SKRIPSI IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN NUNUKAN
Disusun Oleh :
S U H A R N I Nomor Pokok Mahasiswa : 2008 232 00 0128
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR 2012
SKRIPSI HALAMAN PENGESAHAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN NUNUKAN Disusun dan Diajukan Oleh : S U H A R N I Nomor Pokok Mahasiswa : 2008 232 00 0128
Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi Pada Tanggal 26 Januari 2012 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Menyetujui Komisi Pembimbing
Drs. Muh. Firdaus, MBA, Ph.D Pembimbing
Mengetahui, Ketua STIA LAN Makassar
Prof. Dr. Makmur, M.Si NIP. 19551209 198103 1 001
SURAT PERNYATAAN Dengan ini, saya menyatakan bahwa sesungguhnya : 1. Karya tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya. 2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka. 3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku Makassar, 26 Januari 2012 Yang menyatakan,
S U H A R N I NPM. 2008 232 00 0128
KATA PENGANTAR
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya milik Tuhan semesta alam lautan ilmu dan dengan kemurahan-Nya sehingga kita mendapatkan ilmu milik-Nya. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sang Maha Rahman dan Rahim, yang telah menitipkan sedikit kecerdasan dan petunjuknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kabupaten Nunukan” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Peneliti bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah SWT semata, yang tiada sekutu bagi-Nya sebagai suatu kesaksian yang penulis simpan untuk menghadap kembali kepada-Nya, penulis juga bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasul-Nya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penghargaan tertinggi dipersembahkan buat kedua orangtua, Ibunda Sitti Sapiah dan Ayahanda Abdul Wahid (Alm) yang nun jauh disana peneliti meyakini, doa dan ridhonya tak pernah putus. Kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materi, Sumarty, S.Ag, Asdar, S.Sos, Dra.Sudharty, Biolla, S.Pd.M.Pd, Amrin Wahid, Warnida, SE, Drs. Sudarman. Ponakanku yang selalu memberikan pertimbangan, dr.Rezky Amalia, Abdul Muis, S.T, M.T, dan yang selalu memberikan keceriaan Shiddieq, Syawal, Chica, Fahmy, Lady, Atok, Maula, dan A’da. Dengan segenap kejujuran, penulis menyadari bahwa skripsi ini tercipta atas pertolongan Allah SWT melalui hamba-hamba-Nya untuk membantu, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak H. Abdul Hafid Achmad (mantan Bupati Nunukan) dan Bapak Bupati Nunukan (Drs. Basri) yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar di STIA-LAN Makassar. 2. Bapak Prof. Dr. Makmur, M.Si selaku Ketua STIA-LAN Makassar 3. Bapak Drs. Muh. Firdaus, M.BA, Ph.D selaku pembimbing. Sebuah kebanggaan dapat dibimbing oleh salah satu dosen yang diidolakan. Tersentuh dengan perhatian yang luar biasa, bimbingan yang maksimal, bijaksana dan cerdas menjadi kesan selama pembimbingan. 4. Bapak H. Datuk Balam, SH., M.Si beserta staf, teristimewa kepada ibu Fitraeni, S.Sos, Rusdan, SE, Muh. Rizal, S.Kom, ibu Herlina, ST, dan
selurah jajaran DKPS Kabupaten Nunukan, yang membantu dalam penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penelitian skripsi ini. 5. Bapak Drs. Lukman Samboteng, M.Si selaku Kepala Bagian Akademik STIA-LAN Makassar. 6. Ibu Mariati, S.Kom, selaku pembimbing akademik. 7. Bapak Ahsan, SE, MM selaku moderator dalam seminar proposal 8. Bapak dan Ibu Dosen STIA-LAN Makassar. 9. Para Staf Akademik, office boy dan para security yang selalu setia mengamankan kunci motor yang sering tertinggal, ingat selalu KT 4777 S. 10. Sahabat terbaikku “Umi Umamah, SAB, Hertati, Donny, P’Arif, P’Muhammad, P’Sugiarto, Fiska dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa STIA-LAN Makassar yang banyak memberikan dukungan, saran, kritik dan sedikit pujian sehingga menjadi kontribusi dalam penulisan skripsi ini. 11. Untuk rekan-rekan di Kelurahan Nunukan Selatan, Kak Dwi yang rajin mengirimkan gaji, P’Yudi yang selalu mengingatkan DP3, K’Kur yang selalu mengharuskan cepat pulang kerja serta P’Lurah M.Nur, S.Sos yang memberikan rekomendasinya. 12. Anak-anakku di Panti Asuhan Aisyiyah RUHAMA, bundaku Darwisa, bunda Wasamu, bunda Suma, bunda Nuri yang senantiasa mengingatkan nandanya. Terakhir, kepada siapa saja yang membaca skripsi ini, terima kasih telah membuka mata dan meluangkan waktunya untuk membaca karya ini. Semoga memberi ilmu dan keilmuan, dan bermanfaat bagi segenap civitas akademik. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan, semoga keterbatasan yang ada didalamnya menjadi kesempurnaan bagi peneliti berikutnya. Tiada kata berhenti, ketika menyadari bahwa sesungguhnya hidup adalah belajar, membaca dan bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas memaknai hidup. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makassar, 26 Januari 2012
Chu@’
INTISARI Suharni. 2008. 232. 00. 0128 IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN NUNUKAN Skripsi, xi hlm, 111 Pembimbing : Drs. Muh. Firdaus, M.BA, Ph.D Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Nunukan, dan upaya apa saja yang dilakukan dalam dalam penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini melihat implementasi strategi penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan melalui program, anggaran dan prosedur, dimana menggunakan metode kualitatif dan jenis pengumpulan datanya menggunakan telaah dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan prosedur pengolahan data dan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didasarkan pada tindakan riil yang dilakukan oleh DKPS Kabupaten Nunukan sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Elektronik dan Standar Prosedur Operasi Mendagri dalam rangka penerapan KTP Elektronik 2011 melalui strategik program yaitu membentuk struktur organisasi dengan nama pokja Kabupaten dan Kecamatan, Sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan prasarana serta mobilisasi penduduk. Kemudian program ini kemudian diimplementasikan melalui komitmen anggaran sebesar Rp. 962.883.600,- atau 16,44% dari RKA DKPS melalui strategi pengajuan anggaran perubahan secara signifikan untuk tiga bulan terakhir. Selanjutnya program ini dibuat prosedurnya untuk dilaksanakan dimana dimulai dari Kelurahan/Desa dalam bentuk mobilisasi ataupun penyampaian surat undangan, kemudian ke Kecamatan mendaftarakan diri untuk perekaman penduduk, selanjutnya melakukan antrian pemanggilan nama, oleh operator kemudian verifikasi data, pengambilan foto, tanda tangan, sidik jari, iris mata, kemudian verifikasi sidik jari telunjuk selanjutnya tanda tangan untuk pernyataan atas kebenaran data yang bersangkutan. Selanjutnya menunggu proses pencetakan KTP Elektronik. Dari kegiatan ini telah terealisasi 44,30% dengan berbagai hambatan diantaranya karena lambatnya distribusi perangkat dari pusat dan hanya satu yang berfungsi, adanya kerusakan perangkat dan tidak terjangkaunya sebagian penduduk karena keterlambatan mobile enrollment yang diharapkan mampu menjadi alternatif pemenuhan target yang ingin dicapai. Dengan demikian ketidaksiapan pusat menjadi kendala utama, namun harapannya pemerintah Kabupaten dalam perekrutan pelaksana program juga harus mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang sesuai karena KTP Elektronik merupakan sistem informasi yang membutuhkan keterampilan khusus.
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................................ii LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................iii KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv INTISARI.................................................................................................................... vi DAFTAR ISI .............................................................................................................vii DAFTAR TABEL ........................................................................................................ x DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. xi
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 1 B. Fokus Permasalahan ............................................................................................. 10 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ........................................................................... 11 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori ...................................................................................................... 12 1. Program Pembangunan .................................................................................. 12 2. e-Government ................................................................................................. 17 3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ............................................. 21
4. Manajemen Strategi ....................................................................................... 25 5. Implementasi Strategi..................................................................................... 29 B. Defenisi Konsep ................................................................................................... 52 C. Kerangka Pikir ..................................................................................................... 53 D. Pertanyaan Penelitian ........................................................................................... 53 BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian................................................................................................. 55 B. Unit Analisis ........................................................................................................ 55 C. Prosedur Pengumpulan Data ................................................................................ 56 D. Instrumen Pengumpulan Data .............................................................................. 58 E. Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data ............................................................. 59 BAB. IV HASIL PENELITIAN A. Profil Kabupaten Nunukan ................................................................................... 61 B. DKPS Sebagai Instansi Penerapan KTP Elektronik ............................................ 65 C. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ....................................................................... 66 D. Pembahasan Dan Analisis ................................................................................... 71 1. Implementasi Strategi dari Segi “Program” ............................................. 71 1) Pengaturan Dan Pembentukan Struktur Dalam Bentuk Pokja .......... 71 2) Sosialisasi ........................................................................................... 75 3) Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia) .............. 78 4) Penyediaan Sarana Dan Prasarana .................................................... 85 5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ...................................................... 88
2. Implementasi Strategi Dari Segi “Anggaran” .......................................... 91 3. Implementasi Strategi Dari Segi “Prosedur”............................................ 98
BAB. V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................................... 106 B. Saran .................................................................................................................. 109 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS
DAFTAR TABEL NO.
Judul Tabel
Halaman
1. Jumlah Penduduk, Realisasi Dan Prosentase Pencapaian e-KTP .......................... 9 2. Jadwal Sosialisasi Per Kecamatan Dalam Rangka Penerapan e-KTP ................. 76 3. Keadaan Petugas Pelaksana e-KTP Berdasarkan Jenjang Pendidikan ................ 83 4. Daftar Perangkat Distribusi Pusat Ke Setiap Kecamatan .................................... 86 5. Daftar Perangkat yang Disediakan Pemerintah Kabupaten ................................. 87 6. Anggaran Pembentukan Struktur Organisasi dalam Kelompok Kerja ................ 92 7. Anggaran Sosialisasi ............................................................................................ 92 8. Anggaran Pelaksana Program .............................................................................. 94 9. Anggaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana ...................................................... 95 10. Anggaran Mobilisasi Penduduk ........................................................................... 96 11. Total Anggaran Program Penerapan KTP Elektronik .......................................... 97
DAFTAR GAMBAR NO.
Judul Gambar
Halaman
1. Basic Model Of The Strategic Management Process ........................................... 33 2. Kerangka Kerja Analisis Organisasi Implementasi Strategi ................................ 35 3. Model Sederhana Proses Implementasi Strategi .................................................. 36 4. 7-S Model McKinsey ........................................................................................... 40 5. Model Manajemen Strategi Hunger dan Wheelen ............................................... 41 6. Kerangka Fikir ..................................................................................................... 54 7. Peta Kabupaten Nunukan ..................................................................................... 61 8. Illustrasi Akses Antar Daerah Di Kab. Nunukan ................................................. 62 9. Hubungan Kerja Pokja Kabupaten Dan Pokja Kecamatan .................................. 74 10. Kegiatan Sosialisasi e-KTP Kabupaten Dan Kecamatan ..................................... 77 11. Sosialisasi e-KTP bentuk Baliho dan Stiker ........................................................ 78 12. Contoh Pembagian Jadwal Pelayanan e-KTP .................................................... 102
1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari
sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi (Mulyo, 2011). Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi.
Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat
menimbulkan suatu revolusi baru berupa peralihan sistem kerja yang konvensional ke era digital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung
2
kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mulyo, 2011) Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi
3
karena didasarkan pada basis internet maka dapat dikumpulkan di satu titik yaitu Internet Data Center.(PT. Telematika, 2011) Namun pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk.
Seperti yang terdapat di Kabupaten
Nunukan, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru.
Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala
kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru.
Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003
tentang elektronik government (CV.Artha Mitra Pratama, 2011) Salah satu pendorong penerapan e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi
dan
akuntabilitas
dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan e-Government, pemerintah memiliki peranan
sebagai pemberi kebijakan tentang strategi
pengembangan e-Government, dalam hal ini Inpres tersebut memberikan arahan penyusunan tentang rencana strategis e-Government kepada seluruh instansi
4
pemerintahan sesuai dengan konteks masing-masing dari lingkungan instansi tersebut. Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dikatakan bahwa pengembangan eGovernment
merupakan
kepemerintahan
yang
upaya berbasis
untuk
mengembangkan
(menggunakan)
elektronik
penyelenggaraan dalam
rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan menjadikan teknologi informasi sebagai media yang dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat. Kemudian sebuah penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (appropriate) mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama (long life tidak mudah face out), efisien (tidak over investment atau under
5
investment), aman (secure) mudah dioperasionalkan (user friendly) dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat. Dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan (security) dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk. (PT.Unisystem Utama, 2011) Penerapan teknologi informasi dalam e-Government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Sistem
Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan.
SIAK sendiri memberikan
banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi
6
dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. (Agung Made, 2011) Disamping itu SIAK dirancang, dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, untuk mampu menyelenggarakan penerbitan NIK Nasional sebagai nomor identitas tunggal (unique) yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen
kependudukan, misalnya penerbitan KTP juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam mendukung nilai serta keaslian dokumen, yaitu dengan menerapkan security feature teknologi yang tepat guna. Issue keamanan (security) dalam hal ini bermakna ganda, yaitu bagi penduduk/pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas data-informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen. Sedangkan bagi pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat berfungsi mengendalikan penduduk untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif. (PT.Unisystem Utama, 2011)
7
Hal-hal seperti tersebut diatas, telah diintegrasikan dalam bentuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai salah satu strategi yang diharapkan mampu menjadi pilar elektronik Government dalam memberikan peningkatan pembangunan dan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Satu perubahan besar yang dimunculkan melalui e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). KTP Elektronik ini, pada dasarnya pada dasarnya akan diberlakukan secara nasional
di
seluruh
Indonesia,
namun
pemerintah
pusat
memberlakukan
penerapannya secara bertahap, yaitu di Tahun 2011 diterapkan di 197 kabupaten/kota, dan ditahun 2012 berada di 300 di kabupaten/kota. Khusus untuk Kalimantan Timur, dari 14 Kabupaten/kota, 7 Kabupaten/Kota pada Tahun 2011 menerapkan e-KTP dan termasuk diantaranya Kabupaten Nunukan. Sejak penetapan tersebut, banyak hal menarik yang terjadi dalam penerapan eKTP ini di Kabupaten Nunukan,, diantaranya adalah terungkap saat adanya hearing antara pemerintah Kabupaten Nunukan dengan DPRD bahwa ketersediaan listrik di
8
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tidak terjamin, sehingga mengganggu proses penerapan program pusat tersebut. Kemudian akhirnya disepakati DKPS meminjam Kantor Kelurahan Nunukan Tengah dan Dinas Perhubungan untuk menjadikan sebagian ruangannya sebagai kantor DKPS. (www://Tribun Kaltim.co.id). Dalam pelaksanaan bimbingan teknis mengenai materi umum dan tata cara penerbitan e-KTP mulai dari perekaman data seperti perekaman sidik jari, tandatangan dan iris mata, yang digelar dilantai V Kantor Bupati Nunukan pada Selasa, 2 Agustus 2011, dan dihadiri sekitar 40 orang dari staf Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, seyogyanya pelatihan tersebut ditunjang perangkat/alat, namun pertemuan itu hanya materi yang sifatnya penyampaian
dan
penggambaran
spesifikasi,
sehingga
tidak
maksimal.
(www://Tribunkaltim.co.id) Disamping itu, menurut Faridah Aryani, SE (Sekretaris Camat Kecamatan Nunukan Selatan), kendala yang saat ini kecamatan hadapi adalah bahwa alat yang didistribusikan oleh pemerintah pusat baru satu yang berfungsi, sehingga jumlah masyarakat yang dimobilisasi ketempat pelayanan masih kurang, dan kendala lainnya karena cuaca di Kecamatan Nunukan Selatan masih sering mengganggu signal, sehingga antrian yang mestinya dapat diselesaikan 30 KK perharinya kurang dari target tersebut. Begitupun juga di Kecamatan Nunukan (induk), terjadi hal yang sama meskipun telah dilakukan pelayanan hingga jam 23.00 atau 30 KK masih saja
9
diyakini belum mampu memenuhi target sekitar 46.000 jiwa sampai 31 Desember 2011. Bahkan dibeberapa Kecamatan telah diberlakukan pelayanan seminggu penuh, namun diperkirakan pencapaian target 100% untuk akhir Desember 2011 masih terkendala. Hal ini dibuktikan dengan data sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini : Tabel 1 Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib KTP dan Realisasi serta Prosentase KTP Elektronik Kabupaten Nunukan
1.
