SKRIPSI KETERLIBATAN NATO DALAM OPERASI MILITER YANG DIPIMPIN OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH
Oleh : YEYEN MAGREYENI SINAPA 106083003762
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2012
KETERLIBATAN NATO DALAM OPERASI MILITER YANG DIPIMPIN OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial Oleh: Yeyen Magreyeni Sinapa 106083003762
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2012
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “KETERLIBATAN NATO DALAM OPERASI MILITER
YANG
DIPIMPIN
OLEH
AMERIKA
SERIKAT
DI
AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 6 Maret 2012. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) Program Strata 1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional.
Jakarta, 28 Maret 2012
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis keterlibatan NATO dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan masa pemerintahan George W. Bush. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika di Afghanistan serta untuk mengetahui efektifitas peran NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Peneliti menemukan bahwa keterlibatan NATO di Afghanistan dengan melakukan operasi militer di berbagai daerah di Afghanistan belum menunjukan kemampuan NATO untuk membantu Afghanistan menyelesaikan problematika yang terjadi di dalam negerinya. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah belum berpengalamannya NATO dalam melakukan peran organisasinya diluar kawasan Eropa. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan belum secara efektif menyentuh akar masalah yang ada di Afghanistan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi yang dilakukan oleh NATO di Afghanistan selama masa pemerintahan George W. Bush.
Kata kunci: NATO, Afghanistan, invasi Amerika Serikat di Afghanistan
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta
izin-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi
dengan judul “Keterlibatan NATO Dalam Operasi Militer yang Dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush." Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Bahtiar Effendy sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dina Afrianty, Ph.D., sebagai Ketua
program studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Agus Nilmada Azmi, S.Ag, MSi., sebagai Sekretaris program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Adian Firnas M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis. yang telah memberikan arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. v
5. Nazaruddin Nasution, SH, M.A., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis. 6. Bapak/Ibu Dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiwi. 7. Yang tercinta Kakek dan Nenek, Taharudin (alm) & Ratna beserta kedua orang tua Ayahanda Al Fauzi Zans dan Ibunda Anita Warti yang telah memberikan dorongan dan doa restu, baik moral maupun material selama penulis menuntut ilmu. 8. Kakak-kakak dari penulis, Riza, Arny, Firman yang memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Sahabat-sahabat terbaik penulis; Maya Damayanti, Mawar Meirizka Ramdhani, Nurhasanah, Siti Alfiyah, Siti Hasanawati, Tulus Mira Solikah . Terima kasih atas persahabatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini . 10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di HI; Rosy Kamalia, Lilis Widyasari, Iyul Yanti, yang telah sama-sama berjuang, membantu dan memberikan berbagai masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
vi
11. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi program studi Hubungan Internasional kelas B dan A angkatan 2006 dan seluruh teman-teman Mahasiswa program studi Hubungan Internasional. 12. Teman-teman KKN Garut/ Laskar Bintang 2009 terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga dengan segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.
Jakarta, 19 Desember 2011
Yeyen Magreyeni Sinapa
vii
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI................................................................................................................... iv KATA PENGANTAR..................................................................................................... v
DAFTAR ISI...............................................................................................................vii DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN 1. LatarBelakang Masalah ................................................................................. 1 2. Pertanyaan Penelitian .................................................................................... 5 3. Tujuan Penelitian........................................................................................... 5 4. Tinjauan Pustaka............................................................................................ 5 5. Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 8 5.1.Organisasi Internasional ..................................................................... 8 5.2.Keamanan Kolektif ........................................................................... 11 5.3.Aliansi ............................................................................................... 13 6. Metoda Penelitian ........................................................................................ 14 7. Sistematika Penulisan .................................................................................. 15 BAB II
STRATEGI NATO PASCA PERANG DINGIN 1. Sejarah Terbentuknya NATO..................................................................... 18 2. Struktur Sipil dan Militer NATO 2.1. Struktur Sipil NATO ......................................................................... 22 2.2 Struktur Militer NATO...................................................................... 23
vii
3. Konsep Strategi Keamanan NATO Masa Perang Dingin .......................... 28 4. Konsep Strategi Keamanan NATO Pasca Perang Dingin .................................... 30
BAB III KETERLIBATAN NATO DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH 1.
Kemitraan Startegis Amerika Serikat dan NATO............................ 36
2.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi keterlibatan NATO Dalam Invasi Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush............................................................................................. 40 Faktor internal 1. Artikel 5 North Atlantic Treaty................................................ 40 Faktor Eksternal 1. Ancaman Terorisme ................................................................. 43 2. Mandat Dewan Keamanan PBB............................................... 45 3. Pemerintahan Taliban............................................................... 47
3.
Intervensi Militer NATO di Afghanistan.......................................... 50
4.
Efektivitas Peran NATO Dalam Operasi Militer yang dipimpin Oleh Amerika Serikat Di Afghanistan Masa Pemerintahn George W. Bush .................................................................................................. 63
BAB IV KESIMPULAN 1.
Kesimpulan ....................................................................................... 66
2.
Saran.................................................................................................. 68
DaftarPustaka............................................................................................................... xiv
viii
DAFTAR SINGKATAN ARRC
: Allied Command Europe Rapid Reaction Force
CJTF
: Combine Task Force
DPC
: Defence Planning Committee
ESDI
: European Security and Defence Identity
IFOR
: Implementation Force
ISAF
: International Security Assistance Force
MC
: Military Committee
NAC
: North Atlantic Council
NACC
: North Atlantic Cooperation Council
NATO
: North Atlantic Treaty Organisation
NPG
: Nuclear Planning Group
NSC
: NATO’s Strategi Concept
OSCE
: The Organization for Security and Cooperation in Europe
PfP
: Partnership for Peace
PBB
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SAC
: Supreme Allied Commanders
SACEUR
: Supreme Allied Commander Europe
SACLANT
: Supreme Allied Commander Atlantic
ix
SFOR
: Stabilitation Force
WEU
: Western European Union
x
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
1.1.
Aliansi adalah bentuk kerjasama keamanan dalam bentuk formal atau informal yang terdiri dari dua atau lebih anggota negara yang berdaulat. 1 Aliansi muncul sebagai akibat adanya perasaan tidak aman masing-masing negara terhadap ancaman dari negara lain, sehingga keinginan untuk membentuk kekuatan bersama diantara beberapa negara untuk membendung ancaman maupun mempertahankan diri menjadi solusi. Sebagai salah satu contoh aliansi adalah NATO, yang juga berperan sebagai suatu organisasi internasional. NATO merupakan aliansi yang dibentuk Amerika Serikat bersama dengan 12 negaranegara Eropa Barat (Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemberg, Norwegia, Prancis, dan Portugal) pada masa Perang Dingin tahun 1949 yang bertujuan untuk membendung sikap ekspansif (bebas) Uni Soviet.2 Pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan Pakta Warsawa dibubarkan, menandai hancurnya
Blok
Timur
dan
sekaligus
berakhirnya
Perang
Dingin.
Konsekuensinya, tugas NATO seharusnya berakhir. Namun, Amerika Serikat sebagai pemimpin NATO terus mempertahankan aliansi tersebut yaitu dengan cara melakukan langkah adaptasi terhadap strategi keamanannya, dengan tetap kepada fungsi utamanya, memberikan jaminan keamanan bagi anggotanya. Perubahan strategi NATO dimulai dengan diadopsinya NATO’s Strategi Concept 1
Irwanda Anastasia, Kebijakan Keamanan NATO Dalam Konflik Kosovo: Tinjauan Intervensi Militer NATO Dalam Konflik Kosovo(1998-1999), Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2001, h. 16-17. 2 NATO handbook: Partnership and cooperations, Brussel: NATO office and Information Press, 2001, h.11.
1
(NSC) dan Declaration and Peace and Cooperation pada pertemuan para kepala pemerintah dan negara NATO di Roma Bulan November 1991. NSC merupakan bentuk upaya NATO mengatasi masalah irrelevance dilemma (tidak lagi adanya ancaman monothic massive and simoultaneous attack Pakta Warsawa) yang dihadapi NATO, melalui perlunya peningkatan kegiatan NATO yang lebih luas melalui strategi out of area.3 Strategi out of area tersebut mendasari perlunya perluasan aktifitas NATO di luar kawasan dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di negara-negara tersebut melalui operasi di luar kawasan (menjaga perdamaian/peacekeeping) dan formulasi baru dalam hubungannya dengan negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa tersebut. Selain merubah strategi keamanannya, para anggota NATO juga berusaha mencari ”peran baru” untuk NATO. Maka, pada tahun 1999 dalam KTT Washington para anggota NATO menetapkan bahwa peran baru bagi NATO tersebut adalah memerangi ancaman seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir.4 Akan tetapi, ancaman-ancaman tersebut kurang mendapat perhatian dari para anggota NATO dikarenakan tidak adanya ancaman terorisme dan proliferasi senjata nuklir yang terlalu mengancam keamanan wilayah Atlantik Utara. Serangan terorisme di wilayah Atlantik utara baru terjadi pada tahun 2001, tepatnya pada hari selasa, 11 September 2001, di Amerika Serikat, dimana pada saat itu para teroris berhasil membajak pesawat Boeing 767 milik maskapai American Airlines dan kemudian menghantamkannya ke menara utara gedung World Trade Center di New York City serta pesawat ketiga yang menabrak Gedung Putih Pentagon sedangkan pesawat ke empat yang berniat menabrak 3 4
Ibid, h. 44. http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2011.
2
Gedung Washington D.C. jatuh lebih dulu di Sommerset County, Pennsylvania, setelah aksinya di gagalkan oleh para penumpangnya. 5 Akibat serangan teroris tersebut, Jumlah korban seluruhnya mencapai lebih dari 3000 jiwa, termasuk 19 orang pembajak keempat penerbangan sipil yang digunakan dalam serangan tersebut, dilaporkan, 2.829 jiwa tewas di WTC, termasuk para penumpang American Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175, serta 453 petugas keamanan masyarakat yang menangani keadaan darurat tersebut, di mana para korban yang tewas berasal dari 90 negara di seluruh dunia. Sedangkan jumlah korban tewas di Pentagon mencapai 189 jiwa, termasuk 64 orang dalam pesawat American Airlines Flight 77. Sedangkan 44 orang lainnya tewas ketika United Airlines Flight 93 jatuh di Pennsylvania Barat. 6 Dahsyatnya bencana yang ditimbulkan akibat serangan 11 September tersebut, telah menghantui kredibilitas pemerintahan George W. Bush. Oleh karena itu, beberapa saat setelah serangan terjadi, Bush langsung menuduh kelompok Al Qaedah pimpinan Osama bin Laden sebagai tersangka utama dalam serangan 11 September.7 Selain itu, Amerika Serikat juga melancarkan tuduhannya kepada Afghanistan, karena negara ini oleh Amerika Serikat dianggap telah memberikan perlindungan kepada Osama Bin Laden. Sebelum terjadinya serangan 11 September, Amerika Serikat memang telah mengidentifikasi pemerintah Taliban di Afghanistan sebagai pelindung dan pendukung Al Qaedah. 8 Maka, ketika Taliban menolak menyerahkan Al Qaedah terkait dengan tragedi 11 September, 5
Rahmi Fitriyanti, “Kajian Mengenai legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat terhadap Afghanistan,” Orbit: Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No.1, Jakarta: Pusat Kajian Hubungan Intenasional, UIN, Januari 2008, h. 66. 6 Ibid h. 66. 7 Ibid, h. 68. 8 Ibid, h. 68.
3
Amerika Serikat lalu memutuskan untuk sekaligus menyerang pemerintah Taliban dan gerakan Al Qaedah. Dalam penyerangannya ke Afghanistan Amerika Serikat merasa perlu memobilisasikan dukungan dari berbagai negara seperti dari Cina, Rusia, termasuk dari NATO. Sebagai pimpinan NATO, Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh George W. Bush, meminta kepada Sekretaris Jenderal NATO yaitu Lord Robertson dan seluruh anggota NATO untuk bersedia ikut dalam invasi yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat di Afghanistan pada tanggal 07 Oktober 2001. Namun, dari pihak NATO hanya Inggris saja yang langsung menyetujui permintaan Amerika Serikat tersebut sedangkan anggota NATO yang lain tidak langsung menyetujui karena para anggota NATO ingin memastikan terlebih dahulu apakah serangan tersebut benar berasal dari luar negeri atau bukan. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2001, Dewan NATO menyatakan bahwa serangan yang dilakukan pada tanggal 11 September tersebut benar berasal dari luar negeri yang dilakukan oleh Osama bin Laden bersama dengan kelompok teroris pimpinannya yaitu Al Qaeda dan pada saat itu juga NATO merespon ajakan untuk ikut dalam inavasi Amerika Seriakt di Afghanistan. Afghanistan sendiri adalah negara ketiga untuk NATO melaksanakan strategi out areanya setelah sebelumnya pernah dilakukan di Bosnia dan Kosovo dan juga sekaligus menjadi negara pertama untuk NATO melaksanakan peran barunya memerangi ancaman terorisme. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul "Keterlibatan
4
NATO Dalam Operasi Militer yang Dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush. 2. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan mendasar yang menjadi acuan penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan masa pemerintahan George W. Bush? 2. Apakah keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan sudah berjalan dengan efektif? 3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan antara lain: 1. untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan NATO dalam Invasi Amerika Serikat ke Afganistan masa Pemerintahan George W. Bush 2. untuk memahami faktor-faktor yang mendorong NATO melibatkan diri dalam invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. 3. untuk mengetahui efektivitas peran NATO dalam Invasi Amerika Serikat ke Afganistan masa Pemerintahan George W. Bush 4. Tinjauan Pustaka Beberapa penelitian sudah dilakukan seputar masalah ketelibatan NATO di Afghanistan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Vincent Morelli dan Paul Belkin dengan judul “NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance” tahun 2009. Penelitian Vincent dan Paul menjelaskan tentang para anggota NATO yang sejak KTT di Washington tahun 1999, berusaha mencari peran ”baru” bagi NATO, agar organisasi internasional tersebut mampu
5
beroperasi diluar kawasan Eropa untuk memerangi ancaman yang muncul seperti terorisme dan proliferasi senjata nuklir. Ancaman seperti terorisme sendiri baru terjadi pada tahun 2001, tepatnya di dua gedung penting milik Amerika Serikat yaitu gedung World Trade Center dan Pentagon. Akibat serangan terorisme tersebut, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Afghanistan dikarenakan pemerintah negara tersebut yaitu Taliban dianggap telah menyembunyikan Osama Bin laden. Dengan meminta bantuan sekutunya yaitu NATO, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2001 Amerika Serikat menyerang Afghanistan. Bagi NATO, Afghanistan adalah negara pertama baginya untuk melaksanakan peran barunya memerangi terorisme dan juga dijadikan sebagai tes aliansi politik dan uji kemampuan militer para pasukan NATO.9 Di tahun 2003, setelah dua tahun berada di Afghanistan atas permintaan PBB dan Pemerintah Republik Islam Afghanistan NATO mengambil alih pimpinan ISAF (International Security Assistance Force). ISAF di bawah kepemimpinan NATO berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama tahun 2003-2004 ISAF di bawah pimpinan NATO pindah ke bagian utara Afghanistan, yang di dominasi oleh pasukan Perancis dan Jerman. Tahap kedua dimulai pada Mei 2005, ISAF di bawah pimpinan NATO pindah ke bagian barat Afghanistan, yang di dominasi oleh pasukan Italia dan Spanyol. Tahap ke tiga yang berlangsung pada tanggal 31 Juli 2006 ISAF pindah ke bagian selatan Afghanistan yang merupakan markas dari Taliban. Tahap ke empat dimulai pada 5 Oktober 2006, dalam tahap ini Amerika Serikat mengirimkan 10.000 sampai 12.000 pasukannya sendiri untuk ISAF. Di Dalam tahap ke empat ini ISAF
9
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2011.
