SKRIPSI
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN HALAL DAN IMPLEMENTASINYA DI PT. COUNTRY LESTARI CABANG PONDOKGEDE, BEKASI
Oleh :
RISKY YANDI SAPUTRA F24102070
2006 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
fxuât{ cxÜáxÅut{tÇ V|Çàt âÇàâ~ Tçt{ UâÇwt ~â
Perjuangan yang benar akan memberi samudra bahagia ditengah mata air derita Memberi makna keberartian di tengah peminggiran dan pengusiran Memberi rasa pengharapan dan kepasrahan mendalam kepada Allah di tengah penindasan dan kesewenang-wenangan Perjuangan adalah sungai bahagia yang menganak panjang Hulunya adalah janji dan jaminan Allah Hilirnya adalah kemenangan dan peneguhan
Risky Yandi Saputra. F24102070. Pengembangan Sistem Jamninan Halal dan Implementasinya di PT. Country Lestari Cabang Pondokgede, Bekasi. Di bawah bimbingan Dr. Ir Joko Hermanianto dan Firman Abdul Mukti. 2006. ABSTRAK PT. Country Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran donat. Hingga saat ini perusahaan yang berkantor pusat di jalan Antara No. 49 Pondok Gede, Bekasi ini telah memproduksi 3 jenis produk, yaitu Country Donuts, Country Brownies dan Country Bollen. Pada awal berdirinya di tahun 2000, PT. Country Lestari hanya memproduksi beberapa puluh kardus donat saja. Kemudian pada tahun 2002 perusahaan ini mengadopsi sistem waralaba yang hingga bulan Januari 2006 PT. Country Lestari telah memiliki 13 pabrik yang tersebar di pulau jawa, Sulawesi dan Sumatera. Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan halal, PT. Country Lestari berusaha menghasilkan produk yang halal, yaitu menggunakan bahan baku yang halal, dan menjalankan proses produksi yang halal. Untuk membuktikan kehalalan produk yang dihasilkan, PT. Country Lestari melakukan sertifikasi halal di LPPOM MUI pada tahun 2002 dan 2004. Namun proses sertifikasi tersebut terhenti di tengah jalan karena kurangnya komunikasi antara perusahaan dan LPPOM MUI, serta minimnya pengetahuan pihak perusahaan mengenai prosedur sertifikasi halal yang harus dilakukan. Dalam kegiatan magang yang dilakukan pada bulan Februari sampai Juli 2006, dilakukan identifikasi pemahaman manajemen dan karyawan mengenai halal-haram dalam Islam. Ternyata pihak manajemen dan karyawan belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kehalalan suatu produk serta kemungkinan masuknya unsur haram dalam bahan baku. Pertimbangan dalam penggunaan bahan baku hanya didasarkan pada kualitas serta adanya logo halal pada kemasan, tanpa penelusuran lebih lanjut mengenai logo halal tersebut pada pihak LPPOM MUI. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, faktor pendukung sistem jaminan halal di PT. Country Lestari terutama adalah kebijakan internal perusahaan yang mengedepankan aspek halal, baik dalam produksi maupun pelaksanaan manajemen secara umum. Hal ini tertuang dalam kebijakan halal PT. Country Lestari yang tertulis dalam SOP Manajemen Pengelolaan Cabang perusahaan yang kemudian dituangkan dalam Manual Halal Penyusunan Manual Halal mengacu pada Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal edisi III yang diterbitkan oleh LPPOM MUI. Beberapa hal penting dalam Manual Halal tersebut adalah identifikasi titik kendali kritis (TKK) pada proses produksi, identifikasi keharaman bahan, serta SOP halal di tingkat teknis. Yang menjadi TKK dalam proses produksi adalah tahap penerimaan bahan dan penggudangan. Bahan baku yang memiliki tingkat keharaman tinggi di PT. Country Lestari adalah shortening dan cake emulsifier. Keduanya termasuk dalam resiko keharaman tinggi karena dapat berasal dari lemak hewan yang perlu ditelusuri asal-usul bahannya. Adapun SOP halal memuat perintah kerja teknis sebagai pedoman karyawan dalam berproduksi. SOP yang perlu ditekankan kepada karyawan adalah prosedur pemilihan dan pembelian bahan baku, serta prosedur penutupan pintu gudang jika tidak digunakan.
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN HALAL DAN IMPLEMENTASINYA DI PT. COUNTRY LESTARI CABANG PONDOKGEDE, BEKASI
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor
Oleh : RISKY YANDI SAPUTRA F24102070
2006 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN HALAL DAN IMPLEMENTASINYA DI PT. COUNTRY LESTARI CABANG PONDOKGEDE, BEKASI
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor
Oleh : RISKY YANDI SAPUTRA F24102070 Dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1984 di Jakarta Tanggal lulus: 31 Agustus 2006 Menyetujui: Bogor, 4 September 2006
Dr. Ir. Joko Hermanianto Dosen Pembimbing Akademik Mengetahui,
Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Ketua Departemen ITP
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir dari pasangan Dedi Kusnadi Wikarta dan Yani Herliani pada tanggal 24 Juli 1984 di Jakarta. Anak kedua dari tiga bersaudara ini memulai pendidikannya di TK Hang Tuah Cilandak pada tahun 1989, lalu pada tahun 1990 penulis meneruskan pendidikannya di SDN 01 Pagi Cilandak. Pada tahun 1994 (Kelas 5 SD) penulis pindah ke SDN Cikumpa Depok dan lulus pada tahun 1996. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Depok dan lulus pada tahun 1999. Setelah menyelesaikan pendidikan lanjutan tingkat atas di SMUN 3 Depok pada tahun 2002, penulis kemudian melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor pada Fakultas Teknologi Pertanian,
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan
melalui jalur USMI. Semasa di SMU penulis aktif sebagai pengurus OSIS dan DKM Al Kautsar, serta tergabung dalam tim nasyid dan teater Cermin. Di tengah rutinitas akademik, semasa kuliah penulis aktif di Himitepa (Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan) dan FBI-F (Forum Bina Islami Fateta). Selain itu selama dua tahun penulis dipercaya sebagai pengelola F Mart yang merupakan Badan Kelengkapan Organisasi BEM Fateta bidang pendanaan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pada tahun 2005 penulis bersama alumnus SMUN 3 Depok lainnya aktif membina anak-anak jalanan di Rumah Singgah Bina Tulus Hati, Depok. Sejak Juli 2005 penulis tergabung dalam Relawan Rumah Zakat Indonesia Divisi ERT (Emergency Rescue Team) yang fokus dalam kegiatan pelatihan evakuasi korban bencana alam, serta penyaluran dana zakat di wilayah Bogor. Penulis menyelesaikan tugas akhir berdasarkan hasil kegiatan magang di PT. Country Lestari, Bekasi yang dilakukan pada bulan Februari sampai Juli 2006. Hasil kegiatan magang tersebut oleh penulis kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengembangan Sistem Jaminan Halal dan Implementasinya di PT. Country Lestari Cabang Pondokgede, Bekasi”.
KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, yang kepada-Nya kami meminta pertolongan dan memohon ampunan. Tunjukkanlah kami jalan lurus yang membuat Engkau ridho kepada kami, dan jauhkanlah kami dari kesesatan yang menyebabkan tebit murka Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Illah selain Allah, Yang Maha Esa dan tiada pernah memiliki sekutu. Pun aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, pembawa risalah kebenaran yang sempurna. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah saw beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam kebenaran Al Islam. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dari lubuk hati yang mendalam kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini: 1.
Ibu dan Bapak yang telah memberikan curahan kasih sayang tiada terkira, yang telah mengorbankan segenap waktu, keringat, tenaga, pikiran dan materiil dalam membimbingku menjadi manusia seutuhnya.
2.
Dr. Ir. Joko Hermanianto atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3.
Dr. Ir. Yadi Hariyadi, MSc yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi penguji dalam ujian skripsi.
4.
A. Khoerussalim Ikh. selaku direktur PT. Country Lestari yang telah memberikan izin untuk pelaksanakan magang.
5.
Firman Abdul Mukti selaku pembimbing lapang yang telah memberikan arahan serta informasi yang dibutuhkan selama magang, serta atas kesediaannya menjadi penguji dalam ujian skripsi.
6.
Ibu Siti Arofah, Ibnu, Mbak Tuti, Mukhsin, Santo, Jay, Pak Rinto, Mas Mul, Pak Tata, Pak Dirjo, Irfan, Samsudin Batam, dan seluruh tim sales Country yang telah memberikan kerja sama terbaik, serta menghadirkan nuansa kekeluargaan yang menyenangkan selama magang.
7.
Pak Zein, Pak Zainal, Pak Eman dan seluruh staf LPPOM MUI yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses sertifikasi halal.
8.
Saudara seiman seperjuangan 2002: KJ, Ixan, Sigit, Oki, Zaki, Daru, Cokiem, Lilik dan Yoga.
9.
Ajeng Rucitra, Arti Amrah Tari, Vivi Rusviani, Rusmianto, Hari Susanto, Dadik Satria dan Rezza Krisdian yang telah membantu dalam pelaksanaan sidang.
10. Rekan-rekan ITP 39, khususnya golongan C2 ceria: Ulik ble’e, Aponk Oon, Virus, Bobby, Molid, Rina, Bekti, Fahrul, Yoga, /nif, Ari, Kenot, Hana, Eva, Konk, Samsul, Prasna, Prek, Bebek, Steisi dan Karen yang telah menghadirkan keceriaan selama di TPG. 11. Keluarga kecilku di Quantum dan SC: Manto, Tarwin, Mamet, Igma, Bento, Bulky, Dikin, Hary, Haiman , Kang Opik, Mas Eko dan Dian. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Firman Allah SWT, Sebaikbaik petunjuk adalah Risalah yang dibawa Muhammad saw. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah, sedangkan segala kealpaan adalah fitrah manusia. Penulis sadar skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi adalah tugas kita untuk melakukan perbaikan tanpa akhir. Korespondensi dapat disampaikan melalui email:
[email protected]. Semoga karya kecil ini menjadi amal sholeh penulis yang dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang memerlukan. Aamin.
Bogor, 2 September 2006 Penulis
DAFTAR ISI Halaman RIWAYAT HIDUP.................................................................................................... iv KATA PENGANTAR............................................................................................... v DAFTAR ISI.............................................................................................................. vii DAFTAR TABEL...................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR................................................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................. xi I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG...................................................................................... 1 B. TUJUAN........................................................................................................... 2 C. MANFAAT....................................................................................................... 3 D. DAMPAK......................................................................................................... 3 II. TINJAUAN PUSTAKA A. PANGAN HALAL........................................................................................... 4 B. REGULASI PRODUK HALAL....................................................................... 5 C. SISTEM JAMINAN HALAL........................................................................... 7 D. MANUAL HALAL.......................................................................................... 8 E. KEBIJAKAN HALAL...................................................................................... 9 F. PANDUAN HALAL......................................................................................... 9 G. SOP HALAL.................................................................................................... 9 H. MANAJEMEN HALAL................................................................................... 10 I. HrACCP............................................................................................................. 11 J. SERTIFIKASI HALAL..................................................................................... 11 III. METODOLOGI A. STUDI DATA SEKUNDER........................................................................... 13 B. KEGIATAN MAGANG.................................................................................. 13 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A.KEADAAN UMUM PERUSAHAAN............................................................. 16 B. PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN HALAL 1. Definisi..................... .................................................................................. 17
2. Komponen Sistem Jaminan Halal............................................................... 18 C. IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL 1. Pemenuhan Dokumen Sistem Jaminan Halal............................................. 23 2. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. ........................................................... 35 3. Sertifikasi Halal..... .................................................................................... 46 V. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN............................................................................................... 48 B. SARAN............................................................................................................ 49 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 50 LAMPIRAN............................................................................................................... 52
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Pemenuhan dokumen manual halal di PT. Country Lestari......................... 24 Tabel 2. Tingkatan risiko keharaman bahan.............................................................. 27 Tabel 3. Penentuan titik kendali kritis pada proses produksi di PT. Country Lestari.................................................................................. 32 Tabel 4. Control measure terhadap titik kendali kritis di PT. Country Lestari...................................................................................... 36
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Siklus sistem jaminan halal.................................................................... 8 Gambar 2. Struktur manajemen halal di perusahaan............................................... 10 Gambar 3. Prosedur sertifikasi halal........................................................................ 12 Gambar 4. Struktur organisasi halal di PT. Country Lestari.................................... 25 Gambar 5. Pohon keputusan penentuan titik kendali kritis...................................... 30 Gambar 6. Diagram alir proses produksi beserta titik kendali kritis........................ 38 Gambar 7. Proses pengadukan adonan menggunakan standing mixer.................... 39 Gambar 8. Proses pemipihan adonan menggunakan sheeter................................... 40 Gambar 9. Pencetakan adonan donat....................................................................... 41 Gambar 10. Adonan yang sedang di proofing........................................................... 41 Gambar 11. Proses penggorengan donat.................................................................... 42 Gambar 12. Proses finishing donat dengan keju parut............................................... 43 Gambar 13. Donat dengan berbagai jenis yang sudah dikemas................................. 43 Gambar 14. Donat, brownies dan bollen yang siap didistribusikan........................... 44
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Denah tata ruang PT. Country Lestari cabang Pondokgede, Bekasi..... 52 Lampiran 2. Pedoman dan daftar isian pemeriksaan (audit) produk halal................. 53 Lampiran 3. Manual halal PT. Country Lestari cabang Pondokgede, Bekasi........... 63 Lampiran a. Check list auditor halal internal pada manajemen halal......................... 104 Lampiran b. Daftar bahan halal PT. Country Lestari................................................. 111 Lampiran c. HrACCP (Haram Analysis Critical Control Point)............................... 112 Lampiran d. Matriks rekapitulasi produk dengan seluruh bahan untuk setiap nama produk sejenis........................................................................................ 120
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pada masa sekarang ini kita tidak dapat terhindar dari pengaruh globalisasi, termasuk dalam masalah pangan. Berbagai produk pangan yang berasal dari luar negeri makin membanjiri pasaran Indonesia. Sementara itu reaksi konsumen di Indonesia sangat menyambut baik beredarnya produk asing tersebut, karena kualitasnya yang cukup baik dan harganya yang relatif murah. Hal ini tentu saja berisiko besar terhadap kehalalan produk pangan tersebut, karena menurut survei Jurnal Halal (2006), produk impor yang beredar di Indonesia umumnya berasal dari Jepang, Taiwan dan Cina yang penduduk Muslimnya minoritas, sehingga dikhawatirkan tidak ada perhatian khusus terkait dengan kehalalan produk. Di samping produk pangan impor, ternyata produk pangan dalam negeri pun status kehalalannya sangat mengkhawatirkan, karena yang diimpor ke Indonesia tidak hanya produk pangan jadi, tetapi juga bahan baku dan bahan tambahan pangan. Minimnya pengetahuan produsen makanan, terutama perusahaan kecil mengenai kehalalan bahan baku akan menyebabkan besarnya kemungkinan produk yang mereka hasilkan mengandung bahan yang diragukan kehalalannya (Marina, 2003). Dengan teknologi pengolahan pangan yang semakin canggih dalam membuat senyawa sintesis, konsumen tidak hanya akan mengalami kesulitan, bahkan tidak dapat lagi membedakan makanan yang halal dan yang haram. Permasalahan di atas sebenarnya dapat diatasi dengan adanya keterlibatan pihak pemerintah, konsumen dan produsen. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi yang mengatur tentang peredaran pangan halal di Indonesia. Sementara itu konsumen hendaknya lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan, serta bersikap proaktif dalam menyuarakan hak mereka untuk mendapatkan pangan halal. Adapun produsen berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, termasuk dengan memproduksi produk pangan yang halal, mengingat sebagian besar konsumen di Indonesia adalah Muslim.
Untuk membuktikan kehalalan produk yang dihasilkan, pihak produsen harus melakukan sertifikasi halal melalui lembaga yang berwenang dalam melakukan sertifikasi halal. Lembaga yang melakukan kajian terhadap kehalalan suatu produk di Indonesia adalah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang mengeluarkan sertifikat halal bila suatu produk sudah terbukti halal melalui serangkaian audit dan dinyatakan halal melalui fatwa MUI. Terhitung mulai bulan Juli 2005 LPPOM MUI memberikan syarat bagi industri yang ingin mengajukan sertifikat halal, yaitu harus memiliki sistem jaminan halal secara tertulis. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya (LPPOM MUI, 2005b). Sistem jaminan halal sangat penting sekali kaitannya terhadap jaminan adanya tindakan preventif terhadap kemungkinan bahaya ketidakhalalan terhadap produk, serta adanya tindakan kontrol untuk menghasilkan produk halal. Sistem jaminan halal disusun berdasarkan kebijakan halal yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Kebijakan ini perlu dibuat secara tertulis oleh manajemen puncak sebagai acuan pelaksanaan bagi karyawan di tingkat teknis. Ketika dari manajemen puncak sudah ditetapkan untuk memproduksi halal dan dituangkan dalam bentuk kebijakan perusahaan, maka mereka terikat dengan aturan kehalalan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pihak produsen tidak bisa secara sepihak mengklaim bahwa produknya halal tanpa adanya persetujuan dari lembaga pemeriksa kehalalan, dalam hal ini LPPOM MUI.
B. TUJUAN 1. Umum Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah untuk menerapkan pengetahuan di bidang ilmu dan teknologi pangan yang berkaitan dengan sistem jaminan halal ke dalam dunia industri pangan.
2. Khusus Tujuan khusus dari kegiatan magang ini adalah: 1. Menyusun serta mengembangkan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari; 2. Mengimplementasikan sistem jaminan halal yang telah disusun di PT. Country Lestari.
C. MANFAAT Kegiatan magang ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 1. Membantu PT. Country Lestari menyiapkan sistem jaminan halal yang merupakan salah satu syarat dalam mengajukan dan memperpanjang sertifikat halal. 2. Sebagai bahan rujukan, tambahan informasi serta literatur bagi kegiatan magang atau kegiatan lain yang terkait.
D. DAMPAK Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya kesadaran dari pihak pimpinan beserta seluruh karyawan PT. Country Lestari mengenai pentingnya pelaksanaan sistem jaminan halal dalam memproduksi produk halal. Selain itu diharapkan dapat mengangkat isu mengenai pangan halal, sehingga produsen pangan lainnya juga menyadari pentingnya kehalalan suatu produk dalam dunia usaha khususnya di Indonesia.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. PANGAN HALAL Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.7 tahun 1996). Adapun secara harfiah, halal artinya segala sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Allah SWT, sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang pasti, di mana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman (siksa) di akhirat, dan ada kalanya dikenai hukuman juga di dunia (Qardhawi, 2002). Dari beberapa definisi di atas, pangan halal dapat diartikan sebagai pangan yang boleh di konsumsi oleh manusia khususnya umat Muslim, sebaliknya pangan haram adalah pangan yang tidak boleh dikonsumsi karena dilarang dalam syari’at Islam. Sementara itu dijelaskan dalam PP No.69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Menurut LPPOM MUI (2005a), produk halal adalah produk yang memenuhi syarat dalam kehalalan sesuai dengan syari’at Islam, yaitu: a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; b) Tidak mengandung khamr dan produk turunannya; c) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam; d) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya; e) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.