Sebatik
27.353
Jumlah Penduduk Wajib KTP 18.023
2.
Nunukan
76.086
52.273
16.043
30,69
3.
Sembakung
10.316
6.927
3.960
57,17
4.
Lumbis
11.451
7.007
3.174
45,30
5.
Krayan
8.195
5.713
3.338
58,43
6.
Sebuku
16.311
10.621
1.481
13,94
7.
Krayan Selatan
2.674
1.752
478
27,28
8.
Sebatik Barat
14.872
9.810
6.104
62,22
9.
Nunukan Selatan
15.782
10.261
5.540
53,99
10.
Mobile Enrollment
No.
Nama Kecamatan
Total :
Jumlah Penduduk
5 hari 183.040
Realisasi e-KTP
%
12.750
70,74
1.350 122.387
54.218
44,30
Sumber : DKPS Kabupaten Nunukan (15 Desember 2011)
Sangat disadari bahwa penerapan KTP Elektronik sesungguhnya akan mengalami banyak kendala, disamping karena merupakan inovasi baru dan sifatnya top down, sehingga strategi yang telah ditetapkan oleh pusat melalui Kementrian Dalam Negeri tentu tidak serta merta dapat diimplementasikan dengan cepat, tepat
10
dan berhasil 100% oleh setiap daerah. Dinamika organisasi dan kondisi geografis setiap Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi efektifitas dan efiensi penyelenggaraan penerapan KTP Elektronik ini. Dan ketika Kabupaten Nunukan mampu mencapai angka sebagaimana tabel tersebut diatas, menurut peneliti sebuah apresiasi patut diberikan kepada stakeholder yang bekerjasama dengan baik, karena peneliti menganggap capaian tersebut cukup baik dengan jangka waktu kurang lebih tiga bulan. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti implementasi strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menerapkan e-KTP sebagai rangkaian dari petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pusat untuk melaksanakan formulasi strategi yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi langkah-langkah konkrit yang dilakukan dalam rangkaian penerapannya, dan sejauh mana upaya tersebut mencapai tujuan yang diinginkan (efektif).
B.
Fokus Permasalahan Berdasarkan latar belakang, peneliti memandang, perubahan besar dalam
penerapan e-KTP membutuhkan konsistensi dan keterpaduan semua stakeholder, sehingga upaya kearah pencapaian tujuan mengharuskan adanya implementasi strategi dalam mensukseskan penerapan KTP Elektronik tersebut. Berangkat dari hal ini, maka fokus permasalahan yang akan dipertanyakan dalam skripsi ini adalah :
11
”Bagaimana implementasi strategi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) di Kabupaten Nunukan ?
C.
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi strategi penerapan KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Nunukan.
D.
Manfaat Penelitian 1.
Manfaat akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai implementasi strategi dalam administrasi pembangunan melalui sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk dalam mencapai tujuan yang diinginkan (efektif). 2.
Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengimplementasika strategi dalam rangka penerapan KTP elektronik untuk melayani masyarakat dibidang kependudukan.
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori 1. Program Pembangunan Pembangunan adalah : “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)” Siagian (1999:4). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita dalam Soetomo (2006:8) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai „suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana‟. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran
yang
mengidentikan
pembangunan
dengan
perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masingmasing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:4 ) Dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu: (1) bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan
13
pembangunan nasional dan (2) pembangunan kependudukan itu sendiri. Sisi pertama merupakan penjabaran dari pembangunan berwawasan kependudukan merujuk pada konsep
agar
perencanaan
pembangunan
harus
memperhatikan
dinamika
kependudukan yang ada. Sisi kedua merujuk pada bagaimana membangun penduduk itu sendiri agar dapat menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang andal. Dalam hal ini bagaimana
mengendalikan
pertumbuhan
penduduk,
mengarahkan
mobilitas
penduduk, meningkatkan kualitas penduduk dan didukung dengan sistem informasi kependudukan yang andal (Tjiptoherijanto, 2005 : 1) Pembangunan di Indonesia dewasa ini diarahkan pada pembangunan berwawasan kependudukan (people oriented development) yang merupakan penjabaran dari pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berarti bahwa pembangunan dijalankan untuk memenuhi keperluan masyarakat, dengan mempersiapkan kepentingan penduduk dimasa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaan kearah ini pemerintah harus memperhatikan aspek keberadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus-menerus, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah, nasional dan global.
Pengertian daerah disini mencakup daerah kabupaten/kota dan daerah
propinsi masing-masing sebagai daerah otonom. Terdapat hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara keadaan dan pembangunan nasional dengan daerah dan
14
antar daerah. Sifat hubungan tersebut yang demikian kuat dapat menghambat bahkan menggagalkan pembangunan pada sektor yang lain (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006 :65). Dari definisi pembangunan sebelumnya, maka jelas dapat kita lihat pokokpokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.
Dalam hal ini jika dikaitkan dengan elektronik KTP jelas
bahwa dengan diterapkannya sistem ini tidak terjadi lagi tumpang tindih kependudukan sehingga satu orang tidak memiliki KTP ganda sehingga dalam melakukan Perumusan Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Kebutuhan Sektor Pembangunan lain didaerah bersinergi dengan daerah lain sampai tingkat nasional (SIAK Dalam Kerangka Adminduk). Pembangunan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan administrasi kependudukan di daerah. Sejalan dengan itu maka sangat relevan dinas ini mengusung visi : “Terwujudnya
Pelayanan Prima dalam
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Menurut Nawawi (2003 : 122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.
15
Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu organisasi pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai organisasi tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.
Pernyataan
Visi
tersebut
harus
selalu
berlaku
pada
semua
kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat / fleksibel. Untuk itu menurut Lewis dan Smith dalam Hasibuan (2005 : 35) ada beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan Visi: a. Berorientasi pada masa depan; b. Tidak dibuat berdasar kondisi atau tren saat ini; c. Mengekspresikan kreativitas; d. Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat; e. Memperhatikan sejarah, kultur, clan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga; f. Mempunyai standard yang tinggi, ideal serta harapan bagi anggota organisasi; g. Memberikan klarifikasi bagi manfaat organisasi serta tujuan-tujuannya; h. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi; i. Menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya; j. Bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga.
16
Visi sebagai cara pandang kedepan tentu menuntut kemampuan dari pengambil kebijakan untuk merangkai berbagai kegiatan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, karena itu peranan manajemen strategis dalam mengelola perubahan-perubahan dimasa mendatang menjadi hal yang sangat penting. Dalam rangka menuju pencapaian visi, ditetapkanlah misi, yang merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menetapkan Misi dalam Lakip Kabupaten Nunukan Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan 2. Meningkatkan Tertib Administrasi 3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dan kesadaran hukum masyarakat. 4. Membangun sistem dan jaringan informasi kependudukan terpadu Dari pernyataan misi biasanya diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari organisasi tersebut, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada
17
pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota organisasi serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Dari arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui visi dan misinya diatas, dalam pandangan kebijakan publik dianggap sebagai bagian dari manajemen strategik, sehingga adalah penting jika dalam menjalankan penerapan e-KTP, strategi menjadi penting.
Dalam rangka
pencapaian itu, pemerintah megeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komperensif dan berlaku secara nasional. Dalam hal ini dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada prinsipnya menjamin administrasi kependudukan dan pelayanannya dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi. 2. e-Government E-government dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi
18
dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan kondisi atau keadaan tertentu yang mendukung. Kondisi ini dapat diartikan sebagai kesiapan atau readiness. Terkait dengan e-government maka readiness merupakan kondisi atau keadaan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat pengguna terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tingkat kesiapan yang dicapai memiliki korelasi positif dengan keberhasilan dalam mencapai tahap pengembangan e-government suatu kabupaten atau kotamadya. (Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006). Perubahan-perubahan
yang
terjadi
saat
ini
menuntut
terbentuknya
pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan
19
dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government (kepmekominfo Nomor 57 Tahun 2003). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP ini merupakan salah satu aplikasi e-Government dan bagian implementasi sistem informasi bagi pemerintahan.
Aplikasi e- Government berperan strategis untuk
pelaksanaan penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan memenuhi tata pamong (governance) bagi pemerintahan.
Implementasi aplikasi e-Government
dirasa belum mencukupi upaya pelaksanaan layanan publik yang efektif bila diimplementasikan terpisah-pisah untuk masing-masing departemen ataupun bagian dalam pemerintahan. Namun, aplikasi e-Government yang ada dibangun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Aplikasi e-Government juga di bangun pada era teknologi
berbeda. Demikian untuk menghancurkan tembok pemisah terpencarnya aplikasi eGovernment dapat berupa solusi keterpaduan data dan proses, dan hal tersebut terdapat dalam SIAK. Sehingga Efendy sofyan dalam Azhari dan Idham (2002 :25) mengatakan bahwa „hubungan interaktif antara pemerintah dan masyarakat hanya dapat dibangun dengan menerapkan teknologi informasi dan manajemen berbasis eGovernment‟.
20
Kemudian Cahyana Ahmadjayadi (2004 : 4), Deputi Bidang Jaringan Kominfo, Kementerian Kominfo mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditawarkan e-Government itu setidaknya ada tiga secara sederhana, yaitu : 1. Proses Otomatisasi, yakni mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi. 2. Proses Informasi, yakni; Mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung arus proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi. 3. Proses Transformasi: yakni: membuat ICT baru, untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi, misalnya membuat metode baru dalam pelayanan publik. Kemudian jika ditinjau dari pelaksanaan adanya penerapan e-KTP ini sebagaimana persfektif ketiga perubahan fundamental diatas, tentu diharapkan eKTP akan membawa beberapa keunggulan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan administrasi kependudukan dan pelayanan publik
sebagaimana
dituliskan Falih Suaedi (2010 : 57) yaitu : a) Efisiensi, yang artinya pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan dengan lebih murah, mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan mampu bekerja lebih cepat. Pemerintah mampu menghasilkan output yang sama dengan biaya yang lebih murah dan sejumlah output yang lebih besar dengan total biaya yang sama. Pemerintah mampu menghasilkan output yang sama dengan biaya sama namun waktu yang lebih cepat. b) Efektivitas, yang artinya pemerintah mampu bekerja lebih baik dan lebih inovatif. Menghasilkan sejumlah output yang sama dengan biaya dan waktu yang relatif sama dengan standar kualitas yang lebih baik serta
21
mampu menangkap aspirasi masyarakat yang dilayani dengan pilihan yang sesuai dan kemampuan masyarakat 3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang No.23 Tahun 2006). Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (PP Nomor 37 Tahun 2007), kemudian ditambahkan pula dalam PP tersebut bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib
22
administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Sisfonas). a. Tujuan SIAK Tujuan adanya SIAK, yaitu : 1. Database Kependudukan terpusat 2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll) 3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll) 4. Standarisasi Nasional a) No. Pengenal Tunggal (NIK) b) Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil) c) Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya), Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan, pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang
23
dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain
dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Tujuan dari adanya sistem informasi administrasi kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Juga dapat memberikan kemudahan pelayanan dari suatu instansi untuk melakukan proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran penduduk. Kemudian lebih formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 bahwa Pengelolaan SIAK bertujuan: 1. Peningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; 3. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
24
b. Manfaat SIAK Manfaat yang diambil dari rancangan sistem ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan kependudukan. Juga sebagai alat bagi instansi untuk membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. SIAK dalam hal ini diharapkan sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas tinggi, karena merupakan sistem yang menggunakan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Menurut Boediono dalam Nugroho (2003 : 63) „pelayanan yang berkualitas tinggi adalah : 1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum. 2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. 3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam kependudukan
rangka
mencapai
visi
pembangunan
dibidang
administrasi
tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Nunukan, tentu menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dari pusat melalui juklas dan juknis yang telah ditetapkan melalui strategi-strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan wilayah. Sebagai daerah perbatasan, keterbatasan akses membutuhkan
25
komitmen dari stakeholder dalam memanajemeni dan mengawal pengimplementasian kebijakan melalui manajemen strategi.
4. Manajemen Strategik Manajemen Strategik terdiri atas dua suku kata yang dipilah, yaitu kata Manajemen dan Strategik.
Pengertian Manajemen menurut Hasibuan (2005 :2)
adalah “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Selanjutnya Terry dalam Hasibuan (2005 : 3) menyatakan bahwa „suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing),
pengarahan
(actuating)
dan
pengendalian
(controlling) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya‟. Sehingga dari pengertian tersebut manajemen mengandung tiga pengertian yaitu: 1) Manajemen sebagai suatu proses 2) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen 3) Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science)
26
Pengertian selanjutnya adalah Strategi. Istilah ini berasal dari kata Yunani “strategos, atau strategus” yang berarti “perwira negara” dengan fungsi yang luas. Namun secara umum merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Chandler dalam
Rangkuti (2001 :3) berpendapat bahwa „strategi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya‟. Sedangkan menurut WF Glueck dan LR Jauch dalam Rangkuti (2001 : 3) mendefinisikan „strategi sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi‟. Menurut Wikipedia : Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Lain halnya dengan George Steiner dalam Silih Agung (2005 : 27) lebih menekankan strategi jika dimasukkan dalam literature manajemen menganggapnya sebagai „suatu cara apa yang akan dilakukan seseorang untuk menghadapi daya saing dengan memprediksi gerakan-gerakannya, sehingga beliau memberi beberapa definisi yaitu : 1) Strategi adalah sesuatu yang dilakukan top manajemen yang sangat penting bagi organisasi
27
2) Strategi mengacu pada dasar arahan pengambilan keputusan, yaitu tujuan dan misi 3) Strategi mengandung langkah-langkah penting yang diperlukan untuk merealisasikan keputusan 4) Strategi menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan organisasi 5) Strategi menjawab apa tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana kita harus mencapainya. Hax dan Majluf dalam Salusu (2004 : 100) menawarkan rumusan yang lebih komperehensif tentang strategi yaitu : 1) Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral 2) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya 3) Menyeleksi bidang-bidang yang akan digeluti atau digeluti organisasi 4) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dai lingkungan eksternal dan kekuatan serta kelemahannya 5) Melibatkan semua tingkatan hirarki dari organisasi. Dengan demikian tepatlah kiranya Salusu ( 2004 : 101) mengatakan bahwa “strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan yang paling menguntungkan”.
28
Dari kedua pengertian tersebut maka relevan dengan pendapat Wahyudi dalam Winardi dan Karhi (1997 : 85) bahwa „manajemen strategi merupakan suatu seni dan ilmu dari perbuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategik antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang‟.
Sedangkan menurut
Lawrence R. Jauch dan W.F Glueck dalam Iwan Purwanto (2008 : 75) „manajemen strategi (strategic management) adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi organisasi dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi‟.
Menurut Bryson dalam Wahab (1991 : 12) pada organisasi sektor publik menekankan pada pentingnya proses Manajemen strategi, dimana manfaat yang diperoleh dengan penerapan manajemen strategis pada organisasi sektor publik diantaranya adalah: 1) Membantu organisasi publik berpikir secara strategis 2) Mengklarifikasi arah mendatang 3) Memecahkan masalah organisasi 4) Meningkatkan kinerja 5) Berhubungan secara efektif dengan lingkungan yang berubah 6) Membangun tim kerja dan keahlian, dan 7) Memudahkan interface administrasi politik melalui membangun hubungan kerjasama antara pejabat terpilih dan manajer publik.
29
Sedangkan menurut Toft dalam Wahab (1991 : 13) beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan manajemen strategis pada sektor publik adalah: 1) Pemerintah berorientasi tindakan dan biasanya jangka pendek. 2) Strategi publik pada tingkat agensi dirancang oleh legislatif. 3) Perencanaan publik dilakukan dalam lingkup intern. 4) Analisis keandalan cukup rumit dan sulit. 5) Agensi publik kurang familier dengan proses kelompok informal untuk pemecahan masalah, membangun tim, dan lain-lain. 6) karena kendala anggaran dan orientasi jangka pendek, pekerjaan untuk perencana sektor publik sulit dijustifikasi. 7) strategi publik akan dicapai melalui desain organisasi, penganggaran dan pengendalian keuangan, dan sistem dan kebijakan personil. 5. Implementasi Strategi a. Elemen Manajemen Strategi
Wheelen and Hunger dalam Iwan Purwanto (2008:75) berpendapat ‘strategic
management is that set of managerial decisions and actions that determines the longrun performace of a corporation. It includes environmental scanning (both external and internal), strategy formulation (strategic or long-range planning), strategy implementation, and evaluation and control. The study of strategic management, therefore, emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities and threats in light of a corporation’s strengths and weaknesses’.