6
diminta untuk dapat memperkuat pasukannya agar menguasai seluruh wilayah yang ada di Afghanistan. Namun dalam tugas memimpin ISAF tersebut NATO menemui beberapa kendala diantaranya: harus menopang pemerintahan yang lemah di Kabul, menggunakan kemampuan militer di negara yang sangat jauh dan mempunyai medan yang sangat kasar, dan membangun kembali negara yang hancur akibat perang dan terganggu akibat perdagangan narkotika. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Budiman dengan judul “Perubahan Struktur Komando NATO Pasca Tragedi 11 September 2001” pada tahun 2005.10 Hasil penelitiannya, Budiman mengungkapkan bahwa pasca tragedi 11 September, Amerika Serikat berusaha menjaga keamanan wilayah dan warga negaranya dari kemungkinan terjadinya serangan terorisme berikutnya sebagai sebuah kepentingan yang mendapatkan prioritas utama. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan perubahan di dalam struktur komando militer NATO. dalam struktur komando milter yang baru, NATO membentuk dua komando yaitu Allied Command Operations (ACO) dan Allied Command Transformation (ACT). ACO bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional sedangkan ACT bertugas untuk melaksanakan transformasi di dalam tubuh NATO. Selain itu NATO juga membentuk NATO Response Force (NRF) yaitu sebuah pasukan yang fleksibel dan mampu merespon segala macam situasi. Skripsi ini dibuat untuk memberikan sumbangsih ilmu terkait keterlibatan NATO dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan Jika pada penelitian Vincent 10
Budiman, Perubahan Struktur Komando NATO pasca 11 September 2001, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005, h. 74.
7
dan Paul menitikberatkan pada kepemimpinan NATO dalam ISAF, maka analisa penulis dalam skripsi ini lebih difokuskan pada intervensi militer yang dilakukan oleh NATO di Afghanistan. Sedangkan dalam penelitian Budiman yang membahas perubahan dalam struktur komando militer NATO, maka skripsi ini memfokuskan pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan masa pemerintahan George W. Bush 5. Kerangka Pemikiran Untuk menganalisa sebuah permasalahan tentunya kita harus memiliki alat untuk dapat mengetahuinya secara mendalam yaitu teori, yang merupakan penjelasan cukup mendasar mengenai bagaimana, mengapa dan kapan peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain teori merupakan alat prediksi. Lebih jelasnya teori berfungsi untuk memahami, memberikan kerangka hipotesis secara logis disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada.11 Tanpa menggunakan teori maka fenomena-fenomena serta data-data yang ada akan sulit dimengerti. Di sisi lain dari teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan beberapa konsep secara logis dan sistematis.12 Konsep yang saya gunakan dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu organisasi internasional, aliansi, dan keamanan kolektif. 5.1 Organisasi Internasional Menurut Theodore A. Couloumbus dan James H. Wolfe organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk 11
Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, PT.Kencana,Jakarta:2007. h 7 Mohtar Mas‟oed, Ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990,h 217. 12
8
atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.13 Selain itu A. Le Roy Bennet mengemukakan organisasi internasional merupakan suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.14 Pada dasarnya konsep organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: 1. Organisasi antar pemerintah (inter-Governmental Organizations/ IGO); anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contoh: World Trade Organization (WTO). 2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/ NGO); terdiri
dari
keagamaan,
kelompok-kelompok kebudayaan,
bantuan
swasta teknik
di
bidang keilmuan,
atau
ekonomi,
dan
sebagainya. Contoh: World Wildlife Fund (WWF). Sementara itu, berbeda dengan A. Leroy Bennet, H. G. Schermers yang membagi organisasi internasional menjadi dua yaitu:15 1. organisasi yang bersifat universal; organisasi yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem pemerintahannya. Contoh: PBB.
13
Theodore A. Couloumbus dan James H. Wolfe, ”Introduction to International Relation: Power and Justice,” dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h.92. 14 Ibid, h.93. 15 H. G. Schermers, International Organization” dalam Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004, h. 31
9
2. organisasi internasional terbatas; organisasi yang keanggotannya didasarkan pada kriteria tertentu. Contoh: NATO. NATO dalam keanggotaannya tidak semata-mata didasarkan pada letak geografis dari anggotanya saja tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan politik. Sementara fungsi dari organisasi internasional menurut A. Leroy Bennet adalah: 1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa. 2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintahan, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.16 Peranan organisasi internasional sendiri dalam pandangan pendekatan liberalisme dianggap membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku aktor negara dan non-negara dalam politik global. organisasi internasional tidak hanya menjadi alat seperti yang dikemukakan oleh kaum realis tetapi lebih dari itu lembaga-lembaga internasional menyediakan pedoman kerjasama bagi negaranegara dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama.17 Sebagai contoh untuk menjelaskan signifikansi dari pendekatan liberal yang menekankan peran lembaga internasional ini, dapat kita lihat dari kerjasama internasional yang paling maju yaitu NATO yang telah mengalami perluasan jumlah anggota paska Perang Dingin berakhir dan bahkan 13 negara mantan anggota Blok Timur pimpinan Uni Soviet telah menyatakan diri bersedia 16
A. Leroy Bennet , “International Organization,” dalam Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004, h. 5-6. 17 Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 49
10
bergabung dengan NATO. Kemajuan yang dialami oleh NATO tersebut sekaligus membantah klaim kaum realis yang melihat persoalan kedaulatan negara secara kaku. Peranan lembaga internasional tidak hanya terlihat dalam kemajuan kerjasama global maupun regional tetapi juga dalam pemberlakuan rezim internasional pada berbagai isu yang sifatnya membatasi perilaku nation state seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, perang melawan terorisme dan pencucian uang, proliferasi senjata nuklir dan perlindungan hak kekayaan intelektual.18 5.2. Keamanan Kolektif (Collective Security) Menurut Joshua S. Goldstein, Keamanan kolektif adalah sistem kerjasama keamanan yang melihat ke dalam untuk menjamin terjaganya dan terpeliharanya keamanan dalam sebuah kelompok negara-negara berdaulat. NATO adalah salah satu contoh organisasi yang menganut sistem keamanan kolektif dimana para anggota NATO bersama-sama menjaga keamanan anggotanya dan apabila ada satu negara anggota mendapat serangan maka negara anggota pun ikut membantu sesama negara anggota.19 Keamanan kolektif yang merupakan sebuah pandangan tua, hingga saat ini masih terus dianut dan masih mengalami perubahan-perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pada abad ke-20 keamanan kolektif paling tidak telah mengalami tiga era perubahan, yaitu setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dingin. Arnold Wolfers dalam bukunya ”Discord and Collaboration” menyatakan bahwa ”Promosi sistem keamanan kolektif telah menciptakan
situasi
psikologis
dimana
Amerika
Serikat
tidak
dapat
18
Ibid, h. 50. Joshua S. Goldstein, International Relation, 5th Edition, Washington D.C.: Pearson Education, 2004, h. 123-124.
19
11
mengembalikan kepada konsep awalnya, bukan karena konsep keamanan kolektif telah dapat diwujudkan, namun karena jutaan umat manusia percaya bahwa keamanan kolektif dapat dilaksanakan. Keamanan kolektif telah menjadi simbol utama dari sebuah harapan yang akan dibangun oleh semua bangsa-bangsa dimana perang tidak akan terjadi lagi.20 Inis L. Claude dalam artikelnya yag berjudul ”Collective Security as an Approach to Peace” menjelaskan bahwa keamanan kolektif dapat dipandang sebagai kompromi antara pemerintahan internasional dan perimbangan kekuatan (Balance of Power).21 Konsep perimbangan kekuatan dipandang sebagai sistem yang menghancurkan dan tidak cukup baik untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Sedangkan pemerintahan internasional dianggap sebagai sesuatu hal yang utopis dan sulit untuk dicapai untuk saat ini. Oleh karena itulah sistem keamanan kolektif dipandang sebagai jalan tengah dalam upaya memelihara dan menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Terlibatnya NATO dalam kasus invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan, karena Amerika Serikat yang merupakan salah satu anggota NATO telah mendapat serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 yang dilakukan oleh Osama bin Laden beserta jaringannya yaitu Al Qaedah, yang diduga mendapat perlindungan dari Taliban yang merupakan pemimpin negara Afghanistan. Maka dari itu, NATO bersedia ikut serta bersama dengan Amerika Serikat melalukan perang di Afghanistan.
20
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pol116/wolfers.htm, diakses pada tanggal 24 Agustus 2011. 21 http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/collsec.htm, diakses pada tanggal 24 Agustus 2011.
12
5.3. Aliansi Konsep aliansi menurut George Modelski adalah bentuk kerjasama keamanan dalam bentuk formal atau informal yang terdiri dari dua atau lebih anggota negara yang
berdaulat.22
Aliansi
mengutamakan
kebijakan
untuk
mendukung
kepentingan-kepentingan keamanan anggotanya dan memfasilitasi tujuan-tujuan tertentu dari kepentingan bersama organisasinya. NATO merupakan organisasi internasional formal yang menyediakan forum pengaturan bersama untuk mengevaluasi dan mengendalikan kebijakan keamanannya. Sedangkan Douglas T. Stuart melihat bahwa aliansi merupakan perjanjian formal antar negara untuk melakukan aksi bersama sebagai salah satu bentuk respons terhadap situasi politik tertentu.23 Evolusi eksistensi NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif yang solid dirancang untuk menangkal dan mempertahankan diri dari ancaman militer langsung pihak lawan, memiliki kewajiban-kewajiban aliansinya tercantum dalam Pasal 5 perjanjian NATO yang menyatakan bahwa semua serangan militer yang ditujukan untuk melawan salah satu atau lebih Negara anggota NATO yang berada di Amerika utara atau Eropa secara tidak langsung menjadi serangan yang ditujukan kepada seluruh Negara anggota, dan menjadi tanggungan bersama”.
22
Irwanda Anastasia, Kebijakan Keamanan NATO Dalam Konflik Kosovo: Tinjauan Intervensi Militer NATO Dalam Konflik Kosovo(1998-1999), Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2001, h. 16-17. 23 Douglas T. Stuart, The Future of the European, Alliance, Problem and Oppourtunities for Coalition strategie, dalam Gary L. Guertener (ed), Collective Security in Europe, United States: Startegies Studies institute, 1992.
13
Pasal 5 tersebut direalisasikan salah satunya dalam membantu Amerika Serikat dalam memerangi Jaringan Al Qaeda di Afganistan yang telah berhasil menghancurkan Gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat tahun 2001 lalu.
Jack C Plano dan Roy Olton memberikan definisi yang lebih spesifik tentang aliansi. Mereka mengatakan bahwa : ”Aliansi adalah suatu bentuk persetujuan formal antara dua Negara militer Jika salah satu Negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di serang Oleh pihak lawan dan tujuan lainnya untuk mengembangkan kepentingan bersama”.
Alasan pembentukan aliansi berkaitan erat dengan:
1. kebutuhan domestik, dalam hal ini adalah kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan Eropa, seperti kepentingan ekonomi, politik, kepentingan keamanan.
2. Adanya persepsi ancaman bersama seperti potensi ancaman Uni Soviet pada waktu Perang Dingin, dan ancaman terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti Al Qaeda.24
6. Metoda Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
24
Jack C Plano and Roy Olton,The International Relations Dictionary, 3rd Edition, California:ABC-Clio Inc, 1982, h. 158.
14
diamati.25 Penelitian kaulitatif sendiri dapat dianalisis dalam berbagai format, diantaranya kajian peluang yang ditawarkan oleh format riset observasi (termasuk observasi partisipan), wawancara, riset sumber dokumen dan riset media.26 Proses pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui teknik penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti pada situs http://www.nato.int, http://daccess-ddsny.un.org, dan http://www.isaf.nato.int. selain itu juga disertai dengan data-data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, media cetak dan media lainnya , yang penulis peroleh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia, LIPI (Lembaga
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia),
Perpustakaan
Nasional,
dan
Perpustakaan Umum Freedom. Data-data sekunder yang digunakan oleh penulis kebanyakan dari internet, dikarenakan kurangnya informasi mengenai keterlibatan NATO di Afghanistan. 7. Sistematika Penulisan Penulis membagi makalah ini menjadi 4 bab, dimana masing-masing bab dirinci secara singkat dan sederhana, pembagian bab serta perinciannya dapat dijelaskan, sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Pertanyaan Penelitiaan 3. Tujuan Penelitian 4. Tinjauan Pustaka
25
Nurul Zuriah, Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 92. 26 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: Kencana, 2007, h 89.
15
5. Kerangka pemikiran 5.1. Organisasi Internasional 5.2. Aliansi 5.3. Keamanan Kolektif (Collective Security) 6. Metode Penelitian 6.1. Bentuk Penelitian 6.2. Teknik Pengumpulan Data 7. Sistematika Penulisan
BAB II STRATEGI NATO PASCA PERANG DINGIN 1. Sejarah Terbentuknya NATO 1.1. Struktur Sipil dan Militer NATO 1.1.1. Struktur Sipil NATO 1.1.2 Militer NATO 2. Konsep Strategi Keamanan NATO Masa Perang Dingin 3. Konsep Strategi Keamanan NATO Pasca Perang Dingin
BAB III KETERLIBATAN NATO DALAM OPERASI MILITER YANG DIPIMPIN OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH 1. Kemitraan Startegis Amerika Serikat dan NATO
16
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan NATO Dalam Operasi Militer yang dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush 3. Intervensi Militer NATO di Afghanistan 4. Efektifitas Peran NATO Dalam Operasi Militer yang dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan
BAB IV KESIMPULAN 1. Kesimpulan 2. Saran
17
BAB II STRATEGI NATO PASCA PERANG DINGIN
Dalam bab II ini akan membahas mengenai strategi NATO pasca perang dingin. Pembahasan ini dalam bab ini akan diawali oleh sejarah terbentuknya NATO. Kemudian dilanjutkan oleh pembahasan mengenai strategi NATO masa perang dingin dan strategi NATO pasca perang dingin. Pembagian pembahasan dalam dua periode ini dilakukan agar pembahasan dapat berjalan secara periodik sehingga lebih mudah dalam mengurutkan kejadian serta sebab akibatnya. 1. Sejarah Terbentuknya NATO Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan North Atlantic Treaty Organisation (NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 4 April 1949 dengan penandatangan North Atlantic Treaty di Washington D.C. oleh 12 negara (Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Luxemberg, Perancis, dan Portugal) ditambah dua negara Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) 27. Collective security merupakan landasan terbentuknya NATO. Konsep ini dapat menjelaskan, mengapa negara-negara bergabung dalam wadah keamanan bersama. Adanya perasaan tidak aman yang dirasakan oleh suatu negara menyebabkan mereka harus menggabungkan diri dalam suatu kekuatan yang besar sehingga jaminan keamanan atas dirinya semakin besar, dan hal ini terjadi pada negara anggota NATO. 27
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm, diakses pada tanggal 07 Oktober 2010.
