BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengaturan dana pensiun secara resmi berlaku di Indonesia pada tanggal 20 April 1992 dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 (UU No.11/1992) tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai payung hukum dalam pengelolaan dana pensiun swasta di Indonesia. Tujuan UU dana pensiun adalah sebagai upaya untuk menetapkan hak peserta dana pensiun dari karyawan pemberi kerja, membuat standar operasional dana pensiun sehingga manfaat yang diberikan dana pensiun dapat diterima oleh para pihak, dan dana yang terkumpul dapat dikelola pada tempat investasi yang sehat dan tunduk pada peraturan dana pensiun.1 Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dari perusahaan pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau UU SJSN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK. Dalam UUK ada kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan
untuk
menyelenggarakan
program
uang
pesangon,
uang
penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.
1
Andri Soemitra, 2010, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 292
1
SJSN sendiri merupakan program negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga penduduk Indonesia terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjutatau pensiun, dan meninggal dunia. Dalam rangka memaksimalkan cakupan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero). Salah satu program dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah adanya program jaminan pensiun yang sifatnya wajib. Dengan demikian, dalam UUK dan UU BPJS terdapat program semacam pensiun yang sifat kepesertaanya wajib sedangkan UU dana pensiun bersifat sukarela. Kesejahteraan pada dana pensiun diterjemahkan sebagai kesejahteraan yang tertunda selama menjadi karyawan dan baru diberikan kepada karyawan di masa mendatang ketika mencapai pensiun atau meninggal dunia. Dana pensiun diyakini dapat mengatasi berbagai resiko, seperti lanjut usia, meninggal dunia, dan kecelakaan kerja mengakibatkan cacat, sehingga ketika yang bersangkutan mengalami salah satu resiko tersebut, baik diri maupun keluarga akan mendapatkan manfaat yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan.
2
Pada prinsipnya penyelenggaraan dana pensiun dilakukan dengan iuran dari karyawan atau perusahaan pemberi kerja yang disetorkan kepada lembaga dana pensiun. Iuran yang terkumpul tersebut lalu dikelola dan hasilnya kemudian digunakan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan ketika masa pensiun. Lembaga dana pensiun berstatus sebagai badan hukum sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Namun semenjak disahkannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 31 Desember 2012 atau 1 Januari 2013 pengesahan pendirian dana pensiun maupun pengesahan peraturan dana pensiun dilakukan oleh OJK. Sebagai badan hukum, dana pensiun merupakan subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban yang dikelola oleh pengurus di bawah pengawasan dewan pengawas. Ciri sebagai badan hukum di antaranya mempunyai harta kekayaan yang terpisah. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian dan pengamanan dalam menjamin pembayaran manfaat pensiun kepada (karyawan) peserta. Oleh karena itu, keterpisahan kekayaan menjadi mutlak diperlukan antara kekayaan dana pensiun dengan kekayaan pendirinya.2 UU dana pensiun menjelaskan ada dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam penyelenggaraannya DPPK dapat menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sedangkan DPLK hanya dapat menjalankan PPIP.
2
Zulaini Wahab, 2005, Segi Hukum Dana Pensiun, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 64
3
Program pensiun saat ini bukan hanya monopoli pemerintah, melainkan lembaga swasta juga menawarkan program dana pensiun bagi karyawan. Menyadari betapa pentingnya ikut program dana pensiun baik yang dilakukan oleh karyawan maupun perusahaan, maka di berbagai negara program pensiun menjadi keharusan karena akan memberi jaminan hari tua.3 Muhammadiyah sebagai lembaga swasta, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M bertepatan dengan 08 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai organisasi telah mendapat pengakuan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agama, Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik serta berhak mengadakan usaha-usaha di bidang Pendidikan, Sosial, Agama, dan Kesehatan.4 Muhammadiyah memiliki amal nyata, yaitu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Menurut data yang dihimpun Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah per Agustus 2012, Muhammadiyah memiliki 157 Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
4623
Taman
Kanak-Kanak,
2604
Sekolah
Dasar
Muhammadiyah, 1772 Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, 1143 Sekolah
Menengah
Atas
Muhammadiyah,
67
Pondok
Pesantren