30
Maksudnya manajemen strategis berupa serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang pada sebuah organisasi. Hal ini termasuk memotret lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Oleh karena itu, studi mengenai manajemen strategis, menekankan pada monitoring dan evaluasi dari peluang eksternal dan ancaman yang dipandang dari sudut kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Sedangkan menurut Tunggal Amin Widjaja (2010 : 12 ), manajemen strategis terdiri dari sembilan tugas kritikal berikut ini : 1) Memformulasi misi (mission) perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud (purpose), falsafah (philosophy) dan sasaran (goal). 2) Mengembangkan suatu profil perusahaan yang merefleksi pada kondisi internal dan kemampuannya. 3) Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik faktor kompetitif maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum. 4) Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. 5) Mengidentifikasi opsi yang paling diiinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari sudut misi perusahaan. 6) Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total (grand strategies) yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan. 7) Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan (grand strategies). 8) Mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan yaitu memadani tugas–tugas, manusia, struktur, teknologi dan menekankan sistem ganjaran. 9) Menilai keberhasilan proses strategik sebagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Senada pula dengan Gregory G. Dees dan Alex Miller dalam Winarno dkk (2007 : 5) „Strategic management is a process that combines three major interrelated acitivities : strategic analysis, strategic formulation and strategic implementation’
31
(Manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara tiga aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi dan implementasi strategi). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen srategis dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Dimana berbagai elemen saling berhubungan dan mempengaruhi. Oleh sebab itu manajemen strategis ditujukan untuk semua tujuan dan sasaran organisasi. Semua usaha harus ditujukan pada apa yang berbaik bagi keseluruhan organisasi, tidak hanya pada satu bidang fungsi saja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa defenisi manajemen strategis sesungguhnya memuat 3 elemen yaitu : 1) Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajeman efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. a) Misi Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. b) Tujuan Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur
32
jika memungkinkan. Pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil dari penyelesaian misi. c) Strategi Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan
memaksimalkan
keunggulan
kompetitif
dan
meminimalkan
keterbatasan bersaing. d) Kebijakan Aliran dan strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. 2) Implementasi strategi adalah proses dimana menajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.
Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara
menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. 3) Evaluasi dan Pengendalian yang tepat harus mampu melengkapi kesimpulan yang ditunjukan dalam model manajemen strategi. Sistem tersebut harus memberikan informasi umpan balik yang penting, tidak hanya bagi implementasi strategi, tetapi juga dalam perumusan awal strategi.
33
Pada model manajemen strategis menunjukan bagaimana umpan balik dalam bentuk data kinerja dan laporan aktivitas dijalankan melalui seluruh proses manajemen dengan menggunakan pengamatan lingkungan baik secara eksternal maupun internal. Sehingga para pengambil kebijakan dapat membandingkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya direncanakan. Sehingga dari berbagai penjelasan tersebut, maka sebagaimana Wheelen dan Hunger menggambarkan elemen dasar proses manajemen strategik sebagaimana gambar 1 berikut : Environmental
Strategy
Strategy
Evaluation
Scanning
Formulation
Implementation
& Control
Gambar 1 Basic Model Of The Strategic Management Process
b) Implementasi Strategi
Grindle dalam Wibawa (1994 : 10) menyatakan, „implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu‟.
Sedangkan Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994: 15) menyatakan
bahwa „implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan‟. Grindle dalam Wibawa (1994 : 3) menambahkan bahwa „proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran‟.
34
Implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994: 2). Menurut Lane dalam Wibawa (1994 :4), „implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu‟. Implementasi menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Wibawa (1994 : 11) bahwa „tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders)’. Sedangkan M. Farid Wajdi (1989: 226) menggambarkan Analisis Organisasi Untuk Implementasi Strategi sebagai berikut :
Kerangka Kerja
35
Misi & Tujuan Analisis Eksternal
Analisis Internal
Strategi
IMPLEMENTASI Manusia
Struktur
Sistem
Budaya
Kinerja
Evaluasi Gambar 2 Kerangka Kerja Analisis Organisasi Untuk Implementasi Strategi
Struktur a) Bagaimana struktur organisasinya ? b) Bagaimana garis kekuasaan dan komunikasinya ? c) Apa peran dari satuan tugas, komite atau apa kesamaan mekanismenya ? Sistem a) Bagaimana perangkat anggarannya ? b) Bagaimana kebiasaan sistem perencanaannya ? c) Apa yang menjadi kunci pengukuran yangdigunakan untuk evaluasi kinerja ? d) Bagaimana sistem akuntansinya ? e) Bagaimana jalannya aliran produk dan informasinya ? Manusia a) Apa yang menjadi keahlian (skill), pengetahuan, dan pengalaman dari pekerja ? b) Bagaimana kondisinya menurut departemen dan kualitas-nya ? c) Apa yang menjadi harapan pekerja ? d) Bagaimana sikap dalam menghadapi perusahaan dan pekerjaannya ?
36
Budaya organisasi a) Apakah nilai-nilai yang ada visible dan diterima ? b) Nilai-nilai apa yang ada dan bagaimana hal itu dikomu-nikasikan ? c) Apa yang menjadi norma tingkah laku ? d) Apa saja yang dijadikan simbol dan aktivitas simbolik-nya ? e) Gaya manajemen apa yang dominan ? f) Bagaimana cara penyelesaian konflik ? Strategi a) Dimanakah strategi yang baru akan tepat dimasukkan dalam organisasi ? b) Akankah strategi yang baru tepat dengan rencana strategis dan sesuai dengan kondisi dananya ? c) Akankah sistem dan budaya yang ada mendukung strategi baru ? d) Perubahan organisasional apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan strategi baru ? e) Apa dampak yang akan terjadi akibat perubahan ? apakah hal itu akan feasible? Lain halnya dengan pandangan Certo dan Peter dalam Setiawan dan Zulkieflimansyah (2007:103) bahwa untuk „melakukan implementasi strategi yang baik, tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses tersebut adalah sebagaimana gambar 3 berikut : Menganalisa Perubahan
Analisa Struktur Organisasi
Analisa Budaya Organisasi
Implementasi dan Evaluasi Strategi
Gambar 3 Model Sederhana Proses Implementasi Strategi
Analisa Kepemimpinan
37
a) Tahap menganalisa perubahan yang mungkin akan dialami oleh organisasi akibat dari formulasi kebijakan, yang bertujuan untuk memberi gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak organisasi harus berubah agar berhasil dalam implementasi. Tingkatan perubahan yang dilakukan organisasi menentukan pendekatan strategi perubahan yang ditetapkan dalam setiap kondisi. b) Struktur organisasi dirancang untuk mewakili hubungan antar sumber daya yang akan melaksanakan tugas dan biasanya dalam bentuk bagan. Certo dan Peter dalam Iwan (2008:215) mengemukan bahwa „pentingnya struktur organisasi ini karena ada dua alasan utama, yaitu struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kebijakan akan disusun, dan yang kedua adalah menjelaskan bagaimana sumber daya akan dialokasikan‟. Menurut Hunger dan Wheelen (2003:304) bahwa “penetapan struktur organisasi hal utama dalam mengorganisasikan berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik”. Sedangkan menurut Sukanto (2003:69) implementasi strategi bertalian dengan pembicaraan tentang struktur organisasi serta sumber daya manusia (staf). Didalam organisasi ada fungsi, yaitu fungsi garis, garis dan staf, yang hubungannya ada wewenang, tanggungjawab dan pelaporan. Sedangkan Chandler dalam Hunger dan Wheelen (2003:306) menyatakan bahwa „organisasi berkembang akan mengarahkan pada
38
perubahan organisasi, dan karena itu biasanya struktur organisasi juga berubah karena timbulnya inefesiensi oleh struktur lama‟. c) Analisa
budaya
organisasi,
merupakan
suatu
komponen
yang
mempertanyakan mengapa suatu organisasi dapat diimplementasikan, dimana didalamnya memuat nilai-nilai, gaya manajemen dan kebiasaan orang-orang didalam organisasi. Secara formal budaya organisasi dapat diartikan suatu presepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu suatu system dengan makna yang sama, artinya bahwa budaya organisasi terwujud dalam filosofi, ideology, nilai-nila, asumsi, keyakinan serta sikap dan norma bersama anggota organisasi dalam memandang berbagai realitas. Hal ini lebih senada dengan ungkapan Jauch dan Gueck dalam Iwan (2008:229) bahwa „budaya organisasi adalah ideology yang menguasai pola perilaku dan norma mapan yang mempengaruhi tindakan dan keputusan‟.
Sedangkan menurut Clyde
Kluchohn dalam Setiawan dkk (2005:113) bahwa „budaya adalah seperangkat
kebiasaan,
pola
pikir,
perasaan
dan
reaksi
yang
mempengaruhi keputusan yang diambil dalam mengahadapi suatu masalah tertentu‟. Hal ini tentu membuat jelas bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi efektifitas dari implementasi strategi. Sukanto (2003:78) lebih menekankan budaya sebagai sebuah kepercayaan, bahwa hal tersebut bisa berubah dalam diri seseorang, misalnya yang biasanya sopan dan peduli dapat berubah sebaliknya, apalagi jika berkelompok. Karena itu menurutnya
39
budaya organisasi dapat menentukan tingkat produktivitas dan kinerja organisasi. Dengan didasarkan pada budaya, sebuah organisasi akan menjadi solid karena ada pengikatnya yaitu nilai yang dimiliki bersama (shared values). Makin kental budaya, makin tinggi kinerjanya karena menjalin dan menginternalisasikan perilaku anggota organisasi, dimana dengan adanya budaya, para anggota berkomitmen pada tugasnya. Lebih komperehensif McKinsey dalam Fitri Lukiastuti dkk (2008 : 89) menggambarkannya melalui 7-S Model yang menggambarkan adanya hubungan antara pemimpin, budaya organisasi, dan strategi. McKinsey menjelaskan bahwa „strategi (Strategy) yang telah disepakati oleh para pemimpin harus didukung oleh struktur organisasi (Structure) dan sistem (System) yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Struktur dan sistem tersebut ditentukan oleh pemimpin (Style). Pemimpin menentukan siapa orang yang membantunya (Staff), dan Skill yang dimiliki oleh staff. Structure, system, style, staff, dan skill memiliki kontribusi terhadap keberhasilan strategy. Kontribusi dari dari 5s tersebut (structure, system, style, staff, dan skill) menyatu dalam satu variabel yang disebut Shared value atau yang dikenal dengan Culture (budaya organisasi)‟. Disempurnakan oleh Sukanto (2003:3) : bahwa dengan dimilikinya Rencana Strategi, manajemen agar berhasil perlu mengimplementasikannya dengan proses : 1) Pembentukan struktur organisasi untuk mewadahi segala kegiatan organisasi 2) Pengisian organisasi dengan staf 3) Staf tersebut harus cakap, kompeten, professional dan terampil, sehingga perlu dikembangkan dengan motivasi dan insentif yang memadai 4) Staf/personalia dalam organisasi perlu mengikuti system dan prosedur yang telah disetujui bersama
40
5) Pimpinan dapat menjalankan gaya kepemimpinan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi 6) Para anggota organisasi perlu menghayati nilai-nilai, budaya serta unsur pengikat lainnya yang ada dalam organisasi agar bersatu padu dalam bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Strategi, struktur organisasi, SDM, keterampilam, sistem dan prosedur serta gaya kepemimpinan dan budaya sebagai pengikat adalah unsur keberhasilan organisasi, sebagaimana diusulkan McKinsey. Secara gamblang keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4 7-S Model McKinsey d) Analisa Kepemimpinan mempengaruhi sampai berapa jauh implementasi strategi
mau
didelegasikan
dan
dikembangkan
dengan
tingkat
pengendalian yang tepat. Dalam hal ini gaya kepemimpinan menjadi aspek yang sangat penting, karena nantinya akan berpengaruh terhadap cara-cara berkomunikasi serta proses pengambilan keputusan didalam subuah organisasi yang pada akhirnya bermuara pula pada budaya organisasi sebagaimana yang dipaparkan diatas.
41
Sementara implementasi strategi yang dikemukan oleh Hunger dan Wheelen (2003 :1) dalam gambar, sebagaimana dibawah ini : Pengamatan Lingkungan
Perumusan Strategi
Eksternal
Misi
Lingkungan Sosial Kekuatan Um um
Alasan m engapa organisasi hidup
Lingkungan Tugas/Kerja Analisis Industri
Internal Struktur Rantai Perintah Budaya Key akinan, pengharapan, nilai-nilai Sumber Daya Aset, keahlian, kem am puan, pengetahuan
Implementasi Strategi
Evaluasi dan Pengendalian
Tujuan Apa y ang akan diselesaikan dan kapan diselesaikan
Strategi Rum usan perencanaan untuk m encapai m isi dan tuj uan
Proses m em onitor hasil kinerj a dan m elakukan tindakan perbaikan
Kebijakan Pedom an luas untuk pengam bilan keputusan
Program Aktivitasaktivitas y ang diperlukan untuk m eny elesaikan perencanaan
Anggaran Biay a program program
Prosedur Langkahlangkah y ang diperlukan dalam m eny elesaikan pekerj aan
Kinerja
Umpan Balik
Gambar 5 Model Manajemen Strategi Hunger dan Wheelen
a. Program Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkahlangkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi organisasi, budaya internal organisasi, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Menurut Bryson dalam Crown (2004:133) „pengembangan program dapat berjalan setelah menetapkan alternatif strategi yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Program harus menjadi proses yang kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan kemungkinan atau alternatif yang ditentukan. Program yang ditentukan harus merepresentasikan penggunaan kemungkinan sumber daya terbaik dari berbagai sumber daya yang mungkin digunakan‟.
42
Sedangkan dalam Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusdiklatwas
BPKP (2007:34) dijelaskan bahwa “program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu‟. Program tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat terkait dengan kebijakan instansi. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan harus dikaji dahulu apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Agar program dapat dilaksanakan secara realistis, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Program dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. 2) Analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan (atau hubungan) antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan dengan program.
Pimpinan harus mengupayakan suatu
keterkaitan yang menimbulkan keseimbangan antara programprogram yang bersangkutan. 3) Koordinasi atas program. Tidak perlu secara menyeluruh, akan tetapi cukup dilakukan terhadap program kerja yang memang penting saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kondisi
43
pengendalian yang terlalu ketat dan mengurangi kebebasan dan motivasi pegawai. 4) Penyusunan program hendaknya cukup sederhana. 5) Setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan mengajukan program dari masing-masing unit. 6) Harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja hanya merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau, akan tetapi yang lebih penting adalah yang berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut Grindle dalam Sistaningrum (2010 : 167) menyatakan bahwa „suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan
atau
proyek‟,
sehingga
beliau
memberikan
pernyataan
Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”. Menurut Terry dalam Sistaningrum (2010:167) „program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran‟. Selanjutnya, Grindle dalam Sistaningrum (2010:168) menjelaskan bahwa „isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of
44
change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources commited)’. Sehingga dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa program sesungguhnya berisi antara lain : struktur organisasi (susunan personalia), Pelaksana Program/staf, sumber daya (sarana prasarana). Berkaitan dengan penerapan/implementasi e-KTP, hal-hal tersebut diatas akan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan. b. Anggaran Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan organisasi. Supriyono dalam Setiawan dkk (2005:105) bahwa „anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kognitif dan biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumbersumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
45
tahun)‟.
Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan
sesuai dengan tanggung jawab tiap pimpinan disetiap lini. Ditambahkan pula bahwa oleh Supriyono dalam Setiawan dkk (2007:107) fungsi anggaran adalah : 1) Fungsi perencanaan Perencanaan dibutuhkan dalam kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Dalam rangka mencapai tujuan harus diikuti oleh penyusunan anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban sehingga berfungsi sebagai alat perencana dalam pengimplementasian/menjalankan kegiatan/program organisasi. 2) Fungsi koordinasi Rencana dan tindakan berbagai pusat pertanggungjawaban dalam organisasi perlu diorganisasikan, dalam hal ini anggaran mempunyai fungsi mengkoordinasikan berbagai pusat pertanggungjawaban agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan organisasi. 3) Fungsi Komunikasi Organisasi harus menentukan saluran komunikasi melalui unit-unit dalam organisasi jika ingin efisien.
