SKRIPSI. Oleh: Risda Yanti Sinaga NIM

DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUAN TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TELUK KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG -BANTEN SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Admintrasi Negara

Oleh: Risda Yanti Sinaga NIM 6661111326

ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2016

ABSTRAK Risdayanti Sinaga. NIM. 6661111326. Skripsi. Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang - Banten . Pembimbing I: Gandung Ismanto., S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Anis Fuad., S.Sos., M.Si. Keberadaan PPP di Desa Teluk Kecamatan Labuan mengakibatkan terjadinya dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pembangunan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada lingkungan sosial masyarakat di Desa Teluk Kecamatan Labuan-Banten. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan PPP Labuan berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Teluk dan sekitarnya, dari dampak sosial PPP dalam hal pendidikan masyarakat sekitar mengalami peningkatan dan memiliki pola perpindahan penduduk yang tetap serta akibat dari pengerukan yang terlalu dalam berdampak pada hilangnya terumbu karang dan biota laut menjadi rusak. Selain itu terdapat dampak ekonomi seperti pendapatan nelayan meningkat namun karena alat tangkap dan musim yang ada, dengan adanya pelabuhan BPPP tidak mengubah pola hubungan antara pengusaha ikan dengan nelayan sehingga hasil tangkapan tidak terdampak langsung kepada nelayan dan nelayan belum memiliki potensi besar untuk sejahtera namun disisi lain terdapat keuntungan bagi masyarakat yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal ada yang berdagang sembako, menjual es, adanya SPBN serta pelayanan izin kapal lebih mudah.

Kata Kunci: Dampak, Pembangunan, PPP, Lingkungan Sosial

ABSTRACT RisdayantiSinaga. SRN. 6661111326. A PAPER.The Impact of PPP Labuanto the social environment of the people in Teluk Village, Labuan-Banten. 1st Supervisor GandungIsmanto., S.Sos., M.Si And 2nd Supervisor Anis Fuad., S.Sos., M.Si

The existence of the PPP caused the social and economic environment impacts to the surrounding community. The purpose of this study is to determine the construction of PPP on the social environment of the people in Teluk village. In this research, the researcher applied qualitative descriptive approach, at which it is conducted based on the following process as data collection techniques: interview, observation, and documentation study. The result of the research showed that the construction of PPP have impacted social and economic life of people in Teluk village, from this social impact of PPP Labuan public education the people around increased and has persistent pattern of population movement and a result of the dredging that are too deep impacted on the loss of coral reefs and marine life become damaged. Besides, there are economic impacts such as the increase of the income level of fishermen but because due to fishing gear and exiting season, with the port BPPP does not change the pattern of relations between employers fish with fishermen so the catch is not impacted directly to fishermen and the fishermen do not have great potential to prosper but on the other hand there are benefits for the society by provide jobs for the local community there are trade groceries, there are sell the ice, there are SPBN and the service of the vessel permit easier.

Keywords: Impact, Development, PPP, Social Environment

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

Berbuatlah sesuai perkataan bukan berkata sesuai perbuatan (RYS)

Ku Persembahkan Skripsi ini kepada Orangorang tersayangku, Mama, Papa, Adikku

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya telah memberikan peneliti kesehatan jasmani dan rohani sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Dampak Pembangunan Pelanuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten“. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peneliti menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Sholeh Hidayat, M.Pd Rektor UNTIRTA beserta seluruh jajarannya. 2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNTIRTA, Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.IKom., Wakil Dekan Bidang Keuangan FISIP UNTIRTA, Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UNTIRTA. 4. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

i

5. Bapak Riswanda, M.A., P.hd., Sekertaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA. 6. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M., Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti dengan semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segara mengerjakan penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 7. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membantu

dan memberikan saran kepada peneliti dengan

semangat, selalu mengingatkan peneliti untuk segara mengerjakan penelitian ini agar segera lulus dan memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan. 8. Seluruh Staf BPPP yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bimbingan dan kerjasamanya dalam pengambilan data serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 9. Masyarakat Desa Teluk dan sekitanya yang banyak memberikan informasi dan selalu menerima dengan baik apabila dimintai waktu untuk wawancara. 10. Papa tersayang D.Sinaga S.Pd. dan Mama tersayang Dra. S.Sitakar yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Senantiasa memberikan kasih sayang yang tidak pernah habisnya kepada putri sulungnya sehingga

ii

menjadi semangat dan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Krisandi Sebastian S.E yang tidak pernah lelah mengajak peneliti untuk berdebat agar segera menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan dibalik ketusnya dengan ketulusan dan kasih sayangnya. 12. Adikku tersayang Bramesa Sinaga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar peneliti tidak menyerah dengan kesulitan yang dihadapi serta tidak pernah lelah bertanya kapan kakaknya wisuda. 13. Bou – bouku tersayang yang tidak pernah lelah bertanya dan selalu memberikan dukungan dan motivasi agar peneliti segera menyelesaikan skripsi. 14. Sahabat Madagascar Agnes Christine dan Fernando Andreas yang selalu mendoakan

dan

memberikan

dukungan

kepada

peneliti

dalam

penyelesaian skripsi ini. 15. Fauziah Nur Utami sahabat sekampung, seperantauan dan merangkap satu kosan yang menjadi tempat pengaduan peneliti selama di perkuliahan dan tidak pernah lelah memberikan motivasi kepada peneliti 16. Sahabat-sahabat terkasih Resti Kurniawan, Fazriah Agista, Zahra, Lilla, Nita,Fahrian, Toni, Evelyn, Inge, Veny, Melinda, Aziya, Fani, Revi, Vero, Cipong, teman-teman kelas C Adminstrasi Negara 2011, terimakasih telah menemani dalam susah, senang, sedih, galau dan mau berproses bersama sampai akhirnya skripsi ini selesai. Semoga kita masih dipertemukan dilain kesempatan dan dengan membawa kesuksesannya masing-masing.

iii

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat guna pembaca dan permohonan maaf peneliti utarakan jika dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan yang tidak terhitung. Terimakasih.

Serang, Februari 2016 Peneliti

Risdayanti Sinaga

iv

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ABSTRACT PERSYARATAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ...........................................................................................................v DAFTAR TABEL...................................................................................................x DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................10 1.3 Pembatasan Masalah ...........................................................................11 1.4 Rumusan Masalah ...............................................................................11 1.5 Tujuan Penelitian.................................................................................11 1.6 Manfaat Penelitian...............................................................................12 1.7 Sistematika Penulisan .........................................................................13 BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori ................................................................................... 15

v

2.1.1

Pengertian Pembangunan ........................................................ 15

2.1.2

Indikator Pegukuran Keberhasilan Pembangunan ............... 19 2.1.2.1 Dampak Pembangunan..............................................24 2.1.2.2 Penanggulangan Dampak ......................................... 24

2.1.3

Pengertian Pelabuhan ............................................................25

2.1.4

Pengertian Lingkungan Hidup ..................................................... 29

2.1.5

Fungsi Lingkungan Hidup ....................................................... 30

2.1.6

Aspek Sosial Dalam Kajian Dampak Lingkungan ................ 30

2.1.7

Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)31

2.1.8

Prinsip Analisis Dampak .......................................................... 37

2.1.9

Isu – isu Strategis Dalam Analisis Dampak .......................... 38

2.1.10 Identifikasi Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan 39 2.1.11 Pelapisan Sosial ......................................................................... 41 2.1.12 Lingkungan Sosial .................................................................... 42 2.1.13 Komponen Pokok-Pokok Lingkungan Sosial ........................ 43 2.1.14 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial .................................. 46 2.1.15 Pengertian Peran................................................................... 47 2.1.15.1 Konsep Partisipasi .................................................. 48 2.1.16 Lingkungan Ekonomi ........................................................... 51 2.1.16.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat ........................... 51 2.1.17 Teori Modal Sosial................................................................ 52 2.1.17.1 Parameter Modal Sosial ....................................... 53 2.1.18 Pelapisan Sosial .................................................................... 54

vi

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 56 2.3 Kerangka Berfikir ................................................................................... 58 2.4 Asumsi Dasar ............................................................................................ 61 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metoden Penelitian ....................................................62 3.2 Fokus Penelitian .......................................................................................... 64 3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................ 65

3.4 Fenomena yang Diamati ......................................................................65 3.4.1 Definisi Konsep ...........................................................................65 3.4.2 Definisi Operasional ....................................................................66 3.5 Instrunen Penelitian................................................................................... 67 3.6 Informan Penelitian .............................................................................68 3.7 teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .........................................70 3.7.1 Teknik Pengolahan Data ..............................................................70 3.7.2 Analisis Data ................................................................................79 3.8 Jadwal Penelitian .................................................................................84 BAB VI HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..................................................................85 4.1.1 Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan ..85 4.2 Deskripsi Data ......................................................................................95 4.2.1 Data Informan Penelitian ...........................................................96 4.2.2 Analisis Data Penelitian ............................................................98 4.2.2.1 Pendapatan Perkapita ...................................................101

vii

4.2.2.2 Struktur Ekonomi.........................................................104 4.2.2.3 Urbanisasi ....................................................................109 4.2.2.4 Angka Tabungan .........................................................112 4.2.2.5 Indeks Kualitas Hidup .................................................115 4.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia ....................................118 4.2.2.7 Lingkungan Sosial .......................................................121 4.2.2.7.1 Prinsip Partisipatif .........................................121 4.2.2.7.2 Lingkungan Ekonomi....................................124 4.2.2.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat 128 4.2.2.7.3 Teori Modal Sosial ........................................138 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .............................................................141 4.3.1 Pendapatan Perkapita ...............................................................142 4.3.2 Struktur Ekonomi .....................................................................145 4.3.3 Urbanisasi .................................................................................148 4.3.4 Angka Tabungan ......................................................................152 4.3.5 Indeks Kualitas Hidup ..............................................................153 4.3.6 Indeks Pembangunan Manusia .................................................156 4.3.7 Lingkungan Sosial ....................................................................158 4.3.7.1 Prinsip Partisipatif........................................................158 4.3.7.2 Lingkungan Ekonomi ..................................................160 4.3.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat ....................162 4.3.7.3 Teori Modal Sosial.......................................................169

viii

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................176 5.2 Saran ....................................................................................................177 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

ix

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pelabuhan di Provinsi Banten ................................................4 Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....................................................................69 Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .............................................................................74 Tabel 3.3 Jadwa lPenelitian....................................................................................83 Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pendudu di DesaTeluk .............................................86 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Teluk ..........................87 Tabel 4.3 Data Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian ........................97 Tabel 4.4 Data Produksi TPI Desa Teluk Kecamatan Labuan ...........................103 Tabel 4.5 Rician Biaya Perbekalan Nelayan ........................................................144 Tabel 4.6 Data Warga yang sudah di Relokasi ....................................................151 Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ..................................155 Tabel 4.8 Matriks Hasil Penelitian .......................................................................171

x

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir ...................................................................60 Gambar 3.1 SiklusTeknikAnalisis Data Menurut Miles dan Huberman ...............82 Gambar 4.1 Proses Pelelangan Ikan .....................................................................147 Gambar 4.2 Rumah Pintar Anak Nelayan ............................................................155 Gambar 4.3 Muara Sungai ...................................................................................161 Gambar 4.4 Kantor BPPP Labuan .......................................................................165 Gambar 4.5 Ikan Asin yang Dijemur Masyarakat ...............................................166 Gambar 4.6 Pangkalan TNI Pos Pengamat Labuan .............................................167

xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanaan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek.Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Crane dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula disekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya. Dalam kesehariannya, pelabuhan juga mempunyai hubungan erat dengan warga sekitar yang mendiami kawasan pelabuhan. Pelabuhan juga dapat di definisikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas terminal meliputi :dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar mua

1

2

barang. Crane, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.Gudang laut (transito), tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan di pindah ke kapal. Pembangunan pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas serta meningkatkan nilai tambah usaha perikanan tangkap guna penyediaan dan kecukupan ketahanan pangan khususnya yang berasal dari protein hewani. Meningkatkan pemberdayaan nelayan terutama nelayan skala kecil, masyarakat pesisir serta pelaku usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan tangkap. Penyediaan dan penerapan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perikanan tangkap. Mempercepat pertumbuhan ekonomi disekitar pelabuhan perikanan dan daerah setempat serta meningkatkan efek domino terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sektor lainnya. Meningkatkan retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Devisa Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Berdasarkan Per. 08/MEN?2012 pada pasal 3 tertulis bahwa pelabuhan perikanan itu sendiri adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasarannya. Berbeda dengan pelabuhan niaga pada umunya, pelabuhan perikanan memiliki ciri – ciri khusus yaitu bahwa selain memiliki fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang umum seperti dermaga, breakwater, alur pelayaran dan gedung – gedung perkantoran hars dilengkapi dengan fasilitas – fasilitas yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas usaha perikanan. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi ganda, yakni selain memberikan perlindungan bagi

3

kapal – kapal yang berangkat maupun mendaratkan serta berlabuh, membongkar hasil tangkapan, pengolahan dan pemasaran, juga sebagai tempat peristirahatan nelayan. Pelabuhan perikanan terdiri atas daratan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Provinsi Banten memiliki dua kawasan Pelabuhan yaitu Pelabuhan di perairan Selat

Sunda

dan di

perairan Teluk Banten dengan jumlah

Pelabuhan/dermaga 38 buah. Pada kawasan perairan Selat Sunda terdapat 20 Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus milik Pemerintah/BUMN dan swasta, termasuk di antaranya Pelabuhan Umum Ciwandan (PT. Pelindo II) dan Pelabuhan Nasional Merak (PT. ASDP). Peruntukan Teluk Banten dalam Rencana Umum Tata Ruang Nasional untuk pengembangan kawasan Pelabuhan dan industri, yang saat ini terdapat 2 (dua) Pelabuhan umum yaitu Kawasan Pelabuhan Bojonegara sebagai Pelabuhan Internasional dalam satu sistem dengan Tanjung Priok (DKI Jakarta) dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu serta 15 Pelabuhan Khusus yang tersebar di wilayah Kecamatan Bojonegara. Bahkan sedang dikembangkan pula untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Peti Kemas yang mampu melayani Kapal Generasi 4 dan 5.

4

Tabel 1.1 Jenis – Jenis Pelabuhan di Provinsi Banten JENIS PELABUHAN

KETERANGAN

A. Pelabuhan Umum 1. Pelabuhan Nasional Merak

4 Dermaga Ro-ro 1 Dermaga Kapal Cepat 1 Dermaga Ro-ro, dijadwalkan beroperasi awal september 2009

2. Pelabuhan Ciwandan (dikelola

General Cargo, Bulk Cargo

oleh PT Pelindo II) Cabang Banten 3. Pelabuhan Regional Anyer

General Cargo

4. Pelabuhan Internasional

Satu sistem dengan Tanjung Priok (DKI

Bojonegara

Jakarta)

5. Pelabuhan Regional Labuan

General Cargo

B. Pelabuhan Khusus 40 Pelabuhan

Dermaga untuk kepentingan sendiri 4 Tidak Beroperasi

C. Pelabuhan Perikanan 1. Pelabuhan Perikanan Pantai

Dijadwalkan Oktober 2009 Ditingkatkan

Karangantu

Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara

2. Pelabuhan Perikanan Pantai

Proses Pembentukan UPTD

Labuan 3. Pangkalan Pendaratan Ikan a. Citulis

Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai

b. Kronjo


c. Binuangeun

Persiapan Menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera

d. Bayah


Sumber: RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030

5

PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Labuan, Banten merupakan salah satu pelabuhan perikanan di Indonesia yang cukup berkembang. PPP Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten.PPP Labuan ini berjarak 42 km dari Kabupaten Pandeglang atau sekitar 64 km dari Kota Serang, ± 600 m dari ruas jalan raya antara Labuan – Anyer.PPP Labuan, merupakan PPP terpenting di Kabupaten Pandeglang. Volume produksi hasil tangkapan didaratkan di PPP Labuan pada tahun 2005 adalah 2.150,2 ton yang merupakan produksi PPP terbesar dibanding PPP lainnya di Kabupaten Pandeglang; yaitu sekitar 71,4% dari jumlah volume produksi hasil tangkapan Kabupaten Pandeglang. Nilai produksi PPP ini juga tertinggi diantara PPP lainnya pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp 13.336,8 juta atau sekitar 82,3% dari jumlah nilai produksi hasil tangkapan kabupaten ini (Rakhmania 2008).Pada awalnya sebelum menaikan status menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pelabuhan ini merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang usulan peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dengan surat Keputusan Nomor KEP. 44/ MEN/ 2007 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan.. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan. Sebagai bagian

6

dari kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan PPP Labuan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap Perusahaan Pemerintah, swasta maupun perorangan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan ketentuan dalam izin usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak menjadi penting dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya dasar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat dan pasal 2 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL yang menyatakan keharusan melengkapi dengan AMDAL bagi kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dan penyebrangan perlu dilengkapi dengan AMDAL yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah. Setiap kegiatan pembangunan yang positif sangat diharapkan terutama terhadap masyarakat yang berada disekitar pelabuhan di Labuan, namun pada

7

kenyataanya masih ada permasalahan yang terjadi yang sebenarnya tidak diharapkan dapat berakibat terhadap masyarakat itu sendiriseperti hasil temuan peneliti. Permasalahan yang pertamayaitu pendangkalan muara

yang

terjadi

akibat penumpukan atau penebalan endapan lumpur, dan material lainnya seperti semen yang digunakan saat proses pembangunan dilaksanakan yang terbawa air sungai dari hulu ke muara bahkan hingga pintu muara sehingga merugikan para nelayan yang ingin melintas dari muara sehingga menyebabkan ruas sungai menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi sempit. Muara sungai tersebut merupakan jalur lalu lintas nelayan untuk melaut atau menjual hasil tangkapan sehingga apabila nelayan sedang membawa ikan maka harus berlabuh ke dermaga terdekat karena jika dipaksakan maka kapal bisa pecah dan rusak akibat dari endapan lumpur tersebut. (sumber: hasil wawancara dengan staff Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan bagian tata operasional). Pendangkalan muara ini menyebabkan muara sungai menjadi lebih sempit yang biasanya kapal bisa keluar lewat dua jalur semenjak adanya penahan ombak dan penebalan endapan lumpur menjadi satu jalur, mulut muara menjadi mengecil yang biasanya lumpur tersendat sehingga muara menjadi lebih dangkal. Biasanya nelayan jam 3 pagi sampai jam 6 pagi sudah pergi kelaut semenjak adanya pembangunan pelabuhan nelayan bisa melaut jam 9 pagi sampai jam 10 pagi bahkan apabila satu kapal di antrian pertama tidak melaut maka semua kapal yang sedang parkir juga tidak jadi melaut karena nelayan mengantri untuk kelaut, ini diakibatkan semenjak terjadinya pendangkalan muara nelayan memarkir kapal dipelabuhan yang

8

biasanya dimuara sungai. (sumber: hasil wawancara dengan Staff Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan dan masyarakat yang terkena dampak).Pendangkalan pelabuhan atau pembangunan pelabuhannya terlalu mendasar mengakibatkan kapal menjadi susah merapat didermaga, dangkalnya pelabuhan dikarenakan pembangunan juga bertahap. Pembangunan terlalu mendasar dan masih terhambat dikarenakan dana bersumber dari APBD bukan APBN sehingga dana dari provinsi sendiri tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan. Permasalahan yang keduaadalah lahan untuk pengolahan dan penjualan ikan asin menjadi sempit sehingga beberapa masyarakat yang tidak menjual ikan asin lagi, sebelum adanya pembangunan pelabuhan adanya talut. Talut adalah tempat masyarakat menjemur ikan asin sampai ke pesisir dan pada awalnya tempat menjemur ikan asin juga cukup luas, namun semenjak adanya pelabuhan yang dibangun sampai kepesisir pantai mempersempit lahan untuk menjemur ikan asin yang dikeruk untuk tempat masuknya kapal. Permasalahan lainnya adalah habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur akibat pembangunan dan endapan lumpur yang sangat tebal sehingga mencemari habitat laut itu sendiri sehingga ikan – ikan sulit untuk dicari yang mengakibatkan nelayan – nelayan kecil menjadi lebih sulit dan jauh untuk memancing. Apabila memancing jauh maka solar yang dipakai juga semakin banyak sehingga terkadang ikan yang didapat masyarakat tidak mampu membayar harga solar untuk kapal. (sumber: hasil wawancara dengan staff Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan masyarakat nelayan desa Teluk).

9

Permasalahan terakhir yang dirasakan masyarakat adalah masuk ke pelabuhan dikenai distribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sebelum adanya pelabuhan masyarakat bebas untuk keluar masuk ke daerah pantai tetapi setelah adanya pelabuhan dikenai biaya masuk ini memberatkan masyarakat karena pendapatan kecil tetapi harus dikenakan biaya juga masuk kedalam pelabuhan namun pada kenyataannya ternyata retribusi masih belum dipungut secara merata masyarakat masih bebas untuk keluar masuk Pelabuhan. Kapal juga dikenai retribusi sesuai dengan ukurannya. Docking kapal nelayan semakin sulit untuk ditemui, docking kapal adalah tempat perbaikan kapal dulu sebelum ada pelabuhan docking kapal bisa dilakukan di depan kantor dinas namun setelah adanya pembangunan docking kapal menjadi hancur. (sumber: hasil wawancara dengan staff Balai Pelabuhan Perikanan Pantai dan masyarakat yang terkena dampak) Namun dibalik adanya dampak negatif pembangunan pelabuhan pasti ada dampak positifnya seperti adanya pengisian bahan bakar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di pelabuhan sebelum adanya pelabuhan nelayan membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adanya pabrik es, playanan izin kapal dan bongkar ikan menjadi lebih mudah. Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan LabuanKabupaten Pandeglang”.Alasan peniliti memilih judul ini karena pada

10

awalnya peneliti melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan kemudian peneliti melakukan perbandingan ternyata PPN Karangantu jauh sudah lebih maju dibandingkan PPP labuan karena PPN Karangantu langsung ditangani oleh pemerintah pusat sedangkan PPP Labuan masih dibawah naungan Provinsi dan PPN Karangantu juga dari segi fasilitas sudah memadai dan SDM masyarakatnya juga sudah cukup maju untuk mengelola fasilitas yang sudah tersedia. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yang terdapat dalam lingkungan sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, yaitu sebagai berikut : 1. Ruas sungai menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi sempit akibat endapan lumpur dan semen mengakibatkan kapal sulit untuk melintas karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk menangkap ikan sehingga mengganggu nelayan untuk pergi melaut. 2. Mata pencaharian masyarakat menjadi hilang akibat pembangunan pelabuhan seperti lahan untuk pengolahan ikan asin menjadi lebih sempit dan habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur mengakibatkan nelayan jadi tidak bisa mencari ikan didekat area pelabuhan lagi. 3. Setiap masuk ke Pelabuhan dikenai retribusi yang memberatkan masyarakat dengan pendapatan kecil namun biaya retribusi masih belum dipungut secara merata. Namun ada manfaat atau keuntungan yang

11

dinikmati masyarakat biasanya dalam bentuk pelanan seperti adanya SPBN, pabrik es dan pelayanan izin kapal lebih mudah

1.3 Pembatasan Masalah Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti membatasi penelitian ini hanya pada : ―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang‖.

1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : ―Bagaimana dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang "

1.5 Tujuan Penelitian Dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : “Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan proses pembangunanPelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang‖.

12

1.6 Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang dampak yang timbul oleh keberadaan

pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

terhadap lingkungan sosial masyarakat Teluk Labuan. 2. Secara Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan Pengelolaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan agar kelak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dikarenakan dampak yang dimunculkan tidak terulang lagi atau bahkan bertambah banyak. Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis a. Masalah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada objek yang sama c. Agar penulis lebih memahami betapa pentingnya posisi pembuat kebijakan publik bagi kenyamanan hidup masyarakat 2. Bagi Instansi Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang meneliti objek penelitian diharapkan kelak semakin banyaknya peneliti-

13

peneliti handal yang dilahirkan oleh program studi Administrasi Negara Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3. Bagi peneliti yang akan datang a. Sebagai bahan referensi tugas bagi mahasiswa lainnya. b. Bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya dapat memupuk jiwa idealisme dalam membuat kebijakan public sebaik mungkin, kelak setelah menjadi pejabat yang berwenang c. Bagi peneliti, sebagai tugas akhir matakuliah Skripsi Administrasi Negara Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 1.7

Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan mengenai; Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pendekatan Masalah dan Sistematika Penulisan. BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Teori, Deskripsi Kebijakan, Kerangka Berfikir Penelitian dan Asumsi Dasar Penelitian. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian. BAB IV HASIL PENELITIAN Dalam bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Deskripsi Data, Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

14

BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori Setelah masalah penelitian tersebut dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisai-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep atau asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan analisis dampak mengenai lingkungan. Pada bagian kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang konsep Analisis Dampak Mengenai Lingkungan.

2.1.1 Pengertian Pembangunan Saul M. Katz mendefenisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya. Pembangunan yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Gabungan kedua pengertian tersebut mengandung berapa pokok pikiran sebagai berikut :

15

16

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus – menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang diharapkan. 2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu. 3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana. 4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. 6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Sondang P. Siagian (2008:42) mengemukakan arti pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam brbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Goulet dalam Sjafari (2012:12), ada 3 inti nilai –nilai yang terkandung dalam pengertian pembangunan, yaitu :

17

1. Tercapainya swasembada dalam hal kebutuhan dasar 2. Peningkatan harga diri dalam arti peningkatan percaya diri, dan dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan mereka 3. Diperolehnya kebebasan memilih alternative untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan Hoselitz dalam Listyaningsih (2014:25), membahas faktor – faktor non ekonomi yang disebut faktor kondisi lingkungan, yang dianggap penting dalam proses pembangunan. Menurutnya, kondisi lingkungan ini harus dicari terutama dalam aspek – aspek non ekonomi dari masyarakat. Dengan kata lain, lepas dari pembangunan modal seperti pembangunan dalam sistem telekomunikasi serta transportasi dan sebagainya. Menurut Hoselitz, pembangunan memerlukan pemasokan dari beberapa unsur, yaitu pemasokan modal besar dan perbankan, serta pemasokan dan tenaga ahli dan terampil. Alex Inkles dan David Smith dalam Listyaningsih (2014:26) pada dasarnya juga berbicara tentang penting faktor manusia sebagai komponen peenting sebagai penopang pembangunan. Menurutnya pembangunan bukan sekedar pemasokan modal dan teknologi saja, melainkan dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan saran material tersebut supaya menjadi produktif. Untuk itu dibutuhkan apa yang disebut manusia modern. Afiffuddin (2010:42) pembangunan mempunyai banyak pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda – beda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut adalah:

18

1. Pembangunan adalah Perubahan Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lenih baik dari kondisi sekarang. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi – segi kehidupan yang lainnya, manusia itu bukan makhluk ekonomi akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik. 2. Pembangunan adalah Pertumbuhan Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Karena suatu negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah apabila pertumbuhan itu dilakukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan. 3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan. Satu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok – kelompok tertentu dalam masyarakat. 4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi Perencaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apa pun tujuannya apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi tersebut

19

besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pemimpinnya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan – kegiatan perencanaan. 5. Pembangunan adalah cita – cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa Pada umumnya, komponen – komponen dari cita – cita akhir dari negara – negara modern didunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang adalah hal – hal yang pada hakikatnya bersifat relatif.

2.1.2 Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005:93). Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembagalembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005:98) terhadap kelima indikator tersebut :

20

1. Pendapatan perkapita Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negaranegara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur

distribusi

pendapatan

dan

pemerataan

kesejahteraan,

termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. 2. Struktur ekonomi Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan

21

sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. 3. Urbanisasi Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan. 4. Angka Tabungan Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama

dalam

proses

industrialisasi

dalam

sebuah

masyarakat,

sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal

22

pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. 5. Indeks Kualitas Hidup IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat,

karena

mempengaruhi

status

tingginya

status

pendidikan

para

ekonomi

keluarga

anggotanya.

Oleh

akan para

pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

23

6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut

UNDP,

pengembangan

pembangunan

sumberdaya

hendaknya

manusia.

ditujukan

Dalam

kepada

pemahaman

ini,

pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi

dianggap

sebagai

factor

penting dalam

kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) ratarata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan

Purchasing Power Parity. Pengembangan

manusia

berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat

24

dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

2.1.2.1 Dampak Pembangunan Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak – tidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan – keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu peencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja, namun juga mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. Disamping tujuan – tujuan yang direncanakan dan dikehendaki. Tidak mustahil pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada suatu sistem kemasyarakatan.

2.1.2.2 Penanggulangan Dampak Penanggulangan terhadap dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun, menginginkan akibat – akibat positif dari pembangunan tersebut. Pembangunan untuk masyarakat mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan difusi, yakni penyebaran unsur – unsur pembangunan tersebut sampai warga masyarakat memutuskan untuk menerimanya (adoption). Disamping itu, bentuk kekhawatiran akan

25

hadirnya

nilai

–

nilai

yang

kurang

manusiawi

juga

banyak

diidentifikasikan dari berbagai kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat pasca industri. Dari berbagai pertimbangan oleh karena perubahan dalam pembangunan masyarakat bukan hanya mengandalkan pada perubahan spontan yang bersifat evolusi, tetapi juga ada unsur perubahan yang diinduksi maka induksi yang dilakukan bukan semata – mata dimaksud kan untuk percepatan perubahan melainkan juga untuk pengarahan perubahan. Perlu disadari bahwa walaupun pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai perubahan yang direncakan tetapi dampak negatif masih mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Pengertian Pelabuhan Dalam Bahasa Indonesia dikenal 2 istilah yang berhubungan dengan arti pelabuhan yaitu Bandar dan Pelabuhan. Bandar (harbor) adalah daerah pelabuhan yang terlindung terhadap gelombang dan angin untuk berlabuhnya kapal-kapal. Sementara pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang atau arus, sehingga kapal dapat berputar (Turning basin), bersandar atau membuang sauh sehingga bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan, guna mendukung fungsi-fungsi tersebut di bangun dermaga, jalan, gudang, fasilitas penerangan, telekomunikasi dan sebagainya sehingga fungsi pemindahan muatan dari/ ke kapal yang bersandar di pelabuhan menuju tujuan selanjutnya dapat dilakukan. Pelabuhan adalah wilayah yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang di pergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh,

26

naik-turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda (PP Nomor 69 Tahun 2001). Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelengaraannya. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Permen Nomor Per.08/MEN/2012). Klasifikasi pelabuhan perikanan dibedakan dalam 4 (empat) kelas, yaitu: 1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS); 2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); 3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan 4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

27

Pada fasilitas pelabuhan perikanan pada pasal 4 Permen 08/MEN/2012, dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari: 1. Fasilitas pokok; 2. Fasilitas fungsional; dan 3. Fasilitas penunjang Adapun fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas: 1. Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin; 2. Dermaga; 3. Jetty; 4. Kolam pelabuhan; 5. Alur pelayaran; 6. Jalan komplek dan drainase; dan 7. Lahan Adapun fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas: 1. Tempat Pemasaran Ikan (TPI); 2. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio, komunikasi, rambu-rambu, lampu suar dan menara pengawas; 3. Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es dan instalasi listrik 4. Tempat

pemeliharaan kapal dan alat

penangkapan ikan seperti

dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.

28

5. Tempat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu; 6. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu dan perbankan; 7. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan 8. Kebersihan dan pengelolaan limbah seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan 9. Pengamanan pengawasan seperti pagar kawasan Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas: 1. Balai pertemuan nelayan; 2. Mess operator; 3. Wisma nelayan; 4. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK); 5. Pertokoan; dan 6. Pos jaga Fasilitas yang harus ada di pelabuhan perikanan meliputi: 1. Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase; 2. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih dan instalasi listrik; 3. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK

29

2.1.4 Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1997. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : 1. Tercapainya kesadaran, keselarasan, keserasian dan keseimbangan manusia dan lingkungan hidup 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup 5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana 6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah salah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan lingkungannya. Serta lingkungan hidup harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya pembangunan.

30

2.1.5

Fungsi Lingkungan Hidup Menurut Suparmoko, (2002:211) lingkungan hidup merupakan faktor

penting bagi kehidupan manusia karena ia memiliki tiga fungsi pokok yaitu : a. Sebagai penyedia barang mentah ( sumberdaya alam ) yang akan diolah lagi menjadi produk jadi baik yang dapat dikonsumsi sebagai sandang, pangan, papan maupun produk – produk alat produksi seperti mesin, pabrik, jembatan dan sebagainya. b. Lingkungan adalah sebagai sumber kesenangan yang sifatnya alami seperti memberikan kesegaran karena adanya yang sejuk dan nyaman untuk dihirup, menyediakan sinar matahari yang hangat, menyediakan pantai yang bersih dan indah untuk keperluan rekreasi dan sebagainya. c. Lingkungan menyediakan diri sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami. Lingkungan hidup memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika salah satu saja fungsi dari lingkungan itu tidak berfungsi maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia.

2.1.6

Aspek Sosial dalam Kajian Dampak Lingkungan Ada tiga alasan mengapa aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan

diperlukan bagi para pengambil kebijaksanaan. Pertama, keberadaan suatu usaha atau kegiatan mempunyai dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya. Kedua, penilaian atau respon masyarakat terhadap keberadaan suatu usaha atau kegiatan beragam dan berubah – ubah. Ketiga, dalam kurun waktu yang sama kehidupan masyarakat boleh jadi bersentuhan dengan

31

usaha atau kegiatan sekaligus. Dengan demikian, aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan dibingkai dan dijiwai oleh terapan ilmu pengetahuan sosial secara sistematis untuk mengidentifikasi dua hal yaitu pertama, bentuk dan sifat penilaian atau respon masyarakat terhadap suatu usaha atau kegiatan. Kedua, perubahan penilaian atau respon masyarakat terhadap usaha atau kegiatan tersebut.Karena itu, pembahasan tentang aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan berupa analisis sosial yang sistematis dengan memperhatikan dimensi waktu dan intensitas kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah pengetahuan komprehensif tentang dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan (khususnya dalam memperhitungkan resiko yang dihadapi), serta memperbaiki kebijaksanaan (terutama menghilangkan hal – hal yang sudah terbukti merugikan).

