Sistem Inovasi Daerah Oleh: Ratnawati Muyanto Researcher KPPOD
K
onsep sistem inovasi daerah bukan merupakan barang baru dalam wacana publik pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, terutama setelah sistem otonomi daerah diberlakukan sejak 2001.
Rencana pembangunan wilayah industri yang terintegrasi adalah salah satu contohnya. Namun, sepuluh tahun telah berlalu tanpa adanya satu perwujudan nyata dari berbagai wacana publik tersebut. Tanpa menampik adanya berbagai kendala teknis dan politis di tingkat kabupaten/kota, kita harus mulai bertindak untuk mewujudkan sistem inovasi daerah tersebut. Dengan adanya sistem inovasi daerah yang permanen dan integratif maka pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dapat tercapai. Sistem inovasi daerah telah diterapkan di Negara maju seperti Jerman (salah satu pusat inovasi terbaik berada di wilayah Baden Woerttemberg) dan Amerika (Silicon Valley adalah salah satu contoh). Apakah ciri yang mudah dikenali dari kedua wilayah tersebut? Mereka memiliki produk yang telah dikenal luas di seluruh dunia seperti Porche, Bosch, Mercedes Benz, General Electric, dan Hewlett-Packard. Bahkan kinerja ekonomi derah Baden Wurttemberg melampaui keseluruhan Jerman (Tabel 1) menjadikan kita perlu menganalisa faktor pendorong keberhasilanya. Patut disadari bahwa keberadaan kedua pusat
inovasi tersebut bukanlah terletak di Ibukota
Ketiga, BW memiliki faktor budaya keahlian
Negara bersangkutan. Hal ini bisa dijadikan
teknik yang telah berkembang di masyarakatnya
pemicu motivasi bagi para pemangku kepentingan
sejak lebih dari tujuh dasawarsa. Etos kerja yang
yang berada di luar pulau Jawa yang relatif telah
sangat tinggi, keahlian teknik yang tinggi, dan
berkembang seperti Kota Makassar; Kota Manado;
orientasi kepada kesempurnaan produk merupakan
Kota
karakter masyarakat BW.
Denpasar;
Kota
Balikpapan;
Kota
Palembang; dan Kota Medan. Lantas, bagaimana
Keempat, lembaga pendidikan dikembangkan
sejarah sistem inovasi dikembangkan di kedua
menurut kebutuhan dunia industri. Di BW jumlah
Negara tersebut?
sekolah kejuruan teknik tinggi dan lanjutan jumlahnya melebihi sekolah tinggi untuk melakukan
Faktor Keberhasilan Baden Wurttemberg Pertama,
daerah
ini
merupakan
riset. Tanpa mengurangi kebutuhan akan kegiatan satu
penelitian murni, namun pemfokusan pendidikan
kesatuan wilayah administrasi dan politik di selatan
kejuruan mendorong tenaga kerja menjadi sangat
Jerman. Hal ini tentunya memudahkan koordinasi
ahli
antara berbagai pembuat keputusan publik karena
Sedangkan
memiliki hierarki organisasi yang relatif lebih jelas
pengembangan inovasi teknologi.
dan tegas dibandingkan dengan bentuk kerjasama
di
spesifik pihak
pembuatan
mesin
universitas
tertentu.
terfokus
pada
Kelima, industri BW memiliki hubungan
antara wilayah administrasi yang horizontal.
yang
Bentuk organisasi publik ini lebih efisien dan
khususnya pada industri kendaraaan dan teknik
efektif
dan
elektro. Tentunya hal ini pun bukan tanpa peranan
mengendalikan konflik yang terjadi pada tingkatan
pemerintah setempat, penyediaan tempat layanan
yang lebih rendah.
konsumen menjadi salah satu cara yang dilakukan.
dalam
mengkomunikasikan
ide
Kedua, memiliki fokus pengembangan industri
tertentu.