Qardhawi (2002) menjelaskan bahwa terdapat suatu wilayah antara halal dan haram, yaitu wilayah syubhat. Status syubhat diberikan berkenaan dengan ketidakjelasan status kehalalan suatu makanan atau minuman karena informasi mengenai makanan dan minuman tersebut yang tidak jelas atau meragukan. Pada dasarnya bahan pangan yang halal itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan bahan pangan yang diharamkan. Sedikit sekali bahan makanan yang diharamkan dalam Islam, namun produk turunan dari bahan haram serta aplikasinya dalam teknologi pengolahan pangan yang menyebabkan banyak beredarnya makanan yang haram maupun syubhat di pasaran. Dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 3 disebutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, yaitu: bangkai, darah, babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Secara lebih rinci banyak Hadits yang menerangkan tentang makanan haram, yaitu: binatang buas, ular, anjing, burung berkuku cengkeram, tikus, kalajengking dan binatang menjijikan.
B. REGULASI PRODUK HALAL Landasan hukum penanganan produk pangan halal, antara lain : 1. Al Qur’an, khususnya QS 2:173; QS 5:3-4 dan 87-90; QS 6:118-121, 145; QS 16:115-116; QS 7:157 2. Al Hadits 3. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 30 ayat 1: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia
pangan
yang
dikemas
untuk
diperdagangkan
wajib
mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pasal 30 ayat 2: Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. Keterangan tentang halal; dan f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Pasal 34 ayat1: Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. 4. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 butir (h): Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. 5. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10 ayat 1: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “Halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pasal 11 ayat 1: Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Codex Alimentarius CAC/GL 24-1997 tentang pedoman umum penggunaan istilah halal.
C. SISTEM JAMINAN HALAL Menurut LPPOM MUI (2005b), sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya. Pada dasarnya sistem jaminan halal merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang disusun dalam suatu dokumen tertulis yang terpisah dari dokumen sistem manajemen mutu lainnya. Adanya sistem jaminan halal menunjukkan bahwa pihak pimpinan perusahaan memiliki niat dan kesungguhan dalam memproduksi produk yang halal dan memungkinkan adanya tindakan preventif terhadap kemungkinan bahaya ketidakhalalan terhadap produk, serta adanya tindakan kontrol dalam menghasilkan produk halal. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal didokumentasikan dalam bentuk manual halal yang berisi uraian sistem jaminan halal yang dijalankan produsen, serta berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk yang dihasilkan. Setidaknya ada lima komponen dalam sistem jaminan halal, yaitu: 1) Standardisasi manajemen halal dan sistem halal ; 2) Standardisasi audit sistem halal; 3) Haram analysis critical control point; 4) Panduan halal; 5) Adanya data base halal (Apriyantono, 2001). Sistem jaminan halal sebenarnya dikembangkan berdasarkan pada konsep TQM (Total Quality Management) dan merupakan solusi yang baik untuk menjamin kehalalan produk pangan. TQM yang dimaksud di sini adalah suatu sistem dimana setiap orang pada semua tingkat dari sebuah industri pangan harus mempelajari, mempraktekkan dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan manajemen halal dan produktivitasnya (Apriyantono, 2001). Selain itu dalam konsep TQM, suatu perbaikan terhadap mutu memerlukan kerja keras dalam merubah budaya organisasi serta komitmen manajemen puncak secara terus menerus (Muhandri et al., 2005). Layaknya sistem mutu yang berlaku di perusahaan, seperti ISO, HACCP dan lain-lain, sistem jaminan halal dibangun untuk menjamin konsistensi produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jika ISO adalah untuk menjamin konsistensi mutu dan HACCP untuk menjamin terhindarnya produk dari bahan
berbahaya, maka sistem jaminan halal dibangun untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Ada tiga konsep dalam menghasilkan sistem jaminan halal yang ideal yaitu: 1) Zero limit, artinya tidak boleh ada sama sekali bahan haram, najis dan kotoran di dalam bahan mentah, bahan tambahan dan produk pada semua rangkaian produksi; 2) Zero defect, artinya tidak boleh ada sama sekali produk haram yang dihasilkan, mengingat risiko besar yang ditanggung perusahaan apabila ada klaim produknya haram dan ternyata benar; 3) Zero risk, dengan diterapkannya dua prinsip sebelumnya, maka tidak ada risiko buruk yang akan ditanggung perusahaan (Apriyantono, 2001). Dalam pelaksanaan sistem jaminan halal, akan terbentuk suatu siklus kerangka kerja yang harus dipantau terus menerus dan dilakukan pengkajian secara periodik untuk memberikan arahan dan masukan yang efektif bagi pelaksanaan proses produksi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya peluang perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Menurut LPPOM MUI (2005b), siklus sistem jaminan halal dapat digambarkan sebagai berikut: Perencanaan (Planning)
Kebijakan halal (Policy)
Tindakan perbaikan (Corrective Action)
Pelaksanaan (Doing)
Pemantauan dan evaluasi (Monitoring and Evaluation)
Gambar 1. Siklus sistem jaminan halal
D. MANUAL HALAL Menurut LPPOM MUI (2005b), manual halal merupakan dokumen tertulis dari suatu sistem jaminan halal yang terpisah dari manual mutu lain yang dimiliki perusahan, seperti ISO atau HACCP. Manual halal yang disusun perusahaan harus mencakup: 1) Kebijakan halal; 2) Perencanaan sistem jaminan halal;
3)
Pelaksanaan sistem jaminan halal; 4) Pemantauan dan evaluasi sistem jaminan halal; serta 5) Tindakan perbaikan.
Manual halal menunjukkan kesungguhan dari pimpinan perusahaan untuk memproduksi produk yang halal. Dengan adanya kebijakan mengenai halal dari pimpinan berupa kebijakan tertulis, maka diharapkan semua pegawai di setiap lapisan dapat memberikan respon yang positif terhadap kebijakan halal dengan melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) halal.
E. KEBIJAKAN HALAL Penetapan kebijakan halal merupakan tahap awal dan menjadi dasar perusahaan dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem jaminan halal. Kebijakan halal itu sendiri merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai dengan syari’at Islam (LPPOM MUI, 2005b). F. PANDUAN HALAL Panduan halal merupakan pedoman perusahaan dalam pelaksanaan produksi halal yang berisikan tentang uraian ringkas tentang aturan halal-haram dalam Islam yang dapat dipahami oleh jajaran manajemen dan karyawan perusahaan, dasar Al Qur’an/ Hadits dan fatwa MUI seputar pangan halal, serta pedoman halal-haram bahan yang digunakan dan proses produksi yang dijalankan (LPPOM MUI, 2005b). Output dari panduan halal ini berupa daftar bahan beserta titik kritisnya, bagan alir proses produksi beserta titik kritisnya dan tindakan pencegahan yang diambil. Menurut Apriyantono (2001), panduan halal dapat menggunakan draft Codex General Guideline For Use Of The Term “HALAL” yang pada tahun 1997 telah diadopsi oleh Codex Alimentarius Commision, serta telah diakui dan diterima secara internasional.
G. SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE) HALAL SOP halal adalah suatu bentuk uraian manual halal yang dibuat sebagai standar kerja pada proses produksi halal. Menurut LPPOM MUI (2005b), SOP halal merupakan suatu perangkat instruksi yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adanya perbedaan teknologi proses maupun
tingkat kompleksitas masing-masing perusahaan menyebabkan SOP di setiap perusahaan bersifat khas. Secara umum ada enam prosedur yang termasuk dalam SOP halal, yaitu: 1) Prosedur pembelian; 2) Prosedur penerimaan dan penggudangan; 3) Prosedur pengembangan produk; 4) Prosedur quality control; 5) Prosedur produksi; dan 6) Prosedur sistem audit halal internal.
H. MANAJEMEN HALAL Sistem jaminan halal harus dilaksanakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk halal. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal perlu didukung oleh struktur manajemen yang terkait dengan fungsi masing-masing bidang, mulai dari manajemen tertinggi sampai pada level terbawah dalam organisasi internal perusahaan (Estuti, 2005). Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal (LPPOM MUI, 2005b). Struktur organisasi yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, QC (Quality Control), produksi, pengembangan produk (R&D), pembelian dan penggudangan. Sistem manajemen halal dipimpin oleh seorang koordinator auditor halal internal (koordinator AHI) yang melakukan koordinasi internal-eksternal dalam menjaga kehalalan produk. Dalam tata kerjanya auditor halal internal (AHI) harus berkomunikasi dengan pihak LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Struktur manajemen halal perusahaan menurut LPPOM MUI (2005b) dapat dilihat pada Gambar 2.
Manajemen puncak
Koordinator AHI
LPPOM MUI
Pembelian
Gudang
R&D
QC
Produksi
Gambar 2. Struktur manajemen halal di perusahaan
I. HrACCP (HARAM ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) Penerapan three zero’s concept pada sistem jaminan halal mengharuskan adanya upaya pencegahan masuknya bahan haram maupun najis pada proses produksi sedini mungkin. Bahan haram atau najis tidak boleh tercampur dengan bahan halal pada seluruh rangkaian proses produksi dan pada kadar berapapun. Untuk itu perlu adanya suatu sistem yang dapat menunjukkan titik kritis, sehingga memungkinkan dilakukan upaya pencegahan sebelum benar-benar terjadi kontaminasi bahan haram dalam proses produksi. Sistem inilah yang kemudian disebut sebagai HrACCP (Haram Analysis Critical Control Point) atau analisis titik ktitis keharaman (Apriyantono, 2001). Menurut Kusnandar (2005), prinsip dasar dari HrACCP adalah kesadaran bahwa bahaya haram dapat timbul pada setiap titik atau tahap produksi, namun dapat dilakukan pencegahan melalui pengendalian titik-titik kritis. Setidaknya ada enam komponen dalam penerapan sistem HrACCP, yaitu: 1) Pengidentifikasian semua bahan yang termasuk bahan haram dan najis; 2) Pengidentifikasian semua titik kontrol kritis; 3) Pembuatan prosedur pemantauan; 4) Pembuatan tindakan koreksi; 5) Pembuatan dokumentasi rekaman; dan 6) Pembuatan prosedur verifikasi (Apriyantono, 2001).
J. SERTIFIKASI HALAL Sertifikasi halal merupakan pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk, yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI (Marina, 2003). Sertifikasi halal perlu dilakukan untuk membuktikan kebenaran klaim halal pihak produsen yang biasanya dilakukan dengan pencantuman label halal pada kemasan produknya. Dengan perkembangan teknologi pengolahan pangan yang ada, pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan tidak bisa dilakukan sembarangan, perlu keahlian dalam bidang rekayasa proses, penentuan asal-usul bahan serta pemahaman hukum Islam yang mendalam. Di Indonesia sendiri sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM MUI yang memang paling memenuhi kriteria sebagai lembaga pemeriksa kehalalan. Prosedur sertifikasi halal di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.
Rencana pengajuan sertifikasi halal Rencana sistem jaminan halal Penyusunan manual halal dan prosedur baku pelaksanaannya Sosialisasi dan uji coba manual halal dan prosedur baku pelaksanaannya Audit Internal dan evaluasi
Produsen LPPOM MUI
Revisi
Pengajuan sertifikat Cek Sistem jaminan halal
Tidak lengkap
Audit di lokasi produksi
Revisi
Evaluasi
Revisi
Fatwa MUI
Gambar 3. Prosedur sertifikasi halal
Sertifikat Halal
III. METODOLOGI
A. STUDI DATA SEKUNDER Studi data sekunder berupa studi pustaka dilakukan untuk mengetahui secara umum sistem jaminan halal serta proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Kegiatan studi pustaka dilakukan di perpustakaan kampus, perpustakaan instansi, internet, serta sarana pusat informasi lainnya untuk mendapatkan materi seputar sistem jaminan halal dan sertifikasi halal seperti makalah seminar, skripsi, buku, majalah serta jurnal halal.
B. KEGIATAN MAGANG 1. Observasi Lapang Observasi lapang yang sekaligus juga kegiatan magang ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2006 di PT. Country Lestari cabang Bekasi, yang berada di jalan Antara No. 49 Jatimakmur Pondokgede, Bekasi. Observasi lapang dilakukan untuk mengetahui secara langsung kegiatan di PT. Country Lestari, mulai dari pengadaan bahan baku, penggudangan, produksi hingga kegiatan pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen, serta sistem administrasi yang diterapkan. Dari sini kemudian dilakukan evaluasi terhadap proses penerapan sistem jaminan halal yang selama ini dilakukan oleh PT. Country Lestari dan dibandingkan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI edisi III sebagai landasan pengembangan sistem jaminan halal yang dilakukan.
2. Pengumpulan Data Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung di PT. Country Lestari, serta melalui data laporan manajemen industri, hasil riset dan literatur yang berkaitan dengan sistem jaminan halal serta data penunjang dari instansi terkait seperti LPPOM MUI. Data-data yang diperlukan antara lain:
a. letak dan kondisi lingkungan di sekitar pabrik, b. sistem jaminan halal yang diterapkan oleh PT. Country Lestari, c. proses penerimaan bahan baku, produksi hingga distribusi yang dilakukan, d. pengetahuan dan pemahaman pimpinan dan pegawai mengenai batas halal-haram dalam Islam, e. pengetahuan PT. Country Lestari mengenai batas titik keharaman suatu bahan baku, f. pengetahuan PT. Country Lestari terhadap asal bahan baku yang digunakan, g. peralatan produksi yang digunakan.
3. Pengembangan Sistem Jaminan Halal Pengembangan sistem jaminan halal dilakukan dengan melakukan penyusunan dan perbaikan terhadap sistem jaminan halal perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh LPPOM MUI. Penilaian dilakukan dengan metode audit check list dan membandingkan hasilnya dengan ketentuan standar dalam Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal terbitan LPPOM MUI tahun 2005.
4. Implementasi pada Industri Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas sistem jaminan halal yang telah dikembangkan. Pada tahapan implementasi ini dibuat organisasi halal di PT. Country Lestari, yang diantaranya adalah dengan menunjuk seorang koordinator halal serta tim auditor halal internal. Koordinator halal dan tim auditor halal internal kemudian akan mengikuti training auditor halal internal yang diadakan oleh LPPOM MUI, sedangkan untuk pegawai lainnya akan diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan sistem jaminan halal di PT Country Lestari. Tahap akhir dari implementasi ini adalah dengan menjalankan semua ketentuan yang telah tersusun dalam sistem jaminan halal selama satu bulan.
5. Evaluasi Pengembangan dan Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada tahap evaluasi ini dilihat kelengkapan dokumen sistem jaminan halal
perusahaan
sebelum
dan
sesudah
dikembangkan
serta
diimplementasikan, dibandingkan dengan kelengkapan sistem jaminan halal
yang seharusnya. Selain itu dilakukan juga perubahan terhadap
dokumen sistem jaminan halal yang sekiranya perlu dilakukan untuk kemudahan pemahaman serta pelaksanaan di tingkat pegawai teknis.
6. Review Manajemen Review manajemen terutama ditinjau dari berjalannya semua aktivitas manajemen industri yang sesuai dengan sistem produksi halal. Hal ini dinilai dengan dilakukannya audit halal internal melalui pengisian check list audit pelaksanaan sistem jaminan halal. Hasil check list yang lengkap menunjukkan bahwa industri telah dapat melakukan audit halal internal, serta manajemen perusahaan terutama puncak pimpinan dan tim jaminan halal telah memahami dan melaksanakan sistem jaminan halal yang telah ada.
7. Revisi Tahapan yang dilakukan setelah evaluasi dan review manajemen adalah melakukan revisi terhadap kekurangan dalam sistem jaminan halal. Revisi dilakukan setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal. Perbaikan yang bersifat teknis dilakukan berdasarkan memorandum
auditor LPPOM MUI, sementara perbaikan
dokumen sistem jaminan halal dilakukan berdasarkan memorandum sistem jaminan halal yang diberikan oleh LPPOM MUI.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN PT. Country Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran donat. Hingga saat ini perusahaan yang berkantor pusat di jalan Antara No. 49 Jatimakmur Pondokgede, Bekasi ini telah memproduksi tiga jenis produk, yaitu Country Donuts, Country Brownies dan Country Bollen. Pada awal berdirinya di tahun 2000, PT. Country Lestari hanya memproduksi beberapa puluh boks donat saja. Namun kini, perusahaan yang mengadopsi sistem waralaba pada tahun 2002 ini telah memiliki kapasitas produksi hingga 1500 boks donat per hari. Hingga bulan Februari 2006 PT. Country Lestari telah memiliki 13 cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Tiga cabang merupakan milik PT. Country Lestari, sedangkan sisanya merupakan milik mitra franchisee. Dengan sistem pemasaran direct selling yang dikombinasikan dengan sistem network marketing, PT. Country Lestari mampu eksis di tengah persaingan donat lokal yang sangat ketat hingga saat ini. Selain faktor pemasaran, perkembangan PT. Country Lestari juga tidak lepas dari kualitas produk yang prima. Dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan, setiap enam bulan sekali PT. Country Lestari bekerja sama dengan BBC (Bogasari Baking Center) mengadakan pelatihan kepada karyawan bagian produksi, terutama mengenai sanitasi saat berproduksi dan teknik pembuatan produk bakery yang baik. Sebagai bukti komitmen terhadap kebijakan halal perusahaan yang tertuang dalam dokumen SOP Pengelolaan Cabang/Franchise, PT. Country Lestari senantiasa berupaya menghasilkan produk yang halal. Akan tetapi hingga sekarang perusahaan ini belum memiliki sertifikat halal, meskipun sudah dua kali mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, yaitu pada tahun 2002 dan 2004. Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah masalah komunikasi yang tidak berjalan baik antara perusahaan dengan LPPOM MUI, sehingga upaya pengajuan sertifikasi halal hanya berlangsung sampai tahap pengembalian formulir beserta dokumen pendukung, tanpa sempat diadakan audit lapang oleh pihak LPPOM MUI.
B. PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN HALAL 1. Definisi Dalam pengembangan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari, digunakan beberapa istilah yang mengacu pada Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal Edisi III terbitan LPPOM MUI dan BSN 1004-2002 tentang Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP). Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen sistem jaminan halal antara lain: a. Halal artinya boleh, yaitu segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah SWT. b. Sistem jaminan halal, yaitu suatu sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI. c. Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten. d. Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. e. Panduan halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. f. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa dan melaporkan hasil internal audit kepada koordinator halal. g. Diagram alir adalah suatu gambaran yang sistematis dari urutan tahapan pekerjaan yang dipergunakan dalam produksi atau dalam menghasilkan produk pangan tertentu.
h. Titik Kendali Kritis (TKK) merupakan suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan mutlak diterapkan untuk mencegah atau meniadakan bahaya keharaman. i. Monitoring adalah rangkaian kegiatan pengamatan atau pengukuran yang direncanakan dari parameter pengendali untuk menilai apakah TKK terkendali atau tidak. j. Validasi adalah upaya memperoleh bukti bahwa unsur-unsur dari sistem jaminan halal adalah efektif. k. Verifikasi merupakan penerapan metode, prosedur, pengujian dan cara penilaian lainnya disamping pemantauan untuk menentukan kesesuaian dengan rencana produksi halal.