2.1.7 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dampak diartikan sebagai pengaruh aktivitas manusia dalam pembangunan terhadap lingkungan, dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang direncanakan. Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

32

adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut – turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 Tahun 1999 yang terdiri dari : a. Kerangka acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana atau kegiatan. c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemanfaatan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Sehubungan dengan prosedur / tata laksana AMDAL, peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut : 1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada komisi AMDAL Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.

33

2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana

Pengelolaan

Lingkungan

(RPL),

Rencana

Pemantauan

Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instantsi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL. 3. Hasil penilaian dari komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instantsi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan. 4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karna dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya. 5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulan dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya

34

Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut : Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan 2 hal yaitu : 1. Analisis Mengenai Dampal Lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan dan instrumen pengambilan keputusan. 2. Tidak semua rencana kegiatan wajib ilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terjadap lingkungan. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan criteria mengenai : 1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. 2. Luas wilayah penyebaran dampak. 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. 5. Sifat kumulatif dampak. 6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

35

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. 2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui. 3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan

pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlingungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik. Di Indonesia PP 51 Tahun 1993 memisahkan AMDAL dari perencanaan pengelolaan lingkungan dan perencanaan pemantauan lingkungan, namun ketiganya disajikan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab. Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negativenya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementrian Lingkungan Hidup, di tingkat Provinsi berkedudukan di Bapedalda atau intansi pengelola lingkungan hidup Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili

36

di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hokum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan , faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konversi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Prosedur AMDAL terdiri dari : a. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping) d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiaran wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen

37

KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusunan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

2.1.8

Prinsip Analisis Dampak Gibson dalam Brucemitchel (2003) yang dikutip kiki (2012-26)

menyarankan bahwa analisis dampak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip – prinsip berikut secara bersama – sama 1. Prinsip pendekatan terpadu. Pembangunan harus dilihat dampaknya pada skala lokal, nasional dan internasional. Implikasinya dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan dapat dihilangkan. Implikasi penggunaan sumberdaya alam secara besar – besaran harus terkendali sehingga tetap memiliki daya dukung yang kokoh terhadap kehidupan manusia. Mengkaji pula implikasi sosial budaya, ekonomi dan moral jangka pendek, menengah dan ujung jangka panjang. 2. Semua bentuk pembangunan harus ramah lingkungan. Baik pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Prinsip ini berarti bahwa kebijakan, program dan proyek pembangunan harus melalui analisis dampak. 3. Analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik.

Artinya

tujuan

dan

keunggulan

relatif

dan

alternative

pembangunan yang dipilih harus dikaji secara kritis dan mendalam.

38

4. Analisis dampak harus berdasarkan hukum, spesifik, dan wajib dapat diterapkan. Artinya analisis dampak harus dapat membawa perubahan positif. 5. Proses analisis dan pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka, pasrtisipatif, dan adil. Prinsip ini merefleksikan konsep persamaan, pemberdayaan dan keadilan yang merupakan hakekat pembangunan. 6. Harus ada petunjuk pelaksanaan. Kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan, kepastian juga harus ada untuk memantau efek dan penataan terhadap peraturan pelaksanaan. Artinya harus tetap komitmen. 7. Analisis damapak harus menekankan efisiensi. 8. Berbagai cara harus disusun secara sistematis untuk menghubungkan analisis dampak dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi.

2.1.9

Isu – isu Strategis Dalam Analisis Dampak 1. Memprediksi Akibat Keterbatasan kita memahami sistem ekologi dan sistem sosial, kita sering

mendapatkan

kesulitan

untuk

mengantisipasi

atau

memperkirakan akibat dari suatu pembangunan. Informan dasar yang hilang atau data yang tidak lengkap, mengakibatkan pemahaman kurang lengkap. 2. Akibat Tidak Teratur Seperti halnya dalam analisis untung – rugi, analisis dampak menghadapi persoalan dalam menilai komponen sosial yang tidak siap atau tidak mudah diukur secara kuantitatif atau diukur dengan uang,

39

keragaman hayati, keterpaduan, ekologi, kesehatan masyarakat, dan keterpaduan budaya adalah contoh – contoh yang tidak dapat diukur dengan uang. 3. Akibat Kumulatif Biasanya (prosedur) analisis dampak dilakukan untuk pembangunan yang dianggap besar, yang ditentukan oleh sejumlah variabel seperti biaya kapital atau jumlah tenaga/ pegawai yang dilibatkan. Untuk pembangunan yang dianggap kecil dilakukan analisis dampak secara kumulatif. 4. Kompensasi Walau analisis dampak dilakukan secara sistematis dan berhati – hati tidak semua dapat dihilangkan. Ketika masyarakat memutuskan pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat luas tetapi menyebabkan gangguan pada sekelompok kecil masyarakat, maka gangguan – gangguan ini memerlukan kompensasi.

2.1.10 Identifikasi Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Kegiatan pembangunan pelabuhan pada umumnya mempunyai aktivitas sebagai sumber dampak. Aktivitas sumber dampak menyebabkan dampak positif yang harus di kembangkan atau dampak negative yang harus dicegah dan ditanggulangi. Langkah analisis dalam menyusun dokumen ANDAL yang harus dipahami oleh para penyusun adalah analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan dapat dilaksanakan bila lingkungan saat sebelum ada kegiatan ( rona lingkungan awal) dan informasi atau data tentang

40

deskripsi proyek. Semakin lengkap deskripsi kegiatan proyek semakin memudahkan analisis dampak lingkungan. Dokumen sebelum AMDAL yang diperlukan untuk menyusun dokumen AMDAL antara lain : 1. Proposal kegiatan pembangunan yang disiapkan oleh pemrakarsa untuk memperoleh perizinan awal yaitu izin prinsip dan izin lokasi. 2. Surat – surat prizinan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa termasuk surat – surat yang berkaitan dengan permasalahan pemilihan lahan atau penguasaan lahan. 3. Deskripsi proyek yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Dokumen deskripsi proyek pembangunan ini berada pada beberapa dokumen yang terkait dengan kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. 4. Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan mulai dari tahapan awal (prakontruksi), tahapan pembangunan kontruski (tahap kontruksi) sampai tahapan akhir yaitu pasca kontruksi. Proses analisis dimulai dengan mengkaji masalah utama yang kemudian difokuskan kedalam masalah kunci, sesudah diperoleh masalah kunci kemudian dilanjutkan dengan penetapan dimulai dari dampak potensial kemudian dampak hipotetik dan dampak lingkungan.Dalam menentukan dampak terhadap komponen lingkungan yang kemudian dijabarkan menjadi parameter lingkungan terkena dampak, menggunakan proses analsisis yang disebut pelingkupan (scoping).

41

2.1.11 Pelapisan Sosial Pelapiasan sosial atau stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan

para

anggota

masyarakat

secara

vertical

(bertingkat).

Dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin dalam Soekantro (1990) bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Terjadinya pelapisan sosial ada yang terjadi dengan sendirianya dan dengan disengaja: 1. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya, pengakuanpengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya. 2. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini, maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dari dalam suatu organisasi baik secara vertical maupun secara horizontal. Contoh pelapisan yang dibentuk dengan sengaja adalah dalam organisasi pemerintah, organisasi partai politik, perusahaan besar, perkumpulan-perkumpulan resmi.

42

Pada masyarakat agraris yang menjadi ukuran pelapisan sosial adalah luas pemilikan lahan, tokoh masyatakat, toko informasi atau kombinasi dari beberapa hal tersebut, sedangkan pada masyarakat modern yang menjadi ukuran pelapisan sosial bukan lagi penguasaan luas lahan atau kesalehan dalam beragama tetapi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan (Soekanto, 1990).

2.1.12 Lingkungan Sosial Manusia membentuk pengelompokan sosial (social grouping) diantara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan kemudian dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan sosial. Jonny Purba (2005 : 1). Lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatnya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan (tata ruang). Definisi lingkungan sosial ini adalah definisi yang dibuat dengan mempertimbangkan keterkaitan antara seluruh komponen yang terdapat dalam lingkungan hidup, bukan semata-mata interaksi sosial dan beserta pranata, symbol, nilai dan normanya saja tetapi juga kaitannya dengan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya, alam dan lingkungan binaan/buatan.

43

2.1.13 Komponen Pokok Lingkungan Sosial Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial menurut Jonny Purba (2005:20), Maka setidak-tidaknya terdapat enam komponen atau ruang lingkup lingkungan sosial yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Pengelompokan Sosial (Social Grouping) Derasnya mobilitas manusia sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi/komunikasi. Dewasa ini banyak sekali kesatuan-kesatuan sosial yang terbentuk

atas dasar kebersamaan

lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman menjadi faktor utama terbentuknya persatuan dan kesatuan sosial. Jika dimasa lampau kesatuankesatuan sosial yang berlandaskan ikatan lingkungan pemukiman itu relative kecil, dewasa ini kesatuan-kesatuan sosial itu , semakin luas, tidak terkait itu batas kesatuan geografis, kebudayaan, politik maupun kekerabatan. Betapa kuat kebersamaan lingkungan pemukiman sebagai sarana negative itu tercermin dalam penanaman kesatuan-kesatuan sosial dengan nama lokasi permukiman yang bersangkutan seperti RT, RW, dusun atau kampung, desa atau kelurahan, kecamatan, local atau daerah, nasional atau bahkan regional maupun global. Kuatnya ikatan kesatuan lingkungan permukiman itu dapat dimengerti karena fungsi sosialnya sabegai tempat berlindung, sebagai sumber pencaharian hidup, sebagai sarana imtegrasi sosial, sebagai arena sosialisasi/pengembangan keturunan dan wahana aktualisasi atau pengembangan kreativitas.

44

2. Penataan Sosial (Social Alignment) Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan tersebut dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerjasama dan poergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran yang harus dilakukan dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang harus diharapkan dari pihak lainnya. Setiap anggota dapat memperkirakan sikap dan tindakan anggota lainnya serta cara menanggapainya secara efektif sehingga mewujudkan hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang. 3. Media Sosial (Social Media) Untuk menggalang kerjasama yang mempersatukan sejumlah orang diperlukan media yang baik yang berupa symbol-symbol maupun kepentingan-kepentingan yang tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri secara terpisah. Kepentingan bersama itu pada umumnya berkisar pada upaya memenuhi kebutuhan biologis, sosial maupun keijwaan. Pada banyak masyarakat, kebutuhan rasa aman dengan mempertahankan kesatuan wilayah permukiman yang berfungsi sebagai tempat berlindung, sumber makan/pencaharian hidup dan tempat mengembangkan keturunan menjadi media sosial yang sangat kuat. 4. Pengendalian Sosial (Social Control) Untuk menjamin ketertiban masyarakat, terlebih dalam masyarakat yang manjemuk dan mengalami perkembangan yang pesat kearah

45

masyarakat industry dewasa ini, pengendalian dan pengawasan sosial menjadi amat pentirng artinya. Setiap kesatuan sosial mengembangkan pola-pola dan mekanisme pengendalian yang sampai batas tertentu sangat efektif. Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, besarnya setiap kesatuan sosial atau masyarakat telah mengembangkan pranata ataupun kelembagaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam mengolah sumber daya alam dan mengolah lingkungannya. Pengendalian sosial setempat juga sangat penting artinya sebagai penghambat pengalihan pengusaan atas sumber daya alam setempat ataupun pengalihan fungsi lahan yang semula dipertahankan untuk memelihara keseimbangan lingkungan setempat. 5. Kebutuhan Sosial (Social Needs) Lingkungan sosial itu berbentuk didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kehidupan yang mendasar senantiasa menimbulkan kebutuhan sampingan yang biasanya lebih kompleks, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial disini mencakup kebutuhan untuk hidup bersama secara harmonis, pembentukan komuniti, kelompok sosial, ketertiban dan sebagainya. Keberlanjutan seluruh komponen lingkungan sosial tersebut tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan lingkungan dalam dan buatan. Komponen tersebut pula erat kaitannya dengan lingkungan mustahil komponen-komponen lingkungan itu dapat disinambungkan. Ada lima

46

fungsi sosial lingkungan yaitu : sebagai sumber makan atau minum (pencaharian hidup), sebagai wahana aktualisasi diri dan pengembangan kreativitas (kebudayaan), sebagai sarana pengembangan kesetiakawanan sosial dan sebagai tempat berlindung.

2.1.14 Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil dengan ciri-ciri : 1. Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan bertanggung jawab. 2. Hasilnya dapat di nikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertumbuhan dan distribusi penduduk sesui daya dukung dan daya tampung sosial, tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima.

47

3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok masyarakat, misalnya melalui peran, serta perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat lokal (misalnya melalui peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal).

2.1.15 Pengertian Peran Menurut Seokanto (2003:243) peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan, dalam teorinya Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2006:215) membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah – istilah yang menyangkut : a. Orang – orang yang mengambil interaksi sosial b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut c. Kedudukan orang – orang dalam perilaku d. Kaitan antara orang dan perilaku Peranan yang melekat diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu socialposition) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam

48

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam Soekanto (2006:244), peranan mencakup tiga hal: 1.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2.

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau

kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kerena didalamnya dapat

dicapai

harapan-harapan

yang tujuannya

adalah menyejahterakan

masyarakat dan saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan peran masing-masing. Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. . 2.1.15.1 Konsep Partisipasi Partisipasi memiliki konotasi yang berbeda – beda dalam pandangan para ahli. Asngari PS, (2005) meresumekan pengertian partisipasi atas enam point : 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 2. Keterlibatan dalam pengawasan

49

3. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan 4. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan 5. Partisipasi bermakna kerja kemitraan 6. Partisipasi sebagai akibat dari stakeholder menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan resource yang bermanfaat bagi mereka. Untuk lebih memahaminya ada tiga konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Gaventa (Pualin, 2005:28) yang berkaitan dengan praktek pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, yaitu: a. Partisipasi politik Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung dan partisipasi politik ini lebih mengedepankan pada program-program sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga terdapat persetujuan antara pemerintah dan masyarakat (Nelson, 1994:21). b. Partisipasi sosial Disamping konsep partisipasi politik diatas, dikenal juga konsep partisipasi sosial yang orientasi partsipasinya pada perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan, oleh Stiepel (Pualin, 2005:29) mengartikan partisipasi sebagai upaya terorganisir untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam kegiatan-kegiatan tertentu oleh berbagai kelompok masyarakat yang selama ini tidak berada dalam tubuh pemerintahan yang memainkan fungsi pengawasan. Dalam pemahanan ini partisipasi ditempatkan diluar lembaga-lembaga formal pemerintahan, sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan konsultasi atau pengambilan keputusan, pembangunan dan evaluasi kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan, hingga sampai pada penilaian evaluasi dari evaluasi kebutuhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan, hingga sampai pada penilaian evaluasi dari kegiatan pembangunan tersebut karena sifatnya yang berada diluar partsipasi sosial. Beberapa asumsi yang dapat

50

1.

2.

3.

4.

diterima untuk mendorong partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan: Pembangunan membawa konsekuensi perubahan dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, perubahan ini membawa dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat apakah itu positif atau negatif. Masyarakat dipandang sebagai ―beneficiary‖ pembangunan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi sebuah keniscayaan. Rakyat dianggap yang paling tahu akan kebutuhannya, karena itu keterlibatan rakyat untuk mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan pembangunan daerahnya merupakan hak rakyat tersebut. Anggapan selama ini, pembangunan dilaksanakan kadang mengabaikan kepentingan dan suara masyarakat luas, kecenderungan yang ada kebijakan-kebijakan pembangunan lebih mengakomodir kepentingan kekuasaan, dengan adanya partisiapasi sosial diharapkan dapat menjamin kepentingan masyarakat selama ini dimarjinalkan dalam pembangunan hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dianggap dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan. Dalam pemahaman ini partisipasi rakyat dilakukan secara insidentil artinya keikutsertaan rakyat dalam kegiatan pembangunan berjalan seiring dengan proyek yang partisipasi yang selesai.

c. Partisipasi warga Telah dikemukakan sebelumnya partisipasi politik menekankan pada lembaga ―representasi‖ dalam hal ini orang-orang yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Partisipasi rakyat sebatas keikutsertaan mereka dalam proses-proses pemilu hingga pemberian suaranya, selanjutnya wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan dan pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan karena mereka dianggap telah mewakili kepentingan rakyat. Demikian pula dengan konsep partisipasi sosial, partisipasi rakyat ditempatkan diluar lembaga formal pemerintahan dan dilakukan seiring dengan kegiatan dari proyek pembangunan semata-mata. Setelah proyek selesai maka partisipasi dianggap selesai pula. Sedangkan konsep partisipasi warga mengisi kekosongan kedua konsep sebelumnya, partisipasi warga merupakan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga pemerintahan dan

51

proses kepemerintahan khususnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

2.1.16 Lingkungan Ekonomi Lingkungan merupakan komponn penting dari sistem ekonomi. Artinya bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam dan lingkungan perlu dipertahankan.Lingkungan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaanya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Perkembangan ekonomi adalah usaha meningkatan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Meler dalam M.L.Jhingan (2008:06). Petumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumberdaya alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. 2.1.16.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul International and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara

52

lain : kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

2.1.17

Teori Modal Sosial Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal sosial (capital),

khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan saat ini. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource)yang timbul dari adanya interaksi antara orang – orang dalam suatu komunitas. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam dalam skala individual maupun institusional. Secara indidvidual, interaksi terjadi manakal relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya. Menyusul Publikasi Coleman dan Putman yang mungkin berkembang di masa depan, modal sosial didefinisikan menurut fungsinya dan fakta bahwa konsepsi yang berbeda memadukan dua karakteristik: ―Mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu individu yang (ada) dalam struktur itu‖ (Coleman 19990: 302). Menurut Putnam, modal sosial menunjuk pada ―ciri-ciri organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan kerja‖ (1993: 167). Dengan kata lain, modal sosial terdiri dari aspek struktural (yaitu jaringan kerja) juga aspek kultural (yaitu norma dan nilai sosial, dan terutama kepercayaan).Norma dan nilai sosial, tetapi khususnya

53

kepercayaan di kalangan warga negara membangun aspek kultural modal sosial. Kenyataannya, kepercayaan tampak merupakan akibat dari aspek lain, karena kepercayaan ―dapat timbul dari dua sumberdaya yang berhubungan—norma resiproksitas dan jaringan kerja keterlibatan warga negara‖ (Putnam 1993: 171).Meskipun aspek populer dan menarik dari tema pemikiran ini, jelas bahwa modal sosial tidak memberikan kesembuhan bagi masing-masing dan setiap persoalan. Tidak bahkan para pengikut konsekuensi investasi modal sosial yang penuh kebaikan yang paling antusias mempertahankan gagasan bahwa modal sosial merupakan sebuah obat mujarab bagi semua kesulitan masyarakat modern. Investasi modal sosial ini mengakibatkan penurunan umum biaya transaksi bagi semua partisipan karena fakta bahwa dalam hubungan yang penuh kepercayaan, sumberdaya yang lebih sedikit diperlukan untuk menjamin kerelaan daripada dalam hubungan lain (Ripperger 1998: Esser 2000).

2.1.17.1 Parameter Modal Sosial Modal sosial mirip bentuk – bentuk modal lainnya, dala arti ia juga bersifat produktif. Modal sosial menunjuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Merujuk pada Ridell (1997) ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma – norma (norms) dan jaringan – jaringan (networks). 1. Kepercayaan Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma – norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial

54

pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga – lembaga sosial yang kokoh, modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis 2. Norma Norma terdiri dari pemahaman – pemahaman, nilai – nilai, harapan – harapan dan tujuan – tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma – norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar – standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma – norma dapat merupakan pra – kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. 3. Jaringan Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jarngan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan – jaringan sosial yang kokoh.

2.1.18 Pelapisan Sosial Pelapiasan sosial atau stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan

para

anggota

masyarakat

secara

vertical

(bertingkat).

Dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin dalam Soekantro (1990) bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis).

55

Terjadinya pelapisan sosial ada yang terjadi dengan sendirianya dan dengan disengaja: 1. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesenjangan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya, pengakuanpengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya. 2. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini, maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dari dalam suatu organisasi baik secara vertical maupun secara horizontal. Contoh pelapisan yang dibentuk dengan sengaja adalah dalam organisasi pemerintah, organisasi partai politik, perusahaan besar, perkumpulan-perkumpulan resmi. Pada masyarakat agraris yang menjadi ukuran pelapisan sosial adalah luas pemilikan lahan, tokoh masyatakat, toko informasi atau kombinasi dari beberapa hal tersebut, sedangkan pada masyarakat modern yang menjadi ukuran pelapisan sosial bukan lagi penguasaan luas lahan atau kesalehan dalam beragama tetapi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan (Soekanto, 1990).

56

2.2 Penelitian Terdahulu Untuk

menghasilkan

sebuah

penelitian

yang

komprehensif

dan

berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul ―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang‖ ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Dalam hal ini peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan: 1. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Cucu Rahayu 2013, dengan judul Dampak Pengelolaan Tambang Emas

PT.

Cibaliung Sumberdaya

Dalam

Peningkatan

Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, pada penelitian tersebut peneliti menggunakan Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20): (1) Segenap pihak diikut sertakan dan masing-masing berperan serta tanggung jawab (2) Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya (3) Penghormatan terhadap hak hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodelogi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya

57

kegiatan pertambangan emas yang dilakukan PT.Cibaluing Sumberdaya dalam peningkatan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Padasuka dan Desa Mangkualam Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dampak Pengelolaan Tambang Emas

PT.

Cibaliung Sumberdaya

Dalam

Peningkatan

Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang terdapat dampak kerusakan lingkungan yang diabaikan pertambangan emas yang mungkin masih belum dirasakan sampai saat ini. 2. Penelitian (skripsi) FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Kiki Rizki Desianti 2012, dengan judul Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. pada penelitian tersebut peneliti menggunakan Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20): (1) Segenap pihak diikut sertakan dan masingmasing berperan serta tanggung jawab (2) Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya (3) Penghormatan terhadap hak hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan faktor – faktor Pertumbuhan ekonomi Bauer (2008:67) : (1) Sumber Alam (2) Akumulasi Modal (3) Organisasi (4) Kemajuan Teknologi (5)Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pertambangan pasir pada lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan

58

Pabuaran

Kabupaten

Serang.

Metodologi

dalam

penelitian

ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukan bahwa pertambangan pasir di Desa Pancanegara membuka lapangan pekerjaan baru bagi 350 orang masyarakat lokal dan juga berkontribusi melalui CSR yang diberikan kepada masayarakat sekitar. Namun kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah terbukti dari adanya pencemaran sungai cibanten akibat sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif. Penggunaan alat berat untuk melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam tersebut, mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja semakin kecil. Artinya, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin sedikit, sehingga kesejahteraan rakyat yang meningkat hanya sedikit yakni hanya yang bekerja di wilayah pertambangan pasir tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenaiDampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang di dalamnya mengkaji tentang Bagaimana Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

2.3

Kerangka Berfikir Kerangka berpikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang

mendukung pemahaman selanjutnya.Suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut, atau pertanyaan

59

sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman – pemahaman selanjutnya.Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang diidentifikasikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2005:65). Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu

60

Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Identifikasi Masalah 1. Ruas sungai menjadi lebih sempit mengakibatkan muara juga menjadi sempit akibat endapan lumpur dan semen mengakibatkan kapal sulit untuk melintas karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk menangkap ikan sehingga mengganggu nelayan untuk pergi melaut. 2. Mata pencaharian masyarakat menjadi hilang akibat pembangunan pelabuhan seperti lahan untuk pengolahan ikan asin menjadi lebih sempit dan habitat terumbu karang menjadi rusak dan hancur mengakibatkan nelayan jadi tidak bisa mencari ikan didekat area pelabuhan lagi. 3. Setiap masuk ke Pelabuhan dikenai retribusi yang memberatkan masyarakat dengan pendapatan kecil namun biaya retribusi masih belum dipungut secara merata. Namun ada manfaat atau keuntungan yang dinikmati masyarakat biasanya dalam bentuk pelanan seperti adanya SPBN, pabrik es dan pelayanan izin kapal lebih mudah.

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, Deddy T. Tikson (2005:98): 1. Pendapatan perkapita 2. Struktur Ekonomi 3. Urbanisasi 4. Angka Tabungan 5. Indeks Kualitas Hidup 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20) 1. Segenap pihak diikut sertakan dan masing-masing berperan serta bertanggung jawab 2. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteran hidupnya 3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup

Terwujudnya peningkatan kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik

61

2.4 Asumsi Dasar Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasiBerdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Metodologi sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan , karena tiap-tiap dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia.Dengan kata lainpenelitian adalah suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti. Metode menurut Joko Subagyo (1991:67) adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dihendaki dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pemecahan masalah. Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (sience of methods). Menurut Arikunto (2002:136) metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam arti umum dan awam, metodologi biasa digunakan dalam konteks apa saja, misalnya berpikir, metodologi pendidikan, atau metodologi pengajaran. Menurut Irawan (2005:42) metodologi adalah ―totalitas cara‖ untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya mengacu pada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode

62

63

pengumpulan dan analisis data, sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif.Baik substansial maupun materil

kedua

penelitian

itu

berbeda

berdasarkan

filosofis

dan

metodologis.Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan.Akan tetapi masalahmasalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Dalam penelitian Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

sedangkan

bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggnakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2005:4).

64

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan

definisi-definisi

tersebut,

Moleong

dalam

bukunya

Metodologi Penelitian Kualitatif (2006:6) mensintesiskan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Fokus Penelitian Penelitian ini berjudul Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk

65

Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Fokus dalam penelitian ini adalah pada Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ,

yang ruang lingkupnya adalah bagian lingkungan sosial khususnya kehidupan nelayan Desa Teluk.

3.3 Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian

menjelaskan tempat (locus) penelitian, serta alasan

memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

3.4 Fenomena yang Diamati Dalam

penelitian

ini,

fenomena

yang

diamati

adalah

dampak

Pembangunan yang berpengaruh kepada lingkungan sosial serta kehidupan nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan. 3.4.1 Definisi Konsep Lingkungan sosial yang dianggap merupakan bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacammacam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatnya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang).Manusia membentuk pengelompokan sosial (social grouping) diantara sesama dalam upayanya mempertahankam hidup dan mengembangkan kehidupan kemudian dalam kehidupan bersamanya itu manusia memerlukan pula adanya

66

organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Interaksi-interaksi sosial itulah yang melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan sosial. 3.4.2

Definisi OperasionalIndikator Pembangunan Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, Deddy T.

Tikson (2005:98): 1. Pendapatan perkapita 2. Struktur Ekonomi 3. Urbanisasi 4. Angka Tabungan 5. Indeks Kualitas Hidup 6. Indeks Pembangunan Manusia Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Indikator Kualitas Lingkungan Sosial, Jonny Purba (2005:20): 1. Prinsip Partisipatif yaitu segenap pihak diikut sertakan dan masingmasing berperan serta bertanggung jawab 2. Peningkatan kesejahteraan hidup artinya hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteran hidupnya 3. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

67

3.5 Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif,

kualitas instrumen penelitian berkenaan

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh kerena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan realibel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi tersebut meliputi pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti sampai kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Dan yang pasti adalah peneliti itu sendiri lah yang melakukan validasi, melalui evaluasi diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2006:17) peneliti dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam rangka mempermudah proses pengumpulan data, analisis data dan data media. Sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara lebih utuh dan alamiah dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

68

3.6 Informan Penelitian Husaini,dkk (2003:84) menyatakan bahwa dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dikenal adanya populasi, melainkan yang dikenal hanya sampel yang terdiri dari responden yang ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian,dimana yang menjadi responden hanya sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian gunamemperoleh data dan informasi yang

lebih

akurat Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini diperlukan

informan

yang

memahami

dan

mempunyai

maka

kaitan dengan

masalahpenelitian.Pada penelitian ini yaitu mengenaiDampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Penentuan informan

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :

69

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian Kategori Informan Kode Informan

No. I

Keterangan

a. Masyarakat Nelayan

II-1

Key Informan

b. Masyarakat Nelayan

II-2

Key Informan

c. Masyarakat Pengusaha Ikan

II-3

d. Kelompok Usaha Bersama II-4

Key Informan

(KUB) e. Kelompok

Pengawas II-5

Key Informan

Masyarakat (Pokwakmas) f. Himpunan Nelayan Serikat II-6

Key Informan

Indonesia (HNSI) II

Instansi : a. Balai Pelabuhan Perikanan III-1

Key Informan

Pantai (BPPP) Labuan b. Sekertaris Desa Teluk

III-2

c. Manager Pengelola Tempat III-3

Key Informan Secondary Informan

Pelelangan Ikan (TPI) d. Unit Pelayanan Terpadu e. Dinas

Lingkungan

Provinsi Banten Sumber : Peneliti 2015

III-4

Hidup III-5

Key Informan Secondary Informan

70

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 3.7.1

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui: a. Pengamatan/Observasi Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyekobyek

yang diteliti,

kemudian

dari

pengamatan

tersebut

melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Selain itu, observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian perilaku, objekobjek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam

71

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam sugiyono (2007:64) yang mengklasifikasikan observasi, yaitu: a. Observasi berpartisipasi (participant observation) b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and convert observation), dan c. Observasi

yang

tidak

terstruktur

(unstructured

observation)). Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

observasi

terang-terangan,

dimana

peneliti

dalam

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat lengkap, tajam dan terpercaya. b. Wawancara Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008:180). Sedangkan menurut Bugin dalam Satori dan Komariah (2001:88) wawancara

72

dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan). Selain itu pengertian lain dari wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data yang didasarkan percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian, wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun yang digunakan adalah wawancara semi struktur yang pedoman wawancaranya menjadi bahan acuan wawancara, yang dapat dirubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuk mencapai

tujuan

penelitian.

Jenis

wawancaranya

dengan

mewawancarai informan kunci yang dianggap memiliki informasi khusus yang juga dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas seperti nelayan, pejabat, sesepuh desa yang sudah lama

73

tinggal di desa kemudian dengan mewawancarai perorangan pilihan yaitu yang dapat dianggap mewakili kelompok masyarkat tertentu misalnya kelompok nelayan. Wawancara

dilakukan

dengan

cara

mempersiapkan

terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian. b. Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai. c. Menentukan strategi dan taktik berwawancara. d. Mempersiapkan pencatat data wawancara. Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada

informan

untuk

menghindari

keasingan

memberikan

keterangan

melakukan

serta

rasa

dengan

wawancara

curiga

jujur,

informan

selanjutnya

dengan untuk peneliti

mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (nazir, 1985:234-242).

74

Pada penelitian ini, peneliti telah menyusun pedoman wawancara yang

isinya mengenai hal-hal yang nantinya akan

dipertanyakan kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Variabel Indikator Pembangunan,

Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Dimensi Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, Deddy T. Tikson (2005:98)

Indikator Kualitas Lingkungan Sosial, Jonny Purba (2005:20)

Sumber : peneliti 2015

Indikator Pendapatan perkapita Struktur Ekonomi

Informan I1-1, I1-2, I2-1

Urbanisasi

I1-1, I2-2, I2-3

Angka Tabungan

I1-1, I1-2,I1-3, I1-4

Indeks Kualitas Hidup Indeks pembangunan Manusia Segenap pihak diikut sertakan dan masingmasing berperan serta bertanggung jawab Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidup Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup

I1-1, I1-2,I1-3, I2-2

I1-1, I1-2,I1-3, I2-2

I1-1, I1-5, I2-1 I1-1, I1-2,I1-3, I1-4, I2-1

I1-1, I1-2,I1-3, I2-1, I2-2, I2-3, I2-4, I2-5

I1-4, I1-6, I2-1, I2-4

75

2.

Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (interview). Sedangkan data skunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data skunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. a. Studi Kepustakaan Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah. b. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

76

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah: 1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data. 2. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan

buku

catatan,

peneliti

sulit

untu

mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan. 3. Handphone gambar

camera:

semua

untuk

kegiatan

memotret/mengambil

yang berkaitan

dengan

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian. a. Uji Keabsahan Data Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat

77

dipercaya. Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (member check). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (member check) 3. Triangulasi Moleong

(2006 :330)

menjelaskan

bahwa

triangulasi

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu : 1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 2. Triangulasi teknik yaitu suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

78

3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan

cara

melakukan pengecekan

dengan

wawancara, observasi atau tekhnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data. 5. Triangulasi teori, suatu tekhnik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian. Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik yaitu dengan mewawancarai terlebih dahulu informan kunci yang dianggap

terpercaya

mewawancarai

dan

memiliki

pengalaman

kemudian

informan lain setelah semua informan selesai

diwawancarai kemudian menggunakan teknik yang berbeda ke masing – masing sumber untuk mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

79

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan; 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 4. Member Check Selain itu peneliti pun melakukan membercheck, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah membercheck dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan membercheck dalam Moelong (2005: 276). 3.7.2

Analisis Data Proses analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal data

dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikimpulkan, dilakukan analisis data dan

80

interpretasi. Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam menganalisis selama dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses datanya mencakup : 1.

Data Collection (Pengumpulan Data) Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Data Reduction (Reduksi data) Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ―kasar‖ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data ini berlangsung secara terusmenerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

81

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang terlihat aneh, asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 3. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo, 2011:244). Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

82

4.