Muhammadiyah, 457 Rumah Sakit Muhammadiyah, 318 Panti Asuhan
3
Cecep Maskanul Hakim, 2011, Belajar Mudah Ekonomi Islam, Shuhuf Media Insani, Banten. Hlm. 279-280. 4 Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 106/KEP/1.0/B/2002 Tentang Pembubaran Yayasan dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
4
Muhammadiyah, 54 Panti Jompo Muhammadiyah, 82 Rehabilitasi Cacat Muhammadiyah dan 11198 Masjid Muhammadiyah.5 Langkah yang diambil Muhammadiyah untuk menumbuhkan loyalitas dan kesejahteraan bagi karyawan yang bekerja di AUM adalah dengan diikutkan program pensiun. Salah satu dana pensiun yang diselenggarakan lembaga swasta dan berkembang di Indonesia adalah Dana Pensiun Muhammadiyah (Dapenmuh). Dapenmuh didirikan oleh PP Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:42/SK-PP/1-A/1.a/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Badan Usaha Dana Pensiun Muhammadiyah dan Peraturan Dana Pensiun Muhammadiyah6 yang disahkan oleh PP Muhammadiyah dengan Nomor:89/SK.PP/I-A/3.C/1999 tanggal 05 November 1999. Sejak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-282/KM.17/2000, tanggal 03 Juli 2000, Dapenmuh resmi beroperasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu hingga tahun 2015 terjadi perubahan peraturan Dapenmuh dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan7 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-553/NB.1/2015, tanggal 29
5
M.Raihan Febriansyah, dkk, 2013, Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Yogyakarta. hlm. 24. 6 Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan penyelenggaraan program pensiun. (Pasal 1 angka 5 UU No.11/1992). Peraturan tersebut juga dijadikan landasan dalam pendirian dana pensiun. 7 Disahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka per 31 Desember 2012 atau sejak tanggal 01 Januari 2013, OJK mengambil alih tugas mengenai pengawasan bank, lembaga keuangan non bank dan pasar modal.
5
September 2015 karena masuknya beberapa mitra pendiri8 di lingkungan Muhammadiyah. Merujuk pada laporan PP Muhammadiyah perihal keuangan sebagaimana yang disampaikan pada Muktamar ke 47 di Makasar tahun 2015, PP Muhammadiyah menegaskan akan terus mendorong Muhammadiyah dan seluruh AUM mulai memanfaatkan bank syariah dalam pengelolaan dana9, meskipun masih ada dari sebagian Pimpinan Muhammadiyah dan AUM yang memanfaatkan layanan bank konvensional. Dengan begitu, Muhammadiyah dan AUM secara teologis-organisatoris memiliki tanggung jawab agar secara bertahap mulai pindah ke dalam prinsip syariah dari prinsip konvensional dalam mengelola kekayaannya. Pada dasarnya keberadaan Dapenmuh sama seperti dana pensiun pemberi kerja
lainnya.
Perbedaan
mendasarnya
adalah
melekatnya
kata
“Muhammadiyah” di belakang dana pensiun. Hal ini memiliki konsekuesi hukum tersendiri bagi Muhammadiyah, karena
Muhammadiyah adalah
gerakan Islam, dakwah amar ma‟ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah serta berasas Islam, sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.10
8
Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. (Pasal 1 angka 17 UU No.11/1992) 9 Surat Keputusan PP Muhammadiyah No.37/Kep/1.0/C/2012 tentang Penetapan Bank Syariah Mitra Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Sistem Dana Terpadu Layanan Manajemen Kas. 10 Lihat Bab II-III Pasal 4 dan 6 AD/ART Muhammadiyah.
6
Pokok pikiran keempat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) disebutkan bahwa hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi dalam mengatur ketertiban hidup bersama.11 Hukum Allah yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertuang baik dalam Al-Qur’an sebagai kalamullah atau kitabullah, maupun As-sunnah yang merupakan penjelasan tentang kandungan Al-Qur’an melalui Nabi Muhammad Saw. Salah satu dari usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya adalah dengan membentuk amal usaha, program, dan kegiatan. Dapenmuh merupakan badan usaha sekaligus amal usaha di bidang keuangan non bank yang didirikan oleh PP Muhammadiyah untuk memberikan kesejahteraan karyawan di masa purna kerja. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) bagian ketiga menekankan, bahwa kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah harus diarahkan kepada terlaksananya maksud dan tujuan Muhammadiyah serta seluruh pimpinan dan pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu sebaik-baiknya sebagai misi dakwah.12 MADM dan PHIWM dalam Muhammadiyah adalah sebagai ideologi yang termanifestasi dalam bentuk sistem keyakinan13 untuk memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka
11
Hamdan Hambali, 2008, Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah”, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta. Hlm. 17. 12 Ibid. hlm. 72. 13 Deni Al-Asy’ari, 2010, Selamatkan Muhammadiyah: Agenda Mendesak Warga Muhammadiyah, Naufan Pustaka, Yogyakarta. hlm.15.