2. Komponen Sistem Jaminan Halal Ada beberapa versi yang menjelaskan sistem jaminan halal di Indonesia. Para ahli yang kompeten dalam bidang kehalalan produk di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan, berupaya merumuskan sistem jaminan halal yang ideal melalui pendekatan ISO 9000 versi 2000 dan HACCP. Hal tersebut sangat wajar, karena bagaimanapun sampai saat ini penerapan sistem jaminan halal yang baru diwajibkan oleh LPPOM MUI mulai Juli 2005 belum memiliki standar yang baku. Sementara itu dalam cakupan legalitas kenegaraan, peraturan mengenai sistem jaminan halal baru sampai pada tahap pembahasan RUU Jaminan Produk Halal di Departemen Agama (Kompas, 2006). Untuk itu seluruh komponen sistem jaminan halal yang termuat dalam Manual Halal PT. Country Lestari, dikembangkan dengan mengacu pada persyaratan minimal yang diwajibkan oleh LPPOM MUI dalam Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal edisi III tahun 2005 dengan sedikit modifikasi yang mengacu pada BSN 1004-2002 tentang Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP).
a. Kebijakan Halal Kebijakan perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam menghasilkan produk halal harus diuraikan secara tertulis, baik dalam bentuk manual halal maupun poster yang mudah dilihat oleh karyawan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan halal diketahui oleh seluruh karyawan dan memacu mereka agar menerapkan kebijakan halal tersebut di tingkat teknis.
b. Tujuan Sistem Jaminan Halal Merupakan suatu pernyataan secara tertulis mengenai tujuan dari penerapan sistem jaminan halal di perusahaan.
c. Struktur Manajemen Halal Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Struktur organisasi yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak, serta bagian yang terlibat langsung dengan pelaksanaan produksi halal seperti bagian QC (Quality Control), pengembangan produk (R&D), produksi, pembelian dan penggudangan. Manajemen halal dilaksanakan oleh auditor halal internal yang diketuai oleh seorang koordinator halal internal. Auditor halal internal haruslah seorang Muslim yang mengerti peraturan tentang halal dengan baik dan memiliki hubungan dengan lembaga sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI (Utami, 2002).
d. Panduan Halal Panduan halal merupakan uraian singkat tentang aturan halalharam dalam Islam yang dapat dipahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan perusahaan yang mencakup pengertian halal-haram, dasar Al Qur’an /hadits dan fatwa MUI, serta pedoman halal-haram bahan yang digunakan dan proses produksi yang dijalankan. Adapun output dari panduan halal ini berupa daftar bahan beserta titik kritisnya, bagan
alir proses produksi beserta titik kritisnya dan tindakan pencegahan yang diambil perusahaan.
e. SOP (Standard Operating Procedure) Halal SOP halal ini digunakan sebagai panduan operasional dalam berproduksi. Prosedur produksi yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masing-masing perusahaan, meliputi semua aktivitas atau kegiatan yang ada pada masing-masing bidang/divisi. Seluruh karyawan wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan masingmasing penanggung jawab setiap bagian memastikan karyawannya mengikuti prosedur yang ada.
f. Acuan Teknis Pelaksanaan SJH Sistem jaminan halal dilaksanakan oleh bidang-bidang yang terkait dalam struktur manajemen halal. Dalam pelaksanaannya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam melaksanakan fungsi kerjanya. Dengan demikian output dari acuan teknis ini adalah berupa dokumen, form, spesifikasi serta matriks bahan yang dapat membantu pelaksanaan sistem jaminan halal di tingkat teknis.
g. Sistem Administrasi Sistem administrasi diperlukan untuk membantu penelusuran kehalalan bahan baku yang digunakan. Sistem ini menjelaskan mengenai sistem pencatatan penggunaan bahan baku yang dapat ditelusuri untuk tiap jenis produk.
h. Sistem Dokumentasi Pelaksanaan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari didukung oleh dokumen yang informatif dan dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam produksi halal, termasuk pihak LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia.
i. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Jaminan Halal Sistem jaminan halal yang telah dibuat oleh perusahaan disosialisasikan ke seluruh bagian perusahaan, termasuk kepada pihak ketiga (supplier) agar dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait sehingga mempermudah pelaksanaannya. Metode sosialisasi yang dilakukan satu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, tergantung dari budaya kerja masing masing perusahaan. Pelatihan pelaksanaan sistem jaminan halal harus melibatkan semua personel yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hukum Islam tentang pentingnya kehalalan suatu produk. Pemahaman karyawan tersebut diharapkan mampu menimbulkan kepedulian terhadap kebijakan kehalalan dan menerapkannya di tingkat operasional.
j. Pemeliharaan Dokumentasi dan Pelaporan+ Semua dokumen berupa informasi tertulis harus dipelihara untuk memberikan kemudahan bagi auditor internal/eksternal dalam melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen yang berkaitan dengan kehalalan produk. Selain itu dilakukan pula laporan berkala kepada LPPOM MUI setiap enam bulan sekali sebagai bukti konsistensi terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal.
k. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Jaminan Halal Pelaksanaan sistem jaminan halal dipantau dan dievaluasi melalui suatu audit halal internal. Audit pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan pada setiap bagian yang terkait mulai dari pembelian bahan, penyimpanan bahan, proses produksi, penyimpanan produk jadi, transportasi dan pengembangan produk baru oleh tim auditor halal internal perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menilai kesesuaian sistem produksi halal dengan persyaratan halal yang ditetapkan LPPOM MUI.
Selain dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan SOP halal, dilakukan pula pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumendokumen pendukung kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait seperti daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan dan sebagainya.
l. Tindakan Perbaikan atas Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan
audit
halal
internal
ditemukan
ketidaksesuaian
pelaksanaannya. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk.
Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh
perusahaan dengan dibuatkan laporan ketidaksesuaian.
m. Kaji Ulang Manajemen atas Sistem Jaminan Halal Kaji ulang manajemen atas sistem jaminan halal secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi peran sistem jaminan halal secara menyeluruh atau sebagian, misalnya peran auditor halal internal. Kaji ulang manajemen dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam sistem jaminan halal, termasuk manajemen puncak perusahaan.
n. Perubahan Dokumen Perubahan dokumen sistem jaminan halal dapat dilakukan jika memang dianggap perlu, baik oleh pimpinan perusahaan, tim auditor halal internal maupun auditor halal eksternal. Perubahan dokumen sistem jaminan halal dilakukan setelah dilakukan pengkajian oleh tim auditor halal internal pusat. Perubahan yang telah dilakukan kemudian disosialisasikan kepada tim auditor halal internal cabang untuk selanjutnya dilaksanakan di masing-masing cabang.
C. IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL 1. Pemenuhan Dokumen Sistem Jaminan Halal Pada awalnya hanya sedikit komponen sistem jaminan halal yang diterapkan serta didokumentasikan di PT. Country Lestari. Proses produksi yang berlangsung merupakan saran yang diberikan oleh BBC yang belum memperhatikan aspek kehalalan dalam berproduksi. Meskipun sudah memperhatikan kehalalan bahan baku, selama ini pertimbangan penggunaan suatu bahan di PT. Country Lestari hanya mengandalkan ada tidaknya label halal pada kemasan, tanpa mengecek kebenaran label halal tersebut. Salah satu komponen sistem jaminan halal yang sudah terdokumentasi adalah kebijakan halal perusahaan, yang dituliskan dalam SOP Pengelolaan Cabang/Franchise. Berawal dari kebijakan halal yang sudah ada tersebut kemudian
dilakukan
penyusunan
sistem
jaminan
halal,
dan
didokumentasikan dalam bentuk Manual Halal seperti dapat dilihat pada Lampiran 3. Adapun perbandingan pemenuhan dokumen manual halal antara sebelum dan sesudah kegiatan magang dapat dilihat pada Tabel 1.
a. Kebijakan Halal Sejak awal berdiri, PT. Country Lestari telah berkomitmen untuk menghasilkan produk yang halal. Hal tersebut tersebut terlihat dari pernyataan pimpinan perusahaan dalam dokumen SOP Manajemen Pengelolaan Cabang/Franchise PT. Country Lestari yaitu, “Semua produk yang dihasilkan oleh PT. Country Lestari dijamin kehalalannya.” Kemudian pernyataan tersebut disempurnakan lagi menjadi kebijakan halal perusahaan dan dituangkan dalam Manual Halal. Kebijakan halal PT. Country Lestari berbunyi “Untuk menjamin kehalalan produk, PT. Country Lestari hanya akan menggunakan bahan baku yang halal, melakukan proses produksi halal yang higienis, menghindari kontaminasi unsur haram dan najis selama proses produksi, pengemasan dan pendistribusian, serta melakukan perniagaan secara muamalat Islamiyah yang jauh dari nilai kecurangan dan ribawi.”
Tabel 1. Pemenuhan dokumen manual halal di PT. Country Lestari No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Elemen manual halal Kebijakan halal Profil perusahaan Tujuan SJH Struktur manajemen halal Panduan halal Bagan alir proses produksi Deskripsi produk Control measure SOP halal Acuan teknis Sistem administrasi Sistem dokumentasi Sosialisasi SJH Pelatihan SJH Komunikasi internal-eksternal Pemeliharaan dokumen Audit halal internal Laporan berkala Tindakan perbaikan Kaji ulang manajemen Perubahan dokumen
Keterangan:
Pemenuhan dokumen manual halal Sesudah Sebelum Sesudah revisi implementasi implementasi (Juni 2006) (Mei 2006) (Februari 2006) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
- : Tidak didokumentasikan √: Telah didokumentasikan
b. Tujuan Sistem Jaminan Halal Sebelum
kegiatan
magang,
PT.
Country
Lestari
belum
mendokumentasikan tujuan dari sistem jaminan halal. Dalam kegiatan magang dirumuskan tujuan dari sistem jaminan halal yang dijalankan oleh PT. Country Lestari, yaitu untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan secara kontinyu dan konsisten sesuai dengan syari’at Islam yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.
c. Struktur Manajemen Halal Sistem jaminan halal perlu didukung oleh sebuah struktur organisasi yang efektif guna menjalankan sistem tersebut secara baik (Anonim, 2005). Manajemen halal di PT. Country Lestari meliputi organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal, serta anggota
auditor halal internal. Struktur organisasi halal tersebut meliputi manajemen puncak, serta bagian yang terlibat langsung dengan pelaksanaan produksi halal yaitu bagian produksi, Quality Control (QC), pengembangan produk (R&D), penggudangan serta ADM dan keuangan.
Direktur
Auditor Halal Internal
LPPOM MUI
Produksi
CDC
ADM & Keuangan
Penggudangan
Gambar 4. Struktur organisasi halal PT. Country Lestari Manajemen halal dilaksanakan oleh auditor halal internal yang diketuai oleh seorang koordinator halal internal. Auditor halal internal inilah yang melakukan komunikasi internal-eksternal antara perusahaan dengan pihak LPPOM MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem jaminan halal. Auditor halal internal memiliki tugas menyusun, mengkoordinasi serta melaporkan pelaksanaan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari. Tidak hanya itu, untuk mendukung tugasnya tersebut auditor halal internal diberi kewenangan penuh untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan status kehalalan produk. Secara lengkap tugas dan wewenang auditor halal internal PT. Country Lestari dapat dilihat pada Manual Halal (Lampiran 3).
d. Panduan Halal Panduan halal PT. Country Lestari mengacu pada panduan halal yang telah dibuat LPPOM MUI dalam buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal. Panduan halal tersebut dapat dilihat dalam Manual Halal (Lampiran 3). Selain berisi pengertian halal-haram, dasar Al Qur’an /hadits dan fatwa MUI, serta pedoman halal-haram bahan yang
digunakan dan proses produksi yang dijalankan, panduan halal PT. Country Lestari juga berisi daftar bahan beserta titik kritisnya, bagan alir proses produksi beserta titik kritisnya dan tindakan pencegahan yang diambil perusahaan yang kemudian dimuat dalam sebuah lembar control measure. Pada sistem HACCP, control measure merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan masuknya bahaya fisik, kimia dan biologi, disertai tindakan koreksi yang dapat dilakukan. Sementara itu dalam sistem jaminan halal, control measure digunakan untuk mencegah kemungkinan masuknya bahan haram dalam proses produksi. Lembar control measure tersebut memuat lokasi TKK pada tahap proses produksi, faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keharaman produk antara lain jenis bahan dan kontaminasi najis, prosedur pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan pencatatan.
(1) Analisis Keharaman Bahan Menurut Chaudry et al. (1997)
produk bakery dan cakes
sangat potensial mengandung bahan-bahan yang dipertanyakan kehalalannya, seperti lemak, minyak, flavor, pewarna, pengawet, dan bahan tambahan lainnya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi konsumen maupun produsen untuk mengetahui bahan apa saja yang biasa digunakan dalam pembuatan kedua produk tersebut dan bagaimana status kehalalannya (Apriyantono, 2004). Dalam sistem jaminan halal, status kehalalan bahan ditentukan berdasarkan analisis keharaman yang mungkin ada pada suatu bahan. Keharaman suatu bahan pangan dapat disebabkan karena bahan asalnya, sifatnya (memabukkan), dan cara penyembelihan hewan yang tidak sesuai syari’at Islam. Dari segi teknologi, titik kritis yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan makanan dan minuman halal ialah jenis dan asal bahan, serta cara penyembelihan (Apriyantono, 2006). Analisis keharaman dilakukan pada setiap
tahapan proses dengan menilai semua kemungkinan masuknya bahan haram dan najis, kemudian menetapkan titik kendali kritis keharamannya
(TKK).
Untuk
menentukan
titik-titik
kritis
keharaman, bahan baku dikategorikan menjadi empat, yaitu forbidden, risiko tinggi, menengah, dan risiko rendah. Pada Tabel 2 dapat dilihat karakteristik masing-masing bahan yang masuk ke dalam empat kategori tersebut. Bahan baku yang memiliki tingkat risiko keharaman tinggi di PT. Country Lestari adalah shortening dan cake emulsifier. Keduanya termasuk dalam risiko keharaman tinggi karena dapat berasal dari lemak hewan yang perlu ditelusuri asal-usul bahannya. Tabel 2. Tingkatan risiko keharaman bahan Tingkat risiko
Keterangan
Risiko rendah
Produk atau bahan mentah yang tidak mengandung bahan yang
(L)
dilarang oleh syari’at agama Islam, dan dalam bentuk tunggal tanpa campuran serta tanpa bahan tambahan.
Risiko
Produk atau bahan mentah yang dibuat dari bahan dasar yang
menengah
tidak diragukan kehalalannya, namun dalam bentuk campuran
(M)
dan atau diberi bahan tambahan, dan atau melalui proses yang dikhawatirkan terbentuk dan atau terkontaminasi bahan haram.
Risiko tinggi
Produk atau bahan mentah yang terbuat dari bahan dasar yang
(H)
bahaya ketidakhalalannya sangat tinggi, terutama produk yang berasal berasal dari hewan baik dalam bentuk segar (seperti daging, lemak, dan sejenisnya), maupun produk kompleks seperti minyak hewan, gelatin dan sejenisnya, termasuk juga produk khamr dan turunannya.
Forbidden
Semua produk atau bahan mentah yang jelas-jelas berasal dari
(F)
bahan haram dan atau turunannya.
Sumber: Apriyantono (2005)
Shortening yang digunakan sebagai bahan pembuat pastry, dapat dibuat dari lemak nabati, lemak hewani, maupun campuran keduanya. Oleh karena itu status shortening secara umum adalah syubhat, kecuali yang telah diketahui komposisinya dan dinyatakan halal oleh pihak yang berwenang (Apriyantono, 2004). Hal yang sama juga terjadi pada cake emulsifier, yang biasanya digunakan sebagai penstabil dan pelembut adonan. PT. Country Lestari menggunakan shortening merek Blueband Pastry Fat, dan cake emulsifier merek Spong28. Kedua produk tersebut telah memiliki sertifikat halal LPPOM MUI sehingga aman untuk digunakan dan masuk dalam daftar bahan halal PT. Country Lestari. Secara lengkap analisis keharaman bahan di PT. Country Lestari dapat dilihat pada Tabel h (Lampiran c). Penggunaan suatu bahan ditentukan berdasarkan prosedur penetapan status penggunaan bahan. Semua bahan yang dapat digunakan kemudian dimasukkan dalam daftar bahan halal (Lampiran b) untuk digunakan sebagai acuan teknis bagian pembelian, R&D serta produksi.
(2) Titik Kendali Kritis (TKK) Selain tingkat keharaman bahan baku, risiko masuknya bahaya haram juga harus dilakukan terhadap proses produksi yang berlangsung. Masing-masing tahapan yang ada dalam diagram alir proses produksi dianalisis penyebab keharaman yang mungkin muncul, kemudian dirumuskan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Selanjutnya tahapan proses yang merupakan titik kendali kritis (TKK) keharaman ditentukan berdasarkan pohon keputusan penentuan titik kendali kritis (Gambar 5). Pohon keputusan pada sistem jaminan halal tersebut diadopsi dari pohon keputusan sistem HACCP yang ada dalam BSN 1004-2002 mengenai Panduan Penyusunan Rencana HACCP. Yang membedakan adalah, dalam sistem HACCP pohon keputusan digunakan untuk menentukan tahapan proses yang menjadi titik kritis masuknya bahaya fisik,
kimia dan biologi, sementara dalam sistem jaminan halal, pohon keputusan digunakan untuk menentukan tahapan proses yang menjadi titik kritis masuknya bahaya haram. Dari Tabel i (Lampiran c) mengenai penentuan titik kendali kritis proses produksi, dapat diketahui bahwa yang menjadi titik kritis kontaminasi unsur haram adalah proses penerimaan bahan dan penggudangan. Proses penerimaan bahan baku menjadi titik kritis karena merupakan tahapan yang menentukan kesesuaian bahan yang dipesan saat pembelian dengan bahan yang dikirimkan oleh supplier. Ketidaksesuaian bahan yang diterima terutama dapat terjadi jika pemesanan barang tidak langsung ke supplier, tetapi melalui toko. Jika ada suatu merek yang tidak ada ketika dipesan, maka pihak toko biasanya akan mengirimkan produk sejenis dengan merek berbeda. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi status kehalalan bahan baku yang digunakan, karena bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan daftar bahan halal yang telah ditetapkan perusahaan. Sementara itu penggudangan juga menjadi titik kendali kritis keharaman di PT. Country Lestari karena kemungkinan kontaminasi kotoran hama tikus sangat besar. Sabiq (1998) menjelaskan bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan adalah najis, yaitu kotoran yang bagi setiap Muslim wajib menyucikan diri daripadanya dan menyucikan apa yang dikenainya. Celah sempit serta ruangan tak terpakai yang banyak terdapat di lingkungan pabrik turut menyulitkan pemberantasan tikus di PT. Country Lestari. Dalam Lampiran 1 dapat dilihat setidaknya ada tiga ruangan tidak terpakai yang dapat menjadi sarang tikus, yaitu ruang 14, 15 dan 16. Agar penghilangan hama tikus efektif, harus diupayakan pemusnahan sarang tikus dan pengoptimalan ruangan yang tidak terpakai. Selain itu harus dilakukan teknik penggudangan yang dapat menghindarkan kontaminasi kotoran tikus yang merupakan najis pada bahan baku yang disimpan.
P1
Lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau produk
Adakah tindakan pengendalian?
Ya
Tidak Apakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk pengamanan?
Tidak P2
Ya
Bukan TKK
Berhenti
Apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan najis atau mencegah masuknya bahan haram dalam prosesa produksi selanjutnya?
Ya
Tidak P3
Dapatkah terjadi kontaminasi dengan najis dan atau masuknya bahan haram ke dalam proses produksi?
Ya
P4
Tidak
Bukan TKK
Berhenti
Apakah ada tahapan lain yang dapat menghilangkan najis dan bahaya yang teridentifikasi atau mencegah masuknya bahan haram ke dalam proses produksi?
