PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIAMIS NO 1 A TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA) DI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS SKRIPSI
Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)
Oleh : YULI ANDARI NPM :3506120093
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR BANJAR 2016
1
2
A.
PENDAHULUAN Salah satu pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan merupakan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yaitu Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). SKPWNI adalah dokumen yang diterbitkan sesuai permohonan penduduk yang bermaksud pindah tempat tinggal. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) merupakan dasar bagi penerbitan dokumen kependudukan di tempat tinggalnya yang baru dan sebagai pengganti KTP Elektronik sebelum KTP Elektrononik dengan alamat baru diterbitkan. Sebagai upaya lebih memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, di Kabupaten Ciamis, pelayanan SKPWNI dilakukan di setiap kecamatan, termasuk di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Memperhatikan pentingnya SKPWNI bagi penduduk yang melakukan perpindahan, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis dituntut mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kondisi dimaksud diakomidir dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati tersebut merupakan instrumen yang lebih teknis dari undang-undang atau peraturan presiden yang memberikan pedoman secara terperinci mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya mengenai Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Melalui pelaksanaan yang tepat maka diharapkan dapat terwujud pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada umumnya pelayanan yang dikehendaki oleh masyarakat itu adalah adanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat disamping aspek-aspek lain yang terkandung dalam proses pelayanan. Demikian pula dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), masyarakat mengharapkan adanya kemudahan dan ketepatan hasil pelayanan, hal ini perlu diwujudkan sebaik mungkin oleh Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang baik, secara singkat dapat dilihat melalui pelayanan yang tepat, cepat dan berkualitas disertai adanya kepastian biaya. Dapat dikatakan hampir setiap penduduk memerlukan pelayanan, sehingga dengan demikian pelayanan ini banyak menjadi sorotan. Sehubungan hal tersebut maka selayaknya para pegawai di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis mampu mewujudkan efektivitas pelayanan dengan baik untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Dalam sudut pandang peneliti selama melakukan penjajagan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdapat fenomena yang menunjukan pelayanan dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Pindah Warga
3
Negara Indonesia masih belum optimal, hal ini ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut : 1. Hasil pekerjaan belum sesuai dengan ketentuan, misalnya dalam pengisian data untuk surat pindah yang diajukan oleh penduduk kadang-kadang tidak akurat, contoh salah pengetikan tempat tujuan seperti kekeliruan RT/RW atau tertukar antara pengisian desa dan dusun sehingga surat pindah harus dibuat ulang. 2. Dalam proses perpindahan penduduk antar kecamatan, pembuatan surat pindah yang ditandatangani oleh Camat tidak ditindaklanjuti dengan proses perpindahan data melalui jaringan komunikasi data dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga meskipun secara administratif penduduk tersebut sudah memperoleh surat pindah ke kecamatan lain, namun biodatanya masih tercatat sebagai penduduk Kecamatan Cisaga. Hal ini mengakibatkan penduduk bersangkutan harus kembali lagi ke kantor kecamatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di kecamatan tujuan karena belum bisa membuat dokumen kependudukan seperti KK atau KTP di alamat yang baru dan meminta biodatanya dipindahkan secara online Memperhatikan beberapa gejala atau permasalahan di atas diduga hal tersebut disebabkan belum optimalnya Peraturan Bupati Ciamis No 1 A Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, hal ini dapat dilihat dari fenomena sebagai berikut : 1. Ketegasan pegawai dalam menerapkan kebijakan cenderung masih rendah, terutama dalam mewujudkan konsistensi terhadap persyaratan pelayanan pembuatan SKPWNI yang dibutuhkan. 2. Masih rendahnya pemahaman dan kecakapan dari para petugas mengenai aspek-aspek administrasi kependudukan secara menyeluruh. 3. Kurangnya sikap antisipatif dari kecamatan terhadap permasalahanpermasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatan surat pindah yang dibutuhkan masyarakat dan kemampuan komunikasi diantara pegawai dan pegawai dengan masyarakat relatif masih rendah. B. RUMUSAN MASALAH Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Ciamis No 1 A Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis? b. Bagaimanakah pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis? c. Bagaimanakah pengaruh implementasi Peraturan Bupati Ciamis No 1 A Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara) Indonesia di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis?
