SISTEM INOVASI DAERAH WONOGIRI UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN KEUNGGULAN DAERAH

3rd Economics & Business Research Festival 13 November 2014

ISBN: 978-979-3775-55-5

SISTEM INOVASI DAERAH WONOGIRI UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN KEUNGGULAN DAERAH Rahmawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret rahmaw2005 @ yahoo.com Sri Murni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Siti Supeni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Antonius Sriyanto Pemerintah Daerah Wonogiri Eko Pemerintah Daerah Wonogiri

SARIPATI Percepatan penerapan, difusi dan pembelajaran inovasi di semua lapisan serta capaian inovasi di semua lapisan, capaian tujuan inovasi manakala disusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi terhadap potensi dan unggulan daerah yang mempunyai daya saing, tersedianya data inovasi yang menyeluruh dan akurat. Paradigma sektoral, pembangunan yang spasial dan temporal perlu ditinjau kembali karena hakekat pembangunan adalah manusia dan lingkungan seutuhnya (Santosa dkk, 2012).Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun model sistem inovasi daerah pemda Wonogiri.Metoda pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis,melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajar an dilaksanakan untuk mencapai pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri. Kata kunci: sistem inovasi daerah, pemda Wonogiri.

PENDAHULUAN Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (2010) mengatakan bahwa untuk menjadi bangsa yang menguasai iptek, kita harus menempatkan inovasi sebagai urat nadi kehidupan bangsa Indonesia.Kita harus bisa menjadi innovation nation rumah bagi manusia-manusia yang k re at if dan inovatif. Pemerintah telah mengundangkan Undang Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek) yang antara lainisinya mengamanatkan daerah untuk menyusun kebijakan sbategis pembangunan iptek di daerahnya. Disadari bahwa peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi.Daya saing dan kohesi sosial bangsa hanya akan terwujud manakala pembangunan didasarkan inovasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

789

ISBN: 978-979-3775-55-5


Pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia dipandang sangat urgenmengingat berbagai hal yang saling terkait terutama kelemahan-kelemahanperkembangan sistem inovasi Indonesia sejauh ini, keragaman daerah, proscs""transisi" dalam pembangunan dalam upaya pemulihan dari krisis multidimensi. Halyang tidak dapat diabaikan dalam proses transisi tersebut terutama berkaitandengan otonomi daerah dan perkembangan perundangan terkait (Taufik, 2005).Membangun iptek diperlukan komitmen komponen yang terlibat dalam sistem iptek, antara lain: a.

Seluruh elemen masyarakat untuk mendorong agar iptek mampu berkontribusi dalam membangun sistem perekonomian yang tangguh,

b.

Hasil-basil litbangyasa LPND-Ristek seyogyanya dimanfaatkan oleh masyarakat,

c.

Pemanfaatan fasilitasi yang disediakan pemerintah (pusat) secara optimal,

d.

Perlunya membangun jejaxing iptek, baik di tingkat daerah, regional, nasional dan internasional agar proses inovasi berlangsung cepat, dan

e.

Pembangunan iptek berkerangka penguatan sistem inovasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan (Menristek, 2010).