Ya Bukan TKK
Tidak
TITIK KENDALI KRITIS (TKK)
Berhenti
Gambar 5. Pohon keputusan penentuan titik kendali kritis Sumber: Apriyantono (2005)
(3) Control Measure Setelah titik kendali kritis ditentukan, kemudian dibuat control measure, yaitu suatu lembar kerja yang menguraikan informasi mengenai titik kendali kritis pada proses produksi, bahaya keharaman yang mungkin terjadi, prosedur pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi serta pencatatan (BSN, 2002). Berdasarkan penentuan titik kendali kritis, proses produksi yang menjadi titik kritis
keharaman
adalah
proses
penerimaan
bahan
dan
penggudangan. Dua proses inilah yang kemudian dianalisis bahaya yang mungkin timbul, serta pemantauan yang dapat dilakukan. Pemantauan yang dilakukan meliputi unsur what, where, who, when dan how. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh unsur yang terlibat pada proses tersebut dapat dipantau dengan baik dan dapat ditentukan tindakan koreksi yang dapat dilakukan. Setelah itu baru ditentukan prosedur verifikasi dan pencatatan terhadap tindakan koreksi. Control measure proses produksi di PT. Country Lestari dapat dilihat secara lengkap pada Tabel j (Lampiran c).
e. SOP (Standard Operating Procedure) Halal SOP halal di PT. Country Lestari mencakup prosedur pembelian, penggudangan,
produksi,
R&D,
serta
QC.
Prosedur
pembelian
dilaksanakan oleh bagian ADM & keuangan. Kondisi ini terjadi karena kebijakan perusahaan yang dari awal memasukkan fungsi pembelian ke bagian ADM & keuangan. Hal yang sama terjadi pada prosedur R&D yang dilaksanakan oleh bagian CDC (Country Development Center) yang secara fungsional tidak hanya mengembangkan produk, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM di PT. Country Lestari. Adapun prosedur QC dilaksanakan langsung oleh kepala produksi. SOP yang disusun merupakan tahapan proses tertentu yang dituliskan secara sistematis langkah per langkah sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan di tingkat teknis. Selain itu pada SOP halal juga disertai dengan diagram alir proses yang menjelaskan prosedur
tertentu secara lebih ringkas dan sederhana. Secara lengkap SOP halal tersebut dapat dilihat pada Manual Halal (Lampiran 3).
f. Acuan Teknis Pelaksanaan SJH Dalam pelaksanaan sistem jaminan halal dibuat suatu acuan teknis untuk membantu pelaksanaan di tingkat teknis. Acuan teknis tersebut merupakan suatu dokumen untuk membantu validasi dalam pelaksanaan sistem jaminan halal yang meliputi daftar halal yang disetujui LPPOM MUI, matriks rekapitulasi penggunaan bahan, titik kritis bahan beserta control measure.
g. Sistem Administrasi Sistem administrasi yang dikembangkan di PT. Country Lestari merupakan sistem yang dapat ditelusuri serta accountable. Sistem administrasi tersebut disusun agar dapat menelusuri penggunaan bahan untuk tiap jenis produk, yang keluarannya adalah berupa matriks rekapitulasi penggunaan bahan tiap produk serta rekaman pembelian bahan baku.
h. Sistem Dokumentasi PT. Country Lestari sebelumnya sudah melakukan dokumentasi terhadap pembelian bahan baku. Hal ini sangat memudahkan dalam proses penelusuran kehalalan bahan yang digunakan. Setelah diterapkan sistem jaminan halal, dilakukan pula dokumentasi terhadap hal-hal yang diperlukan dalam penelusuran produksi halal maupun dokumen yang diperlukan dalam manual halal, seperti laporan ketidaksesuaian, dokumen perubahan sistem jaminan halal dan dokumen revisi manajemen..
i. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Jaminan Halal Sosialisasi dan pelatihan mengenai sistem jaminan halal di PT. Country Lestari dilakukan dengan mekanisme yang memang sudah ada
sebelumnya, yaitu melalui rapat evaluasi bulanan yang rutin dilakukan setiap awal bulan. Seluruh karyawan yang terlibat dalam manajemen halal wajib mengikuti sosialisasi dan pelatihan sistem jaminan halal. Pada pertemuan tersebut dilakukan penjelasan mengenai halal haram dalam Islam, bahan haram dalam bahan baku, serta penjelasan SOP halal. Pelatihan tersebut terutama ditekankan kepada pengadaan bahan baku yang halal berdasarkan daftar bahan halal yang telah dibuat, serta pentingnya menutup pintu gudang setelah tidak digunakan. Kebiasaan karyawan PT. Country Lestari yang sering tidak menutup pintu gudang setelah mengambil bahan baku menyebabkan harus dilakukan pendekatan secara personal yang lebih sering. Selain berupa pertemuan, dibuat pula poster berisi peringatan untuk menutup pintu gudang di depan pintu gudang bahan baku. Pintu gudang yang dibiarkan terbuka akan memberikan akses masuk tikus ke dalam gudang, sehingga dapat mencemari bahan baku yang disimpan.
j. Pemeliharaan Dokumentasi dan Pelaporan Semua dokumentasi berupa informasi tertulis harus diarsipkan oleh bagian ADM & Keuangan.
Dokumen pembelian bahan yang
disimpan merupakan dokumen dua bulan terakhir. Adapun dokumen yang tercakup dalam Manual Halal harus disimpan terus, dan setiap enam bulan sekali dilakukan laporan berkala kepada LPPOM MUI sebagai bukti konsistensi terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal.
k. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Jaminan Halal Pelaksanaan sistem jaminan halal dipantau dan dievaluasi melalui suatu audit halal internal. Audit halal internal dilaksanakan sekurangkurangnya setiap enam bulan, atau pada saat ada perubahan yang menyangkut bahan baku yang digunakan, proses produksi maupun perubahan pada setiap bagian yang terkait dengan sistem jaminan halal, seperti daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan dan sebagainya. Resume hasil
audit lalu dilaporkan kepada LPPOM MUI setiap enam bulan sekali terhitung dari tanggal terbitnya sertifikat halal. Evaluasi yang telah dilakukan meliputi kelengkapan dokumen Manual Halal dan pelaksanaan sistem jaminan halal. Berdasarkan hasil evaluasi dari LPPOM MUI, dokumen Manual Halal PT. Country Lestari masih belum lengkap, sehingga perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki. Kelengkapan dokumen Manual Halal dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam pelaksanaan sistem jaminan halal, kebiasaan karyawan dalam menutup pintu gudang harus terus ditingkatkan. Perlu juga ditumbuhkan budaya saling mengingatkan sesama karyawan, agar pelaksanaan sistem jaminan halal dapat berjalan secara efektif.
l. Tindakan Perbaikan atas Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan
audit
halal
internal
ditemukan
ketidaksesuaian
pelaksanaannya. Tidak hanya itu, tindakan perbaikan juga dapat dilakukan setiap saat jika jika memang ditemui ketidaksesuaian yang dapat berdampak langsung terhadap status kehalalan produk, seperti pintu gudang yang dalam kondisi tidak tertutup. Tindakan perbaikan ini akan sangat efektif jika sudah terbentuk budaya saling mengingatkan diantara para karyawan, dan hal ini perlu untuk ditumbuhkan dan dipelihara di lingkungan PT. Country Lestari.
m. Kaji Ulang Manajemen atas Sistem Jaminan Halal Kaji ulang manajemen atas sistem jaminan halal dilakukan karena adanya perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi peran sistem jaminan halal secara menyeluruh atau sebagian. Kaji ulang manajemen dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam sistem jaminan halal termasuk manajemen puncak. Di PT. Country Lestari kaji ulang manajemen dilakukan setelah satu bulan pelaksanaan sistem jaminan halal dan terjadi perubahan organisasi halal, yaitu posisi koordinator halal diisi oleh Manager CDC setelah sebelumnya, kepala
cabang yang ditunjuk sebagai koordinator halal diberhentikan oleh perusahaan.
n. Perubahan Dokumen Perubahan dokumen sistem jaminan halal dapat dilakukan jika memang dianggap perlu, baik oleh pimpinan perusahaan, tim auditor halal internal maupun auditor halal eksternal. Perubahan dokumen yang telah dilakukan merupakan atas permintaan pihak LPPOM MUI yang mensyaratkan kelengkapan dokumen Manual Halal sebelum dilakukan audit halal. Perubahan dokumen yang dilakukan kemudian dicatat dalam tabel perubahan dokumen sistem jaminan halal.
2. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal 2.1. Kegiatan Produksi Kegiatan produksi pada PT. Country Lestari dilakukan sesuai dengan prosedur yang selama ini berjalan. Hal tersebut kontinyu dilakukan tetapi belum didokumentasikan sebagai prosedur baku. Prosedur tersebut dalam Manual Halal kemudian didokumentasikan ke dalam SOP halal. Cara berproduksi setelah dilakukan penerapan sistem jaminan produk halal tidak mengubah jauh prosedur yang selama ini dilakukan. Sebagai jaminan agar produk yang dihasilkan selalu halal maka cara berproduksi dilakukan dengan mengikuti sistem produksi halal yang telah didokumentasikan dalam SOP halal.
a. Pembelian Bahan Baku Pengadaan bahan baku di PT. Country Lestari dilakukan oleh bagian ADM & keuangan, yaitu dengan cara membeli di toko atau melalui supplier. Bahan baku yang dipesan melalui supplier biasanya adalah bahan baku yang jarang dijual di toko, kebutuhannya banyak dan masa simpannya lama. Bahan baku yang dipesan melalui supplier antara lain cokelat mesis, cokelat batangan, keju cheddar serta minyak goreng. Akan tetapi karena pemesanannya harus dalam partai besar,
pengadaan bahan baku tersebut tidak selamanya dipesan melalui supplier, tergantung dari kondisi keuangan serta jumlah pesanan produk saat itu. Selain itu, karena pemesanan melalui supplier biasanya baru diantar 10 sampai 14 hari setelah pemesanan, maka untuk kebutuhan yang memang mendesak, biasanya bahan baku dibeli secara eceran di toko yang ada di kawasan pasar Pondokgede, Bekasi. Sebelum sistem jaminan halal diterapkan, status kehalalan bahan di PT. Country Lestari belum terlalu diperhatikan dengan baik. Memang ada kebijakan untuk menggunakan bahan yang halal, tetapi kehalalan bahan tersebut hanya ditentukan dari label halal pada kemasan, tanpa penelusuran lebih lanjut, misalnya melalui pengecekan di Jurnal Halal LPPOM MUI. Penggunaan bahan baku dengan merek yang berbeda juga sering dilakukan. Hal tersebut terjadi jika kebutuhan suatu bahan sangat mendesak, sementara persediaan di toko tidak ada, sehingga produk sejenis dengan merek yang berbeda seringkali dibeli. Setelah penerapan sistem jaminan halal, pembelian bahan baku harus sesuai dengan daftar bahan halal yang telah ditetapkan, dan tidak diperbolehkan membeli bahan di luar daftar tersebut. Selain itu dilakukan antisipasi terhadap pemenuhan kebutuhan bahan baku dengan melakukan pemesanan bahan baku dari supplier dua pekan sebelum persediaan di gudang habis. Dengan demikian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di PT. Country Lestari dapat terjaga kehalalannya.
b. Penerimaan Bahan dan Penggudangan Penerimaan bahan memegang peranan penting dalam menjamin kehalalan bahan, yaitu dengan memeriksa kesesuaian barang yang dipesan dengan barang yang dikirim oleh supplier atau toko. Sebelum adanya sistem jaminan halal, tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi kualitatif, tetapi hanya terbatas pada kesuaian spesifikasi kuantitatif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, seringkali
pihak toko mengirimkan produk dengan merek yang berbeda jika persediaan mereka sedang habis. Jika dari pihak PT. Country Lestari tidak melakukan pemeriksaan saat
penerimaan bahan, maka ada
kemungkinan yang diterima adalah bahan yang belum jelas status kehalalannya. Namun setelah penerapan sistem jaminan halal, barang yang datang diperiksa merek dan nama produsennya apakah sesuai dengan daftar bahan halal atau tidak. Jika tidak sesuai dengan daftar bahan halal, maka barang yang tidak sesuai dengan pesanan tersebut ditolak dan diminta pengiriman barang yang sesuai dengan pesanan. Sebaliknya jika barang yang dikirim sesuai dengan daftar bahan halal, maka langsung dimasukkan ke dalam gudang. Di dalam gudang, bahan baku disimpan dalam rak-rak penyimpanan secara berkelompok sesuai dengan jenisnya, misalnya satu tingkat rak khusus digunakan untuk menyimpan cokelat mesis, sedangkan tingkat rak lainnya untuk menyimpan keju cheddar. Titik kritis keharaman dari penggudangan ini adalah kebiasaan karyawan yang sering tidak menutup pintu gudang, sehingga membuka akses masuk tikus ke dalam gudang. Hal ini kemudian diperbaiki dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menutup pintu gudang kepada para karyawan. Selain secara lisan, dibuat pula poster di depan pintu gudang untuk selalu menutup pintu gudang. Budaya saling mengingatkan juga sedang dibangun di PT. Country Lestari untuk mendukung pelaksanaan sistem jaminan halal.
c. Proses Produksi Secara umum, proses produksi di PT. Country Lestari terdiri dari proses formulasi, pencampuran bahan, pencetakan/pembentukan, proofing, finishing, penggorengan/pemanggangan, dan pengemasan. Proses tersebut berlaku dalam pembuatan donat, brownies maupun bollen, meskipun tetap ada proses produksi yang membedakan tiap produk tersebut. Secara lengkap diagram alir proses produksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.
*TKK *TKK
Penerimaan bahan baku
Penggudangan
Penimbangan/formulasi Pemipihan/pressing
Pengadukan/mixing
Pembentukan pastry
Pencetakan
Pencetakan
Pemotongan pastry
Proofing 15-20 menit
Finishing
Filling
Penggorengan
Pemanggangan
Finishing
Penirisan dan pendinginan
Pendinginan
Finishing
Country Brownies
Country Donuts
Pengemasan
Pemanggangan Pendinginan
Country Bollen
*TKK
Penggudangan
Pendistribusian Pemasaran
Gambar 6. Diagram alir proses produksi beserta titik kendali kritis Proses formulasi dilakukan dengan cara menimbang kebutuhan bahan baku berdasarkan resep standar perusahaan. Bahan baku yang akan digunakan diambil dari gudang, kemudian ditimbang dengan timbangan per yang memiliki ketelitian sampai 1 gram. Bahan baku yang tidak digunakan dikembalikan lagi ke dalam gudang, sedangkan bahan yang akan digunakan diletakkan dalam wadah tersendiri untuk selanjutnya di aduk menggunakan standing mixer. Proses pengadukan
untuk donat dan bollen dilakukan sampai adonan menjadi kalis, yaitu suatu kondisi dimana adonan tidak lagi lengket di wadah. Sementara pada pembuatan brownies pengadukan dilakukan sampai adonan benar-benar tercampur rata, kemudian langsung dituang dalam cetakan brownies yang sebelumnya telah dioles margarin, lalu dibalur dengan tepung terigu.
Gambar 7. Proses pengadukan adonan menggunakan standing mixer Setelah
kalis,
adonan
kemudian
dipipihkan
dengan
menggunakan sheeter sampai mencapai ketebalan sekitar 12 mm. Pada adonan bollen, setelah dicapai ketebalan yang diinginkan, adonan dioles dengan menggunakan shortening, lalu dilipat ke arah dalam dan dipipihkan lagi. Shortening yang dioleskan berfungsi memutus serat gluten pada adonan, sehingga saat dilipat adonan tidak menyatu kembali tetapi membentuk semacam lapisan adonan. Proses pengolesan shortening dan pelipatan adonan bollen yang dilakukan sampai 3 kali akan membentuk produk akhir yang berlapis-lapis, yang merupakan ciri khas dari produk pastry.
Gambar 8. Proses pemipihan adonan menggunakan sheeter Adonan donat yang telah pipih kemudian dicetak menggunakan cetakan donat dengan berbagai ukuran dan bentuk yang diinginkan, yaitu reguler, minis atau isi. Adonan yang telah dicetak disusun rapi pada
loyang
aluminium
untuk
selanjutnya
dibiarkan
agar
mengembang (proofing). Sementara pada bollen, adonan dipotong persegi dengan ukuran 3 x 4 cm dengan menggunakan pisau atau cutter hingga menjadi kulit pastry. Kulit pastry tersebut selanjutnya diisi dengan pisang raja dan keju cheddar yang telah dipotong sebelumnya, lalu dilipat sedemikian rupa hingga menjadi bollen. Proofing atau pengembangan adonan donat dilakukan pada suhu ruang produksi. Adonan yang sudah dicetak pada loyang kemudian disusun di lemari proofing dan didiamkan selama 15-20 menit untuk mendapatkan
pengembangan
yang
baik,
yaitu
tidak
terlalu
mengembang juga tidak terlalu kecil. Adonan donat yang terlalu kecil menandakan waktu proofing yang kurang, dan saat digoreng ukuran donat tidak maksimal. Sementara Adonan yang terlalu mengembang menandakan waktu proofing yang terlalu lama, dan saat digoreng akan terbentuk banyak rongga berukuran besar pada donat. Kondisi tersebut juga tidak diinginkan karena donat akan terkesan kempis saat digigit.
Gambar 9. Pencetakan adonan donat
Gambar 10. Adonan donat yang sedang di proofing
Setelah pengembangan adonan yang diinginkan tercapai, adonan donat kemudian digoreng dalam minyak panas bersuhu 150o C sampai berwarna kuning keemasan. Donat yang telah matang kemudian ditiriskan sampai suhunya turun sehingga dapat difinishing dengan berbagai variasi. Sementara itu pada adonan bollen dan brownies finishing dilakukan ketika adonan belum dipanggang. Pada bollen, bagian atasnya dioles kuning telur yang telah dikocok, sedangkan pada brownies ditabur dengan kacang mete atau keju parut pada bagian atasnya. Setelah itu bollen dan brownies siap untuk dipanggang menggunakan oven pada suhu 200o C masing-masing selama 60 dan 45 menit.
Gambar 11. Proses penggorengan donat Finishing pada donat ada dua macam, yaitu topping dan filling. Topping yang sering dilakukan adalah pencelupan donat dalam cokelat cair, lalu ditabur dengan kacang atau berbagai macam mesis. Selain itu ada juga topping berupa pengolesan menggunakan margarin lalu ditabur dengan keju parut. Sementara itu filling merupakan bentuk finishing yang khusus dilakukan untuk donat yang dicetak dengan cetakan isi, yaitu donat yang tidak memiliki lubang di tengahnya. Ke
dalam bagian tengah donat disuntikkan selai stroberi atau selai nanas. Donat yang sudah difinishing, serta bollen dan brownies yang sudah dipanggang kemudian dikemas dalam kemasan kardus untuk selanjutnya siap didistribusikan.
Gambar 12. Proses finishing donat dengan keju parut
Gambar 13. Donat dengan berbagai jenis yang sudah dikemas
Gambar 14. Donat, brownies serta bollen yang siap didistribusikan Pendistribusian produk dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Jika pesanan mencapai lebih dari 120 kardus, pendistribusian dilakukan dengan menggunakan mobil boks aluminium. Produk tersebut dapat diantar langsung ke konsumen jika memang konsumen tersebut memesan produk diatas 40 kardus. Jika pesanan kurang dari 40 kardus, maka konsumen harus mengambilnya sendiri di pabrik. Selain langsung ke konsumen, pendistribusian produk juga dilakukan ke JDC (Jaringan Distribusi Country). JDC merupakan suatu mitra perusahaan yang merekrut dan membina sales di suatu wilayah tertentu. JDC inilah yang kemudian mengatur pesanan dan pembayaran produk dari masing-masing sales yang tergabung di JDC tersebut.