Conclusion Drawing /verification (Penarikan Kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sementara itu, dalam penjelasan Sugiyono (Prastowo, 2011:250) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Gambar 3.1 Siklus Teknis Analisi Data Menurut Miles dan Huberman

Data

Data

Colection

Display Data Reduction Conclution Drawing &

( Sumber : Miles dan Huberman, 2009:16 )

83

3.8 Jadwal Penelitian Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan (Sugiyono, 2005:148). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian No

Kegiatan

Bulan Tahun

1

Pengajuan Judul

2

Perizinan

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Juli

Agu

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

dan

obersvasi awal 3

Penyusunan proposal Skripsi

4

Seminar proposal skripsi

5

Proses pencarian data dilapangan

6

Pengolahan data

7

Penyusunan laporan

hasil

penelitian

Sumber: Peneliti 201

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Provinsi Banten, gambaran umum Kecamatan Labuan, gambaran umum Desa Teluk, gambaran umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kecamatan Labuan Banten. Hal tersebut dipaparkan dibawah ini 4.1.1

Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Berdasarkan usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang usulan peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan telah disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan surat Keputusan Nomor KEP. 44/MEN/2007 tentang peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan ini berjarak 42 km dari Kabupaten Pandeglang atau sekitar 64 km dari Kota Serang, ± 600 m dari ruas jalan raya antara Labuan – Anyer, Pelabuhan ini terletak terletak di Desa Teluk kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan koordinat geografis terletak pada 06 24 30 LS dan 105 49 15 BT, pelabuhan perikanan pantai ini mulai dibangun sejak tahun 1995. Letak lokasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan adalah pada garis pantai bagian barat yang berhubungan langsung

85

86

dengan Selat Sunda yang merupakan daerah kawasan tujuan wisata Pantai Anyer yang sangat ramai dan juga berada diruas jalan nasional yang menuju wilayah konservasi alam Ujung Kulon.Posisi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan berada pada wilayah perairan Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI – 1). PPP Labuan memiliki potensi pengembangan yang cukup prospektif karena menghadap wilayah perairan dengan yang kaya potensi sumberdaya ikan, potensi sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan di wilayah ini diperkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru dimanfaatkan sebnayak 29.426 ton (31,17%) dengan kontribusi dari TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton. (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2002). Desa Teluk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Labuan dengan luas desa 97 Ha, jarak dari kantor ke kecamatan 2 Km dan jarak dari Ibukota ke Kabupaten 44 Km. Yang mempunya batas wilayah sebagai berikut : Utara

: Desa Caringin

Selatan

: Desa Labuan dan desa Cigondang

Timur

: Desa Banyumekar

Barat

: Laut Selat Sunda

Kependudukan di Desa Teluk warga yang berjenis kelamin perempuan ada 5814 orang dan berjenis kelamin laki - laki ada 5608 orang dan status kewarganegaraannya adalah WNI ( Warga Negara Indonesia ) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :

87

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Teluk No.

Mata Pencaharian

Jumlah

1.

Pedagang

256 orang

2.

Jasa

92 orang

3.

Pengrajin

18 orang

4.

Industri Rumah Tangga

7 orang

5.

Petani

513 orang

6.

Buruh Tani

219 orang

7.

Nelayan

4955 orang

8.

PNS

327 orang

9.

Pensiunan

8 orang

10.

Guru

47 orang

11.

Dosen

-

12.

Polri

20 orang

13.

TNI

1 orang

14.

Wiraswasta lainnya

380 orang

Sumber : Buku Profil Desa Teluk Kecamatan Labuan Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat didesa Teluk adalah nelayan dengan jumlah sebanyak 72,4 % kemudian pedagang sebanyak 3,7 %, jasa sebanyak 1,3%, pengrajin sebanyak 0,2%, Industri rumah tangga sebanyak 0,01%, petani sebanyak 7,4%, buruh tani sebanyak 3,2%, PNS sebanyak 4,7%, pensiunan sebanyak 0,1%, guru sebanyak 0,6%, polri sebanyak 0,2 %, TNI sebanyak 0,01%, dan wiraswasta lainnya sebanyak 5,5%.

88

Jumlah penduduk menurut pendidikannya adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Desa Teluk No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

SD

3536 orang

2.

SMP

1.100 orang

3.

SMA

1250 orang

4.

Kejuruan

890 orang

6.

Strata ( 1, 2, 3 ) 346 orang Sumber : Buku Profil Desa Teluk Kecamatan Labuan tahun 2014 Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sudah banyak

masyarakat yang memiliki kemauan untuk bersekolah dilihat dari persentase tingkat pendidikannya yang bersekolah ditingkat SD adalah sejumlah 49,6 %, ditingkat sejumlah SMP 15,4%, ditingkat SMA 17,5%, ditingkat kejuruan 12,5 % dan ditingkat sarjana 5%.Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di desa Teluk mengalami peningkatan dengan semakin banyaknya kemauan masyarakat untuk bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi.

A. Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang pengelolaan sumber daya pantai dan laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. UPTD BPPP mempuntai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan kepelabuhan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pemasarannya

89

serta pengelolaan yang meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pantai dan laut yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan. 2. Pelayanan bongkar muat. 3. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan. 4. Pemasaran dan distribusi ikan. 5. Pengumpulan data tangkap dan hasil perikanan. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. 7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan. 8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. 9. Pelaksanaan kesyahbandaraan. 10. Pelaksanaan fungsi karantina ikan. 11. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan. 12. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari. 13. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), keselamatan awak kapal dan keindahan) B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 tahun 2009 tentang Pembentukan,

90

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan sebagai berikut : 1. Bagan organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Uraian tugas Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provonsi Banten a. Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) mempunyai kewajiban tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya ataupun dengan instansi lain di luar pelabuhan perikanan sesuai dengan tugas masing – masing, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran, pengelolaan urusan administrasi keuangan dan barang kekayaan milik Negara, melaksanaan penyiapan administrasi surat – menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset balai. c. Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitasi usaha dan wisata bahari,

pemberdayaan

masyarakat

perikanan,

melaksanaan

91

koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan dan pengendalian lingkungan. d. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemasaran

dan

distribusi

hasil

perikanan,

melaksanakan

pengumpulan, pengolahan, penyajian data, statistik perikanan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan, melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan. e. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkunan BPPP Labuan mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

perlindungan,

pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pantai dan laut serta ekosistemnya dan kegiatan lain sesuai dengan tugas masing – masing Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. C. Visi Misi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Visi : ― Pelabuhan Perikanan Sebagai Sentra Usaha Mina yang Berdaya Saing ― Misi : ― Mensejahterakan Masyarakat Perikanan Tangkap‖ Keunggulan : 1. Areal PPP Memiliki Lahan Cukup Untuk Mendukung Industrialisasi Perikanan Tangkap

92

2. Lokasi Strategis Dekat Dengan Fishing Ground dan Dekat Daerah Pemasaran D. Fungsi Pelabuhan Perikanan Fungsi pelabuhan perikanan secara umum adalah : 1. Fungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kapal 2. Fungsi untuk menangani barang-barang 3. Fungsi perbaikan dan pemeliharaan Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004, yaitu : 1. Tempat tambat labu kapal perikanan 2. Tempat pendaratan ikan 3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan 4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan 5. Tempat mengumpulkan data tangkapan 6. Tempat pelaksanaan penyluhan serta pengembangan masyarakat perikanan 7. Tempat untuk memperlancar kegiatan oprasional kapal. E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Fasilitas perikanan menurut keputusan mentri No. 10 tahun 2004 adalah sarana dan prasarana yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk mendukung oprasional pelabuhan. Di dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitasfasilitas atau sarana yang ada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari

93

suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan sekala usaha perikanannya ( Lubis, 2000 ). Adapun fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan antara lain : 1. Fasilitas pokok Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar utama yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas pokok tersebut antara lain : a. Breakwater : sisi kiri 509 m dan sisi kanan 560 m b. Dermaga sepanjang 185 m c. Kolam pelabuhan ± 200 m x 400 m dengan kedalaman air pada pasang surut terendah 2 m d. Alur Pelayaran ( ± 50 m) e. Lahan Pelabuhan seluas 74.710 m2 f. Talud (500 m) g. Fasilitas Penghubung 2. Fasilitas fungsional Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi meninggikan nilai guna dan fasilitas pokok yang menunjang aktifitas di pelabuhan. Fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan oprasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas fungsional ini dikelompokan menjadi dua antara lain : a.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 2 unit

94

b.

Cold Storage kapasitas daya tampung ikan sebanyak 10 ton

c.

Pabrik Es kapasitas 8 Ton per hari

d.

Perbengkelan Nelayan

e.

Kantor Balai PPP Labuan

f.

SPDN ( 1 unit ) dengan kuota BBM 60.000 liter/bulan

3. Fasilitas penunjang Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak

langsung

meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas pelabuhan. Fasilitas penunjang terdi dari : a. Pintu Gerbang b. Jalan Masuk Beton c. Lampu Suar d. Drainase e. Jaringan Listrik dan Telepon f. MCK di TPI II g. Lapak – lapak ikan F. Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan 1. Efisiensi Usaha Adanya dukungan sarana dan prasarana untuk usaha masyarakat perikanan sehingga dapat menghemat biaya usaha. 2. Keamanan kapal ikan Ketersediaan breakwater dan dermaga dapat menjamin keamanan tambat labuh kapal.

95

3. Pelayanan Logistik Ketersediaan air, es, BBM dengan harga standar dapat mengurangi biaya logistik. 4. Dukungan Pemasaran Ikan Adanya TPI dapat membantu nelayan menjual ikan dengan sistem lelang.

4.2 Deskripsi Data Data yang akan disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah melalui proses reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Pembangunan Deddy Tikson dan Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (conclusions drawung/verifying). Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu , yaitu:

96

a) Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan. b) Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan Informan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display). Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matrik, hubungan antara kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (verification) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut data dijadikan jawaban atas masalah penelitian. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis pada dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten. Dan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dianggap sesuai dengan permasalahan dan kerangka berfikir yang telah diuraikan sebelumnya. 4.2.1

Data Informan Penelitian Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang menjadi

sumber data utama dalam penelitian mengenai Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten. Deskripsi informan penelitian meliputi nama informan, usia, dan pekerjaan atau jabatan dari informan penelitian tersebut. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan

97

penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut ini daftar deskripsi informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : Tabel 4.3 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian No.

Nama Informan

Usia

1.

Rosa S.

54

2.

Royani

37

3.

Edi

52

4.

Rohman

42

5.

Moh. Heri B.

50

6.

Bambang MS

54

7.

Saepudin Japar. SE

35

8.

Taslim

56

9.

Wahdi

43

10.

Yanto Yunianto

50

Wawan Munawan, ST Sumber: Peneliti, 2015 11.

34

Pekerjaan/Jabatan Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Pedagang Ikan Ketua KUB Desa Teluk Kecamatan Labuan KetuaPokwasmas Desa Teluk Kecamatan Labuan Sekertaris II DPC Pandeglang (HSNI) Desa Teluk Kecamatan Labuan Staff Tata Operasional BPPP Labuan Sekertaris Desa Teluk Kecamatan Labuan Manager TPI 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan Staff Bagian Operasional TPI Staff Sesi Penataan Komunikasi Lingkungan

Kode Informan I1-1 I1-2 I1-3 I1-4 I1-5 I1-6 I2-1 I2-2 I2-3 I2-4 I2-5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui deskripsi dari masing-masing informan dalam penelitian mengenai ―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten‖. Informan di atas merupakan informan peneliti anggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan mengenai dampak pembangunan terhadap Lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk – Kecamatan

98

Labuan. Hal ini ditujukan untuk dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dan kredibel dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. 4.2.2

Analisis Data Penelitian Analisis data penelitian merupakan pemaparan hasil penelitian yang

didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadapDampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap Lingkungan Sosial masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabuaten Pandeglang – Banten. Adapun dalam menganalisis dengan menggunakan teori Indikator Keberhasilan Pembangunan Deddy T. Tikson (2005:98) dapat diukur oleh setidaknya 6 indikator yang diantaranya : 1. Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi,indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negaranegara dunia. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian,beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. 2. Struktur Ekonomi Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelaskelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/ industri dan jasa terhadap

99

pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. 3. Urbanisasi Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. 4. Angka Tabungan Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. 5. Indeks Kulitas Hidup IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada: (1) angka rata-rata harapan hidup, pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat

100

menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia. 6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program(UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Selanjutnya Indikator Kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20) dapat diukur oleh setidaknya 3 indikator yang diantaranya : 4. Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan bertanggung jawab. 5. Hasilnya dapat di nikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertumbuhan dan distribusi penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung sosial, tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima. 6. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum atas hak intelektual warga maupun kelompok masyarakat, misalnya melalui peran, serta perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat lokal (misalnya melalui peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal).

101

4.2.2.1 Pendapatan Perkapita Dalam perspektif makro ekonomi,indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat

menggambarkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makro ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia. Dengan adanya pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat salah satu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan hasil tangkapan nelayan. Pada umumnya masyarakat di desa Teluk mayoritasnya adalah nelayan sehingga pendapatan mereka tergantung dari hasil tangkapan ikan namun pelabuhan tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan hasil tangkapan seperti yang diucapkan I1-1, yaitu bahwa: ―Ya tidak berpengaruh mah, untuk pendapatan tidak dapat dipastikan terkadang kosong terkadang enggak. Sehingga untuk pendapatan itu tidak dapat dipastikan, apabila sedikit mengalamipeningkatan pendapatannya tetapi pelabuhan tidakberpengaruh karena hasil tangkapan itu kan tergantung kepada musimnya‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB). Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa, hasil tangkapan nelayantergantung dari musim yang terjadi bukan dengan adanya pelabuhan maka hasil tangkapan juga meningkat seperti pada saat musim barat biasanya ikan sangat sulit dicari karena arus air yang begitu deras maka nelayan rata – rata hampir semua tidak melaut dan para nelayanhanya berharap pada pendapatan mereka pada saat musim ikan tetapi ada juga beberapa nelayan yang

102

pergi jauh melaut seperti di lautan Krakatau untuk mencari ikan. Namun sebelum adanya pelabuhan dan sesudah dibangunnya pelabuhan tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan yang ada juga masih tetap bergantung pada musim. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat nelayan Desa Teluk, yaitu berupa : ‖Tergantung musim,ya adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi tetapi tpi tidakberpengaruh dengan bertambahnya pendapatan.Menangkap ikan juga sekarang sudah lebih jauh. Hasil tangkapan semakin hari dapat dikatakan lebih banyak namun bukan karena pelabuhannya tetapi karna alat tangkapnya‖.(Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa memang hasil tangkapan itu berpengaruh terhadap musim bukan karena adanya pelabuhan, namun dengan adanya pelabuhan membuat masyarakat menjadi merasa lebih jauh mencari ikan semenjak adanya pelabuhan masyarakat tidak bisa mencari ikan disekitar pesisir, adanya tpi yang memang berpengaruh besar namun bukan mempengaruhi hasil tangkapan tapi sebagai media penampung hasil tangkapan yang kemudian langsung dilelang ke pengusaha – pengusaha ikan atau yang biasa disebut sebagai Andon. Memang hasil tangkapan semakin banyak tetapi bukan karena pelabuhan peningkatan pendapatan terjadi karena memang sekarang alat tangkap nelayan sudah lebih modern dibandingkan dulu maka hasil tangkapan juga lebih memungkinkan dalam skala besar dibandingkan dulu. Pendapatan masyarakat teluk yang mayoritasnya adalah nelayan bergantung pada hasil tangkapan ikan maka masyarakat hanya berfokus pada pencarian ikan

103

masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya pelabuhan selama tidak mengganggu aktivitas melaut para nelayan. Hal senada juga disampaiakn oleh I2-1 selaku Staff BPPP Labuan, yaitu bahwa: ―Tidak ada pengurangan pendapatan, justru sangat meningkat atau mengalami penambahan. Dilihat dari produksinya setiap tahun meningkat jadi pendapatannya meningkat, memang pendapatannya tergantung musim yang ada‖. (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB). Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa pendapatan nelayan meningkat karena produksi ikannya juga meningkat setiap tahunnya dan peningkatan pendapatan dilihat dari musim yang ada Tabel 4.4 Data Produksi TPI desa Teluk Kecamatan Labuan Data TPI II 2012 Raman Rp 397,111,248 335,303,000 205,825,000 341,077,000 272,195,000 276,420,000 210,655,000 142,619,000 246,113,632 207,447,000 160,094,000 95,418,000

Data TPI II 2013 Raman Rp 175,965,000 500,724 423,645,000 848,585,000 426,040,000 937,205,000 1,027,285,000 683,205,000 706,010,000 232,560,000 52,207,000

Data TPI II 2014 Raman Rp 391,154,600 326,179,000 1,240,736,700 1,358,107,700 2,756,869,100 931,427,000 572,990,000 1,373,048,400 470,009,600 -

Total

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Data TPI II 2011 Raman Rp 40,910,000 125,090,000 26,195,000 316,868,000 263.910.000 154,980,000 138,868,000 140,282,000 182,938,000 404,568,000 354,204,000 183,417,000

Jumlah

2,068,320,000

2,890,277,880

5,513,207,724

9,420,522,100

19,892,327,700

Bulan

Sumber : Data Produksi TPI UPT Labuan Berdasarkan Tabel 4.4 terdapat peningkatan raman setiap tahunnya raman merupakan pendapatan bersih yang didapat nelayan dari hasil tangkapan ikannya yang kemudian di lelangkan oleh pedagang – pedagang ikan, pada tahun 2011 jumlah ramannya adalah Rp. 2.068.320.000 dan pada tahun 2012 raman

104

meningkat

sebesar Rp. 821.957.880 kemudian pada tahun 2013 peningkatan

raman sebesar Rp. 3.444.887.724 dan pada tahun 2014 raman meningkat lagi sebanyak Rp. 7.352.202.100atau dengan kata lain dilihat dari presentase dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 28,43%, dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 47,57%, dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 41,4%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat peningkatan raman setiap tahunnya sangat meningkat, hasil tangkapan nelayan juga semakin meningkat semakin canggihnya alat tangkap dan semakin besar kapal yang digunakan sangat mempengaruhi banyaknya hasil tangkapan nelayan yang juga akan berdampak pada ramannya. 4.2.2.2 Struktur Ekonomi Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/ industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dilain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan

nasional

akan semakin

menurun. Dengan adanya pelabuhan pemerintah membangun fasilitas untuk nelayan dan salah satu fasilitas yang diberikan adalah adanya pembangunan mesin pendingin es yang biasa disebut dengan cold storage yang berfungsi untuk membekukan ikan, diharapkan dengan adanya mesin pendingin es ini membantu meningkatkan struktur ekonomi masyarakat karena mesin pendingin ini mampu untuk membuat ikan lebih tahan lama sehingga ikan masih segar untuk dijual di hari

105

berikutnya, namun nelayan sendiri tidak memanfaatkan cold storage itu karena nelayan menganggap cold storage itu tidak berfungsi maksimal sehingga cold storage sangat jarang digunakan. Seperti yang dikatakan I1-1 selaku masyarakat nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan bahwa: ―Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cold storagekarena memang ikan disini masih segar dan langsung dibawa dan dijual pada saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat menggunakan cold storage. Fungsinya ya untuk membekukan ikan dan menyetok ikan. Jadi cold storagetidak berpengaruh terhadap tangkapan ikan‖,(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan mengetahui dan mengerti fungsi dari cold storage namun masyarakat nelayan tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut karena memang ikan yang mereka tangkap masih segar dan setelah dilakukan pelelangan ikan – ikan tersebut langsung dibawa dan dijual oleh pengusaha – pengusaha ikan. Cold storage sendiri tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan bukan karena adanya mesin pendingin hasil tangkapan menjadi lebih banyak namun hasil tangkapan tetap bergantung kepada musim yang terjadi dan cold storage sendiri fungsinya untuk membekukan ikan atau tempat penyimpanan stok ikan yang kemudian dibekukan agar ikan – ikan yang ada dapat bertahan lama sehingga masih dapat dijual di kemudian hari.Tetapi pada kenyataannya hasil tangkapan nelayan di desa Teluk pada saat dilelang kemudian langsung dibawa dan di pasarkan.

106

Hal senada juga disampaikan oleh I1-2selaku masyarakat nelayan desa Teluk Kecamatan Labuan, bahwa: ―Coldstoragetidak berpengaruh untuk hasil tangkapan karena biasanya hasil tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup untuk daerah Labuan‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwacold storage tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan karena ikan dari hasil tangkapan nelayan pada saat diangkut ke darat langsung dijual dan setelah selesai dilelang kemudian dibawa dari TPI untuk dipasarkan kembali oleh pengusaha – pengusaha ikan dan ikan hasil tangkapan dari nelayan cukup untuk daerah Labuan jadi tidak di ekspor keluar daerah Labuan sehingga ikan tidak perlu di simpan di cold storage untuk dibekukan agar dapat dijual kembali dihari berikutnya.Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa cold storage tidak mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan bukan karena adanya cold storage menjadikan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak namun cold storage hanya membantu nelayan yang masih ingin menjual ikan dikemudian hari dapat disimpan dan dibekukan di cold storage sehingga ikan akan tetap terlihat masih segar. Hal senada juga disampaikan oleh I1-3 nelayan selakumasyarakat pengusaha ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, bahwa: ―Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan bantuan sehinggacold storage itu tidak berpengaruh untuk nelayan karena ikan disini segar semua dan langsung dilelang disini karena labuan ini wilayah strategis.‖ (wawancara denganI1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)

107

Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui fungsi adanya cold storage untuk membekukan ikan namun pada kenyataannya cold storage tidak berpengaruh kepada nelayan karena ikan hasil tangpakan dari nelayan itu selalu dalam keadaan segar dan setelah diangkut dari kapal langsug dilelang dan daerah Labuan dianggap strategis untuk menangkap ikan dan cold storage tidak berfungsi untuk masyarakat karena masyarakat tidak menggunakannya sehingga masyarakat menganggap pemerintah kurang tepat membangun cold storage karena ikan – ikan yang sudah ditangkap masih dijual dalam keadaan segar dan langsung dilelang sehingga masyarakat tidak perlu repot – repot untuk menyimpan ikan di cold storage untuk dijual kembali esok harinya. Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-2 selaku Sekretaris Desa, yaitu berupa : ―Fungsinya cold storage yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan , membuat ikan bertahan lebih lama, jika memakai cara alami kami timbun ikannya menggunakan es di dalam peti tetapi dengan adanya cold storage menjadi lebih efisien untuk peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan yang biasanya 3 hari bisa menjadi seminggu. Sehingga masyarakat nelayan tidak bingung dengan produk ikan yang mereka dapat apabila barang masuknya agak lambat, karena stok ikan lebih lama kualitas juga bertahan lama.‖ (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui bahwa rata – rata masyarakat nelayan mengetahui dan mengerti fungsi dari cold storage untuk membekukan ikan dan membuat ikan bertahan lebih lama. Dengan adanya cold storage mempermudah masyarakat karena tidak lagi menggunakan cara yang alami dengan menimbun ikan menggunakan es didalam peti dan dengan adanya cold storage membuat daya tahan ikan menjadi lebih mudah, sehingga

108

apabila penjualan agak terlambat nelayan masih dapat menyimpan ikan di cold storage sehingga ikan masih bias bertahan dalam keaadan yang lama. Cold storage memang jika dilihat dari fungsinya sangat membantu masyarakat nelayan karena memang fungsi cold storage sendiri adalah untuk membekukan ikan sehingga apabila nelayan masih ingin menjual ikan dikemudian hari dapat disimpan terlebih dahulu di cold storage. Selanjutnya I2-2selaku Sekretaris DesaTeluk Kecamatan Labuan juga mengatakan bahwa: ‖Untuk penambahan hasil tangkapan ikan itu standar artinya coldstoragetidak berpengaruh dengan hasil produk dari laut hanya memaksimalkan produk laut untuk berfungsi agar ikan tetap bertahan lama sehingga kapanpun kami menjual ikan tidak akan busuk ikannya. Biasanya hasil tangkapan nelayan disini kan banyak dan tidak bisa habis dalam sehari penjualannya sehingga apabila pemasaran agak telat ditimbun dulu dengan es tetapi dengan adanya cold storagedapat bertahan lama‖. (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahuibahwacold storage tidak berpengaruh dengan produk hasil laut seperti ikan tetapi cold storage hanya berfungsi untuk memaksimalkan hasil laut sehingga ikan akan berada dalam kondisi tetap segar dan bertahan lebih lama dan kemudian nelayan juga dapat menjual ikan kapan saja karena ikan yang disimpan tidak akan busuk. Namun berbeda dengan pendapat masyarakat nelayan dan pengusaha ikan menurut masyarakat nelayan hasil tangkapan ikan dari nelayan di Labuan tidak habis dalam sehari untuk penjualannya setelah dilelang sehingga jika dalam pemasaran agak terlambat ikan yang biasanya ditimbun dengan es dalam peti jika disimpan di cold storage akan lebih bertahan lama, sehingga

109

memang tujuan dari adanya cold storage ini sangat membantu nelayan apabila terjadi keterlambatan pemasaran ikannya masih dapat disimpan di cold storage. 4.2.2.3 Urbanisasi Urbanisasi

dapat

diartikan

sebagai

meningkatnya

proporsi

penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi dari desa ke kota dan dari kota ke desa, namun perpindahan penduduk yang terjadi di Desa Teluk adalah perpindahan dari kota ke desa atau yang biasa disebut sebagai Transmigrasi, Transmigrasi yang terjadi di Desa Teluk adalah Transmigrasi lokal yang mencakup migrasi dalam daerah yakni dari daerah satu ke daerah lain, dikarenakan Desa Teluk merupakan wilayah strategis untuk menjadi tempat tinggal bagi orang – orang yang berprofesi sebagai nelayan karena posisi pelabuhan perikanan terletak dekat dengan Desa Teluk dan karena memang mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Teluk adalah nelayan maka banyak nelayan – nelayan yang dari kota lain pindah dan bertempat tinggal ke Desa Teluk seperti yang dikatakanoleh I1-1 selaku masyarakat nelayan, yaitu berupa : ―Ada saja nelayan musiman yang datang dari Jawa danLampung, ngontrak dirumah warga ada yang ngurus biasanya masyarakat yang tinggal disini.‖(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB). Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa ada perpindahan penduduk yang bersifat musiman yaitu nelayan yang datang dari Jawa dan Lampung kemudian untuk tempat tinggal mereka mengontrak di rumah

110

masyarakat sekitar Desa Teluk yang menetap di desa dan ada masyarakat yang mengurus dan menyediakan kontrakan untuk tempat tinggal para nelayan yang datang dari Jawa dan Lampung. Hal senada juga disampaikan I2-2selaku sekertaris desa bahwa: ―Untuk didesa Teluk ini setiap tahunbertambah karena desa teluk ini termasuk daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang yang datang berfrofesi sebagai nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan mereka contoh nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini. Penambahanpenduduk nelayan semakin tahun semakin padat terkadang saudara yang dari luar datangkesini dan kebanyakan menetap menjadiwarga desa teluk dan ktp desa teluk‖. (wawancara dengan I22pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui bahwa terjadi penambahan penduduk setiap tahunnya karena desa Teluk termasuk daerah pendatang dan sifatnya heterogen yang artinya bermacam – macam suku yang tinggal di desa ini dan pendatang yang bertempat tinggal di daerah Teluk menjadikan Desa Teluk sebagai tumpuan untuk berdomisili seperti nelayan yang datang dari Sumatera dan Jawa timur. Padatnya penduduk yang terjadi setiap tahun di Desa Teluk diakibatkan dari pendatang yang membawa saudaranya untuk tinggal di Desa Teluk dan kemudian menetap dan membuat ktp sehingga menjadi warga Desa Teluk. Selanjutnya I2-2 selaku sekertaris desa juga mengatakan bahwa : ―Ada juga yang bersifat musiman terkadang juga menetap menjadi warga Teluk. Sekitar 20% yang kembali kebanyakan menetapdan yang menetap biasanya yang belum berkeluarga tetapi kalau dikalkulasikan lebih banyak yang menetap‖.(wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB)

111

Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desadapat diketahui bahwa perpindahan penduduk yang terjadi ada yang bersifat musiman yang kemudian menetap menjadi warga Desa Teluk. Jika dikalkulasikan ada sekitar 20% yang kembali ke daerahnya masing – masing dan yang menetap menjadi warga Desa Teluk adalah yang belum berkeluarga yang kemudian menetap di desa mencari ikan di desa dan juga membuat KTP di Desa Teluk. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-3 selaku manajaer TPI II, yaitu berupa : ―Perpindahan saya tidak mengetahui namun untuk nelayan musiman ada namanya andon biasanya menangkap ikan disini. Biasanya berbulan bulan tinggalnya mengontrak dirumah masyarakat jadi tambahan pendapatan untuk masyarakat dari kontrakan nelayan yang dari jawa namun jika melautnya biasanya hanya 3 hari saja.‖ (wawancara dengan I2-3pada tanggal 05 September 2015, di kantor Tempat Pelelangan Ikan, pukul 19.27 WIB). Berdasarkan wawancara di atas dengan manajer TPI II dapat diketahui bahwa perpindahan penduduk yang terjadi ada yang bersifat musiman yaitu nelayan musiman yang datang ke Desa Teluk dan disebut sebagai andon, andon ini kemudian menangkap ikan di wilayah Labuan disekitar Pelabuhan atau di daerah tempat nelayan Desa Teluk biasa mencari ikan. Para andon ini mengontrak di rumah masyarakat Desa Teluk lebih dari sebulan dengan menyediakan kontrakan untuk para andon yang datang dari Jawa menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat Desa Teluk yang memiliki kontrakan namun untuk melaut lamanya di laut hanya 3 hari saja.Setelah 3 hari di laut kemudian para andon kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan beberapa hari kemudian melaut lagi 3

112

hari seperti itu aktifitas para Andon sampai lebih dari 1 bulan berada di Desa Teluk. 4.2.2.4 Angka Tabungan Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Untuk para nelayan modal usaha sangat dibutuhkan untuk pergi melaut dan berdagang sehingga sangat perlu untuk menabung dari setiap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan, tabungan para nelayan digunakan pada saat musim Barat karena di musim Barat angin sangat kencang dan nelayan tidak pergi melaut sampai jangka waktu 4 bulan sehingga untuk kebutuhan hidup sehari – harinya nelayan menggunakan uang hasil tabungannya seperti yang dikatakan oleh I1-2 selaku masyarakat nelayan bahwa : ―Ada punya tabungan pribadi tidak ditabung dibank, untuk persiapan musim barat nanti‖. (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan memiliki tabungan sendiri namun tidak ditabung di bank tetapi tabungannya di simpan sendiri dirumah dan tabungan itu di gunakan untuk persiapan pada saat terjadi musim Barat nanti. Pada saat musim Barat banyak nelayan tidak pergi melaut karena cuaca buruk sehingga nelayan akan banyak mengalami resiko jika tetap melaut dan biasanya musim Barat terjadi selama 4 bulan dan nelayan menggunakan tabungan mereka untuk biaya hidup selama musim Barat terjadi

113

Hal senada juga disampaikan oleh I1-4 selaku ketua KUB, yaitu berupa : ―Untuk pribadi mungkin punya untuk simpanan di musim barat atau cuaca buruk karena jika musim barat pasti tidak bisa melaut terkadang sampai 4 bulan jadi tabungannya cukupuntuk biaya hidup selama musim barat.‖ (wawancara dengan I1-4 pada tanggal 05 September 2015, di kantor TPI, pukul 20.32 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua kub dapat diketahui bahwa nelayan menabung dalam bentuk pribadi atau diri sendiri yang menyimpan uang tabungan bukan menyimpan di Bank dan tabungan yang disimpan pribadi digunakan untuk musim Barat atau cuaca buruk. Karena pada saat musim Barat para nelayan tidak melaut sampai empat bulan lamanya sehingga untu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari selama musim Barat nelayan menggunakan uang tabungannya untuk biaya hidupnya dan keluarganya masing – masing. Hal yang serupa juga disampaikan olehI1-3selaku masyarakat pedagang ikan, yaitu berupa : ―Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masingkarena pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun biasanya ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa menabung itu tergantung kepada kepribadian masing – masing nelayan ada yang ingin menabung dan ada yang tidak ingin menabung karena tergantung kepada pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan. Namun masyarakat nelayan menabung untuk persiapan di musim Barat nanti dan tabungan yang disimpan oleh masyarakat nelayan itu bersifat pribadi atau disimpan sendiri.