Strategi Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Wonogiri 2011 - 2015 merupakan rumusan arah, prioritas serta kerangka kebijakan strategis jangka menengah SIDa di Kabupaten Wonogiri untuk periode tahun 2011 - 2015. Sistem inovasi dibutuhkan karena karaktcristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja denganupah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hay at, dan pengelolaan SDM kolaboratf serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat. kondisi ini mendesak dibentuknya suatu sistem untuk mengatasi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai masalah yang dihadapi oleh pemda Wonogiri antara lain SDM yang berkualitas rendah, pertumbuhan ekonomi kurang, perusahaan besar dan UKM belum terjalin kerjasama produktif dan sinergi. Animo masyarakat menjadi PNS masih menjadi prioritas utama, padahal ncgara yang maju sedikitnya 2% jumlah penduduknya menjadi pengusaha. Indonesia saat ini baru mencapai 0,18%. Dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, berdasarkan data BPPS 2009, ditinjau dari ekspor (non migas), selama triwulan pertama tahun 2009 terjadi penurunan nilai dan volume eskpor secara nasional yang drastis. Bahkan boleh dikatakan mencapai titik terendah. Ekspor (non migas) pada bulan Januari dan Pebruari 2009 hanya mencapai sekitar 6,5 milliar US dollar, sesudah itu secara perlahan-lahan ekspor mulai mengalami peningkatan. Terakhir, pada bulan Oktober ekspor mencapai nilai ekspor tertinggi, yaitu mencapai 10 milliar US dollar. Secara akumulatif, jika dibandingkan dengan tahun 2008 lalu, tahun 2009 ekspor Indonesia menurun 22,31 persen, namun yang menarik fenomena yang terjadi pada bulan September dan Oktober Tahun 2009, dimana ekspor mengalami peningkatan yang sangat luar biasa besar. Meningkat 20,72 persen bila ditinjau dan dibandingkan dari bulan September 2009 ke Oktober 2009, dan meningkat 10,12 persen jika diperbandingkan antara ekspor bulan Oktober 2008 dengan Oktober 2009. Dua bulan terakhir ini dapat menjadi hal yang menggembirakan.Setidaknya "tcrbaca' bahwa ekspor non migas, yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM terus tumbuh.Tetapi ada suatu hal yang harus diperhatikan, yaitu soal kualitas.Baik kualitas produk, kualitas layanan, maupun kualitas distribusi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi daerah dalam beberapa hal berbeda dengan pengembangan ekonomi nasional, yaitu (Meyer-Stamer, 2003 dalam Rahmawati dkk., 2009): (i) terdapat sejumlah instrumen yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, berada di luar jangkauan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

790

ISBN: 978-979-3775-55-5


inisiatif lokal, (ii) pembangunan ekonomi nasional dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah; sebaliknya, pada pembangunan ekonomi daerah yang paling ekstrim, didesain dan dan dilaksanakan oleh pelaku swasta tanpa partisipasi dari pemerintah, serta (iii) program pembangunan ekonomi nasional mencakup pengertian yang jelas mengenai pembagian tugas antara badan legislatif dan eksekutif dari pemerintah; sebaliknya inisiatif pembangunan daerah biasanya mencakup definisidefinisi peran yang samar. Sistem inovasi daerah adalah sebuah konsep tentang penataan jejaring yang kondusif melalui jejaring (network). Secara umum jejaring merupakan pemetaan dari interaksi aktor-aktor lembaga serta variabel lainnya sehingga membentuk pola (pattern) jejaring tertentu.Pengertian jejaring dalam SIN dapat dipersepsikan secara sempit (narrow) maupun luas (broader).Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Wonogiri adalah suatu kesatrran dari sehimpunan aktor (pelaku), kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusinya dan proses pembelajaran (termasuk teknologi dan aplikasi secara luas) melalui dokumen SIDa Kabupaten Wonogiri 2011-2015 memiliki kedudukan sebagai pengejawantahan operasional dari peraturan perundang-rrndangan terkait secara kontekstual bagi Kabupaten Wonogiri, serta pengejawantahan dan pemfokusan dari kerangka kebijakan inovasi (pembangunan jangka menengah) Kabupaten Wonogiri sehubrrngan dengan pengembangan inovasi daerah sebagai bagian integral dari sistem inovasi nasional. SIDa dapat menjadi acuan bagi perangkat pemerintah kabupaten Wonogiri dan stakeholder dalam mengembangkan inovasi, difusi dan pembelajarannya.Dokumen Strategi Inovasi Daerah berfungsi sebagai acuan dalam: 1. Perumusan kebijakan inovasi beserta instrrrmen kebijakannya di Kabupaten Wonogiri; 2. Penyusunan rencana tindak tahunan pengembangan sistem inovasi dan daya saing Kabupaten Wonogiri. RPJMD Tahun 2006-2010 Kabupaten Wonogiri di bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPTEK) telah mengarah kepada kebijakan SINas. RPJMD tersebut telah dijabarkan dalam tujuan, kebijakan, program dan kegiatan strategis rmtuk mewujudkan visi masyarakat "berdaya saing". Kegiatan strategis dimaksud yaituMengembangkan kegiatan riset unggulan daerah;Melakukan sosialisasi dan diseminasi penemuan iptek terutama teknologi tepat guna bagi masyarakat;Membentuk dan memberdayakan dew an riset daerah;Mengembangkan jaringan penelitian pengembangan di daerah. Keberhasilan pembangunan daerah di bidang IPTEK harus menjunjung prinsip dasar dan nilai-nilai luhur, yaknkVisioner : memberikan solusi yang bersifat strategis dan perspektif jangka panjang, menyeluruh dan holistik (saling keterkaitan dalam kesatuan yang utuh);Unggrrl (excellence) : keseluruhan tahapan pembangunan RIPTEK mulai dari fase inisiasi sampai evaluasi dampak RIPTEK pada masyarakat. harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik;Inovatif : memastikan terciptanya nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat;Akuntabcl : dalam aspek finansial, moral, lingkungan, budaya, sosial-kemasyarakatan, politis dan ekonomis;Lestari : menjamin keberianjutan inovasi sebagai budaya kerja bagi para pihak. Di sisi lain juga periu dukungan dari masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang didukung oleh empat aspek pondasi kehidupan bermasyarakat, yaitu kreasi, pemeliharaan, diseminasi dan pemanfaatan pengetahuan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem inovasi dan daya saing tersedia: Sumberdaya alam; Lingkungan yang relatif kondusif; Infrastruktur yang memadai; Sumberdaya manusia; Tingkat pendidikan dasar- sampai menengah; Tingkat pendidikan non formal masih terpusat;Kelembagaan yang mengelola bidang inovasi; Sumber inovasi; Komunikasi dengan lembaga penelitian mudah diakses; Informasi yang berkaitan dengan inovasi terbatas; Teknologi yang tersedia terbatas dan belum dimanfaatkan secara meluas; Jaminan pasar-; Jaringan usaha; Regulasi; Iklim usaha; Tantangan global.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