2.2. Program Sanitasi dan Pemberantasan Hama Program sanitasi yang dijalankan di PT. Country Lestari mencakup sanitasi pekerja, sanitasi sebelum, saat dan sesudah produksi. Dalam mendukung program sanitasi, PT. Country Lestari sejak awal sudah bekerjasama dengan BBC (Bogasari Baking Center) untuk melatih karyawan terutama bagian produksi dalam menjaga
kebersihan diri saat berproduksi, seperti mencuci tangan setelah dari wc. Dalam mendukung program sanitasi tersebut pihak perusahaan menyediakan wc yang dilengkapi dengan sabun. Penggunaan celemek serta penutup kepala saat produksi sangat dianjurkan, meskipun pada kenyataannya hal tersebut jarang dilakukan, terutama saat pesanan produk sedang banyak. Hal tersebut disebabkan suhu ruang produksi yang cukup tinggi, sehingga para karyawan merasa tidak nyaman jika memakai celemek dan penutup kepala pada saat berproduksi. Sebelum memulai produksi, karyawan menyiapkan dan memeriksa kebersihan dari alat-alat yang akan digunakan, seperti wadah standing mixer beserta kepala adukannya dan loyang. Jika ada kotoran yang masih tersisa, maka peralatan tersebut akan dicuci ulang sampai bersih sebelum digunakan. Demikian pula setelah produksi, para karyawan akan mencuci semua peralatan yang telah digunakan, lalu disimpan dalam lemari penyimpanan peralatan. Proses pembersihan juga dilakukan terhadap lantai dan meja produksi untuk mencegah datangnya serangga ke ruang produksi. Tidak hanya dengan melakukan pembersihan ruang produksi, pencegahan masuknya serangga seperti kecoa juga dilakukan dengan cara menghilangkan tempat-tempat yang mungkin menjadi sarang serangga tersebut. Pemberantasan hama tikus juga dilakukan di PT. Country Lestari walaupun hingga saat ini masih mengalami banyak hambatan. Meskipun telah rutin dilakukan pembasmian tikus dengan rodentisida setiap tiga bulan sekali, hal tersebut menjadi tidak efektif karena struktur bangunan yang memiliki banyak celah menjadi tempat yang cocok bagi tikus untuk berkembang biak. Selain penekanan untuk selalu menutup pintu gudang kepada para karyawan, masih ada satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh PT. Country Lestari, yaitu menghilangkan sarang tikus yang ada lingkungan pabrik. Untuk itu pihak perusahaan dapat menempuh salah satu dari dua cara alternatif, yaitu merenovasi bangunan pabrik atau
merelokasi pabrik ke lokasi baru yang kondisi fisiknya kecil kemungkinan menjadi sarang tikus. Dengan pertimbangan pabrik yang saat ini ditempati bukan milik perusahaan atau mengontrak, maka sebagai komitmen terhadap sistem jaminan halal, PT. Country Lestari memutuskan untuk memindahkan pabrik ke daerah Ciracas pada akhir bulan Agustus 2006, dimana kondisi fisik bangunannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pabrik yang ada di Bekasi saat ini.
3. Sertifikasi Halal Untuk membuktikan kebenaran dari sistem jaminan halal yang telah dijalankan, maka perlu dilakukan suatu sertifikasi halal oleh lembaga yang memiliki wewenang, yaitu LPPOM MUI. Proses sertifikasi halal diawali dengan pengambilan formulir pendaftaran sertifikasi halal di sekretariat LPPOM MUI, Masjid Istiqlal ruang 25, Jakarta. Dengan biaya Rp. 100.000 pihak perusahaan akan mendapat satu berkas formulir yang harus diisi. Formulir tersebut diantaranya berisi tentang profil perusahaan dan produk yang dihasilkan, kesediaan pimpinan perusahaan untuk diaudit oleh LPPOM MUI, serta matriks bahan baku yang digunakan untuk tiap produk. Selain itu pihak perusahaan juga harus melampirkan dokumen Manual Halal yang dimiliki untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah diisi dan dipenuhi kelengkapannya, formulir pendaftaran sertifikasi halal kemudian dikembalikan ke pihak LPPOM MUI. Dua pekan setelah pengembalian formulir, LPPOM MUI akan memberitahukan jadwal audit lapang yang akan dilakukan. Sebelum pelaksanaan audit lapang, LPPOM MUI akan memeriksa kelengkapan dari dokumen Manual Halal yang dimiliki perusahaan dan akan mengirimkan memorandum sistem jaminan halal jika ada kekurangan pada Manual Halal tersebut. Audit lapang di PT. Country Lestari dilakukan pada tanggal 22 Juni 2006 oleh dua orang auditor dari LPPOM MUI. Audit lapang yang dilakukan meliputi pemeriksaan sertifikat halal dari masing-masing bahan baku yang digunakan, dokumen pembelian bahan baku tiga bulan terakhir, kondisi fisik pabrik, serta proses produksi yang
dilakukan. Dari audit lapang tersebut disimpulkan bahwa PT. Country Lestari cabang Bekasi telah melaksanakan sistem jaminan halal dengan baik. Hasil audit tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2 mengenai Pedoman dan Daftar Isian Pemeriksaan (Audit) Produk Halal. Meskipun hasil audit lapang di cabang Bekasi menunjukkan sistem jaminan halal telah dilaksanakan dengan baik, tidak berarti hal yang sama berlaku di cabang lainnya. Untuk itu pihak LPPOM MUI mensyaratkan agar dilakukan audit lapang di 12 cabang PT. Country Lestari lainnya sebelum dirapatkan di komisi fatwa untuk diputuskan status kehalalannya yang ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat halal. Tampaknya usaha PT. Country Lestari dalam memperoleh sertifikat halal harus kandas ditengah jalan untuk yang ketiga kalinya. Untuk saat ini pimpinan perusahaan tidak bersedia jika harus dilakukan audit lapang ke semua cabang yang ada. Hal tersebut terkait dengan persediaan dana yang tidak memadai. Semenjak kenaikan harga BBM, semua cabang PT. Country Lestari mengalami penurunan omzet penjualan yang sangat signifikan. Beberapa cabang saat ini sedang dalam kondisi kolaps, bahkan cabang Cirebon sejak bulan Juli sudah tidak beroperasi lagi. Sementara itu untuk sekali audit lapang, pihak perusahaan dikenai biaya Rp. 400.000 belum termasuk akomodasi antar jemput dua orang auditor LPPOM MUI. Hal inilah yang melatarbelakangi ketidaksediaan pimpinan perusahaan untuk dilakukan audit lapang di semua cabang. Meskipun demikian PT. Country Lestari tetap berkomitmen untuk menghasilkan produk yang halal. Hal tersebut ditandai dengan terus dilaksanakannya sistem jaminan halal yang tertuang dalam Manual Halal serta relokasi pabrik cabang Bekasi yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2006. Selain itu jika kondisi penjualan sudah membaik, maka pihak perusahaan akan meneruskan proses sertifikasi halal yang tertunda sejak tahun 2002.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Sebagai perusahaan franchise donat lokal, PT. Country Lestari telah memiliki komitmen untuk menghasilkan produk yang halal. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan halal yang terdapat dalam SOP Pengelolaan Cabang/Franchise yang diterbitkan oleh PT. Country Lestari. Meskipun belum memiliki sistem jaminan halal yang terdokumentasi, tetapi perusahaan ini sejak awal berdirinya telah menjalankan sebagian dari yang tercantum dalam sistem jaminan halal, seperti penggunaan bahan baku yang memiliki label halal. Pengembangan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari mengacu pada Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal edisi III terbitan LPPOM MUI. Berawal dari kebijakan halal yang telah ada, disusunlah Manual Halal yang memuat kebijakan halal, perencanaan sistem jaminan halal, pelaksanaan sistem jaminan halal, pemantauan dan evaluasi sistem jaminan halal, serta tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi. Dari perencanaan sistem jaminan halal berupa control measure, diketahui bahwa penerimaan bahan dan penggudangan adalah dua tahapan proses yang menjadi titik kendali kritis masuknya unsur haram. Selain dengan pemenuhan kelengkapan Manual Halal, implementasi sistem jaminan halal diwujudkan dengan pelaksanaan sistem produksi halal yang dievaluasi melalui suatu audit halal internal. Selain oleh auditor internal, audit pelaksanaan sistem jaminan halal juga dilakukan oleh auditor LPPOM MUI sebagai bagian dari proses sertifikasi halal. Dari hasil audit LPPOM MUI, PT. Country Lestari cabang Bekasi dinilai telah melaksanakan sistem jaminan halal dengan baik. Meskipun demikian PT. Country Lestari masih belum bisa mendapatkan sertifikat halal, karena perusahaan memiliki keterbatasan dana untuk melakukan audit serupa terhadap 12 cabang lainnya seperti yang disyaratkan LPPOM MUI.
B. SARAN 1. Dalam rapat evaluasi bulanan, agar selalu dibahas mengenai pelaksanaan sistem jaminan halal, terutama masalah yang dinilai penting. 2. Perlu usaha untuk menumbuhkan serta memelihara budaya saling mengingatkan diantara para karyawan jika ada suatu ketidaksesuaian terhadap sistem jaminan halal. 3. Tim auditor halal internal hendaknya diikutsertakan dalam pelatihan auditor halal yang diselenggarakan LPPOM MUI. 4. Meskipun belum mendapat sertifikat halal, perusahaan harus tetap konsisten menjalankan sistem jaminan halal yang telah ada, serta meneruskan proses sertifikasi halal di cabang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1996. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. _______, 1999a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. _______, 1999b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. www.ri.go.id. 20 Februari 2006. _______, 2005. Sistem Jaminan Halal, www.republika.co.id. 20 Februari 2006.
Demi
Konsistensi
Kehalalan.
Apriyantono, A., 2001. Halal Assurance System. Makalah pada Seminar Internasional Produk Halal, 1 Maret 2001, Jakarta. ______________., 2004. Tinjauan Teknologi Terhadap Potensi Ketidakhalalan Produk Pangan dan Pangan Hasil Rekayasa Genetika. Makalah pada Seminar Nasional Pangan Halal, 25 September 2004, Bogor. ______________., 2005. Halal Foods. Program Studi Ilmu Pangan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. ______________., 2006. Masalah Halal: Kaitan antara Syar’i, Teknologi dan Sertifikasi. www.indohalal.com. 20 Februari 2006. [BSN] Badan Standarisasi Nasional., 2002. Pedoman 1004-2002 Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. Chaudry, M.M., Hussaini, M.M., Jackson, M.A., Riaz, M.N., 1997. Halal Industrial Production Standards. My Own Meals, Inc., Illinois, USA. Estuti, W., 2005. Pengembangan Konsep Model Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Ayam. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Jurnal Halal., 2006. Produk Impor Yang Mengandung Babi. Jurnal Halal No. 60/X/2006. Kompas, 2006. Depag Usulkan RUU Jaminan Produk Halal. Kompas, 17 Juni 2006. Kusnandar, F., 2005. HACCP vs HrACCP. Makalah pada Seminar Nasional Pangan Halal, 1 Oktober 2005, Bogor.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, 2005a . Pedoman untuk Memperoleh Sertifikat Halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, 2005b. Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Marina, S.J., 2003. Survei Implementasi Sistem Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia. Skripsi. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Muhandri, T. dan Darwin Kadarisman, 2005. Sistem Jaminan Mutu Industri Pangan. Handbook. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. PT. Country Lestari, 2004. Standard Operating Procedure Manajemen Pengelolaan Cabang/Franchise. PT. Country Lestari, Bekasi. Qardhawi, Y., 2002. Halal dan Haram. Terjemahan A.S. Al-Falahi. Robbani Press, Jakarta. Sabiq, S., 1998. Fikih Sunnah 1. PT. Al Ma’arif, Bandung. Utami, R.B., 2002. Kajian Terhadap Metode Inspeksi Produk Berlabel Halal di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan POM Jakarta. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an., 2004. Al-Qur’anul Qarim dan Terjemahannya. PT. Syamil Cipta Media, Bandung.
LAMPIRAN
Lampiran 2. Pedoman dan daftar isian pemeriksaan (audit) produk halal (Dapat dilihat di PT. Country Lestari)
Lampiran 3. Manual Halal PT. Country Lestari Cabang Pondokgede, Bekasi
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL
Disetujui oleh:
A. Khoerussalim Ikhs. Bekasi, Mei 2006
PT. COUNTRY LESTARI Jl. Antara No. 49 Jatimakmur Pondok Gede, Bekasi Telp/fax: 021-849 90 556
Pendahuluan PT. Country Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan dan pelatihan kewirausahaan. Unit pengolahan makanan PT. Country Lestari menghasilkan 3 jenis produk, yaitu donat, brownies dan bollen. Tidak hanya mengolah ketiga jenis produk tersebut, PT. Country Lestari juga melakukan kegiatan distribusi produk dengan merekrut tenaga sales yang akan menjual produk langsung ke tangan konsumen. Mengingat konsumen yang sebagian besar merupakan Muslim, maka perlu adanya suatu pedoman dalam menjalankan sistem produksi halal yang kemudian dituangkan dalam bentuk manual halal. Manual halal merupakan dokumen tertulis dari suatu sistem jaminan halal yang disusun untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan syari’at Islam. Manual halal PT. Country Lestari disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal edisi III yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada September 2005. Manual halal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan halal 2. Perencanaan sistem jaminan halal 3. Pelaksanaan sistem jaminan halal 4. Pemantauan dan evaluasi sistem jaminan halal 5. Tindakan perbaikan
Definisi Halal Merupakan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah SWT.
Produk halal Produk yang tidak mengandung unsur yang dilarang untuk dikonsumsi dan digunakan oleh umat Islam.
Sistem jaminan halal Suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal.
Organisasi halal Pelaksana sistem produksi halal yang terdiri dari perwakilan masingmasing bagian/divisi seperti
bagian pembelian, pengendalian mutu,
pengembangan produk, produksi dan pemasaran serta auditor internal halal yang dikoordinasi oleh koordinator halal.
Koordinator halal Koordinator halal adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses yang diperlukan untuk sistem produksi halal agar dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik.
Auditor halal internal Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa dan melaporkan hasil audit internal kepada koordinator halal.
Diagram alir Diagram alir adalah suatu gambaran yang sistematis dari urutan tahapan pekerjaan yang dipergunakan dalam produksi atau dalam menghasilkan produk pangan tertentu.
HrACCP Adalah gambaran suatu proses analisis haram dan penetapan pengendalian titik kritis keharaman yang dilakukan oleh suatu tim pada setiap tahapan proses sampai ke tangan konsumen, dengan mempertimbangkan kehalalan produk, cara pencegahan masuknya bahan haram pada proses produksi sampai dengan produk akhir.
Monitoring Suatu rangkaian kegiatan pengamatan atau pengukuran yang direncanakan dari parameter pengendali untuk menilai apakah TKK terkendali atau tidak.
Verifikasi Penerapan metode, prosedur, pengujian dan cara penilaian lainnya disamping pemantauan untuk menentukan kesesuaian dengan rencana produksi halal.
Profil Perusahaan Nama usaha
PT. Country Lestari
Alamat Industri
Jl. Antara No. 49 Jatimakmur Pondok Gede, Bekasi
No. Telp/fax
(021) 849 90 556
Lini produksi
Pengolahan makanan jadi
Jenis produk
Donat, brownies dan bollen
Kapasitas produksi
1500 boks/hari
Jumlah karyawan
10 orang
Daerah pemasaran
Jakarta dan Bekasi
No. persetujuan
SIUP No. 1920/09-05/PK/XI/2001
No. persetujuan lain
SP No. 394/10.16/2001
Penanggung jawab produksi
A. Khoerussalim Ikhs.
A. KEBIJAKAN HALAL Sebagai bisnis di bidang makanan yang dikelola oleh seorang muslim, maka PT. Country Lestari mencoba menempatkan etika bisnis Islami sebagai landasan kerja dan produktivitasnya. Dengan menjunjung nilai siddiq dan amanah, PT. Country Lestari senantiasa menjalankan bisnis yang jauh dari nilai kecurangan dan ribawi, menghidupkan kompetisi yang sehat untuk mencapai karya terbaik dalam produktivitasnya serta menghasilkan produk yang terjamin kualitas dan kehalalannya. Untuk menjamin kehalalan produk, PT. Country Lestari hanya akan menggunakan bahan baku yang halal, melakukan proses produksi halal yang higienis, menghindari kontaminasi unsur haram dan najis selama
proses
produksi,
pengemasan
dan
pendistribusian,
serta
melakukan perniagaan secara muamalat Islamiyah yang jauh dari nilai kecurangan dan ribawi.
B. PERENCANAAN SISTEM JAMINAN HALAL 1. Tujuan Sistem Jaminan Halal Sistem jaminan halal yang dijalankan oleh PT. Country Lestari adalah untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan secara kontinyu dan konsisten sesuai dengan syari’at Islam yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI.
2. Struktur Manajemen Halal
Direktur
Auditor Halal Internal
LPPOM MUI
Produksi
CDC
ADM & Keuangan
Penggudangan
Gambar a. Struktur organisasi halal PT. Country Lestari
Tabel a. Tim auditor halal internal di PT. Country Lestari No Nama
Jabatan
Bagian/divisi
1
Firman Abdul Mukti
Koordinator Halal
Manager CDC
2
Mukhsin
Auditor Halal Internal
Kepala Produksi
Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal di PT. Country Lestari adalah sebagai berikut: 2.1. Persyaratan Auditor Halal Internal a. Karyawan tetap PT. Country Lestari. b. Koordinator tim auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syari’at Islam. c. Berada dalam lingkup manajemen halal.
d. Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian QC, R&D, pembelian, produksi dan penggudangan. e. Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses produksi secara keseluruhan. f. Diangkat melalui surat keputusan pimpinan perusahaan dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan SJH termasuk tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
2.2. Tugas Tim Auditor Halal Internal Secara Umum a. Menyusun sistem jaminan halal di internal PT. Country Lestari secara tertulis. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari. c. Membuat laporan pelaksanaan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari.
2.3. Uraian Tugas dan Wewenang Auditor Halal Internal berdasarkan fungsi setiap bagian yang terlibat dalam struktur manajemen halal. 2.3.1. Manajemen puncak a. Merumuskan kebijakan PT. Country Lestari yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dihasilkan. b. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan SJH di PT. Country Lestari. c. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SJH. d. Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pelaksanaan SJH termasuk tindakan perbaikan
terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI.
2.3.2. Research and Development (R&D) a. Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan baku yang halal. b. Menyusun sistem perubahan bahan baku dan atau bahan tambahan sesuai dengan ketentuan halal. c. Mencari bahan baku dan/atau bahan tambahan sesuai dengan daftar bahan yang telah jelas kehalalannya. d. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam formulasi dan pembuatan produk baru.
2.3.3. Quality Control a. Menyusun sistem pengendalian dan monitoring yang dapat menjamin konsistensi produksi halal. b. Melaksanakan monitoring sehari-hari terhadap setiap bahan yang masuk
sesuai
dengan
sertifikat
halal,
spesifikasi
dan
produsennya. c. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam setiap ditemukannya ketidaksesuaian bahan dengan daftar bahan halal.
