1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami perubahan mendasar baik secara politis, administratif, teknis, keuangan dan ekonomi. Sistem pemerintahan yang mulanya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Agar perubahan tersebut dapat dihadapi dengan baik maka pengelolaan pemerintah daerah tersebut memerlukan adanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efesien, efektif dan ekonomis. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenanganya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang fundamental dalam pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sehubungan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3)
2
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN/APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya sah. yang
Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan fungsional,
kepastian
hukum,
transparansi
dan
berdasarkan asas
keterbukaan,
efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai. Di samping itu pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah meliputi dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pertanggungjawaban atas barang milik daerah kemudian menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi barang milik daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah.
3
Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan
yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi
sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi
kebutuhan
manajemen
pemerintah
di
dalam
perencanaan,
pengadaan,
pemeliharaan,
maupun
penghapusan.
Sebagaimana
diketahui,
Kabupaten
Bandung memiliki aset daerah yang banyak dan tersebar di seluruh SKPD di Pemerintah Kota Bandung seperti dapat kita lihat pada rekapitulasi aset tetap di lampiran 1-4, sementara itu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Bandung tahun 2009 dan 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (www.bpk.go.id) dikarenakan pengelolaan aset nya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LKPD merupakan rapor pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan anggaran, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll). Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMD yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian kedepan akan dapat terwujud database dipergunakan
bagi
kepentingan
BMD tersebut, diproyeksikan
BMD yang akurat, sehingga dapat
penyusunan
rencana
kebutuhan
dan
penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga negara.
4
Berdasarkan uraian di atas, penatausahaan barang daerah merupakan
sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran
tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan
barang daerah, peningkatan PAD dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta
dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan beberapa yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan fakta dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satunya dengan menerbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (Permendagri No.17Tahun 2007) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh barang milik daerah
terhadap pengamanan
yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran
untuk penambahan aset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang ada masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan barang milik daerah yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian replikatif yang mengacu pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Mizan Ahmad Siregar (2011). Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitan sebelumnya dimana peneliti sebelumnya memilih Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai variable X nya sementara penelitian ini memilih Penatausahaan Barang Milik Daerah Sebagai variable X nya dimana variabel Y nya tetap sama yaitu
5
Pengamanan Aset Daerah. Penelitian ini pun memiiki perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu pada sample pemerintah daerah. Peneliti sebelumnya meneliti
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sementara penelitian ini meneliti Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
dan
membuat
Tugas
Akhir
topik:
“PENGARUH
DAERAH
TERHADAP
dengan
PENATAUSAHAAN
BARANG
MILIK
PENGAMANAN ASET DAERAH”.
Penelitian yang akan dilaksanakan
dibatasi pada satu Pemerintah Kabupaten saja yaitu Kabupaten Bandung.
1.2
Perumusan Masalah Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang sebelumnya, maka
penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah penatausahaan barang milik daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pengamanan aset daerah dan bagaimanakah pengaruhnya?”.
1.3
Batasan Masalah Penelitian Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pembatasan
masalah agar
penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan tidak menyimpang sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Peneliti membatasi bahasan mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah dilihat pada segi :
6
1. Pembukuan
2. Inventarisasi
3. Pelaporan
1.4
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah
diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bahwa penatausahaan barang milik daerah mempunyai pengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah dengan cara mencari bukti empiris yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.
1.5
Manfaat Penelitian Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat
bagi semua pihak, terutama: 1. Bagi penulis Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman yang terkait dengan penatausahaan barang milik daerah dan pengamanan aset daerah dalam lingkup pengelolaan barang milik daerah. 2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung
7
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah
pengelolaan barang milik daerah sebagai aset daerah yang bernilai.
3. Bagi pembaca Memberikan sumbangan wawasan bagi pembaca untuk dapat melakukan
Kabupaten Bandung agar menjadi masukan dan pertimbangan dalam
penelitian akuntansi terutama yang berhubungan dengan pengelolaan
barang milik daerah.