Baden
Wurttemberg
baik
antara
Keenam,
produsen
adanya
dan
konsumen
organisasi
yang
(BW)
menjembatani pengusaha dan pekerja (asosiasi
memfokuskan diri kepada industri teknologi
bisnis dan serikat pekerja), bank lokal yang
menengah seperti mesin.
membiayai riset perusahaan, komite inovasi dan
Tabel 1. Kinerja Ekonomi Wilayah Baden Woerttemberg
Indikator
Baden Wurttemberg
Intensitas Riset (% PDRB) Penduduk bekerja (% penduduk usia 15-64) Tingkat pengangguran Aplikasi Paten per 1 juta penduduk
3.9 69.5 5.1 416.3
Sumber: G. Fuchs / S. Wassermann
Jerman 2.3 65.4 8.9 227.3
2
penelitian teknologi.
memiliki inovasi yang baik. Misalnya, inovasi
Apa yang kemudian bisa diterapkan kepada
pengolahan kotoran hewan yang bisa dijadikan
Indonesia dimana tingkat pendidikan masih
pupuk, bahkan dimungkinkan si inovator memiliki
rendah? Tentunya hal ini bukanlah isu karena kota-
ide secara garis besarnya saja (paten sederhana)
kota yang disebut di bagian atas telah memiliki
kemudian pengembangan mesin dikerjakan oleh
universitas dengan kapabilitas untuk melakukan
universitas-swasta-pemerintah.
riset
menjembatani
dan
pengembangan
aplikasi
teknologi.
komunikasi
Tapi, tersebut
usaha haruslah
Peranan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
menjadikan pemerintah sebagai ujung tombaknya
Kabupaten/Kota adalah menjadi penghubung
(menangkap dinamika ide masyarakat kemudian
antara pihak akademis dengan pihak swasta dalam
mengolahnya
melakukan pengembangan inovasi.
demikian, bukan berati setiap ide inovasi berujung
Kedua, diharapkan Pemerintah Provinsi dan
menjadi
inovasi
riil).
Namun
kepada produksi massal yang sukses.
Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberikan
Perhatikan Grafik 1 yang menunjukkan
subsidi kepada pihak yang telah melakukan inovasi
bahwa keberhasilan produk di pasaran tidak
teknologi dan inovasi produk dengan melalui
mencapai lebih dari 1% dari proposal inovasi (di
tender publik sehingga diketahui oleh sang
Jerman). Artinya adalah walau di negara maju
inovator dari daerahnya dan luar daerahnya,
sekalipun terdapat perbedaan yang cukup besar
asalkan proses produksi pasti akan dilakukan di
antara proposal inovasi dan kesuksesan produk.
daerah tersebut. Perlu ditekankan disini bahwa si
Namun demikian, “kegagalan” tersebut tidaklah
inovator
bukan
kemampuan
merupakan
pendanaan
yang
pihak
dengan
menyurutkan proses penciptaan inovasi karena
cukup
namun
menariknya insentif yang diberikan pemerintah
Grafik 1. Proporsi Kesuksesan Produk Terhadap Proposal Inovasi
Sumber: Dickmans
3
sehingga mendorong individu tetap berkarya.
menurut propinsi hanya berasal dari Jawa Timur (1 aplikasi); Jawa Tengah (1 aplikasi); dan NTB (1 ap-
Sistem Inovasi di Indonesia
likasi). Hal ini sangat memprihatinkan karena ham-
Dengan segala bentuk peraturan yang telah ada untuk mendukung sistem inovasi daerah
pir tidak ada pengajuan di hampir 90% propinsi di Indonesia.
seperti UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan,
dan
Penerapan
Sistem Inovasi adalah Politik
Teknologi telah mewajibkan Pemda untuk menga-
Berdasarkan pengalaman sejarah di Negara
lokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendu-
ekonomi maju, sistem inovasi bukanlah merupakan
kung (pasal 22 ayat 1). Tentunya besaran anggaran
hasil karya seorang peneliti yang bekerja seorang
pemerintah tidak akan pernah cukup untuk dapat
diri di laboratorium. Sistem inovasi tidak akan
membiayai proposal inovasi sehingga pihak swasta
pernah sukses tanpa keterlibatan berbagai aktor
akan selalu dibutuhkan. Model pembiayaan ber-
politik
sama swasta dan pemerintah dapat dikembangkan
menginvestasikan jumlah dana yang besar karena
disini.
adanya jaminan investasi dan struktur insentif yang
di
dalamnya.