2.3.4. Pembelian a. Menyusun sistem pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan baku sesuai dengan spesifikasi, sertifikat halal dan suppliernya.
b. Melaksanakan pembelian bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui auditor halal internal dan disahkan oleh LPPOM MUI. c. Melakukan komunikasi dengan koordinator halal internal dalam pembelian bahan baku baru dan atau supplier baru.
2.3.5. Penggudangan a. Menyusun sistem administrasi penggudangan yang dapat menjamin kemurnian produk dan bahan yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis. b. Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan halal dan produk yang telah disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh LPPOM MUI. c. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.
2.3.2. Produksi a. Menyusun sistem produksi yang dapat menjamin terhindar dari bahan haram dan najis. b. Melakukan monitoring sistem produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis. c. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matriks formulasi bahan yang telah disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh LPPOM MUI. d. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam proses produksi halal.
3. Panduan Halal Panduan halal merupakan uraian singkat tentang aturan halal-haram dalam Islam yang dapat dipahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan perusahaan yang mencakup pengertian halal-haram, dasar Al Qur’an /hadits dan fatwa MUI, serta pedoman halal-haram bahan yang digunakan dan proses produksi yang dijalankan. Adapun output dari panduan halal ini berupa daftar bahan beserta titik kritisnya, bagan alir proses produksi beserta titik kritisnya dan tindakan pencegahan yang diambil perusahaan. Kemajuan ilmu dan teknologi di bidang pangan berpengaruh besar terhadap status kehalalan suatu bahan pangan, sehingga status bahan yang dulu difatwakan halal, setelah ditemukan hal-hal yang meragukan maka bisa menjadi berubah fatwanya. Oleh karena itu dalam panduan halal ini dimuat kedudukan ketetapan hukum dalam Islam agar dapat diterima mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu dalam panduan halal ini disampaikan pula dasar hukum dari Al Qur’an serta fatwa MUI terbaru tentang status bahan baku serta bahan tambahan pangan. Beberapa kedudukan ketetapan hukum dalam Islam: a. Al Qur’an
: hukumnya bersifat tetap, dan sebagiannya masih bersifat
umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. b. Al Hadits
: merupakan penjabaran aplikatif dari kaidah-kaidah
Qur’aniyyah yang bersifat tetap, sekaligus juga penjelasan lebih lanjut terhadap kaidah-kaidah yang bersifat umum. c. Ijma’ sahabat
: merupakan kesepakatan para sahabat Rosululloh saw dan
para ulama atas permasalahan yang terjadi, karena luasnya wilayah dakwah serta perkembangan kehidupan sosial dan tidak adanya ketentuan secara khusus di dalam Al Qur’an maupun Al Hadits. Meskipun demikian keputusan ijma’ itu sendiri didasarkan pada pemahaman mereka atas Al Qur’an maupun Al Hadits. d. Qiyas
: merupakan metode penentuan hukum secara analogi, yang
diambil berdasarkan pada kasus yang telah ditentukan Al Qur’an maupun Al Hadits.
e. Fatwa
: merupakan keputusan hukum agama yang dibuat dengan
ijtihad (ulama) atas hal-hal yang tidak terdapat di dalam Al Qur’an maupun Al Hadits, berdasarkan pada kaidah-kaidah pengambilan dan penentuan hukum seperti halnya metode qiyas atau ijma’.
3.1. Pengertian Halal dan Haram a. Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan haram dalam Al Qur’an atau Hadits. b. Haram adalah sesuatu yang dilarang dilakukan oleh Allah SWT. Setiap orang yang melanggarnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang juga terancam sanksi syari’at di dunia ini.
3.2. Prinsip-Prinsip Tentang Hukum Halal dan Haram a. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal. b. Penentuan halal dan haram hanyalah wewenang Allah SWT semata. c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT. d. Pada sesuatu yang haram, terdapat hal yang buruk dan berbahaya. e. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya. g. Bersiasat kepada sesuatu yang haram, maka haram hukumnya. h. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram. i. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
3.3. Halal dan Haram Berdasarkan Al Qur’an a. Al Baqarah 168 : “Hai sekalian umat manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti
langkah-langkah syetan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.” b.
Al Baqarah 172-173: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah keada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.”
c. Al Anam 145
: ”Katakanlah, saya tidak mendapat apa yang
diwahyukan kepada Ku sesuatu yang diharamkan bagi yang memakannya, kecuali bangkai, darah yang tercurah, daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Pengasih.” d.
Al Maidah 3
: ”Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging
babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian binatang yang disembelih di sisi berhala.” e. Al Maidah 90-91 : ”Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu.” f.
Al Maidah 96 makanannya.”
: ”Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan
g.
Al A’raf 157
: ”Dia menghalalkan kepada mereka segala yang
baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang kotor.”
3.4. Fatwa MUI untuk Bahan dan Proses Produksi 3.4.1. Khamr a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr. b. Minuman yang mengandung minimal 1% etanol dikategorikan sebagai khamr. c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis. d. Minuman
yang diproduksi
dari
proses
fermentasi yang
mengandung kurang dari 1% etanol tidak dikategorikan khamr, tetapi tetap haram untuk dikonsumsi.
3.4.2. Etanol a. Etanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis. b. Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya: 1). Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi 2). Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi 3). Penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi hukumnya haram.
3.4.3. Flavor yang menyerupai produk haram Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram, contohnya flavor rum, flavor babi dan lainlain, tidak bisa sertifikasi halal serta tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah halal.
3.4.4. Penggunaan alat bersama a. Alat bekas dipakai babi atau anjing harus dicuci dengan cara di sertu
(dicuci dengan air 7 kali, yang salah satunya dengan
tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
3.5. Beberapa Contoh Bahan Kritis 3.5.1. Bahan turunan hewani Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syari’at Islam, bukan berasal dari darah dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini adalah contoh-contoh bahan turunan hewani: a. Lemak b. Protein c. Gelatin d. Kolagen e. Hormon f. Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses menggunakan enzim (contoh: keju, whey, laktosa, kasein) g. Beberapa vitamin (contoh: vitamin A, B6, D, E)
3.5.2. Bahan nabati Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan
bahan tambahan dan penolong yang tidak halal,
maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur proses produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang digunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan nabati yang menjadi titik kritis:
a. Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2, asam folat dan zat besi. b. Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.
3.5.3. Bahan-bahan lain Selain kelompok bahan-bahan tersebut di atas, berikut ini adalah contoh bahan/kelompok bahan lain yang sering menjadi titik kritis: a. Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam aspartat) b. Pewarna alami c. Flavor
4. SOP (Standard Operating Procedure) Halal 4.1. Prosedur pembelian Pelaksanaan SOP halal bagian pembelian pada PT. Country Lestari secara umum dilakukan melalui: a. Bagian ADM &Keuangan menerima permintaan barang langsung dari kepala cabang. b. Bagian ADM &Keuangan memilih dan memastikan pemasok yang dapat menyediakan bahan baku yang jelas kehalalannya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, atau produk bahan baku bersangkutan tercantum dalam jurnal halal LPPOM-MUI. c. Jika ok, form pemesanan dapat diberikan kepada pemasok atau dilakukan pemesanan lewat telepon, atau bagian logistik langsung membelinya di toko. d. Bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak dibeli melalui pemasok, oleh bagian logistik dibeli langsung dari toko. Jika tidak didapatkan bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kehalalan, maka bagian logistik akan membeli di toko lainnya. e. Mengikuti bagan alir prosedur pembelian yang ada, yaitu; Alur kegiatan pembelian Permintaan bahan baku Bagian pembelian Beli di toko
Not OK
OK Dibeli
Pemasok
OK
Not OK
Diterima
Ditolak
4.2. Prosedur penerimaan dan penggudangan SOP halal untuk bagian penerimaan dan penggudangan yang ada di PT. Country Lestari yaitu: a. Bahan baku datang dari pemasok. b. Bagian penggudangan melakukan pemeriksaan yang meliputi kecocokan barang yang dipesan dengan barang yang dikirim, kondisi alat transportasi yang digunakan, dan melakukan penimbangan jika diperlukan. c. Jika pada pemeriksaan ada yang tidak sesuai maka barang akan dikembalikan kepada pemasok. d. Barang yang masuk disimpan digudang dan dipisahkan antara bahan baku dan bahan pengemas. e. Mengikuti diagram alir proses penerimaan dan penyimpanan bahan:
Alur kegiatan penerimaan / penggudangan Barang datang dari pemasok atau dari toko Bagian penerimaan Pemeriksaan, penimbangan dan pencatatan Ok Penggudangan
Not OK
4.3. Prosedur Quality Control (QC) SOP halal pada bagian kendali mutu (QC) dilakukan untuk menjaga kehalalan produk yang dihasilkan akibat penggunaan bahan baku dan proses produksi yang berlangsung, yaitu: a. Penggunaan bahan baru akan diperiksa oleh koordinator halal untuk menjamin kehalalan bahan yang digunakan. b. Jika bahan baru tersebut tidak memenuhi standar kehalalan dan kualitas, maka dicari bahan pengganti lain yang memenuhi kriteria halal. c. Mengikuti diagram alir proses pelaksanaan prosedur QC: Alur kegiatan QC Penggunaan bahan baru
Bagian pembelian
Pemeriksaan kehalalan oleh AHI
Not OK
OK Bahan diterima
4.4. Prosedur pengembangan produk (R&D) SOP halal pada kegiatan pengembangan produk (R&D) seperti adanya perubahan formula maupun pembuatan produk baru yaitu: a. Adanya pengembangan produk yang merupakan inisiatif bagian CDC atau tawaran dari pihak luar. b. Bahan baku yang diperlukan atau bahan pengganti yang digunakan untuk perubahan formula dicek kehalalannya. c. Pengembangan/penggantian bahan baru dapat dilanjutkan jika kehalalan bahan yang digunakan sudah memenuhi syarat.
d. Evaluasi produk baru atau pengembangan produk dilakuakan dengan test sensori internal perusahaan beserta konsultan jasa boga serta mitra perusahaan, yaitu Bogasari Baking Center (BBC). e. Jika evaluasi menunjukkan hasil yang tidak diinginkan, maka dilakukan pengembangan atau formulasi ulang. f. Mengikuti bagan alir prosedur kegiatan pengembangan produk (R&D). Alur kegiatan R&D Divisi R&D atau tawaran pihak luar Pembuatan produk baru atau pengembangan produk Bagian logistik Penggunaan bahan baru/ bahan pengganti Cek kehalalan
Not OK
OK Pembuatan produk baru/ pengembangan formula Evaluasi hasil OK Produk baru
Not OK
4.5. Prosedur bagian produksi 4.5.1. Prosedur pra produksi a. Menyiapkan bahan baku dan mengecek spesifikasinya apakah sesuai dengan standar kualitas dan kehalalan perusahaan. b. Jika bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasi maka diadukan ke bagian logistik untuk mendapatkan penggantinya. c. Disiapkan wadah serta peralatan lain yang diperlukan untuk proses produksi. d. Diperiksa apakah ada cemaran seperti sisa adonan yang menempel, kotoran hewan, potongan tubuh serangga atau debu. e. Jika ada kotoran yang menempel, maka dilakukan pencucian ulang sebelum produksi. f. Jika tidak ada cemaran pada peralatan, atau setelah dicuci dan dikeringkan maka peralatan siap untuk digunakan. g. Mengikuti diagram alir pra produksi: Alur kegiatan pra produksi Bahan baku
Peralatan
Cek spesifikasi
Not OK Laporkan ke bagian logistik
Cek kebersihannya
OK Siap digunakan
Not OK Cuci dan keringkan
4.5.2. Prosedur produksi Country Donuts a. Bahan baku yang telah sesuai dengan spesifikasi kemudian ditimbang sesuai kebutuhan produksi hari itu. b. Tepung terigu, gula pasir dan ragi instant dimasukkan ke dalam mixer kemudian diaduk sampai rata. c. Di wadah lain telur diaduk bersama sejumlah air, mixer kembali dinyalakan dan campuran air-telur dimasukkan ke dalam wadah mixer. d. Dimasukkan margarine dan cake emulsifier kedalam mixer sambil terus diaduk sampai terbentuk adonan yang kalis. e. Adonan yang telah kalis diangkat keatas sheeter lalu dipipihkan sampai ketebalan 11-12 mm. f. Adonan yang telah pipih lalu dicetak secara manual dan ditata diatas loyang, kemudian di proofing 15-20 menit. g. Adonan donat yang telah diproofing kemudian digoreng sampai berwarna kuning keemasan pada suhu 100-1500 C. h. Donat yang telah matang diangkat, ditiriskan kemudian didinginkan dibawah kipas angin. i. Dilakukan finishing berupa pengisian donat dengan selai stroberi atau nanas, pencelupan kedalam cokelat cair dilanjutkan dengan berbagai variasi, atau dioles mentega kemudian ditabur dengan keju cheddar parut. j. Donat dimasukkan kedalam kemasan kardus dan siap untuk didistribusikan. k. Mengikuti diagram alir proses produksi Country Donuts.
4.5.3. Prosedur produksi Country Brownies a. Bahan baku yang telah sesuai dengan spesifikasi kemudian ditimbang sesuai kebutuhan produksi hari itu. b. Telur, soda kue dan gula pasir dimasukkan ke dalam mixer, lalu diaduk. c. Sambil terus diaduk, dimasukkan secara berurutan tepung terigu, cokelat cair, susu full cream, cake emulsifier dan margarin cair. d. Setelah rata adonan dimasukkan kedalam cetakan yang telah dioles margarin berbalur tepung. e. Difinishing dengan taburan keju atau irisan kacang mete. f. Dipanggang selama 45 menit pada suhu 2000C. g. Setelah matang, didinginkan dan dilepas dari cetakan. h. Pinggiran brownies yang tidak rata dipotong sampai rapi dan dikemas ke dalam kardus. i. Mengikuti diagram alir proses produksi Country Brownies.
4.5.4. Prosedur produksi Country Bollen a. Bahan baku yang telah sesuai dengan spesifikasi kemudian ditimbang sesuai kebutuhan produksi hari itu. b. Telur, gula pasir, gula halus, susu full cream, tepung terigu, margarine, garam dan air dimasukkan ke dalam mixer, lalu diaduk. Sementara itu gula dan margarine di aduk sampai rata, lalu sisihkan untuk filling. c. Setelah adonan kalis, lalu giling sampai tipis, dioles lemak pastry dan adonan dilipat sehingga lemak pastry ada di dalam lipatan adonan. Penggilingan , pengolesan lemak pastry dan pelipatan diulang sampai 3 kali. d. Setelah lipatan ketiga adonan digiling sampai ketebalan 3 mm dan dipotong persegi.
e. Diatas adonan pastry yang telah dipotong diletakkan irisan keju, pisang raja dan campuran gula-margarin yang telah diaduk. f. Adonan yang telah di filling, dilipat sehingga berbentuk kubus. g. Bagian atas bollen dioles dengan kuning telur. h. Bollen kemudian dipanggang pada suhu 1800C selama 60 menit. i. Bollen yang telah matang didiamkan sampai dingin, lalu dikemas dalam kardus Country Bollen. j. Mengikuti diagram alir proses produksi Country Bollen.
*Haram CCP
Penerimaan bahan baku
*Haram CCP
Penggudangan Penimbangan/formulasi
Pemipihan/pressing
Pengadukan/mixing
Pembentukan pastry
Pencetakan
Pencetakan
Pemotongan pastry
Proofing 15-20 menit
Finishing
Filling
Penggorengan
Pemanggangan
Finishing
Penirisan dan pendinginan
Pendinginan
Finishing
Country Brownies
Pendinginan
Country Donuts
Pengemasan
Country Bollen
Pemanggangan
*Haram CCP
Penggudangan
Pendistribusian Pemasaran
Gambar b. Alur kegiatan produksi Country Donuts, Country Brownies dan Country Bollen
Tabel b. Deskripsi produk Country Donuts Nama Produk
Country Donuts
Komposisi
Tepung terigu, gula pasir, telur, margarin, garam, air, ragi instant, coklat batangan, susu full cream, cake emulsifier, VX, keju cheddar, coklat mesis, selai nanas, selai stroberi, kacang tanah
Cara produksi
Dicampur dengan mixer, dipipihkan dengan siter, dicetak dengan cetakan donat manual, digoreng dengan deep fryer
Cara penyimpanan
Disimpan pada suhu ruang
Cara pengemasan
Dimasukkan ke dalam kardus dan ditutup
Ukuran dan jenis pengemas
Kardus duplex
Cara pengangkutan
Didistribusikan dengan motor atau mobil bak terbuka ke JDC (jaringan distribusi country), lalu diantar dengan angkot dan berjalan kaki ke konsumen
Daya awet
12 jam pada suhu ruang
Label/spesifikasi
SP No. 394/10.16/2001
Cara penyajian
Siap dikonsumsi
Dimana akan dijual dan siapa Sebagian konsumennya
perkantoran segmentasi menengah
besar dan
di
wilayah
pertokoan,
perumahan
konsumen
masyarakat
dengan kelas
Tabel c. Deskripsi produk Country Brownies Nama Produk
Country Brownies
Komposisi
Tepung terigu, garam, gula pasir, telur, cake emulsifier, soda kue, cokelat bubuk, melting dark chocolate, margarin, keju cheddar, susu bubuk full cream
Cara produksi
Dicampur
dengan
mixer,
dicetak
dan
dipanggang Cara penyimpanan
Disimpan pada suhu ruang
Cara pengemasan
Dimasukkan dalam plastik PP lalu di kemas dengan kardus brownies dan ditutup
Ukuran dan jenis pengemas
Kardus Duplex
Cara pengangkutan
Didistribusikan dengan motor atau mobil bak terbuka ke JDC (jaringan distribusi country), lalu diantar dengan angkot dan berjalan kaki ke konsumen
Daya awet
7 hari
Label/spesifikasi
SP No. 022/10.26/2000
Cara penyajian
Siap dikonsumsi
Dimana akan dijual dan siapa Sebagian konsumennya
perkantoran segmentasi menengah
besar dan
di
wilayah
pertokoan,
perumahan
konsumen
masyarakat
dengan kelas
Tabel d. Deskripsi produk Country Bollen Nama Produk
Country Bollen
Komposisi
Tepung terigu, garam, gula pasir, gula halus, telur, margarin, air, shortening, keju cheddar, coklat batangan, susu bubuk full cream, pisang raja
Cara produksi
Dicampur
dengan
mixer,
dipressing,
dipanggang Cara penyimpanan
Disimpan pada suhu ruang
Cara pengemasan
Dimasukkan dalam kardus bollen dan ditutup
Ukuran dan jenis pengemas
Kardus Duplex
Cara pengangkutan
Didistribusikan dengan motor atau mobil bak terbuka ke JDC (jaringan distribusi country), lalu diantar dengan angkot dan berjalan kaki ke konsumen
Daya awet
3 hari
Label/spesifikasi Cara penyajian
Siap dikonsumsi
Dimana akan dijual dan siapa Sebagian konsumennya
perkantoran segmentasi menengah
besar dan
di
wilayah
pertokoan,
perumahan
konsumen
masyarakat
dengan kelas
4.5.5. Prosedur pasca produksi a. Cuci semua peralatan dan wadah dengan sabun, lalu dibilas dengan air yang mengalir. b. Keringkan peralatan dan wadah yang telah dicuci. c. Periksa secara visual apakah masih ada kotoran yang menempel. Jika masih ada, lakukan pencucian ulang. d. Letakkan peralatan dan wadah yang telah dicuci dalam lemari penyimpanan. e. Mengikuti diagram alir pasca produksi: Alur kegiatan pra produksi Peralatan dan wadah Cuci dan keringkan Cek kebersihannya
OK Simpan di lemari penyimpanan
Not OK
5. Acuan Teknis Pelaksanaan SJH 5.1. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian a. Form pemesanan barang diisi ketika dilakukan pembelian barang baik melalui supplier maupun langsung membeli di toko.