114

Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selakumasyarakat nelayan, yaitu berupa : ―Nelayan sendiri sangat jarang untuk menabung, karena nelayan sendiri orang awamjika untuk menabung sebagian pasti ada yang menabung biasanya untuk musim barat tetapi sebagian lagi ya tidak mementingkan tabungan masa depannya, saya sendiri menabungnya di bank.‖(Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB). Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan sangat jarang untuk menabung karena masyarakat nelayan pemikirannya masih awam atau dapat diartikan masyarakat nelayan masih banyak belum mengetahui bagaimana cara menabung di Bank sehingga apabila menabung maka tabungan itu digunakan untuk musim Barat dan tabungan itu disimpan pribadi karena banyak nelayan yang tidak mengerti bagaimana cara menabung uang mereka di Bank dan masyarakat nelayan banyak yang tidak mementingkan tabungan untuk masa depannya nanti karena masih banyak nelayan yang berpikir bahwa mereka akan mendapatkan uang terus apabila mereka melaut namun tidak semua masyarakat yang tidak mengerti tentang menabung untuk masa depannya ada juga masyarakat yang menabung uangnya di Bank untuk tabungan masa depannya nanti seperti bapak yang menabung di Bank untuk masa depannya dan masa depan anak – anaknya nanti. 4.2.2.5 Indeks Kualitas Hidup IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan

gambaran tentang

115

kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Tingkat pendidikan nelayan di desa Teluk pada umumnya hanya sd saja paling tinggi sampai

tingkat

smp

dikarenakan

kurangnya

biaya

dan

kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karena bagi nelayan mencari ikan lah tujuan utama dalam hidup mereka dengan adanya Pelabuhan

diharapkan

kesejahteraan

keluarga

pemerintah

mampu

diharapkan

pihak

untuk

memperhatikan

pemerintah

memberikan

pengetahuan tentang makanan bergizi dan perlunya kesehatan bagi masyarakat nelayan dan juga memberikan bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat untuk memotivasi agar semakin banyak masyarakat yang bersekolah dan memperoleh pendidikan dan juga mempermudah masyarakat mengakses

pendidikan

seperti

seperti

yang

dikatakan

olehI1-2selaku

masyarakatnelayan bahwa: ―Tergantungkepadarejeki tetapi anak sekolah, bantuan sekolah ada anak saya mendapatkan bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat dari bp3. Kalau uang beasiswa sekolah diambil ke pos.‖ (Wawancara denganI12pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB)

116

Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa untuk menyekolahkan anak tergantung kepada rejeki yang didapatkan oleh nelayan bantuan beasiswa ada untuk anak – anak yang bersekolah yang didapatkan dari BP3 dan beasiswa itu diambil di pos yang berada di seberang kiri kantor bp3 dengan beasiswa ini secara langsung memotivasi anak untuk bersekolah karena tidak banyak membenakan orangtua lagi untuk biaya perlengkapan sekolah begitu juga bagi para nelayan, dengan adanya beasiswa ini mempermudah nelayan untuk biaya sekolah anak jadi uang yang seharusnya untuk sekolah anak bias ditabung dan digunakan untuk keperluan kedepannya. Hal senada juga disampaikan oleh I1-1 selaku masyarakat nelayan, yaitu berupa : ―Beasiswa ada tetapi tidakmerata, ada yang mendapat beasiswa tetapi biasanya yang sudah mampu namun untuk sekarang rata-rata anak anak nelayan sudah sekolah. Ada saja beasiswanya, tingkat pendidikan meningkat sekarang.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa beasiswa yang diberikan kepada masyarakat ada namun tidak merata dan tidak dilihat dari latarbelakang ekonomi karena ada yang sudah mampu namun anaknya mendapat beasiswa. Tetapi anak – anak nelayan sekarang sudah bersekolah sehingga tingkat pendidikan di masyarakat menjadi meningkat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan juga motivasi dengan diberiannya bantuan seperti beasiswa kepada masyarakat. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2 selaku sekertaris desa, yaitu berupa :

117

―Ya alhamdulilah sekrang sudah semakin meningkat, buktinya dari sarana dulu sd cuma satu skrg 3 sd dan madrasah 2 kemudian smp sma tk baru dibangun ada, smk kejuruan sudah ada didesa teluk. Ya secara otomatis jika ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin disekolahkan karena sudah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan yang kuliah sekarang‖. (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekretaris desa dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan semakin meningkat karena sudah ada penambahan sekolah di desa Teluk dan anak – anak nelayan sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka nantinya bahkan sudah ada anak nelayan yang tingkat pendidikannya sampai ke jenjang perkuliahan dari sini terlihat bahwa cara berpikir anak – anak nelayan juga sudah semakin maju sehingga mereka berkeinginan sekolah setinggi – tingginya bukan lagi berpikir untuk menjadi nelayan pergi melaut dan membantu orangtua mencari ikan. Hal senada juga disampaikan oleh I1-3selaku masyarakat pedagang ikan, yaitu berupa : ―Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin meningkat‖. (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa kesenjangan social yang terjadi di masyarakat sudah semakin membaik karena sudah ada kesadaran bagi masyarakat untuk bersekolah sehingga tingkat pendidikan juga semakin meningkat.

118

4.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program(UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks

ini

adalah

pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

sangat

penting

untuk

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

masyarakatnya dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masyarkat harus mengetahui apa tujuan dari dibangunnya Pelabuhan ini beserta fungsi – fungsinya sehingga masyarakat mampu untuk menggunakan fasilitas yang diberikan dengan baik dan masyarakat juga mampu bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan adanya Pelabuhan ini. Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-1selaku staff BPPP, yaitu berupa : ―Iya karna tujuan pelabuhan dibangun juga untuk kesejahteraan masyarakat lah, untuk mempermudah masyarakat juga dalam melakukan aktivitas nelayannya setiap hari.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)

119

Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa Tujuan Pemerintah membangun Pelabuhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas nelayan dan pekerjaannya sehari – hari karena dengan disediakannya fasilitas – fasilitas untuk para nelayan sehinggapasti setiap nelayan dapat menikmati fasilitas yang ada. Selanjutnya I2-1 selaku BPPP Labuan juga mengatakan bahwa: ―Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu terutama dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu kita harus banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. BPPP harus memberikan kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang pelabuhan selama positif kita jelaskan masyarakat karena kita pelayanan sifatnya.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pelabuhan masih kurang karena sumder daya masyarakat nelayan terutama di bidang pendidikan masih kurang sehingga sosialisasi ke masyarakat sangat penting agar setiap masyarakat menjadi lebih mengeti apabila dijelaskan secara rinci. Pihak BPPP juga harus memberikan kebebasan untuk masyarakat untuk belajar tentang Pelabuhan sehingga masyarakat semakin mengerti apa tujuan dan fungsi dibangunnya Pelabuhan, piihak Bp3 merasa selama tujuan masyarakat nelayan itu positif akan selalu

120

didukung dan diberikan pelayanan serta penjelasan yang baik karena memang pekerjaan mereka bersifat pelayanan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-5 selakuketua pokwasmas, yaitu berupa : ―Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak bp3 udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara masyarakat dengan dinas.‖ (wawancara dengan I1-5 pada tanggal 06 September 2015, di kantor karang taruna desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.57 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua pokwakmas dapat diketahui bahwa masyarakat banyak mengetahui tentang pelabuhan karena ada sosialisasi kepada nelayan dan sosialisasi sering dilakukan agar masyarakat semakin banyak mengetahui tentang pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang ada, namun sering juga terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak dinas karena terkadang setelah sosialisasi pihak dinas tidak memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat nelayan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selaku masyarakat nelayan, yaitu berupa : ―Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar barang dibarengi dengan aktifitas nelayan lainnya seperti untuk tempat melelang ikan itu saja paling selebihnya fungsi dan tujuan dibangunnya tidak semua mengerti.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa pelabuhan berfungsi sebagai tempat untuk bongkar muat ikan dan juga sebagai tempat untuk pelelangan ikan semua nelayan mengerti namun fungsi dan tujuan lain dari pelabuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak semua

121

nelayan mengerti dan mengetahuinya karena maish ada nelayan yang cuek dengan sekitar yang penting untuk dirinya bisa menghasilkan ikan. 4.2.2.7 Lingkungan Sosial Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil. 4.2.2.7.1

Prinspi Partisipatif

Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada peran dan partisipasi dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan sangat penting karena akan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perbaikantaraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi dengan kata lain perlunya peranan masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan karena yang akan merasakan semua dampak dari pembangunan Pelabuhan ini adalah masyarakat nelayan itu sendiri. Prisnip pasrtisipasi adalah partisipasi bermakna kerja kemitraan, dengan kata lain dengan adanya pembangunan Pelabuhan ini maka akan

membentuk

mitra

kerjasama

antara

pihak

pemerintah

dengan

122

masyrakat.Seperti yang disampaikan oleh I2-1 selaku staff BPPP Labuan, beliau mengatakan bahwa : ―Tentu saja untuk pembangunan pelabuhan itu kan harus ada izin dari tokoh masyarakat didesa itu kemudian izin dari kepala desa. Masyarakat diikutsertakan pada saatpembuatan beronjong batu dan setiap mendapatkan tender kami mewajibkan untuk memberikan kontribusi ke musholah,mesjid yang ada di desa. yang jelas semua masyarakat disekitar di libatkan. Ada yang dipekerjakan dikantor masyarakat dari desa rata – rata anak nelayan dilihat dari latar belakang pendidikannya. ada jugamasyarakat yang dipekerjakan sebagai kuli supaya pembangunan tidak ada masalah karena jikamembawaorang dari luar pasti ada pro dan kontra ke masyarakat.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa dalam pembangunan Pelabuhan masyarakat sangat berperan penting yaitu pada saat akan dibangun Pelabuhan pihak pemerintah meminta izin dari masyarakat melalui tokoh masyarakat didesa dan kepala desa setelah ada izin dari masyarakat kemudian dilakukan pembangunan Pelabuhan. Masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan beronjong batu untuk menahan ombak sehingga kapal – kapal nelayan tidak terdampar.Setiap mendapatkan tender pihak pemerintah mewajibkan untuk memberikan kontribusi untu mushola dan mesjid yang ada di desa sehingga semua masyarakat ikut terlibat.Masyarakat juga berperan dalam proses pembangunan Pelabuhan yaitu ada masyrakat yang bekerja sebagai kuli bangunan agar tidak terjadi masalah pada saat pembangunan karena apabila membawa orang dari luar akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat sekitar karena merasa tidak adil akan banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pembangunan tujuan pembangunan itu untuk masyarakat

123

seharusnya masyarakat harus terlibat.Partisipasi dari masyarakat yaitu dengan adanya anak – anak nelayan yang bekerja dikantor BPPP tetapi dilihat dari kemampuan dan latar belakang pendidikannya masing – masing sehingga akan maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1selaku masyarakat nelayan, yaitu berupa : ―Yang kuli pasti ada, membantu untukmembangun jalan mengangkat batu jika nelayan tidak ikut membantu paling menganggur. Ada anak nelayan yang bekerjadi dinas tetapi dilihat dari latar belakang pendidikannya biasanya pegawai.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat turut berperan dalam pembangunan yaitu sebagai kuli bangunan dengan membantu membangun jalan kemudian mengangkat batu apabila nelayan tidak ikut membantu maka dia menganggur karena tidak melaut dan tidak berperan serta dalam pembangunan. Partisipasi dari masyarakat yaitu anak – anak nelayan yang bekerja dengan menjadi pegawai di dinas tetapi dilihat dari latar belakang pendidikannya. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat ikan, yaitu berupa : ―Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada beberapa yg bekerja dikantor dilihat dari latar belakang pendidikannya namun rata-rata anak nelayan.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa pada saat proses pembangunan masyarakat turut berperan untuk membantu yaitu

124

sebagai kuli bangunan dan juga kuli bantu sehingga masyarakat menjadi lebih tau untuk apa dibangun pelabuhan karena mereka turut berperan dalam proses pembangunannya, masyarakat juga berpartisipasi yaitu dalam bentuk anak – anak nelayan ada yang bekerja dikantor dinas sebagai pegawai kantor namun tetap dilihat dari latar belakang pendidikan mereka masing – masing. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu berupa : ―Untuk nelayan punya kerja masing – masing tetapi kalo yang menganggur dan tidak melaut turut membantu dan mendapatkan gaji juga lumayan untuk menmbah uang saku daripada menanggur. Ada yang bekerja dikantor tetapi anak – anak nelayan tetapi tetap dilihat dari sekolahnya sampai di tingkat mana.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa untuk nelayan sudah memiliki pekerjaan sendiri setiap harinya yaitu pergi melaut dan yang ikut berperan dalam proses pembangunan adalah masyarakat lain yang menanggur atau nelayan yang sudah tidak melaut lagi turut membantu dalam pembangunan dan mereka mendapatkan gaji dari apa yang mereka kerjakan untuk menambah pendapatan mereka masing – masing. Partisipasi dari masyarakat yaitu anak – anak nelayan yang bekerja dikantor sebagai pegawai namun tetap dilihat dari latar belakang pendidikannya. 4.2.2.7.2

Lingkungan Ekonomi

Lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Artinya bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam

125

dan lingkungan perlu dipertahankan.Lingkungan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaanya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan.Untuk mempertahankan sumberdaya alam yang ada di Pelabuhan perlu juga untuk menjaga sumberdaya lautnya seperti ikan yang membutuhkan terumbu karang untuk tempat tinggalnya. Habitat terumbu karang apabila rusak akan berdampak pada tidak ada ikan disekitar kolam Pelabuhan dan dengan seperti ini maka sumberdaya alam dan lingkungannya tidak dipertahankan dengan baik seperti yang dikatakan oleh I2-1 selaku staff BPPP Labuan, beliau mengatakan bahwa : ―akibat hilangnya terumbu karang nelayan jadi jauh untuk mencari ikan dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang karena sudah tercemar sejak adanya pembangunan pelabuhan.‖(Wawancara dengan I2-1 pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPPLabuan dapat diketahui bahwa dampak dari hilangnya terumbu karang adalah nelayan menjadi jauh untuk menangkap ikan karena terumbu karang merupakan tempat untuk habitat ikan, nelayan tidak lagi dapat mencari ikan dan memancing disekitar kolam pelabuhan karena terumbu karang sudah tercemar ketika pembangunan pelabuhan. Hal senada juga disampaikan oleh I1-3 nelayan selakumasyarakat pengusaha ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, bahwa: ―Pada saat pengerukan ya hilang, jadi tidak bisa mencari ikan dikolam pelabuhan dan harus ketengah laut jika dahulu masih bisa mencari ikan di sekitar sini.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)

126

Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan pengerukan dikolam pelabuhan terumbu karang menjadi hilang dan nelayan untuk mencari ikan harus ketengah laut dan cukup jauh ditempuh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebelum adanya pelabuhan masyarakat masih bisa mencari ikan disekitar pelabuhan. Hal senada juga disampaikan oleh I2-5 selaku staff komunikasi lingkungan bahwa : ―adanya kegiatan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu dalam secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada.‖ (wawancara dengan I2-5 pada tanggal 27 Agustus 2015, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, pukul 11.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff komunikasi lingkungan dapat diketahui

bahwa

dengan

adanya

kegiatan

penyimpanan

jangkar

kapal

menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan pengerukan yang terlalu dalam mengakibatkan habitat terumbu karang menjadi rusak dan tidak ada karena terumbu

karangnya

juga

ikut

terangkut

pada

saat

dilakukannya

pengerukan.Rusaknya terumbu karang ini berakibat kepada ikan – ikan karena terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan maka ikan – ikan juga menjadi tidak ada lagi disekitar kolam Pelabuhan, dan juga berdampak kepada nelayan karena nelayan sekarang sudah tidak bisa lagi menangkap ikan disekitar kolam Pelabuhan. Selanjutnya I2-5 selaku staff komunikasi lingkungan juga menyampaikan bahwa : ― pengendapan lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan masyarakat karena mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan penyempitan muara yang merupakan pertemuan antara ujung sungai

127

dengan laut yang merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang tadinya satu jalur menjadi dua jalur sehingga nelayan harus mengantri kelaut.‖ (wawancara dengan I2-5 pada tanggal 27 Agustus 2015, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, pukul 11.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff komunikasi lingkungan dapat diketahui bahwa pengendapan lumpur yang terjadi di muara menjadi keluhan dari masyarakat karena terjadinya penyempitan muara yang berdampak pada sulitnya nelayan untuk melaut yang pada awalnya sebelum adanya pelabuhan muara masih dua jalur setelah pembangunan pelabuhan menjadi satu jalur dan untuk melat nelayan harus mengantri karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk pergi melaut dan muara merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut. Hal yang serupa juga dikatakan I1-1 selaku masyarakat nelayan desa Teluk Kecamatan Labuan bahwa: ―Penyempitan muara juga jadi masalah, karena jadi satu jalur dulunya muara itu luas tetapi sekarang menjadi satu jalur karenamenjadi satu jalur kapal besar jadi tidak bisa masuk mengakibatkan macet juga jika satu kapal tidak jalan ya kapal lain juga ikutan tidak jalan apabila mau keluar ya menunggu yang di depan keluar.‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa penyempitan muara menjadi salah satu masalah untuk masyarakat karena setelah adanya pelabuhan menjadi satu jalur sehingga kapal besar tidak bisa masuk dan juga mengakibatkan macet apabila satu kapal tidak jalan kapal yang lainnya juga ikut tidak jalan apabila kapal ingin keluar harus menunggu kapal yang didepan keluar terlebih dahulu.

128

Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu berupa : ―Semenjak satu jalur jadi macet ya apabila kapal tidak keluar satu maka semua ikut tidak keluar , kapal itu yang datang sama yang pulang itu tidak boleh bertemu. Apabila bersandar didermagakandas kapalnya terkena batu untuk keluar juga sulit kipas nya banyak yang putus.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa semenjak adanya pelabuhan dan kapal menjadi satu jalur mengakibatkan macet karena apabila satu kapal tidak keluar maka kapal yang lain juga tidak keluar, kapal yang akan pergi melaut dan kapal yang pulang melaut tidak dapat bertemu karena sempitnya muara sehingga menunggu kapal yang pergi keluar dulu setelah itu kapal yang akan pulang masuk. Nelayan tidak mau kapalnya bersandar di dermaga karena dangkalnya kolam pelabuhan mengakibatkan kapal kandas terkena batu dan apabila kapal akan keluar untuk pergi melaut kipas bisa rusak dan putus karena benturan dengan batu. Sebelum adanya pelabuhan muara masih luas dan kolam pelabuhan juga masih pesisir pantai sehingga nelayan masih bisa menyandarkan kapalnya. 4.2.2.7.2.1 Indikator Kesejahteraan Rakyat Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul International and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain : kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja,

129

perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.Hal ini ditandai dengan kesehatan yang prima, konsumsi makanan yang cukup bergizi, tingkat pendidikan yang meningkat, adanya kesempatan bekerja dan berusaha, tempat tinggal dan permukiman yang sehat dan aman, adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekreasi dan menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan. Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, sudah selayaknya pembangunan Pelabuhan yang ada bisa dimanfaatkan dan dinikmati dan juga dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan disekitar. Dalam hal ini adanya Pelabuhan seharusnya mampu meningkatan standar hidup masyarakat nelayan, Seperti yang disampaikan oleh I2-3 selaku manajer TPI, beliau mengatakan bahwa : ‖Ya sejahtera dilihat dari memiliki kapal sendiri juga untuk makan sehari hari sudah enak makannya ikan yang banyak gizinya sehingga nelayan – nelayan disini ya sehat – sehat semua apalagi sekarang sudah ada klinik semakin mudah masyarakat untuk berobat‖ (wawancara dengan I2-3pada tanggal 05 September 2015, di kantor Tempat Pelelangan Ikan, pukul 19.27 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan manajer TPI II dapat diketahui bahwa masyarakat dapat dikatakan sejahtera karena sudah memilikikapal sendiri dan untuk makannya sehari – hari sudah enak yaitu makan ikan hasil tangkapan dari nelayan, ikan banyak mengandung protein sehingga sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat sehingga gizi masyarakat semakin baik juga karena makanan masyarakat yang cukup bergizi maka kesehatan masyarakat juga semakinmembaik didukung dengan adanya klinik di dekat kantor bppp sehingga memudahkan masyarakat untuk berobat, mengecek kesehatan secara rutin dan membeli obat sesuai kebutuhan masing – masing masyarakat.

130

Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-1 selaku masyarakat, yaitu berupa : ―Apa saja masuk yang penting kenyang, tidak beli karena rasanya yang penting murah dan banyak tetapi untuk kesehatannelayan nelayan disini sehat sehat karena banyak makan ikan yang cukup bergizi‖ (Wawancara dengan I1-1pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.39 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat lebih baik makan apa saja yang dimasak dirumah asalkan perutnya merasakan kenyang dan mereka tidak mau membeli makanan diluar karena masak lebih hemat dan banyak sedangkan kalau membeli makanan diluar belum tentu sebanyak yang dimasak. Nelayan dapat dikatakan sehat karena hamper setiap hari mengkonsumsi ikan yang memang cukup bergizi sehingga kesehatan mereka juga semakin membaik. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu berupa : ‖Ya untukkebutuhan makan cukup terpenuhi hampir tiap hari makan ikan ya makanannya cukup bergizi lah, apabila lagi mendapat banyak ikan juga rejeki juga cukup lumayan‖ (Wawancara denganI12pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa kebutuhan untuk makan nelayan sehari – hari terpenuhi dan juga makanan sehari – hari nelayan adalah ikan sehingga cukup bergizi untuk para nelayan apalagi jika nelayan mendapat ikan yang banyak dan pendapatan juga berlebih tentu makanan yang dikonsumsi juga bisa bergizi.Selain itu juga adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk

131

mendapatkan pekerjaan dan juga memiliki peluang untuk membuka jenis usaha baru dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku staff BPPP yaitu berupa: ―Yang jelas jika pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari masyarakat sekitar dulu, terutama sesuai dengan keahliannya karna pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik daerah situ terlebih dahulu.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa apabila Pelabuhan berekembang dengan pesat tenaga yang diserap paling utama adalah dari masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu karena Pelabuhan Perikanan Pantai di Labuan adalah milik daerah sehingga yang di utamakan adalah masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu baru dari masyarakat lain karena adanya Pelabuhan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Teluk. Selanjutnya I2-1selaku staff BPPP juga menyampaikan bahwa : ‖Adanya perbengkelan kapal (yang usaha masyarakat disekitar dan nelayan), jika untuk nelayan nampungair bersih kemudian air bersih dijual ke kapal untuk nelayan musiman, berdagang perbekalan seperti sembako.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa terdapat peluang usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan seperti perbengkelan kapal yang dibuka oleh nelayan dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki kapal kapal nelayan lain yang rusak perbengkelan kapal ini berada disamping SPBN sehingga memudahkan nelayan untuk dapat memperbaiki kapalnya yang mengalami kerusakan, nelayan lain juga ada yang membuka usaha

132

menjual air bersih untuk nelayan musiman karena nelayan musiman mengontrak dirumah warga sehingga untuk melaut membutuhkan air bersih dan air bersih itu didapat dari masyarakat sekitar, selanjutnya ada masyarakat yang menjadi pedagang yaitu berdagang sembako yang dibutuhkan nelayan untuk kebutuhan melautnya selama beberapa minggu. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2 selaku masyarakat, yaitu berupa : ‖ Ya banyak yang berdagang pada berjualan sekarang disekitar dermaga dulunya kancuma jual ikan aja disitu.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa Semenjak Pelabuhan ada banyak masyarakat yang berdagang disekitar dermaga ada yang berdagang sembako, warung nasi dan warung – warung kecil lainnya dibandingkan dengan dahulu sebelum adanya Pelabuhan yang ada hanya masyarakat yang berdagang ikan saja dipasar ikan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat pedagang ikan, yaitu berupa : ―Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan.‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa Terdapat peluang untuk masyarakat bekerja dan memiliki usaha semenjak adanya Pelabuhan seperti membuka warung nasi dan berdagang sembako dan yang berdagang adalah para istri nelayan sehingga cukup mengerti apa – apa saja yang dibutuhkan para nelayan untuk persiapan di laut nantinya.

133

Namun dibalik munculnya peluang usaha baru untuk masyarakat setelah adanya pelabuhan juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang pada awalnya menjual ikan asin sekarang sudah tidak lagi karena sudah tidak ada lahan untuk menjemur ikan asin lagi seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku staff BPPP bahwa: ―Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau dibangun pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan masyarakat yang menjemur ikan asin menjadi malas dan lebih memilih untuk bekerja yang lain.‖ (Wawancara dengan I2-1 pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa lahan untuk penjemuran ikan asin sangat kurang karena semua lahan digunakan untuk pembangunan, lahan penjemuran ikan asin yang sekarang akan digunakan untuk pembangunan pabrik es lagi sehingga dengan sedikit lahan untuk menjemur ikan asin masyarakat menjadi malas dan lebih memilih untuk bekerja yang lain saja. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2selaku sekertaris desa, yaitu berupa : ―Masih ada yang jual ikan asin tetapi sudah sangat jarang karena sekarang banyaknya mengkonsumsi untuk pribadi biasanya mereka menggunakan lahan yang dekat tpi itu untuk lahan ikan asin dan emang bppp skrg juga dulunya bukan untuk menjemur ikan asin tapi tpi untuk pelelangan ikan, namun ya masyarakat menggunakan lahan yang kosong aja buat jemur ikan asin.‖ (wawancara dengan I2-2pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB)

134

Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris desa dapat diketahui bahwa sudah sangat jarang masyarakat yang menjual ikan asin karena masyarakat lebih baik untuk mengkonsumsi ikan asin sendiri karena sudah tidak ada lahan untuk menjemur sehingga jumlah ikan yang dijemur juga sudah semakin sedikit masyarakat menggunakan lahan yang didekat TPI untuk menjemur ikan asin dan kantor BPPP sekarang sebelum pembangunan pelabuhan adalah TPI dan masyarakat menggunakan lahan kosong didepan TPI untuk menjemur ikan asin. Hal yang senada juga disampaikan oleh I1-3selaku masyarakat pedagang ikan, yaitu berupa : ―sudahtidak ada sekarang lahan untuk menjemur ikan asin, sekarang jadi di tengah-tengah penduduk mengganggu aktifitas penduduk dan aktifitas lainnya juga. Yang menjual ikan asin juga sudah sangat jarang dan sudah tidak ada sepertinya sekarang masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi pribadi saja‖(wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat nelayan dapat diketahui bahwa lahan untuk penjemuran ikan asin sudah tidak ada dan sekarang masyarakat menjemur ikan asinnya ditengah – tengah penduduk mengganggu aktifitas masyarakat dan aktifitas lainnya juga sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan asin secara pribadi saja. Selain kesempatan bekerja dan berusaha, dalam segi keamanan juga mengalami peningkatan seperti yang dikatakan oleh I2-1selaku staff BPPP bahwa: ―Jelas dengan adanya pelabuhan keamanan terjamin dandengan adanya pos pos itu juga sudah menjadi aman, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat disekitar.‖ (Wawancara dengan I2-1 pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB)

135

Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa dengan adanya Pelabuhan keamanan juga terjamin karena sudah ada pos – pos disekitar Pelabuhan sehingga kondisi disekitar desa Teluk juga menjadi aman dan untuk kantor BPPP juga sangat aman karena ada 3 orang dari masyarakat sekitar yang menjaga kantor sehingga kantor juga tetap aman dari kemalingan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-2selaku masyarakat nelayan, yaitu berupa : ‖Biasanya jika ada nelayan atau kapal yang tenggelam kemudian akan dicari dan ada gerakannya jika tidak begitu tidak ada keamanan dilaut tapi untuk didarat ya aman – aman saja karena adanya pos – pos disekitar pelabuhan.‖ (Wawancara denganI1-2pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 18.51 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwakeamanan yang ada dilaut sangat kurang karena aka nada tindakan apabila ada kapal nelayan yang tenggelam kemudian dicari tetapi jika tidak ada yang tenggelam tidak aka nada tindakan untuk menjaga keamanan kapal ketika melaut atau menyandarkan kapal tetapi untuk keamanan didarat tetap dalam keadaan aman karena terdapat pos di sekitar Pelabuhan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I1-3 selaku masyarakat pedagang ikan, yaitu berupa : Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman .‖ (wawancara dengan I1-3 pada tanggal 05 September 2015, di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 11.40 WIB)

136

Berdasarkan wawancara diatas dengan masyarakat dapat diketahui bahwa tingkat keamanan yang ada dilaut masih kurang dapat dilihat dari ketika malam hari tidak ada pengamanan di kolam Pelabuhan atau disekitar dermaga seperti penerangan sehingga pada malam hari terdapat nelayan yang tersesat dan terdampar kemudian kapalnya menjadi hancur dan hal ini sangat merugikan bagi para nelayan, sementara keamanan yang ada didarat cukup aman karena terdapat pos dan ada satpam yang menjaga pos itu sehingga dapat melihat kondisi di sekitar Pelabuhan dan desa Teluk. Selain itu adanya Pelabuhan Perikanan Pantai dapat dijadikan tempat untuk berekrasi dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekreasi dan menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan sehingga Pelabuhan bukan hanya menjadi tempat untuk aktivitas nelayan saja namun juga dapat dijadikan untuk berekreasi keluarga seperti yang dikatakan olehI2-1 selaku staff BPPP bahwa: ―Yang berekreasi di pelabuhan dikenai retribusi seperti mobil – mobil, meskipun dari wisata ataupun dari kunjungan kerja semua dikenai retribusi. Jika untuk nelayan itu sendiri dikenai retribusi setiap kapal bersandar. Kapal tambat dan labuh dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang – undang. Retribusinya dihitung perhari seperti parkir jadi setiap kapal nelayan bersandar ke pelabuhan dikenai retribusi.‖ (Wawancara dengan I21pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa ada kebebasan masyarakat untuk berekreasi namun dikenai retribusi semua sama rata dikenai retribusinya seperti mobil – mobil yang masuk ke Pelabuhan dan biasanya mobil ini di gunakan pedagang ikan untuk mengangkut ikan hasil lelang di TPI dan untuk nelayan sendiri juga dikenai retribusi setiap kapal bersandar,

137

tambat dan labuh serta bongkar muatan juga dikenai retribusi sesuai undang – undnag yang sudah ditetapkan, untuk nelayan retribusinya dihitung perhari seperti parkir. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-2selaku sekertaris desa, yaitu berupa : ―ada portal yang sudah dibangun, itu diprioritaskan untuk angkutan yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tetapi kemarin dari Dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada karena temen saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo dilaut itu yang sewa kapal pendatang yang ingin melaut atau main dilaut maka bayar ke nelayan karena dari nelayan sendiri sudah dipungut biaya sesuai dengan undang – undang yang ada.‖ (wawancara dengan I2-2 pada tanggal 04 September 2015, di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 15.41 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris desa dapat diketahui bahwa portal yang telah dibangun diprioritaskan untuk angkutan yang membawa hasil laut yang biasa digunakan para pengusaha – pengusaha ikan untuk membawa ikan hasil tangkapan laut dan juga untuk angkutan yang ingin membeli solar di Pelabuhan juga dikenai retribusi dan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan wacana kepada masyarakat untuk di berlakukan retribusi untuk semua jenis transportasi yang bergerak dibidang ekonomi.Di laut apabila ada wisatawan yang ingin melaut dikenai retribusi dari para nelayan sendiri seperti sewa kapal itu dibayar kepada nelayan bukan kepada pihak pemerintah karena nelayan sudah diipungut retribusi sendiri kapalnya sesuai dengan undang – undnag yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh I2-4selakustaff bagian operasional TPI, yaitu berupa :

138

―Tambat labuh sudah berjalan, sudah ada undang-undang retribusi tentang berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi ke tpi kalo dari tpi untuk kekabupaten kalo tambat labuh ke provinsi.‖ (wawancara dengan I2-4pada tanggal 06 September 2015, di kantor karang taruna desa Teluk Kecamatan Labuan, pukul 14.15 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff UPT dapat diketahui bahwa penetapan pemungutan retribusi untuk tambat labuh sudah berjalan dan sudah tercantum di undang – undang tentang berapa kali seharusnya dilakukan pemungutan retribusi. Tambat labuh retribusinya diberikan kepada dinas Provinsi sementara retribusi dari TPI diberikan kepada dinas Kabupaten. 4.2.2.7.3

Teori Modal Sosial

Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan saat ini. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource)yang timbul dari adanya interaksi antara orang – orang dalam suatu komunitas. Pemerintah sebagai pihak pengelola Pelabuhan harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitarnya misalnya dengan memberikan modal untuk masyarakat nelayan membeli alat tangkap dan keperluan kapal lainnya dan untuk masyarakat harus memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah dengan membentuk suatu kelompok atau komunitas sehingga mempermudah pihak pemerintah untuk memberikan bantuan atau modal kepada masyarakat sehingga akan terjalin lah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar seperti yang dikatan oleh I1-4 selaku ketua KUB bahwa : ‖KUB bertugas sebagai penerima bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan itu yang bersifat kelompok dibentuk 10 orang jadi yang menerima bantuan itu hanya

139

yang berkelompok. Terbentuk tahun 2013 semua masyarakat nelayan dari keompok manapun bisa masuk kedalam kub dengan persyaratan memiliki kartu nelayan. sebagian nelayan memiliki kartu dan sebagian masih belum karena berpikiruntuk apa membuat kartu padahal kartu nelayan itu penting untuk menerima bantuan, tidak akan dapat bantuan dari mentri ataupun dinas apabilatidak punya kartu. Untuk mempermudah nelayan yang belum mampu. ( wawancara dengan I1-4 pada tanggal 05 September 2015, di kantor Tempat Pelelangan ikan, pukul 20.32 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan ketua KUB dapat diketahui bahwaKUB merupakan Kelomok Usaha Bersama yang menerima bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan nelayan melaut seperti alat tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan ini harus berkelompok atau membentuk komunitas terlebih dahulu semua masyarakat nelayan berhak untuk membentuk kelompok dan menerima bantuan dengan syarat harus memiliki kartu nelayan, kartu nelayan sangat pentik untuk dimiliki oleh nelayan dan merupakan syarat untuk masyarakat nelayan agar mendapat bantuan dari Menteri ataupun dari Dinas apabila tidak memiliki kartu maka tidak akan mendapatkan bantuan tetapi tetap saja masih ada nelayan yang tidak mau membuat kartu nelayan, bantuan ini memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat nelayan yang belum mampu sehingga tidak harus membeli alat tangkap yang baru atau mesin yang baru. Hal yang serupa juga disampaikan olehI1-6 selaku sekertaris II HNSI, yaitu berupa : ‖ KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam bentuk fisik seperti kapal dan alat tangkap contoh inkamina(nama kapal).‖ ( wawancara dengan I1-6 pada tanggal 06 September 2015, di kediaman bapak Bambang, pukul 13.17 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan sekertaris II HNSI dapat diketahui bahwa KUB merupakan bentukan dari pemerintah daerah dan bantuan yang