4
C. TINJAUAN PUSTAKA Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008 : 139) menjelaskan: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Metter dan Horn dalam Agustino (2008 : 142-144) merumuskan a model of the policy implementation yaitu : Terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, adalah: 1. Ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. 2. Sumberdaya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Disamping itu perlu diperhitungkan sumber daya finansial dan sumber daya waktu. 3. Karakteristik agen pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplemtasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya ketegasan, ketat terhadap sanksi hukum dan jumlah yang sesuai dengan cakupan kebijakan. 4. Sikap/kecenderungan (disposition) pada pelaksana, kebijakan yang dilaksanakan sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, demikian pula dengan komunikasi, semakian baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak yang terlibat maka asumsinya kesalahankesalahan sangat kecil untuk terjadi. 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
5
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan publik Kualitas pelayanan mempunyai dimensi yang cukup luas, berhubungan dengan sumber daya, lingkungan, proses, prosedur dan yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibrahim (2008 : 22) mengemukakan bahwa : Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat), dimana pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan (masyarakat). Unsur-unsur pelayanan yang berkualitas antara lain meliputi : 1. Kesederhanaan, tatacara pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, lancar, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan/masyarakat 2. Tanggungjawab sepenuhnya dari para petugas pelayanan dengan pelayanan yang sesuai urutan waktunya, menghubungi pelanggan/masyarakat secepatnya, bila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan kepada pelanggan/masyarakat 3. Reliabilitas, meliputi konsistensi kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara penyedia lpelayanan dan pelanggan/masyarakat, seperti menjaga ketepatan penghitungan uang/ongkos, teliti dalam pencatatan data, tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitas. 4. Kecakapan/kehandalan petugas pelayanan, dengan menguasai keterampilan serta pengetahuan pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikannya. 5. Dekat dengan pelanggan dan kemudahan berkomunikasi, tidak hanya secara tatap muka, tetapi dengan menggunakan kemajuan tekhnologi komunikasi dan informasi 6. Keramahan, yang termasuk di dalamnya kesabaran, penuh perhatian, empati, persahabatan antara petugas dan pelanggan/masyarakat yang dilayani, walaupun tidak perlu berlebihan 7. Keterbukaan, pelanggan/masyarakat dapat mengetahui semua informasi yang mereka butuhkan secara mudah, meliputi tatacara/prosedur, syarat-syarat, waktu penyelesaian pelayanan dan lain-lain 8. Komunikasi yang lancar dan kontinyu antara petugas dan pelanggan/masyarakat, sehingga setiap perubahan dapat diinformasikan sebelumnya 9. Kredibilitas, baik petugas pelayanan dan pelanggan/masyarakat yang dilayani sehingga dengan mudah dapat dibangun suasana saling percaya.