18
Pada masa perang dingin, kiprah NATO Sangat signifikan sebagai salah satu kekuatan blok, yaitu blok barat. NATO pada saat itu mempunyai kekuatan Sangat besar yang tidak ada tandingannya. Terbukti, eksistensi NATO mendapat reaksi cepat dari kekuatan blok timur dengan terbentuknya Pakta Warsawa yang bertujuan mengimbanginya. Disini konsep keseimbangan kekuatan diterapkan. Kedua organisasi pakta pertahanan ini saling unjuk kekuatan dan pengaruh yang bertujuan agar tidak ada dominasi diantara keduanya. Runtuhnya Uni Soviet juga menyebabkan ambruknya Pakta Warsawa. NATO pun melakukan serangkaian adaptasi dengan perubahan konstelasi dan kontestasi politik global. Sebelum terorisme berkembang di dunia, NATO tidak hanya memaknai konsep keamanan secara militer, tetapi diperluas lagi. NATO seringkali melakukan aksi humanitarian intervention sebagai instrumen perlindungan keamanan manusia dari kejahatan perang. Yugoslavia dapat dijadikan contoh menarik. NATO melakukan aksi humanitarian intervention terhadap Yugoslavia karena telah dianggap membahayakan keamanan manusia pada sekitar tahun 1997. Dalam operasionalnya, NATO dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjadi landasannya.28 1. Solidaritas : berkomitmen menciptakan perdamaian dunia. 2. Freedom : menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya. 3. Demokrasi : menjaga nilai-nilai demokrasi. 4. Transatlantik link : membentuk hubungan keamanan transatlantik. Prinsip-prinsip dasar ini harus dipatuhi oleh anggota NATO secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini memberikan kekuatan bagi NATO dalam setiap
28
http://www.nato.int/cps/en/natolive/organisation.htm, diakses pada tanggal 07 Oktober 2010.
19
melakukan aktivitasnya. Selain itu, prinsip NATO juga tertuang dalam tujuannya, pada perjanjian pasal 5,“semua serangan militer yang ditujukan untuk melawan salah satu atau lebih Negara anggota NATO yang berada di Amerika utara atau Eropa secara tidak langsung menjadi serangan yang ditujukan kepada seluruh Negara anggota, dan menjadi tanggungan bersama”. Jika serangan militer itu benar-benar terjadi, seluruh anggota NATO memiliki hak untuk membantu segera dengan memberikan bantuan militer dan pertahanan demi menjaga dan melestarikan keamanan kawasan atlantik utara. Keanggotaaan NATO pada awalnya berjumlah 12 negara. Yunani dan Turki bergabung pada masa perang dingin tepatnya pada tahun 1952. Pada 7 Mei 1954 Inggris dan Amerika Serikat menolak upaya Uni Soviet untuk bergabung dalam NATO. Jerman Barat sebaliknya diajak bergabung dalam NATO pada saat ditandangani Persetujuan Paris, 23 Oktober 1954, Jerman Barat dan Italia masuk dalam Western European Union (WEU). Enam bulan kemudian Jerman Barat menjadi Anggota NATO, 5 Mei 1955. sembilan hari setelah Jerman Barat bergabung ke dalam NATO, Pakta Warsawa dibentuk. Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Romania menandatangani Traktat Warsawa, 14 Mei 1955. secara ideologis para anggota Pakta Warsawa sama-sama menganut komunisme.29 Perluasan NATO berlanjut Spanyol menjadi anggota NATO yang ke 16 pada 30 Mei 1982. hasil refendum yang diadakan Perdana Menteri Felipe Gonzalez pada 12 Maret 1986 menunjukkan bahwa rakyat Spanyol mendukung agar
29
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm, , diakses pada tanggal 07 Oktober 2010
20
Spanyol tetap dalam NATO, tanpa berpartisipasi dalam NATO’s integrated military Structure.30 Berakhirnya perang dingin dan dibubarkannya Pakta Warsawa tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO, dengan masuknya Jerman Timur di tahun 1990, Polandia, Czechoslovakia, Hungaria pada 12 Maret 1999. Dengan perluasan NATO ini maka perbatasannya jauh bergeser ke timur, langsung bersebelahan dengan Rusia. Di tahun 2004 banyak negara pecahan Uni Soviet yang bergabung dengan NATO diantaranya Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slowakia, Slovenia, dan di tahun 2009 Albania dan Kroasia.31 Para penandatangan perjanjian menyatakan keinginan mereka untuk hidup damai dengan semua negara di dunia dan juga mempertegas prinsip PBB unutk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan juga untuk menjaga stabilitas wilayah Atlantik Utara. Adapun yang menjadi tugas utama NATO adalah:32 1. Menjamin Keamanan Eropa dengan berdasarkan demokrasi dan kepercayaan bahwa selalu ada cara-cara damai untuk menyelesaikan suatu konflik. 2. Memberikan kesempatan kepada negara-negara anggotanya untuk saling berkonsultasi satu sama lain dalam setiap hal yang dapat mempengaruhi kepentingan negara-negara anggotanya, termasuk perkembangan yang dapat mengancam keamanannya, dan juga memfasilitasi kerjasama berdasarkan kepentingan bersama. 30
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm, , diakses pada tanggal 07 Oktober 2010 http://nasional.kompas.com/read/2009/04/08/06201121/memaknai.esensi.nato.setelah.60.tahun, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010. 32 http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0102.htm NATO Fundamental Security Task, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010. 31
21
3. NATO berfungsi sebagai penangkal dan sebagai suatu pertahanan dari setiap agresi yang dapat mengancam wilayah negara-negara anggotanya. 4. NATO berfungsi untuk memelihara stabilitas dan keamanan dengan cara membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan negar-negara mitranya. 5. NATO harus mengembangkan adanya kesamaan wawasan mengenai keamanan internasional dan tujuan dari diadakannya kerjasama. 2. Struktur Sipil dan Militer NATO 2.1. Struktur Sipil Struktur sipil NATO sejak awal pembentukkannya pada tanggal 4 April sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan dalam badan-badan NATO dilakukan untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan perubahan lingkungan eksternal pasca perang dingin. Tetapi tidak semua badan yang ada dalam NATO mengalami perubahan, seperti Dewan Atlantik Utara (North Atlantic Council).33 Dewan ini masih merupakan pemegang komando tertinggi dalam organisasi NATO. Di dalam North Atlantic Council setiap negara akan mempunyai perwakilan, yang mempunyai tugas untuk membahas semua permasalahan atau isu-isu yang menyangkut perdamaian dan keamanan Negara anggotanya. Di dalam organisasi NATO setiap negara mempunyai hak yang sama, setiap persetujuan dicapai melalui kata sepakat, dan tidak dilakukan sistem pemungutan suara seperti voting atau keputusan dengan suara terbanyak dan hal itu berarti setiap keputusan diambil dengan suara bulat. Jika suatu keputusan telah diambil maka keputusan tersebut akan mengikat setiap negara anggotanya dan jika ada
33
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070101.htm, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
22
negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut maka hal itu harus disampaikan kepada dewan (council).34 Dalam struktur NATO ada dua badan penting yang mempunyai tugas untuk mengatur operasionalisasi organisasi. Defence Planning committee (DPC) merupakan bagian dari North Atlantic Council (NAC) dan DPC dikepalai oleh sekretaris Jendral NATO. DPC berfungsi untuk mengatur setiap kegiatan sipil dan militer organisasi.35 Setiap negara anggota NATO mempunyai perwakilan di dalam DPC kecuali Perancis. Badan lainnya yang mempunyai peran penting sama seperti DPC yang berada di bawah kewenangan NAC adalah NPG (Nuclear Planning Group). Di dalam NPG tersebut terdiri dari seluruh perwakilan menterimenteri pertahanan negara anggota yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPC dengan demikian Perancis tidak termasuk dalam NPG. Setiap NPG melakukan pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. NPG mempunyai tugas dalam kegiatan NATO yeng berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah persenjataan dan kekuatan nuklir.36 2.2. Struktur Militer NATO NATO merupakan salah satu aliansi militer. Selama Perang Dingin NATO bertujuan untuk mencegah adanya ancaman yang dilakukan oleh Uni Soviet, NATO menciptakan suatu strategi yang dapat melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet. Struktur kekuatan NATO tersebut meliputi penggunaan senjata konvensional dan senjata nuklir. Sejak perang dingin berakhir, peran NATO mengalami perubahan.NATO tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga perdamaian. Agar dapat efektif dalam 34
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070101.htm, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49201.htm, diakses pada tanggal 07 Oktober 2010 36 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50069.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. 35
23
melaksanakan fungsinya sebagai penjaga perdamaian, NATO menciptakan suatu badan yang disebut dengan Integrated Military Force.37 Dalam Organisasi NATO, keputusan politik untuk mengambil tindakan militer merupakan wewenang dari Sekretaris Jendral. Sekretaris Jenderal mendapatkan wewenang tersebut dari North Atlantic Council. Dalam NATO ada komando tertinggi Supreme Allied Commanders (SAC) yang bertanggung jawab untuk melalukan operasi militer NATO. Kedua Komando tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi semua asset militer di dalam wilayah wewenang tanggung jawabnya masing-masing. Kedua SAC tersebut adalah Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)38 dan Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT).39
SACEUR
bertanggung
jawab
untuk
mengatur
dan
mengembangkan kemampuan kekuatan pertahanan yang dibutuhkan dalam bidang manajemen krisis, kemanusiaan, dan melindungi kepentingan aliansi.40 Selain itu SACEUR
juga bertindak sebagai jurubicara resmi dari NATO.
SACEUR dan SACLANT masin-masing bertanggung jawab kepada komisi militer (military committee) NATO.41 Military Committee (MC) adalah pemegang wewenang tertinggi yang beranggotakan kepala staff militer masing-masing anggota. Military Committee berada dibawah kewenangan politik NAC dan DPC. Military Committee terdiri dari kepala staf setiap Negara anggota, yang mengadakan pertemuan sedikitnya tiga kali dalam setahun atau kapanpun diperlukan. Military Committee mempunyai
37
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb1201.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. NATO handbook: Partnership and cooperations, Brussel, : NATO Office of Information and Press, 2001 h.259. 39 Ibid, h. 259 40 Ibid, h. 264. 41 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49608.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. 38
24
tugas untuk mengkoordinasi aktifitas-aktifitas militer NATO. Setiap kepala staf memilih perwakilan militer tetap yang berfungsi sebagai anggota komite militer yang dipilih tiga tahun sekali. Hanya Iceland yang negaranya tidak mempunyai kekuatan militer.42 Dalam sidang komite, komite militer mengadakan pertemuan yang dilakukan secara dimarkas besar NATO di Brusel untuk mengkaji kembali kekuatan dan strategi militer NATO. Komite militer bertanggung jawab untuk memformulasi dan merekomendasikan kepada badan-badan politik NATO, mengenai tindakantindakan apa saja yang diperlukan untuk menjamin pertahanan bersama dan adanya satu kebijakan untuk tentara NATO yang dikirimkan kepada operasioperasi militer yang berbeda-beda seperti dibekas negara Yugoslavia.43 Komite militer membantu untuk mengembangkan konsep strategi aliansi dan melakukan sejumlah dan melakukan sejumlah penilaian dalam aset NATO. Dalam waktu krisis dan perang, komite militer dapat berfungsi sebagai suatu badan yang memberikan nasehat kepada Defence Planning Committee mengenai penggunaan kekuatan militer. Untuk mendukung pekerjaan para stafnya NATO mempunyai jaringan yang sangat luas. International Military Staff terdiri dari para personel militer yang telah dipilih oleh NATO. Bekerja demi tujuan bersama aliansi dan bukan demi negaranya sendiri. Agar dapat mengatur sejumlah besar tugas-tugas yang diberikan, maka IMS dibagi dalam lima bagian.44
42
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49608.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49608.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010 44 NATO handbook: Partnership and cooperations, Brussel, : NATO Office of Information and Press, 2001, h. 242-244. 43
25
1. Planning and Policy division Divisi ini bertugas untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan kebijakan pertahanan dan perencanaan startegis NATO dengan komite militer. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penilaian dan mempelajari lingkungan strategis dimana NATO harus bertindak. Penilaian ini mencakup pengkajian pertahanan yang diadakan setahun sekali, yang berguna untuk menciptakan untuk menciptakan tingkat kekuatan militer yang dibitihkan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Operation Division Divisi operasi bertanggung jawab untuk memberi nasehat kepada militer mengenai rencana operasi dan manjemen operasi. Selain itu divisi ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan pengiriman sejumlah pasukan dalam setiap operasi yang dilakukan oleh aliansi. 3. Intelligence Division Divisi intelejen bertanggung jawab untuk mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan memperlancar operasi NATO. Divisi intelejen bertugas untuk memonitor setiap kejadian diseluruh dunia dan mendapat informasi dari setiap negara anggotanya. 4. Cooperation and Regional Security Division Divisi kerjasama dan keamanan regional bertugas untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara non-NATO dan menciptakan keamanan di benua Eropa dan di wilayah lainnya diluar Eropa. Divisi ini dalam melakukan tugasnya melibatkan negara-negara non-NATO dalam operasi
26
penjaga perdamaian (peacekeeping) dan operasi membangun perdamaian (peacebuilding).45 5. Logistic Armaments and Resource Divison Divisi ini bertugas untuk menjamin terpenuhinya setiap peralatan yang dibutuhkan oleh NATO dalam melakukan operasinya. Divisi ini bertugas untuk menjamin bahwa pasukan NATO menggunakan persenjataan dan sistem komunikasi yang sesuai dengan jenis operasi yang dilakukannya. NATO juga mempunyai tiga kekuatan utama (three primary forces) yang digunakan untuk membantu setiap kegiatan operasi yang dilakukannya dan untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan strategisnya:46 1. Immediate and Rapid Reaction Forces Pasukan ini merupakan pasukan yang sangat terlatih dan siap siaga untuk dikirimkan dalam setiap misi NATO. Pasukan ini terdiri dari pasukan darat dan laut. Setiap negara anggota yang tergabung dalam Integrated Military Structure saling bergantian untuk menjaga kesiapan unit-unit pasukannya dalam siap siaga penuh apabila terjadi sustu krisis. 2. Main Defense Forces Tugas pasukan ini adalah mencegah negara lain melakukan tindakan agresi yang dilakukan terhadap negara-negara anggota NATO. Kekuatan ini terdiri dari kekuatan konvensional dan kekuatan nuklir yang bertugas untuk menangani setiap ancaman yang mungkin terjadi terhadap anggota NATO. Ada empat pasukan multinasional yang ditempatkan di Jerman. Pasukan ini juga dpat digunakan sebagai penjaga perdamaian. 45 46
Ibid, h. 243. Ibid, h.258.