140

diberikan untuk kub itu dalam bentuk fisik seperti kapal dan alat tangkap salah satu contohnya adalah kapal inkamina yang diberikan bantuan dari pemerintah untuk nelayan yang membentuk kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat. Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-4 selaku staff bagian operasional TPI, yaitu berupa : ―Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan alat tangkap, dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 orang dan memiliki kartu nelayan ( wawancara dengan I2-4pada tanggal 06 September 2015, di kantor Karang Taruna desa Teluk, pukul 14.15 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff bagian operasional TPI dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kapal dan alat tangkap dengan syarat masyarakat membentuk kelompok atau komunitas terlebih dahulu dan kelompok tersebut terdiri dari 10 orang dan harus memiliki kartu nelayan agar mendapat bantuan dari pemerintah. Hal yang serupa juga disampaikan olehI2-1selaku staff BPPP yaitu berupa : ―tidak ada, dana csr tidak ada juga dari bpppcuma ada dana buat KUB atau pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan yang diberikan itu bukan untuk pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal dan alat tangkap dan untuk uang dibelanjakan buat peralatan kapal bukan buat nyekolahin anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat tangkap jika dari pusat berupa uang.‖ (Wawancara dengan I2-1pada tanggal 04 September 2015, di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN Makui Labuan, pukul 18.47 WIB) Berdasarkan wawancara diatas dengan staff BPPP dapat diketahui bahwa bantuan dari pemerintah kepada nelayan bukan dalam bentuk dana csr melainkan dana untuk KUB atau pelaksana usaha dan kemudian uang yang diberikan atau bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk pendidikan anak namun bantuan

141

yang berupa kapal dan alat tangkap, apabila mendapat bantuan dalam bentuk uang digunakan untuk belanja peralatan kapal karena bantuan yang diberikan dari provinsi itu adalah dalam bentuk kapal atau alat tangkap jika dari pemerintahan pusat bantuannya dalam bentuk uang.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Pembahasan yakni mencakup pemaparan lebih lanjut dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator komponen pembangunan dan lingkungan sosial dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Pembangunan Deddy T. Tikson (2005:98) dapat diukur oleh setidaknya 6 indikator yang diantaranyaPendapatan Perkapita, Struktur ekonomi, Urbanisasi, Angka Tabungan, Indeks Kualitas Hidup, Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator kualitas Lingkungan Sosial Jonny Purba (2005:20) dapat diukur oleh setidaknya 3 indikator yang diantaranya segenap pihak diikutsertakan dan masing – masing berperan dan bertanggungjawab, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, penghormatan terhadap hak – hak masyarakat serta modal social yang dikembangkan masyarakat dalam

memanfaatkan

sumberdaya

alam

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup.Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator keberhasilan pembangunan dan indikator kualitas lingkungan sosial dalam penelitian mengenai ―Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan Terhadap

142

Lingkungan Sosial Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang - Banten‖. 4.3.1

Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita erat hubungan dengan terjadinya penambahan atau

pengurangan pendapatan nelayan di desa Teluk jika dilihat dari tabel 4.8 berdasarkan data produksi dari pemerintah pada tahun 2011 jumlah ramannya adalah Rp. 2.068.320.000 dan pada tahun 2012 raman meningkat sebesar Rp. 821.957.880 kemudian pada tahun 2013 peningkatan raman sebesar Rp. 3.444.887.724 dan pada tahun 2014 raman meningkat lagi sebanyak Rp. 7.352.202.100 berdasarkan data tersebut dapat dilihat peningkatan raman setiap tahunnya sangat meningkat atau dengan kata lain dilihat dari presentase dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 28,43% kemudian dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 47,57% dan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 41,4%, hasil tangkapan nelayan juga semakin meningkat karena semakin canggihnya alat tangkap dan semakin besar kapal yang digunakan sangat mempengaruhi banyaknya hasil tangkapan nelayan yang juga akan berdampak pada ramannya dengan kata lain BPPP melaksanakan fungsinya yang ke 5 yaitu pengumpulan data tangkap dan hasil perikanan. Hasil tangkapan nelayan bergantung musim yang terjadi bukan dengan adanya pelabuhan maka hasil tangkapan juga meningkat seperti pada saat musim barat biasanya ikan sangat sulit dicari karena arus air yang begitu deras maka nelayan rata – rata hampir semua tidak melaut dan para nelayan hanya berharap pada pendapatan mereka pada saat musim ikan tetapi tetap saja ada juga beberapa

143

nelayan yang pergi jauh untuk melaut seperti di lautan Krakatau untuk mencari ikan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat nelayan sebelum adanya pelabuhan dan sesudah dibangunnya pelabuhan tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan yang ada juga masih tetap bergantung pada musimdan alat tangkapnya namun dengan adanya pelabuhan membuat masyarakat menjadi merasa lebih jauh mencari ikan semenjak adanya pelabuhan masyarakat tidak bisa mencari ikan disekitar pesisir, adanya tpi yang memang berpengaruh besar namun bukan mempengaruhi hasil tangkapan tapi sebagai media penampung hasil tangkapan.Pendapatan masyarakat teluk yang mayoritasnya adalah nelayan bergantung pada hasil tangkapan ikan maka masyarakat hanya berfokus pada pencarian ikan, masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya pelabuhan selama tidak mengganggu aktivitas melaut para nelayan. Dengan kata lain bahwa dampak dari pembangunan PPP belum memiliki dampak positif terhadap hasil tangkapan nelayan desa Teluk. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian dan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tentang hasil tangkapan nelayan bahwa hasil tangkapan nelayan pada kenyataannya memang sangat bergantung terhadap musim yang ada, pemerintah menyediakan fasilitas yaitu TPI hanya sebagai media untuk menampung pelelangan ikan dan memungut retribusi dari hasil tangkapan nelayan yang kemudian langsung dilelang ke pengusaha – pengusaha ikan, setiap nelayan membawa hasil tangkapannya ke TPI para pengusaha pemberi modal langsung melelang ikan dan pendapatan juga dibagi dari modal yang diberikan kepada nelayan sebelum melaut bukan membantu

144

nelayan agar hasil tangkapan nelayan menjadi semakin banyak nelayan biasanya diberikan modal sebelum melaut oleh pengusaha ikan untuk kebutuhan nelayan dikapal selama seminggu atau bahkan lebih kemudian hasil tangkapan nelayan dilelang oleh pengusaha ikan yang kemudian hasilnya dikurangi dengan modalnya terlebih dahulu setelah modal kembali kemudian hasilnya dibagi 50 % untuk pengusaha 50 % untuk nelayan beserta abk nya. Berikut rincian biaya perbekalan nelayan

Tabel 4.5 Rincian Biaya Perbekalan Nelayan Alat Tangkap

Jumlah ABK

Daerah Tangkapan

Jumlah Hari

Payang

12

Liwungan Sumur Pesauran

2

Rincian Biaya Pembiayaan Volume Harga Satuan

No

Bahan Pemberk elan

1 2 3 4

Solar Oli Bensin Bumbu masak Rokok Gula Kopi Beras Kayu bakar Es Suku cadang

5 6 7 8 9 10 11

jumlah

100 2

7.500 25.000

750.000 50.000

1

300.000

300.000

30 1 kg 2 pck 20 liter 1

10.000 20.000 15.000 10.000 30.000

300.000 20.000 30.000 200.000 30.000

5

25.000

125.000

1.790.000

Sumber : Inventaris Fasilitas BPPP Labuan 2015

Berdasarkan tabel data pemerintah diatas dapat diketahui bahwa nelayan diberikan modal awal oleh pengusaha ikan sebesar Rp.1.790.000 dari hasil rincian perbekalan yang akan dibawa oleh nelayan kelaut untuk melaut dalam jangka waktu 2 hari yang daerah tangkapannya antara lain Liwungan, Sumur dan Pesauran. Sebelum adanya pelabuhan ketika status masih Pangkalan Pendaratan ikan TPI sudah ada dan fungsinya tetap sama setelah adanya pelabuhan sehingga

145

sebelum adanya pelabuhan hasil tangkapan nelayan tetap bergantung kepada musim yang ada begitu juga setelah adanya pelabuhan BPPP tidak mengubah pola hubungan antara pengusaha ikan dengan nelayan sehingga hasil tangkapan tidak terdampak langsung kepadan nelayan dan nelayan belum memiliki potensi besar untuk sejahtera, BPPP belum melaksanakan fungsi no 4 yaitu pemasaran dan distribusi ikan karena pengusaha masih berperan penting dalam pemasaran dan distribusi ikan seharusnya dengan adanya Pelabuhan BPPP membantu nelayan untuk meningkatkan pendapatannya melalui hasil tangkapanya dengan menangani langsung pemasaran dan distribusi ikan sehingga bukan pengusaha ikan lagi yang berperan penting karena hasil tangkapan merupakan pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan nelayan tercermin dari pendapatannya karena tujuan dari Pembangunan Pelabuhan ini adalah mengubah masyarakat menjadi lebih sejahtera. 4.3.2

Struktur Ekonomi Struktur ekonomi erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup

masyarakat dan juga pendapatan masyarakat. Salah satu pembangunan fasilitas untuk nelayan adalah adanya pembangunan mesin pendingin es yang biasa disebut dengan cold storage yang berfungsi untuk membekukan ikan, diharapkan dengan adanya mesin pendingin es ini membantu meningkatkan struktur ekonomi masyarakat karena mesin pendingin ini mampu untuk membuat ikan lebih tahan lama sehingga ikan masih segar untuk dijual di hari berikutnya, namun nelayan sendiri tidak memanfaatkan cold storage itu karena nelayan menganggap cold storage itu tidak berfungsi maksimal sehingga cold storage sangat jarang

146

digunakan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat nelayan mengetahui dan mengerti fungsi dari cold storagemasyarakat tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut karena memang ikan yang mereka tangkap masih segar dan setelah dilakukan pelelangan ikan – ikan tersebut langsung dibawa dan dijual oleh pengusaha – pengusaha ikan. Cold storage sendiri tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan bukan karena adanya mesin pendingin hasil tangkapan menjadi lebih banyak namun hasil tangkapan tetap bergantung kepada musim yang terjadi. Daerah Labuan dianggap strategis untuk menangkap ikan dan dengan adanya cold storage mempermudah masyarakat karena tidak lagi menggunakan cara yang alami dengan menimbun ikan menggunakan es didalam peti dan dengan adanya cold storage membuat daya tahan ikan menjadi lebih mudah, sehingga apabila penjualan agak terlambat nelayan masih dapat menyimpan ikan di cold storage sehingga ikan masih bisa bertahan dalam keaadan yang lama. Berdasarkan pengamatan peneliti menyatakan bahwapada kenyataannya hasil tangkapan nelayan di desa Teluk pada saat dilelang kemudian langsung dibawa dan di pasarkan.Ikan - ikan hasil tangkapan dari nelayan cukup untuk daerah Labuan jadi tidak di ekspor keluar daerah Labuan sehingga ikan tidak perlu di simpan di cold storage untuk dibekukan agar dapat dijual kembali dihari berikutnya.Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian cold storagejika dilihat dari fungsinya sangat membantu masyarakat nelayan karena memang fungsi cold storage sendiri adalah untuk membekukan ikan sehingga apabila nelayan masih ingin menjual ikan dikemudian hari dapat disimpan terlebih dahulu di cold storage namun

147

masyarakat tidak menggunakannya dan masyarakat menganggap pemerintah kurang tepat membangun cold storage karena ikan – ikan yang sudah ditangkap masih dijual dalam keadaan segar dan langsung dilelang sehingga masyarakat tidak perlu untuk menyimpan ikan di cold storage untuk dijual kembali esok harinya. Gambar 4.1 Proses Pelelangan Ikan

Sumber : Peneliti 2015 Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa setiap nelayan pulang melaut membawa hasil tangkapan ikan pada setiap jam tetap dilakukan pelelangan karena hasil tangkapan nelayan selalu dijual habis pada saat lelang sehngga ikan – ikan yang ada tidak harus dibekukan lagi dengan kata lain pembangunan cold storage tidak mempengaruhi semakin banyaknya hasil tangkapan nelayan karena sebelum adanya pelabuhan juga tidak ada cold storage nelayan selalu menjual habis ikannya dalam sehari begitu juga setelah adanya pelabuhan nelayan tetap menjual habis ikannya dalam seharicold storage meski dalam jangka panjang belum berfungsi maksimal untuk masyarakat. BPPP belum melaksanakan fungsinya

148

yang ke 8 yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, apabila dilihat dari fungsinya BPPP berperan penting untuk mengawasi hasil tangkapan dan mengendalikan stok ikan nelayan karena ikan selalu dijual habis dalam sehari cold storage tidak perlu untuk dibangun karena tidak membantu semakin banyaknya hasil nelayan pembangunan cold storage hanya membuang – buang uang saja apabila dilakukan pengawasan dengan baik maka pihak BPPP pasti mengetahui ikan hasil tangkapan nelayan selalu terjual habis setiap hari atau setiap nelayan membawa hasil tangkapannya ke darat namun sangat lebih baik apabila BPPP membangun banyak pabrik es yang sangat dibutuhkan nelayan, pabrik es memang ada namun hanya satu dan dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. Masyarakat sendiri menilai pemerintah sangat kurang tepat membangun cold storage lebih baik membangun pabrik es yang sangat berfungsi untuk kebutuhan nelayan dan yang menjual es adalah masyarakat sekitar atau nelayan – nelayan yang membuka usaha untuk menjual es yang akan digunakan nelayan pada saat akan melaut sehingga tidak akan sia – sia pembangunan yang dilakukan sampai saat ini pemerintah belum ada solusi untuk mengatasi tidak berfungsinya cold storage dan pembangunan kembali pabrik es masih dalam rencana BPPP dari tahun 2014 namun belum terrealisasikan sampai saat ini. 4.3.3

Urbanisasi Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota namun

perindahan yang terjadi di Desa Teluk adalah Perpindahan dari kota ke desa atau biasa disebut sebagai Tranmigrasi dan Transmigrasi yang terjadi yaitu Transmigrasi lokal yang mencakup migrasi dalam daerah tertentu, yakni dari

149

daerah yang satu ke daerah yang lain. Pola perpindahan penduduk yang perlu diketahui adalah perpindahan keluar dan masuk kedalam suatu daerah secara umum, serta pola musiman dan tetap. Desa Teluk merupakan wilayah strategis untuk menjadi tempat tinggal bagi orang – orang yang berprofesi sebagai nelayan karena posisi pelabuhan perikanan terletak dekat dengan Desa Teluk dan karena mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Teluk adalah nelayan maka banyak nelayan – nelayan yang dari kota lain pindah dan bertempat tinggal menetap ke Desa Teluk yaitu dari Sumatera dan Jawa Timur. Padatnya penduduk yang terjadi setiap tahun di Desa Teluk diakibatkan dari pendatang yang juga membawa saudaranya untuk tinggal di Desa Teluk dan kemudian menetap dan membuat KTP sehingga menjadi warga Desa Teluk. Berdasarkan wawancara dengan sekertaris desa pola perpindahan penduduk yang terjadi ada juga yang bersifat musiman yang kemudian menetap menjadi warga desa Teluk. Jika dikalkulasikan ada sekitar 20% yang kembali ke daerahnya masing – masing dan yang menetap menjadi warga Desa Teluk adalah yang belum berkeluarga yang kemudian menetap di desa mencari ikan di Desa dan juga membuat ktp di Desa Teluk. Nelayan yang bersifat musiman itu adalah nelayan yang datang dari Jawa dan Lampung nelayan musiman yang datang ke Desa Teluk disebut sebagai andon, andon ini kemudian menangkap ikan di wilayah Labuan disekitar Pelabuhan atau di daerah tempat nelayan Desa Teluk biasa mencari ikan. Para andon ini mengontrak di rumah masyarakat Desa Teluk lebih dari sebulan dengan menyediakan kontrakan untuk para andon yang datang dari Jawa dan Lampung dapat menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat desa Teluk yang memiliki

150

kontrakan namun untuk melaut lamanya di laut hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari di laut kemudian para andon kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan beberapa hari kemudian melaut lagi 3 hari seperti itu aktifitas para Andon sampai lebih dari 1 bulan berada di Desa Teluk. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian, melihat bahwa dalam indikator pola perpindahan penduduk Desa Teluk sebagian besar masyarakat yang berpindah kedalam Desa Teluk adalah tetap. Nelayan musiman tinggal di desa hanya dalam waktu 1 bulan kemudian kembali lagi ke kota asalnya selama nelayan musiman mengontrak dirumah warga Desa Teluk masyarakat sekitar mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil kontrakan tersebut namun adanya Andon tidak mempengaruhi penjualan ikan nelayan meskipun para andon ikut lelang dan menjual ikan di TPI tidak berpengaruh dengan naik atau turunnya harga ikan, ada 11 rumah yang digusur karena lahannya digunakan untuk pembangunan pemindahan TPI dan kantor TPI yang lama dibangun kembali untuk dijadikan kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan sekarang karena sudah dibangun kantor dan memiliki halaman yang cukup luas untuk upacara pegawai dan acara – acara lainnya maka tempat penjemuran ikan asin atau talut sudah tidak boleh di halaman kantor BPPP Labuan, berikut ini adalah data warga yang sudah direlokasi oleh pemerintah :

151

Tabel 4.6 Data warga yang sudah di relokasi No

Nama KK

Pekerjaan

1

Bunyamin

Nelayan

Tahun Berdiri 2010

2

Rasidi B. Kasim

Nelayan

2010

3

Rosikin B. Nurdin

Wiraswasta

2010

4

Supriyadi

Nelayan

2010

5

Yubi B. Ifak

Nelayan

2010

6

Buang B. Sarka

Nelayan

2010

7

Irsad

Wiraswasta

2010

8

Wiraswasta

2010

9

Rasina BT. Tabiyan Rajad

Nelayan

2010

10

Kalis

Dagang

2010

11

Japar

Nelayan

2010

Pemberi izin DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten DKP. Prov. Banten

Keterangan Legal Ilegal           

Sumber : Inventaris Fasilitas BPPP Labuan 2015 Berdasarkan tabel 4.6 diatas ada 11 keluarga yang direlokasi untuk pembangunan TPI masyarakat tersebut tidak memiliki surat tanah dan surat Izin untuk tinggal ditanah tersebut dan masyarakat itu hanya berpindah RT (Rukun Tetangga) saja dengan menempati rumah yang sudah disediakan pemerintah sebagai ganti rugi penggusuran 11 rumah tersebut dan ganti ruginya dalam bentuk bangunan bukan uang dan masyarakat yang digusur tetap menetap sebagai warga desa Teluk. Sesuai data daftar isian buku profil Desa Teluk pada tahun 2013 bahwa jumlah penduduk Desa Teluk sebanyak 6.527 jiwa dengan jumlah laki – laki sebanyak 2.019 dan perempuan sebanyak 4.508 jiwa dan mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah 7.003 jiwa, jumlah laki – laki sebanyak 2.250 dan jumlah perempuan sebanyak 4.753 jiwa.

152

Dengan kata lain dalam pengamatan peneliti peningkatan jumlah penduduk karena nelayan musiman dalam setahun ada 124 orang yang menetap dan bertempat tinggal di Desa Teluk selain itu banyak masyarakat yang datang dari Jawa menetap dan kemudian menjadi warga Desa Teluk. Selain itu penggusuran 11 rumah masyarakat merasa ganti rugi tidak sesuai dengan rumah mereka yang lama namun masyarakat tidak dapat menuntut banyakkarena tanah yang mereka tempati adalah tanah pemerintah dan tanah yang baru itu juga milik pemerintah juga dan masyarakat itu sendiri tidak memiliki tanah disekitar pelabuhan. 4.3.4

Angka Tabungan Angka Tabungan erat hubungannya dengan pendapatan dan modal

usaha yang sangat dibutuhkan untuk pergi melaut dan berdagang sehingga sangat perlu untuk menabung dari setiap penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nelayan memiliki tabungan sendiri namun tidak ditabung di bank tetapi tabungannya di simpan sendiri dirumah dan tabungan itu di gunakan untuk persiapan pada saat terjadi musim Barat nanti untuk menabung di bank masyarakat banyak yang masih belum mengerti sehingga lebih baik menabung sendiri. Pada saat musim Barat banyak nelayan tidak pergi melaut karena cuaca buruk sehingga nelayan akan banyak mengalami resiko jika tetap melaut dan biasanya musim Barat terjadi selama 4 bulan dan nelayan menggunakan tabungan mereka untuk biaya hidup selama musim Barat terjadi. Dalam pengamatan peneliti pada saat berada ditempat penelitian bahwa masyarakat selalu mempersiapkan tabungan sendiri untuk kebutuhan hidupnya ketika musim barat tiba karena pada saat musim barat angin

153

sangat kencang dan nelayan tidak dapat pergi melaut selama 4 bulan, sehingga untuk kebutuhan hidup sekeluarga selama musim barat masyarakat menggunakan tabungan tersebut. Dengan kata lain setelah ada pelabuhan masyarakat juga dapat menabung di TPI dengan cara nelayan setiap mendapat hasil tangkapan dipungut retribusi 4% dari hasil tangkapannya kemudian 1% adalah tabungan yang dapat diambil nelayan pada saat musim barat tiba dengan cara ini memudahkan nelayan karena tabungannya utuh apabila ditabung sendiri biasanya diambil sedikit sesuai kebutuhan namun cara itu tergantung dari masyarakatnya masing – masing sedangkan sebelum adanya pelabuhan masyarakat hanya menabung sendiri dan terkadang tidak mampu memperhitungkan sesuai dengan kebutuhannya. BPPP dapat dikatakan telah melaksanakan fungsinya yang ke 6 yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan dengan memperbolehkan masyarakat untuk menabung di TPI dari hasil tangkapannya dipungut berapa persen tergantung keinginan dari masyarakat dengan kata lain pelabuhan membantu masyarakat untuk lebih maju dan mengembangkan diri masyarakat agar hidup para nelayan menjadi lebih baik. 4.3.5

Indeks Kualitas Hidup Variabel

ini

menggambarkan

kesejahteraan

masyarakat,

karena

tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Tingkat pendidikan nelayan di desa Teluk pada umumnya hanya sd saja paling tinggi sampai tingkat smp dikarenakan kurangnya biaya dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karena bagi nelayan hanya mencari ikan lah tujuan utama dalam hidup

154

mereka dengan adanya Pelabuhan diharapkan pemerintah mampu untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga diharapkan dengan memberikan bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat untuk memotivasi agar semakin banyak masyarakat yang bersekolah dan memperoleh pendidikan dan juga mempermudah masyarakat mengakses pendidikan, berdasarkan wawancara dengan nelayan untuk menyekolahkan anak tergantung kepada rejeki yang didapatkan oleh nelayan bantuan beasiswa disediakan untuk anak – anak yang bersekolah yang didapatkan dari BPPP dan kemudian beasiswa itu diambil di pos yang berada di seberang kiri kantor BPPP dengan beasiswa ini secara langsung memotivasi anak untuk bersekolah karena tidak banyak membebankan orangtua lagi untuk biaya perlengkapan sekolah begitu juga bagi para nelayan, dengan adanya beasiswa ini mempermudah nelayan untuk biaya sekolah anak sehingga uang yang seharusnya untuk sekolah anak bisa ditabung dan digunakan untuk keperluan kedepannya. Masyarakat nelayan lain mengatakan bahwa beasiswa yang diberikan kepada masyarakat tidak merata dan tidak dilihat dari latarbelakang ekonomi karena ada yang sudah mampu namun anaknya mendapat beasiswa. Tetapi anak – anak nelayan sekarang sudah bersekolah sehingga tingkat pendidikan di masyarakat menjadi meningkat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan juga motivasi dengan diberiannya bantuan seperti beasiswa kepada masyarakat.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

155

Tingkat Pendidikan

Tahun 2011

Tahun 2014

SD

2112

3536

SMP

967

1100

SMA

753

1250

Kejuruan

560

890

Sarjana

37

346

Sumber : Buku Profil desa Teluk Berdasarkan data pemerintah desa pada tabel 4.7 tingkat pendidikan yang ada di desa Teluk mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2014.Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada ditempat penelitian, dengan adanya Pelabuhan ada bantuan penambahan pembangunan sekolah di desa Teluk sebelum adanya pelabuhan sd hanya ada satu saja namun setelah adanya pelabuhan sudah ada 3 sekolah yang dibangun untuk sd, 1 madrasah, smp dan sma juga sudah ada dan sekarang tk sedang dalan pembangunan ada juga rumah pintar yang diberikan untuk anak – anak nelayan belajar tentang Pelabuhan dan Laut. Gambar 4.2 Rumah Pintar Anak Nelayan

Sumber : Peneliti 2015

Berdasarkan gambar di atas hasil pengamatan peniliti menyatakan bahwa dengan adanya fasilitas seperti ini anak – anak nelayan juga akan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka nantinya bahkan

156

sudah ada anak nelayan yang tingkat pendidikannya sampai ke jenjang perkuliahan dilihat dari tabel diatas yang sarjana sudah ada 346 orang, dari sini terlihat bahwa cara berpikir anak – anak nelayan juga sudah semakin maju sehingga mereka berkeinginan sekolah setinggi – tingginya bukan lagi berpikir untuk menjadi nelayan pergi melaut dan membantu orangtua mencari ikan. BPPP sudah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan dengan adanya bantuan pembangnan sekolah dan kemauan yang tinggi dari anak – anak nelayan untuk bersekolah menunjukkan bahwa BPPP sudah mampu mengembangkan cara berpikir kepada masyarakat dan bantuan sekolah termasuk kedalam penyuluhan pendidikan melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah. 4.3.6

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan masyarakat harus

mengetahui apa tujuan dari dibangunnya Pelabuhan ini beserta fungsi – fungsinya sehingga masyarakat mampu untuk menggunakan fasilitas yang diberikan dengan baik dan masyarakat juga mampu bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan adanya Pelabuhan ini. Tujuan Pemerintah membangun Pelabuhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas nelayan dan pekerjaannya sehari – hari karena dengan disediakannya fasilitas – fasilitas untuk para nelayan sehingga pasti setiap nelayan dapat menikmati fasilitas yang adaberdasarkan wawancara dengan BPPP mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pelabuhan masih kurang karena sumber daya masyarakat

157

nelayan terutama di bidang pendidikan masih kurang sehingga sosialisasi ke masyarakat sangat penting agar setiap masyarakat menjadi lebih mengeti apabila dijelaskan secara rinci. Pihak BPPP juga harus memberikan kebebasan untuk masyarakat untuk belajar tentang Pelabuhan sehingga masyarakat semakin mengerti apatujuan dan fungsi dibangunnya Pelabuhan. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan wawancara dan saat berada ditempat penelitian, pihak BPPP selalu mendukung setiap kegiatan nelayan selama kegiatan itu positif akan dan diberikan pelayanan serta fungsinya pihak BPPP akan memberikan penjelasan yang baik karena memang pekerjaan mereka bersifat pelayanan untuk masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah tugas dari BPPP. Sosialisasi sudah sering dilakukan agar masyarakat semakin banyak mengetahui tentang pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang ada, namun sering juga terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak dinas karena terkadang setelah sosialisasi pihak dinas tidak memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat nelayan. BPPP telah melaksanakan fungsinya dalam penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi pelabuhan dan fasilitas – fasilitas yang akan dibangun yang semuanya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. BPPP juga pernah melakukan seminar dikantor Syahbandar dan dapat dihadiri masyarakat, seminar itu berkaitan dengan kelautan dan perikanan serta Menteri kelautan dan perikanan pernah datang memberikan bantuan dan juga memberikan seminar terkait kelautan dan perikanan kepada masyarakat dengan kata lain BPPP sudah menjalankan fungsinya sebagai publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.

158

4.3.7

Lingkungan Sosial Standar kriteria atau mutu keserasian lingkungan sosial seringkali

ditentukan oleh kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut Jonny Purba (2005:20) dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, indikator lingkungan sosial ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara dan dilakukan secara integral, holistik dan adil. 4.3.7.1 Prinspi Partisipatif Peran dan partisipasi sangat erat hubungannya dengan jalinan kerjasama dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pelabuhan sangat penting karena akan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perbaikan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Pembangunan Pelabuhan bagi masyarakat sangat berperan penting yaitu pada saat akan dibangun Pelabuhan pihak pemerintah meminta izin dari masyarakat melalui tokoh masyarakat didesa dan kepala desa setelah ada izin dari masyarakat kemudian dilakukan pembangunan Pelabuhan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan beronjong batu untuk menahan ombak sehingga kapal – kapal nelayan

tidak

terdampar.Setiap

mendapatkan

tender

pihak

pemerintah

mewajibkan untuk memberikan kontribusi untuk mushola dan mesjid yang ada di desa sehingga semua masyarakat ikut terlibat.Wawancara dengan pihak pemerintah juga menyebutkan bahwa masyarakat juga berperan dalam proses

159

pembangunan Pelabuhan yaitu ada masyarakat yang bekerja sebagai kuli bangunan agar tidak terjadi masalah pada saat pembangunan karena apabila membawa orang dari luar akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat sekitar karena merasa tidak adil akan banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pembangunan tujuan pembangunan itu untuk masyarakat seharusnya masyarakat harus terlibat. Bentuk partisipasi dari masyarakat adalah dengan adanya anak – anak nelayan yang bekerja dikantor BPPP tetapi dilihat dari kemampuan dan latar belakang pendidikannya masing – masing sehingga akan maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti berdasarkan wawancara dan saat berada ditempat penelitian masyarakat yang ikut berperan dalam proses pembangunan adalah masyarakat lain yang menanggur atau nelayan yang sudah tidak melaut lagi turut membantu dalam pembangunan dan mereka mendapatkan gaji dari apa yang mereka kerjakan untuk menambah pendapatan mereka masing – masing biasanya mereka menjadi buruh angkut, kuli bangunan dan kuli bantu. Sementara nelayan yang masih melaut sudah memiliki pekerjaannya sendiri yaitu pergi melaut dan menangkap ikan. Partisipasi dari masyarakat yaitu dalam bentuk anak – anak nelayan ada yang bekerja dengan menjadi pegawai di dinas tetapi dilihat dari latar belakang pendidikannya dan kemampuannya masing - masing. 4.3.7.2 Lingkungan Ekonomi Lingkungan merupakan komponen penting dari sistem ekonomi. Artinya bahwa tanpa adanya lingkungan maka sistem ekonomi tidak akan berfungsi. Ini

160

berarti pula bahwa jika ekonomi ingin diperbaiki maka kualitas sumberdaya alam dan lingkungan perlu dipertahankan.Untuk mempertahankan sumberdaya alam yang ada di Pelabuhan perlu juga untuk menjaga sumberdaya lautnya seperti ikan yang membutuhkan terumbu karang untuk tempat tinggalnya. Habitat terumbu karang apabila rusak akan berdampak pada tidak ada ikan disekitar kolam Pelabuhan dan dengan seperti ini maka sumberdaya alam dan lingkungannya tidak dipertahankan dengan baik seperti dengan adanya kegiatan penyimpanan jangkar kapal menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan pengerukan yang terlalu dalam mengakibatkan habitat terumbu karang menjadi rusak dan tidak ada karena terumbu karangnya juga ikut terangkut pada saat dilakukannya pengerukan. Dalam hasil wawancara dengan nelayan rusaknya terumbu karang ini berakibat kepada ikan – ikan karena terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan maka ikan – ikan juga menjadi tidak ada lagi disekitar kolam Pelabuhan, dan juga berdampak kepada nelayan karena nelayan sekarang sudah tidak bisa lagi menangkap ikan disekitar kolam Pelabuhan dan nelayan harus melaut ke daerah yang lebih jauh sehingga membutuhkan dana yang lebih besar juga untuk kebutuhan melautnya sebelum adanya pelabuhan masyarakat masih bisa memancing disekitar kolam pelabuhan dan cukup banyak juga ikan yang ada di kolam pelabuhan apabila masyarakat yang masih belum memiliki kapal sendiri masih bisa mencari ikan disekitar kolam pelabuhan namun sekarang setelah adanya pelabuhan dengan dilakukan pengerukan berdampak kepada hilangnya terumbu karang dan mengakibatkan ikan sudah tidak ada lagi dikolam pelabuhan. Berdasarkan wawancara dengan pemerintah menyatakan bahwa pengendapan

161

lumpur yang juga terjadi di muara menjadi keluhan dari masyarakat karena terjadinya penyempitan muara yang berdampak kepada sulitnya nelayan untuk melaut yang pada awalnya sebelum adanya pelabuhan muara masih dua jalur setelah pembangunan pelabuhan menjadi satu jalur dan untuk melaut nelayan harus mengantri karena muara merupakan jalur lintas nelayan untuk pergi melaut dan muara merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut. Gambar 4.3 Muara Sungai

Sumber : Peneliti 2015 Berdasarkan gambar diatas setelah adanya pelabuhan menjadi satu jalur sehingga kapal besar tidak bisa masuk dan juga mengakibatkan macet apabila satu kapal tidak jalan kapal yang lainnya juga ikut tidak jalan apabila kapal ingin keluar harus menunggu kapal yang didepan keluar terlebih dahulu biasanya nelayan melaut jam 3 pagi sampai jam 6 pagi setelah adanya pelabuhan melaut bisa menjadi jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dan ini berdampak kepada banyaknya pendapatan nelayan. Nelayan tidak ingin kapalnya bersandar di dermaga karena dangkalnya kolam pelabuhan mengakibatkan kapal kandas terkena batu dan

162

apabila kapal akan keluar untuk pergi melaut kipas bisa rusak dan putus karena benturan dengan batu. Sebelum adanya pelabuhan muara masih luas dan kolam pelabuhan juga masih pesisir pantai sehingga nelayan masih bisa menyandarkan kapalnya.