6
10. Kejelasan dan kepastian pelayanan, sehingga pelanggan/masyarakat dengan mudah memahami pelayanan yang diberikan dengan segala konsekuensinya 11. Keamanan pelayanan, sehingga pelanggan/ masyarakat merasa aman, bebas dari waswas dan bahaya, serta risiko yang tidak perlu dari pelayanan yang diberikan 12. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan/masyarakat. Berusaha mengerti, memahami, mencari, mempelajari apa saja kebutuhankebutuhan pelayanan yang diharapkan oleh pelangga/masyarakat yang dilayani 13. Nyata, segala sesuatunya nyata atau berwujud dengan baik, misalnya peralatan, petugas yang cukup handal, identitas yang jelas dan kelengkapan-kelengkapan penunjang lainnya 14. Efisien, bahwa pelayanan hanya dibatasi dalam konteks yang dilayani, sehingga dapat berjalan dengan baik 15. Ekonomis, baik waktu, biaya dan tenaga, sesuai dengan jenis/kategori pelayanan yang diberikan. D. OBYEK DAN METODE PENELITIAN Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang terletak di Jalan Raya Rancah Desa Cisaga selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, menurut Singaribuan dan Efendi (1985 : 5) metoda eksplanasi adalah suatu penelitian menurut tingkat penjelasan. Eksplanasi selain untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta empirik yang ditemui dilapangan, juga digunakan dalam analisis pengaruh baik secara farsial maupun secara simultan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yiatu sebagai berikut : 1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari teori–teori dan peraturan–peraturan serta informasi– informasi yang diperoleh dari buku–buku, pendapat para ahli, majalah, surat kabar, juga literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 2. Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung dilapangan pada obyek yang ditentukan dalam studi lapangan ini digunakan teknik– teknik sebagai berikut : 1) Observasi, pengamatan langsung yang dilakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pelayanan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. 2) Angket, pengumpulan data yang menggunakan daftar pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada responden terpilih untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pelayanan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
7
3. Wawancara, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden terpilih yaitu Camat sebagai pimpinan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pelayanan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Teknik Analisis Data 1. Menentukan rentang, yakni dengan cara skor/nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Variabel bebas (X) Skor tertinggi : 5 x 30 responden = 150 Skor terendah : 1 x 30 responden = 30 Rentang : 150 –30 = 120 Interval kelas : 120 : 5 = 24 Digambarkan dalam interval kelas sebagai berikut : Sangat Sangat Rendah Sedang Tinggi rendah tinggi 30 54 78 Sumber : Sugiyono (2009: 110)
102
126
Variabel terikat (Y) Skor tertinggi : 5 x 30 responden = 150 Skor terendah : 1 x 30 responden = 30 Rentang : 150 –30 = 120 Interval kelas : 120 : 5 = 24 Digambarkan dalam interval kelas sebagai berikut : Sangat Rendah Sedang Tinggi rendah 30 54 78 Sumber : Sugiyono (2009: 110)
102
150
Sangat tinggi 126
2. Menentukan Kategori penilaian Kategori penilaian untuk variabel bebas (X) adalah sebagai berikut : Untuk Kategori sangat kurang : nilai/skor 30 ≤ 53,9 Untuk Kategori kurang : nilai/skor 54 ≤ 77,9 Untuk Kategori sedang : nilai/skor 78 ≤ 101,9 Untuk Kategori baik : nilai/skor 102 ≤ 125,9 Untuk Kategori sangat baik : nilai/skor 126 ≤ 150 Kategori penilaian untuk variabel terikat (Y) adalah sebagai berikut : Untuk Kategori sangat kurang : nilai/skor 30 ≤ 53,9 Untuk Kategori kurang : nilai/skor 54 ≤ 77,9 Untuk Kategori sedang : nilai/skor 78 ≤ 101,9 Untuk Kategori baik : nilai/skor 102 ≤ 125,9 Untuk Kategori sangat baik : nilai/skor 126 ≤ 150 3. Menentukan Prosentase
150
8
Dalam distribusi frekuensi, total skor dari masing-masing item diprosentasekan dengan perhitungan sebagai berikut : Total skor X 100% skor ideal Total skor : jumlah skor masing-masing item Skor ideal : skor tertinggi x jumlah responden Hasil persentase selanjutnya dapat dikategorikan sebagai berikut : TABEL 3.1 KATEGORI PERSENTASE Persentase Kategori 76% - 100% Baik 56% - 75% Cukup 40% - 55% Kurang baik < 40% Tidak Baik Sumber : Arikunto, 2006 : 83 Selanjutnya mengetahui pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai, model analisis yang digunakan adalah model analisis Korelasi Product Moment. rumus tersebut adalah sebagai berikut: XY r x2 . y2