Komunikasi ini berhubungan
dengan tujuan, strategi, kebijakan, pelaksanaan bahkan penyimpangan yang timbul. Dalam hal ini dalam penyusunan ataupun penyaluran anggran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan
46
berperan serta dalam proses anggaran, selanjutnya bertanggungjawab terhadap anggaran tersebut melalui laporan secara periodik. 4) Fungsi Motivasi Anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi pimpinan untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Anggaran dalam penyusunannya melibatkan peran serta para pelaksana dan dapat digunakan sebagai memotivasi mereka dalam melaksanakan program/rencana kegiatan dalam mencapai tujuan dan juga dalam rangka mengukur kinerja pelaksana/pegawai. 5) Fungsi Pengendalian dan evaluasi Anggaran dapat dijadikan sebagai pembandingan antara rencana dengan pelaksanaan/pengimplementasian sehingga dapat ditentukan ada tidaknya penyimpangan yang timbul 6) Fungsi Pendidikan Dalam hal ini anggaran menjadi alat bagi pimpinan untuk bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban pada SKPD yang dipimpinnya sekaligus dengan SKPD lainnya dalam naungan organisasi. Simon dalam Widodo (2000:17) mengatakan bahwa „anggaran adalah rencana kerja atau tindakan/implementasi suatu unit organisasi yang menghasilkan atau menggunakan sumber daya, sehingga mengacu dari hal tersebut sasaran proses penganggaran adalah :
47
1) Merubah strategis organisasi menjadi tindakan untuk menciptakan nilai 2) Mengevaluasi apakah sumber daya memadai untuk menerapkan program yang telah disetujui sebelumnya 3) Menciptakan sebuah pondasi untuk meningkatkan efisiensi dengan indikator utama penerapan strategi, apakah tujuan sesuai dengan ukuran-ukuran masukan, proses dan keluaran mendukung suksesnya penerapan tersebut‟. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dengan menetapkan anggaran
dapat
diketahui
sasaran
profit,
juga
pertumbuhannya.
Penyusunan anggaran juga merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam
mengimplementasikan
strategi
yang
telah
diformulasikan
sebelumnya. Dapat dipahami, jika strategi tidak didukung anggaran yang memadai, strategi tersebut besar kemungkinan akan berubah menjadi seonggok dokumen sejarah belaka. Berkaitan dengan penerpan e-KTP, bahwa tahap implementasi terjadi bukan hanya setelah undang-undang ditetapkan, tetapi bagaimana anggaran juga disediakan untuk membiayai implementasi program tersebut.
Dan karena kebijakan ini adalah sifatnya top-down, maka
tepatlah kiranya pemerintah mengatur anggarannya dengan membagi (sharing) antara pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah
48
(APBD) dengan mengacu pada tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. Prosedur Paradigma
governance
membawa
pergeseran
dalam
pola
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa penggunapengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Dilihat dari fungsinya, prosedur berfungsi membentuk sistem kerja
dan
aliran
kerja
yang
teratur,
sistematis,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar
49
satuan kerja.
Sehingga secara umum, prosedur merupakan gambaran
langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Tjipto Atmoko (http://resources.unpad.ac.id/) Edward III dalam Widodo (2000: 18) menyatakan „Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Prosedur dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Prosedur yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. Prosedur sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam caracara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas prosedur menghambat implementasi‟. Menurut Waller dalam Widodo (2000 : 19), „tugas prosedur adalah memastikan bahwa di seluruh organisasi semua orang mengerjakan
50
sesuatu dengan cara yang sama dan bekerja sebagaimana semua orang bekerja‟. Namun harus dicatat, bahwa prosedur juga bukanlah uraian pekerjaan. Prosedur harus mengungkapkan : a) Bagaimana semua aktivitas manajemen dilaksanakan b) Siapa yang akan melaksanakan aktivitas c) Bagaimana aktivitas didokumentasikan d) Instruksi tempat kerja yang diperlukan untuk referensi. Dari berbagai penjelasan diatas dapat dipahami bahwa prosedur dijadikan sebagai alat untuk memastikan konsistensi sistem dan mekanisme kerja suatu organisasi, aliran datanya darimana kemana, tata kerjanya oleh siapa dan dimana sehingga menurut hemat penulis, setidaktidaknya prosedur dalam penerapan e-KTP alirannya dari Kelurahan ke Kecamatan kemudian ke Disdukcapil, dan bisa juga sebaliknya tergantung pada kondisi dan keadaan penerima layanan e-KTP. Dari ketiga variabel implementasi strategi yang dijelaskan diatas, seyogyanya ketiganya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Dimana secara sederhana dapat digambarkan bahwa dengan program yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebijakan, maka tidak akan berarti tanpa dukungan anggaran, dan dalam menerapkannya tentu diperlukan prosedur sebagai alat dan kontrol alur pengimplementasiannya dan juga konsistensinya. Karena itu ketiganya merupakan suatu kesatuan yang harus diimplementasikan dalam penerapan
51
e-KTP untuk mencapai efektifitas organisasi. Dalam rangka mencapai hal tersebut diproyeksikan agar tolak ukur SMART dapat diterapkan pengimplementasiannya, yaitu : 1)
Specific, harus dapat mengukur perubahan kondisi sesuatu yang akan diukur secara spesifik,
2)
Measurable, terukur, dapat diagregasikan, dan memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut
3)
Attainable,
tidak
sulit
dalam
pemerolehan/pengumpulan
data/informasinya (terutama dari segi waktu dan sumber daya), 4)
Relevant, terkait dengan informasi yang dibutuhkan, dan
5)
Timely, tepat waktu dalam pengumpulan data dan pelaporan hasilnya.
Berangkat dari berbagai literatur yang ada diatas, penulis memilih menggunakan implementasi strategi yang ditawarkan oleh Hunger dan Wheelen sebagaimana gambar 5 diatas dengan alasan sebagai berikut : 1) Bentuknya lebih sederhana, dimana sub variabelnya cukup mewakili dan bisa merangkul/merangkum berbagai pendapat dan pernyataan yang ditawarkan oleh ahli lainnya. 2) Relevansinya terhadap hal-hal yang berhubungan penerapan e-KTP sangat erat dan sangat mewakili untuk mudah dipahami dan diselaraskan dengan kebijakan ini.
52
3) Penulis tidak memiliki rekan dalam meneliti, sehingga sub variabel ini diasumsikan mudah didapat dan ditelaah sehingga target waktu penyelesaian yang diinginkan oleh penulis dapat dicapai. B. Definisi Konsep Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet dikembangkan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana didalamnya memuat sistem informasi yang mendukung proses dalam suatu organisasi yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem informasi yang mengelola, mengkaji, menyimpan dan mengembangkan Sistem Informasi Kependudukan ini untuk mencapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Sistem inilah yang merupakan bagian dari integrasi eleketronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Instansi
Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS). Sebagai suatu kebijakan baru tentu tidaklah semudah membalikkan tangan, setelah pemerintah pusat telah memformulasikan strategi yang akan dilaksanakan, kemnudian pemerintah daerah mengimplementasikan strategi yang ada, tentu
53
dibutuhkan konsistensi dan komitmen stakeholder dalam rangka pencapaian yang dimaksud, karena itu penulis ingin meneliti bagaimana manajemen pemerintah Kabupaten Nunukan dalam merubah dan mengadopsi kebijakan baru tersebut dengan menyiapkan implementasi strateginya dilihat dari sudut program, anggaran dan prosedurnya, dan sejauh mana keberhasilannya untuk mencapai efektifitas dalam menyelenggarakan pembangunan administrasi kependudukan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Nunukan. C. Kerangka Fikir Sebagaimana penjelasan diatas, maka dalam mengimplementasikan strategi Sistem Informasi Kependudukan dalam rangka menerapkan e-KTP diperlukan berbagai pertimbangan sehubungan kondisi kabupaten Nunukan sebagai pilihan bahwa tahun 2011 ini e-KTP diterapkan di Kabupaten ini. Konsekwensinya tentu harus mempersiapkan segala yang tertuang dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan tertulis yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab kabupaten. Dalam rangkaian ini kabupaten Nunukan memerlukan implementasi strategi yang memudahkan dalam penerapan e-KTP, dan penulis mengambil gagasan yang dinyatakan oleh Wheelen dan Hunger bahwa implementasi strategi memuat tiga sub variabel yaitu : program, anggaran dan prosedur. Ketiga sub variabel ini diharapkan merupakan satu kesatuan yang harus saling berinteraksi dan saling menguatkan agar efektifitas organisasi dapat tercapai.
54
Berdasarkah hal tersebut, maka dapat disusun kerangka fikir sebagai berikut :
Program
Anggaran
Implementasi Strategi Penerapan e-KTP
Prosedur
Gambar 6 Kerangka Fikir
D. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan model berfikir, tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi strategi e-KTP di Kabupaten Nunukan ditinjau dari segi program ? 2. Bagaimana implementasi strategi e-KTP di Kabupaten Nunukan ditinjau dari segi anggaran ? 3. Bagaimana implementasi strategi e-KTP di Kabupaten Nunukan ditinjau dari segi prosedur ?
55
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Dari fokus masalah dan tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan secara mendalam bagaimana implementasi strategi dan upaya penerapan e-KTP di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan mengungkap implementasi strategi melalui program, anggaran dan prosedur dalam penerapan e-KTP Di Kabupaten Nunukan untuk mencapai efektifitas. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan bagaimana implementasi strategi penerapan KTP Elektronik ini disikapi, apa yang sedang berlangsung saat diadakan penelitian dan memperhatikan, memeriksa sebabsebabnya, fakta-faktanya dan sejauh mana proses penerapan ini berlangsung.
B. Unit Analisis Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS)
Kabupaten
Nunukan,
wawancara dan dokumentasi.
dengan
menggunakan
metode
pengamatan,
Adapun yang menjadi objek /unit analisis dalam
penelitian ini adalah :
Kebijakan, dalam bentuk regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis yang ada dalam rangka penerapan e-KTP tersebut.
56
Implementasi Strategi yang digunakan dalam penerapan e-KTP dalam hal ini program-program yang dilakukan, sejauhmana komitmen pemerintah dalam memberikan anggaran, dan prosedurnya dimana implementasi eKTP dipusatkan penerapannya, dan bagaimana dampaknya terhadap penduduk sehingga sukses dan efektif.
Informan yang terdiri dari :
Lurah
Camat/staf Camat
Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan
C. Prosedur Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data ini, penulis akan melakukannya dengan terlebih dahulu mengambil data dari : -
Opini-opini publik, kemudian mengambil berbagai data dari dokumen berupa laporan tahunan/bulanan dari kantor yang bersangkutan.
-
Selanjutnya akan mencari data dari laporan-laporan atau pembahasan layanan melalui media elektronik (website) ataupun melalui media massa, kemudian kesemuanya disinkronisasikan dengan berbagai aspek manajerialnya.
-
Selanjutnya melakukan wawancara melalui informan dari pihak yang berwenang mulai dari bawahan sampai pimpinan.
57
Dalam penelitian Kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu : 1. Observasi Observasi yaitu melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini melihat bagaimana pihak-pihak terkait (staf) sebagai faktor penentu, menjalankan aktifitasnya dalam penerapan e-KTP, peralatan yang digunakan, kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan KTP elektronik, keadaan antrian dan sarana prasarana pendukung lainnya. Hasil pengamatan tersebut diabadikan dalam bentuk foto yang diambil langsung oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis terhadap objek dengan hasil wawancara nantinya. 2. Telaah Dokumen Telaah dokumen dilakukan dalam bentuk pengkajian mengenai dokumendokumen yang relevan dengan tema dari penelitian ini baik berupa buku–buku, kebijakan (UU, Inpres, Perpu, Perda dan lain-lainnya) ataupun dokumen-dokumen lainnya, seperti Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
Tidak tertutup
kemungkinan ada dokumentasi yang diperlukan peneliti untuk dipublikasikan dalam kaitannya menjelaskan bahwa program dan kegiatan itu memang terjadi sebelum peneliti melakukan penelitian.
58
3. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan–keterangan lisan melalui face to face yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.
Wawancara ini dapat dipakai untuk
menganalisis satuan–satuan masalah yang diteliti. Bentuk wawancara berpedoman pada sejumlah pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan menggunakan kaset rekaman pada saat wawancara. Informan selaku subyek yang akan memberikan keterangan dan informasi tentang hal – hal yang ingin diteliti.
D. InstrumenPengumpulan Data Ada pun instrument dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya : 1. Pedoman Observasi Pedoman observasi adalah instrumen pengumpulan data yang berisi daftar dari hal-hal yang akan diamati secara langsung terkait dengan pembuatan KTP elektronik. Daftar tersebut merupakan rancangan awal yang masih dimungkinkan bertambah atau berkurang atau berubah selama proses pengambilan data. 2. Pedoman Telaah Dokumen Pedoman Telaah Dokumen berisi daftar nama dokumen yang direncanakan akan dikumpulkan oleh peneliti. Seperti halnya pedoman observasi, daftar dokumen juga bisa bertambah atau berkurang atau berubah selama proses pengambilan data.
59
3. Pedoman Wawancara Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yang mengacu pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini hanya sebagai panduan umum dan divariasikan sesuai respon dari informan. E. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, menurut Bungin Burhan (2008:78) “prosedur pengolahan data adalah juga metode analisis data, sehingga proses pengumpulan data juga adalah proses analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan, maka sesungguhnya peneliti sudah menganalisis datanya”. Berangkat dari asumsi itu, maka penulis menggabungkan prosedur pengolahan data dan analisis data dengan tahapan sistematisnya sebagai berikut : a. Klasifikasi Materi Data, diantaranya adalah :
Data sekunder dari kantor yang bersangkutan
Gambar lokasi penelitian (meliputi susunan organisasi)
Catatan-catatan lapangan yang bisa jadikan sebagai acuan dalam memberikan presepsi dan argument.
Dokumentasi yang akan dijadikan sebagai pertanggungjawaban akan keabsahan penelitian.
b. Mengklasifikasikan berbagai gejala dan fator-faktor serta kondisi yang ada dalam penerapan e-KTP ini dengan berbagai komponen yang telah ditetapkan sesuai dengan yang ada dalam kerangka fikir. c. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen yang ada dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pada fokus permasalahan.
60
d. Mendeskripsikan secara keseluruhan dari hasil wawancara, telaahan dokumen dan berbagai opini masyarakat serta pedoman dari berbagai literatur dan buku yang ada, secara sistematis, dan keterkaitan yang menjadikan penelitian ini dapat dipahami dan memberikan suatu pengetahuan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.
Dalam hal ini berupa uraian yang
memaparkan keadaan, kondisi, dan fakta-fakta di lapangan dan memaparkan secara mendalam hal-hal yang dianggap penting untuk memperoleh strategi penerapan e-KTP di Kabupaten Nunukan pada masing-masing sub variabel yaitu program, anggaran dan prosedur dalam penerapan e-KTP. e. Selanjutnya memaknai hasil deskripsi data sehingga jawaban terhadap pertanyaan penelitian bisa terungkap.
61
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Profil Kabupaten Nunukan Sebelum memaparkan dan membahas hasil penelitian, terlebih dahulu digambarkan Kabupaten Nunukan yang merupakan konteks dimana penelitian ini dilakukan. Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling Utara Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara dengan Negara Malaysia, Negara Bagian Sabah. Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Sebelah barat dengan Negara Malaysia, Negara Bagian Serawak.
Posisi geografis Kabupaten Nunukan dapat dilihat dengan seksama pada Gambar 7.
Kab. Malinau
Kab. Bulungan
Gambar 7 Peta Kabupaten Nunukan
62
Kondisi tersebut membuat Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pintu gerbang yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan negara Malaysia, sehingga merupakan daerah transit bagi TKI ke luar negeri, tempat penampungan TKI bermasalah dari
Negara Malaysia
sehingga rawan dengan masalah
kependudukan. Berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh perbukitan juga memiliki sekitar 10 sungai dan 9 pulau yang tersebar di seluruh kabupaten. Hal ini berdampak pada akses antara wilayah kecamatan/desa di Lingkungan Kabupaten Nunukan menjadi sedikit rumit.