BPPP

dapat

dikatakan

belum

malksanakan

fungsinya

yang

pertamayaitu pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan karena masih banyak nelayan yang tidak mau bersandar di kolam Pelabuhan karena takut kapalnya akan kandas dan rusak akibat dangkalnya kolam Pelabuhan, pihak BPPP juga tidak memberikan solusi atas permasalahan pengendapan lumpur yang menyebabkan jalur lintas kapal menjadi satu jalur. 4.3.7.2.1

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, sudah selayaknya pembangunan Pelabuhan yang ada bisa dimanfaatkan dan dinikmati dan juga dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan disekitar.Dalam hal ini adanya Pelabuhan seharusnya mampu meningkatan standar hidup masyarakat nelayan. Berdasarkan wawancara dengan manager TPI, nelayan dapat dikatakan sejahtera karena sudah memilikikapal sendiri dan untuk makannya sehari – hari sudah cukup enak yaitu makan ikan hasil tangkapan dari nelayan, berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa ikan banyak mengandung protein sehingga sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat sehingga gizi masyarakat semakin baik juga karena makanan masyarakat yang cukup bergizi kesehatan masyarakat juga semakin membaik didukung dengan adanya klinik di dekat kantor BPPP sehingga memudahkan masyarakat untuk berobat, mengecek kesehatan secara rutin dan

163

membeli obat sesuai kebutuhan masing – masing masyarakat. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat wawancara dan berada ditempat penelitian makanan nelayan memang cukup bergizi karena mengandung protein ikan yang cukup tinggi tetapi akan lebih baik apabila ikan yang akan dikonsumsi oleh nelayan dikarantina terlebih dahulu fungsi karantina ini adalah untuk melihat ikan mana yang proteinnya tinggi dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak asal makan hasil tangkapannya, berdasarkan wawancara dengan pihak BPPP dapat dikatakan bahwa BPPP masih belum melaksanakan fungsinya yang ke 10 yaitu pelaksanaan fungsi karantina ikan dikarenakan alat dan biaya yang masih belum memadai untuk melakukan karantina ikan itu sendiri tetapi dari pihak BPPP sudah mengusulkan ke pemerintahan Provinsi tentang karantina ikan namun belum mendapat tanggapan. Selain itu juga adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga memiliki peluang untuk membuka jenis usaha baru dan memenuhi kebutuhan hidupnyaapabila Pelabuhan berekembang dengan pesat tenaga yang diserap paling utama adalah dari masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu karena Pelabuhan Perikanan Pantai di Labuan adalah milik daerah sehingga yang di utamakan adalah masyarakat sekitar Pelabuhan terlebih dahulu baru dari masyarakat lain karena adanya Pelabuhan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Teluk.Terdapat peluang usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan seperti perbengkelan kapal yang dibuka oleh nelayan dan masyarakat sekitar untuk memperbaiki kapal kapal

164

nelayan lain yang rusak perbengkelan kapal ini berada disamping SPBN sehingga memudahkan nelayan untuk dapat memperbaiki kapalnya yang mengalami kerusakan, nelayan lain juga ada yang membuka usaha menjual air bersih untuk nelayan musiman karena nelayan musiman mengontrak dirumah warga sehingga untuk melaut membutuhkan air bersih dan air bersih itu didapat dari masyarakat sekitar, selanjutnya ada masyarakat yang menjadi pedagang yaitu berdagang sembako yang dibutuhkan nelayan untuk kebutuhan melautnya selama beberapa minggu kemudian ada warung nasi dan warung – warung kecil lainnya dibandingkan dengan dahulu sebelum adanya Pelabuhan yang ada hanya masyarakat yang berdagang ikan saja dipasar ikan dan yang berdagang adalah para istri nelayan sehingga cukup mengerti apa – apa saja yang dibutuhkan para nelayan untuk persiapan di laut nantinya. Namun dibalik munculnya peluang usaha baru untuk masyarakat setelah adanya pelabuhan juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang pada awalnya menjual ikan asin sekarang sudah tidak lagi karena sudah tidak ada lahan untuk menjemur ikan asin lagi. Lahan untuk penjemuran ikan asin sangat kurang karena semua lahan digunakan untuk pembangunan, lahan penjemuran ikan asin yang sekarang akan digunakan untuk pembangunan pabrik es lagi sehingga dengan sedikit lahan untuk menjemur ikan asin masyarakat menjadi malas dan lebih memilih untuk bekerja yang lain sajakarena sudah sangat jarang masyarakat yang menjual ikan asin karena masyarakat lebih baik untuk mengkonsumsi ikan asin sendiri. karena sudah tidak ada lahan untuk menjemur sehingga jumlah ikan yang dijemur juga sudah

165

semakin sedikit masyarakat menggunakan lahan yang didekat TPI untuk menjemur ikan asin. Gambar 4.4 Kantor BPPP Labuan

Sumber : Peneliti 2015 Gambar di atas merupakan kantor BPPP sekarang sebelum terjadinya pembangunan pelabuhan kantor diatas adalah TPI dan masyarakat menggunakan lahan kosong didepan TPI untuk menjemur ikan asin dan sekarang masyarakat menjemur ikan asinnya ditengah – tengah penduduk mengganggu aktifitas masyarakat dan aktifitas lainnya juga sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan asin secara pribadi saja.

Gambar 4.5 Ikan Asin yang dijemur masyarakat

166

Sumber : Peneliti 2015 Berdasarkan gambar di atas hasil pengamatan peneliti mengatakan bahwa setelah adanya masyarakat tidak bisa lagi untuk menjemur ikan asin karena tidak ada lahan untuk penjemuran ikan asin, pihak BPPP Labuan dapat dikatakan bahwa belum melaksanakan fungsinya yang ke 3 yaitu pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan dilihat dari masalah hilangnya talut atau tempat penjemuran ikan asin yang tidak ada solusinya sampai saat ini, seharusnya pihak BPPP memberikan fasilitas dan dukungan kepada masyarakat masyarakat untuk mengelola ikan asin yang dapat dijual dan akan menambah pendapatan untuk nelayan itu sendiri kemudian memberikan pembinaan mutu dan pengelolaan ikan itu sendiri mana yang baik untuk dijadikan ikan asin. Selain kesempatan bekerja dan berusaha, dalam segi keamanan juga mengalami peningkatan dengan adanya Pelabuhan keamanan juga terjamin karena sudah ada pos – pos disekitar Pelabuhan sehingga kondisi disekitar desa Teluk juga menjadi aman.

Gambar 4.6 Pangkalan TNI Pos Pengamat Labuan

167

Sumber : Peneliti 2015 berdasarkan wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa untuk kantor BPPP juga sangat aman karena ada 3 orang dari masyarakat sekitar yang menjaga kantor sehingga kantor juga tetap aman dari kemalingan dengan kata lain BPPP Labuan telah melaksanakan fungsinya yang ke 13 yaitu pengendalian lingkungan dengan memberikan keamanan di darat dan ketertiban kepada masyarakat nelayan. Tetapi untuk keamanan yang ada dilaut sangat kurang karena akanada tindakan apabila ada kapal nelayan yang tenggelam kemudian dicari tetapi jika tidak ada yang tenggelam tidak akanada tindakan untuk menjaga keamanan kapal ketika melaut atau menyandarkan kapal tetapi untuk keamanan didarat tetap dalam keadaan aman karena terdapat pos di sekitar Pelabuhan dengan kata lain BPPP Labuan belum melaksanakan fungsinya yang ke 12 yaitu pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari karena masih belum ada lampu penerangan disekitar dermaga yang dapat dilihat nelayan dari kejauhan sehingga nelayan mengetahui dimana dermaga untuk menyandarkan kapalnya dan juga tidak ada pemantauan wilayah pesisir untuk melihat kapal – kapal yang tersesat

168

dan tenggelam.Selain itu adanya Pelabuhan Perikanan Pantai dapat dijadikan tempat untuk berekrasi dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekreasi dan menikmati fasilitas yang ada di Pelabuhan sehingga Pelabuhan bukan hanya menjadi tempat untuk aktivitas nelayan saja namun juga dapat dijadikan untuk berekreasi keluarga, ada kebebasan masyarakat untuk berekreasi namun dikenai retribusi semua sama rata dikenai retribusinya seperti mobil – mobil yang masuk ke Pelabuhan dan biasanya mobil ini di gunakan pedagang ikan untuk mengangkut ikan hasil lelang di TPI dan untuk nelayan sendiri juga dikenai retribusi setiap kapal bersandar, tambat dan labuh serta bongkar muatan juga dikenai retribusi sesuai undang – undangg yang sudah ditetapkan, untuk nelayan retribusinya dihitung perhari seperti parkir penetapan pemungutan retribusi untuk tambat labuh sudah berjalan dan sudah tercantum di undang – undang tentang berapa kali seharusnya dilakukan pemungutan retribusi. Tambat labuh retribusinya diberikan kepada dinas Provinsi sementara retribusi dari TPI diberikan kepada dinas Kabupaten namun pemungutannya masih belum merata karena masih ada masyarakat yang tidak dikenai pemungutan retribusi untuk tambat labuh dan para nelayan mengeluhkan terlalu banyak retribusi karena sudah di pungut di TPI masih dipungut lagi untuk tambat labuh dengan kata lain BPPP Labuan telah melaksanakan fungsinya yang ke 2 dan ke 9 yaitu pelayanan bongkar muat dan pelaksanaan kesyahbandaran.

4.3.7.3 Teori Modal Sosial

169

Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan saat ini. Pemerintah sebagai pihak pengelola Pelabuhan harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitarnya misalnya dengan memberikan modal untuk masyarakat nelayan membeli alat tangkap dan keperluan kapal lainnya dan untuk masyarakat harus memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah dengan membentuk suatu kelompok atau komunitas sehingga mempermudah pihak pemerintah untuk memberikan bantuan atau modal kepada masyarakat sehingga akan terjalin lah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan peneliti berdasarkan wawancara dan saat berada ditempat penelitian, KUB merupakan Kelompok Usaha Bersama yang menerima bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan nelayan melaut seperti alat tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan ini harus berkelompok atau membentuk komunitas terlebih dahulu semua masyarakat nelayan berhak untuk membentuk kelompok dan menerima bantuan dengan syarat harus memiliki kartu nelayan, kartu nelayan sangat penting untuk dimiliki oleh nelayan dan merupakan syarat untuk masyarakat nelayan agar mendapat bantuan dari Menteri ataupun dari Dinas apabila tidak memiliki kartu maka tidak akan mendapatkan bantuan tetapi tetap saja masih ada nelayan yang tidak mau membuat kartu nelayan, bantuan ini memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat nelayan yang belum mampu sehingga tidak harus membeli alat tangkap yang baru atau mesin yang baru. Namun masih banyak nelayan yang tidak mendapatkan bantuan seperti nelayan – nelayan kecil dikarenakan mereka memiliki kartu nelayan tetapi tidak mengetahui fungsi dari kartu itu sendiri dan mereka tidak mampu membentuk kelompok

170

karena tidak mampu membuat proposal untuk pengajuan bantuan sehingga yang mendapatkan bantuan hanya nelayan – nelayan yang membuat proposal dan yang sudah memiliki kapal tersendiri sehingga akan timbul juga kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dengan yang mendapatkan bantuan, kebanyakan dari nelayan hanya bergantung kepada kelompok masyarakat untuk membantu pembuatan proposal sementara pihak pemerintah menginginkan agar nelayan lebih mandiri sehingga memiliki kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri sendiri. Masyarakat tidak mungkin hanya bergantung kepada pemerintah saja untuk mensejahterakan hidupnya masyarakat harus memiliki kemauan untuk bisa maju dan bersaing namun dengan tidak meratanya bantuan yang diberikan pemerintah tentu saja akan selalu ada dampak negatifnya yakni akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga masyarakat akan mulai egois, kondisi koesifitas masyarakat yang dulu saling bantu sekarang lebih bersifat individualis dan mencari rekan yang dapat menguntungkan juga mengakibatkan ikatan sosial dari masyarakat itu menjadi longgar tidak lagi erat dan saling tolong – menolong sehingga tidak lagi memikirkan orang lain.Jaringan kerja yang terjalin antara pihak BPPP dengan pihak luar yaitu yang memberikan tender dalam proses pembangunan pelabuhan adalah pihak luar contohnya PT. Mandiri yang menjadi tender kemudian PT. Mandiri yang menyediakan arsitek untuk pembangunan namun yang pekerjanya tetap masyarakat sekitar desa Teluk karena BPPP juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan nelayannya dinas yang membina dan masyarakat yang menjalankannya. Semenjak adanya pelabuhan ada manfaat yang dinikmati masyarakat yaitu adanya SPBN membuat nelayan tidak

171

lagi pergi jauh keluar dari pelabuhan untuk mengisi bahan bakar solarnya karena sudah tersedia di dekat dermaga, pelayanan izin kapal juga sudah mudah tinggal di urus di kantor BPPP tidak lagi harus ke Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum adanya pelabuhan tidak semua masyarakat bisa mengurus perizinan kapal ke DKP karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti sehingga Sekertaris HNSI yang biasanya pergi ke DKP Serang untuk mengurus perizinan kapal dan masyarakat akan mengurus surat – suratnya ke kantor HNSI dan diarahkan oleh sekertaris HNSI setelah adanya pelabuhan nelayan bisa langsung mendatangi kantor BPPP dan mengurusnya dan juga setelah adanya pelabuhan sudah ada pabrik es dan masyarakat bisa membeli es untuk ikan hasil lelang yang akan dibawa oleh pengusaha – pengusaha ikan. Tabel 4.8 Kesimpulan Hasil Penelitian Komposisi Nelayan Perpindahan Ada nelayan musiman yang datang dari Jawa, mengontrak di rumah warga dan menambah pemasukan bagi nelayan

Masyarakat Nelayan musiman datang untuk menangkap ikan di daerah tangkapan nelayan Desa Teluk kemudian mengontrak dirumah warga sehingga ada penghasilan tambahan untuk masyarakat

Pemerintah Perpindahan setiap tahunnya bertambah karena Desa Teluk adalah daerah pendatang daerah heterogen ada nelayan musiman contohnya nelayan Sumatera dan Jawa Timur kebanyakan migrasi kesini sehingga pertambahan penduduk semakin tahun semakin padat karena ada nelayan yang mengajak saudara

172

Beasiswa

Partisipasi

Beasiswa yang ada tidak merata, ada yang dapat biasanya yang sudah mampu mendapat beasiswa namun sekarang rata – rata anak anak nelayan sudah bersekolah. Yang kuli banyak ngebantu buat bangun jalan, ngangkut batu diberikan gaji sesuai apa yang dikerjakan kalau tidak ikut membantu paling menganggur

Tergantung rejeki anak bisa disekolahkan bantuan sekolah sih ada anak saya mendapat beasiswa dari sekolah yang di dapat dari BPPP yang diambil di pos Ada kuli bantu, kuli bangun dan kuli angkut, ada juga yang bekerja dikantor pemerintah tetapi dilihat dari latar belakang pendidikan dan kemampuannya.

dari luar diambil kesini dan menetap disini jadi warga desa dan membuat KTP Desa Teluk dan juga ada perpindahan penduduk 11 rumah yang direlokasi untuk pembangunan TPI dan diberikan ganti rugi dalam bentuk rumah. Belum ada bantuan pendidikan hanya taman pintar dan taman baca saja

Pembangunan pelabuhan harus dari ijin dari tokoh masyarakat kemudian kepala desa, masyarakat dilibatkan pada saat pembuatan beronjong batu dam setiap ada tender kita wajibkan memberikan kontribusi ke musholah, mesjid. Apabila pelabuhan berkembang yang pasti tenaga kerja yang diserap pasti tenaga masyarakat sekitar terlebih

173

Dampak Lingkungan

Penyempitan muara, karena satu jalur dulukan muara itu luas sekarang menjadi satu jalur kapal besar tidak bisa masuk jadinya macet kalau satu kapal tidak jalan kapal lain juga ikut tidak bisa jalan, kalau keluar ya menunggu yang lain juga keluar.

Peluang usaha

Banyak yang berdagang disekitar sini seperti sembako, warung kecil – kecilan semenjak adanya Pelabuhan kalau dulu hanya menjual ikan saja

dahulu. Akibat hilangnya terumbu karang nelayan jadi jauh untuk mencari ikan dan yang jelas kolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang karena sudah tercemar semenjak adanya pelabuhan. Muara jadi sempit karena adanya pembanguan penahan ombak disekitar pelabuhan tujuan pembangunan bukan kapal hanyaalur sungai saja namun nelayan pada masuk ke muara sehingga nelayan jadi mengantri. Ada peluang bekerja Yang jelas kalau dan rata – rata istri pelabuhan nelayan. berkembang yang diserap pasti tenaga dari masyarakat sekitar dulu sesuai keahliannya. Usaha yang muncul adanya perbengkalan kapal, air bersih yang dijual kekapal untuk nelayan musiman, menjual es untuk kebutuhan dikapal, berdagang Akibat terumbu karang pada saat pengerukan tidak bisa lagi mencari ikan disekitar kolam pelabuhan mencari ikan sekarang sudah semakin jauh dulu dekat pelabuhan masih bisa. Karena muara sudah menjadi satu jalur sehingga menyulitkan nelayan untuk melaut apabila satu kapal tidak melaut sehingga kapal lain juga tidak ikut melaut.

174

Dampak perluasan lahan

Lahan untuk penjemuran ikan asin sudah tidak ada jadi tidak ada penjualan dan banyak istri nelayan yang kehilangan pekerjaan. Sekarang menjemur ikan memakai lahan sarana umum yaitu trotoar sehingga aktifitas nelayan yang lain jadi terganggu namun sebagian lagi ada yang menjemur ikan asin didepan rumahnya namun bukan untuk dijual tapi dikonsumsi sendiri.

Lahan untuk penjemuran ikan asinnya sangat kurang karena semua lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau dibuat pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan yang menjemur ikan asin malas dan lebih memilih untuk bekerja lain.

Keamanan

Kalau ada yang tenggelam baru dicari dan ada gerakan kalau tidak begitu tidak ada.

Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya di wilayah dermaga namun untuk didadarat dapat

perbekalan seperti sembako dan warung nasi serta warung kecil – kecilan. Untuk pembangunan TPI ada penggusuran 11 rumah jadi ketika ada pelebaran pelabuhan yang sekarang dulunya lautan, untuk pelebaran malah jadi nambah daratan yang luas. Relokasinya dalam bentuk rumah yang dibangun, masih ada yang jual ikan asin tetapi udah jarang biasanya mereka pakai lahan yang dekat TPI itu buat lahan ikan asin tetapi TPI untuk pelelangan ikan, mnamun masyarakat menggunakan lahan yang kosong buat jemur ikan asin. Adanya pelabuhan dengan adanya pos – pos itu juga udah aman, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat situ. Belum ada solusi untuk keamanan

175

Retribusi

Retribusi paling yang diberikan ke TPI dari hasil tangkapan biasanya 4% namun retribusi yang lain belum pernah dipungut apapun untuk diaut juga hanya d TPI saja.

Sumber : Peneliti 2016

dikatan aman lah karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman. Ada prtal yang dibangun itu diprioritaskan untuk angkutan yang membawa hasil laut , yang beli solar tetapi kemarin DKP ada wawacana untuk setiap transportasi yang bergerak dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada soalnya temen saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena retribusi. Kalu dilaut yang sewa kapal pendatang yang ingin melaut atau main dilaut maka bayar ke nelayan.

laut karena biaya yang tidak cukup.

Yang berekreasi dikenai retribusi seperti mobil – mobil, mau itu dari wisata atau dari kunjungan semua dikenai retribusi kalau untuk nelayan retribusi setiap kapal masuk. Kapal tambat dan labuh dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang – undang, retribusinya dihitung perhari ibaratnya parkir jadi setiap ke pelabuhan dikenai retribusi.

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana dampak pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang – Banten, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa: 1. Masyarakat desa Teluk setelah adanya pelabuhan dalam hal pendidikan sudah dapat dikatakan sangat meningkat, Desa Teluk memiliki pola perpindahan penduduk yang tetap ada 11 rumah yang direlokasi untuk pembangunan dan pemindahan TPI. Dampak yang diakibatkan dari pengerukan yang terlalu dalam disekitar kolam pelabuhan mengakibatkan terumbu karang menjadi hilang dan biota laut menjadi rusak sehingga nelayan harus mencari ikan ke daerah yang cukup jauh dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Bantuan yang tidak merata yang dirasakan nelayan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat yang mengakibatkan kondisi koesifitas masyarakat yang dulu saling bantu sekarang menjadi lebih Individualis dan ikatan sosial dari masyarakat menjadi longgar tidak lagi saling bantu dikarenakan ingin memajukan diri sendiri tidak memikirkan orang lain. 2. Adanya pelabuhan BPPP tidak mengubah pola hubungan antara pengusaha ikan dengan nelayan sehingga hasil tangkapan tidak terdampak langsung

176

177

3. kepadan nelayan dan nelayan belum memiliki potensi besar untuk sejahtera, pelabuhan menyediakan fasilitas hanya sebagai media untuk melelang bukan untuk memajukan pendapatan masyarakat, fungsi dan tujuan TPI tetap masih sama. Masyarakat sendiri menilai Pemerintah kurang tepat untung membangun cold storage karena tidak digunakan oleh nelayan meskipun tujuan dari pembangunannya posifitif namun apabila tidak digunakan hanya membuang dana saja. Namun disisi lain terdapat keuntungan bagi untuk masyarakat PPP sudah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yaitu dengan berdagang sembako dan membuka usaha warung kecil – kecilan,

adanya SPBN disekitar

pelabuhan, pelayanan izin kapal lebih mudah dan tersedianya pabrik es untuk kebutuhan masyarakat dan pengusaha – pengusaha ikan. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari apa yang peneliti temukan di lapangan mengenai Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terhadap lingkungan sosial masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang - Banten , maka saran yang peneliti ajukan yaitu: 1. Pihak BPPP melakukan kegiatan dengan cara melakukan pengerukan pasir yang dalam dengan posisi laut yang dasarnya lebih dalam sehingga jalur kapal lebih mudah dan tidak terjadi penyempitan muara dan jalur lebih luas, dan apabila terjadi pengendapan lumpur lagi atau tanah timbul lagi pemerintah harus melakukan pengerukan ulang sehingga jalur muara tetap

178

luas dan posisi laut juga lebih dalam sehingga aktifitas nelayan untuk melaut kembali lancar. 2. Pihak BPPP menyediakan lahan untuk masyarakat menjemur ikan asin sehingga masyarakat tetap ada yang menjual ikan asin, wilayah yang dibatasi oleh pemecah ombak harus di perbaharui dan di perbaiki kualitas biota laut yang sudah mulai rusak setidaknya dilakukan reboisasi dengan melakukan penanaman jenis rumput laut dan terumbu karang sehingga biota laut tidak rusak kemudian nelayan juga bisa menjual rumput laut untuk menambah peningkatan ekonomi masyarakat namun tidak mengilangkan habitat dari terumbu karang itu sendiri. 3. Pemungutan retribusi dilakukan secara merata sesuai undang – undang

yang sudah ditetapkan dan pemerintah kabupaten maupun provinsi kemudian melakukan sosialisasi karena masih banyak nelayan yang tidak dikenai retribusi akibat kurangnya sosialisai sehingga masyarakat hanya berfokus kepada retribusi yang diambil di TPI saja.Memberikan bantuan secara merata kepada nelayan kecil berupa kapal dan mesin yang berkapasitas besar agar para nelayan kecil dapat mencari ikan ke tempat yang potensi ikannya jauh lebih banyak seperti lautan luas yang memungkinkan nelayan kecil dapat menghasilkan jumlah tangkapan ikan yang jauh lebih banyak sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika. Afifuddin. 2012. Pengantar administrasi pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi). Bandung : Alfabeta, cv. Arikunto, Suharsini. 2002. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. Bungin, burhan.2007. Analisis Data PenelitianKualitatif. Jakarta :Rajawali Press Suratmo, Gunawan. 2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Fandeli, C. 2006. Audit Lingkungan. Gama Press, Yogyakarta. ________. 2011. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan. Gama Press, Yogyakarta. Irawan, Prasetya. 2005. PenelitianKualitatif&KuantitatifUntukIlmu-IlmuSisial. DIA FISIP UI. Jhingan, M.L. 2008. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta : Graha Ilmu. Moleong, Lexy. J. 2006. MetodePenelitiankualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu social Laniinya. Bandung : Rosdakarya. Nazir, Moh. 1985. Metode Penelitian. Bandung : Grafika Indonesia. Prastowo, Andi. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Arruzz Media. Purba,Jhony. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Salim, Emil dan Thiby Mutis. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara, Jakarta.

Sjafari, Agus dan Sumaryo GS. 2012. Pembangunan Masyarakat (Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah). Serang : FISIP Untirta Press. Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan : konsep, dimensi dan strateginya. Jakarta : Bumi Aksara. Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. Teori – Teori Psikologi Sosial. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. _______________. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Andi Tikson, Deddy T. 2005. Keterbelakangan & Ketergantungan. Makasar : Inninawa Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Jurnal : Jan W. Van Deth 2001. The Proof of the pudding: social capital, democracy, adn citizenship. University of Manheim

SUMBER LAIN : Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 mengatur tentang Pelabuhan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Permen Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Fasilitas Pelabuhan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dampak Pengelolaan Tambang Emas PT. Cibaliung Dalam Peningkatan Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, oleh Cucu Rahayu, Untirta, Tahun 2013. Dampak Pertambangan Pasir pada Lingkungan Sosial – Ekonomi Masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Paburuan Kabupaten Serang, oleh Kiki Rizki Desianti, Untirta, Tahun 2012 Repository.ipb.ac.id diakses tanggal 12 Maret 2014 pukul 20:44

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara 1. Sejak kapan Pelabuhan berdiri? 2. Apakah ada keluhan masyarakat terkait pembangunan Pelabuhan? 3. Apa saja dampak positif dan negatif dari adanya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) untuk masyarakat? 4. Apa saja kontribusi dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat? 5. Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera? 6. Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya Pelabuhan? 7. Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan bagi masyarakat? 8. Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya Pelabuhan? 9. Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut? 10. Apakah BPPP bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 11. Apakah setelah adanya Pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sehari – hari? 12. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan? 13. Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan? 14. Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan? 15. Apakah fungsi mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi lebih banyak? 16. Apakah

terjadi

perpindahan

penduduk

dan

bagaimanakah

pola

perpindahan penduduk desa Teluk? 17. Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan? 18. Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan? 19. Bagaimana tingkat penggangguran sebelum dan sesudah adanya Pelabuhan?

20. Apa saja dampak lingkunga yang terjadi? 21. Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur? 22. Bagaiamana Pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? 23. Apakah Infrastruktur lebih baik setelah adanya Pelabuhan? 24. Apakah fasilitas yang digunakan masyarakat dikenai Retribusi? 25. Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan? 26. Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat? 27. Adakah jaringan kerja yang terjalin dengan masyarakat? 28. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas – fasilitasnya? 29. Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan? 30. Apakah ada solusi dari pemerintah terkait relokasi yang terjadi? 31. Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan? 32. Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan? 33. Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sehari – hari? 34. Apakah ada bantuan pihak lain dalam proses pembangunan pelabuhan? 35. Apakah tugas dari KUB? 36. Kapan berdirinya HNSI? 37. Apa tugas dan fungsi HNSI? 38. Apa tugas dan fungsi Pokwasmas? 39. Apa saja dampak positif dan negatif pembangunan Pelabuhan? 40. Secara umum lebih banyak dampak negatif atau postif? 41. Apa masyarakat mendapat keuntungan dengan adanya Pelabuhan? 42. Apakah ada keluhan dari masyarakat terutama nelayan terkait pembangunan Pelabuhan? 43. Apakah ada pengawasan berkala yang dilakukan atas pencemaran laut? 44. Bagaimana solusi atas pencemaran laut? 45. Apakah banyak nelayan yang dirugikan karena pengendapan lumpur pada

saat proses pembangunan pelabuhan?

TRANSKRIP DATA WAWANCARA SEBELUM REDUKSI

Q

I1-1 ( Bapak Rosa S, selaku nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan)

I

Hari Sabtu, 05 September 2015 Di Tempat Pelelangan ikan Desa Teluk

Q1

Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan?

Ya enggak berpengaruh mah, kalo pendapatan mah enggak bisa dipastikan kadang kosong kadang enggak. Jadi kalo pendapatan gak bisa dipastiin, kalo sedikit mah agak meningkat pendapatannya tapi pelabuhannya itu neng ga ngaruh soalnya hasil tangkapan itu kan tergantung musimnya. Q2

Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah adanya mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi semakin banyak?

Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cd karena memang ikan disini masih seger dan langsung dibawa dan dijual pada saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat menggunakan cd. Fungsinya ya buat membekukan ikan dan stok ikan. Jadi cd enggak berpengaruh terhadap tangkapan ikan Q3

Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola perpindahan penduduk desa Teluk?

Ada aja seperti nelayan musiman dari jawa, lampung, ngontrak dirumah warga ada yang ngurus biasanya masyarakat sini Q4

Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Nelayan itu jarang dek untuk menabung, karna nelayan itu orang awam

dek biasanya kalo menabung sebagian si pasti ada menabung untuk musim barat tapi sebagian lagi yah tidak mementingkan tabungan masa depannya, nabungnya ya di bank. Q5

Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Beasiswa ada tapi gak rata, ada yang dapet tapi biasanya yang sudah mampu namun sekarang rata-rata anak anak nelayan udah sekolah. Ada aja beasiswanya tingkat pendidikan meningkat sekarang.

Q6

Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan? Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar barang sama campur dengan aktifitas nelayan.

Q7

Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut

Yang kuli banyak, ngebantu buat bangun jalan ngangkat batu kalo nelayan tidak ikut bantu paling nganggur. Ada anak nelayan di kerjakan dinias tapi diliat dari latar belakang pendidikannya biasanya pegawai. Q8

Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?

Penyempitan muara, karena jadi satu jalur dulukan muara itu luas tapi karena kan sekarang jadi satu jalur otomatis jadi satu jalur kapal besar jadi gak bisa masuk jadinya macet juga kalo satu kapal gak jalan ya kapal lain juga ikutan gak jalan kalo mau keluar ya nunggu yang depan keluar Q9

Bagaimana pelayanan yag diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Ya baik gak ada yang dipersulit dari segi surat-surat dan pelayanan lainnya. Dibilang sejahtera bisa dibilang enggak juga bisa ya rata rata utang. Yang penting untuk makan dan sekolah anak mencukupi. Fasilitas

dapat dinikmati infrastruktur juga lebih baik dari segi lampu penerang jalan. Q10

Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?

Ya untuk masyarakat disini yang tadinya pengangguran jadi bekerja ada yang berdagang ada yang buruh angkut dan buruh tarik yang tua tua yang udah malas melaut bisa menjadi buruh tarik dan buruh angkut. Q11

Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?

sering ada pengobatan gratis biasanya dilapangan depan kantor bp3. Q12

Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan bagi masyarakat ?

Lahan untuk menjemur ikan asin udah gak ada sekarang, sekarang jadi di tengah-tengah penduduk mengganggu aktifitas penduduk dan aktifitas lain juga Q13

Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?

Ya sejahtera makan berkecupan, apa aja masuk yang penting kenyang, gak beli rasa yang penting murah dan banyak tap untuk kesehatan mah nelayan nelayan disini mah sehat sehat karena banyak makan ikan Q14

Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Pengangguran untuk desa teluk mah hampir gak ada malahan kalo nganggur masih bisa diitung jari ya paling menganggur yang malas malas aja karena untuk melaut gak perlu pake ijazah paling yang didarat ngojek.

Q15

Apakah setelah adanya pelabuhan masyarakat lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari?

Kehidupanya setelah adanya pelabuhan biasa biasa aja karena nelayan disini gak ada perhitungan sampe istri gak pernah punya perhitungan. Anggaran setealh berjalan baru ditempel, nelayan disini mah gak mikirin pembangunan, nelayan cuman mikirin usaha sendiri.

Q

I1-2 (Bapak Royani selaku nelayan Desa Teluk)

I

Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 18.51 WIB Di Tempat Pelelangan Ikan desa Teluk kecamatan Labuan

Q1


Tergantung musim, yah adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi tapi tpi tidak berpengaruh dengan nambahnya pendapatan. Nangkap ikan juga sekarang udah lebih jauh. Tangkapan kesini sini sih lebih banyak lah Cuma bukan karena pelabuhannya tapi karna alat tangkapnya Q2


Cd ga berpengaruh untuk hasil tangkapan soalnya biasanya hasil tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup untuk daerah Labuan

Q3

Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola perpindahan penduduk desa Teluk? Ada sih namanya babangan biasanya dari jawa sih, disini lebih dari sebulan biasanya ngontrak

Q4


Ada sih tabungan pribadi ga dibank, untuk persiapan musim barat nanti Q5

Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Tergantung rejeki lah tapi anak sekolah, bantuan sekolah sih ada lah anak saya sih dapat lah bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat dari bp3. Kalau uang sekolah diambil ke pos.kalau musim barat biasanya dirumah aja ga melaut lagi keluar jauh Q6


Enggak itu ada yang kerja masing – masing tapi kalo yang nganggur sih bantu – bantu lah digaji juga neng. Ada sih yang kerja dikantor tapi anak – anak nelayan paling tapi dilihat dari sekolahnya sampai mana lah neng. Q7

Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pembangunan pelabuhan? Ga keberatan sih neng kalo tujuannya buat kesejahteraan masyarakat mah neng, hasilnya bisa ya bisa neng karna tpi ini sih yang paling benar benar berfungsi

Q8

Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur ?

Semenjak satu jalur jadi macet ya kalo ga keluar satu ga keluar semua neng, kapal itu yang datang sama yang pulang itu ga bisa papasan. kalo ditaro didermaga kandas kapalnya kenak batu keluar susah kipas nya banyak yang putus Q9

Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Biasa aja sih neng cuma kalo dulu buat perizinan kan harus keserang kalo sekarang ya udah bisa di sini. Kalo jalan lebih baik udah ada lampu buat penerang jalan juga sekarang mah. Q10

Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Biasanya kalo ada yang tenggelam baru dicari dan ada gerakan kalo ga begitu mah ga ada Q11

Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?

