I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah sebagai bentuk reformasi pemerintahan daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah
masing-masing
secara
lebih
optimal
untuk
meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak dicanangkannya otonomi daerah, Kabupaten Bangka telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjadi daerah yang mandiri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai cita-cita masyarakat
Kabupaten
Bangka,
Pemerintah
Kabupaten
Bangka
menetapkan visi yaitu : “Menjadikan Kabupaten Bangka Sebagai Andalan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Agro Industri, dan Industri Maritim Melalui Pemberdayaan Potensi Daerah Secara Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam struktur pemerintahan daerah, dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Bangka salah satunya adalah menjadi andalan dalam pengembangan kelautan dan perikanan bagi Propinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka mempunyai tugas pokok
1
melaksanakan kewenangan daerah otonom Kabupaten Bangka dalam bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka menetapkan visi sendiri yaitu : “Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Bangka pada Tahun 2008”. Untuk mencapai visi tersebut disusunlah perencanaan stratejik yang kemudian dituangkan dalam program-program kerja dengan target-target yang telah ditentukan pula. Perencanaan stratejik sangat diperlukan oleh semua organisasi baik
organisasi
profit
maupun
non-profit
termasuk
pemerintah.
Perencanaan stratejik membantu para pimpinan organisasi dalam mencapai kinerja startejik. Suatu institusi dikatakan memiliki kinerja optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para stakeholder. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemerintah Daerah mendapatkan pendanaan yang bersumber dari “dana publik” yang biasanya dianggarkan melalui APBD. Mengingat pendanaan yang digunakan sektor publik bersumber dari masyarakat, maka pertanggung jawabannya juga harus diberikan kepada masyarakat melalui badan legislatif, yaitu DPRD. Selama kurun waktu sepuluh tahun yaitu tahun 1993 sampai dengan tahun 2003, pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bangka menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
2
Tabel 1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka tahun 1999-2003*
Tahun 1993
PDRB* PDRB ADHB** PE (%)**** ADHK*** PE (%) (Jutaan Rupiah) (Jutaan Rupiah) 857.030 857,03 -
1994
1.017.320
18,70
925,445
7,98
1995
1.159.707
14,00
1.002.662
8,34
1996
1.410.092
21.59
1.128.643
12,56
1997
1.799.881
27,64
1.221.096
8,19
1998
2.738.071
52,13
1.138.713
-6,75
1999
3.096.584
13,09
1.176.745
3,34
2000
3.594.266
16,07
1.248.097
6,06
2001
4.189.896
16,57
1.315.014
5,36
2002
4.904.591
17,06
1.380.062
4,95
2003
5.971.167
21,75
1.459.994
5,79
*Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2003 (halaman 11) Catatan : * PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ** ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku *** ADHK = Atas Dasar Harga Konstan **** PE = Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan
data
diatas
maka
dapat
dikatakan
bahwa
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 1999 dimana terjadi krisis ekonomi yang melanda semua aspek kehidupan, sehingga pertumbuhan ekonomi negatif. Pertumbuhan ekonomi perlahan bangkit
setelah tahun 1999
terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di tahun 2004, Pemda Kabupaten Bangka telah menyusun strategi pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program untuk mencapai visi dan misi.
3
Arsyad dalam Nurcholis (2001) menyebutkan bahwa strategi pembangunan ekonomi daerah yang komprehensif harus mencakup antara lain : 1. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) dan enterpreneurship di daerah; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi; 3. Pemberdayaan pemerintah daerah dan semua jajarannya; 4. Pengembangan
sektor-sektor
ekonomi
potensial,
termasuk
pemilihan industri alternatif yang dapat dikembangkan; 5. Pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi yang ada (seperti Kadinda dan asosiasi usaha atau himpunan pengusaha atau eksportir lokal); 6. Alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas dengan lebih efisien dan efektif. Suatu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki karakteristik
diakui
berakuntabilitas,
oleh
masyarakat
mempunyai
atau
kemampuan
mempunyai untuk
legitimasi,
memformulasikan
kebijakan dan menyediakan jasa, menghormati hak-hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi dan menegakkan hukum. Dalam menciptakan suatu pemerintahan yang baik tersebut, maka diperlukan adanya suatu prosedur pelaporan kinerja yang baik yang diikuti dengan suatu proses evaluasi yang memadai agar kinerja yang telah dicapai sesuai dengan kerangka strategis yang telah disusun.