Dengan demikian akses transportasi yang
menghubungkan antar satu daerah dengan daerah yang lain membutuhkan transportasi laut dan udara, hal ini merupakan karakteristik tersendiri yang harus dilewati oleh pemerintah sebagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan publik pada umumnya dan pelayanan KTP Elektronik pada khusunya. Gambaran mengenai kondisi akses antar Kecamatan diillustrasikan sebagai berikut :
Gambar 8 Illustrasi Akses Antar Daerah Di Kab. Nunukan
63
Kondisi geografis dan
topografis tersebut merupakan salah satu sumber
kesulitan Kabupaten Nunukan dalam menata administrasi kependudukan selama ini. Sehingga dengan adanya program administrasi kependudukan secara elektronik ini, mendukung terciptanya tata kelola kependudukan dan juga merupakan momentum tepat bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dapat mengakses data kependudukannya dengan baik dan benar, sehingga proses perencanaan dan penataan pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dapat optimal. Jika ditinjau dari keadaan kependudukan (Demografi), Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 5,79% dari luas Propinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kabupaten Nunukan). Pada awal berdiri di tahun 1999, Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk sebesar 79.620 jiwa.
Seiring dengan
berjalannya waktu dengan pembangunan yang terus dilaksanakan maka jumlah penduduk pun semakin meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2011 sebesar 183.040 jiwa (DKPS Kabupaten Nunukan 2011). Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan beberapa faktor: 1. Letak geografis dari Kabupaten Nunukan itu sendiri yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga mampu menjadi jalur perdagangan. 2. Banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia terutama dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam sehingga mampu menarik minat penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi ke Nunukan,
64
3. Kabupaten Nunukan merupakan pintu gerbang TKI yang ingin mengadu nasib di negeri Malaysia, TKI yang gagal merasa enggan pulang ke daerahnya dan lebih memilih menetap di Nunukan untuk mencari peluang kerja yang lain. Tidak kurang pula calon TKI yang tadinya berencana mengadu nasib di Malaysia justru membatalkan niatnya dan memilih menetap dan mengadu nasib di Kabupaten ini. Hal ini memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. (Bappeda Kabupaten Nunukan). Dalam rangka menertibkan kependudukan, pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan dan telah dimuat di lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 6 Seri D. Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan proses penataan dan pengelolaan admininstrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Nunukan merujuk pada PP No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 37 tahun 2007, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menjadi instansi/unit kerja yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dan mengemban amanah tersebut.
65
B. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai Instansi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada lampiran 3. Dalam rangka penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), secara struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mengemban tanggungjawab secara teknis dalam hal pelaksanaannya melalui Bidang Pendataan Penduduk dan Informasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan. Kedua Bidang ini masing-masing menjalankan program penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara bersama-sama, tanggungjawab pada masing-masing bidangnya, namun tetap saling koordinasi untuk menjamin optimalisasi program. Hal ini dinyatakan oleh Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk Fitraeni, S.Sos bahwa kedua bidang ini membagi perumusan kegiataan didalam dalam rangka penerapan KTP Elektronik. Misalnya untuk kegiatan sosialisasi, diberikan kepada bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan, sedangkan untuk kegiatan koordinasi, penetapan sumber daya aparatur dan pengaturan sarana prasarana bidang Pendataan Dan Informasi Penduduk. Namun pada pelaksanaan dilapangan, ketika mengadakan, sosialisasi, koordinasi ke setiap Kecamatan, kami membagi tim agar lebih efektif, jadi tidak jalan sendirisendiri. Hal ini dilakukan agar tidak ada ego ditiap bidang untuk merebut kepentingan, dan secara struktural penentuan tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan program pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah Kabupaten.
Formulasi
66
strategi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan sebuah implementasi strategi dalam bentuk tindakan yang rill oleh Kabupaten/Kota. Namun sebelum lebih jauh mengungkapkan dan memahami implementasi strategi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka terlebih dahulu akan digambarkan e-KTP itu sendiri. C. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) KTP Elektronik atau e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) pada e-KTP menggunakan sidik jari sebagai biometrik verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik. Penggunaan sidik jari e-KTP tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg), tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut: 1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain 2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores 3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
67
Selain itu, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 1. Identitas jati diri tunggal 2. Tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat digandakan 3. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada Untuk menjamin keamanannya, struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral) 4. Printing,yaitu pencetakan kartu 5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman KTP elektronik dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra
68
violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006.
Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO
7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah : 1. Sebagai identitas jati diri 2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP 4. Terciptanya
keakuratan
data
penduduk
untuk
mendukung
program
pembangunan. Pelaksanaan penerapan KTP elektronik diawali dengan 3 tahap program yaitu : a. Pemuktahiran data kependudukan pada tahun 2010 b. Pemberian NIK kepada setiap penduduk pada tahun 2010di 329 Kab/Kota dan tahun 2011di 168 Kab/Kota c. Kemudian penerapan e-KTP di 197 Kab/Kota tahun 2011 dan 300 Kab/Kota tahun 2012. Dalam rangka penerapan e-KTP ini pemerintah Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, berkewajiban dan bertanggungjawab menjalankan hal-hal sebagai berikut :
69
a. Untuk Penerbitan NIK : 1. Melaksanakan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 2. Melaksanakan konsolidasi database kependudukan hasil pelayanan ke database kependudukan Pusat; 3. Penerbitan NIK di database kependudukan Kab/Kota; dan 4. Melaksanakan Print-Out dan Distribusi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK). b. Untuk Penerapan e-KTP : 1. Memiliki Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2011; 2. Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil telah disesuaikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diamanatkan PP No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 37 tahun 2007; 3. Melaksanakan SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 4. Telah menyelesaikan penerbitan dan distribusi Surat Pemberitahuan NIK kepada per keluarga paling lambat bulan September 2011;
70
5. Menyesuaikan catu daya listirk atau menyediakan genset di tempat pelayanan e-KTP bagi yang belum memiliki listrik/listriknya sering mengalami pemadaman. 6. Memobilisasi penduduk Wajib KTP ke tempat pelayanan e-KTP di Kecamatan dan melakukan pelayanan penerbiitan e-KTP sesuai target dengan segala konsekuensinya; 7. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP minimal 4 orang disetiap tempat pelayanan dan tenaga pendukung lainnya; 8. Menjaga
akurasi
database
kependudukan
dengan
melakukan
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan 9. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi penerapan e-KTP kepada Instansi di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan, RT/RW dan masyarakat. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Nunukan, maka pemerintah kemudian membagi peran kepada tiga SKPD yang saling bersinergi, yaitu Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Disdukcapil. Masing-masing SKPD memiliki kewajiban untuk turut mensukseskan e-KTP 2011, namun secara makro disusun melalui Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
mengenai
program
dan
persiapan
pelaksanaannya, penyiapan anggaran dan prosedurnya dengan berbagai tahap sebagaimana peneliti akan paparkan sebagaimana berikut :
71
D. Pembahasan Dan Analisis 1. Implementasi Strategi Dari Segi “Program” Dalam
melaksanakan
program
penerapan
KTP
elektronik,
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat persiapan-persiapan diantaranya adalah : 1) Pembentukan Struktur Organisasi dalam bentuk Kelompok Kerja Kelompok Kerja pelaksana penerapan e-KTP secara teknis telah diberikan petunjuknya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pokja tersebut terbagi atas Pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan. Merujuk pada petunjuk tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kemudian membuat Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 1076 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksana Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut : a. Pokja Tingkat Kabupaten Penanggungjawab
: Bupati Nunukan
Ketua
: Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Sekretaris
: Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk
Anggota
: Kabag Hukum Sekretaris DKPS Kabid Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan Kasi Informasi Dan Pelaporan Penduduk Kasi Pendaftaran Penduduk 9 orang Pelaksana sebagai Koordinator tiap Kecamatan
72
Adapun tugas pokja penerapan KTP Elektronik tingkat Kabupaten adalah : 1) Melakukan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada instansi pemerintah dan non pemerintah ditingkat Kabupaten dan pokja Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan penduduk 2) Melakukan pengawasan dan supervise pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik ditempat-tempat pelayanan 3) Membantu memilah hasil cetakan (print out) surat panggilan wajib KTP per Desa/Kelurahan dan mengirimkan ke Kecamatan 4) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati, tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. b. Pokja Tingkat Kecamatan Ketua
: Camat
Sekretaris
: Kasi Tata Pemerintahan Tiap Kecamatan
Anggota
: 2 orang Pelaksana/supervisi teknis tiap Kecamatan 2 orang Operator tiap Kecamatan 1 orang tenaga pendukung pelayanan Seluruh Lurah dan Kepala Desa Tiap Kecamatan Sekretaris Lurah/Sekdes Tiap Kecamatan 1 orang anggota Polsek Tiap Kecamatan 1 orang anggota Puskesmas Tiap Kecamatan
73
Sedangkan tugas kelompok kerja penerapan KTP Elektronik Tingkat Kecamatan yaitu : 1) Melakukan sosialisasi kepala lingkungan/kepala Dusun, Ketua RT/RW, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penduduk 2) Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan 3) Membuat Jadwal mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik 4) Menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP melalui perangkat Desa/Kelurahan 5) Membuat nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan 6) Membantu pelaksanaan pelayanan KTP Eleketronik di tempat-tempat pelayanan 7) Melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik 8) Melakukan pemilahan KTP Elektronik per Desa/Kelurahan per lingkungan, dusun atau RT/RW 9) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal kepada Bupati melalui Camat. Tugas masing-masing pokja di atas dapat digambarkan keterkaitannya seperti terlihat pada Gambar 9
74
Gambar 9 Hubungan Kerja Pokja Kabupaten Dan Pokja Kecamatan
Dari alur tugas dan beban kerja yang tergambar diatas, dikaitkan dengan komposisi kelompok kerja terlihat bahwa sudah memenuhi dan telah terwakili. Walaupun kelompok kerja diatas secara keseluruhan disusun tidak mengikuti petunjuk teknis dari kementerian dalam negeri, dimana ada beberapa jabatan dan instansi yang tidak diakomodir seperti sekretaris daerah, dinas perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya. Namun ketika dikonfirmasikan kepada Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk Fitraeni, S.Sos. dikemukakan bahwa: walaupun dalam petunjuk dari pusat susunan pokja terdiri dari banyak pihak terkait, termasuk sekda, tata pemerintahan setda Kabupaten, dinas perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya, namun untuk efesiensi, DKPS
75
merampingkan tanpa mengurangi efektifitas yang dimungkinkan dapat menghambat pelaksanaan penerapan e-KTP ini, sehingga kelompok kerja tersebut dianggap mampu mengakomodir keadaan (wawancara tanggal 14 Nopember 2011) Kelompok kerja berlaku sejak 09 September 2011, hal ini lambat dibuat karena keterlambatan pemerintah pusat mendistribusikan petunjuk teknisnya, yang mana semula dijadwalkan
Agustus 2011 sehingga pelaksanaannya di bulan
berikutnya (Fitraeni, S.Sos) 2) Sosialisasi Sasaran sosialisasi penerapan KTP elektronik adalah instansi terkait dan penduduk, dalam hal ini dimulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan dan Kecamatan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan pengertian bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik yang dilengkapi dengan chip sebagai penyimpan biodata, pas photo, tanda tangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk, sehingga tidak boleh diwakilkan. Dalam pensosialisasian KTP Elektronik, dikoordinir melalui Bidang Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan Kabupaten Nunukan.
Menurut
Bapak Zulkifli, S.Sos (Kabid Pencatatan Sipil Dan Pelayanan Kependudukan) sosialisasi penerapan e-KTP dalam bentuk tatap muka yaitu dimulai dari sosialisasi Kabupaten sampai ke tiap kecamatan diseluruh Kabupaten Nunukan, dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi aktif didaerah, lembaga sosial dan penduduk lainnya untuk datang ditempat yang telah disediakan kemudian menjelaskan adanya program penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan. Sehingga sosialisasi ini berlangsung di sepuluh tempat, satu kali di Kabupaten dan Sembilan Kecamatan. Adapun jadwal sosialisasi pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara tatap muka tersebut adalah :
76
Tabel : 2 Jadwal Sosialisasi Per Kecamatan Dalam Rangka Penerapan KTP Elektronik No.
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
1.
Kabupaten Nunukan
25 April 2011
2.
Kecamatan Lumbis
03 Mei 2011
3.
Kecamatan Sembakung
04 Mei 2011
4.
Kecamatan Sebatik Barat
05 Mei 2011
5.
Kecamatan Sebuku
06 Mei 2011
6.
Kecamatan Sebatik
07 Mei 2011
7.
Kecamatan Nunukan
08 Mei 2011
8.
Kecamatan Nunukan Selatan
09 Mei 2011
9.
Kecamatan Krayan
10 Mei 2011
10.
Kecamatan Krayan Selatan
11 Mei 2011
Sumber : Data Sekunder DKPS Kabupaten Nunukan Tahun 2011
(wawancara tanggal 08 Desember 2011) Dari data tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya memaksimalkan pensosialisasian KTP Elektronik secara menyeluruh di Kabupaten Nunukan karena jika dilihat dari tabel tersebut, sosialisasi ini dilaksanakan di semua Kecamatan tanpa terkecuali. Ini berarti DKPS sejak awal adanya program ini telah siap dengan segala persiapan baik dari segi bahan sosialisasi maupun dari segi sumber daya manusia dan materi lainnya.
77
Adapun Bentuk dan suasana sosialisasi dapat dilihat dari rangkaian foto pada Gambar 10 dibawah ini :
Gambar 10 Kegiatan Sosialisasi e-KTP Kabupaten dan Kecamatan Sumber : Dokumentasi DKPS Kab. Nunukan tahun 2011
Disamping sosialisasi secara tatap muka, dari pantauan peneliti dan hasil wawancara dengan Kasi Pendaftaran Penduduk “Rusdan, SE” dikatakan bahwa: sosialisasi penerapan e-KTP disebarkan pula melalui berbagai media diantaranya, media elektronik melalui suara radio Maroni, media Cetak melalui “Radar Tarakan dan Tribun Kaltim’, Baliho diberbagai tempat strategis, Leaflet serta Stiker yang ditempelkan diberbagai tempat. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerapan KTP Elektronik sebagai kebijakan kependudukan, agar masyarakat ikut andil dan antusias dan paham serta mau untuk mendatangi tempat pelayanan e-KTP karena melihat langsung ajakan tersebut dan tidak hanya mendengar dari mulut kemulut. (wawancara tanggal 08 Desember 2011)
78
sedangkan contoh baliho, dan stikernya dapat dilihat dari gambar berikut ini :
Gambar : 11 Sosialisasi e-KTP Bentuk Baliho Dan Stiker Sumber : Dokumentasi Peneliti
3) Pembentukan Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia) Pelaksana program dalam hal ini sumber daya manusia yang akan menjalankan penerapan e-KTP tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan ini, karena sukses tidaknya program tersebut tentu karena kiprah dan kesiapan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penyelenggara itu sendiri. Dalam hal ini sebagaimana petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa petugas pelayanan penerapan e-KTP adalah operator, petugas pendukung dan supervisor teknis yang mana pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan. Sebagaimana yang peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas DKPS dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati, merangkum secara global tanpa mengurangi tujuan yang diinginkan, sehingga operator, petugas pendukung dan supervisor teknis telah berada dalam satu kesatuan sebagai anggota pokja.
79
Adapun tugas dan fungsi masing-masing petugas tersebut adalah : 1) Operator Jumlah operator yang ditugaskan disetiap tempat pelayanan KTP Elektronik 3 orang untuk mengoperasikan dua set perangkat KTP elektronik. Kualifikasi operator adalah Pegawai Negeri Sipil, bisa mengoperasikan komputer dan telah mengikuti bimbingan teknis operator penerapan KTP elektronik. Operator mempunyai tugas : 1. Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam data base kependudukan ditempat pelayanan 2. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata 3. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri yang akan disimpan dalam chip. 4. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan 5. Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang
80
telah dilakukan sebagaimana pada angka 2 dan 4 ke dalam database pelayanan 6. Bertanggungjawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik 7. Bertanggungjawab terhadap back up data dan pengamanan database kependudukan 2) Tenaga Pendukung Pelayanan Tenaga pendukung pelayanan KTP Elektronik di tempat pelayanan di tiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan, ditempatkan 1 orang mengingat volume pekerjaan dan jumlah penduduk belum signifikan.
Adapun tugas tenaga
pendukung pelayanan adalah : 1. Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan. 2.
Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator
3. Mengumumkan dan memberitahukan kepada penduduk wajib KTP untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kacamata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruangan pelayanan guna mempermudah perekam sidik jari tangan dan iris. 4. Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel
81
tempat pelayanan KTP Elektronik sabagai bukti telah selesai proses pelayanan perekaman pada surat panggilan penduduk. 5. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel kepada penduduk yang bersangkutan serta menyimpan nomor antrian. 3) Petugas Supervisi Teknis Petugas supervise teknis diutamakan Pegawai Negeri Sipil dan pejabat eselon IV dan bisa mengoperasikan komputer serta telah mendapat bimbingan teknis penerapan KTP Elektronik. Petugas supervise teknis mempunyai tugas : 1. Melakukan koordinasi dengan pokja ditempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelaayanan KTP Elektronik 2. Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan menggunakan perangkat KTP Elektronik bergerak (mobile enrollment) 3. Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelayanan, kesiapan tenaga pendukung dan operator 4. Mengawasi dan mengatur pelaksanaan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk. 5. Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan pengambilan KTP Elektronik
82
6.
Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk dan hasil perekam pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dari tempat pelayanan ke pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara khusus, apabila jaringan komunikasi data tidak berfungsi.
7. Mengontrol dan mengecek back up data dan pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP Elektronik. Adapun proses perekrutan ketiga unsur petugas diatas
menurut Kabid
Pendataan Dan Informasi Penduduk Fitraeni, S.Sos, di serahkan kepada para Camat untuk menunjuknya, dimana dalam hal ini adalah para staf Kecamatan sendiri dengan kriteria sebagaimana tersebut diatas. Camat kemudian menyurat ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mengenai nama-nama yang bersangkutan, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Bupati. Maka secara personality setiap petugas, DKPS menyerahkan wewenang kepada Camat untuk merekomendasikan (wawancara tanggal 14 Nopember 2011)
83
Adapun keadaan petugas disetiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini : Tabel 3 Keadaan Petugas Pelaksana e-KTP Per Kecamatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan No.
Kecamatan
1.
Kecamatan Lumbis
2.
Kecamatan Sembakung
3.
Kecamatan Sebatik Barat
4.
Kecamatan Sebuku
5.
Kecamatan Sebatik
6.
Kecamatan Nunukan
7.
Kecamatan Nunukan Selatan
8.
Kecamatan Krayan
9.
Kecamatan Krayan Selatan
Uraian Jenjang Pendidikan
Kualifikasi Pendidikan
1 orang S1 4 orang SMA
Adm. Negara -
1 orang S1 4 orang SMA 3 orang S1
Pem. Integritas Pemerintahan 2 Pem. Integritas Adm. Negara Ekonomi Pem. Integritas
2 orang SMA 1 orang S1 4 orang SMA 2 orang S1 3 orang SMA 1 orang S1 4 orang SMA 2 orang S1 1 orang D III 2 orang SMA 1 orang S1 1 orang D III 3 orang SMA 2 orang S1
3 orang SMA Sumber : Olahan Data sekunder DKPS Kabupaten Nunukan
Kesj. Sosial (STKS) Pem. Integritas Keuangan Pem. Integritas Keuangan Ekonomi Theologi “Kristen” -
Jika dilihat komposisinya, sebesar 55,56% Kecamatan memiliki hanya satu sarjana yang direkrut, selebihnya pendidikan D III dan SMA. Kemudian 33,33% Kecamatan merekomendasikan 2 orang sarjana, dan sebesar 11,11% atau hanya satu Kecamatan merekomendasikan 3 orang sarjana.
Kenyataan ini menurut peneliti
84
wajar mengingat kondisi kepegawaian di Kabupaten Nunukan didominasi pendidikan SMA, sementara sarjana banyak ditempatkan di dalam kota dan di dinas yang beban kerjanya tinggi sehingga di Kecamatan pegawainya yang berpendidikan sarjana diisi untuk yang menduduki eselon saja. Adapun Kecamatan yang merekrut dua sampai tiga orang sarjana diatas, karena yang bersangkutan masih CPNSD sehingga belum memiliki kualifikasi untuk menduduki eselonisasi. Selanjutnya jika dikualifikasikan menurut latar belakang pendidikan, petugas tersebut didominasi oleh lulusan sarjana pemerintahan integritas yang merupakan utusan daerah Kabupaten Nunukan yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Sehingga secara umum peneliti menyimpulkan masa kerjanya antara satu sampai dua tahun.
Kemudian untuk kualifikasi SMA, menurut Fitraeni, S.Sos “sebagian besar
memiliki masa kerja yang lama, dan merupakan karyawan honorer yang kemudian terangkat jadi PNS karena adanya database” (wawancara tanggal 14 Nopember 2011) Secara umum, ketiga petugas ini dalam pelaksanaan teknisnya dilapangan bekerja tidak terpisah satu sama lain, dan bekerja secara bergantian sesuai jadwal. Hal ini dilakukan agar pelayanan berjalan terus tanpa istirahat siang, sehingga masyarakat tidak harus menunggu, dengan demikian pelayanan dapat dimaksimalkan. Kenyataan ini peneliti dapatkan melalui observasi dilapangan, dan hasil bincangbincang dengan operator Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan (hasil wawancara dan observasi lapangan) Dari data dan informasi tersebut diatas, menurut penulis perekrutan tersebut masih belum maksimal, karena sebagaimana diketahui bahwa penerapan KTP
85
Elektronik membutuhkan kualifikasi khusus karena merupakan kebijakan yang dilatarbelakangi dengan evolusi sistem informasi manajemen, sehingga dibutuhkan seorang sarjana dibidang teknologi informasi agar lebih efektif dan dapat meminimalisir keluhan-keluhan dibidang informatika dengan demikian berimplikasi pada optimalisasi pelayanan. 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada dasarnya penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan KTP Elektronik terbagi atas dua bagian besar, yaitu perangkat dari pusat dan perangkat dari pemerintah Kabupaten/Kota.
Sarana dan prasarana dari pusat terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak yang didistribusikan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui penyelia dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan.
Data dan informasi
mengenai pembagian penyediaan perangkat sarana dan prasarana terhadap kedua pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :
86
a. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Pusat Adapun jenis dan jumlah perangkat masing-masing disetiap tempat pelayanan KTP Elektronik di setiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan sebagaimana tabel berikut : Tabel 4 Daftar Perangkat Distribusi Pusat Kesetiap Kecamatan Di Kabupaten Nunukan JENIS
URAIAN
BANYAKNYA
Server untuk Database dan AFIS
1 buah
Desktop PC
2 buah
UPS 1000 VA
2 buah
Fingerprint Scanner
2 buah
Perangkat Signature Pad Keras
2 buah
Iris Scanner
2 buah
Harddisk Eksternal
1 buah
Kamera Digital/Web Kamera
2 buah
Tripod
2 buah
Operating Sistem (OS)- windows Server
1 buah
Database Engine (Standar Edition per 5 User)
1 buah
Perangkat Aplikasi Perekaman Sidik Jari Lunak
1 buah
Anti Virus Client
1 buah
Anti Virus Server
1 buah
Sumber : Olahan observasi peneliti. Peralatan Diatas, dapat dilihat pada Lampiran 4
87
b. Perangkat yang Disediakan Pemerintah Kabupaten Nunukan Sedangkan perangkat yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan seperti pada tabel berikut : Tabel 5 Daftar Perangkat Yang Disediakan Pemerintah Kabupaten Nunukan No. 1.
2.
3. 4. 5.
6.
URAIAN Genset. Setiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan memiliki alat ini, karena merupakan alat vital mengingat kondisi Kabupaten Nunukan yang minim listrik, dan sering terjadi pemadaman Perangkat KTP Elektronik bergerak (Mobile Enrollment). Perangkat ini sedang dalam pemesanan untuk 8 Kecamatan minus Kecamatan Nunukan Selatan, karena dianggap tidak membutuhkan mengingat akses penduduk ke tempat pelayanan mudah dan murah. Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan Server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan penyimpanan KTP Elektronik. Ruang tunggu, yang dilengkapi dengan tempat duduk dan toilet Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru
Nomor antrian
BANYAKNYA 1 Unit
1 Unit
Masing-masing 2 Lembar Dibuat sejumlah dengan minimal rencana pelayanan wajib KTP Elektronik setiap harinya
Sumber : Olahan observasi peneliti. Peralatan Diatas, dapat dilihat pada Lampiran 5
Hasil observasi peneliti, didapati bahwa secara umum perangkat ini telah disediakan disetiap Kecamatan, kecuali mobile enrollment.
Kemudian perangkat
statis yang berfungsi sampai saat ini cuma satu unit karena sebagian kelengkapan
88
perangkat belum didistribusikan oleh pusat. Sehingga menurut Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk “Fitraeni, S.Sos” sebenarnya target kita dapat mencapai hingga akhir tahun seandainya alat yang ada, keduanya berfungsi dan tidak mengalami kerusakan. Disebutkannya, di Kecamatan Sebuku misalnya sudah satu bulan lebih tidak beroperasi karena mengalami kerusakan, di Kecamatan Sebatik target yang paling diharapkan mencapai 100% mandek juga karena kameranya rusak (wawancara tanggal 18 Nopember 2011) Sebelum peneliti kembali dari Kabupaten Nunukan (10 Desember 2011), mobile enrollment bantuan dari pusat telah terdistribusi di Kabupaten Nunukan, dan ketika peneliti menanyakan hal ini kepada ibu Fitraeni, beliau menjelaskan : Pengadaan mobile enrollment telah kita rencanakan untuk setiap kecamatan minus Kecamatan Nunukan Selatan. Sejak bulan Oktober 2011 telah dipesan bahkan telah ke gudangnya untuk menjemput, namun menurut penyelia, aplikasinya belum siap. Karena itu optimisme mampu mencapai target sepertinya harus tergadai dulu. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Kaltim, capaian target Kabupaten Nunukan termasuk bagus (wawancara tanggal 10 Desember 2011) 5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Elektronik Pada prinsipnya mobilisasi penduduk wajib KTP adalah, bagaimana penduduk dapat datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam surat panggilan, kemudian berjalan lancar, aman, nyaman, tertib dan berhasil melaksanakan penyelesaian proses pelayanan KTP Elektronik. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama antara SKPD Kelurahan, Kecamatan dan Disdukcapil. Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan mobilisasi penduduk untuk tiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan berbeda-beda, ini tergantung pada kondisi
89
dan akses penduduk terhadap tempat pelayanan e-KTP. Namun secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Melakukan identifikasi jumlah wajib KTP per desa/kelurahan, jarak tempuhnya dan ketersediaan transportasi ke tempat pelayanan serta waktu luang penduduk diliat dari karakteristik pekerjaannya. 2) Membuat jadwal mobilisasi penduduk wajib KTP 3) Membuat rencana penggunaan kendaraan transportasi dari desa/kelurahan ke tempat pelayanan 4) Membuat rencana pemanggilan penduduk untuk wajib KTP 5) Membuat rencana antisipasi bila terjadi kerusuhan, masalah kesehatan, dan jika surat panggilan hilang. Secara umum, hal-hal diatas secara teknis dikoordinir di kecamatan dan disampaikan kepada penduduk melalui Kelurahan/Desa.
Untuk tempat-tempat
tertentu pihak Kelurahan/Desa menyampaikan kepada penduduk melalui RT/RW setempat agar lebih efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Lurah Nunukan Selatan Taufik Umar, S.Sos dalam rangka penerapan KTP Elektronik massal 2011, pihak Kelurahan hanya kebagian koordinasi mobilisasi penduduk dan penyampaian surat panggilan wajib KTP Elektronik. Sehingga staf kelurahan memanfaatkan moment ini untuk mendata keakuratan data penduduk yang masih tinggal aktif di Kelurahan, dan yang sudah meninggalkan tempat tanpa pemberitahuan sebelumnya (wawancara tanggal 15 Nopember 2011) Sementara ketika peneliti menanyakan kepada salah satu staf Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan tentang mobilisasi penduduk, menurutnya masyarakat
90
cukup proaktif baik dijemput secara massal ataupun tidak dijemput. Bahkan banyak diantara mereka meninggalkan rutinitas kesehariannya dan rela membawa anak-anak kecil mereka untuk turut datang ke tempat pelayanan dalam memenuhi panggilan KTP Elektronik, karena itu disediakan ruangan untuk istirahat bagi mereka. Disamping itu, ketika peneliti menanyakan kepada beberapa penduduk mengapa mereka begitu antusias memenuhi program penerapan KTP Elektronik, jawaban yang didapatkan berbeda-beda, ada yang karena sifatnya gratis, ada yang karena diperintahkan oleh ketua RT, takut tidak punya KTP dan tidak lagi mendapatkan berbagai macam bantuan, dan ada pula karena sangat dimudahkan oleh aparatur. Adapun kemudahan yang dimaksud adalah, bahwa penduduk sekalipun tidak menerima surat panggilan tetapi memiliki KTP lama/nasional dan KK tetap diakomodir untuk dilayani dalam perekaman penduduk. Sebagai perbandingan, di Kota Makassar, misalnya, terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan e-KTP yang tidak mengakomodir keinginan penduduk sekalipun ditempat pelayanan tidak banyak antrian (lihat Tribun Timur, 21 Desember 2011) Ketika peneliti mengkonfirmasi hal ini, Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk “Fitraeni, S.Sos” menyatakan setiap Kecamatan dalam memobilisasi penduduk berbeda-beda penanganannya. Tergantung Kecamatan itu apakah daerahnya membutuhkan mobilisasi massal atau tidak dan bagaimana akses penduduk menuju tempat layanan. Masalahnya banyak Kecamatan di Kabupaten Nunukan seperti Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan yang penduduknya berada diperkampungan dan terpencil, maka pihak Kecamatan wajib untuk memberikan akses transportasi darat dan laut untuk mengangkut penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik. Karena itu dalam pemenuhan kebutuhan itu, kami telah koordinasi dengan Camat dalam
91
pemenuhan anggarannya. Demikian juga misalnya ada penduduk yang kebetulan ke kota kecamatan mengurus sesuatu hal dan ingin merekam administrasi kependudukannya tanpa membawa surat panggilan, telah kami perintahkan agar dilayani sepanjang yang bersangkutan membawa KTP lama ataupun KK-nya (wawancara tanggal 20 Nopember 2011) 2. Implementasi Strategi “Anggaran” Sri Mulyani Indrawati, pernah menyatakan bahwa optimalisasi fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah karena baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi bangsa kita demikian kompleks sehingga pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks pula, sehingga program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran
semakin menuntut agar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Kalimat ini tidak mudah untuk disikapi dengan baik jika komitmen semua pihak tidak seiring sejalan. Sehubungan dengan itu, pemerintah Kabupaten Nunukan menurut
Kabid
Pendataan Dan Informasi Penduduk “Fitraeni, S.Sos” pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sangat antusias menanyakan kendala yang dihadapi DKPS dalam penerapan KTP Elektronik, dan beliau tidak sungkan menanyakan ketersediaan anggaran yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kesuksesan program ini. Namun beliau berpesan bahwa diharapkan seefisien mungkin karena optimalisasi tidak selalu dilihat dari besarnya anggaran, namun bagaimana komitmen semua yang menjalankan program ini untuk bekerjasama dengan baik, apalagi anggaran yang disediakan hampir secara keseluruhan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2011 (wawancara tanggal 14 Nopember 2011)
92
Berangkat dari pernyataan tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kemudian melakukan pengajuan anggaran melalui RKA Perubahan dengan peningkatan yang signifikan. Dan ketika diajukan anggaran ke pemerintah, direspon dengan baik dan bersedia menyiapkan anggaran yang diperlukan mengacu pada juknis dan juklak yang telah diberikan dari pusat, kemudian direspon secara baik pula oleh DPRD Kabupaten Nunukan, dengan harapan program penerapan KTP Elektronik berjalan dengan sukses. Hal ini terungkap ketika peneliti menanyakan kepada Ibu Fitraeni, S.Sos. Adapun anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui DKPS Kabupaten Nunukan, dijabarkan peneliti berdasarkan program yang telah disebutkan diatas, yaitu Tabel 6 Anggaran Pengaturan dan Pembentukan Struktur Organisasi Dalam Bentuk Kelompok Kerja No. 1.
Uraian
Jumlah Anggran
Honorarium Tim Pokja Kabupaten Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota (15 orang) Tim Pokja Kecamatan Ketua Sekretaris Anggota (287 orang) Anggota Puskesmas Dan Polisi
27.525.000,-
3169.650.000,-
Total : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus 197.175.000,Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Sumber : Hasil olahan data sekunder RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
93
Selanjutnya anggaran untuk sosialisasi KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan terdapat dalam tabel berikut : Tabel 7 Anggaran Sosialisasi No. 1.