791

ISBN: 978-979-3775-55-5


Kabupeten Wonogiri memiliki sumberdaya alam, lingkungan, infrastruktur, manusia yangberpotensi menjadi dasar pembangunan inovasi. Sistem pemerintahan yang ada telah melakukan kinerja menuju visi misi yang ada namun kinerja belum tenntegrasi pada basis inovasi.Muara kinerja pembangunan serta kohesi masyarakat pada umumnya menuju capaian perekonomian yang tinggi.Sccara insting masyarakat telah berinovasi dalam setiap aktivitas, upaya pembinaan telah dilakukan namun belum berdasar kebutuhan tetapi berdasar topdown dan pressure.Rehabilitasi dan konservasi terhadap sumberdaya telah dilakukan meskipun belum secara proporsional karena berbagai faktor.Inovasi daerah berbasis riptekrap dimungkinkan menjadi base line dalam pembangunan untuk mencapai peningkatan perekonomian apabila faktor-faktor yang mendorong dapat diwujudkan dan faktor yang menghambat dapat ditekan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh team peneliti dan dipublikasikan di jurnal dewan riset daerah Wonogiri tahun 2012 tentang implementasi SIDA Wonogiri. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini. keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebuah daerah.Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran (Santosa, 2012).

METODE PENELITIAN Stratcgi yang akan digunakan bekerja sama dengan institusi mitra dalam SIDa melalui nalisis SWOT, diperlukan langkah- langkah komprehensif: Identifikasi sosial ekonomi budaya masyarakat; Penentuan prioritas utama pengembangan dan sasaran; Sosialisasi awal program dan dialog partisipatif masyarakat; Identifikasi kebutuhan dan masalah yang ada; Penyiapan dan penunjukan champion program;Penyiapan pendamping; Pembentukan organisasi/komite tingkat local; Penyiapan forum komunikasi antar lembaga dan organisasi; Kolaborasi, keteiiibatan, networking kelembagaan; Pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan; Pemberian insentif modal/bantuan; Pengembangan pusat informasi dan basis data; Pemberian bantuan modal pinjaman lunak dan pendampingan insentif; Peningkatan standar mutu dan sertifikasi; Pengembangan industri: turunan, terkait. dan pendukung; Promosi dan pameran produk dan potensi; Monitoring dan evaluasi.