27
3. Augmentation Forces Pasukan ini merupakan pasukan cadangan NATO. Pasukan ini dapat digunakan untuk memperkuat pasukan NATO kapanpun jika diperlukan. 4. Konsep Strategi Keamanan NATO Masa Perang Dingin Konsep strategi keamanan NATO pada waktu pertama kali NATO di kenal dengan sebutan The Strategic Concept for the defence of The North Atlantic area. Strategi tersebut dikembangkan antara Oktober 1949 dan April 1950, dirancang sebagai operasi skala besar untuk mempertahankan wilayah negaranya dari kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Pada bulan Desember 1954, NATO mengembangkan strategi Massive Retaliation (pembalasan secara besar-besaran). Strategi ini menekankan pada pentingnya konsep deterrence (penangkalan), dimana jika terdapat ancaman yang dapat mengganggu keutuhan wilayah negara anggotanya, maka NATO akan melakukan tindakan dengan menggunakan cara apapun, termasuk penggunaan senjata nuklir untuk menyelesaikan masalah tersebut.47 strategi Massive Retaliation ini banyak menimbulkan kritik dikalangan ahli strategi sipil maupun militer. Salah satu kritik yang diajukan adalah dengan menggantungkan diri pada kekuatan nuklir, jika serangan yang dilakukan oleh Uni Soviet menggunakan kekuatan konvensional, maka tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan menghancurkan peradaban seluruh manusia. Oleh karenanya strategi Massive Retaliation dianggap sebagai kebijakan yang tidak bermoral dari beresiko tinggi.48
47
Ibid, h.43. Anna Rinto Juliastuti, Kebijakan NATO di Eropa Timur Periode 1990-1996, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1997, h.38. 48
28
Akibat banyaknya kritik terhadap strategi Massive Retaliation, maka Pada tahun 1950-an NATO
memulai pembahasan mengenai kemungkinan untuk
merubah pendekatan strategi Massive Retaliation tersebut, dan pembahasan ini berlangsung sampai tahun 1967. pada tanggal 9 Mei 1967 setelah melalui perdebatan yang panjang, maka strategi Massive Retaliation digantikan dengan strategi Flexible Respond.49 Strategi Flexible Respond ini menuntut NATO untuk mempunyai kapabilitas guna merespons berbagai ancaman militer dari Pakta Warsawa dengan tingkat respons yang tepat.50 NATO perlahan-perlahan mulai mencari cara untuk mengurangi bahaya dan untuk mencari dasar untuk mengembangkan hubungan yang lebih lanjut melalui hubungan yang baik dengan Uni Soviet dan negara-negara lain anggota Pakta Warsawa. Pada tahun 1967 dikeluarkan Harmed Report, yang mendirikan pertahanan dan dialog termasuk didalamnya pengendalian senjata, sebagai pendekatan NATO yang baru. Sebelumnya di tahun 1966, ketika NATO masih membahas tentang Strategi Flexible Respond,51 Perancis secara mengejutkan menyatakan diri keluar dari keanggotaan NATO. Hal tersebut dipicu oleh pertentangan-pertentangan yang sering dialami Perancis dengan Amerika Serikat. Pertentangan tersebut dapat dlihat ketika Perancis memberikan usulan mengenai pembentukan Dewan Pimpinan yang terdiri dari tiga negara yaitu Amerika Serikat, inggris dan Perancis, namun, ditolak oleh Presiden Eisenhower (AS) dengan alasan bahwa jika Dewan Pimpinan dilanjutkan maka hal itu akan memudarkan peranan NATO 49
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_56626.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2012. Ibid, 39. 51 G. paskalina Moningka, Latarbelakang Sikap Presiden Mitterland Terhadapa Keputusan NATO Mengenai Penempatan Euromissile, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,1989, h.33. 50
29
yang difokuskan pada negara-negara anggota yang mayoritas terdapat di Eropa Barat.52 Puncak pertentangan antara Perancis dan Amerika Serikat ketika Amerika Serikat dan Inggris membuat suatu persetujuan yang diberi nama anglo American. Di dalam persetujuan anglo American tersebut, Inggris bersedia membantu Amerika Serikat dengan memberikan sebagian senjata nuklirnya. Hal ini membuat Presiden Perancis yaitu Charles de Gaulle menjadi tidak suka. De Gaulle menyatakan Perancis harus bisa mengembangkan kekuatannya nuklirnya sendiri tanpa membaginya dengan negara lain. De gaulle sangat sadar bahwa kekuatan militernya sendiri terlampau kecil untuk memungkinkan negara tersebut memegang peranan utama di dunia. Masalah ini akhirnya membuat Perancis memutuskan untuk keluar dari NATO pada tanggal 7 Maret 1966. 53 Walaupun begitu, ini tidak berarti Perancis keluar sepenuhnya dari NATO, De Gaulle menyatakan bahwa Perancis masih bersedia terus untuk bekerjasama dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Walaupun, Perancis tidak keluar sepenuhnya dari NATO, De Gaulle tetap meminta agar markas besar NATO yang berada di Perancis segera dipindahkan, maka atas permintaan Perancis tersebut akhirnya markas besar NATO dipindahkan ke Brussel, Belgia.54 5. Konsep Strategi Keamanan NATO Pasca Perang Dingin Pasca perang dingin yang ditandai oeh runtuhnya Uni Soviet ternyata tidak membuat dunia khususnya Eropa menjadi aman tetapi malah memunculkan ancaman keamanan baru seperti konflik etnis, migrasi, konflik perbatasan, pelanggaran hak asasi manusia dan instabilitas politik dan ekonomi di sejumlah 52
Ibid, h.33. http://www.nato.int/history/index.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2012. 54 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm, diakses pada tanggal 16 Maret 2012. 53
30
negara Eropa Timur dan Tengah yang memiliki potensi dapat meluas ke negara lain atau secara langsung mengganggu kepentingan keamanan negara anggota aliansi. Perkembangan yang terjadi tersebut menandai perubahan baru lingkungan keamanan di Eropa dan menuntut NATO untuk melakukan langkah adaptasi terhadap strategi keamanannya, dengan tetap kepada fungsi utamanya, memberikan jaminan keamanan bagi anggotanya. Perubahan strategi NATO dimulai dengan diadopsinya NATO’s Strategi Concept (NSC) dan Declaration and Peace and Cooperation pada pertemuan para kepala pemerintah dan negara NATO di Roma Bulan November 1991.55 NSC merupakan bentuk upaya NATO mengatasi masalah ”irrelevance dilemma (tidak lagi adanya ancaman monothic massive and simoultaneous attack Pakta Warsawa)56 yang dihadapi NATO, melalui perlunya peningkatan kegiatan NATO yang lebih luas melalui strategi out of area.57 Strategi out of area tersebut mendasari perlunya perluasan aktifitas NATO di luar kawasan dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di negara-negara tersebut tersebut melalui operasi di luar kawasan (menjaga perdamaian/peacekeeping) dan formulasi baru dalam hubungannya dengan negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa tersebut. Pada intinya konsep baru strategi NATO adalah menggabungkan suatu pendekatan keamanan yang didasarkan kepada dialog dan kerjasama dengan memelihara kemampuan NATO Collective defence.58 Konsep ini mencerminkan tugas baru NATO yang meliputi (1) pengembangan proses kerjasama, dialog dan
55
NATO handbook: Partnership and cooperations, Brussel: NATO office and Press, 2001 h. 44. Monothic massive and simoultaneous attack Pakta Warsawa adalah ancaman secara besarbesaran yang dilakukan sendiri oleh Pakta Warsawa dan penyerangannya dilakukan pada waktu bersamaan. 57 Ibid, h. 44. 58 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_59378.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2012. 56
31
kemitraan dengan negara Eropa Tengah dan Timur serta negara lain dalam The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), (2) kerjasama yang lebih erat dengan institusi lain di bidang keamanan Eropa seperti OSCE, Western European Union (WEU) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta merumuskan struktur komando dan kekuatan baru yang mencerminkan perubahan dan perkembangan lingkungan tersebut.59 Dibidang militer, NATO mengurangi ketergantungan terhadap senjata nuklir dan melakukan perubahan kekuatan militernya melalui pengurangan secara signifikan tingkat kekuatan dan kesiagaan, dan menyiapkan tingkat kekuatan NATO untuk mampu melaksanakan misi-misi baru seperti crisis management dan peacekeeping, dengan tetap menjaga kemampuan collective defence.60 Langkah NATO untuk menata kembali postur pertahanannya sudah dimulai jauh sebelum KTT Roma tahun 1991. Aliansi menganggap perlu untuk membentuk pasukan yang secara cepat dan fleksibel, dapat beraksi menghadapi berbagai kemungkinan ancaman baru karena menurunnya Soviet. Pada tahun 1990 Markas NATO di Eropa (SHAPE) membentuk pasukan gerakan cepat NATO yang bernama ARRC (Allied Command Europe Rapid Reaction Force) yang dimaksudkan untuk mampu menangkal berbagai kemungkinan resiko yang berasal dari wilayah periphery (wilayah pinggiran/pedesaan) NATO di Eropa Timur, mulai dari operasi perdamaian hingga pecahnya perang saudara. Dalam pertemuan NAC tahun 1991, ARRC, yang telah memenuhi persyaratan institutional NATO dalam menghadapi berbagai tingkat crisis management Pasca Perang Dingin, berada di bawah komando Inggris dan akan beroperasi pada tahun 59 60
Ibid, h. 45. Ibid h. 46.
32
1995. ARRC merupakan kekuatan darat NATO yang berada di bawah kendali SACEUR yang fleksibel dalam mendukung operasi out of area di berbagai wilayah konflik. Sementara itu, dalam upaya mendukung struktur kekuatan NATO agar lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi keamanan di Eropa, pada pertemuan Para Pemimpin NATO di Brussels tahun 1994 diperkenalkan konsep CJTF (Combine Task Force)61 yang memfasilitasi NATO dengan kemampuan untuk merespon berbagai tingkat misi dan tugas dari collective defence hingga crisis management dan peacekeeping sebagai langkah operasional konsep out of area peran NATO. Strategi CJTF tentunya dapat mendukung NATO untuk melaksanakan operasi bersama dengan negara-negara mitra NATO lain, sebagaimana dalam misi peacekeeping Implementation Force (IFOR)62 tahun 1995 maupun dalam misi Stabilitation Force (SFOR)63 tahun 1996 dalam penyelesaian konflik Bosnia Herzegovina. Strategi CJTF tersebut juga dapat digunakan sebagai instrumen bagi NATO dalam menyediakan dukungan bagi operasi-operasi yang dilakukan WEU, 61
CJTF merupakan suatu (grup) kekuatan yang melibatkan dua negara atau lebih – tidak eksklusifdengan menggunakan berbagai kekuatan (laut, udara, atau darat) untuk melaksanakan operasi/misi militer seperti operasi peacekeeping, peace enforcement dan kemanusiaan. CJTF menggunakan peralatan yang efisien dan fleksibel dan NATO dapat turut serta dengan menempatkan kekuatannya atau memanfaatkan fasilitas NATO, atas pertimbangan kasus per kasus oleh NAC. (Lihat NATO Office of Information an Press, Brussel, 2001, h. 253-254). 62 The NATO-Led IFOR dibentuk berdasarkan ketentuan (Anex I) perjanjian Damai Bosnia tanggal 14 Desember 1995. perjanjian tersebut mewajibkan pihak bertikai untuk menarik mundur kekuatannya dari wilayah perbatasan kedua belah pihak sebagai tindak lanjut genjatan senjata yang telah disetujui sebelumnya. Adapun tugas IFOR adalah implementasi di bidang militer dalam menjamin genjatan senjata, proses penarikan mundur , dan pengumpulan senjata berat ke kantong. Serah terima tugas operasi dilakukan dari UNPROFOR kepada IFOR (SACEUR) tanggal 20 Desember 1995. pasukan IFOR terdiri dari atas 60.000 orang yang diantaranya berasal dari anggota NATO bersama 14 negara PfP dan 4 negara mitra lainnya. 63 The NATO-Led SFOR dibentuk dalam rangka meneruskan tugas IFOR yang berakhir 20 Desember 1996 berdasarkan resolusi DK-PBB tanggal 12 Desember 1996. Tugas SFOR adalah implementasi di bidang militer dalam menjamin stsbilitas keamanan dalam mendukung proses perdamaian pasca pemilu Bosnia tahun bulan September 1996. adapun tugas lainnya memberikan bantuan bagi organisasi sipil seperti UNHCR (pengungsi). Kontingen SFOR terdiri anggota NATO bersama 18 negara anggota mitra PfP dan 4 negara mitra lainnya dengan jumlah total pasukan sebanyak 31.000 orang. (Lihat NATO Office of Information an Press, Brussel, 2001, h.249-250)
33
sebagai bentuk kontribusi NATO dalam membangun European Security and Defence Identity (ESDI). Di bidang politik, strategi NATO adalah lebih diarahkan pada upaya meningkatkan dialog, kerjasama dan kemitraan dnegan negara-negara Eropa Timur dan Tengah di bidang keamanan dan bidang terkait lainnya. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Deklarasi London pada bulan Juli 1990 yang menyatakan konsep baru NATO mengenai Eropa sebagai one geopolitical and cultural entity, tidak lagi dibatasi oleh blok yang bermusuhan, dan memandang pakta warsawa bukan lagi sebagai ancaman utama. Strategi NATO tersebut menjembantani bagi upaya kerjasama yang lebih erat dengan Eropa Timur dan Tengah dalam mendukung stsbilitas keamanan kawasan. Pada tahun 1991 terjadi krisis di Yugoslavia dan di tahun itu juga terjadi Peristiwa Coup di Rusia. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, pada bulan Desember 1991 NATO mendirikan sebuah forum yang diberi nama North Atlantic Cooperation Council (NACC) NACC memiliki peranan konstruktif dalam memfasilitasi transisi struktur bipolar dan konfrontasi Eropa pada masa Perang Dingin menuju suatu pola baru kerjasama dan dialog antara anggota aliansi dengan lawannya di Timur.64 Untuk memperdalam tingkat kerjasamanya, pada pertemuan di Brussel tahun 1994, NATO kemudian membentuk Partnership for Peace (PfP) yang mengundang negara-negara anggota NACC dan OSCE untuk berpartisipasi dalam program kerjasama NATO melalui operational role, termasuk keikutsertaan dalam operasi peacekeeping, crisis management dan kemanusiaan. PfP merupakan 64
Ronald D. Asmus, dkk, Can NATO Survive, The Washington Quarterly, Vol.19 no. 2, Cambridge: Mit, 1996, h. 86.
34
forum kerjasama politik dan keamanan antara NATO dengan negara mitranya atas dasar bilateral dan membangun kerjasama yang lebih kuat melalui semangat kerjasama praktis berdasarkan kemampuan dan kepentingan negara mitra tersebut.
35
BAB III KETERLIBATAN NATO DALAM OPERASI MILITER YANG DIPIMPIN OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN MASA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH
Afghanistan adalah sebuah
negara di Asia Tengah yang menjadi fokus
perhatian internasional setelah terjadinya tragedi 11 September 2001 di Amerikat Serikat. Afghanistan ialah negeri yang bergunung-gunung, walau ada dataran di utara dan barat daya dan Afghanistan merupakan tempat dari sejumlah suku diantaranya yaitu: Pashto 42%, Tajik 27%, Hazara 9%, Uzbek 9%, Aimak4%; Turkmen 3%, Baluchi 2% dan sisanya 4%.65 Pada bab tiga ini penulis akan melihat latar belakang histroris dari konflik yang terjadi, operasi militer di Afghanistan yang dilakukan selama masa pemerintahan George W. Bush, selanjutnya akan dibahas mengenai keterlibatan NATO di Afghanistan, operasioperasi militer yang dilakukan oleh NATO di Afghanistan, dan efektifitas peran NATO dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan. 1. Kemitraan Strategis Amerika Serikat dan NATO NATO adalah sebuah organisasi regional yang anggotanya tidak hanya berasal dari benua Eropa saja tetapi juga ada yang berasal dari luar benua Eropa yaitu Amerika Serikat, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh oleh H. G. Schermers dalam tulisannya International Law as Applied by International Courts and Tribunals bahwa di dalam organisasi regional tidak semata-mata didasarkan pada letak geografis anggotanya, tetapi regional di sini lebih ditekankan kepada
65
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm, diakses pada tanggal 17 Mei 2011.