(Sugiyono, 2009 : 212) Kemudian untuk memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel pelayanan (Y) maka digambarkan pada tabel berikut ini : TABEL 3.2 INTERPRETASI KOEFISEN KORELASI INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 –1,000 Sangat kuat Sumber : Sugiyono (2009 : 149)
Untuk mengetahui besarnya pengaruh implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, maka digunakan rumus dari Sugiyono (2009 : 117) yaitu: KD = rs2 x 100% Keterangan: KD = Koefisien Determinasi rs 2 = Koefisien Korelasi Product Moment
9
Selanjutnya populasi dalam penelitian berjumlah 154 orang dan penentuan sampel sebanyak 20% dari populasi 154 orang. Jadi peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang yang merupakan hasil pembulatan dari = 30,8 (20% x 154) E. HASIL PENELITIAN Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau pemerintah. tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal supaya tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Administrasi Kependudukan merupakan kebijakan yang memberikan perlindungan untuk menjamin hak-hak sipil masyarakat dan dasar bagi proses pelayanan dalam bidang kependudukan. TABEL 4.50 REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL IMPLEMENTASI DI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS No Implementasi Skor Kategori % Kategori 1 2 3 4 5 6 1 Kebijakan sesuai dengan 99 Sedang 66,00 Cukup kebutuhan masyarakat 2 Masyarakat merasa dilibatkan 69 Rendah 46,00 Kurang dalam pelaksanaan kebijakan baik 3 Kualitas hasil kerja pegawai 97 Sedang 64,67 Cukup memadai 4 Kompetensi pegawai sesuai 101 Sedang 67,33 Cukup bidangnya 5 Kemampuan pegawai 73 Rendah 48,67 Kurang menjelaskan maksud kebijakan Baik 6 Ketegasan pegawai dalam 79 Sedang 52,67 Cukup melaksanakan kebijakan 7 Pegawai memahami kesulitan 103 Tinggi 68,67 Cukup yang dihadapi masyarakat 8 Pegawai mampu membantu 72 Rendah 48,00 Kurang kesulitan yang dihadapi baik 9 Pegawai mampu menjalin 101 Sedang 67,33 Cukup komunikasi yang baik dengan masyarakat 10 Pegawai mampu berkoordinasi 97 Sedang 64,67 Cukup dengan instansi lain yang terkait 11 Masyarakat mampu 72 Rendah 48,00 Kurang mengeluarkan biaya yang baik 12 dibutuhkan 96 Sedang 64,00 Cukup Pegawai memahami kondisi
10
13
psikologis masyarakat Pegawai mampu mengatasi tekanan yang bersifat politis
93
Sedang
62,00
Cukup
Jumlah 1152 Sedang 59,08 Cukup Rata-rata 88,62 Sumber: Hasil penelitian, 2014 Memperhatikan rekapitulasi hasil jawaban responden sesuai pada tabel 4.20 untuk variabel implementasi diperoleh total skor sebesar 1152, untuk mencari rata-rata skor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut: Rata-rata skor implementasi kebijakan = total skor Item = 1152 13 = 88,62 Nilai variabel implementasi kebijakan berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah skor jawaban angket sebesar 88,62 yang menunjukan pada kategori sedang, apabila diprosentasekan mencapai nilai sebesar 59,08%, termasuk pada kategori cukup. Artinya Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara umum telah cukup di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Memperhatikan uraian dan analisis terhadap hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang perlu lebih diperhatikan dalam pelaksanaannya, terutama pada indikator yang masih termasuk kategori rendah seperti : Masyarakat merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan, Kemampuan pegawai menjelaskan maksud kebijakan, Pegawai mampu membantu kesulitan yang dihadapi dan Masyarakat mampu mengeluarkan biaya yang dibutuhkan. Implementasi Kebijakan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya menerapkan model-model implementasi kebijakan berdasarkan pendapat Metter dan Horn dalam Agustino (2008 : 142-144), hal tersebut dapat dilihat pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana dimana indikator-indikator pada kedua dimensi tersebut belum optimal dalam penerapannya yaitu masyarakat merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan, kemampuan pegawai menjelaskan maksud kebijakan dan pegawai mampu membantu kesulitan yang dihadapi termasuk pada kategori rendah. Menyikapi kondisi tersebut, Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis memiliki pedoman yang cukup kuat yaitu regulasi yang lebih tinggi berupa Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adanya dukungan anggaran untuk meningkatkan kemampuan pegawai supaya lebih memahami substansi kebijakan melalui pelatihan maupun meningkatkan wawasan dan kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat.