HASIL Setelah dilakukan beberapa kali focus group discussion (FGD) terwujudlah draft SIDa Wonogiri sebagai berikut:

dan koordinasi maka

1. Pembangunan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukanpembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih teknologi dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.Dalam upaya mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.Oleh karena itu pemerintah daerah bersama masyarakat dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

792

ISBN: 978-979-3775-55-5


dengan menggunakan sumber daya yang ada hams memanfaatkan potensi sumber daya yang mempunyai nilai tambah dalam membangun perekonomian daerah(Wincolin Arsyad, 1999). Melalui peraturan bersama antara Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).Peraturan bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dimana dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah menjadi bagian yang integral dengan rencana Induk Pembangunan Daerah (RIP daerah) dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mempunyai pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Terutama dalam mengelaborasi potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam menpercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam implementasi SIDa ini harmonisasi dan sinkronisasi yang menghasilkan sinergi positif an tar sektor pembangunan ekonomi dan iptek menjadi syarat penting dalam menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Oleh karena itu dalam merumuskan prospek pembangunan daya saing daerah melalui Penguatan SIDa kedepan perlu diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan dan kondisi perkembangan SIDa saat ini; peluang-peluang yang terbuka baik lingkup regional maupun lingkup nasional untuk didayagunakan; serta tantangan yang harus diselesaikan. Agar Penguatan SIDa mempunyai kontribusi positif dalam memperkuat ekonomi daerah, maka penguatan SIDa harus merupakan bagian Integral Rencana Induk Pembangunan (RIP) lima tahunan provinsi/kabupaten yang tertuang dalam RPIMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam konteks membangun daya saing daerah adalah merupakan suatu strategi yang potensial untuk diterapkan di provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri karena lebih bersifat supply-side. Sisi demand side kurang diperhatikan karenanya usulan untuk membangun "kcrjasama antar daerah" dapat membantu meningkatkan daya saing daerah. Daerah dapat menggalang kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil manfaat bersama membangun daerah dengan penghematan biaya bersama, sekaligus bersama mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas produk daerah, dan kelanggengan hubungan dengan daerah lain berdasar prinsip saling menguntungkan. Oleh karena itu, arah, strategi, dan Penguatan SIDa yang dirumuskan Roadmap Penguatan SIDa dibawa menuju satu arah, yaitu Pembangunan dan Penguatan interaksi antar sektor R&D dengan sektor riil di daerah.Disadari sepenuhnya bahwa untuk menuju adanya interaksi antar sektor riil di dan antar daerah dipeiiukan pendekatan yang terintegrasi dan strategi kebijakan yang menyeluruh.Oleh karena itu, Penguatan SIDa diharapkan dapat memberikan impact bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 2. Penguatan Kebijakan SIDa Penguatan Kebijakan SIDa merupakan aktifitas dalam menguatkan kebijakan-kebijakan makro yang mendukung pelaksanaan penguatan SIDa di daerah.Kebijakan SIDa merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan untuk mementukan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).Penguatan Kebijakan SiDa harus dapat dijadikan acuan untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.Adapun fungsi dari kebijakan SIDa, yaitu: a. Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar stakeholder pelaksana SIDa; Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