7
bumi, cita-cita yang ingin dicapai dan cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Mencermati penjelasan di atas, dalam berhukum Muhammadiyah terikat oleh ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah selain juga hukum positif Indonesia. Keduanya (Al-Qur’an dan Sunnah) diyakini sebagai sumber dari segala aspek kehidupannya untuk mencapai maksud dan tujuan Muhamamdiyah serta merupakan sumber hukum dalam Islam yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan Dapenmuh selama ini mengikuti UU dana pensiun serta peraturan dana pensiun yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah sebagai pendiri. Sebagai organisasi yang berasaskan Islam bersumber Al-Qur’an dan Sunnah, Muhammadiyah tentunya juga berpedoman pada prinsip syariah dalam pelaksanaan dana pensiun. Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan Dapenmuh bahwa Dapenmuh dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Islam sebagai pedoman.14 Salah satu produk hukum Islam yang menjelaskan mengenai dana pensiun dengan prinsip syariah adalah fatwa tentang dana pensiun yang diterbitkan Dewan
Syariah
Nasional
(DSN)
Majelis
Ulama
Indonesia
(MUI)
Nomor:88/DSN-MUI/XI/2013 (Fatwa DSN MUI No.88/2013) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, pengaturan dana pensiun dengan prinsip syariah juga diatur 14
Lihat Peraturan Muhammadiyah.
Dapenmuh
Nomor.
01/
KEP/1.0/A/2014
yang
disahkan
oleh
PP
8
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XXIX Pasal 620-667, yang merupakan pedoman bisnis syariah di Indonesia. Secara umum lembaga yang menyelenggarakan program pensiun akan melakukan pengelolaan dana pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun. Untuk melaksanakan itu semua, pihak dana pensiun melalui pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain dengan prinsip kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuannya. Kepentingan peserta yang mempercayakan dananya berupa iuran kepada dana pensiun guna memperoleh manfaat pensiun harus diutamakan di atas kepentingan yang lainnya. Substansi fatwa tersebut adalah ketentuan para pihak dan akad yang digunakan,ketentuan iuran peserta dan pemberi kerja, pengelolaan kekayaan dan investasi dana pensiun serta ketentuan pembayaran manfaat pensiun. Kedudukan akad penting diketahui dalam pengelolaan dana pensiun. Jelasnya akad dalam pengelolaan dana pensiun, maka dapat diketahui konsep dan pola hubungan hukum antar para pihak dalam pengelolaan dana pensiun. Selain itu, dalam hal investasi, diharuskan dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN MUI. Muhammadiyah yang dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersumber Al-Qur’an dan Sunnah perlu dilihat implementasi prinsip-prinsip syariah pada berbagai amal usaha yang dimilikinya termasuk pada Dapenmuh. Hal ini untuk melihat komitmen Muhammadiyah dalam berhukum terhadap agama dan negara.
9
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul Analisis Prinsip Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah Yogyakarta. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengelolaan DapenmuhYogyakarta? 2. Apakah pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Dapenmuh dengan Fatwa DSN MUI
Nomor:
88/DSN-MUI/XI/2013
tentang
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. D. Manfaat Penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis, yaitu : a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai pengelolaan dana pensiun.
10
b. Sebagai bahan referensi bagi studi ilmu hukum pada umumnya dan pengelolaan dana pensiun pada khususnya. 2. Manfaat praktis, yaitu : a. Sebagai
sumber
informasi
bagi
masyarakat
umum
mengenai
pengeloaan dana pensiun yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah yaitu Dapenmuh ditinjau menurut prinsip syariah. b. Sebagai gambaran dan bahan pertimbangan bagi Muhammadiyah sebagai institusi pemberi kerja bagi karyawan/ pegawai/ pekerja yang bekerja di bawah AUM untuk senantiasa berpedoman pada prinsip syariah. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ada penelitian, skripsi, tesis atau disertasi yang mengangakat penelitian mengenai pengeloaan dana pensiun Muhammadiyah menurut prinsip syariah, namun ada penelitian, skripsi dan tesis atau disertasi yang mengangkat tema dana pensiun, yaitu: 1. Tesis yang ditulis oleh Isis Ikhwansyah tahun 1998 di Magister Ilmu Hukum UGM dengan judul “ Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Yang Didirikan PT.Go Public di Pasar Modal”.15 Tesis ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut: a. Sampai sejauh mana dana pensiun pemberi kerja yang didirikan PT.Go Public melakukan investasi di pasar modal.