Uraian Sosialisasi Tatap Muka Tingkat Kabupaten Tingkat Kecamatan Kecamatan Lumbis Kecamatan Sembakung Kecamatan Sebatik Barat Kecamatan Sebuku Kecamatan Sebatik Kecamatan Nunukan Kecamatan Nunukan Selatan Kecamatan Krayan Kecamatan Krayan Selatan
Jumlah Anggaran 12.145.000,12.500.000,12.500.000,11.000.000,12.500.000,11.000.000,9.000.000,9.000.000,13.000.000,13.000.000,124.645.000,-
2.
Sosialisasi Melalui Media Elektronik Radio Maroni
3.
Stiker 1000 lembar
5.000.000,-
4.
Leaflet 1000 lembar
5.000.000,-
5.
Baliho
5.000.000,-
20.000.000,-
Total : Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat 159.645.000,Puluh Lima Ribu Rupiah Sumber : hasil olahan dari RKA dan RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
Anggaran sosialisasi khusus untuk tatap muka tersebut diatas, sudah termasuk diantaranya biaya makan minum peserta sosialisasi, biaya perjalanan dinas, dan uang saku peserta.
Adapun biaya tersebut bervariasi antara satu kecamatan dengan
kecamatan lainnya, karena obyek/tempat dan lokasi jangkauan yang berbeda, jumlah
94
undangan juga berbeda, serta transportasi yang ikut pula membedakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Pendaftaran Penduduk, Rusdan, S.Sos anggaran sosialisasi telah kita tekan sekecil mungkin dengan menjalin kerjasama semua pihak terutama media untuk turut serta berpartisipasi tanpa biaya dari pemerintah daerah. Misalnya dengan Radio Maroni dengan intensifnya mereka menyiarkan sosialisasi KTP Elektronik dalam sehari 6 – 8 kali pemutaran, dan juga ditambah dengan dialog interaktif dengan masyarakat yang saat ini telah dilakukan sebanyak 6 kali. Yang paling banyak kita sentuh dalam sosialisasi ini adalah surat pindah datang yang kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga kita kesulitan mengakomodir kedatangan mereka ke Kabupaten Nunukan untuk menetap lama. Ditambahkan oleh beliau bahwa sosialisasi ini tidak hanya dianggarkan dari DKPS saja, namun juga dianggarkan pula oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk baliho (wawancara tanggal 08 Desember 2011) Sedangkan anggaran terhadap pelaksana program dalam hal ini operator, pelaksana teknis dan tenaga pendukung, lebih jelas terdapat pada tabel dibawah ini : Tabel 8 Anggaran Pelaksanan Program (Sumber Daya Manusia) No. 1.
Uraian
Jumlah Anggaran (Rp)
Honorarium Operator Pelaksana Teknis Tenaga Pendukung Total 256 orang
2.
Penyimpanan, verifikasi data, foto, dan sidik jari
115.200.000,60.272.000,-
Total : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh 175.472.000,Puluh Dua Ribu Rupiah Sumber : hasil olahan dari RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
95
Untuk anggaran penyediaan sarana dan prasarana di setiap Kecamatan, yang dianggarkan hanya mobile enrollment karena sarana yang lainnya telah tersedia dan disediakan oleh pihak Kecamatan.
Adapun besarnya anggaran yang dimaksud,
terdapat pada tabel berikut : Tabel 9 Anggaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana No.
Uraian
Jumlah Anggaran (Rp)
Mobile Enrollment 1.
Kecamatan Lumbis
41.350.500,-
2.
Kecamatan Sembakung
41.350.500,-
3.
Kecamatan Sebatik Barat
41.350.500,-
4.
Kecamatan Sebuku
41.350.500,-
5.
Kecamatan Sebatik
41.350.500,-
6.
Kecamatan Nunukan
41.350.500,-
7.
Kecamatan Krayan
41.350.500,-
8.
Kecamatan Krayan Selatan
41.350.500,-
Total : Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu 330.804.000,Rupiah Sumber : hasil olahan sekunder dari RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
Sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya bahwa pengadaan mobile enrollment ini sedianya terdistribusi Oktober 2011 namun barangnya untuk pengadaan tiap kecamatan di Kabupaten Nunukan belum datang dan menurut Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk “Fitraeni, S.Sos” pengajuan mobile enrollment anggarannya sudah tersedia. Harapannya anggaran ini dapat terserap mengingat sudah akhir tahun dan jika barang
96
belum didistribusikan, khawatirnya anggaran akan kembali ke Kas daerah. Namun beliau hampir memastikan pengadaan ini terkendala, karena RAB yang diberikan oleh pusat awalnya Rp. 41.350.500,- dan telah diajukan APBDP serta telah disetujui, ternyata barang tersebut mengalami kenaikan, lebih dari Lima Puluh Juta Rupiah. Disamping itu proses pengajuan anggaran sudah hampir final, mobile enrollment yang dipesan pihak pusat tidak menjanjikan ada dalam waktu dekat, sehingga sangat dimungkinkan pengadaan ini akan tersendat (wawancara tanggal 10 Desember 2011) Anggaran mobilisasi penduduk diperuntukkan bagi petugas lapangan yang melakukan sortir undangan dan pendistribusian kartu panggilan.
Adapun
anggarannya adalah sebagai berikut : Tabel 10 Mobilisasi Penduduk No.
Uraian
1.
Sortir Undangan
2.
Distribusi Undangan
Jumlah Anggaran (Rp) 9.071.600,90.716.000,-
Total : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan 99.787.600,Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah Sumber : hasil olahan dari RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk “Fitraeni, S.Sos” secara khusus, memberikan penjelasan mengenai anggaran mobilisasi penduduk, menurut beliau awalnya dianggarkan melalui DKPS kemudian diserahkan langsung ke setiap Kecamatan. Kekhawatiran DKPS adalah sulitnya pendistribusian dan pertanggungjawabannya yang memakan waktu, sementara program harus segera berjalan dalam tempo yang singkat pula. Adapun mengenai anggarannya, menurut beliau bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dan akses transportasi tiap Kecamatan. Misalnya Kecamatan Nunukan Selatan anggarannya Rp. 15.000.000,- tapi Kecamatan Nunukan Rp. 20.000.000,-, begitupun Kecamatan lainnya yang anggrannya lebih besar dari itu. Perbedaan ini karena Kabupaten Nunukan penduduknya lebih banyak, sekalipun akses ke tempat pelayanan lebih mudah, demikian juga dengan Kecamatan lain yang membutuhkan akses laut dan darat. Hal-hal semacam
97
ini dapat dipahami oleh pihak Kecamatan sehingga tidak terjadi kecemburuan diantara mereka (wawancara tanggal 10 Desember 2011) Dari penjabaran anggaran diatas, maka total anggaran yang diperuntakkan bagi program penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 11 Total Anggaran Program Penerapan KTP Elektronik No.
Program
Jumlah Anggaran (Rp)
1.
Pengaturan dan Pembentukan Struktur Organisasi dalam bentuk Kelompok Kerja
197.175.000,-
2.
Sosialisasi
159.645.000,-
3.
Pelaksana Program
175.472.000,-
4.
Penyediaan Sarana Dan Prasarana
330.804.000,-
5.
Mobilisasi Penduduk
99.787.600,-
Total : Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan ratus 962.883.600,Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah Sumber : Hasil olahan Sekunder RKAP SKPD DKPS Kab. Nunukan Tahun 2011
Jika dilihat dari penjabaran anggaran diatas, anggaran yang dipergunakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta monitoring penerapan KTP Elektronik tidak kami tampilkan.
Hal ini peneliti tidak kemukakan karena tidak langsung
menjadi bagian penting dari program yang ada, disamping itu adanya ketidakinginan dari pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk dipublikasikan. Secara umum peneliti berpendapat, bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka penerapan KTP Elektronik cukup signifikan, karena jika dilihat dari anggaran DKPS diluar gaji PNS sebesar
98
Rp. 5.856.485.230 maka prosentase yang pergunakan untuk penerapan KTP Elektronik dari Rp. 962.883.600,- adalah 16,44%, sehingga peneliti berasumsi bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen mensukseskan penerapan KTP Elektronik ini.
Apalagi anggaran ini, secara keseluruhan dianggarkan untuk tiga
bulan terakhir saja. 3. Implementasi Strategi dari segi “Prosedur” Prosedur pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sesungguhnya diberikan sebagai acuan kerja bagi Kabupaten/Kota dalam mensukseskan penerapan KTP Elektronik ini. Namun dalam pelaksanaannya memberikan wewenang kepada setiap Kabupaten/Kota untuk membuat strategi dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis setiap daerah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah Kabupaten Nunukan membagi fungsi-fungsi tersebut dengan mensinergikan tiga Satuan Kerja Perangkat daerah yaitu : Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk melaksanakan hal tersebut. Implementasinya secara strategis dipusatkan pelayanan perekamannya di Kecamatan dengan proses/proseduralnya sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut ini :
99
Prosedur Penerapan KTP Elektronik
Kelurahan
Penyampaian surat panggilan dengan jadwal dan waktu tertentu. Beberapa Desa/Kelurahan mengumpulkan warganya untuk diangkut ke tempat pelayanan dengan kendaraan yang difasilitasi pemerintah
Penduduk mendaftar dan menyerahkan surat panggilan kepada petugas, petugas mencocokkan dengan daftar penduduk dan selanjutnya memberi tanda lingkaran pada nama yang sesuai surat panggilan serta memberi nmr antrian
Kecamatan
Petugas menyerahkan surat panggilan kepada operator untuk verifikasi biodata penduduk, kemudian memanggil sesuai dengan nomor antrian hingga 10 orang untuk duduk diruang tunggu yang telah disediakan. Jika ada masyarakat yang belum datang, dapat diganti dengan nomor antrian berikutnya
Operator kemudian memulai proses dgn terlebih dahulu memverifikasi nama dan biodata , menanyakan cacat/tidak. Jika normal dan sesuai, operator kemudian mengambil foto Penduduk dengan backround merah jika tahun kelahiran ganjil dan background biru jika tahun kelahiran genap. Jika cacat maka difoto dgn memperlihatkan kecacatannya. (angkat tangan yg cacat)
Operator kemudian mempersilahkan penduduk untuk tanda tangan, dan jika yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan, operator dapat memandu penduduk dengan membubuhkan garis datar dari kiri kekanan pada signature Pad Kemudian perekaman iris mata. Operator mengarahkan penduduk agar benar-benar mengkondisikan kornea mata terlihat secara keseluruhan, operator merekam iris mata penduduk dengan jarak kurang lebih 5 cm.
Selanjutnya perekaman sidik jari dengan urutan : 4 tangan kanan (telunjuk,tengah, manis dan kelingking) secara bersamaan, 4 tangan kiri, kemudian jempol kanan dan jempol kiri bersamaan. Jika cacat tanpa tangan tidak perlu, atau sebahagian saja Operator kemudian meminta pengesahan dengan cara membubuhkan kembali tanda tangan secara elektronik sebagai bukti persetujuan kebenaran data yang bersangkutan. Operator kemudian melakukan pengiriman data dan menyimpannya dalam database Kecamatan, kemudian dikirim ke DKPS
Operator melakukan verifikasi kembali dengan cara merekam sidik jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri
DKPS
Penerapan e-KTP secara regular, data kemudian diterima oleh DKPS selanjutnya akan diprint out.
100
Secara substansi, prosedur yang dilakukan oleh kabupaten Nunukan telah memenuhi langkah-langkah sebagaimana standar opreasional yang disyaratkan oleh Kemendagri. Jika dikaitkan dengan tempat pelaksanaan pelayanan yang dipusatkan di Kecamatan, Kabupaten Nunukan dengan kondisi geografis dan tofografi yang sulit sebagaimana dijabarkan diprofil Kabupaten, maka pengaturan ini menurut peneliti sudah sangat sesuai. Hal ini menurut peneliti, lebih efisien dan efektif dengan alasan, bahwa jika dipusatkan pelayanannya di Kelurahan/Desa sekalipun mudah aksesnya, namun membutuhkan anggaran yang cukup besar karena pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit disamping itu koordinasinya dengan SKPD lain akan membutuhkan banyak proses. Namun jika dipusatkan pula di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, berimplikasi pada sulitnya akses masyarakat untuk menjangkaunya, proses mobilisasi penduduk akan memakan anggaran yang lebih besar, sehingga inefesiansi. Sehingga menurut peneliti, sudah tepat ketika pusat pelayanan dilakukan di setiap Kecamatan dengan asumsi bahwa jika di Kecamatan proses mobilisasi penduduk membutuhkan anggaran yang lebih kecil, akses ketempat pelayanan yang walaupun disebagian kecamatan cukup sulit juga namun dapat diatasi dengan mobile enrolment nantinya sehingga efektifitasnya dapat diperhitungkan, koordinasinya lebih mudah dan murah, dan masyarakat yang terlambat dapat menjangkaunya sekalipun tidak terpasilitasi dengan mobilitas penduduk. Kemudian dalam pandangan peneliti, implementasi strategi yang ditetapkan melalui langkah-langkah prosedur yang diterapkan terhadap penduduk ini, tanpa disadari ternyata memberikan pemahaman yang baik, dimana penduduk menyadari
101
dengan sendirinya bahwa dengan KTP Elektronik tidak mungkin lagi ada penggandaan dan tidak ada kecurangan yang bisa dilakukan. Hal ini disadarinya karena masyarakat paham bahwa sidik jari dan iris mata tidak mungkin dipalsukan. Bahkan banyak diantara masyarakat yang pernah merantau ke Malaysia yakin hal ini akan berdampak positif, karena KTP dengan sistem chip di Malaysia telah diberlakukan sejak dulu dengan nama IC (identity Card). Hal ini terungkap ketika peneliti bertanya pada salah seorang mantan TKI bernama Jumadi bagaimana pendapatnya tentang KTP Elektronik. Dengan sigap dijawabnya: kalau di Malaysia orang masih kecil sudah punya IC, yang memuat sidik jari dan foto jadi tidak bisa dipinjam atau digandakan karena petugas dapat mendeteksinya. Jadi disana foto dari kecil sampai dewasa itu saja di IC karena berlaku seumur hidup” (wawancara tanggal 15 Nopember 2011). Dari keterangan ini, peneliti berpendapat prosedur yang diberlakuakn dalam penerapan KTP Elektronik cukup membuat masyarakat yakin dan percaya terhadap program baru ini, sehingga dampaknya animo masyarakat untuk memiliki KTP Elektronik juga tinggi. Disamping itu dari langkah-langkah dan perlakuan penerapan KTP Elektronik ini, pemerintah kabupaten juga telah menetapkan bahwa setiap penduduk yang kebetulan mempunyai waktu luang membuat e-KTP sekalipun belum waktunya untuk melakukan
perekaman
dapat
diberikan
dispensasi,
begitupun
jika
terjadi
keterlambatan dari tanggal yang ditentukan masih dapat dilayani. Dalam melayani masyarakat, setiap Kecamatan diharapkan melakukan pelayanan diluar jam kantor, yaitu hingga pukul 23.00. dengan adanya kebijakan ini,
102
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian membuat kebijakan dengan menggilirkan anggota Pokja Kabupaten untuk membantu Kecamatan melayani masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 12 berikut ini :
Gambar 12 Contoh Pembagian Jadwal Pelayanan e-KTP
Memperhatikan berbagai implementasi strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui DKPS, peneliti berpendapat bahwa komitmen dan sinergitas antara DKPS dan instansi terkait dalam mensukseskan penerapan KTP elektronik cukup tinggi. Sehingga, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, dampaknya sangat berpengaruh pada capaian target. Dengan realisasi sebesar 44,03%, dalam waktu 2 bulan lebih, peneliti berasumsi antusiasme masyarakat dan komitmen pemerintah dan aparatur sesungguhnya sangat siap baik dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi anggaran.
