i
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Otonomi daerah menuntut daerah untuk lebih berperan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya. Pengelolaan tersebut termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan perekonomian di daerah menjadi semakin maju, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan pusat. Dengan terbitnya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang keuangan daerah,
pemerintah daerah mempunyai
wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekayaan atau pendapatan daerah/negara harus dimanfaatkan atau dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kesejahtaraan rakyat sebagai mana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan pengaruh terhadap
kemajuan dari suatu daerah. Pengelolaan yang dilakukan secara
ekonomis, efektif dan efisien akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan perekonomian didaerah akan semakin besar yang akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah berupa pajak, retribusi dan sebagainya. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diperlukan infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Bentuk campur tangan pemerintah
1
2
daerah dalam menciptakan sarana penunjang perekonomian berupa belanja modal/ infrastruktur, yang mendukung kegiatan perekonomian. Belanja modal dari pemerintah kabupaten/kota dipengaruhi oleh besarnya pendapatan
kabupaten/kota
tersebut.
Sumber
pendapatan
pemerintah
kabupaten/kota diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD dan dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU. Kondisi diatas sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa Variabel PAD dan DAU memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal, serta penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014) yang menunjukkan bahwa Variabel PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Berbeda
dengan kedua penelitian diatas, penelitian Wandira (2013) serta penelitian Indarti dan Sugiartiana (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan daerah, sehingga berdampak pada besarnya belanja modal pemerintah daerah. Kondisi tersebut didukung penelitian Wertianti
dan Dwirandra (2013) yang menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) yaitu menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal. Berdasarkan
latar
belakang
pengelolaan
belanja
modal dan sumber
pendapatan daerah yang berkaitan dengan belanja modal serta mempertimbangkan
3
pertumbuhan ekonomi daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderat”. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada: 1.
Objek penelitian Objek penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih luas kondisi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2.
Data Tahun Penelitian Data yang dipergunakan dalam penelitian Sugiarthi dan Supadmi (2014) adalah realisasi anggaran kabupaten/kota tahun 2007 – 2011. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran kabupaten/kota tahun 2012-2014.
Perbedaan penggunaan data ini dimaksudkan untuk
pembaharuan
penelitian,
data
sehingga
data
yang
dipergunakan
lebih
mendekati kondisi sekarang ini karena data yang dipergunakan adalah data realisasi anggaran lebih baru. 3.
Adanya
penghapusan
atau
tidak
digunakannya
variabel Selisih
Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai variabel independen Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) terdapat variabel Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai variabel independen.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan
4
Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi variabel SiLPA pada Belanja Modal atau pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai hubungan yang kuat variabel SiLPA pada Belanja Modal, oleh karena itu variabel SiLPA tidak digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dimasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderat. Menurut Sekaran (2013) Variabel pemoderat merupakan Variabel yang mempunyai dampak kontijensi (contingent effect) yang kuat pada hubungan variable independen dan variable dependen. Hal ini dilakukan karena melihat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan pendapatan asli daerah. Ketika ekonomi didaerah tumbuh, maka potensi pendapatan daerah akan semakin besar/ bertambah. Potensi tersebut berasal dari sumber-sumber yang ada didaerah baik sumber daya alam dan pajak daerah. Perolehan pendapatan sumber daya alam dapat dilakukan melalui eksplorasi sumber daya alam didaerah. Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah meningkat karena meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat, yang berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak pada pemerintah. Pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah karena adanya perubahan pendapatan asli daerah. Perubahan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perhitungan kemampuan fiscal daerah yang digunakan dalam penetapan dana alokasi umum. Pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal karena adanya perubahan pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.
5
1.2 Perumusan Masalah Otonomi daerah tidak selalu mendatangkan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan. Daerah yang tidak dapat mengelola sumber daya dengan baik tidak akan mendapatkan pendapatan yang maksimal dari pengelolaan sumber dayanya itu. PAD akan mempengaruhi seberapa besar belanja yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut. Pendapatan daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus akan mendatangkan berbagai macam pengahasilan bagi daerah yang berupa pajak, retribusi dan sebagainya. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi diperlukan infrastruktur yang memadai yang menunjang kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, dan hal ini diperlukan campur tangan pemerintah berupa belanja modal infrastruktur. Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu: 1. Apakah PAD mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota? 2. Apakah DAU mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota? 3. Apakah
pertumbuhan
ekonomi
mempengaruhi
belanja
modal
kabupaten/kota? 4. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal? 5. Apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal?
6
1.3 Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal kabupaten/kota 2. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap belanja modal kabupaten/kota 3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal kabupaten/kota 4. Untuk
mengetahui
pengaruh
moderasi pertumbuhan
ekonomi terhadap
pengaruh PAD terhadap belanja modal kabupaten/kota 5. Untuk
mengetahui
pengaruh
moderasi pertumbuhan
ekonomi terhadap
pengaruh DAU terhadap belanja modal kabupaten/kota 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini bermaksud untuk lebih menggali pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam hal pengalokasian untuk belanja modal yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, agar dapat mewujudkan
masyarakat
yang
sejahtera
sebagaimana
tercantum
dalam
pembukaan UUD 1945. Manfaat penelitian ini bagi penulis dan masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang pengalokasian besaran belanja modal dalam APBD. Hasil penelitian
ini dapat
pemerintah daerah.
dijadikan
bahan
pertimbangan
pengambilan
kebijakan
7
