sudirman No. 19 Telp. Fax (0543)21155-21012

S.O.P PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992

KETERKAITAN : 1. 2. 3.

S.O.P. Pembuatan Laporan Caturwulan S.O.P. Pembuatan Laporan Semester S.O.P. Pembuatan Laporan Tahunan

PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. 2. 3. 4.

Laptop / Komputer Printer Alat Tulis Kantor Register Perkara

PERINGATAN :


Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka upaya pembaharuan Peradilan akan terhambat

Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara


Page 37

No

Aktivitas

Pembu at Lapora

Pelaksana Ketua/ Panmud Panitera W akil Hukum Ketua

Mutu Baku


W aktu

Ket. Output

1

Mengambil data pada unit penyedia

-Buku register induk perkara -Buku register minutasi perkara -AlatTulis Kantor(ATK)

Dicatatnya informasi Tentang Data Penyelesaian Perkara Bulanan yang diselesaikan pada buku Data Perkara

2

Mengolah dan menganalisa data berdasarkan format laporan bulanan

-Data penyelesaian perkara -AlatTulis Kantor(ATK)

Disusunnya rekapitulasi sementara jumlah perkara pidana dan perdata yang masuk dan telah diputus selama satu bulan

1 s/d 9 4x 24 jam

3

Menginput data dalam file format laporan bulanan

-Data PenyelesaIan Perkara -Komputer/ laptop

Draf hasil laporan bulanan

4

Membuat konsep dan pengetikan Laporan Bulanan

-Draf hasil laporan bulanan

Tersedia data konsep Laporan bulanan

5

6

Memberi paraf pada draf laporan beserta draf Surat Pengantar Laporan Bulanan Tanda tangan hasil laporan bulanan dan surat pengantar

tidak

ya

- Draf hasil laporan bulanan -Draf Surat Pengantar -Alat Tulis Kantor(ATK)

-Surat pengantar laporan bulanan -Hasil laporan bulanan -AlatTulis Kantor(ATK)


Pencantuman paraf pimpinan

Terselesaika nnya laporan bulanan yang siap untuk dikirim serta pengarsipan

Page 38

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 39


: : : :


Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

40 of 3

TALHAH,SH.



S.O.P PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kualifikasi Pelaksana : Kehakiman. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 1.

KETERKAITAN : 1. S.O.P. Pembuatan Laporan Bulanan 2. S.O.P. Pembuatan Laporan Semester 3. S.O.P. Pembuatan Laporan Tahunan


Laptop / Komputer Printer Alat Tulis Kantor Register perkara

PERINGATAN :



Dokumen laporan dari perdata dan pidana


Page 40

Pelaksana

Mutu Baku Ketua / W akil Ketua

Ket.

No

Aktivitas

1

Inventarisasi laporan pengaduan dalam setiap caturwulan

- Laporan Caturwulan - Register Laporan Caturwulan

Terhimpunnya data laporan Caturwulan

2

Rekapitulasi Laporan dalam formulir draf laporan caturwulan

- Laporan Caturwulan - Register Laporan Caturwulan

Terisinya kolom draf laporan caturwulan

3

Membuat konsep dan pengetikan Laporan Caturwulan

- Laporan Caturwulan - Komputer / Laptop

Tersedianya draf laporan caturwulan

4

Memberi paraf draf Laporan Caturwulan dan draf Surat Pengantar Laporan Caturwulan Tanda tangan Laporan Caturwulan dan Surat Pengantar

- Laporan Caturwulan - Draf Surat Pengantar - Komputer / Laptop

Terselesaikan nya laporan dan surat pengantar

5

6

7

8

Staff hukum

Panmud Hukum

tidak

W akil Panitera

tidak

ya

Panitera

tidak


Wak tu

Output

1s/d 8 3x24 jam

ya

ya

Mengambil nomor agenda surat dan memberi cap surat pengantar serta laporan caturwulan Mengirim laporan caturwulan

Mengarsip kan laporan caturwulan


- Laporan Caturwulan - Surat Pengantar

Terselesaikan nya laporan caturwulan

- Laporan Caturwulan - Surat Pengantar - Agenda surat keluar - Stempel

Tercatatnya surat keluar terkait laporan caturwulan

- Laporan Caturwulan - Surat Pengantar - Buku ekspedisi - Laporan Caturwulan - Surat Pengantar

Penyerahan surat keluar dan laporan caturwulan pada bagian umum Tersimpannya arsip laporan caturwulan pada unit pengelolah

Page 41

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 42


: : : :

W18-U5/03/SOP/15 Panitera Muda Hukum 19 Agustus 2016 0

Disusun oleh:

Halaman

:

43 of 4

TALHAH,SH.

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No.19 Telp. Fax (0543)21155-21012

Disahkan oleh:

AGUS HAMZAH,SH.MH.

S.O.P PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. S1 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 2. SLTA Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 1.