36
kepentingan politik daripada geografis, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa alasan bergabungnya Amerika Serikat ke dalam NATO.66 Pertama, NATO dibutuhkan sebagai penjamin untuk memelihara keamanan dan kebebasan Eropa dari berbagai ancaman. Komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan Eropa melalui penempatan tentaranya dalam NATO di Eropa merupakan ”kebijakan asuransi ” untuk mencegah munculnya ancaman dominasi kekuatan lain atau konflik terbuka di Eropa. Bagi Amerika Serikat, biaya yang harus ditanggung dengan menempatkan ribuan pasukannya ke dalam NATO pada saat damai lebih kecil daripada harus mengirimkan ratusan ribu tentara untuk memadamkan konflik yang muncul akibat tidak adanya suatu kekuatan lain yang dapat menjamin keamanan Eropa, seperti yang terjadi pada 2 Perang Dunia lalu.67 Kedua, NATO dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Eropa yang memiliki pengaruh besar pada perekonomian Amerika Serikat. Komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan bersama di Eropa diperlukan untuk menjamin stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Ketiga, NATO merupakan ”kendaraan” yang dapat digunakan untuk memperkuat dan memperluas faham kebebasan dan demokrasi di Eropa. Keterlibatan Amerika Serikat dalam NATO akan memperkukuh upaya terciptanya NATO sebagai komunitas bangsa yang demokrasi. NATO tidak hanya mewakili sebagai ”zona damai dan aman” namun juga sebagai zona ”demokrasi”. Sejak awal terbentuknya NATO, peran Amerika Serikat terhadap kebijakan NATO sangat menentukan. Hal ini terlihat dengan kepimpinan Amerika Serikat
66
Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004, h. 31. Armin Rachmat, Perubahan Strategi Keamanan NATO Periode 1989-1999: “Analisis Atas Kemitraan Strategis,” Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana, Depok: Universitas Indonesia, 2004, h. 109-110.
67
37
sebagai komandan utama militer dalam struktur SACEUR dan SACLANT yang bertanggung jawab terhadap Military Committee, sebagai badan otoritas tertinggi militer NATO, meskipun langkah tersebut selalu mendapat gugatan dari negaranegara Eropa lainnya. Pengaruh Amerika Serikat juga terlihat dalam pengambilan kebijakan politik NATO, seperti diterimanya konsep PfP atas atas usulan Les Aspin (AS) oleh seluruh anggota NATO dan ditolaknya pencalonan Ruud Lubers sebagai Sekjen NATO oleh Amerika Serikat meskipun sebagian besar negara anggota NATO sudah mendukung Ruud Lubers.68 Dominasi Amerika Serikat yang lain dalam NATO juga dapat dilihat pada masa kepemimpinan George W. Bush. Pada masa Bush, Amerika Serikat meminta kepada seluruh negara anggota NATO agar ikut dalam invasi Amerika Serikat di Irak yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Untuk mendapat dukungan dari NATO agar mau membantu dalam invasi ke Irak tidaklah mudah bagi Amerika Serikat, karena ada beberapa anggota NATO yang tidak setuju dengan rencana invasi Amerika Serikat ke Irak. Seperti Perancis yang secara tegas menolak ajakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota NATO lainnya yaitu Jerman yang menentang aksi militer terhadap Irak. Namun, pada pertemuan KTT NATO di Praha pada tanggal 21 November 2002, NATO akhirnya menyetujui untuk ikut dalam invasi Amerika Serikat ke Irak dan menyatakan NATO allians stand united in their commitment to take effective action to assist and support the efforts of the UN to ensure full and immediate compliance by Iraq, without conditions or restrictions,
68
Ibid, h.111.
38
with UNSCR 1441.69 Dari 19 negara NATO, yaitu Kanada, Denmark, Spanyol, Belanda, Yunani, Islandia, Italia, Portugal, Norwegia, Turki, Inggris, Polandia, Ceko dan Hongaria memberikan dukungannya kepada Amerika Serikat hanya 4 negara yang menentang invasi Amerika Serikat ke Irak yaitu Belgia, Perancis, Jerman, dan Luxemberg. Invasi Amerika Serikat ke Irak baru dimulai pada tanggal 20 Maret 2003 dengan kode Operation Iraqi Freedom, tujuannya adalah untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini, dengan dukungan dari pasukan NATO yang terdiri dari 45.000 tentara Inggris, 200 tentara Polandia dan juga pasukan dari Australia sebanyak 200 tentara. Sebelum perang tersebut dilangsungkan, presiden George W. Bush memberikan pernyataan bahwa perang akan dilaksanakan jika dalam waktu kurang dari 95 menit setelah batas akhir ultimatum 2x24 jam yang ditetapkan Amerika Serikat kepada presiden Saddam Hussein, untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan Irak beserta keluarganya. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan habis, presiden Irak, Saddam Hussein tetap tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya dan tetap bertahan di istana kepresidenan Irak di Baghdad. Oleh karena itu, pasukan sekutu melancarkan serangannya ke beberapa kota besar di Irak. Setelah presiden George W. Bush menyampaikan pidatonya, Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan rudal-rudal Tomahawk sebanyak 40 buah yang dilepaskan dari kapal-kapal perang dan kapal selam
69
Prague Summit Statement on Iraq, 21 November 2002, http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02133e.htm, diakses pada tanggal 17 Mei 2011..
39
Amerika Serikat yang berada di Laut Merah dan Teluk Persia, yang ditujukan untuk menyerang berbagai sarana-sarana penting di kota Baghdad. Walaupun, rencana perang Amerika Serikat tersebut mendapat protes dari rakyat di berbagai belahan dunia, namun Amerika Serikat dan sekutunya tetap saja melanjutkan rencana tersebut dan akhirnya dibuktikan dengan serangan Amerika Serikat ke Irak. Sekarang ini, perang telah usai dan Irak berhasil diduduki oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Permintaan Amerika Serikat agar NATO ikut dalam invasinya tidak hanya di Irak saja, namun juga di Afghanistan, negara yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai negara sarang teroris. Afghanistan sendiri menjadi negara ketiga bagi NATO untuk melaksanakan strategi out areanya setelah sebelumnya pernah dilakukan di Bosnia dan Kosovo dan sekaligus juga menjadi negara pertama untuk NATO melaksanakan peran barunya untuk memerangi ancaman terorisme. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan NATO Dalam Invasi Amerika Serikat di Afghanistan Faktor Internal Bagian ini akan menunjukan bahwa terdapat faktor internal yang mempengaruhi NATO mau ikut terlibat dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan. Faktor internal yang mempengaruhi NATO tersebut yaitu artikel 5 North Atlantic Treaty yang merupakan pasal utama dari NATO. 1. Artikel 5 North Atlantic Treaty Artikel 5 North Atlantic Treaty merupakan pasal prinsip dasar dari NATO. Artikel 5 NATO ini berisi: ”Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan
40
terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun secara bersama-sama seperti yang tertaung dalam pasal ke-51 dari piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersamasama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan besenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.70 Pasal ini diberlakukan jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari NATO, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri) yang mempunyai kekuatan militer terbesar dalam persekutuan tersebut dan dengan ini dapat memberikan pembalasan paling besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001. Sehari setelah peristiwa tersebut presiden George W. Bush meminta kepada seluruh dunia untuk bekerjasama memerangi terorisme, terutama kepada sekutunya di Eropa yaitu NATO. Pada tanggal 12 September 2001, presiden Bush menemui Sekretaris Jenderal NATO yaitu Lord Robertson dan meminta kepadanya untuk memberlakukan Artikel 5 Traktat Washington. Namun, dari pihak NATO hanya Inggris saja yang langsung menyetujui permintaan Amerika Serikat tersebut sedangkan anggota NATO yang lain tidak langsung menyetujui karena para anggota NATO ingin memastikan terlebih dahulu apakah serangan tersebut benar berasal dari luar negeri atau bukan, jika benar serangan yang diarahkan kepada Amerika Serikat berasal dari luar negeri, maka serangan terorisme tersebut akan dianggap sebagai tindakan yang dicakup oleh Artikel 5 NATO. Setelah melakukan penyelidikan,
70
http://www.nato.int/terrorism/five.htm, diakses pada tanggal 17 Mei 2011.
41
akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2001, Dewan NATO menyatakan bahwa serangan yang dilakukan pada tanggal 11 September tersebut benar berasal dari luar negeri yang dilakukan oleh Osama bin Laden bersama dengan kelompok teroris pimpinannya yaitu Al Qaeda dan pada saat itu juga NATO merespon permintaan Amerika Serikat akan pemberlakuan Artikel 5 NATO dengan menyetujui langkah-langkah untuk memperluas pilihan-pilihan yang digunakan dalam kampanye melawan terorisme. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pembagian hasil intelejen, izin untuk melewati wilayah udara bagi setiap pesawat tempur Amerika Serikat dan negara-negara anggota lainnya, akses ke pelabuhan dan pangkalan udara, bantuan kepada negara yang terancam sebagai akibat dukungan mereka terhadap NATO, penerjunan angkatan laut NATO ke wilayah selatan Mediterania, dan penugasan pesawat Airbone Early Warning untuk melakukan patroli di wilayah udara Amerika Serikat. Bantuan yang diberikan oleh NATO kepada Amerika Serikat dalam invasi di Afghanistan tersebut sesuai dengan konsep aliansi yang dinyatakan oleh Douglas T. Stuart yaitu perjanjian formal antar negara untuk melakukan aksi bersama sebagai salah satu bentuk respons terhadap situasi politik tertentu.71 Faktor Eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi NATO terlibat dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan adalah ancaman terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan pemerintah Taliban di Afghanistan yang oleh Amerika Serikat dianggap telah
71
. Douglas T. Stuart, “The Future of the European, Alliance, Problem and Oppourtunities for Coalition strategie”, dalam Gary L. Guertener (ed), Collective Security in Europe, United States: Startegies Studies institute, 1992.
42
melindungi Osama bin Laden beserta jaringan Al Qaeda dan juga dianggap tidak bersifat demokratis terhadap rakyatnya. 1. Ancaman Terorisme Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.72 Menurut
Sukawarsini
Djelantik
terorisme
adalah
serangan-serangan
terkoordinasi yang dilakukan individu atau kelompok sub-nasional yang bertujuan membangkitkan perasaan teror kepada sekelompok masyarakat.73 Apabila Konvensi PBB dan Sukawarsini Djelantik memandang terorisme sebagai suatu bentuk teror tehadap sekelompok orang atau masyarakat, lainnya hal dengan NATO yang memandang terorisme sebagai bentuk ancaman yang tidak mengenal perbatasan, kebangsaan atau agama, oleh karena itu ancaman terorisme ini merupakan tantangan bagi masyarakat internasional yang harus ditangani secara bersama-sama.74 Terorisme sendiri bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, dimana pada saat itu para teroris berhasil membajak pesawat Boeing 767 milik maskapai American Airlines dan kemudian menghantamkannya ke menara utara gedung World Trade Center di New York City serta pesawat ketiga yang menabrak 72
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=56, diakses pada tanggal 22 Oktober 2011. 73 Sukawarsini Djelantik, Terorisme (Tinjauan Psikologi Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional,) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, h. 183. 74 http://www.nato.int/terrorism/index.htm, diakses pada tanggal 23 Oktober 2011.
43
Gedung Putih Pentagon sedangkan pesawat ke empat yang berniat menabrak Gedung Washington D.C. jatuh lebih dulu di Sommerset County, Pennsylvania, setelah aksinya di gagalkan oleh para penumpangnya.75 Tidak lama setelah peristiwa 11 September tesebut, presiden George W. Bush langsung menuduh Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaedah yang di pimpinnya sebagai tersangka utama dalam serangan 11 September. Tuduhan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah terjadinya aksi pengeboman terhadap sebuah hotel di Yaman (1992), gedung World Trade centre di New York (1993), basis penjagaan nasional di Riyadh, Arab Saudi (1995), basis militer Amerika Serikat di Dahran, Arab Saudi (1996), Kedutaan Besar di Kenya, Tanzania (1998), serta kapal USS Cole di Yaman. Untuk tuduhan atas aksi pengeboman yang di lakukan oleh Osama di gedung WTC dan Pentagon, Amerika Serikat mempunyai beberapa alasan mengapa Osama Bin Laden ditetapkan sebagai tersangka utama, Amerika Serikat melihat beberapa indikasi yang membuat kekejaman terjadi pada 11 September 2001 merupakan tanggung jawab Osama bin Laden dan jaringan Al Qaeda, menurut Amerika Serikat adalah:76
Sebelum peristiwa 11 September terjadi, Osama bin Laden telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan setiap orang muslim untuk membunuh warga Amerika Serikat, sipil maupun militer.
Pada Agustus dan September, mata-mata Osama bin Laden diperintahkan untuk kembali ke Afghanistan sebelum 10 September.
75
Rahmi Fitriyanti, “Kajian Mengenai legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat terhadap Afghanistan,” Orbit: Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No.1, Jakarta: Pusat Kajian Hubungan Intenasional, UIN, Januari 2008, h. 66. 76 Abdul Halim Mahally, “Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat,” Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, h. 108.
44
Seorang teman dekat Osama bin Laden diketahui merancang secara matang serangan 11 September.
Dari 19 pembajak, setidaknya 3 orang diantaranya merupakan anggota jaringan Al Qaeda. Setidaknya seorang pembajak terlibat dalam serangan kapal angkatan laut Amerika Serikat USS Cole dan melakukan pengeboman di kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania.
Berdasarkan penelusuran terhadap gerakan pembajak sebelum 11 September, para penyidik menemukan beberapa diantara mereka bertemu dengan orang suruhan Osama bin Laden dan secara teratur menerima uang dari jaringan Al Qaeda.
Akibat adanya fakta-fakta tersebut akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menangkap Osama bin Laden beserta jaringan Al Qaeda dengan cara melakukan operasi milter di Afghanistan pada tanggal 7 Okotber 2001, hal tersebut dilakukan karena Amerika Serikat mencurigai Osama dan jaringannya bersembunyi di Afghanistan. 2. Mandat Dewan Keamanan PBB Faktor ekstenal kedua yang mendorong NATO terlibat dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan adalah resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 20 Desember 2001, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi nomor 1386 tentang pembentukan tentara untuk Afghanistan yang dinamakan International Security Assistance Force (ISAF) yang betugas untuk membantu Otoritas Interim Afghanistan dalam pemeliharaan keamanan di Kabul dan sekitarnya, melindungi rakyat Afghanistan, membangun kemampuan pasukan keamanan Afghanistan, sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab memimpin keamanan di
45
negara mereka sendiri.77 Resolusi 1386 tersebut mendukung resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sebelumnya yaitu resolusi 1378 (2001) mengenai antiterorisme sehari setelah serangan teroris 11 September 2001,78 dan Resolusi 1383 (2001) mengenai antiterorisme serta desakan untuk menggalang kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas teroris.79 Di tahun 2003, tepatnya pada tanggal 11 Agustus, Dewan Keamanan PBB menyerahkan
kepemimpinan
ISAF
kepada
NATO,
yang
sebelumnya
kepemimpinan ISAF tersebut hanya dipegang oleh Dewan Keamanan PBB. Para anggota NATO menyambut baik tugas tersebut karena ini merupakan operasi militer pertama NATO di luar wilayah Eropa dan merupakan operasi terbesar NATO. Di dalam ISAF NATO mempunyai tanggungjawab atas koordinasi, komando, perencanaan kekuatan, termasuk penyediaan kekuatan dan markas besar komandan di Afghanistan Pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2003, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi nomor 1510 (2003) yang menyatakan tentang otoritas dari Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) untuk jangka waktu satu tahun dan memperluas operasinya di luar ibukota Kabul yaitu ke wilayah Utara, Barat, dan Selatan Afghanistan.80 Resolusi 1510 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tersebut, disambut baik oleh pemerintah Afghanistan, yang sudah lama menuntut bahwa ISAF diperluas untuk menegaskan kembali kontrol pemerintah
77
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011. 78 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/57/PDF/N0163857.pdf?OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011. 79 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011. 80 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/555/55/PDF/N0355555.pdf?OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.