793

ISBN: 978-979-3775-55-5


b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi penguatan SIDa akan dilaksanakan; c. Memberikan arahan kepada pelaksana SIDa untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan. 3. Tim Koordinasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota.Komposisi Tim Koordinasi menggambarkan para stakeholder yang terkait dengan Penguatan SIDa yaitu akademisi, pemerintah, dunia usaha dan asosiasi masyarakat.Tim Koordinasi Penguatan SIDa itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Daerah.Dalam pelaksanaannya tim koordinasi dapat membentuk kelompok kerja dan tim sekretariat. Tim sekretariat berkedudukan di SKPD yang menjabat sekretaris tim koordinasi. Tim koordinasi penguatan SIDa provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut: a. Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa; Mengidentifikasi potensi manfaat pengembangan inovasi dari teknologi dan merekomendasikan strategi, kebijakan dan langkah-langkah krusial yang spesifik secara bersama serta membangun konsensus dan komitmen dari para stakeholder. b. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD; Menyepakati secara bersama dari para stakeholder dalam satu dokumen Rencana Induk Pembangunan (RIP) lima tahunan dan menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan program. c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa; Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pelaksanaan penguatan SIDa. d. Melakukan penataaan unsur SIDa di daerah; Meliputi penataan kelembagaan SIDa, sumberdaya SIDa, dan jaringan SIDa agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan daya saing daerah berbasis sumberdaya. e. Melakukan pengembangan SIDa di daerah; Berbasis pada penguatan kebijakan SIDa, dan penataan unsur-unsur SIDa, melaksanakan peningkatan nilai tambah sumberdaya bagi daya saing daerah.Dengan indikator pencapaian outcome penguatan SIDa.Pembangunan ekonomi perlu makin diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-base economic).Namun sebaliknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu difokuskan pada upaya pengembangan yang berbasiskan potensi/kekayaan sumber daya yang dimiliki.Dalam kaitan ini, keragaman potensi daerah/lokal, teknologi masyarakat (indigenous/grassroot technology) dan penguatan usaha kecil menengah merupakan hal penting dalam agenda membangun ekonomi daerah yang berdaya saing. f. Mempersiapkan rumusan kebijakan SIDa di daerah; Setidaknya mengandung empat komponen pokok.Pertama, untuk menciptakan iklim kondusif agar seluruh potensi yang ada dapat berkembang dan bersinergi positif (enabling). Hal ini tentunya berimplikasi antara lain bukan saja pada pengakuan pentingnya pertumbuhan (growth) melainkan juga keadilan/pemeraataan kesempatan untuk tumbuh berkembang (equity & equality). Kedua, upaya pendayagunaan sumber daya yang dimiliki juga perlu diprioritaskan pada potensi yang dimiliki (comparative advantage) agar- menjadi keunggulan daya saing (competitive advantage) bangsa (strengthening). Ketiga, peran pemerintah, terfokus pada upaya memfasilitasi, menstimulasi kemitraan/aliansi/kerjasama, dan investasi produktif.Keempat, percepatan pengembangan kapasitas untuk membangun, hal ini tentunya perlu menekankan pada upaya percepatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan faktor institusional. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

794

ISBN: 978-979-3775-55-5


g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah; Dimaksudkan agar sinergi dalam peningkatan daya saing daerah berbasis sumberdaya daerah melalui sistem inovasi daerah. h. Melakukan monitoring dan evaluasi; Monitoring dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDa pada setiap level. Monitoring dilakukan oleh tim koordinasi dengan periode setiap 6 bulan. Sedangkan evaluasi secara tentative terhadap pelaksanaan penguatan SIDa dengan mengacu pada capaian indikator-indikator input, output, dan outcome. i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa; Kepala daerah melaporkan pelaksanaan, penguatan SIDa di daerahnya kepada Menteri Riset dan Teknologi melalui Kementerian Dalam Negeri. 4. Penetapan Tema/Bidang Prioritas SIDa Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan dengan cara yang holistik dan sistematis. Sebagai sebuah cara pendekatan Sistem Inovasi Daerah merupakan objek pembangunan yang akan diusung. Oleh karena itu diperlukan adanya bidang prioritas pembangunan daerah yang fokus. Bidang prioritas pembangunan tidak identik dengan sektor pembangunan, walaupun dalam pengembangannya bidang prioritas memerlukan sektor unggulan sebagai penarik (lokomotif) perekonomian daerah. Dalam mementukan bidang prioritas yang hams menjadi bahan pertimbangan adalah:Bidang prioritas tersebut sangat didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki daerah;Sesuai dengan visi pembangunan daerah;Disepakati oleh seluruh stakeholders daerah;Menjadi icon daerah (branding daerah). Untuk menentukan bidang prioritas diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut:Melakukan analisis objektif potensi ekonomi daerah; Melakukan analisis subjektif potensi ekonomi daerah; Melakukan diskusi partisipatif penentuan bidang prioritas daerah; Menetapkan bidang prioritas daerah. 5. Roadmap Penguatan SIDa Roadmap penguatan SIDa ditujukan untuk menentukan arah dan memberikan suatu konteks perencanaan, pendekatan jangka panjang, menentukan prioritas penggunaan sumberdaya secara efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.Dalam menjalankan penugasan dari gubernur ataupun bupati/walikota, tim koordinasi menyusun roadmap penguatan SIDa yang didalamnya terdiri dari:Kondisi SIDa saat ini;Tantangan dan peluang SIDa;Kondisi SIDa yang akan dicapai;Arah kebijakan dan sbategi penguatan SIDa;Fokus dan program prioritas SIDa;Rencana aksi penguatan SIDa.Roadmap penguatan SIDa hams dapat mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanj a daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Tim koordinasi hams mengintegrasikan roadmap penguatan SIDa yang telah disusun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apabila peraturan darah yang mengatur RPJMD sudah ditetapkan, maka pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota hams melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD.