KETERKAITAN : 1. S.O.P. Pembuatan Laporan Bulanan 2. S.O.P. Pembuatan Laporan Caturwulan 3. S.O.P. Pembuatan Laporan Tahunan



PERINGATAN :





Page 43

Pelaksana

Ket

Mutu Baku

Ketua/ Wakil Ketua

No

Aktivitas

1

Inventarisa si data laporan bulanan unit pengelolah

- Data Penunjukkan Majelis dari unit pengelolah - Data register perkara yang telah diputus dalam 1 semester

Terhimpunnya data jumlah dan jenis pengaduan

2

Rekapitula si jumlah perkara yang diselesaika n hakim

Terisinya kolom draf laporan semester

3

Mengkons ep dan Mengetik Laporan Semester

- Data Penunjukkan Majelis dari unit pengelolah - Data register perkara yang telah diputus dalam 1 semester - Draf Laporan semester

4

5

6

Memberi paraf pada draf Laporan dan draf Surat Pengantar Laporan Semester Tanda tangan Laporan Semester dan Surat Pengantar

Staf hukum

Panmud Hukum

Wakil Panitera

Panitera


Output

Tersedianya laporan semester

tidak

tidak

- Laporan Triwulan - Draf Surat Pengantar

tidak

ya ya

Waktu

3x24 jam

Terselesaikan nya draf laporan dan draf surat pengantar

ya

Mengambil nomor agenda surat dan member cap surat pengantar laporan semester


- Laporan semester - Surat pengantar

Terselesaikan nya laporan semester

- Laporan semester - Surat Pengantar keluar - Agenda surat keluar - Stempel

Tercatatnya surat keluar terkait laporan semester

Page 44

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 45


: : : :

W18-U5/03/SOP/16 Panitera Muda Hukum 21 April 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

46 of 3

TALHAH,SH.


PENGADILAN NEGERI GROGOT Jl. Jend. Sudirman No.19 Telp. Fax (0543)21155-21012

S.O.P PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. SLTA sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 1.

KETERKAITAN : 1. S.O.P. Pembuatan Laporan Bulanan 2. S.O.P. Pembuatan Laporan Caturwulan 3. S.O.P. Pembuatan Laporan Semester



PERINGATAN :





Page 46

Pelaksana No

Aktivitas Pembuat Laporan

Panmud Hukum

Ket

Mutu Baku

Wakil Panitera

Ketua/ Wakil Ketua

Panitera


Waktu

Output

1

Inventarisasi Laporan dari Pengadilan dari tiap unit pengelola

- Laporan Bulanan - Laporan Caturwulan - Laporan Semester

Terhimpunny laporan dari tiap satker

2

Inventarisasi laporan akhir tahun pengelolah di Pengadilan

- Laporan tiap unit pengelolah

3

Inventarisasi permasalahan hukum

- Bahan Rakerda dan Rakernas

4

Mengkonsep dan Mengetik Laporan Tahunan

- Materi Laporan tiap satker - Materi sub unit Pengadilan Negeri Kediri - Materi permasalahan hukum - Komputer / Laptop - Printer - Draf Surat Pengantar - Laporan Tahunan - Komputer / Laptop - Surat Pengantar - Laporan Tahunan

Terhimpunny a laporan dari tiap Bagian/Urus an dan kepaniteraan dari Pengadilan Neege ri Kedi T rsedian yari rekapitulasi permasalah an hukum Tersedianya draf Laporan Tahunan

5

Paraf draf Laporan Tahunan dan draf Surat Pengantar

tidak

tidak

tidak

ya

ya

ya

3x24 jam

Tersedian ya draf Surat Pengantar

6

Menanda tangani Laporan Tahunan dan Surat Pengantar

7

Memberi nomor surat pengantar laporan tahunan pada agenda surat keluar

- Laporan Tahunan - Surat Pengantar - Agenda surat keluar

Tercatatnya surat keluar terkait laporan tahunan

8

Mengamplop kan dan distribusi surat keluar

- Laporan Tahunan - Surat Pengantar - Buku ekspedisi - ATK

Penyerahan surat keluar dan laporan tahunan pada bagian umum

9

Mengarsip kan laporan tahunan

- Laporan Tahunan - Surat Pengantar

Tersimpannya arsip laporan tahunan pada unit pengelolah


Terselesaikan nya laporan tahunan

Page 47

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 48


: : : :

W.18-U5/06/SOP/01 Panitera Muda Hukum 19 Agustus 2016 0

Disusun oleh:

Disahkan oleh:

Halaman

:

49 of 3

TALHAH,SH

AGUS HAMZAH,SH.MH

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT Jl. Jend. Sudirman No.19 Telp. Fax (0543) 21155-

S.O.P. PENANGANAN PAPAN INFORMASI PERKARA

DASAR HUKUM :


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. SLTA sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan. 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 7. Surat Ketua Agung Nomor : Keputusan Mahkamah 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintah 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 032/KMA/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 139/KMA/SK/IV /2006 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik 1.

KETERKAITAN : 1. S.O.P. Pembuatan Laporan Bulanan 2. S.O.P. Pembuatan Laporan Caturwulan 3. S.O.P. Pembuatan Laporan Semester

PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Register perkara

PERINGATAN :





Page 49

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Papan Informasi

Mutu Baku

Panitera Muda Hukum


1

Menerima arsip laporan perkara bulanan

- Laporan bulanan - Laporan Tahunan

2

Membuat manual indikator jumlah

3

Memutahirkan Data Papan Perkara

- Laporan bulanan - Gunting - Kertas manila - Mistar - Cutter - Spidol - Pensil - Indikator jumlah penyelesaian perkara - Lem kertas - Papan Informasi Perkara - Spidol - Laporan bulanan

4

Memeriksa (cross check) informasi manual indikator jumlah dan update papan data informasi

5

Mengarsipkan data informasi perkara bulanan

- Laporan bulanan - Box file


Waktu

Output Tersedianya data jumlah penyelesaian perkara setiap bulan dan setiap tahun Tersedianya kelengkapan indikator jumlah perkara menurut klasifikasi penyelesaian

2x24 jam

Terselesaikannya pemutahiran data pada papan informasi penyelesaian perkara Sesuainya data pada papan informasi dan laporan bulanan serta laporan tahunan

Tersimpannya data informasi jumlah perkara

Page 50

HISTORIS PERUBAHAN

NO


SEKARANG


TGL MULAI BERLAKU

Page 51

SOP Kepaniteraan Hukum (Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2016) Page 1

Recommend Documents