4
Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2004), setiap instansi pemerintah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan salah satu bentuk implementasi sistem manajemen stratejik yang diterapkan di organisasi pemerintahan. Laporan ini berisi evaluasi hasil program kerja suatu instansi pemerintah dalam masa satu tahun. LAKIP merupakan bentuk evaluasi kinerja yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah. Dalam penyusunan LAKIP digunakan berbagai metode dan alat ukur, namun yang biasa digunakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Bangka adalah metode pembandingan capaian sasaran strategis. Metode ini mengukur celah antara target dan realisasi sasaran, yang kemudian dianalisa untuk melakukan perbaikan. Balanced Scorecard (BSC) adalah sistem manajemen (bukan hanya sebuah sistem pengukuran) yang dapat membantu organisasi untuk menjelaskan visi dan strategi dan menerapkannya dalam kegiatan operasinya. BSC memberikan umpan balik, baik dari sisi proses kegiatan internal maupun hasil-hasil dari luar, dalam rangka perbaikan kinerja dan hasil suatu organisasi secara terus menerus. Ketika diimplementasikan, BSC mentransformasikan perencanaan strategis dari hanya sekedar wacana akademis menjadi sesuatu yang membumi. BSC menyeimbangkan proses internal dan eksternal dengan melihat empat perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan
5
pembelajaran. Tujuan dan indikator kinerja yang digunakan disesuaikan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Balanced Scorecard juga dapat dijadikan alat ukur kinerja dengan menyeimbangkan keempat perspektif didalamnya sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Antar perspektif memiliki cause and effect relationship yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mengembangkan sistem Balanced Scorecard dalam pemerintahan, maka pimpinan pemerintahan dapat mengetahui apa harapan masyarakat dan apa
kebutuhan
pegawai
pemerintah
untuk
memenuhi
harapan
masyarakat.
1.2 Identifikasi Masalah Otonomi daerah merupakan fakta yang harus dihadapi, sejalan dengan itu adanya paradigma baru yang menempatkan rakyat (melalui wakil-wakilnya di DPR) sebagai mitra yang berkedudukan sejajar dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan strategi pembangunan daerah dengan lebih baik dan terarah dan mengimplementasikannya secara transparan dan accountable (Nurkholis, 2001). Dengan penerapan Balanced Scorecard pada pengukuran kinerja organisasi diharapkan akan terbentuk suatu sistem pengukuran kinerja menyeluruh dan mendapatkan hasil pengukuran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta dapat menjadi umpan balik mengenai penyebab dibalik hasil kinerja tersebut.
6
1.3 Pembatasan Masalah Penelitian
ini
mencoba
mengembangkan
teknik
Balanced
Scorecard dalam evaluasi LAKIP dengan mengimplementasikan empat perpektif, yaitu : perspektif pelanggan, perspektif finansial, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam pencapaian visi dan misi organisasi yaitu pada badan eksekutif daerah Kabupaten Bangka, dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan.
1.4 Perumusan Masalah 1. Apakah alat ukur kinerja yang ada sekarang sudah dapat mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka secara keseluruhan? 2. Bagaimana
rancangan
balanced
scorecard
untuk
Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka ? 3. Bagaimana perbandingan antara pengukuran kinerja yang dilakukan
sekarang
dengan
pengukuran
menggunakan
balanced scorecard ?
1.5 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Menganalisis alat ukur kinerja yang sekarang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. 2. Membuat rancangan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka.
7
3. Membandingkan metode pengukuran kinerja yang digunakan sekaranag dengan pengukuran kinerja menggunakan metode balanced scorecard.
1.6 Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 1. Memberi usulan rancangan balanced scorecard kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk pengukuran kinerja sebagai bagian dari LAKIP. 2. Sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan teknologi informasi maupun cabang ilmu lainnya. 3. Sebagai bahan penyusunan tugas akhir Program MMA IPB.
1.7 Ruang Lingkup Ruang lingkup penelitian ini adalah perancangan Balanced Scorecard pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan. Rancangan Balanced Scorecard yang diajukan dalam penelitian ini meliputi penentuan Key Performance Indicators dan Strategy Map.
8