15
Isis Ikhwansyah, 1998, “Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja Yang Didirikan PT.Go Public di Pasar Modal”, Tesis, Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
11
b. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak terkait dengan pasar modal dalam memotivasi dana pensiun untuk melakukan investasi di pasar modal. c. Bagaimana hubungan hukum dana pensiun sebagai badan hukum dengan pendiri (pemberi kerja). Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang didirkan oleh PT. Go Public sebagai investor institusional lokal mampu menjadi sasaran untuk memobilisasi dana masyarakat karena dana masyarakat yang dihimpun oleh dana pensiun cukup besar. b. Adapun yang dilakukan pihak pemerintah dalam memotivasi dana pensiun untuk melakukan investasi di pasar modal adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana, seperti Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan oleh pihak lain seperti Bursa Efek dan Masyarakat
Pasar
Modal
Indonesia
membuat
program
untuk
meningkatkan motivasi investasi lokal. c. Hubungan hukum antara dana pensiun sebagai badan hukum yang mandiri dengan terhadap perusahaan pendiri (pemberi kerja) merupakan hubungan hukum antara perusahaan anak dengan perusahaan induk. Sedangkan kedudukan peserta dari dana pensiun pemberi kerja merupakan kredit dari DPPK dan memiliki hak-hak atas kekayaan milik dana pensiun.
12
Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan walaupun sama-sama mengenai dana pensiun pemberi kerja. Titik perbedaan mendasar dalam penelitian ini terletak pada obyek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh perusahaan go public, sedangkan penelitian ini merupakan studi kasus mengenai pengelolaan Dapenmuh. Dapenmuh merupakan dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah bukan sebagai perusahaan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya juga merupakan dana pensiun pemberi kerja yang murni didirikan oleh perusahaan go public. Sehingga, perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitian. Letak perbedaan selanjutnya, jika penelitian sebelumnya hanya dalam aspek investasi sedangkan dalam penelitian ini lebih luas yaitu aspek pengelolaannya, dimana investasi menjadi bagian dari aspek pengelolaan dana pensiun. 2. Tesis yang ditulis oleh Devi Erna Rachmawati di Program Magister Manajemen UGM tahun 2012 dengan judul “Perencanaan Pengelolaan Dana Pensiun dan Perencanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam Ibu Sri Sumirah”.16 Rumusan masalah yang dijaukan oleh penulis, yaitu: a. Bagaimana risk profil dari klien?
16
Devi Erna Rachmawati, 2012, “Perencanaan Pengelolaan Dana Pensiun dan Perencanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam Ibu Sri Sumirah”, Tesis, Program Magister Manajemen UGM, Yogyakarta.
13
b. Apakah kekayaan klien sudah memiliki manajemen pensiun sesuai dengan yang diharapkan klien? c. Apakah klien telah memiliki rencana pembagian waris kepada ahli waris secara matang, mengingat usia klien sudah memasuki masa pension ? Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: a. Pihak klien (Ibu Sri Sumirah) adalah klien dengan tipe pengambilan resiko konservatif (risk averter) b. Dalam melakukan pengelolaan kekayaan terhadap dana pensiunnya, klien menggunakan distribution and transision dalam merencanakan dan mengelola kekayaan dana pensiun serta dilakukannya perencanan dalam pembagian harta warisan. c. Klien mengharapkan dalam pembagian waris kepada ahli warisnya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meskipun memiliki kesamaan istilah yaitu pengelolaan, namun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian sebelumnya yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh peserta dana pensiun atau klien sebagai pilihannya dalam merencanakan keikutsertaan dana pensiun, sedangkan dalam penelitian ini pengelolaan dilakukan oleh pihak badan hukum yaitu Dapenmuh (pemberi kerja). Berdasarkan penelitian di atas, maka keaslian dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada kebaharuan fokus, sudut pandang dan obyek kajian penelitian. Fokus dalam penelitian ini menekankan pada uraian
14
yang sistematis dan mendalam mengenai pengelolaan dana pensiun dengan sudut pandang prinsip syariah, sedangkan obyek penelitiannya di Dapenmuh Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis adalah asli.
15