11
Pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) merupakan salah satu unsur yang harus mendapat perhatian di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Hal ini merupakan dasar yang kuat untuk membentuk komitmen dan tanggungjawab pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. TABEL 4.51 REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA) DI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kualitas Pelayanan 2 pelayanan
14 15 16
Kategori
%
Kategori 5 Cukup
Tata cara mudah dipahami Persyaratan mudah dipenuhi
87
Sedang
4 58,00
72
Rendah
48,00
Mampu memperbaiki kesalahan hasil pelayanan Ketelitian dalam memberikan pelayanan Konsistensi terhadap ketepatan data Hasil pelayanan tidak banyak kesalahan Petugas memiliki pengetahuan memadai Kemampuan kerja petugas Pelanggan/masyarakat mudah menghubungi penyedia layanan Petugas mampu memberikan informasi dengan jelas Kesopanan dan keramahan petugas
109
Tinggi
72,67
Kurang baik Cukup
98
Sedang
65,33
Cukup
101
Sedang
67,33
Cukup
101
Sedang
67,33
Cukup
100
Sedang
66,67
Cukup
98 112
Sedang Tinggi
65,33 74,67
Cukup Cukup
82
Sedang
54,67
99
Sedang
66,00
Kurang baik Cukup
100
Sedang
66,67
Cukup
86
Sedang
57,33
Cukup
118 88
Tinggi Sedang
78,67 58,67
Cukup Cukup
71
Rendah
47,33
Kurang baik
12
13
Skor
Petugas meminta informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan Kemudahan terhadap akses informasi Kejujuran petugas pelayanan Penjelasan pegawai mudah dimengerti Masyarakat mengetahui dengan cepat apabila ada perubahan
3
12
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kebijakan Kepercayaan kepada penyedia layanan/petugas. Petugas memahami peraturan pembuatan Surat Pindah Masyarakat mengetahui syarat pelayanan yang diperlukan Persyaratan pelayanan bersifat baku/tidak berubah-ubah Keamanan ruang tunggu pelayanan Kenyamanan ruang tunggu pelayanan Mengerti keinginan pelanggan/ masyarakat Petugas tanggap terhadap keinginan masyarakat Peralatan yang memadai Jumlah pegawai/petugas yang memadai Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pelayanan Biaya sesuai dengan ketentuan
105
Tinggi
70,00
Cukup
82
Sedang
54,67
114
Tinggi
76,00
Kurang baik Cukup
77
Rendah
46,67
115
Tinggi
76,67
Kurang baik Cukup
98
Sedang
65,33
Cukup
86
Sedang
57,33
77
Rendah
46,67
77
Rendah
46,67
82
Sedang
54,67
61
Rendah
40,67
131
87,33
Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan Biaya yang diperlukan tidak memberatkan masyarakat
87
Sangat tinggi Sedang
Kurang baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Baik
58,00
Cukup
Sangat rendah
32,00
Tidak baik
48
Jumlah 2762 Sedang 61,37 Cukup Rata-rata 92,07 Sumber: Hasil penelitian, 2014 Selanjutnya memperhatikan tabel rekapitulasi hasil jawaban responden untuk variabel pelayanan sebagaimana pada tabel 4.51, diperoleh total skor sebesar 2762, untuk mencari rata-rata skor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut: Rata-rata skor pelayanan = total skor Item = 2762 = 92,07 30 Nilai variabel pelayanan berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah skor jawaban angket sebesar 92,07 yang menunjukan pada kategori sedang, apabila diprosentasekan mencapai sebesar 61,37%, termasuk pada kategori cukup. Memperhatikan uraian dan analisis terhadap hasil angket, dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu lebih diperhatikan
13
dalam pelaksanaannya oleh kecamatan, terutama pada indikator pelayanan yang masih termasuk kategori rendah dan sangat rendah seperti persyaratan mudah dipenuhi, masyarakat mengetahui dengan cepat apabila ada perubahan kebijakan, persyaratan pelayanan bersifat baku/tidak berubah-ubah, persyaratan pelayanan bersifat baku/tidak berubah-ubah, petugas tanggap terhadap keinginan masyarakat dan Biaya yang diperlukan tidak memberatkan masyarakat. Pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ditinjau dari unsurunsur pelayanan yang berkualitas menurut Ibrahim (2008 : 22) sudah cukup terwujud, namun perlu lebih ditingkatkan terutama pada beberapa indikator yang