Pemesanan Barang No Pemesanan: No Nama barang
Merek
Satuan
Jumlah
Keterangan
Bekasi, ………………….200…. (Kepala Cabang) b. Bagian pembelian hanya memesan barang sesuai dengan daftar bahan halal yang ditetapkan perusahaan.
5.2. Acuan Teknis untuk Bagian R&D a. Bagian R&D menggunakan daftar bahan halal seperti halnya bagian pembelian. b. Penggunaan bahan baku baru harus mengikuti SOP bagian R&D. c. Mengikuti SOP bagian R&D. c. Menggunakan daftar titik kritis keharaman bahan.
5.3. Acuan Teknis untuk Bagian Produksi a. Bagian Produksi menggunakan daftar bahan halal seperti halnya bagian pembelian. b. Mengikuti SOP produksi halal.
5.4. Acuan Teknis untuk Bagian QC
a. Bagian R&D menggunakan daftar bahan halal seperti halnya bagian pembelian. b. Mengikuti SOP bagian QC.
5.5. Acuan Teknis untuk Bagian Penggudangan a. Bagian R&D menggunakan daftar bahan halal seperti halnya bagian pembelian. b. Mengikuti SOP penggudangan. c. Tata barang yang diterima digudang dan catat dalam laporan keluarmasuk barang. Laporan Keluar Masuk Bahan Baku Periode: No Tanggal
Nama barang
Jumlah masuk
Jumlah keluar
Sisa
Bekasi,
Keterangan
200
(Kepala cabang)
6. Sistem Administrasi Sistem administrasi yang dibuat mencakup sistem pencatatan penggunaan bahan baku yang dapat ditelusuri untuk tiap jenis produk. Sistem tersebut dituangkan dalam matriks rekapitulasi penggunaan bahan yang didukung dengan berkas bukti pembelian bahan baku.
8. Sistem Dokumentasi Pelaksanaan sistem jaminan halal di PT. Country Lestari didukung oleh dokumen yang informatif dan dapat dengan mudah diakses oleh semua
pihak yang terlibat dalam produksi halal, termasuk pihak LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Sistem dokumentasi tersebut mencakup: a. Panduan halal yang dikeluarkan LPPOM MUI. b. Pedoman penetapan titik kritis. c. SOP pembelian bahan. d. SOP penggudangan. e. SOP produksi. f. SOP QC. g. SOP pengembangan produk. h. Laporan berkala
C. PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN HALAL 1. Fungsionalisasi Struktur Organisasi Manajemen Halal Setiap bagian dari manajemen halal harus berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Pemantauan fungsi organisasi manajemen halal dilakukan dalam bentuk audit halal internal. Hasil audit halal internal harus dipantau dan ditindaklanjuti oleh pihak manajemen perusahaan apabila ternyata ada bagian yang tidak berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Penetapan dan Pelaksanaan SOP Halal Standard melaksanakan
operating proses
procedure
produksi
halal
(SOP)
setiap
ditetapkan
bagian
sebagai
dalam panduan
pelaksanaan bagi setiap bagian dalam struktur organisasi manajemen halal. Pemantauan pelaksanaan SOP halal dilakukan melalui audit halal internal.
3. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Metode sosialisasi yang dilakukan adalah berupa poster dan komunikasi internal-eksternal. Pertemuan rutin tiap awal bulan menjadi sarana dalam mensoaialisasikan sistem jaminan halal yang akan dijalankan perusahaan.
4. Pelatihan Sistem Jaminan Halal a. Pelatihan pelaksanaan sistem jaminan halal harus melibatkan semua personel yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk b. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk harus diserahkan kepada personel yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam bidang pekerjaan dan hukum Islam. c. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hukum-hukum Islam tentang pentingnya kehalalan suatu produk.
d. Pemahaman karyawan tersebut diharapkan mampu menimbulkan kepedulian terhadap kebijakan kehalalan dan menerapkannya di tingkat operasional. e. Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam pelaksanaan pelatihan SJH adalah identifikasi perencanaan dan jadwal pelatihan, serta laporan pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan kualifikasi, kuesioner, dan evaluasi).
5. Komunikasi Internal dan Eksternal Dalam melaksanakan sistem jaminan halal, PT. Country Lestari senantiasa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara lain: a. Rapat evaluasi bulanan b. Poster c. Fax d. Komunikasi individual.
6. Pemeliharaan Dokumentasi dan Pelaporan Semua dokumentasi berupa informasi tertulis harus dipelihara untuk memberikan kemudahan bagi auditor internal/eksternal dalam melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen yang berkaitan dengan kehalalan produk. Selain itu dilakukan pula laporan berkala kepada LPPOM MUI setiap enam bulan sekali. Laporan berkala harus mencakup: a. Resume laporan audit halal internal b. Berita acara tindakan koreksi atas temuan pada audit halal internal c. Resume perubahan-perubahan yang terjadi selama enam bulan terakhir d. Daftar bahan terakhir beserta dokumen pendukung terbaru.
D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM JAMINAN HALAL 1. Tujuan Audit Internal a. Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.
b. Menentukan kesesuaian pelaksanaan SJH perusahaan dengan perencanaannya. c. Mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. d. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan. e. Menyediakan informasi tentang pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LPPOM MUI.
2. Ruang Lingkup Audit Internal a. Dokumentasi sistem jaminan halal Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap bagian yang terkait seperti daftar bahan, spesifikasi, sertifikat
halal,
formula,
dokumen
pembelian
bahan,
dokumen
penggudangan dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: - Kelengkapan dokumen SJH - Kelengkapan spesifikasi bahan - Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan - Kecocokan formula dengan daftar bahan halal - Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal - Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar bahan halal. - Uji mampu telusur (traceability) setiap bahan
b. Pelaksanaan audit sistem jaminan halal Audit pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan melalui suatu audit halal internal yang dilakukan setiap enam bulan sekali pada setiap bagian yang terkait mulai dari pembelian bahan, penyimpanan bahan, proses
produksi,
penyimpanan
pengembangan produk baru.
produk
jadi,
transportasi
dan
3. Pelaksanaan Audit Internal a. Waktu Pelaksanaan -
Audit halal internal dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap enam bulan atau pada saat ada perubahan yang menyangkut bahan, proses maupun produksi setiap bagian yang terkait seperti daftar bahan, spesifikasi, sertifikat halal, formula, dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan dan sebagainya.
b. Metode Pelaksanaan Audit halal internal dapat dilakukan dengan metode wawancara, pengujian dokumen ataupun observasi lapang dan fisik. Audit halal internal dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit sistem yang lain, akan tetapi check list audit halal internal dan pelaporannya harus dibuat terpisah dari audit sistem lain.
c. Pelaksana (Auditor) Audit halal internal dilakukan oleh tim auditor halal internal yang telah ditetapkan secara resmi oleh pihak manajemen perusahaan.
d. Pihak yang Diaudit (Auditee) Pihak yang diaudit adalah seluruh bagian yang terkait dengan proses produksi halal seperti bagian pembelian, produksi, QC, pengembangan produk, dan penggudangan. 4. Pelaporan Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan. Hasil temuan audit ditindaklanjuti
dalam
kerangka
waktu
tertentu
tergantung
bobot
permasalahan. Resume hasil audit dilaporkan kepada LPPOM MUI setiap enam bulan sekali terhitung dari tanggal terbitnya sertifikat halal.
E. TINDAKAN PERBAIKAN 1. Tindakan Perbaikan atas Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal Tindakan perbaikan atas pelaksanaan SJH dilakukan jika pada saat dilakukan audit halal internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya. Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan berdampak langsung terhadap status kehalalan produk. Semua bentuk tindakan perbaikan dilakukan oleh perusahaan dengan dibuatkan laporan ketidaksesuaian.
2. Kaji Ulang Manajemen atas Sistem Jaminan Halal Kaji ulang manajemen dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat dalam sistem jaminan halal termasuk manajemen puncak. Pertemuan kaji ulang dilaporkan dan dibuat sebuah rekaman tindakan atas kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen atas sistem jaminan halal secara menyeluruh harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan karena berbagai hal, antara lain: a. Perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi peran sistem jaminan halal secara menyeluruh atau sebagian, misalnya peran auditor halal internal. b. Ketidaksesuaian yang sering ditemukan dalam pelaksanaan SJH.
3. Perubahan Dokumen Perubahan dokumen sistem jaminan halal dapat saja dilakukan jika memang dianggap perlu, baik oleh pimpinan perusahaan, tim auditor halal internal maupun
auditor halal eksternal. Perubahan dokumen sistem
jaminan halal dilakukan setelah dilakukan pengkajian oleh tim auditor halal internal pusat. Perubahan yang telah dilakukan kemudian disosialisasikan kepada tim auditor halal internal cabang untuk selanjutnya dilaksanakan di masing-masing cabang. Perubahan dokumen sistem jaminan halal kemudian didokumentasikan dalam tabel perubahan dokumen sistem jaminan halal
Tabel e. Laporan Ketidaksesuaian No 1.
Uraian Temuan
Pelapor
ketidaksesuaian
Sifat ketidaksesuaian
Keterangan (merubah/tidak status kehalalan)
Tanggal kejadian Lokasi 2.
Analisis penyebab
Proses kejadian Penyebab Pembuat Disetujui
3.
Tindakan langsung
Isi tindakan Tanggal pelaksanaan Dibuat Disetujui
4.
Tindakan perbaikan
Isi tindakan Tanggal pencapaian Tanggal pelaksanaan Dibuat Disetujui
5
Tindakan
Isi tindakan
pencegahan
Dibuat Disetujui
merubah
Tabel f. Notulen tindakan kaji ulang manajemen No
Topik
Rincian diskusi
Kesimpulan
Tindak
Tanggal
Tanggal
lanjut
pencapaian
nyata
Tabel g. Tabel perubahan dokumen sistem jaminan halal Tanggal
Halaman yang
Uraian dokumen
Uraian dokumen
Perubahan
dirubah
sebelum dirubah
setelah dirubah
Lampiran a. Check list auditor halal internal pada manajemen halal Check list AHI pada bagian QC No
Hasil audit Ya Tdk Keterangan
Pertanyaan
1
Apakah bagian QC memiliki daftar bahan yang telah diketahui LPPOM MUI? 2 Apakah halal pass bahan atau produk diberikan oleh QC setelah mendapat persetujuan dari auditor halal internal? 3 Sebelum mencantumkan halal pass, apakah QC memeriksa nama produsen, merek, jenis/kode barang, logo halal, dan kuantitas yang tercantum dalam label kemasan sesuai dengan dokumen pengadaan dan/atau sertifikat halal? 4 Apakah jawaban no. 3 dapat dibuktikan dengan laporan/rekaman hasil pemeriksaan bahan? 5 Apakah halal pass hanya diberikan pada bahan atau produk yang sertifikat halalnya masih berlaku? 6 Apakah bagian QC menolak bahan yang tidak memperoleh halal pass? 7 Apakah pemberian halal pass dikontrol dengan baik dan tercatat secara sistematis? 8 Apakah QC selalu berkomunikasi dengan AHI berkaitan dengan bahan yang tidak bisa mendapatkan halal pass karena alasan tertentu (sertifikat halal kadaluarsa, dll)? 9 Apakah ada teguran tertulis dan/atau tindakan pencegahan dari QC jika didapati praktek yang tidak memenuhi SOP halal? Catatan khusus auditor
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
Bekasi, Menyetujui
Yang membuat
Auditee bagian QC
Auditor Halal Internal
Lampiran a. Lanjutan
Check list AHI pada bagian Produksi No
Hasil audit Ya Tdk Keterangan
Pertanyaan
1
Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang disertifikasi halal oleh MUI? 2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong? 3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diakui LPPOM MUI? 4 Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal MUI mungkin mengandung babi dan turunannya? 5 Bila produk yang tidak disertifikasi halal MUI tidak mengandung babi dan turunannya, apakah prosedur sanitasi peralatan produksi sesuai dengan ketentuan MUI dan diawasi oleh AHI? 6 Apakah di lingkungan produksi tidak ditemukan bahan haram walaupun itu milik bagian lain ataupun milik pribadi? 7 Apakah penyelenggaraan proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik? 8 Apakah semua bahan baku, tambahan dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri? 9 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis? 10 Apakah bagian produksi mempunyai SOP untuk setiap tahapan proses? Catatan khusus auditor
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
Bekasi, Menyetujui
Yang membuat
Auditee Bagian Produksi
Auditor Halal Internal
Lampiran a. Lanjutan
Check list AHI pada bagian R&D No
Hasil audit Ya Tdk Keterangan
Pertanyaan
1
Apakah Bagian R&D memiliki daftar bahan yang disetujui LPPOM MUI? 2 Apakah sampel bahan yang diterima bagian R&D selalu disertai dokumen yang mendukung status kehalalan bahan? 3 Dalam memeriksa status kehalalan bahan yang akan digunakan, apakah bagian R&D memeriksa asal usul bahan? (penentuan bahan sebagai bahan yang kritis terhadap kehalalan, atau haram mengikuti diagram penentuan titik kritis bahan) 4 Apakah bagian R&D secara periodik memeriksa status kehalalan bahan yang digunakan untuk R&D dan mengusahakan penggantinya jika bahan yang belum ada sertifikat halalnya? 5 Apakah dalam mengembangkan formula, bagian R&D selalu menggunakan bahan-bahan yang jelas status kehalalannya? 6 Apakah formula yang telah siap produksi selalu dimintakan persetujuan AHI sebelum proses sertifikasi halal MUI? Catatan khusus auditor
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
Bekasi,
Menyetujui
Auditee bagian R&D
Yang membuat
Auditor Halal Internal
Lampiran a. Lanjutan
Check list AHI pada bagian Gudang No 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13
14
15 16 17
Pertanyaan Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang mudah ditelusuri? Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI? Jika jawaban no. 3 tidak, apakah bahan halal dan non halal disimpan secara terpisah? Apakah pemisahan (pertanyaan no. 4) dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda? Jika jawaban no. 5 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas? Jika jawaban no. 6 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas? Jika jawaban no. 7 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara pemisahan dalam paletpalet yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas? Apakah bahan-bahan untuk produksi, bahan kemasan, dan non produksi seperti bahan sanitasi, sampel R&D, produk jadi, dan lain-lain dipisahkan? Apakah penggunaan (pertanyaan no. 9) dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda? Jika jawaban no. 10 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas? Jika jawaban no. 11 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas? Jika jawaban no. 12 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara pemisahan dalam paletpalet yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas? Apakah setiap penggunaan bahan dan produk untuk keperluan produksi, R&D, penjualan atau pengeluaran dari gudang untuk keperluan lain tercatat jenis dan jumlah serta penggunaannya? Apakah setiap pengeluaran bahan untuk produksi halal memperhatikan halal pass? Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas? Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh
Hasil audit Ya Tdk Keterangan √
-
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
√
-
√
-
√
-
-
√
Lampiran a. Lanjutan MUI? 18 Jika jawaban no. 17 ya, apakah produk yang tidak disertifikasi halal disimpan secara terpisah dengan produk yang disertifikasi halal? 19 Jika jawaban no 18 ya, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda/ 20 Jika jawaban no. 19 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang jelas? 21 Jika jawaban no. 20 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang jelas? 22 Jika jawaban no. 21 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara pemisahan dalam paletpalet yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas? Catatan khusus auditor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bekasi,
Menyetujui
Yang membuat
Auditee Bagian Gudang
Auditor Halal Internal
Lampiran a. Lanjutan
Check list AHI pada bagian Pembelian No
Hasil audit Ya Tdk Keterangan
Pertanyaan
1
Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong? 2 Apakah bagian pembelian memiliki daftar bahan, pemasok dan produsen bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI? 3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LPPOM MUI) 4 Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian pembelian terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari QC dan AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LPPOM MUI) 5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemasok atau produsen bahan? 6 Apakah bagian pembelian memiliki sistem peringatan dini untuk bahan-bahan yang masa berlaku sertifikat halalnya hampir habis masa berlakunya? 7 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pembelian disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses, dan asal usul bahan)? 8 Apakah kegiatan pembelian didukung dengan sistem administrasi yang baik? seperti semua catatan pembelian terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi dan mudah ditelusuri. Catatan khusus auditor
√
-
√
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
√
√
-
Bekasi,
Menyetujui
Yang membuat
Auditee bagian Pembelian
Auditor Halal Internal
Lampiran a. Lanjutan
Check list AHI pada bagian Distribusi No
Hasil dudit Ya Tdk Keterangan
Pertanyaan
1
Apakah alat transportasi dan distribusi (bahan dan/atau produk jadi) selalu dalam keadaan bersih dan suci dari najis? 2 Adakah jaminan bahwa pengangkutan tidak tercemar dengan bahan atau produk lain atau titipan perusahaan/orang lain yang tidak jelas kehalalannya? 3 Untuk alat transportasi dan distribusi sewaan, adakah seleksi khusus dan persyaratan khusus yang dapat menjamin produk terhindar dari kemungkinan terkontaminasi bahan haram atau najis? Catatan khusus auditor
√
-
√
-
-
√
Semua alat transportasi adalah milik perusahaan
Bekasi,
Menyetujui
Auditee bagian Distribusi
Yang membuat
Auditor Halal Internal
Lampiran b. Daftar bahan halal PT. Country Lestari Tabel g. Daftar bahan halal PT. Country Lestari No
1
Nama Bahan
Merk
Ragi instan Coklat batangan Coklat putih batangan Coklat pink batangan
Mauripan
5
Mesis coklat
Tulip
6
Mesis stroberi
Tulip
7
Mesis mint
Tulip
2 3 4
8 9 10 11 12
Mesis pelangi Cokelat bubuk Margarin Tepung Terigu Tepung Terigu
Collata Collata Tulip
Tulip Burgundi Menara Cakra Kembar Segitiga Biru
Produsen
PT. Indo Fermex PT. Gandum Mas Kencana PT. Gandum Mas Kencana PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Smart Tbk PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM
13
Donut mix
14
Minyak goreng
Goodfry
PT. Smart Tbk
15
Shortening
Blueband Pastry Fat
16
Keju Cheddar
Chessy
17
Garam
Samudra
18
Gula Pasir
Sweet Indolampung
PT. Unilever Indonesia PT. Dairy Gold Indonesia PT. Sumatraco Langgeng Makmur PT. Sweet
19 20
Gula Halus VX
21
Soda kue
22 23 24
Cake Emulsifier Susu bubuk full cream
Indolampung
No. Sertifikat*
Berlaku s/d*
0006901197
141105
00100033170305
110307
00100033170305
110307
00110004850699
130507
00110004850699
130507
00110004850699
130507
00110004850699
130507
00110004850699
130507
00110004850699
130507
0007471297
230707
00100006410997
220707
00100006410997
220707
00100006410997
220707
0007471297
230707
000140898
140107
00040014281200
130407
07060000030305
280307
00120002610196
080707 050506 141105
Icing sugar Bakerin Plus Koepoe koepoe
UD. Alam Jaya PT. Indo Fermex PT. Indoguna Multirasa
0002945052004 0006901197
Spong28
PT. Indo Fermex
0006901197
141105
0002320112002
061106
00100008820898
130507
00100008820898
130507
Full cream
Selai nanas
Zeelandia
25
Selai stroberi
Zeelandia
26 27 28 29
Telur Kacang tanah Pisang Raja Air
PT. Kabulinco Jaya PT. Seelindo Sejahterama PT. Seelindo Sejahterama
*Sumber: Jurnal halal Januari 2006
-
Ket
-
Beli di toko Beli di toko Beli di pasar Air isi ulang
Lampiran c. HrACCP ( Haram Analysis Critical Control Point)
*Haram CCP
Penerimaan bahan baku
*Haram CCP
Penggudangan Penimbangan/formulasi
Pemipihan/pressing
Pengadukan/mixing
Pembentukan pastry
Pencetakan
Pencetakan
Pemotongan pastry
Proofing 15-20 menit
Finishing
Filling
Penggorengan
Pemanggangan
Finishing
Penirisan dan pendinginan
Pendinginan
Finishing
Country Brownies
Pendinginan
Country Donuts
Pengemasan
Country Bollen
Pemanggangan
*Haram CCP
Penggudangan
Pendistribusian Pemasaran
Gambar c. Diagram alir proses beserta titik kritis keharaman
Lampiran c. Lanjutan Tabel h. Analisa tingkat resiko keharaman bahan Nama
Tingkat
Bahan
Resiko
Titik kritis keharaman Dari
Shortening
H
sumbernya
shortening
memungkinkan berasal dari lemak
Merek
Sertifikat
digunakan/Produsen
halal
Pastry
Fat;
PT.