46
atas negara. Berikut keterangan tentang ISAF, ketika baru dibawah komando NATO: lokasi Markas Besar aktif Komandan ISAF Wakil Komandan ISAF
afghanistan Kabul Desembe 2001-Sekarang Letnan Jenderal Goetz Gliemeroth (Jerman)/ Agustus 2003-Februari 2004 Letnan Jenderal JB Dutton (Inggris)/ Juli 2002- Mei 2004
kepala Staf ISAF
Rob Bertholee (Belanda)/ Agustus 2003- Desember 2004.
Kekuatan
kontributor Personil Militer
Pada tanggal 11 Agustus 2003, ISAF terdiri dari 5.000 personil dari 29 negara 29 negara anggota NATO seperti, Amerika
Serikat,
Inggris,
Italia,
Perancis, Jerman, Belanda, Denmark, Kanada, Polandia.
Belgia,
Spanyol,
Turki,
81
3. Pemerintahan Taliban Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keseteraan yang dimiliki oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan kolektif, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari kelompok tersebut. 82 Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan konsep negara, maka demokrasi mencakup prinsip kembar kendali rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendalai tersebut. 81
http://www.isaf.nato.int, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011. Dina Susanti dan Farah Monika, Peran AS dalam Transisi Rejim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan, Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No. 2 (Mei 2005), h. 41. 82
47
Saat ini, demokrasi dianggap sebagai prinsip utama oleh negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat, maupun oleh sebuah organisasi negara-negara barat seperti NATO. Mereka percaya bahwa demokrasi dapat meningkatkan perdamaian dan keamanan, mendukung pasar yang lebih bebas dan terbuka, melindungi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental, serta efektif dalam melawan kejahatan internasional dan terorisme. oleh karena itu, hal-hal positif dalam demokrasi tersebut harus dapat disebarkan secara global, sehingga negara-negara lain juga dapat merasakan berbagai dampak positif dari demokrasi tersebut, dan semakin memperbaiki sistem intenasional secara keseluruhan.83 Isu demokratisasi, terutama dalam hal ini meningkatkan demokratisasi di negara-negara lain semakin ditingkatkan oleh Amerika Serikat terutama setelah peristiwa 11 September 2001, dimana Amerika Serikat mengalami serangan di dalam wilayahnya sendiri. Serangan terorisme tersebut semakin menguatkan keinginan mereka untuk meningkatkan demokrasi di negara-negara yang masih dikuasai oleh rejim yang otoriter. Dengan mengajak NATO yang memang juga sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi, akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk melaksanakan penyebarluasan demokrasi pertama kali di Afghanistan. Di pilihnya Afghanistan oleh Amerika Serikat dan NATO untuk melakukan penyebarluasan demokrasi disebabkan oleh negara tersebut masih dipimpin oleh rejim otoriter bernama Taliban. Memang, ada pemimpin negara yang dalam memimpin negaranya tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan, yang tidak di invasi oleh Amerikat Serikat karena
83
Ibid, h. 42.
48
dilatarbelakangi oleh faktor kedekatan dua negara, salah satu contohnya adalah negara Mesir. Kedekatan Mesir dan Amerika Serikat karena kedua negara tersebut memiliki kepentingan masing-masing untuk keberlangsungan negaranya. Amerika Serikat bersedia membantu ekonomi Mesir asalkan Mesir berusaha menyediakan cadangan minyaknya yang ada di Timur Tengah.84 hal inilah yang membuat hubungan Mesir dan Amerika Serikat tetap baik sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Afghanistan yang walaupun sama-sama memiliki pemimpin otoriter tetap saja Amerika Serikat melalukan invasi di negara tersebut. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi Amerika Serikat bersama dengan NATO melakukan invasi ke Afghanistan. diantaranya, Taliban oleh Amerika Serikat dituduh telah memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas tragedi 11 September 2001. Selain itu Dalam memimpin negara Afghanistan, Taliban oleh Amerika Serikat dianggap terlalu bersikap otoriter kepada rakyatnya, terutama kepada kaum wanita. Kaum wanita yang selama empat dekade leluasa melakukan aktivitas sosialnya dan mendominasi aktivitas Kabul, tiba-tiba oleh Taliban dilarang keluar rumah, kecuali memakai Burqa. Selain itu Taliban juga melarang masyarakat untuk mendengarkan segala bentuk musik, kaset dan tape recorder, dan masih banyak lagi larangan lain yang dikeluarkan oleh Taliban untuk masyarakat. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan ancaman hukuman, bahkan terjadi penangkapan dari rumah ke rumah. Atas dasar itulah pemerintah
84
Yon Machmudi, “Palestina dan Keegoisan Para Pemimpin Arab,” diakses dari staff.ui.ac.id/internal/070603201/.../4oTahunJatuhnyaJerussalem.doc, pada 19 Maret 2012.
49
Amerika Serikat bersama dengan NATO merasa perlu melakukan perubahan terhadap pemerintahan Afghanistan.85 Intervensi Militer NATO di Afghanistan Intervensi militer Amerika Serikat dan NATO mulai dilaksanakan pada 07 Oktober 2001 dengan nama operasi Operation Enduring Freedom86 yang bertujuan menghancurkan pertahanan Taliban dan Al Qaeda yang dipusatkan di wilayah Kabul, ibukota Afghanistan dan juga di kota Jalababad. Operation Enduring Freedom sendiri bukan operasi NATO, meskipun banyak mitra koalisi NATO adalah anggota NATO. Dalam seranagan pertama ini Amerika Serikat dibantu oleh Sekitar 27.000 pasukan NATO.87 Operation Enduring Freedom tersebut, dilakukan pada malam hari dengan 50 rudal Tomhawk yang ditembakkan dari pesawat B-2 dan F-18, ditambah lagi dengan 15 pesawat pengebom dan 25 pesawat penyerang yang berpengkalan di kapal induk. Sebelumnya di tanggal 19 September 2001, Amerika Serikat telah mengirimkan pasukan tempurnya ke basis militer mereka yang berada di di Teluk Persia. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat dan Inggris, dan dalam beberapa hari, sebagian besar tempat pelatihan Al-Qaeda sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal yang sama juga terjadi pada pusat pertahanan udara Taliban. Walaupun telah menurunkan berbagai kekuatan militernya, hasil invasi militer tersebut belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal pada awal pelaksanaannya.
85
Abdul Halim Mahally, Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, h. 68. 86 Iwan Hadibroto, Dkk., “Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afganistan”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 27. 87 http://fpc.state.gov/documents/organization/71867.pdf, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.
50
Pada hari keempat, Amerika Serikat bersama dengan NATO mulai berani melakukan penyerangan di siang hari menggunakan pesawat yang terbang lebih rendah. Di Kabul, pasukan Taliban membalas dengan meriam-meriam antipesawat yang bagi penyerang tidak ada artinya.88 Di tanggal 15 Oktober, terjadi lagi serangan besar dari pasukan NATO. Sepanjang hari, pesawat pengebom datang bergelombang menghantam sasaran militer di Barat laut Kabul. Dalam serangan selama 9 hari itu, Amerika Serikat Telah menjatuhkan sedikitnya 2.000 bom dan peluru kendali. Dari sejumlah serangan tersebut ada yang salah sasaran, di antaranya, menghancurkan gedung pangan milik Palang Merah Internasional (ICRC). Akibat serangan bom tersebut, banyak korban berjatuhan yang kebanyakan berasal dari masyarakat sipil bukan dari pasukan Taliban hal tersbut dikarenakan pasukan Taliban sudah sejak lama meninggalkan sasara-sasaran militer yang diluluh lantakan itu.89 Setelah melakukan aksi pengeboman selama hampir dua minggu dengan menggunakan pesawat, Amerika Serikat mulai menggelar pasukan dan mulai membuka babak baru dengan melakukan serangan di darat. Serangan darat pertama pada jumat 19 Oktober 2001 dengan 100 anggota pasukan komando Rangers AD dan kesatuan elite lainnya di wilayah dekat Kandahar hanya berlangsung singkat. Pasukan komando tersebut masuk dengan helikopter selama beberapa jam, tetapi kemudian ditarik kembali. Pada tanggal 9 November 2001, dimulailah pertempuran untuk merebut wilayah Mazar-i-Sharif. Dalam pertempuran yang cukup singkat ini, pihak pasukan NATO akhirnya berhasil menguasai kota dan membuat pasukan Taliban 88 89
Ibid, h. 28. Ibid, h. 29.
51
mengundurkan diri ke wilayah selatan dan timur.90 Tanggal 10 November 2001, pasukan NATO berhasil menguasai 5 provinsi di sebelah utara Afghanistan dalam waktu yang cukup singkat. Keberhasilan pasukan NATO tersebut dalam merebut wilayah Mazar-i-Sharif telah memicu jatuhnya posisi Taliban itu sendiri.91 Akhirnya pada tanggal 12 November 2001, pasukan Taliban mulai mengundurkan diri dari wilayah Kabul, dan keesokan harinya, tanggal 13 November, NATO dengan dukungan pasukan khusus angkatan darat Amerika Serikat bergerak menuju Kabul. Untuk mendukung operasi serangan darat tersebut, Amerika Serikat membangun pangkalan di garis depan di kawasan yang yang dikuasai oleh kelompok oposisi Aliansi Utara dengan kapasitas 600 tentara, di pangkalan ini tersedia petugas keamanan, makanan, perawatan medis dan dukungan evakuasi. Pasukan Amerika Serikat menghujani Kabul dengan bom dan Rudal, Aliansi Utara merebut Kabul dengan mudah dan mengusir pasukan Taliban. Setelah Aliansi Utara dan Amerika Serikat berhasil menguasai Mazar-i-Sharif, Kabul, dan Herat, selanjutnya kawasan Kandahar menjadi sasaran. Dengan menguasai Kandahar, akan memberikan peluang yang besar bagi pasukan Amerika Serikat untuk menangkap anggota kelompok Taliban sebanyak mungkin. Untuk tujuan itu, Amerika Serikat mengerahkan kontingen pasukan konvensional. Pada tanggal 25 November 2001 dikerahkan dua unit ekspedisi korps marinir untuk menguasai landasan Dolangi yang letaknya 90 kilometer barat daya Kandahar.92 Marinir berhasil mendarat dan menguasai pangkalan Dolangi tersebut
90
Dina Susanti dan Farah Monika, Peran AS dalam Transisi Rejim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan, Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No. 2 (Mei 2005) h. 49. 91 Ibid, 49. 92 Bagus Dharmawan, Petaka di Gunung Afgan, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003, h. 16.
52
yang disiapkan untuk pesawat-pesawat Hercules yang akan membawa pasukan tambahan untuk mengepung Kandahar. Pasukan Amerika Serikat dan pendukung pemerintah Hamid Karzai mempersiapkan diri selama dua pekan lamanya, lalu mengambil posisi strategis untuk menaklukkan Kandahar. Karzai berupaya agar orang-orang Taliban menyerah dengan damai dan mengalihkan kekuasaan atas Kandahar. Sebelum masuk ke Kandahar, pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat memborbardir posisi pertahanan Taliban. Sehingga Taliban memutuskan siap menyerah tanpa syarat dan bersedia untuk berunding bersama Karzai. Tanggal 5 Desember empat orang utusan Taliban berunding dengan Karzai. Pada tanggal 7 Desember Kazai dan para Pendukungnya memasuki Kandahar, koalisi antara Amerika Serikat dan pendukung Karzai menyebabkan militer Taliban di Kandahar menyerahkan diri. Walaupun begitu Amerika Serikat gagal dalam menangkap Osama Bin Laden.93 Para anggota Al-Qaeda dan pasukan Taliban yang tertangkap oleh tentara Amerika Serikat kemudian dikirim ke Guantanamo yang terletak di Kuba. Sebenarnya kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George Walker Bush yang menampung tahanan di Guantanamo merupakan penerusan kebujakan dari masa periode Presiden George Bush Sr di masa lalu, dalam rangka menjalankan kebujakan perang melawan terorisme setelah pengeboman menara kembar World Trade Center, di New York, pada tahun 2001 silam. Setelah Kabul jatuh ke tangan Amerika Serikat dan NATO, pada bulan Desember 2001 faksi-faksi yang di Afghanistan dan menjadi oposisi dari Taliban
93
Ibid, h. 16.
53
mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman dan pertemuan tersebut disponsori oleh PBB. Dalam pertemuan tesebut diperoleh kesepakatan untuk membentuk suatu stabilitas dan pemerintahan di Afghanistan melalui dibentuknya pemerintahan interim (sementara) dan menciptakan suatu proses menuju pembentukan pemerintahan yang lebih permanen. Maka, melalui kesepakatan yang disebut sebagai Kesepakatan Bonn itu, dibentuklah pemerintahan interim Afghanistan dan mulai bertugas sejak tanggal 22 Desember 2001 dengan Hamid Karzai sebagai pemimpinnya. Otoritas interim ini memegang tampuk kepentingan selama enam bulan sambil mempersiapkan terbentuknya ”Loya Jirga” (Parlemen Tradisional Afghanistan) pada pertengahan bulan Juni 2002 yang akan memutuskan bentuk dari struktur otoritas Transisional. Otoritas Trasisional ini, diketuai oleh Presiden Hamid Karzai, mengubah namanya pemerintahan Afghanistan menjadi ”Negara Islam
Transisional
Afghanistan”
(TISA/Transitional
Islamic
State
of
Afghanistan).94 Pengakuan dan dukungan terhadap pemerintahan interim di Afghanistan tersebut ditunjukkan oleh Amerika Serikat Ryan Crokcker, mantan Dubes Amerika Serikat di Syria sebgai pimpinan kedutaan di Kabul. Tahun 2002 Amerika Serikat bersama dengan NATO, pasukan non-Nato, dan Tentara Afghanistan melaksanakan sebuah operasi yang diberi nama Operasi Anaconda.95 Operasi Anaconda berlangsung di awal Maret 2002 di mana militer Amerika Serikat dan CIA Paramilitary Officers,, bekerja sama dengan pasukan sekutu militer Afghanistan, Nato dan pasukan non-Nato berusaha untuk menghancurkan al-Qaeda dan pasukan Taliban di lembah Shahi-Kot dan Arma Pegunungan tenggara Zormat. Operasi Anaconda dilaksanakan antara tanggal 2 94
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm diakses pada tanggal 07 Januari 2011. http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/shahi-khot.htm, diakses pada tanggal 3 Februari 2011. 95
54
Maret dan 16 Maret 2002, 1000-1.700 pasukan AS dan 1000-1500 milisi propemerintah Afghanistan dan 20096 tentara dari NATO berjuang melawan 300 sampai 1.000 pejuang al-Qaeda dan Taliban untuk memperoleh kendali lembah Shahi kot. pasukan Taliban dan al-Qaeda bersembunyi dan menyerang di antara gua-gua dan pegunungan di daerah pegunungan tenggara Zormat dan menembak pasukan AS berusaha untuk mengamankan daerah itu dengan mortir dan senapan mesin berat. Pasukan AS telah memperkirakan kekuatan pemberontak di lembah Shahi-Kot di 150 sampai 200, tetapi kemudian informan memberitahukan kalau kekuatan yang sebenarnya adalah dari 500 sampai 1.000 pejuang. Pasukan AS memperkirakan bahwa mereka telah menewaskan sedikitnya 500 pejuang selama masa pertempuran. Namun, operasi penyerangan yang sudah direncankan secara matang oleh pasukan Amerika Serikat mengalami kegagalan karena pergerakan helikopter pengintai pasukan Amerika Serikat sudah diketahui oleh Taliban. Ketika helikopter pasukan Amerika Serikat dan pasukan infanteri bergerak melakukan penyergapan, tiba-tiba mereka disambut oleh tembakan beruntun pasukan Taliban. Helikopter Amerika Serikat maupun pasukan Amerika Serikat dihujani oleh tembakan dan mortir dari pasukan Taliban yang bersembunyi dan melakukan penyerangan dari dalam gua di atas gunung-gunung. Pasukan Amerika Serikat kewalahan menghadapinya, bahkan beberapa Helikopter lik mereka rusak parah. Penyergapan tersebut menuai kegagalan dari pihak Amerika Serikat, meskipun korban yang berjatuhan banyak di pihak Taliban yaitu total dari sekitar 300 -1000 pejuang taliban yg meninggal mencapai 800 orang, sedangkan 2000 tentara amerika yang meninggal mencapai 15 0rang dan 82 luka –luka. 96
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/shahi-khot.htm, diakses pada tanggal 3 Februari 2011.