Sepakat dengan Kasi pendataan Penduduk menyatakan, kesiapan itu
sebenarnya telah ada sejak bulan Mei 2011, dimana menurut Rusdan, S.Sos, bahwa sejak sosialisasi kita sudah merancang program dan anggarannya, sehingga pada saat penggodokan APBDP kita mampu meyakinkan DPRD agar memberikan ruang untuk
103
DKPS dapat mensukseskan penerapan KTP Elektronik ini. Sekalipun realisasinya belum mencapai target, namun kami akan berupaya keras untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang sisa sedikit ini untuk melayani masyarakat. Sekalipun misalnya untuk tahun 2012 masyarakat harus membayar dalam rangka penerbitan KTP Elektronik, tapi tidak tertutup kemungkinan akan kami berikan konpensasi. Saat ini kami lagi merancang Peraturan Daerah (Perda) untuk KTP Elektronik, dan mudah-mudahan tidak memberatkan masyarakat. Di kesempatan lain, “Fitraeni, S.Sos” menjelaskan bahwa target ini sesungguhnya sudah lebih dari prosentase yang ada, karena banyaknya data yang ganda, sehingga jumlah wajib KTP yang ada kurang dari yang sebenarnya. Misalnya di Kecamatan Nunukan Selatan, data terbaru diprediksi hanya sekitar tujuh ribu lebih, begitupun di Kecamatan Nunukan diprediksi empat puluh enam ribu lebih dan Kecamatan Sebatik enam belas ribu lebih. Karena itu, kami optimis bahwa awal tahun depan akan selesai 100%, apalagi sekarang mobile enrollment bisa membantu untuk mengakomodir akses transportasi yang kurang mendukung di tempat pelayanan. Kemarin kita ke Seimanggaris, selama lima hari kami melayani sekitar seribu lebih dengan rata-rata tiga ratus orang perhari. Ini akan kami lakukan terus hingga Sabtu dan Ahad agar bisa maksimal. SKPD ingin berbuat yang terbaik, dan kami punya komitmen untuk mensukseskan program ini (wawancara tanggal 15 Desember 2011) Ketika ditanya tentang kendala yang dihadapi sehingga target penerapan KTP Elektronik tidak tercapai, jawaban Kabid Pendataan Dan Informasi Penduduk dapat disarikan sebagai berikut: 1. Waktu yang diberikan pusat sangat singkat, kemudian tidak disertai dengan pendistribusian alat yang maksimal. Rencana awal dilaksanakan bulan Agustus molor hingga pertengahan bulan September, itupun baru Kecamatan Nunukan Selatan yang berfungsi alatnya dan kemudian
104
dilanjutkan dengan Kecamatan lain pada akhir bulan September namun semuanya hanya satu unit yang berfungsi karena alat yang tersedia dari pusat belum mencukupi dan belum berfungsi. Ditambah lagi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua Kecamatan yang tidak berfungsi alatnya, yaitu Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sebatik yang mengalami kerusakan kamera. Sebenarnya alat itu telah kami kirim ke pusat untuk pergantian, namun penggantinya belum datang. Sekalipun kita telah koordinasi mulai dari korlap, pihak kementerian pusat bahkan dengan penyelianya sendiri, namun sepertinya kesiapan alat dan aplikasi yang menjadi tanggungjawab pusat mengalami kendala teknis dan kurang kesiapan, sehingga kita tidak bisa memaksakan hal ini. 2. Mobilisasi penduduk di beberapa Kecamatan sangat sulit, seperti di Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan dan Krayan Selatan serta Kecamatan Nunukan sebagian, membutuhkan biaya yang sangat mahal, dan jika dihitung perorangnya bisa mencapai Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- sehingga hanya mengandalkan mobile enrollment, dimana alatnya baru 1 (berupa batuan) dan juga terdistribusi di akhir tahun. 3. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan tidak memungkinkan untuk membuat kebijakan yang sifatnya menyatukan satu pelayanan. Misalnya Kabupaten Tarakan yang mengklaim terbaik dua di Indonesia dibawah Kota Malang, memang hanya terdiri dari satu pulau, sehingga
105
pelayanannya dipusatkan di DKPS karena akses mobilisasinya yang mudah dan murah. 4. Kehidupan masyarakat kita di Kecamatan terpencil sarat dengan ketidaktahuan
dan
ketidaksadaran
akan
pentingnya
administrasi
kependudukan, sehingga budaya disuguhi, dimanja dan menunggu masih kental.
Akibatnya
pemerintah
Desa
dan
Kecamatan
kesulitan
memobilisasi sekalipun telah dipasilitasi. Dari beberapa penjelasan diatas, menurut peneliti, hal yang paling menjadi kendala adalah ketidaksiapan pusat menyediakan pasilitas berupa perangkat penerapan KTP Elektronik. Idealnya Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2010, aplikasi dan segala perangkat serta sistem lelangnya telah siap, sehingga begitu memasuki tahun 2011 segala sesuatunya telah tersedia, sehingga pemerintah daerah sisa melaksanakan seluruh standar operasional yang telah ditetapkan, sehingga penerapan KTP Elektronik ini lebih maksimal dan tidak menimbulkan banyak masalah di Kabupaten/Kota.
106
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi Strategi dari segi Program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) adalah : pembentukan struktur organisasi dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri atas pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan, Sosialisasi, Pelaksana Program (Sumber Daya Manusia), penyediaan sarana dan prasarana serta mobilitas penduduk.
Kelima program ini merupakan tanggungjawab
teknis DKPS Kabupaten Nunukan yang dibebankan khusus kepada Bidang Pendataan Penduduk dan Informasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil dan Pelayanan Kependudukan. Secara umum program ini terlaksana dengan baik, mendapat apresiasi dari masyarakat, komitmen dari aparatur yang tinggi walau dengan perangkat yang minim. Kesederhanaan juga terlihat dalam penyusunan pokja, perekrutan sumber daya manusia, dimana DKPS meminimalisir banyak pihak tanpa mengurangi pencapaian tujuan. Sehingga tepatlah kiranya jika dikatakan bahwa program merepresentasikan penggunaan sumber daya terbaik yang paling mungkin digunakan, memperhatikan prioritas dan dampaknya jelas,
107
seimbang, sederhana dan dipastikan dapat dilakukan dengan tindakan yang riil. 2. Sedangkan implementasi strategi dari segi anggaran, pemerintah Kabupaten Nunukan telah berupaya menyiapkan seluruh anggaran yang dibebankan kepada daerah sesuai dengan juklak dan juknis dari pusat melalui RKA Perubahan dengan jumlah yang signifikan, yaitu sebesar Rp. 962.883.600,- atau sekitar 16,44% dari anggaran satu tahun DKPS, yang mana anggarannya untuk tiga bulan (Oktober, Nopember, Desember). Disamping itu ada anggaran disediakan pula melalui SKPD terkait yaitu Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk anggaran mobilisasi penduduk dengan tujuan efektifitas.
Dampaknya aparatur bekerja dengan giat,
masyarakat antusias dengan pasilitas yang disediakan.
Sehingga
disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen mensukseskan program ini. Dari kenyataan ini maka tidak salah jika dinyatakan bahwa anggaran merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam
mengimplementasikan
program
yang
telah
diformulasikan
sebelumnya. 3.
Implementasi Strategi Prosedur penerapan KTP Elektronik di Kab. Nunukan dimulai dari Kelurahan/Desa dalam bentuk mobilisasi dan penyampaian surat undangan, kemudian ke Kecamatan mendaftarkan diri untuk perekaman penduduk, melakukan antrian pemanggilan nama, kemudian verifikasi data, pengambilan foto, tanda tangan, sidik jari, iris
108
mata, kemudian verifikasi sidik jari telunjuk selanjtnya tanda tangan untuk pernyataan atas kebenaran data yang bersangkutan.
Selanjutnya
menunggu proses pencetakan KTP Elektronik.
Untuk regular KTP
Elektronik,
oleh
pencetakannya
akan
dilakukan
pihak
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
Dinas Tahapan
dalam prosedur ini secara teknis menurut peneliti telah dilakukan dengan baik oleh aparatur, dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga pola penerapan KTP Elektronik ini berdampak pada mindset penduduk akan manajemen perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pada akhirnya mengerti tujuan dilakukannya kebijakan itu, sehingga standarisasi yang diberlakukan tidak menimbulkan pertanyaan. Dengan demikian prosedur pada dasarnya merupakan proses kerja yang sistematis dan teratur, menetapkan hubungan timbal balik antara satuan kerja sekaligus menggambarkan tujuan penerapan KTP Elektronik itu dilaksanakan, sehingga paradigma governance atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Dan ini
dampaknya terlihat pada pencapaian target yang cukup baik dengan realisasi 44,30% dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan.
109
B. Saran Agar penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih optimal dan efisien, disarankan : 1. Program yang akan dilaksanakan mempertimbangkan sumberdaya dan karakteristik daerah, sehingga pada saat perumusan strategi pemakaian sumberdaya
tidak
berlebihan
ataupun
sebaliknya
menghilangkan
sumberdaya yang semestinya ada. Hal ini akan berpengaruh pada saat pengimplementasian strategi, akibatnya orang yang berkompeten ikut melakukan intervensi tidak punya kapasitas. Karena itu jumlah anggota dalam setiap program disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian program yang direncanakan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pihak pusat ataupun SKPD terkait agar sinkronisasi dan kebutuhan semua pihak dapat terakomodir.
Dalam hal ini terjadi ketika penyediaan perangkat dan
sarana prasarana saling memaksakan keinginan. 2. Anggaran KTP Elektronik harus dipastikan dapat terserap maksimal dengan memperjelas barang yang ada dan anggaran yang telah disediakan. Ketika anggaran tersedia, barang belum dipastikan ada, tentu akan mengalami kendala saat pencairannya, begitupun prediksi anggaran juga harus dipertimbangkan maksimal agar fluktuasi harga (dollar) bisa ditolerir.
Akibatnya penyerapan anggaran tidak tercapai, sehingga
berpengaruh pada optimalisasi program.
110
3. Prosedur yang dilakukan sekalipun telah baik, namun sebaiknya ditempattempat pelayanan membuat skema prosedur pelayanan KTP Elektronik, sehingga masyarakat semakin memahami dan mengerti tatacara yang akan dilaluinya. Kemudian ditempat-tempat pelayanan sebaiknya ada petugas khusus untuk mengarahkan antrian sehingga masyarakat yang dilayani tidak saling menunggu sehingga efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelayanan dapat lebih oftimal, dengan demikian dapat menambah jumlah target pelayanan.
Lampiran 1 INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA : A. PROGRAM 1. Apa saja program yang dipersiapkan dan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan (DKPS) dalam rangka penerapan KTP Elektronik ? 2. Siapa saja yang terlibat, dan apa tugas serta fungsinya ? 3. Apakah ada SKPD lain yang terlibat ? 4. Jika ada, apa tugas dan fungsinya ? 5. Bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk melakukan program ini ? 6. Apakah ada persyaratan tertentu yang melibatkan orang-orang SKPD lain dalam rangka penerapan KTP Elektronik ? Apa saja bentuknya ? 7. Apa saja sarana prasarana yang disiapkan oleh pihak terkait ? 8. Bagaimana sistem pembagiannya ? 9. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ? B. ANGGARAN 1. Apakah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten telah menyiapkan anggarannya ? 2. Dengan cara apa dan bagaimana pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan anggaran itu ? 3. Berapa anggaran yang ditetapkan terhadap masing-masing program yang telah ditetapkan ? 4. Apakah menurut Bapak/ibu anggaran tersebut akan terserap 100% tercapai, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan ? Jika tidak, apa kendalanya ? 5. Berapa besar anggaran yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penerapan KTP Elektronik ini ?
C. PROSEDUR 1. Prosedur sebagai bentuk keterkaitan kerja dengan berbagai SKPD, bagaimana sistem pembagian kerjanya ? 2. Apakah mekanisme kerja tersebut telah baku, dan aturan itu dari mana ? 3. Mengapa harus demikian, bagaimana jika dilihat dari efektifitas pembagian kerja tersebut ? 4. Bagaimana koordinasi antar SKPD agar tetap bersinergi ? 5. Apakah prosedur ini dapat memberi dampak terhadap masyarakat ? 6. Bagaimana realisasi yang telah dicapai ? 7. Apakah ada kendala dalam menerapkannya ?
Lampiran 2 INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN TELAAH DOKUMEN: 1. Kepatuhan terhadap peraturan pusat dan juknis serta juklak pusat 2. Perda Kabupaten Nunukan 3. Surat Keputusan Bupati Nunukan, Juknis dan Juklak Kabupaten Nunukan 4. Dokumen Perencanaan Anggaran dan Anggran Perubahan DKPS Kabupaten Nunukan Tahun anggran 2011. 5. Dokumentasi terkait program yang telah ditetapkan
PEDOMAN OBSERVASI : 1. Sarana dan prasarana dalam penerapan KTP Elektronik 2. Sikap aparatur terhadap pelayanan penerapan KTP Elektronik 3. Dukungan masyarakat dalam penerapan KTP Elektronik. 4. Apakah ada sarana pendukung lainnya yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. 5. Bagaimana tingkat pelayanan yang diberikan, dan tingkat penerimaan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Amin Wijaya Tunggal., 2010 Manajemen Strategik, Jakarta. Harvarindo Azhari dan Idham, 2002, Good Governance dan Otonomi Daerah, UGM Yogjakarta Bungin, Burhan., 2008. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta, Kencana Cahyana Ahmadjayadi, 2004. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21, Jakarta Kominfo Crown Dirgantoro,. 2004,. Manajemen Stratejik., Jakarta., Grasindo Falih Suaedi, 2010., E-Government sebagai Sarana Revitalisasi Birokrasi., Yogyakarta Graha Ilmu. Fitri Kurniawan dan Muliawan., 2008. Manajemen Strategik dalam Organisasi. Yogyakarta, MedPress Hasibuan, M. 2005, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta Bumi Aksara Hunger dan Wheelen, 2003. Manajemen Strategis., Yogyakarta,. Penerbit Andi Iwan Purwanto, 2008., Manajem,en Strategi. Bandung, CV. Yrama Widya Karhi Nisjar dan Winardi, 1997., Manajemen Strategik. Bandung. Mandar Maju Nawawi., 2003, Manajemen Startegik Organisasi Non Frofit Bidang pemerintahan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo. Rangkuti, 2001, Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi untuk Menghadapi Abad 21. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Riyadi, Bratakusumah, D.S, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
Salusu, 2004. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, Jakarta. PT. Grasindo Setiawan H.P., dan Zulkieflimansyah., 2007. Manajemen Strategi (Buku Seri Manajemen)., Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Silih Agung Wesasa, 2005, Strategi Publik Relations., Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Sistaningrum., 2010, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Struktur Penguasaan tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani., Graha Ilmu, Yogyakarta Soetomo, 2006, Strategi-strategi pembangunan Masyarakat, : Yogyakarta Pustaka Pelajar. Sukanto R., 2003., Manajemen Strategi. Yogyakarta, BPFE Tjiptoherijanto, Kelembagaan Kependudukan Era Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Negara, 2005. Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Widodo, Improvisasi Manajemen Strategis Sektor Publik, Jurnal Administrasi Negara-volume iii\vol.iii, no.1, 2000. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Wrihatnolo, Nugroho. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Dokumen : UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmet Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 57 Tahun 2003
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi kelima Tahun 2007 LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Prosedur Standar Operasi Penerepan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011. Kementerian Dalam Negeri RI- Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta, 2011 RKA dan RKAP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 Lain-Lain : PT.Unisystem Utama, Penerapan Teknologi Tepat Guna mendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan (www.unigov.unisystem.co.id) diakses 14 September 2011 I Dewa Made Agung, SE,M.Si, Inovasi Layanan KTP “Pelayanan Publik Suatu Keharusan” www.denpasarkota.go.id diakses 14 September 2011 Slamet Mulyo, Jurnal “Enkripsi RC4 sebagai Security pada Database Aplikasi SIAK. www.mercubuana.ac.id diakses 14 September 2011 PT.Telematika, SIMDUK, www.telematika.co.id diakses 14 September 2011 CV.Artha Mitra Pratama, Sintap (Sistem www.ampmulti.com diakses 14 September 2011
Informasi
Satu
Atap)
Kemendagri (2011) Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) http://www.ektp.com, diakses tanggal 15 September 2011 Tjipto Atmoko http://resources.unpad.ac.id/ unpadcontent/uploads/publikasi_dosen/ standarperasionalprosedur.pdf, diakses 22 Oktober 2011 M. Farid Wadji, http://www.ums.ac.id, Manajemen Strategi, Bab XIII, diakses, 22 Oktober 2011
edisi 2.
Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen Strategi/ diakses,22 Oktober 2011 Niko Ruru http://www.tribunkaltim.co.id, DKCS Launching e-KTP 2011., diakses 28 Agustus 2011