Unilever Indonesia
hewani atau bahkan campuran
Halal
lemak hewani dan tumbuhan Cake
Secara umum hukumnya syubhat,
emulsifier
karena dapat dibuat dari bahan H
Spong28; PT. Indo Fermex
hewani atau nabati. Di pasaran juga
sering
dicampur
Halal
dengan
lemak padat yang perlu ditelusuri asal dari lemak tersebut. Ragi Instan
M
Sering
dilakukan
penambahan
enzim dan emulsifier
Fermex
Cokelat
Pada
impor
Chollata;
PT.
batangan
sering ditambahkan khamr seperti
Gandum
Mas
brandy, rhum dan vodka sebagai
Kencana
penambah aroma
Tulip
M
beberapa
Mauripan; PT. Indo
cokelat
Decor;
PT.
Freyabadi Indotama Cokelat mesis
M
Penambahan flavor
Tulip; PT. Freyabadi Indotama
Cokelat
Bubuk coklat yang ada saat ini
bubuk
terkadang ada yang ditambahkan M
Halal Halal
Halal
rasa dan flavor yang lebih tegas. flavor
Halal
Burgundi; PT. Frey Abadi Indotama
flavor coklat, untuk memberikan Penambahan
Halal
merupakan
titik kritis keharamannya. Margarin M
Dari segi kehalalannya, bahan
Menara; PT. Smart
tambahan yang digunakan dalam
Tbk
pembuatan
margarine
flavor,emulsifier
dan
misalnya
Halal
pewarna
haruslah dicermati Tepung terigu
M
Fortifikasi seperti penambahan zat
Cakra
besi dan sistein
Segitiga
Kembar, Biru;
PT.
Halal
ISM Bogasari FM Minyak goreng
M
Biasanya berasal dari bahan nabati
Goodfry; PT. Smart
tanpa bahan tambahan, namun
tbk
Halal
Lampiran c. Lanjutan dapat juga berasal dari lemak hewan Keju Cheddar
M
Pemisahan whey pada bahan baku
Chessy;
PT.
susu sapi menggunakan rennet
Dairygold Indonesia
yang dapat berasal dari lambung
Halal
sapi muda atau babi Selai
Penambahan M
asam
sitrat
status
kehalalannya
media
yang
pembuatan
yang
tergantung
digunakan
asam
sitrat
pada
Zeelandia, PT.
Seelindo
Sejahterama
Halal
secara
fermentasi. Susu bubuk full
Fortifikasi vitamin dan mineral M
PT. Kabulinco Jaya
yang dilakukan
Halal
cream Gula pasir
Penggunaan
arang
aktif
pada
proses pemutihan. Saat ini arang L
PT. Sweet Indolampung
aktif yang digunakan berasal dari
Halal
tumbuhan, sehingga secara umum kehalalan
gula
pasir
tidak
dipermasalahkan Gula halus
L
VX
Idem
UD. Alam Jaya
Komposisi VX adalah sodium
Bakerin
bicarbonat, sodium acid pirofosfat
Indo Fermex
Plus;
Halal PT
dan bahan pengisi seperti pati L
jagung. komposisi
Jika
ditinjau bahan
dari
Halal
yang
dikandungnya, maka dari segi kehalalannya produk ini aman. Soda kue Garam Air Kacang tanah Kacang mete Telur ayam Pisang raja
L L L L L L L
Sodium
bikarbonat
dari
segi
Koepoe Koepoe ; PT.
kehalalannya aman.
Indoguna Multirasa
-
Samudra; PT.Sumatraco Langgeng Makmur
-
Air sumur -
-
-
-
-
-
-
Halal -
Lampiran c. Lanjutan
Apakah bahan merupakan produk impor?
Ya
Tidak
Apakah memiliki SH MUI atau lembaga luar negeri yang diakui MUI dan masih berlaku?
Tidak
Apakah memiliki SH MUI dan masih berlaku?
Tidak
Ya
Ya
Apakah ada kemungkinan mengandung bahan yang diragukan?
Tidak
Ya
Sertifikasi halal Tidak
Halal
Kajian LPPOM MUI
Bermasalah
Tidak bermasalah
Bahan tidak dapat digunakan
Gambar d. Prosedur penetapan status bahan
Bahan dapat digunakan
Lampiran c. Lanjutan
P1
Lakukan modifikasi tahapan dalam proses atau produk
Adakah tindakan pengendalian?
Ya
Tidak Apakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk pengamanan?
Tidak P2
Bukan TKK
Ya
Berhenti
Apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan najis atau mencegah masuknya bahan haram dalam prosesa produksi selanjutnya?
Ya
Tidak P3
Dapatkah terjadi kontaminasi dengan najis dan atau masuknya bahan haram ke dalam proses produksi?
Ya
P4
Tidak
Bukan TKK
Berhenti
Apakah ada tahapan lain yang dapat menghilangkan najis dan bahaya yang teridentifikasi atau mencegah masuknya bahan haram ke dalam proses produksi?
Ya Bukan TKK
Tidak
TITIK KENDALI KRITIS (TKK)
Berhenti
Gambar c. Pohon keputusan penentuan titik kendali kritis (Apriyantono, 2005)
Lampiran c. Lanjutan Tabel i. Penentuan Titik Kendali Kritis No Tahapan proses 1. Penerimaan bahan baku
2.
3.
4. 5.
Penggudangan
Penimbangan/ formulasi Pengadukan/ mixing
7.
Pressing/ pembentukan pastry Pemotongan pastry Pencetakan
8.
Proofing
6.
9.
Penggorengan
Penyebab keharaman Bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, tidak memenuhi spesifikasi halal
Tindakan pencegahan Dilakukan pemeriksaan kesesuaian barang dengan spesifikasi pesanan. Barang yang tidak sesuai dengan pesanan ditolak dan dilakukan pemesanan ulang atau pesan ke supplier lain
Tercemar oleh kotoran tikus dan kucing atau bangkai kecoa Wadah tercemar najis
Pemasangan kawat kassa pada lubang ventilasi, selalu menutup pintu gudang serta pembersihan rutin gudang Membersihkan wadah dan perlengkapan penimbangan setiap selesai digunakan dan atau akan digunakan dengan air yang suci
Wadah dan alat mixing Membersihkan wadah dan perlengkapan tercemar najis mixing setiap selesai digunakan dan atau akan digunakan dengan air yang suci Alat pengepress tercemar Membersihkan alat pengepress dengan air najis yang suci Meja dan pisau tercemar najis Meja dan cetakan tercemar najis Produk tercemar oleh urin tikus selama proofing
Membersihkan meja dan pisau dengan air yang suci Membersihkan meja dan cetakan dengan air yang suci Melakukan pest control secara rutin, menutup akses masuk tikus ke ruang produksi Mengunakan minyak yang Menggunakan minyak yang sudah tidak halal disertifikasi halal
P1
P2
P3
P4
TKK
Ya
Ya
-
-
TKK
Ya
Ya
-
-
TKK
Ya
Tdk
Ya
Ya
Bukan TKK
Ya
Tdk
Ya
Ya
Bukan TKK
Ya
Tdk
Ya
Ya
Bukan TKK
Ya
Tdk
Ya
Ya
Ya
Tdk
Tdk
-
Ya
Tdk
Ya
Ya
Bukan TKK
Ya
Tdk
Tdk
-
Bukan TKK
Bukan TKK Bukan TKK
Lampiran c. Lanjutan
10. Penirisan dan Produk tercemar oleh urin Melakukan pest control secara rutin, pendinginan tikus selama pendinginan menutup akses masuk tikus ke ruang produksi 11. Pemanggangan Memanggang produk halal Hanya dilakukan pemanggangan produk dan produk haram pada halal pemanggang yang sama 12. Filling Menggunakan bahan yang Selalu menggunakan bahan yang haram direkomendasikan auditor halal internal 13. Finishing Menggunakan bahan yang Selalu menggunakan bahan yang haram direkomendasikan auditor halal internal 14. Pengemasan Bahan pengemas tercemar Selalu menyimpan bahan pengemas dalam urin tikus dan kucing gudang pengemas, menutup akses masuknya tikus dan kucing 15. Pendistribusian Tercampur bersama Memisahkan alat transportasi untuk pendistribusian produk pengiriman produk halal dan haram haram 16. Pemasaran Tercampur bersama Sales hanya memasarkan produk halal pemasaran produk haram
Ya
Tdk
Ya
Ya
Bukan TKK
Ya
Tdk
Tdk
-
Bukan TKK
Ya
Tdk
Tdk
-
Ya
Tdk
Tdk
-
Ya
Tdk
Tdk
-
Bukan TKK
Ya
Tdk
Tdk
-
Bukan TKK
Ya
Tdk
Tdk
-
Bukan TKK
Bukan TKK Bukan TKK
Lampiran c. Lanjutan Tabel j. Control measure terhadap titik kendali kritis di PT. Country Lestari Monitoring TKK 1. Penerimaan
2. Penggudangan
Bahaya Bahan yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi halal Terkonta minasi kotoran tikus atau kecoa
What
Where
How
Who
Merek dan spesifikasi yang sesuai daftar bahan halal
Tempat penerimaan bahan
Periksa kesesuaian form pemesanan dan bahan yang diterima
Bagian pembelian
Adanya kotoran tikus dan kecoa di gudang
Gudang
Periksa rak penyimpanan dan calah antara rak dan dinding atau lantai
Bagian penggudangan dan produksi
Tindakan Koreksi
Prosedur Verifikasi
Setiap penerimaan bahan
Tolak bahan, minta dikirim yang sesuai spesifikasi bahan halal
Evaluasi data catatan penerimaan bahan
Laporan penerimaan bahan dan laporan ketidaksesu aian
Setiap akan produksi
Pisahkan bahan yang tercemar, lakukan pembersihan gudang dan pemusnahan hama.
Evaluasi laporan ketidaksesu aian
Laporan ketidaksesuaian
When
Pencatatan
Lampiran d. Nama Perusahaan Jenis Produk
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Bahan Ragi instan Coklat batangan Coklat putih batangan Coklat pink batangan Mesis coklat Mesis stroberi Mesis mint Mesis pelangi Cokelat bubuk Margarin Tepung Terigu Tepung Terigu Donut mix Minyak goreng
MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DENGAN SELURUH BAHAN UNTUK SETIAP NAMA PRODUK YANG SEJENIS (diisi/disempurnakan sesuai bahan yang disetujui LP POM MUI) : PT. Country Lestari : Donat, Brownies, Bollen
Merek Mauripan
No. Sertifikat
Berlaku s/d
PT. Indo Fermex
0006901197
141105
√
√
√
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
Collata
-
-
-
-
-
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
Tulip
-
-
-
-
-
PT. Frey Abadi Indotama
00110004850699
130507
Tulip Tulip Tulip Tulip Burgundi Menara Cakra Kembar Segitiga Biru
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Smart Tbk PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. Smart Tbk
00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 0007471297 00100006410997 00100006410997 00100006410997 0007471297
130507 130507 130507 130507 130507 230707 220707 220707 220707 230707
-
-
-
-
-
PT. Unilever Indonesia
000140898
140107
-
-
-
-
-
00040014281200
130407
√
√
√
√
√
07060000030305
280307
√
√
√
√
√
PT. Dairy Gold Indonesia PT. Sumatraco Langgeng Makmur PT. Sweet Indolampung
00120002610196
080707
√
√
√
√
√
UD. Alam Jaya PT. Indo Fermex
0002945052004 0006901197
050506 141105
-
-
-
-
-
PT. Indoguna Multirasa
Spong28
-
-
-
-
-
PT. Indo Fermex
Full cream
√
√
√
√
√
Zeelandia Zeelandia
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
Shortening Keju Cheddar
17
Garam
Samudra
18
Gula Pasir
19 20
Gula Halus VX
21
Soda kue
24 25 26 27 28 29
Produsen
√
16
23
Dip coklat mesis coklat √
√
15
Cake Emulsifier Susu bubuk full cream Selai nanas Selai stroberi Telur Kacang tanah Pisang Raja Air
Nama Produk Donat Dip coklat Dip coklat Dip coklat mesis stroberi mesis pelangi mesis mint √ √ √
Collata
Goodfry Blueband Pastry Fat Chessy
22
Dip coklat kacang √
Sweet Indolampung Icing sugar Bakerin Plus Koepoe koepoe
PT. Kabulinco Jaya PT. Seelindo Sejahterama PT. Seelindo Sejahterama
-
Ket
-
0006901197
141105
0002320112002
061106
00100008820898 00100008820898
130507 130507 Beli di toko Beli di toko Beli di pasar Air isi ulang
Lampiran d. Lanjutan MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DENGAN SELURUH BAHAN UNTUK SETIAP NAMA PRODUK YANG SEJENIS (diisi/disempurnakan sesuai bahan yang disetujui LP POM MUI) Nama Perusahaan Jenis Produk
No 1
Nama Bahan
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ragi instan Coklat batangan Coklat putih batangan Coklat pink batangan Mesis coklat Mesis stroberi Mesis mint Mesis pelangi Cokelat bubuk Margarin Tepung Terigu Tepung Terigu Donut mix Minyak goreng
15
Shortening
16
Keju Cheddar
17
Garam
2 3 4
18
Gula Pasir
19 20
Gula Halus VX
21
Soda kue
22 23 24 25 26 27 28 29
Cake Emulsifier Susu bubuk full cream Selai nanas Selai stroberi Telur Kacang tanah Pisang Raja Air
: PT. Country Lestari : Donat, Brownies, Bollen
Merek
Nama Produk Donat Dip coklat Stroberi vanilla √ √
Dip coklat stroberi √
Dip stroberi coklat √
Collata
√
√
√
Collata
-
-
Tulip
√
Tulip Tulip Tulip Tulip Burgundi Menara Cakra Kembar Segitiga Biru
Mauripan
Goodfry Blueband Pastry Fat Chessy Samudra Sweet Indolampung Icing sugar Bakerin Plus Koepoe koepoe Spong28
Keju
Produsen
No. Sertifikat
Berlaku s/d
√
PT. Indo Fermex
0006901197
141105
-
-
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
√
-
-
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
√
-
-
-
PT. Frey Abadi Indotama
00110004850699
130507
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Smart Tbk PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. Smart Tbk
00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 0007471297 00100006410997 00100006410997 00100006410997 0007471297
130507 130507 130507 130507 130507 230707 220707 220707 220707 230707
-
-
-
-
-
PT. Unilever Indonesia
000140898
140107
-
-
-
-
√
00040014281200
130407
√
√
√
√
√
07060000030305
280307
√
√
√
√
√
PT. Dairy Gold Indonesia PT. Sumatraco Langgeng Makmur PT. Sweet Indolampung
00120002610196
080707
√
√
√
√
√
UD. Alam Jaya PT. Indo Fermex
0002945052004 0006901197
050506 141105
-
-
-
-
-
PT. Indoguna Multirasa
-
-
-
-
-
PT. Indo Fermex
Full cream
√
√
√
√
√
Zeelandia Zeelandia
√ √
√ √
√ √
√ √ √
√ √
PT. Kabulinco Jaya PT. Seelindo Sejahterama PT. Seelindo Sejahterama
-
Ket
-
0006901197
141105
0002320112002
061106
00100008820898 00100008820898
130507 130507 Beli di toko Beli di toko Beli di pasar Air isi ulang
Lampiran d. Lanjutan Nama Perusahaan Jenis Produk
No 1
Nama Bahan
MATRIKS REKAPITULASI PRODUK DENGAN SELURUH BAHAN HALAL UNTUK SETIAP NAMA PRODUK YANG SEJENIS (diisi/disempurnakan sesuai bahan yang disetujui LP POM MUI) : PT. Country Lestari : Donat, Brownies, Bollen
Donuts Nanas √
Bollen pisang keju -
Nama Produk Bollen pisang coklat -
Brownies -
PT. Indo Fermex
0006901197
141105
Collata
-
-
√
-
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
Collata
-
-
-
-
PT. Gandum Mas Kencana
00100033170305
110307
Tulip
-
-
-
-
PT. Frey Abadi Indotama
00110004850699
130507
Tulip Tulip Tulip Tulip Burgundi Menara Cakra Kembar Segitiga Biru
√ √ √ √ √
√ √ -
√ √ -
√ √ √ -
PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Frey Abadi Indotama PT. Smart Tbk PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. ISM Bogasari FM PT. Smart Tbk
00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 00110004850699 0007471297 00100006410997 00100006410997 00100006410997 0007471297
130507 130507 130507 130507 130507 230707 220707 220707 220707 230707
-
√
√
-
PT. Unilever Indonesia
000140898
140107
-
√
-
√
00040014281200
130407
√
√
√
√
07060000030305
280307
√
√
√
√
PT. Dairy Gold Indonesia PT. Sumatraco Langgeng Makmur PT. Sweet Indolampung
00120002610196
080707
√
√ -
√ -
UD. Alam Jaya PT. Indo Fermex
0002945052004 0006901197
050506 141105
-
-
-
√
Spong28
-
-
-
Full cream
√
√
√
√
Zeelandia Zeelandia
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √
Merek
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ragi instan Coklat batangan Coklat putih batangan Coklat pink batangan Mesis coklat Mesis stroberi Mesis mint Mesis pelangi Cokelat bubuk Margarin Tepung Terigu Tepung Terigu Donut mix Minyak goreng
15
Shortening
16
Keju Cheddar
Goodfry Blueband Pastry Fat Chessy
17
Garam
Samudra
18
Gula Pasir
19 20
Gula Halus VX
21
Soda kue
2 3 4
22 23 24 25 26 27 28 29
Cake Emulsifier Susu bubuk full cream Selai nanas Selai stroberi Telur Kacang tanah Pisang Raja Air
Mauripan
Sweet Indolampung Icing sugar Bakerin Plus Koepoe koepoe
√
Produsen
PT. Indoguna Multirasa PT. Indo Fermex PT. Kabulinco Jaya PT. Seelindo Sejahterama PT. Seelindo Sejahterama
No. Sertifikat
-
Berlaku s/d
Ket
-
0006901197
141105
0002320112002
061106
00100008820898 00100008820898
130507 130507 Beli di toko Beli di toko Beli di pasar Air isi ulang