795

ISBN: 978-979-3775-55-5


6. Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Sinergi Kebijakan Terkait Penguatan SIDa Sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan terkait penguatan SIDa adalah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan terkait penguatan SIDa yang menjadikan kegiatan penguatan SIDa menjadi tidak menentu arahnya. Untuk itu, tahapan kegiatan yang harus dilakukan adalah:Inventarisasi peraturan dan kebijakan pusat dan daerah terkait penguatan SIDa (menghambat, mendukung, peraturan yang belum ada); Petakan peraturan/kebijakan yang ada terkait penguatan SIDa; Analisis peraturan dan kebijakan; Rancangan peraturan/kebijakan yang dapat disinkronisasikan, diharmonisasikan dan disinergikan; Mengusulkan dan merekomendasikan pencabutan, perubahan maupun pembuatan peraturan kebijakan daerah.

PENUTUP Rencana aksi penguatan SIDa berdasarkan roadmap penguatan SIDa yang sudah disusun, harus diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD.Apabila peraturan daerah yang mengatur RKPD sudah ditetapkan, maka harus melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RKPD.

DAFTAR PUSTAKA Nurlaela, Rahmawati dan Celviana, 2009,Training For Clidren Enterprenuership Droupouts In Trucuk Vilage Resources Disbict Klaten. International Confrence SMEs Empowerment: Rhetoric and Reality Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga Rahmawati, Nurlaela dan Sahid, 2009,Inovative Nethod Response to Tecnological Fit Training Needs Designing Batik at Weave Fasten to Impecunious Sosiety in Bayat Klaten. Fifth Internasional Conference di Kuala Global Academy Of Business & Economic Research Lumpur, Malaysia. Rahmawati dan Nurlaela, 2009, Model of Enterprenuership Training in Tecnological Weave Fasten Shategi to Improve Business Performen in Jabakan Bayat Klaten, The 1st Indonesia International Confrence on Inovation Enterpreneurship, and Small Businness ICIES, ITB, Bandung. Soenarto, Rahmawati dan Nurlaela. 2010.Model Of Enterpreneur Efforts For Improving Performance Of Bamboo Cramftsman Handy Craff Withh Batik Design In Vilagge Sumber Trucuk Klaten District.International Conference ON VTET Research and Networking SEAMEO VOCTECCH The Risqun International Hotel, Brunei Darusssalam. Santosa, Puji. Kurnia L. Dan Wibowo M.S. 2012. Strategi inovasi daerah (SID) Kabupaten Wonogiri tahun 2011-2015.Inisiasi.Vol 1 no 1 Desember. Santosa, Urip. Peranan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan Pembangunan Daerah. file:///C:/Users/Axioo/Documents/Peranan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Taufik, Tatang. 2005. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan". file:///C:/Users/Axioo/Documents/Bab%208%20-0Strategi%20Inovasi%20Daerah.htm.


796

SISTEM INOVASI DAERAH WONOGIRI UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN KEUNGGULAN DAERAH

Recommend Documents