55
Tahun 2004 Amerika Serikat bersama dengan NATO mengirim 2000 pasukan tambahan ke Afghanistan untuk meningkatkan perburuan terhadap osama bin Laden dan tokoh-tokoh Al-Qaeda serta kelompok Taliban lain. Pasukan tambahan ini akan memperkuat 12.000 pasukan yang sudah sudah berada di negara itu. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Afghanistan setelah penambahan pasukan tersebut. Serangan tersebut dinamakan Operasi Desert Storm,97 yang bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa Taliban. Taliban pun tidak tinggal diam, mereka melakukan serangan dengan bentuk konfrontasi, dengan menyerang konvoi kendaraan militer. Bahkan taliban juga berhasil menembak jatuh helikopter-helikopter Amerika Serikat yang melakukan patroli ataupun yang melakukan
serangan
terhadap
pejuang
Taliban.
Keberhasilan
Taliban
menjatuhkan helikopter-helikopter tempur Amerika Serikat tersebut semakin membuat Taliban bersemangat untuk meningkatkan serangan-serangannya. Di tahun ini juga Amerika Serikat membantu Afghanistan untuk melaksanakan pemilu pertamanya dan dalam pemilu ini Amerika Serikat memberi dukungan penuh kepada Hamid Karzai untuk menjadi Presiden Afghanistan.98 Namun, karena Amerika Serikat terlalu banyak ikut campur dalam pemilu ini, banyak kandidat yang mengancam memboikot hasil pemilihan presiden serta menuntut adanya pemilihan ulang.99 Pada tanggal 31 Oktober 2004, hasil pemilihan presiden sudah dapat diketahui, dimana Hamid Karzai sudah jelas memenangkan pemilihan tersebut, mendapatkan 55 persen suara. Kemenangan ini diumumkan pada awal November 2004. 97
Bagus Dharmawan, Petaka di Gunung Afgan, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003, h. 19. Ibid, h. 19. 99 Ibid, h. 20. 98
56
Di bulan Mei tepatnya pada tanggal 15 Mei 2006, 10 ribu pasukan NATO dan pasukan Tentara Nasional Afghanistan menggelar Operasi Mountain Thrust dibawah komando Amerika Serikat. Operasi itu dirancang untuk melacak keberadaan para pasukan Taliban, menghancurkan kegiatan teroris mereka dan memberikan keamanan bagi sebuah lingkungan yang aman bagi pembangunan kembali di wilayah-wilayah selatan dan baratdaya negara.100 Dalam operasi itu para pasukan NATO dan pasukan Tentara Nasional Afghanistan berhasil menyita 74 senjata ringan dan 14 senapan mesin berat, namun akibat operasi ini banyak korban yang berjatuhan dari pihak Taliban maupun dari pihak Tentara Nasional Afghanistan Sekitar 149 pasukan Taliban tewas dan tiga Tentara Nasional Afghanistan tewas. Pada 2 September 2006, tentara NATO dan tentara Afghanistan yang terdiri dari 2000 pasukan melakukan Operasi Medusa di distrik Panjwayi, provinsi Kandahar, yang selama ini menjadi pusat perlawanan Taliban. Tujuan dari operasi ini adalah .untuk membentuk pemerintahan di kota Panjwayi. Pasukan yang terlibat dalam Operasi Medusa ini sebanyak 2000 dari pasukan NATO yaitu dari Kanada, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Denmark dan 2000 dari Tentara Nasional Afghanistan. Akibat operasi tersebut Sekitar 500 pejuang Taliban tewas dan 4 pasukan Kanada juga tewas dalam serangan tersebut101 dan hasil dari operasi ini adalah NATO berhasil menggangu struktur komando dalam jaringan Taliban.102
100
http://articles.cnn.com/keyword/operation-mountain-thrust, diakses pada tanggal 3 Februari 2011. 101 http://id.voi.co.id/berita-internasional/timur-tengah/1426-pasukan-internasional-serangtaliban.html, diakses pada tanggal 5 Februari 2011. 102 http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2006/09/04/23479/-Empat-Tentara-KanadaTewas-di-Afghanistan-/82, diakses pada tanggal 10 November 2010.
57
Tanggal 16 September 2006 sebagai tindak lanjut dari Operasi Medusa, NATO kembali melancarkan sebuah operasi yang diberi nama Operasi Mountain Attack Tujuannya adalah untuk untuk membersihkan basis Taliban dari Provinsi Timur Afghanistan dan untuk proyek-proyek rekonstruksi seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan gedung pengadilan. Operasi ini melibatkan 3000 pasukan NATO yang didominasi oleh Amerika Serikat, sekitar 4.000 polisi dan Tentara Nasional Afghanistan. Operasi itu dipusatkan di provinsi Paktika, Khost dan Ghazni, Afghanistan timur, dan di Logar, Afghanistan tengah, yang berdampingan dengan ibukota. Serangan kedua berlangsung di bagian timurlaut ibukota provinsi Tirin Kot. Pasukan koalisi dan Afghanistan menyerbu satu kompleks Taliban yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan perlindungan bagi gerilyawan Taliban guna merencanakan dan melancarkan operasi terhadap warga Afghanistan setempat. Dalam operasi tersebut 5 pasujan Taliban tewas dan dari operasi tersebut para pasukan berhasil menyita 3,5 kg opium. Operasi Falcon Summit adalah operasi NATO yang dipimpin oleh Kanada, operasi ini dimulai tanggal 15 Desember 2006, tujuan dari operasi ini adalah untuk mengusir pasukan Taliban dari Panjawi dan Zhari.103 Pada tanggal 15 Desember dini hari pesawat NATO menyerang sebuah pos komando milik pasukan Taliban menggunakan bom, roket. Pada hari itu juga NATO menjatuhkan Airborne leaflet propaganda104 kepada penduduk di daerah
103
http://id.voi.co.id/arsip/1426-pasukan-internasional-serang-taliban.htm, diakases pada tanggal 4 Februari 2011. 104 Airborne leaflet propaganda adalah perang psikologis yang digunakan dalam konflik militer asing untuk mengubah perilaku orang-orang di wilayah yang dikuasi musuh, (lihat www.encyclo.co.uk/define/Airborne%20leaflet%20propaganda), diakses pada tanggal 2 februari 2011.
58
Panjawi. Pertama, memberi peringatan kepada penduduk tentang konflik yang akan datang, kedua mengharuskan penduduk untuk memberikan dukungan kepada NATO, dan yang ketiga memberi peringatan kepada pasukan Taliban untuk meninggalkan daerah Panjawi, apabila tidak mau meninggalkan daerah tersebut pasukan Taliban akan menghadapi pasukan NATO. Pada tanggal 19 Desember 2006 serangan dimulai, sebuah serangan dari Artileri Kanada dan serangan tank membuat posisi Taliban menjadi lemah dan akhirnya menewaskan sekitar 60 pasukan Taliban. Operasi Achilles.105 Operasi ini dipimpin oleh ISAF dari Inggris yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2007. Operasi ini memusatkan perhatian pada perbaikan keamanan di daerah tempat persembunyian para ekstrimis Taliban yaitu di provinsi Helmand, penyelundup narkotika dan elemen-elemen lainnya yang berusaha menggoyang pemerintah Afghanistan. Operasi Achilles melibatkan lebih dari 4.500 pasukan NATO dan hampir 1.000 pasukan Afghanistan di provinsi Helmand. Selain melakukan operasi Achilles NATO juga melakukan Operasi Volcano.106 Operasi Volcano tesebut merupakan bagian dari operasi Achilles, yang melibatkan melibatkan pasukan Inggris, tujuannya adalah untuk mengusir basis Taliban yang berada di dekat bendungan listrik tenaga air Kajakai. Pasukan yang ikut dalam operasi tersebut terdiri dari 42 pasukan komando Royal Marinir dan 59 pasukan komando Royal Engineers Namun operasi tersebut tidak terlalu berjalan dengan lancar karena para pasukan mendapat serangan dari basis Taliban, mereka menyerang menggunakan senapan serbu, senapan mesin, dan granat roket. 105
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89778:pasukaninternasional-serang-taliban-di-afghanistan-selatan&catid=16&Itemid=29, diakses pada tanggal 2 februari 2011. 106 http://search.defensenews.com/sp?aff=1100&keywords=Marines+clear+Taliban+from+key+Af ghan.
59
Untuk membalas serangan tersebut para pasukan membalas dengan menggunakan senjata mortir. Tanggal 3 April 2007 pasukan Amerika Serikat bersama dengan Tentara Nasional Afghanistan menyerbu sebuah komplek Taliban yang berada di provinsi Helmand, setelah mendapat kabar bahwa di dalam kompleks tersebut bersembunyi seorang komandan Taliban, akibat penyerbuan tersebut 10 pasukan Taliban tewas dan dua tertangkap, namun komandan Taliban tersebut tidak berhasil tertangkap.107 Tanggal 30 April 1000 pasukan ISAF bersama dengan Tentara Nasional Afghanistan berusaha membuat Pasukan Taliban keluar dari desa Geresh dan desa-desa sekitarnya melalui Lembah Sangin, namun akibat serangan tersebut, 130 pasukan Taliban tewas. Pada tanggal 30 Mei 2007 NATO kembali melakukan operasi dengan nama Operation Lastay Kulang atau Pickaxe Handle di selatan provinsi Helmand, operasi ini merupakan kelanjutan dari operasi Achilles. Pasukan yang ikut dalam operasi tersebut terdiri dari 2000 pasukan ISAF dan 2000 tentara pasukan Afghanistan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghapus kekuatan Taliban yang kehadirannya mengancam keamanan dan stabilitas kota Sangin.108 Dalam operasi ini pertempuran dimulai pada malam hari, para pasukan NATO melakukan serangan udara dengan menggunakan American Divisi Airborne ke82. selain itu pesawat Chinook juga ikut ambil bagian dalam operasi tersebut.
107
http://search.defensenews.com/sp?aff=1100&keywords=Marines+clear+Taliban+from+key+Af ghan, diakses pada 3 Februari 2011. 108
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89778:pasukaninternasional-serang-taliban-di-afghanistan-selatan&catid=16&Itemid=29, diakses pada tanggal 2 februari 2011.
60
akibat pertempuran tersebut lima pasukan Amerika Serikat, satu pasukan Inggris dan satu pasukan Kanada tewas. Pada tanggal 2 Juni NATO mengklaim bahwa mereka telah berhasil menahan beberapa pejuang Taliban, sedangkan pada tanggal 5 Juni terjadi serangan udara yang menewaskan 24 pejuang Taliban yang berada di Selatan Afghanistan. Tanggal 6 Juni Seorang tentara Inggris tewas dalam baku tembak di sebuah kompleks Taliban dan pada tanggal 8 terjadi pertempuran dan serangan udara yang mengakibatkan 30 pejuang Taliban tewas dan terluka. Hasil dari operasi ini adalah terpilihnya gubernur kota Sangin.109 Tanggal 24 Juli 2007 NATO kembali melakukan operasi dengan nama operasi Hammer di selatan provinsi Helmand di Afghanistan di daerah antara Heyderabad dan Mirmandab. Operasi ini bertujuan untuk mengusir Basis Taliban yang berada diatas lembah Geresh di provinsi Helmand dan untuk memperluas pengaruh dan pengawasan pemerintah Afghanistan yang terpilih secara demokratis. Sebanyak 1.500 pasukan ISAF yang kebanyakan dari pasukan Inggris yaitu The Dragoons Light, The First Batalyon Pengawal Grenadier dan 500 tentara Afghanistan mengambil bagian dalam operasi itu. Selama awal operasi para pasukan hanya berjaga-jaga di kanal Nahr e-Seraj sambil mencari basis Taliban sebelum Royal Engineers mendirikan basis operasi bersama ke depan. tentara ISAF dan Tentara Nasional Afghanistan terus bergerak melalui daerah yang dikuasai Taliban yaitu daerah utara, selatan dan ke timur lembah Geresh .awal November operasi berakhir dengan hasil pasukan koalisi berhasil menguasai wilayah selatan sungai Helmand. 109
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89778:pasukaninternasional-serang-taliban-di-afghanistan-selatan&catid=16&Itemid=29, diakses pada tanggal 2 februari 2011
61
Operasi Harekate Yolo (bahasa Persia: untuk penegakan ke depan) adalah operasi yang melibatkan pasukan ISAF dari NATO dan tentara Afghanistan. Operasi ini diluncurkan pada akhir Oktober dan terdiri dari sekitar 160 pasukan ISAF yang kebanyakan dari pasukan Jerman dan 400 tentara nasional Afghanistan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persembunyian Taliban di provinsi Badakhshan dan untuk mengusir militan.110 Serangan tahap kedua, Operasi Harekate Yolo II, diluncurkan pada tanggal 1 November. Operasi ini melibatkan 260 tentara Norwegia, 300 pasukan Jerman, 900 anggota Tentara Nasional Afghanistan, dan juga pasukan Italia, Hongaria, dan Spanyol Pada hari pertama operasi pasukan ISAF berhasil menangkap beberapa pemberontak yang melakukan serangan terhadap pasukan ISAF dan juga melakukan serangan bunuh diri yang kemudian melukai 3 orang pasukan Jerman. Antara tanggal 1 November dan 6 November pasukan ISAF yang berasal dari Jerman Norwegia bersama dengan Tentara Nasional Afghanistan memerangi gerilyawan Taliban di distrik Ghowrmach. Dalam pertempuran tersebut banyak korban berjatuhan dari pihak Taliban sementara dari pihak ISAF dan Tentara Nasional Afghanistan tidak ada korban. Hasil dari operasi ini pasukan ISAF dan Tentara Nasional Afghanistan berhasil mengusir pasukan taliban dari distrik Ghowrmach. Operasi Karez adalah operasi militer NATO yang dilaksanakan pada tanggal 13-23 Mei 2008. operasi tersebut melibatkan pasukan ISAF yang berasal dari Jerman Norwegia dan Tentara Nasional Afghanistan. Tujuan dari operasi Karez
110
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89778:pasukaninternasional-serang-taliban-di-afghanistan-selatan&catid=16&Itemid=29, diakses pada tanggal 2 februari 2011.