Alhamdulilah sih sehat terus karna makan ikan neng, Q12

Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan?

Yah paling nempelin daftar anggaran lah dikantor neng. Tapi kalo nelayan sih ga ngurusin pemerintahan sih yang penting melaut dapat ikan ya udah. Q13


Yah kalo buat makan mah bisa lah neng kalo lagi dapat banyak ikan juga rejeki juga lumayan lah neng

Q14


Yah kalo pun nganggur juga paling gak jauh jauh ya jadi nelayan, buruh angkut buruh tarik ya ada semenjak adanya pelabuhan. Q15

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas-fasilitasnya?

Ga pernah dapat info langsung paling denger denger doang, biasanya mah yang diundang yang elit elit lah kalo masyarakat biasa begini mah ya Cuma dengar doing Q16

Apakah infrastruktur lebih baik setelah adanya pelabuhan?

Kalo jalan lebih baik udah ada lampu buat penerang jalan juga sekarang mah. Q17


Ya banyak yang berdagang laj pada berjualan disekitar sini kalo dulu Cuma jual ikan tok

Q

I1-3 (Bapak Edi selaku pengusaha ikan)

I


Q1


Menurut saya semakin tahun semakin berkurang hasil tangkapan karena alamnya semakin rusak apalagi karena pukat harimau. Jika untuk saya

tidak berpengaruh karena pelabuhannya juga tidak maksimal seperti proyek gagal menurut saya. Q2


Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan bantuan sehingga cold storge itu tidak berpengaruh untuk nelayan karena ikan disini segar semua dan langsung dilelang disini karena labuan ini wilayah strategis. Q3


Ada nelayan musiman, ya paling mengontrak dirumah warga sekitar 1 sampai 3 bulan. Q4

Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masing karena pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun biasanya ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat

Q5

Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan

Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin meningkat Q6

Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya

diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman Q7


Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada beberapa yg bekerja dikantor dilihat dari latar belakang pendidikannya namun ratarata anak nelayan Q8


Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan Q9

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas-fasilitasnya?

Ada untuk sosialisasi ke masyarakat mah karena ini juga sudah dilakukan beberapa kali pembangunan. Q10

Apa saja dampak lingkungan yang terjadi? Akibat terumbu karang rusak pada saat pengerukan nelayan tidak bisa mencari ikan di kolam pelabuhan mencari ikan sekarang sudah semakin jauh jika dulu deket pelabuhan masih bisa

Q11

Apakah ada keluhan dari masyarakat tentang pelabuhan? Sebenarnya pada saat kabar akan dibangun pelabuhan semua nelayan setuju karena pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Q12


Karena muara sekarang sudah menjadi satu jalur sehingga menyulitkan nelayan untuk melaut apabila satu kapal tidak melaut maka kapal yang lain tidak akan melaut, sungainya pun menjadi sempit karena didam terus dikeruk terus Q13


Kesejahteraan belum merata, Ya untuk segilintir orang masih bisa dikatakan sejahtera namun jika dilihat secara umum belum bisa dikatakan sejahtera persentasinya masih jauh dari sejahtera. Q14

Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan bagi masyarakat ?

Lahanya tidak ada penjualan juga berkurang terkadang ada yang menjemur ikan memakai lahan sarana umum yaitu trotoar sehingga aktifitas nelayan terganggu namun sebagian lagi ada yang menjemur ikan asin di depan rumahnya namun bukan untuk dijual tapi dikonsumsi sendiri. Q15

Apakah fasilitas yang digunakan oleh nelayan dikenai retribusi? Tidak semua, retribusi hanya ditempat lelang dr hasil tangkapan nelayan retribusi ini hanya untuk disetor ke pem daerah,

Q16

Apakah infrastruktur lebih baik setelah adanya pelabuhan? Sudah lebih baik lah jalannya dulu masih batu sekarang sudah di cor, sekarang juga sudah ada lampu penerangan jalan jika dulu tidak ada.

Q

I1-4 (Bapak Rohman selaku ketua KUB desa Teluk kecamatan Labuan)

I


Q1


Karena alat tangkapnya lebih canggih dibanding dulu jadi banyakan sekarang pendapatannya, karena nelayannnya sudah lebih maju. Lumayan meningkat lah sekarang ini Q2


Fungsinya Pabrik es, yah lumayan lah berpengaruh ke masyarakat cuman esnya kurang gampang mencair Cuma membantu lah karena sekarang kan es mahal. Q3


Ya karena nelayan sudah mulai maju jadi sekarang udah banyak yang bisa berdagang. Berdagang yah jualan itu rata – rata istri nelayan, kalo dulu jualan juga ga begitu laku, Q4

Apakah tugas dari KUB itu sendiri? Penerima bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan itu yang bersifat kelompok dibentuk 10 orang jadi yang nerima bantuan itu hanya yang berkelompok. Terbentuk tahun 2013 semua masyarakat nelayan dari keompok manapun bisa masuk kedalam kub dengan persyaratan memiliki kartu nelayan. sebagian nelayan punya kartu dan sebagian masih belum karena mikir buat apa kartu padahal

kartu nelayan itu penting untuk menerima bantuan ga akan dapat bantuan dari mentri ataupun dinas kalau ga punya kartu. Untuk mempermudah nelayan yang belum mampu. Kub juga bisa menerima keluh kesah nelayan yang belum mendapat bantuan dan menyampaiak ke dinas. Q5


Yah kalo lagi ada rejeki mah sejahtera kalo ga ya ga karena yang utama fasilitas pelabuhan ii kurang maksimal sih istilahnya setengah – setengah pembangunannya sekarang aja kolam pelabuhannya dangkal jadi kapal nelayan gabisa masuk kolam pelabuhan Q6


Ada sedikit membantu nelayan dikarenakan dulu ga ada breakwater dan kolam pelabuhan dulu kalau ada ombak tembus ke rumah masyarakat tpi sekarang enggak Q7

Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pembangunan pelabuhan? Kalo pelabuhannya bener mah masyarakat ga ada yang keberatan Cuma ya ini pembangunannya ga maksimal separo – separo ga kaya karang antu yang udah terbilang maksimal.

Q8

Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Kalo untuk daerah nelayan pengangguran disini mah hanya orang – orang males doang soalnya disini ga perlu ijasah buat nelayan.

Q9


Kalo pribadi mungkin punya sih ya buat musim barat atau cuaca buruk

karena klau musim barat total gabisa melaut kadang sampai 4 bulan lah jadi tabungannya lumayan buat biaya hidup selama musim barat. Q10


Kalo perpindahan penduduk paling yang kekampung 11 kalo didesa teluk, biasanya ada nelayan musiman sekitar sebulan lebih lah. Q11


Yang buat anaknya ya alhamdulilah sekolah, ya tapi jarang yang sarjana sih paling tamat smp atau sma tapi sekarang minimal SMA sih. Sd yang dibangun sd 1 dan sd 2 Q12

Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?

Sebagian ada yang tau ya sebagian ada yang tau kalo saya sih tau, kalo sosialisasi dari bppp ada sih yang pkl contohnya kan belajar tentang pelabuhan dengan pkl begitu otomatis jadi lebih tau tentang pelabuhan anak – anak pklnya. Q13

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas - fasilitasnya? Ya ada sosialisasi mau dibangun pelabuhan, yah bp3 itu terbuka sih ke nelayan biasanya buat surat – surat kapal juga udah disosialisasikan akan lebih mudah kalo ada bp3. Kalo ada pembangunan biasanya dikasih tau ke masyarakat.

Q14

Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyrakat tersebut

Ya mungkin sebagian ada yang bantu sebagai tenaga kerja, yang kerja didinas juga ada anak nelayan yang dilihat dari latar belakang pendidikan. Q15

Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat? Tidak ada kalo kub ini bentukan sendiri bukan bentukan dari bppp , kub ini lumayan lah sudah berjalan dengan baik. Kecembruan sosial yah pasti ada Cuma kan mengajukan bantuan kan ga gampang ngurus surat kan susah.

Q16

Apakah makanan nelayan sudah dapat dikatakan bergizi? Yah kalo makanan untuk nelayan proteinnya yah lumayan lah soalnya kan makan ikan, jaminan kesehatan dari bp3 ga ada cuman pernah ada pengobatan gratis dari dinas

Q17

Bagaiaman tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Yah lumayan lah standar lah untuk keamanan disini aman aman aja

Q18

Apa dampak positif dan negatif dari adanya pembangunan pelabuhan untuk masyarakat? Positifnya yah lumayan buat masya namun neg pembangunannya belum selesai masih proses jadi setengah – setengah

Q19


Yah dibilang mudah ya mudah namun bongkar muat masih agak susah.

Q

I1-5 (Bapak Moh. Heri B. selaku Ketua Pokwasmas Desa Teluk Kecamatan

I

Labuan) Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 11.57 WIB Di kantor karang taruna desa Teluk kecamatan Labuan

Q1

Apakah Tugas dan fungsi dari pokwasmas?

Mengganti kegiatan dinas perikanan dan mengawasinya dan pemantauan nelayan yang melenceng dari undang-undang contohnya pengeboman juga sebagai mitra kerja dinas untuk mensejahterakan masyarakat, apa yang terjadi dilapangan kemudian dilapor kedinas. Hanya pengawasan tidak menerima keluhan. Contoh ada kejadian nelayan misal musibah nelayan dilaut kita melaporkan kedinas. Q2


Untuk labuan sama aja belum ada peningkatan, karena pelabuhan tidak ada sangkut paut dengan pendapatan. Pelabuhan sebagai sarana sandar aja, tapi nyatanya pelabuhan sekarang tidak maksimal dipakainya kurang memadai untuk sarana nelayan. Q3


Kayanya vakum itu tidak berfungsi, nelayan enggak makai cd karna langsung di bawa dan di jual. Sehingga cd belum ada fungsinya. Q4 Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah pola perpindahan penduduk desa Teluk ?

Ada beberapa, tapi enggak terkontrol. Ada nelayan musiman dari demak

dari jawa timur tinggalnya tergantung musim antara 3-5 bulan Q5


Ya punya punya yang enggak ya ada juga Q6


Ya terbuka sih, cuman belum menyeluruh. Untuk kebebasan masyarakat. Q7


Ada sih, ada juga penawaran dari dinas biasanya yang bekerja itu bukan nelayan karena nelayan lebih milih melaut, ada yang kerja di dinas diliat dari latar belakangnya Q8

Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pelabuhan?

Masayarakat mah setuju semua asal tujuannya mensejahterakan masyarakat justru sangat mengharapkan dengan adanya pelabuhan banyak fasilitas yang dapat menguntungkan masyarakat. Q9


Sama aja si macam yang lalu, agak kesulitan ditingkat prov. Nelayan kalo dipersulit yah jadi males lagi ngurus surat-suratnya, kemudahannya dari bppp bisa wakili ke prov untuk mengurus surat nelayan juga gak perlu ke serang, sekarang udah bisa ke labuan. Q10

Apakah ada pemungutan uang selain retribusi?

Yang bikin pas kecil, dari kantor buat surat-surat pegawainya minta komisi-komisi dari nelayan padahal mereka udah dapet gaji tapi masih aja

minta uang dari masyarakat Q11


Kalo masyarakat nelayan karena banyak melaut ya penganggurannya sedikit karena banyak aktifitas. Q12

Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Mayoritas udah pada sekolah

Q13

Apa saja dampak lingkungan yang terjadi?

Masyarakat banyak mengeluh masalah muara minta dilakukan pengerukan mengakibat macet jadi kalo satu mau melaut ya yang lain harus menunggu. Fasilitas bisa di nikmati. Walaupun fasilitasnya belum lengkap. Alasannya belum ada uang aja dari pemerintah Q14

Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?

Kalo untuk makanan mencukupi soalnya protein ikan kan tinggi jadi nelayan disini rata-rata makan ikan. Q15

Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi? Kalo tambat labuh masih dikenakan retribusi sudah ada undang – undang retribusi tentang berapa kali penarikannya, tambat labuh diluar dari retribusi ke tpi kalo tpi

Q16

Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan?

Alhamdulliah sampai saat ini masih terkendali aman, penangkapan juga aman

Q17

Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan? Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak bppp udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara masyarakat dengan dinas.

Q

I1-6 (Bapak Bambang MS. selaku Sekertaris II DPC Pandeglang (HSNI) Desa

I

Teluk Kecamatan Labuan) Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 13.17 WIB Di kediaman bapak Bambang

Q1

Kapankah berdirinya HNSI? Dari tahun 1953 bentukan dari Kesatuan Nelayan pada zaman pak suharto yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan himpunan kelompok tani pada awalnya himpunan kelompok tani nelayan indonesia. Sekarang berdiri senndiri jadi hnsi dan kelompok tani indonesia.

Q2

Tugas dan fungsi HNSI?

Tugas dan fungsi sebagai mitra dari instansi terkat dengan nelayan contohnya dkp dan bumn juga ikut membantu kegiatan teritorial seperti mencegah terjadinya konflik antar nelayan contohnya konflik antara nelayan panimbang dengan labuan. Menampung keluhan – keluhan nelayan. cara nampung keluhan masyarakatnya daang ke hnsi lalu ke melengkapi kebutuhan kemudian pihak hnsi mendampingi ke upt contohnya nelayan tidak memilik dokumen seperti pas (bpkb) hnsi siap membantu mengurus dokumen dan melengkapinya sebelum memliki pass nelayan harus memeiliki siup cv surat izin usaha penangkapn namu suratnya harus legal lalu alat tangkapnya juga harus ramah lingkungan seperti jaring dan alat pancing. Syarat untuk membuat siup cv nelayan harus memiliki atau mengurus SIB (Surat Izin Berlayar) dibarengi dengan SLO( Surat Light Operasional) yang menyelenggarakannya UPT P3. Kalo diatas 7GT suratnya harus lebih lengkap dan diurusnya di pusat atau DKP Kalo misalkan nelayan mau usaha didaerah lain dia haru memiliki surat keterang andon usaha, mengurusinya di antar provinsi dengan catatan ikutin aturan provinsi tersebut. Q3

Apakah HNSI sudah berjalan dengan baik?

Sejauh ini belum, ada nelayan yang melanggar aturan-aturan, nelayannelayan masih terkendali. Hnsi tidak pernah mendapatkan bantuan namun hnsi memfasilitasi para nelayan mendengarkan keluh kesah nelayan dan melengkapi kebutuhan nelayan. hnsi sebagai mitra dinas untuk kesejahteraan masyarakat. Q4


Kalo masalah pendapatan yang saya dengar apalagi dengan adanya

kebijakan peraturan melarang menggunakan alat tangkap tarik, nelayan merasa dirugikan karena menurut nelayan alat tangkap tarik sangat efektif karena apabila menggunakan alat tangkap tarik nelayan dapat melaut sendiri atau dengan anaknya tapi kalo tidak menggunakan alat tangkap harus membutuhkan banyak ABK (anak buah kapal). Q5

Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?

Masalah retribusi sudah disosialisasikan untuk tambat labuh. Retribusi yang dilaksanakan adalah mobil-mobil yang keluar masuk pelabuhan. Jenis alat tangkapnya Apollo dan ARAD. Jadi pendapatan nelayan itu harus di bagi lagi dengan ABKnya. Q6


Kalo masalah pelayanan dapat dibilang maksimal menurut saya masih belum namun pelayanannya sudah lebih baik dari TPI. Pelayanannya 24 jam apabila nelayan ingin mengurus SIB dan SLO langsung ditangani dan surat perizinannya lebih mudah sepanjang surat perizinannya lengkap pada waktu masih PPI pelayanan dan kantornya tidak berjalan optimal kadang siang udah gak ada orang kalo bppp ada aja pegawai yang standby 24 jam melayani nelayan sepanjang nelayan lapor mereka menanggapi dengan syarat perizininan lengkap dan surat-surat masih berlaku Q7

Apakah masyarakat lebih mudah untuk melakukan kerjanya sehari-hari setelah adanya BPPP?

Semenjak adanya bppp ini menurut saya tambah lebih mudah karena pertama ada fasilitas ,kedua tambat labuhnya enak, cuman yang sekarang itu yang dinginkan masyarakat tambat labuhnya tidak langsung di dermaga tapi seratus meter dari dermaga.

Q8

Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?

Muara menjadi satu jalur menyebakan macet dan perahu perahu disitu keluarnya harus patuh terus misalnya airpasang sampe jam 12 siang makanya beroperasinya 3 sore, ngeluarin kapal jam 3 sore. Q9

Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyrakat tersebut

Ada juga, cuman sedikit karna nelayan disini mempunyai pemikiran untuk kerja didarat penghasilnya lebih sedikit dibandingkan melaut jadi nelayan disini lebih memilih untuk melaut. Q10

Apa fungsi pembentukan KUB?

KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam bentuk fisik seperti kapal alat tangkap contoh inkamina(nama kapal). Yang dilayani oleh hnsi dan diterima keluhannya adalah nelayan yang memiliki kartu nelayan namun nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan tapi disebut nelayan dengan syarat pergi melaut dan emmiliki kemampuan melaut, banyak nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas namun masyarakat mengabaikan

Q

I2-1 (Bapak Saepudin Japar. SE. selaku Staff Tata Operasional BPPP Labuan)

I

Hari Jumat, 04 September 2015 Pukul 18.47 WIB Di tempat tinggal bapak Saepudin di perumahan BTN makui Labuan

Q1


Enggak ada, sangat meningkat (penambahan). Dilihat dari produksinya setiap tahun meningkat jadi pendapatannya meningkat Q2


Fungsi cd tujuannya untuk menangkap hasil tangkapan sehingga pas musim barat ikan ada. Kalo tangkapan ikan itu balik lagi ke alat tangkap nelayan, kalo cd itu hanya menampung tangkapan nelayan bukan untuk meningkat tangkapannya. Hasil tangkapan itu tergantung musim misalnya musim barat ga ada ikan cd itu menampung ikan pada saat musim barat tiba. Q3


Yang jelas banyak pendatang khususnya dari luar banten seperti Cirebon dan Indramayu, ada yang bersifat musiman seperti tangkapan kapal Bolga yaiutu pas musim ikan dia datang terang bulan dia pulang, dalam 1 bulan paling Cuma 22 hari. Kalo dari nelayan teluk ga ada yang pindah. Semenjak ada pelabuhan jadi ada nelayan musiman sebelumnya tidak ada Q4


Itu waktu PPI ada tabungannnya, jadi setiap dia nangkap dikasih ke TPI distribusi dipotong 3% tapi sama TPI dipotong 5%. Nah 2% nya tabungan buat nelayan misalnya untuk perbaikan mesin kapal yang rusak atau pas hari H bisa diambil uangnya yang 2% nya itu. Bentuknya kepercayaan saja atau tabungan manual, namun tabungannya bukan untuk pendidikan anak tapi untuk biaya perawatan kapal terus kaya hari h misalnya idul

fitri ga berupa asuransi. Q5

Apakah masyarakat semakin mudah mengkases pendidikan atau adakah bantuan pendidikan?

Belum ada itu hanya rumah pintar aja taman baca Q6

Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan? Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu terutama dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu kita harus banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. Bppp harus memberikan kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang pelabuhan selama positif kita jelaskan masyarakat karena kita pelayanan sifatnya.

Q7

Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut? Jelas kita kan pas pembangunan pelabuhan itu kan harus ada ijin dari tokoh masyarakatsekitar terus kepala desa. Masyarakat dilibatkan pada saat pembuatan beronjong batu dan setiap dapat tender kita wajibkan yaitu kontribusi ke musholah,mesjid daerah situ yang jelas semua masyarakat disitu kita libatkan semua kita libatkan. Ada yang dipekerjakan dikantor 70% masyarakat disitu rata – rata anak nelayan dilihat dari latar belakang pendidikannya. ada juga masyarakat yang dipekerjakan sebagai kuli supaya pembangunan ga ada masalah karna kalo bawa orang luar pasti ada pro dan kontra ke masyarakat.

Q8

Apakah BPPP membentuk kelompok masyarakat?

Itu bukan dari bp3 itu dibentuk provinsi kaya pokwasmas,hnsi. Bp3 itu dibawah provinsi jadi sebelum dibentuk bp3 ada binaan provinsi jadi

kelompok masyarakat itu binaan dari provinsi. Q9

Bagaimana dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?

Iya kalo itu karena pembangunan kita kurang stabil sehingga semua kapal itu masuk ke muara, dari tahun 2005 – sekarang belum ada perehaban untuk breakwater pelabuhan, sehingga nelayan ga mau masukin kapal ke kolam pelabuhan karna khawatir kapanya terbentur batu jadi kaalnya masuklah ke muara. Muara itu jadi sempit karena adanya pembangunan breakwater dipelabuhan itu karena pelabuhan membangun itu tujuannya bukan untuk kapal hanya alur sungai aja tapi masyarakat pada masuk ke muara sehingga nelayan jadi ngantri. Jadi kalo satu kapal ga keluar maka kapal lain juga ga keluar. Ada dampaknya juga adanya pengendapan lumpur membuat nelayan tidak mau masuk ke kolam pelabuhan karna masih rusak. Justru dibangun kolam pelabuhan nanti semua kapal masuk ke kolam pelabuhan bukan di muara. Q10

Apakah ada solusi dari pemerintah terkait relokasi yang terjadi?

Ga ada bantuan dana, itu berupa lahan bukan bangunan jadi masyarakat bangun sendiri lagi, itu bantuan dari pemborong yang bangun 11 rumah untuk penggusuran itu. Sampai sekarang belum ada pergantian uang untuk masyarakat. Penggusuran selanjutnya masih direnanakan Q11


akibat hilangnya terumbu karang nelayan ajdi jauh untuk mencari ikan dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang karena sudah tercemar sejak adanya pembangunan pelabuhan. Q12

Bagaiamana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan bagi masyarakat?

Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau dibuat pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan yang menjemur ikan asin malas dan lebih memilih untuk bekerja lain. Q13

apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan?

Yang jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya karna pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik daerah situ dulu. Adanya perbengkelan kapal (yang usaha masyarakat disekitar dan nelayan), kalo nelayan nampung es dan air bersih kemudian air bersih dijual ke kekapal untuk nelayan musiman, berdagang perbekalan seperti sembako Q14

Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan? Ga ada dari bppp belum ada jaminan kesehatan buat nelayan,

Q15 Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi?

Dikita itu belum ada karangtina ikan jadi nanti kedepannya akan dibuat untuk memilih standar ikan yang layak dimakan dan yang tidak layak dimakan. Q16 Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi ? Yang berekreasi dikenai retribusi seperti mobil – mobil, mau itu dari wisata mau itu dari kunjungan kerja semua dikenai retribusi kalo untuk nelayan dikenai retribusi setiap kapal masuk. Kapal tambat dan labuh dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang –

undang. Retribusinya dihitung perhari ibaratnya parkir jadi setiap dia ke pelabuhan dikenai retribusi. Q17 Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan?

Ga ada, dana csr ga ada juga kita cuma ada dana buat KUB atau pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan diberikan itu bukan buat pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal dan alat tangkap dan kalo uang dibelanjakan buat peralatan kapal bukan buat nyekolahin anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat tangkap kalau dari pusat berupa uang. Q18 Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas - fasilitasnya? Ada bahkan sampai setju dulu masyarkat baru dibangun, semua kita undang jadi tokoh masyarakat kita undang, perwakilan masyarakat kita undang, kepala desa kita undang, rt rw juga diundang Q19 Bagaimana keterbukaan dari BPPP kepada nelayan? Ada makanya sekarang kalo ada pembangunan kita nempelin anggaran, karena master plan udah kita jelasin ke masyarakat bakal bangun apa aja jadi sekarang tinggal pelaksanannya jadi setiap membangun kita harus terbuka soal anggaran namun bukan kita sosialisasikan anggarannya tapi kita tempelin dikantor biaya yang akan dipakai dan bisa dilihat oleh semua masyarakat. Q20 Adakah jaringan kerja yang terjalin dengan masyarakat? Ada pembinaan pengolahan pabrik es, jadi ada jaringan kerja dengan

masyarakat dinas membina kemudian masyarakat yang menjalankan, Palang masuk juga nanti yang jaga masyarakat bukan pihak dinas walaupun sekarang masih pihak dinas yang jaga. Kebersihan pelabuhan itu nanti tugas masyarakat atau masyarakat dipekerjakan sebagai tenaga kebersihan dan biasanya ibu – ibu nelayan.Bentuknya tenaga sukarelawan Q21 Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Jelas adanya pelabuhan dengan adanya pos pos itu juga udah kenyamanan, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat disitu Q22

Bagaimana tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Dengan adanya pelabuhan jadi berkurang, biasanya masyarakat disitu biasanya melaut sekarang bisa kerja didarat misalnya kerja di pabrik es, jaga pos contohnya yang sudah tua dan udah ga bisa melaut bisa kerja didarat.

Q23 Apakah setiap masuk kepelabuhan dikenai retribusi?

Yah bayar, misalnya cd ya bayar. Kalo misalnya nelayan nyimpan ikan yah bayar biasanya perkilo, docking kapal itu bayarnya perhari. Kalo spbn itu sewa lahan sama bayar kebersihan karena spbn ini CP namun spbnnya bayar sewa ke bppp. Namun dengan adanya spbn ini membantu nelayan jadi mengisi solar lebih dekat. Q24

Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Kalo sebelum itu kurang kalo sesudah banyak lah lebih baiknya. Contohnya Kalo ga ada pelabuhan ga ada pabrik es dan spbn, kalo ga ada pelabuhan ga ada surat perizinan disinia biasanya buat surat perizinan di

serang atau di pandeglang sekarang udah bisa di labuhan. Q25 Apakah masyarakat merasa keberatan dengan adanya pelabuhan? Semua masyarakat mendukung adanya pelabuhan karna amsyarakat juga merasakan sendiri, lingkungan jga sekarang jadi lebih rapi dan bersih Q26 Apakah ada bantuan dari pihak lain dalam proses pembangunan pelabuhan? Ada jadi yang ngasih tender itu pihak luar, yang dapat tender itu orang lua arsiteknya. Contoh yang dapat lelang pt mandiri nah arsitek dari pt itu tapi pekerjanya masyarakatnya Q27

Apakah masyarakat lebih mudah melakukan pekerjaannya sehari – hari? Iya lebih mudah lah, lebih tertib, lebih teratur sebelumnya itu semeraut

Q28 Apakah BPPP bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Iya karna tujuan pelabuhan dibangun juga untuk kesejahteraan masyarakat lah, untuk mempermudah masyarakat juga dalam melakukan aktivitas nelayannya setiap hari

Q

I2-2 (Bapak Taslim. Selaku sekertaris desa Teluk kecamatan Labuan )

I

Hari Jumat, 04 September 2015 Pukul 15.41 WIB Di kantor desa Teluk kecamatan Labuan

Q1


Yang jelas untuk pembangunan ya neng ya ada masukan yaitu pengembangandalam sosial pendapatan masyarakat termasuk yang terkait dengan pembangunan memacu untuk lebih mudah sarana perekonomianyang ada seperti pelabuhan sekarang jadi yang jelas memang sangat memacu pada peningkatan ekonomi karena ada fasilitas yang lebih mudah sarana yang lebih mudah sehingga maka jelas menambah pemberdayaan di bidang ekonomi sehingga pendapatan semakin berpengaruh. Q2


Fungsinya cd yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan itu neng, membuat ikan bertahan lebih lama, kalau cara alami kita timbun ikannya pake es dalam peti tapi dengan adanya cd bisa lebih efisien untuk peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan itu yang dulu 3 hari bisa jd seminggu. Jadi masyarakat nelayan tidak bingung dengan produk ikan yang mereka dapati apabila barang masuknya agak lambat karena stok ikan lebih lama kualitas juga bertahan lama. Kalo penambahan hasil tangkapan ikan itu standar ya neng artinya cd ga berpengaruh dengan hasil produk dari laut Cuma memaksimalkan produk laut untuk berfungsi agar tetap posisinya bertahan lama ikan itu jadi kapan kita jual ikannya bisa ga busuk ikannya neng. Biasanya hasil tangkapan nelayan disini kan banyak neng terus gabisa habis sehari penjualannya Jadi umpamanya pemasaran agak telat ditimbun dulu dengan es tapi dengan cd bisa bertahan lama. Kaitan cd dengan perekonomian masyarakat yaitu dari fungsinya untuk mengawetkan ikan jadi kalo ikan ga habis sehari bisa

ditaro dicd jadi bisa dijual besoknya kan kalo misalnya Cuma ditimbun pake es tangkapan hari ini ga habis dijual ya sisanya dibuang neng, kalo pengepakan disini ada dua yaitu dengan cara alami yaitu dengan es pribadi masing masing yang kedua itu cd. Q3


Kalo didesa teluk ini tiap tahun mah bertambah ya neng ya karena desa teluk ini daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang yg dtg berfrofesi nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan mereka contoh nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini penambahan penduduk nelayan semakin tahun semakin padat kadang saudara yang luar diambil kesini kebanyakan menetap jadi waga desa teluk dan ktp desa teluk. Ada juga yang musiman kadang juga menetap jadi warga teluk. Sekitar 20% yang kembali kebanyakan mnetap sih dan yang menetap biasanya yang belum berkeluarga tapi kalau dikalkulasikan lebih banyak yang menetap. Q4


Kalo masalah tabungan ya neng ya masalah pribadi ya neng ya karena itu urusan nelayan dengan pihak bank, kalo peningkatan itu semakin lama semakin meningkat dilihat dari pendidikan meningkat kalo dulu dari segi sosial budaya politik minus sekarang udah berubah jadi udah pada sekolah, karena kebutuhan dari masyarakat sendiri. Q5


Ya alhamdulilah sekrang udah semkin meningkat, buktinya dari saraa dulu sd Cuma satu sekarang 3 madrasah 2 kemudian smp sma tk baru

dibung ada kemarin, smk kejuruan udah ada didesa teluk. Ya secara otomatis kalo ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin disekolahkan karena udah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan yang kuliah sekarang mah Q6


Ya pada umumnya bagi nelayan terutama ya itu pelabuhan untuk bersandar kapal dan penjualan ikan, kebanyakan asumsi pelabuhan itu arahnya kesana. Kalau untuk sosialisasi ttg pelabuhan kurang tapi ada sih tetep neng kadang melakukan pelatihan – pelatihan kepada hnsi nah nelayan biasanya ada pembinaan dari hsni. Kebanyakn masih muda – muda nelayan dibina sama dinas terkait tentang masalah – masalah laut dan sarana – sarana tujuan pembinaan ini untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat seperti fasilits untuk menunjang ekonomi masyarakat. Q7

Bagaiaman keterbukaan dari BPPP kepada nelayan? Terbuka sih ya seperti kalo masalah pengetahuan bp3 menyediakan buku pintar untuk meningkatkan pengetahuan bagi anak – anak nelayan dan anak – anak nelayan bebas untuk belajar.

Q8


Biasanya ada kontraktor yang masuk dulu pelabuhan sempit sekarang udah agak lebar dan kontraktor masih kesini. Yang dipekerjakan dikantor biasanya anak – anak nelayan yang dilihat dari latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Kebanyakan sih masih tenaga skarela yang difungsikan didkp

Q9


Ya terutama untuk pengendapan yang terjadi didesa teluk itu disungai ya neng pengendapan itu mengakibatkan penyempatan muara, dimuara sering terjadi pendangkalan muara yant terjadi karena lumpur pada saat pembangunan dan sampah dari masyarakat juga sehingga muara semakin dangkal, pernah dilakukan pengerukan namun Cuma bertahan satu bulan saja. Dan itu berbahaya pada nelayan begitu juga sampah amat sangat membahayakan. Membuat kapal nelayan terdampar dan macet apabila ada satu kapal depan yang tidak melaut semua kapal jadi tidak melaut. Q10

Bagaimana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan bagi masyarakat? Untuk pembangunan TPI ada penggusuran kekampung 11 jdi ketika ada pelebaran pelabuhan yang sekarang daratan dulunya lautan, yang pindah rumah disebut kampong sebelas, kalo untuk pelebarannya malahan nambah jadi daratan yang luas. Relokasinya dalam bentuk rumah yang dibangun . Cuma buat pembangunan tpi terjadi relokasi. Maish ada yang jual ikan asing tapi udah jarang sih neng biasanya mereka pakai lahan yang dekat tpi itu buat lahan ikan asin dan emang bp3 skrg juga dulunya bukan untuk menjemur ikan asin tapi tpi untuk pelelangan ikan, namun yah masyarakat menggunakan lahan yang kosong aja buat jemur ikan asin. Ikan asin ini siatnya industry perumahan ya neng bukan perusahaan biasanya ikan asin itu sih dari ikan basah yang udah ga laku terus dijemur dijadiin ikan asin terus dijual kalo ikan yang masuk ke cd itu ikan ikan besar. Warung bekal yang ada itu dibutuh kan buat persediaan nelayan melaut jadi otomatis sangat berfungsi ya neng dan menambah pendapatan masyarakatnya

Q11

Apa saja dampak lingkungan yang terjadi? Untuk pengerukan dulu dilihat dari kondisi alam, alat – alat besar yang didunakan untuk pengerukan ga sumua terumbu karang rusak karena karangnya susah untuk diangkat pada saat pengerukan pasir.

Q12

Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya pelabuhan? Yah ada paling beberapa orang saja ya, untuk didinas sesuai dengan kuota penerimaan didinas dan itupun dilihat dari latar belakang pendidikannya dan kemampuannya atau ahli dibidang mananya. tapi yang jelas pelabuhan ini menambah omset diantaranyamereka yang berdagang berjualan, banyak pendatang yang sengaja main dipantai jadi menambah pendapatan bagi pedagang ikan di pinggir pantai dan pedagang yang dirumah – rumah juga.