termasuk kategori rendah yaitu kemudahan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pelayanan, masyarakat dapat mengetahui dengan cepat apabila ada perubahan kebijakan pelayanan, persyaratan pelayanan bersifat baku/tidak berubah-ubah, petugas tanggap terhadap keinginan masyarakat. Melalui implementasi kebijakan yang baik dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kepentingannya diharapkan dapat terwujud pelayanan yang berkualitas sesuai harapan dari masyarakat yang membutuhkan. Melalui analisis perhitungan variabel Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (X) dan variabel pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) (Y) maka untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas implementasi kebijakan (X) dengan variabel terikat yaitu pelayanan (Y) dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan pada tabel Lampiran III dapat diketahui: ∑x2 = 44914 ∑y2 = 255876 ∑xy = 106541 Maka : XY r x2 . y2
r
r
106541
(44914).255876 106541 107202,68
r 0,99
Untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan
14
Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, maka dapat diketahui melalui koefisien determinasi berikut: Kd = r2 x 100% 2 Kd = 0,99 x 100% Kd = 98,01% Besar koefisien korelasi 0,99, kondisi ini dapat ditafsirkan bahwa korelasi antara implementasi kebijakan (X) dengan kualitas pelayanan (Y) hubungannya termasuk sangat kuat. Dengan demikian, pengaruh Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sebesar 98,01%, sedangkan sisanya 1,99% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pembuktian Hipotesis Untuk menguji hipotesis yang penulis ajukan, terlebih dahulu dirumuska hipotesis statistik sebagai berikut : Ho : r ≤ 0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Ha : r > 0 ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Berdasarkan perhitungan korelasi Pearson Product Moment (r) tersebut di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,99. Berdasarkan ketentuan, apabila rhitung lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) maka H0 diterima dan Ha ditolak, sedangkan apabila r hitung lebih besar dari 0 (nol) maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai Koefisien Korelasi Product Moment (r) = 0,99 > 0. Adapun untuk thitung menggunakan rumus sebagai berikut: n2 t hitung r 1 r2 t hitung
t hitung
0,99 30 2 1 (0,99) 2
0,99(5,29) 0,1109
t hitung 2,755
15
Harga thitung selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel. Untuk kesalahan 10%, uji dua pihak dan dk = 30 – 2 = 28, jadi dk = 28 maka menunjukan t (ttabel) sebesar 1,313 jadi ttabel < thitung yaitu 1,313 < 2,755. Dengan demikian maka hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis” diterima. F. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Peraturan Bupati Ciamis No 1 A Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terhadap Pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Memperhatikan hasil analisis terhadap variabel (X) yaitu Implementasi Kebijakan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis diketahui bahwa impelementasi kebiakan belum sepenuhnya dilaksanakan melalui penerapan model-model implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil angket terdapat model-model implementasi yang memiliki indikator dengan kategori rendah, yaitu indikator yang menunjukan masyarakat merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan, kemampuan pegawai menjelaskan maksud kebijakan, pegawai mampu membantu kesulitan yang dihadapi dan masyarakat mampu mengeluarkan biaya yang dibutuhkan. Sementara indikator-indikator lainnya termasuk kategori sedang dan hanya satu indikator yang mempunyai kategori tinggi yaitu pegawai memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dari rekapitulasi nilai variabel implementasi kebijakan diperoleh rata-rata jumlah skor jawaban angket sebesar 88,62 yang menunjukan pada kategori sedang, apabila diprosentasekan mencapai nilai sebesar 59,08%, termasuk pada kategori