Bila dilihat secara nasional jumlah penga-
menguntungkan
juan paten dalam negeri memang masih rendah
Seorang
Pengusaha
yang
diberikan
Kepala
Daerah
mampu
pemerintah. yang
cukup
sekali dibandingkan dengan paten luar negeri
berwibawa dan berintegritas tentunya memiliki
menurut data tahun 2011 menurut Direktorat
kemampuan lebih besar untuk meyakinkan pelaku
Hak Kekayaan Intelektual (Tabel 2). Ironisnya,
bisnis. Hal ini sepertinya mudah dituliskan namun
selama kurun waktu empat bulan terakhir di tahun
pasti akan lebih sulit untuk diterapkan terutama bila
2011 menurut data online yang tersedia di Ke-
tidak ada kemauan dan komitmen politik baik pada
menhumham, pengajuan paten secara nasional
tingkat nasional maupun daerah.
Tabel 2. Jumlah Paten yang Disetujui HKI. 2011
Sumber: http://www.dgip.go.id
4
Komitmen politik yang konsisten untuk mendorong
perkembangan
inovasi
Kesimpulan
produk
Sistem Inovasi Daerah merupakan hal besar
teknologi menjadi lebih penting daripada proses
yang memerlukan usaha keras pemerintah karena
ilmiah penciptaan inovasi itu sendiri. Bila
adanya keterbatasan pendanaan dan sumberdaya
pemerintah daerah mampu menjadikan sistem
manusia dalam pengembangan teknologi di Indone-
penelitian teknologi terintegrasi di wilayahnya
sia. Namun demikian, tantangan tersebut bukanlah
maka percepatan perkembangan teknologi lebih
seharusnya menyurutkan komitmen untuk memulai
cepat daripada pekerjaan seorang dosen di
kerja nyata bagi seluruh Kepala Daerah karena fase
laboratorium.
kedua otonomi daerah tidak bo-
Setelah satu dasawarsa
leh lagi bergerak pada tataran
terlewati, otonomi daerah harus
politik yang menyesatkan kinerja
bergerak maju ke tingkatan
ekonomi seperti penyalahgunaan
implementasi kebijakan yang
anggaran publik, penempatan
benar-benar dapat menciptakan
pegawai negeri yang tidak pro-
kesinambungan
kinerja
fessional, pemenangan tender
ekonomi. Tanpa ini, niscaya
proyek kepada pihak pendukung
siklus
kampanye, dan sebagainya.
politik
akan
lebih
mendominasi daripada siklus bisnis tanpa dampak positif riil yang dapat terasa nyata kepada
Patut disadari, persaingan ekonomi global
masyarakat luas. Sistem inovasi ini pun relatif
saat ini tidak lagi datang dari Eropa dan Amerika,
memerlukan biaya politik yang rendah, karena
melainkan dari Cina yang berada pada posisi benua
tidak perlu pencetakan kaos; penyewaan orkes
yang sama, kebudayaan yang hampir serupa, dan
organ
dan
etos kerja yang sama. Artinya adalah marjin kesem-
pemborosan bahan bakar untuk arak-arakan
patan memenangkan pasar persaingan global men-
mengelilingi daerah pemilihan. Sebaliknya biaya
jadi lebih tipis bagi Indonesia bila tidak segera mela-
yang dikeluarkan seperti penggalian ide dari
kukan usaha sistemik perbaikan sistem inovasi
masyarakat,
karena pun Cina telah melakukan sistem inovasi
tunggal;
pembagian
pengembangan
sembako;
pusat
inovasi
sederhana bekerjasama dengan universitas, dan pencetakan dokumen untuk disebarkan kepada
daerahnya semenjak lebih dari dua dasawarsa. - - - o0o - - -
pihak swasta. Seorang Kepala Daerah yang memiliki
kemauan
dan
kemampuan
untuk
menciptakan sistem inovasi ini akan memiliki reputasi publik yang baik sekaligus melakukan kerja nyata bagi penciptaan kinerja ekonomi.
5
Referensi Bathelt, Harald. Buzz-and-Pipeline Dynamics: Toward a Knowledge-Based Multiplier Model of Clusters. Geography Compass (Vol. 1, No. 6) pp. 1282-1298. 2007 Cooke, Philip. Regional Innovation System, Cluster, and Knowledge Economy. Center for Advanced Study.University of Wales.Cardiff.UK.2004 Fuchs, G. and Wassermann, S. The Regional Innovation System of Baden-Württemberg: Lock-In or Break Through? Stuttgarter Beiträge zur Risiko- und Nachhaltigkeitsforschung N. 2. Stuttgart: Institut für Sozialforschung der Universität Stuttgart. 2004 - - - o0o - - -
6