Q13

Apakah masyarakat mudah mendapatkan akses kesehatan?

Musim paceklik (musim barat) pengobatan secara umum untuk nelayan waktu kunjungan dkp sama menteri secara besar – besaran. Klinik dinkes kerja sama sama bp3 itu untuk nelayan difokuskannya. Pernah ada pngobatan gratis dari dinas kesehatan. Q14

Apakah makanan masyarakat sudah dapat dikatakan bergizi? Kalau dilihat dari tipe kesehatan emang dari balita yah udah di imunisasi dan makanan bergizi ya untuk nelayan karena mungkin banyak yang belum mengerti 4 sehat 5 sempurna, tapi nelayannya pada sehat sih soalnya makan ikan dan bagi yang tau mah dijalankan lah 4 sehat 5 sempurna nya.

Q15

Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi? Gini ya neng itu ka nada portal yang udah dibangun, itu diprioritaskan untuk angkutan yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tapi

kemarin dari dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada ya neng soalnya temen saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo dilaut itu yang sewa kapal pendatang yang pengen melaut atau main dilaut maka bayar ke nelayan. Q16

Apa saja Kontribusi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat? Fasilitas pelabuhan, adanya kantor bp3 mempermudah dalam pembuatan surat perizinan, ada bedah musolh dan sekolah. Diprioritaskan untuk nelayan. Kecembruan sosial pasti ada neng, keluhan mah pasti ada lah terkait bantan yang kadang tidak merata. 15 juta perumah ditangani2 lemvbaga dinsos sama desa. Bantuan dari dkp untuk beda rumah untuk seluruh rumah

Q17

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas – fasilitasnya? Ada pemberitahuan kalo akan dibangun pelabuhan, yah masyarakatpunsenang yang penting mereka itu tidak terusik

Q18


Buktinya ada anggaran yang nyampe kemasyaraat secara kesuluruhan emang terbuka k masyarakat. Bp3 untuk budaya lokal yaitu ruwatan sekarang istilahnya sakuran. Ngasih sesajen dilaut yang dibentuk oleh tokoh masyarakat.

I2-3 (Bapak Wahdi. Selaku Manager TPI 02 Desa Teluk Kecamatan Labuan) Hari Sabtu, 05 September 2015 Pukul 19.27 WIB Di kantor Tempat Pelelangan Ikan Q1


Biasa biasa aja standar buat nelayan. Sekarang musim angin selatan berkurang karen air lautnya jelek di sumur dan pulau umang dikarenakan angin kencang. Pendapatan masyarakat tergantung musing dan angin bukan pelabuhan karena pembangunan pelabuhannya emang kurang maksimal. Alat tangkap Cuma kursin dengan lampu sesuai Q2


Buat bikin es untuk nelayan berpengaruh sama pendapatan nelayan karena bisa menyimpan pada saat musim barat juga kalau ikan banyak esnya banyak maka masyarakat yang menjual es juga mendapati pendapatan berlebih. Q3


Kalau nelayan musiman ada namanya andon biasanya nangkap ikan disini. Biasanya berbulan bulan tinggalnya ngontrak dirumah masyarakat jadi tambahan pendapatan masyarakat dari kontrakan nelayan jawa namun kalau melautnya biasanya hanya 3 hari saja. Q4


Para bakul (pengusaha ikan) ada tabungan di tpi 1% buat setahun baru diambil, namun masyarakat yang ngambil ikan diwajibkan hasil tangkapannya harus disetor ke tpi maksmal 4% sisanya bisa dijual kembali setoran bagaimana nelayannya mampu 5meberikan setoran, retribusi untuk ke dkp. Masyarakat ga keberatan memberikan retribusi ke tpi. Q5


Yah banyak yang bersekolah, yah tergantung anaknya juga kadang ada yang lebih suka melaut, pernah ada bantuan dibangun sd 1 dan 2 untuk masyarakat. Q6

Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan?

Belum pada ngerti semua, karena sosialisasi cuman nelayannya sering ga pada datang padahal udah di undang karena mau enaknya doang jadi yang diundang tokoh masyarakatnya aja yang biasa hadir tingkat kehadiran hanya 1% soalnya dari 10%. Q7

Bagaiaman keterbukaan dari BPPP kepada nelayan? Belum ada kebebasan dari bp3 ke masyarakat.

Q8


Saya blum tahu neng tapi kalau masyarakat yang nganggur biasnaya ikut membantu, yang bekerja di dinas dan tpi itu ada yang nelaan dan anak nelayan kadang dilihat dari pendidikan tapi ada juga yang diliat dari kemampuannya Q9

Apakah terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat terkait penerimaan bantuan?

Kecemburuan ssial ada aja karena ada masyarakat yang dapat bantuan ada yang tidak pastinya semua masu dapat bantuan nelayan sebagian maunya terima bersih aja pengennya dibinkini padahal saya udah sosialisasi kalau mau dapat bantuan harus buat proposal, Q10


Ga ada karena banyakan nelayan dan kalo ga ada kerjaan biasanya melayat, sekarang juga jadi muncul banyak usaha untuk berdagang jadi ga menganggr. Q11

Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Kalo didarat mah alhamdulilah mah aman – aman aja tapi kalau dilaut kayanya ga ada yah.

Q12

Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak pelabuhan sebelum dan sesudah adanya pelabuhan? Yah baik kalo suratnya lengkap dan pasnya belum mati tapi tetap dilayani kalau dulu masih ppi kan harus ke srang atau ke pandegllang tapi sekarang udah bisa dan pelayannannya juga 24 jam.

Q13

Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera? Ya sejahtera lah diliat dari punya kapal sendiri terus makan sehari hari juga udah enak apalagi nelayan disini sehat – sehat semua karena udah ada klinik buat berobat

I2-4 (Bapak Yanto Yunianto. Selaku Staff Bagian Operasional TPI) Hari Minggu, 06 September 2015 Pukul 14.15 WIB Di kantor Karang Taruna desa Teluk Q1


Kalo untuk pelabuhan mah pendapatan itu tidak berpengaruh banyakan sengsaranya karena brikwater udah banyak yang gugur. Agak meningkat sekarang tergantung musim dan cuaca, sekarang udah ada pedagangpedagang kecil di sekitar pelabuhan Q2


Enggak berfungi emang dulu berfungsi tapi cuman 2 kali dipake, kalo tangkapan itu jarang disimpan di cd biasanya langsung dijual kejakarta masih fresh kalo pelabuhan lain biasanya di simpan di cd. Ikan yang baik itu ikan labuan karna gak disimpan di cd Q3

Bagaimana pengetahuan nelayan tentang pelabuhan?

Ya, memang tahu. Kalo fisik pelabuhan bagus mah menguntungkan nelayan tapi kalo fisik pelabuhan gak bagus yang ada malah bikin bangkrut nelayan. Q4


Ada pelatihan-pelatihan kadang 2 kali setahun tapi biasanya perwakilan enggak semua masyarakat. Paling kelompok masyarakatnya.

Q5


Ada simasyarakat yang bekerja biasanya si kuli kaya angkat batu, anak nelayan ada yang dipekerjakan dikantor diliat dari latar belakang pendidikan. Q6

Apakah UPT membentuk kelompok masyarakat?

Ada pokwakmas salah satunya. Termasuk dari dinas alhamdulilah berjalan dengan baik. Q7


Dikolam pelabuhan udah gak bisa mancing, muara jadi kendala utama buat nelayan semenjak jadi satu jalur. Nelayan kalo mau ke muara kapalnya suka kedampar karena mulut muara yang semakin kecil kalo dulu kan sebelum ada brikwater muaranya masih luas. Sekaang muara jadi dangkal dan sempit baling baling kapal setiap hari ada aja yang putus nelayan mintanya muara itu adanya dipelabuhan jadi kalo mau kesungainya itu gampang kalo ini kan muaranya dipelabuhan Q8

Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pelabuhan serta fasilitas - fasilitasnya?

Setiap ada pembangunan diadakan sosialisasi kepada nelayan cuman kadang suka berbeda dari apa yang disosialisasikan dan keinginan masyarakat padahal sosialisanya sekalian menanya keinginan masayarakat terkait pembangunan Q9


Bisa, ya dulukan nelayan masuknya kepasar tapi sekarangkan ibu nelayan juga bisa jualan di tpi2

Q10

Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi?

Tambat labuh sudah berjalan, udah ada undang-undang retribusi tentang berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi ke tpi kalo dari tpi kan kekabupaten kalo tambat labuh ke provinsi Q11


Kalo tingkat nelayan mah penganggurannya mah sedikit karna semuanya bisa melaut. Tapi rata-rata anak anak disini pada udah sekolah. Masayarakat dan upt bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih mudah dalam melakukan kerjaann sehari-hari 25% lah tapi kalo misalnya pembangunannya sudah maksimal mungkin sudah bisa jadi 90% kalo bantuan dari upt itu bentuknya pelatihan-pelatihan gratis kemasyarakat. Infrastruktur lebih baik dari segi jalan dan lampu penerangan jalan. Q12


Sekarang nelayan sudah bisa jualan di tpi dulukan enggak, udah bisa berdagang disekitar pelabuhan Q13


Lebih mudah sekarang dibandingkan dulu, pengurusan sib dan slo tadinya harus ke serang sekarang udah bisa di bp3 perwakilan dari provinsi Q14 Apakah ada bantuan dari pemerintah kepada nelayan?

Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan alat tangkap dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari

10 orang dan memiliki kartu nelayan

I2-5 (Bapak Wawan Munawan, ST. Selaku Staff Sesi Penataan Komunikasi Lingkungan) Hari Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul 11.41 WIB Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Q1

Apa saja dampak positif dan negatif pembangunan pelabuhan?

Dampak positifnya masyarakat setempat aksesnya lebih cepat karna harga yang ditawarkan lebih murah, negatifnya adanya limbah contohnya bangkai ikan yang tidak sengaja keambil oleh nelayan, timbul hunian kumuh untuk tempat tinggal masyarakat sekitar. Q2

Secara umum lebih banyak dampak positif atau negatif?

Secara ekonomi lebih banyak dampak positif terus dari segi infrastruktur terlihat lebih baik dan rumah masyarakat lebih terstruktur. Q3

Apa masyarakat mendapat keuntungan dengan adanya pelabuhan?

Keuntungan dari segi ekonomi saja. Q4


Ada kegitan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu dalam secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada. Q5

Bagaimana solusi atas dampak lingkungan yang terjadi?

Untuk setiap nelayan tidak melakukan kegiatan docking dipelabuhan, menyediakan workshop (perbengkelan) tersendiri untuk kegiatan docking kapal, nelayan diberikan edukasi minimal untuk pengelolaan lingkungan

yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Q6

Bagaimana Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur?

Pengendapan lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan masyarakat karena mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan penyempitan muara yang merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut yang merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang tadinya satu jalur menjadi dua jalur sehingga nelayan harus mengantri kelaut. Q7

Apakah ada pengawasan berkala yang dilakukan atas pencemaran laut?

Melakukan pemantauan secara berkala melalui kegiatan khususnya pantai yang masuk daerah minimal 1 tahun sekali untuk menguji kualitas air laut. Q8

Bagaimana solusi atas pencemaran laut?

Harus ada pengakutan kapal ke darat, kegiatan PPP dasarnya harus dalam dengan cara mengeruk pasir agar jalur kapal lebih mudah, wilayah yang dibatasi oleh breakwater setidaknya dilakukan reboisasi dengan melakukan penanaman jenis mangrove, rumput laut dan terumbu karang. Q9

Apakah banyak nelayan yang dirugikan karena pengendapan lumpur pada saat proses pembangunan pelabuhan?

Pasti berpengaruh pada nelayan karena air keruh proses cut and fill akan meningkatkan partikel-partikel kecil berbentuk lumpur. Q10

Bagaimana pihak pemerintah mengantisipasi terkait pengendapan lumpur?

Melakukan kegiatan di hulu sungai untuk tidak melakukan penebangan pohon, inflasi di hulu, melakukan kontribusi dengan kegiatan jasa lingkungan (masyarakat diberikan kompensasi bagi yang memiliki pohon atau tumbuhan dengan diameter 5 cm) tidak ditebang tetapi diganti dengan uang untuk masyarakat yang ada di hulu, reboisasi &

mempertahankan kondisi hutan hulu tetap aman, peningkatan kondisi air laut sekitar, pengawasan kondisi air laut sekitar, memberikan perizinan yang lebih terhadap wilayah PPI.

TRANSKRIP DATA WAWANCARA SESUDAH REDUKSI 1. Indikator Keberhasilan Pembangunan 1.1 Pendapatan Perkapita Q

Apakah setelah adanya Pelabuhan berpengaruh kepada hasil I

I1-1

I1-2

I2-1

Q

tangkapan nelayan dan peningkatan pendapatan nelayan? Ya enggak berpengaruh mah, kalo pendapatan mah enggak bisa dipastikan kadang kosong kadang enggak. Jadi kalo pendapatan gak bisa dipastiin, kalo sedikit mah agak meningkat pendapatannya tapi pelabuhannya itu neng ga ngaruh soalnya hasil tangkapan itu kan tergantung musimnya. Tergantung musim, yah adanya pelabuhan lebih baik karena ada tpi tapi tpi tidak berpengaruh dengan nambahnya pendapatan. Nangkap ikan juga sekarang udah lebih jauh. Tangkapan kesini sini sih lebih banyak lah Cuma bukan karena pelabuhannya tapi karna alat tangkapnya Enggak ada, sangat meningkat (penambahan). Dilihat dari produksinya setiap tahun meningkat jadi pendapatannya meningkat

1.2 Struktur Ekonomi Apakah fungsi dari mesin pendingin (cold storage) dan setelah I adanya mesin pendingin (cold storage) apakah hasil tangkapan nelayan menjadi semakin banyak?

I1-1

I1-2

I1-3

I2-2

Untuk membekukan ikan, masyarakat tidak menggunakan cold storage karena memang ikan disini masih seger dan langsung dibawa dan dijual pada saat selesai dilelang. Masyarakat tidak berminat menggunakan cold storage. Fungsinya ya buat membekukan ikan dan stok ikan. Jadi cold storage enggak berpengaruh terhadap tangkapan ikan Cold storage ga berpengaruh untuk hasil tangkapan soalnya biasanya hasil tangkapan langsung dijual dan dibawa karena ikannya cukup untuk daerah Labuan Untuk membekukan ikan, pemerintah kurang tepat memberikan bantuan sehingga cold storge itu tidak berpengaruh untuk nelayan karena ikan disini segar semua dan langsung dilelang disini karena labuan ini wilayah strategis. Fungsinya cd yang ada sekarang itu untuk mensterilkan ikan itu neng, membuat ikan bertahan lebih lama, kalau cara alami kita timbun ikannya pake es dalam peti tapi dengan adanya cd bisa lebih efisien untuk peningkatan mutu dan daya tahan dari ikan itu yang dulu 3 hari

bisa jd seminggu. Jadi masyarakat nelayan tidak bingung dengan produk ikan yang mereka dapati apabila barang masuknya agak lambat karena stok ikan lebih lama kualitas juga bertahan lama. Kalo penambahan hasil tangkapan ikan itu standar ya neng artinya cd ga berpengaruh dengan hasil produk dari laut Cuma memaksimalkan produk laut untuk berfungsi agar tetap posisinya bertahan lama ikan itu jadi kapan kita jual ikannya bisa ga busuk ikannya neng. Biasanya hasil tangkapan nelayan disini kan banyak neng terus gabisa habis sehari penjualannya Jadi umpamanya pemasaran agak telat ditimbun dulu dengan es tapi dengan cd bisa bertahan lama. Kaitan cd dengan perekonomian masyarakat yaitu dari fungsinya untuk mengawetkan ikan jadi kalo ikan ga habis sehari bisa ditaro dicd jadi bisa dijual besoknya kan kalo misalnya Cuma ditimbun pake es tangkapan hari ini ga habis dijual ya sisanya dibuang neng, kalo pengepakan disini ada dua yaitu dengan cara alami yaitu dengan es pribadi masing masing yang kedua itu cd.

1.3 Urbanisasi Q Apakah terjadi perpindahan penduduk dan bagaimanakah I pola perpindahan penduduk desa Teluk? I1-1 I2-2

I2-3

Ada aja seperti nelayan musiman dari jawa, lampung, ngontrak dirumah warga ada yang ngurus biasanya masyarakat sini Kalo didesa teluk ini tiap tahun mah bertambah ya neng ya karena desa teluk ini daerah pendatang daerah heterogen jadi semua orang yg dtg berfrofesi nelayan maka teluk ini lah yang jadi tumpuan mereka contoh nelayan sumatera, jawa timur kebanyakan migrasi kesini penambahan penduduk nelayan semakin tahun semakin padat kadang saudara yang luar diambil kesini kebanyakan menetap jadi waga desa teluk dan ktp desa teluk. Ada juga yang musiman kadang juga menetap jadi warga teluk. Sekitar 20% yang kembali kebanyakan mnetap sih dan yang menetap biasanya yang belum berkeluarga tapi kalau dikalkulasikan lebih banyak yang menetap. Kalau nelayan musiman ada namanya andon biasanya nangkap ikan disini. Biasanya berbulan bulan tinggalnya ngontrak dirumah masyarakat jadi tambahan pendapatan masyarakat dari kontrakan nelayan jawa namun kalau melautnya biasanya hanya 3 hari saja.

Q

1.4 Angka Tabungan Bagaimana tabungan masyarakat sebelum dan sesudah adanya I pelabuhan?

I1-1

I1-2 I1-3

I1-4

Nelayan itu jarang dek untuk menabung, karna nelayan itu orang awam dek biasanya kalo menabung sebagian si pasti ada menabung untuk musim barat tapi sebagian lagi yah tidak mementingkan tabungan masa depannya, nabungnya ya di bank. Ada sih tabungan pribadi ga dibank, untuk persiapan musim barat nanti Tergantung kepada kepribadian nelayan masing – masing karena pendapatannya ada yang meningkat ada yang menurun namun biasanya ada yang menabung pribadi untuk persiapan di musim barat Kalo pribadi mungkin punya sih ya buat musim barat atau cuaca buruk karena klau musim barat total gabisa melaut kadang sampai 4 bulan lah jadi tabungannya lumayan buat biaya hidup selama musim barat.

1.5 Indeks Kualitas Hidup Q Bagaimana tingkat pendidikan sebelum dan sesudah adanya I pelabuhan? I1-1

I1-2

I1-3

I2-2

Beasiswa ada tapi gak rata, ada yang dapet tapi biasanya yang sudah mampu namun sekarang rata-rata anak anak nelayan udah sekolah. Ada aja beasiswanya tingkat pendidikan meningkat sekarang. Tergantung rejeki lah tapi anak sekolah, bantuan sekolah sih ada lah anak saya sih dapat lah bantuan beasiswa dari sekolah yang didapat dari bp3. Kalau uang sekolah diambil ke pos.kalau musim barat biasanya dirumah aja ga melaut lagi keluar jauh Sudah banyak yang bersekolah sehingga kesenjangan sosial sekarang sudah membaik, karena kesadaran untuk sekolah sudah semakin meningkat Ya alhamdulilah sekrang udah semkin meningkat, buktinya dari saraa dulu sd Cuma satu skrg 3 madrasah 2 kemudian smp sma tk baru dibung ada kemarin, smk kejuruan udah ada didesa teluk. Ya secara otomatis kalo ekonomi menunjang orangtua pasti anak – anaknya ingin disekolahkan karena udah ada kesadaran. Sudah banyak anak nelayan yang kuliah sekarang mah

1.6 Indeks Pembangunan Manusia Bagaimana Pengetahuan Nelayan tentang Pelabuhan? I I1-1 Nelayan mengerti tentang pelabuhan seperti tempat untuk bongkar barang sama campur dengan aktifitas nelayan. I1-5 Sedikit banyak tau lah karna ada sosialisasi ke individu individu. Pihak bppp udah sering sosialisasi cuman kadang beda pendapat antara masyarakat dengan dinas. I2-1 Sebagian besar sih kurang karena sumber daya masyarakat disitu terutama dibagian pendidikan kurang, makanya adanya kantor kita itu kita harus banyak bersosialisasi ke masyarakat tersebut. Bppp harus memberikan kebebasan buat masyarakat belajar pengetahuan tentang pelabuhan selama positif kita jelaskan masyarakat karena kita pelayanan sifatnya kemiskinan, ga semua

Q

2. Indikator Kualitas Lingkungan Sosial 2.1 Prinsip Partisipatif Q

Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam proses pembangunan I

I1-1

I1-2

I1-3

I2-1

Pelabuhan? Apabila iya apa peran dari masyarakat tersebut Yang kuli banyak, ngebantu buat bangun jalan ngangkat batu kalo nelayan tidak ikut bantu paling nganggur. Ada anak nelayan di kerjakan dinias tapi diliat dari latar belakang pendidikannya biasanya pegawai. Enggak itu ada yang kerja masing – masing tapi kalo yang nganggur sih bantu – bantu lah digaji juga neng. Ada sih yang kerja dikantor tapi anak – anak nelayan paling tapi dilihat dari sekolahnya sampai mana lah neng. Ada untuk kuli bantu kuli bangun ada beberapa orang. Ada beberapa yg bekerja dikantor dilihat dari latar belakang pendidikannya namun rata-rata anak nelayan Jelas kita kan pas pembangunan pelabuhan itu kan harus ada ijin dari tokoh masyarakatsekitar terus kepala desa. Masyarakat dilibatkan pada saat pembuatan beronjong batu dan setiap dapat tender kita wajibkan yaitu kontribusi ke musholah,mesjid daerah situ yang jelas semua masyarakat disitu kita libatkan semua kita libatkan. Ada yang dipekerjakan dikantor 70% masyarakat disitu rata – rata anak nelayan dilihat dari latar belakang pendidikannya. ada juga masyarakat yang dipekerjakan sebagai kuli supaya pembangunan ga ada masalah karna kalo bawa orang luar pasti ada pro dan kontra ke masyarakat. Yang jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari

masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya karna pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik daerah situ dulu. 2.2 Lingkungan Ekonomi Q

Apa saja dampak lingkungan yang terjadi dan Bagaimana I

I1-1

I1-2

I1-3

I2-1

I2-5

Dampak lingkungan yang terjadi akibat pengendapan lumpur? Penyempitan muara, karena jadi satu jalur dulukan muara itu luas tapi karena kan sekarang jadi satu jalur otomatis jadi satu jalur kapal besar jadi gak bisa masuk jadinya macet juga kalo satu kapal gak jalan ya kapal lain juga ikutan gak jalan kalo mau keluar ya nunggu yang depan keluar Semenjak satu jalur jadi macet ya kalo ga keluar satu ga keluar semua neng, kapal itu yang datang sama yang pulang itu ga bisa papasan. kalo ditaro didermaga kandas kapalnya kenak batu keluar susah kipas nya banyak yang putus Akibat terumbu karang rusak pada saat pengerukan nelayan tidak bisa mencari ikan di kolam pelabuhan mencari ikan sekarang sudah semakin jauh jika dulu deket pelabuhan masih bisa. Karena muara sekarang sudah menjadi satu jalur sehingga menyulitkan nelayan untuk melaut apabila satu kapal tidak melaut maka kapal yang lain tidak akan melaut, sungainya pun menjadi sempit karena didam terus dikeruk terus akibat hilangnya terumbu karang nelayan ajdi jauh untuk mencari ikan dan yang jelas dikolam pelabuhan sudah tidak ada terumbu karang karena sudah tercemar sejak adanya pembangunan pelabuhan. Muara itu jadi sempit karena adanya pembangunan breakwater dipelabuhan itu karena pelabuhan membangun itu tujuannya bukan untuk kapal hanya alur sungai aja tapi masyarakat pada masuk ke muara sehingga nelayan jadi ngantri. Jadi kalo satu kapal ga keluar maka kapal lain juga ga keluar. Ada dampaknya juga adanya pengendapan lumpur membuat nelayan tidak mau masuk ke kolam pelabuhan karna masih rusak. Justru dibangun kolam pelabuhan nanti semua kapal masuk ke kolam pelabuhan bukan di muara. Ada kegitan penyimpanan jangkar dan pengerukan yang terlalu dalam secara otomatis terumbu karang menjadi tidak ada. Pengendapan lumpur atau tanah timbul menjadi keluhan masyarakat karena mengganggu aktifitas nelayan mengakibatkan penyempitan muara yang merupakan pertemuan antara ujung sungai dengan laut yang merupakan jalur lintas untuk perahu nelayan yang tadinya satu jalur menjadi dua jalur sehingga nelayan harus mengantri kelaut.

2.2.1 Q I I1-1

I1-2 I2-3

Indikator Kesejahteraan Masyarakat Apakah secara umum masyarakat dapat dikatakan sejahtera?

Ya sejahtera makan berkecupan, apa aja masuk yang penting kenyang, gak beli rasa yang penting murah dan banyak tap untuk kesehatan mah nelayan nelayan disini mah sehat sehat karena banyak makan ikan Yah kalo buat makan mah bisa lah neng kalo lagi dapat banyak ikan juga rejeki juga lumayan lah neng Ya sejahtera lah diliat dari punya kapal sendiri terus makan sehari hari juga udah enak apalagi nelayan disini sehat – sehat semua karena udah ada klinik buat berobat

Q

Apa saja peluang usaha yang muncul semenjak adanya I

I1-2 I1-3 I2-1

Q

pelabuhan? Ya banyak yang berdagang laj pada berjualan disekitar sini kalo dulu Cuma jual ikan tok Ada peluang untuk bekerja dan rata-rata istri nelayan Yang jelas kalau pelabuhan berkembang yang diserap pasti tenaga dari masyarakat sekitar dulu terutama sesuai dengan keahliannya karna pelabuhan ini milik daerah bukan pusat jadi otomatis yang ditarik daerah situ dulu. Adanya perbengkelan kapal (yang usaha masyarakat disekitar dan nelayan), kalo nelayan nampung es dan air bersih kemudian air bersih dijual ke kekapal untuk nelayan musiman, berdagang perbekalan seperti sembako

Bagaiamana dampak perluasan lahan yang digunakan untuk I

I1-3

I2-1

I2-2

pembangunan pelabuhan bagi masyarakat? Lahanya tidak ada penjualan juga berkurang terkadang ada yang menjemur ikan memakai lahan sarana umum yaitu trotoar sehingga aktifitas nelayan terganggu namun sebagian lagi ada yang menjemur ikan asin di depan rumahnya namun bukan untuk dijual tapi dikonsumsi sendiri. Lahan untuk penjemuran ikan asin nya sangat kurang karena semua lahan hanya untuk pembangunan, tempat penjemuran ikan asin mau dibuat pabrik es lagi jadi otomatis hasil jemuran ikan asinnya sedikit dan lahan penjemuran ikan asinnya jadi jauh maka kebanyakan yang menjemur ikan asin malas dan lebih memilih untuk bekerja lain. Untuk pembangunan TPI ada penggusuran kekampung 11 jdi ketika

ada pelebaran pelabuhan yang sekarang daratan dulunya lautan, yang pindah rumah disebut kampong sebelas, kalo untuk pelebarannya malahan nambah jadi daratan yang luas. Relokasinya dalam bentuk rumah yang dibangun . Cuma buat pembangunan tpi terjadi relokasi. Maish ada yang jual ikan asing tapi udah jarang sih neng biasanya mereka pakai lahan yang dekat tpi itu buat lahan ikan asin dan emang bp3 skrg juga dulunya bukan untuk menjemur ikan asin tapi tpi untuk pelelangan ikan, namun yah masyarakat menggunakan lahan yang kosong aja buat jemur ikan asin. Ikan asin ini siatnya industry perumahan ya neng bukan perusahaan biasanya ikan asin itu sih dari ikan basah yang udah ga laku terus dijemur dijadiin ikan asin terus dijual kalo ikan yang masuk ke cd itu ikan ikan besar. Warung bekal yang ada itu dibutuh kan buat persediaan nelayan melaut jadi otomatis sangat berfungsi ya neng dan menambah pendapatan masyarakatnya Q

Bagaimana tingkat keamanan sebelum dan sesudah adanya I

I1-2 I1-3

I2-1

pelabuhan? Biasanya kalo ada yang tenggelam baru dicari dan ada gerakan kalo ga begitu mah ga ada Keamanan dilaut masih kurang jika malam hari tidak ada pengaman apabila malam hari nelayan kesasar terdampar hancur kapalnya diwilayah dermaga namun untuk didarat dapat dikatakan amanlah karena ada pos dan ada yang jaga jadi kondisi desa juga menjadi aman Jelas adanya pelabuhan dengan adanya pos pos itu juga udah kenyamanan, yang jaga kantor juga 3 orang dari masyarakat disitu

Q I I2-1

I2-2

Apakah fasilitas yang digunakan nelayan dikenai retribusi ? Yang berekreasi dikenai retribusi seperti mobil – mobil, mau itu dari wisata mau itu dari kunjungan kerja semua dikenai retribusi kalo untuk nelayan dikenai retribusi setiap kapal masuk. Kapal tambat dan labuh dikenai retribusi, bongkar muatan juga kena retribusi sesuai undang – undang. Retribusinya dihitung perhari ibaratnya parkir jadi setiap dia ke pelabuhan dikenai retribusi. Gini ya neng itu ka nada portal yang udah dibangun, itu diprioritaskan untuk angkutan yang membawa hasil laut lah yang beli solar juga, tapi kemarin dari dkp ada wacana untuk setiap transportasi yang bergerak dibidang ekonomi. Untuk peraturan emang ada ya neng soalnya temen saya ada yang bawa angkutan beli solar ya masuknya kena. Kalo dilaut itu yang sewa kapal pendatang yang pengen melaut atau main dilaut maka bayar ke nelayan.

I2-4

Tambat labuh sudah berjalan, udah ada undang-undang retribusi tentang berapa kali penarikannya. Tambah labuh diluar dari retribusi ke tpi kalo dari tpi kan kekabupaten kalo tambat labuh ke provinsi 2.3 Teori Modal Sosial

Q

Apa fungsi pembentukan KUB dan dalam bentuk apa bantuan I

I1-4

I1-6

yang diberikan dari pemerintah? Penerima bantuan dari pemerintah seperti alat tangkap, mesin, lampu dan yang menerima bantuan itu yang bersifat kelompok dibentuk 10 orang jadi yang nerima bantuan itu hanya yang berkelompok. Terbentuk tahun 2013 semua masyarakat nelayan dari keompok manapun bisa masuk kedalam kub dengan persyaratan memiliki kartu nelayan. sebagian nelayan punya kartu dan sebagian masih belum karena mikir buat apa kartu padahal kartu nelayan itu penting untuk menerima bantuan ga akan dapat bantuan dari mentri ataupun dinas kalau ga punya kartu. Untuk mempermudah nelayan yang belum mampu. Kub juga bisa menerima keluh kesah nelayan yang belum mendapat bantuan dan menyampaiak ke dinas. KUB itu bentukan dari pemerintah daerah. Bantuannya dalam bentuk fisik seperti kapal alat tangkap contoh inkamina(nama kapal). Yang dilayani oleh hnsi dan diterima keluhannya adalah nelayan yang memiliki kartu nelayan namun nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan tapi disebut nelayan dengan syarat pergi melaut dan emmiliki kemampuan melaut, banyak nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas namun masyarakat mengabaikan

I2-1

Ga ada, dana csr ga ada juga kita cuma ada dana buat KUB atau pelaksana usaha, dan uang yang diberikan atau bantuan diberikan itu bukan buat pendidikan anak. Bantuannya berupa kapal dan alat tangkap dan kalo uang dibelanjakan buat peralatan kapal bukan buat nyekolahin anak. Bantuan provinsi itu kapal atau alat tangkap kalau dari pusat berupa uang.

I2-4

Ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan dalam bentuk kapal dan alat tangkap dengan syarat membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 orang dan memiliki kartu nelayan.

Gambar 1.1 Muara Sungai tempat kapal nelayan bersandar

Gambar 1.2 Dermaga dan batas Kolam Pelabuhan

Gambar 1.3 Kantor Sekretariat KUB

Gambar 1.4 contoh kartu nelayan

Gambar 1.5 Tempat Pelelangan Ikan

Gambar 1.6 Wawancara dengan Sekertaris Desa

Gambar 1.7 Wawancara dengan Nelayan Desa Teluk

Gambar 1.8 Wawancara dengan Pengusaha Ikan

Gambar 1.9 Wawancara dengan Sekertaris HNSI

Gambar 1.10 Wawancara dengan staf sesi penataan

komunikasi

Pandeglang.

lingkungan

Kabupaten

Gambar 1.11 Wawancara dengan staff BPPP Labuan

Gambar 1.12 Wawancara dengan manejer TPI

Gambar 1.13 Wawancara dengan staff bagian operasional TPI

Gambar 1.14 Wawancara dengan ketua KUB

Gambar

1.14

Pokwasmas

Wawancara

dengan

ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi Nama

: Risda Yanti Sinaga

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir

: PematangSiantar, 26November 1992

Agama

: Kristen Protestan

Alamat Lengkap

: SidomulyoBalimbingan, Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, KabupatenSimalungan

Nomor HP

: 081218896829

Email

: [email protected]

Pendidikan Formal Terakhir : 1. TK Nusantara (2001) 2. SD Inpres (2002) 3. SMPN 1 Tanah Jawa (2007) 4. SMAN 1 Tanah Jawa (2010) 5. Ilmu Administrasi Negara UNTIRTA (2011-2015)

Pengalaman Organisasi : 1. UKM Jurnalistik (2011-2015) 2. DewanPerwakilanMahasiswa FISIP (2012-2013) 3. BadanEksekutifMahasiswa FISIP (2013-2014)

SKRIPSI. Oleh: Risda Yanti Sinaga NIM

Recommend Documents