cukup. Artinya Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara umum telah cukup di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis 2. Memperhatikan hasil analisis terhadap variabel (Y) yaitu Pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis bahwa pelayanan termasuk kategori sedang. Terdapat beberapa dimensi atau ukuran pelayanan yang mempunyai indikator berkategori rendah dan sangat rendah yaitu persyaratan mudah dipenuhi, masyarakat mengetahui dengan cepat apabila ada perubahan kebijakan, persyaratan pelayanan bersifat baku/tidak berubahubah, petugas tanggap terhadap keinginan masyarakat dan Biaya yang
16
diperlukan tidak memberatkan masyarakat. Sedangkan dimensi yang memiliki indikator dengan kategori tinggi dan sangat tinggi antara lain mengenai mampu memperbaiki kesalahan hasil pelayanan, kepercayaan kepada penyedia layanan/petugas, masyarakat mengetahui syarat pelayanan yang diperlukan, keamanan ruang tunggu pelayanan dan biaya sesuai dengan ketentuan, sementara yang lainnya termasuk kategori sedang. Dari rekapitulasi nilai variabel pelayanan diperoleh rata-rata jumlah skor jawaban angket sebesar 92,07 yang menunjukan pada kategori sedang, apabila diprosentasekan mencapai nilai sebesar 92,07%, termasuk pada kategori sedang. Artinya secara umum Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis telah cukup melaksanakan proses pelayanan pembuatan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia), namun perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga pelayanan mencapai tingkat kualitas yang maksimal. 3. Sejalan dengan hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang belum optimal dan Pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) pada kategori sedang, memberikan pemahaman bahwa hipotesis yang penulis rumuskan dapat diterima. Dengan tingkat kesalahan 10% uji dua pihak dan dk = 28 untuk ttabel sebesar 1,313 dan thitung sebesar 2,755, jadi ttabel < thitung yaitu 1,313 < 2,755, adalah signifikan atau Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan dari Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan pelayanan di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, maka dapat diketahui melalui koefisien determinasi yang bernilai 98,01%, yang memiliki arti bahwa pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sebesar 98,01%, sedangkan sisanya 1,99% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya, kepemimpinan, pemberdayaan dan lain-lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Sehubungan hal tersebut, sesuai dengan kaidah keilmuan yang bermanfaat secara teoritis dan praktis, maka peneliti berusaha memberi pemikiran-pemikiran atau saran dalam upaya mencapai pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan kebijakan diupayakan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat dan dapat menimbulkan kondisi bahwa masyarakat merasa memiliki serta menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan yang ada. Selain itu kecamatan atau para pegawai harus berupaya sebaik mungkin memahami
17
kondisi sosial psikologis dari masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini memberikan gambaran ini adalah kebutuhan terhadap pemilikan dokumen kependudukan. 2. Kecamatan atau para pegawai diharapkan dapat melakukan komunikasi yang baik dan mampu menjaga sikap ramah terhadap masyarakat dalam kondisi apapun serta lebih mampu memahami keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan tepat. 3. Memperhatikan volume dan beban kerja pelayanan yang cukup banyak, sebaiknya kecamatan berusaha untuk menambah jumlah pegawai yang bertugas secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat G. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2008 . Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Implementasinya. Bandung : Mandar Maju.
Pelayanan
Publik
Serta
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alpabeta. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1-A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