62
adalah untuk mengusir para pasukan Taliban yang berkumpul kembali pasca Operasi Harekate Yolo. Pada hari pertama operasi para pasukan sudah mendapat serangan dari para pasukan Taliban. Pasukan Taliban menyerang dengan menggunakan senapan serbu, senapan mesin dan granat roket, mereka menyerang dari jarak sekitar 1200 meter, namun serangan tersebut dapat diatasi oleh pasukan ISAF Jerman dan mereka berhasil mengusir para pasukan Taliban. 3. Efektifitas Peran NATO Dalam Operasi Militer yang dipimpin Oleh Amerika Serikat di Afghanistan Masa Pemerintahan George W. Bush Menurut Chester A. Crocker efektifitas dapat didefinisikan sebagai terhindarnya kondisi konflik yang makin memburuk. Dalam situasi lain dapat berarti kemajuan marjinal dalam menstabilisasi, membendung, dan mengawasi krisis kemanusiaan serta menyebarnya konflik ke wilayah lain.111 Hal ini perlu dikemukakan karena dalam menganalisa efektifitas peran NATO dalam invasi Amerika Serikat di Afghanistan, kondisi yang ditemui jauh dari ideal. Kepemimpinan NATO dalam ISAF serta berbagai operasi militer yang telah dilakukan belum menunjukan kemampuan NATO untuk membantu Afghanistan menyelesaikan problematika yang terjadi di dalam negerinya. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah belum berpengalamannya NATO dalam melakukan peran organisasinya diluar kawasan Eropa. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan belum secara efektif menyentuh akar masalah yang ada di Afghanistan. Afghanistan tetap dalam kondisi memprihatikan bahkan lebih memprihatikan dibanding pada saat 111
Barokah Zuliati, Efektifitas Intervensi Kemanusiaan PBB di Somalia (1992-1995) dan (1994), Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2000, h. 34.
63
Taliban masih memimpin Afghanistan. Rakyat Afghanistan memang kini telah terbebas dari aturan-aturan ketat Taliban. Rakyat Afghanistan kini telah memiliki pemerintahan yang stabil dan diakui oleh dunia internasional, Tapi rakyat Afghanistan masih belum terbebas dari kekerasan bersenjata dan bahkan kekerasan bersenjata saat ini memasuki era yang lebih mengerikan: bom bunuh diri, penculikan bahkan „pembantaian‟ warga sipil oleh tentara multinasional.112 Kondisi perekonomian Afghanistan saat ini juga tak jauh berbeda dengan di era kekuasaan Taliban. Pengangguran masih begitu tinggi. Pemerintahan Afghanistan pimpinan Presiden Hamid Karzai yang diakui oleh dunia internasional ternyata tidak serta merta membawa investasi dunia ke negara itu. Pemerintahan Afghanistan saat ini sebaliknya dikenal sebagai pemerintah yang penuh nepotisme dengan korupsi yang sangat merajalela, dua hal yang tidak terjadi di era Taliban.113 Selain tidak bisa membuat kondisi Afghanistan menjadi lebih baik, NATO juga belum bisa mematikan ancaman terorisme yang ada di Afghanistan, walaupun Osama bin Laden sudah tewas. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, pertama, Terorisme acap kali hanya ditangani secara parsial dan pragmatis sesuai dengan standar ganda negara-negara adidaya. Padahal, fenomena semacam itu harus diberantas secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Sayangnya, pemerintahan AS di era Presiden Bush mendefinisikan fenomena terorisme secara
112
http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/10/16548/10-tahun-perangafghanistan/#.T2cIhlJjRI4, diakses pada tanggal 18 Maret 2012. 113 http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/10/16548/10-tahun-perangafghanistan/#.T2cIhlJjRI4, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.
64
tidak sempurna dan hanya terfokus pada kelompok Taliban dan jaringan Al Qaeda.114 Kedua, Penekanan Barat yang hanya memaksakan model keamanannya secara sepihak di Afghanistan, tanpa mempedulikan kompleksitas kondisi kultural dan sosial negara ini merupakan salah satu penyebab utama kegagalan strategi militer Barat di Afghanistan. Apalagi, Amerika Serikat dan NATO acap kali berupaya melemahkan posisi pemerintahan dan kedaulatan nasional Afghanistan sebagaimana yang sering diungkapkan sendiri oleh Presiden Hamid Karzai. Tentu saja langkah semacam itu, makin menyulut kemarahan dan kebencian rakyat Afghanistan terhadap pasukan asing.115 Dari uraian diatas mengenai peran efektivitas NATO di Afghanistan diketahui bahwa kehadiran NATO di Afghanistan ternyata belum mampu membuat rakyat Afghanistan menjadi lebih merdeka dibanding pada saat dipimpin oleh Taliban dan NATO juga belum bisa membuat ancaman terorisme yang ada di Afghanistan menjadi hilang.
114
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=15602&Itemid=59, diakses pada tanggal 07 Juni 2011. 115 http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=15602&Itemid=59, diakses pada tanggal 07 Juni 2011.
65
BAB IV PENUTUP
I.V.1. Kesimpulan Skripsi ini telah melakukan penelitian tentang Keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Dengan menggunakan studi pustaka penulis berkesimpulan, bahwa NATO yang pasca perang dingin mengalami disfungsi akibat tidak adanya ancaman keamanan terhadap kepentingan para negara-negara anggotanya, dengan keruntuhan Uni Soviet dan bubarnya Pakta Warsawa yang menandai kemenangan blok liberal Amerika Serikat dalam periode ketegangan perang dingin, mampu menjawab keraguan dunia internasional tentang relevansi dan eksistensinya sebagai organisasi pakta pertahanan dengan melibatkan diri dalam sejumlah aksi, salah satunya aksi melawan terorisme. NATO melakukan aksi melawan terorisme untuk pertama kalinya di negara Afghanistan bersama Amerika Serikat. Dipilihnya Afghanistan sebagai negara pertama untuk melawan aksi terorisme karena disinyalir di negara tersebut berkembang gerakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok bernama Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang merupakan tersangka pengeboman di gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Dalam aksi melawan terorisme di Afghanistan, NATO secara efektif mengerahkan semua kekuatan militernya untuk melakukan serangkaian operasi militer di daerah-daerah yang ada di Afghanistan, dengan menggunakan teknologi
66
yang canggih. Operasi Amerika Serikat dan NATO dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 dengan nama Operasi Enduring Freedom. Dari operasi-operasi militer yang digelar oleh NATO di wilayah-wilayah Afghanistan tersebut, ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi negara Afghanistan, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif yaitu dengan diadakannya berbagai operasi militer Amerika Serikat bersama dengan NATO berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban yang dianggap sangat otoriter terhadap rakyatnya, Afghanistan berhasil melaksanakan pemilu pertamanya pada tanggal 9 Oktober 2004 yang akhirnya dimenangkan oleh Hamid Karzai, sedangkan pengaruh negatif akibat dilaksanakannya invasi di negara ini adalah keamanan di negara ini menjadi tidak pulih akibat sering diadakannya operasi militer, terorisme yang ada di Afghanistan juga tetap masih ada walaupun pimpinan Al Qaeda yaitu Osama bin Laden sudah tewas pada tanggal 1 Mei 2011 lalu. Selain itu, kondisi perekonomian Afghanistan juga tak jauh berbeda dengan di era kekuasaan Taliban. Pengangguran masih begitu tinggi. Pemerintahan Afghanistan pimpinan Presiden Hamid Karzai yang diakui oleh dunia internasional ternyata tidak serta merta membawa investasi dunia ke negara itu. Pemerintahan Afghanistan saat ini sebaliknya dikenal sebagai pemerintah yang penuh nepotisme dengan korupsi yang sangat merajalela, dua hal yang tidak terjadi di era Taliban. Dengan demikian, keberadaan NATO di Afghanistan tidak dapat membantu mengatasi masalah keamanan dan masalah ekonomi di Afghanistan tapi malah berganti menjadi pemicu ketdakstabilan di negara ini. Hal ini membuat rakyat Afghanistan menjadi takut dan kalut, selain itu operasi-operasi militer yang
67
dilakukan oleh NATO juga menimbulkan banyak korban baik warga sipil maupun pasukan NATO sendiri. Saran Saran yang ingin penulis berikan yaitu sebaiknya Amerika Serikat bersama dengan NATO mengakhiri invasi di Afghanistan, dengan cara menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan. Hal tersebut dilakukan agar Afghanistan tidak menjadi Vietnam kedua bagi Amerika Serikat dan dapat mengatur pemerintahannya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari negara lain. selain itu, penghentian invasi tersebut harus segera dilakukan agar tidak lagi ada korban dari pihak sipil maupun pasukan NATO yang berjatuhan. Demikianlah skripsi penulis tentang Keterlibatan NATO dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi masih banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini akan dapat memberi manfaat untuk melihat seberapa besar keterlibatan NATO dalam invasi Amerika Serikat ke Afghanistan.
68
Daftar Pustaka Buku Bennet, Leroy A, International Organization.” Dalam Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004.
Couloumbus Theodore A dan Wolfe James H. ”Introduction to International Relation: Power and Justice.” Dalam, Anak Agung Banyu Perwita dan. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
Dharmawan, Bagus. Petaka di Gunung Afgan, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003. Donelly, Jack, “The Past, The Present and The Future Prospect.“ Dalam Milton J. Esman and Shibley Telhamic (eds), International Organization and Ethnic Conflict, (London: the Cornel University Press, 1995.
Djelantik, Sukawarsini. Terorisme (Tinjauan Psikologi Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional,) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010. Goldstein, Joshua S. International Relation, 5th Edition, Washington D.C.: Pearson Education, 2004.
Hadibroto, Iwan. Dkk. Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afganistan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Harrison, Lissa. Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: Kencana, 2007.
Maulani, Z.A. Perang Afghanistan: Perang Menegakkan Hegemoni Amerika di Asia Tengah. Jakarta: Dalancang Seta, 2002.
Mahally, Abdul Halim. Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hhubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, ,Jakarta: LP3ES, 1990.
NATO Handbook: Partnership and Cooperation, Brussels: NATO Office of Information and Press, 2001. xiv
Nye, Joseph Jr. Understanding International Conflicts: An introduction To Theory and History, York: Harper Collins College Publisher, 1993. Plano, Jack C and Olton, Roy,The International Relations Dictionary, 3rd Edition, California:ABC-Clio Inc, 1982.
Schermers, H.G. “International Organization.” Dalam Sri Setianingsih Suwardi, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: UI Press, 2004 Stuart, Douglas T. The Future of the European, Alliance, Problem and Oppourtunities for Coalition strategie, dalam Gary L. Guertener (ed), Collective Security in Europe, United States: Startegies Studies institute, 2001.
Wedgwood, Ruth. Al Qaeda, Military Commissions, and American Self Defense dalam Demetrios James Caraley (ed), September 11, Terrorist Atttacks, and U.S. Foreign Policy. New York: The Academy of Political Science, 2002.
Zuriah, Nurul. Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Skripsi dan Tesis: Anastasia, Irwanda. Kebijakan Keamanan NATO Dalam Konflik Kosovo: Tinjauan Intervensi Militer NATO Dalam Konflik Kosovo(1998-1999),” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok: Universitas Indonesia, 2001.
Budiman, Perubahan Struktur Komando NATO pasca 11 September 2001, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2005.
Moningka, Paskalina G. Latarbelakang Sikap Presiden Mitterland Terhadapa Keputusan NATO Mengenai Penempatan Euromissile Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1989.
Juliastuti, Anna Rinto. Kebijakan NATO di Eropa Timur Periode 1990-1996, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 1997.
Rachmat, Armin. Perubahan Strategi Keamanan NATO Periode 1989-1999: Analisis Atas Kemitraan Strategis, Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana, Depok: Universitas Indonesia, 2004.
xv
Zuliati, Barokah Efektifitas Intervensi Kemanusiaan PBB di Somalia (1992-1995) dan (1994), Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2000.
Jurnal Asmus, D. Ronald, Kugler, dkk. “Can NATO Survive,” The Washington Quarterly, Vol.19 no. 2, Cambridge: MIT Press, 1996
Fitriyanti, Rahmi. “Kajian Mengenai legalitas Formal Use Of Force Amerika Serikat terhadap Afghanistan,” Orbit: Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No.1, Jakarta: Pusat Kajian Hubungan Intenasional, UIN, Januari 2008.
Susanti, Dina dan Monika, Farah. “Peran AS dalam Transisi Rejim di Negara Lain: Studi Kasus Afganistan,” Global Jurnal Politik Internasional Vol. 7 No.2 Depok: Universitas Indonesia, 2005. Internet http://www.nato.int/cps/en/natolive/organisation.htm, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0102.htm NATO Fundamental Security Task, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070101.htm, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070102.htm, diakses pada tanggal 07 Oktober 2010.
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb070103.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49608.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2010.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm, diakses pada tanggal 07 Oktober 2010. xvi
http://nasional.kompas.com/read/2009/04/08/06201121/memaknai esensi nato setelah 60 tahun diakses pada tanggal 7 Oktober 2010.
http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2006/09/04/23479/-Empat-TentaraKanada-Tewas-di-Afghanistan-/82, diakses pada tanggal 10 November 2010. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89778: pasukan-internasional-serang-taliban-di-afghanistan selatan diakses pada tanggal 2 februari 2011.
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf diakses pada tanggal 4 Februari 2011 http://id.voi.co.id/berita-internasional/timur-tengah/1426-pasukan-internasionalserang- taliban.html diakses pada tanggal 5 Februari 2011.
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htmdiakses pada tanggal 17 Mei 2011. http://www.americanforeignrelations.com/A-D/index.html, diakses pada tanggal 24 Agustus 2011. http://www.nato.int/terrorism/index.htm, diakses pada tanggal 23 Oktober 2011. http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=56 diakses pada tanggal 22 Oktober 2011.
http://www.isaf.nato.int, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.
Prague Summit Statement on Iraq, 21 November 2002, http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-133e.htm, diakses pada tanggal 17 Mei 2011.
http://daccess_dds_ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf? OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.
http://daccess_dds_ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/57/PDF/N0163857.pdf? OpenElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.
http://daccess_dds_ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?O penElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.
xvii
http://daccess_dds_ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/555/55/PDF/N0355555.pdf?O penElement, diakses pada tanggal 17 Oktober 2011.
http://articles.cnn.com/keyword/operation-mountain-thrust, diakses pada tanggal 3 Februari 2012.
http: //internasional.kompas.com/read/2011/05/02/09541176/Osama.bin Laden.Tewas, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.
http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/10/16548/10-tahun-perangafghanistan/#.T2cIhlJjRI4, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.
http://www.news.detik.com/read/2011/05/03/180347/1631677/10/pks-tewasnyaosama-tak-matikan-al-qaeda diakses pada tanggal 18 Maret 2012. .
xviii
