BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul Diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undangundang tersebut yaitu UU No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No 25 Tahun1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut merupakan penegas tentang sistem pemerintahan desentralisasi. Dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Melalui otonomi daerah kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah dimana didalamnya sudah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sesuai penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri disetiap kabupaten/kota, maka penyelenggaraan tata usaha keuangan negara pun didelegasikan kepada setiap kabupaten/kota. Sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting untuk menunjang kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh
1
2
Bab I Pendahuluan
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan. Salah satu komponen dalam meningkatkan PAD salah satunya adalah pajak daerah. Karena salah satu fungsi pajak daerah adalah mengisi kas daerah dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahan daerah. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai pengelolaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada periode tahun 2007-2009. Tabel 1.1 Pengelolaan Pajak Daerah Terhadap PAD pada periode Tahun 2007-2009. Pajak Daerah PAD Tahun 2007 Rp131.780.751.102 Rp285.899.513.074 2008 Rp148.148.805.725 Rp336.921.813.888 2009 Rp150.231.260.735 Rp370.453.938.278 Sumber : Ringkasan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2007-2009 (Data diolah). Data tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengelolaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2007-2009 telah dikelola dengan baik oleh para aparatur pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DIPENDA Kabupaten Tangerang dalam hal pengelolaan pajak daerah telah dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing dari para aparatur pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas pendapatan daerah (DIPENDA) Kabupaten Tangerang menetapkan berbagai jenis pajak daerah. Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak Restoran, dimana pajak Restoran tersebut memberikan penerimaan terbesar kedua terhadap pendapatan pajak daerah dari periode 2007-2009 di Kabupaten Tangerang sehingga akan berpengaruh terhadap
3
Bab I Pendahuluan
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada periode Tahun 2007-2009. Tahun No.
Uraian Jenis Pajak Daerah 2007
2008
2009
Rp3.219.567.461
Rp3.917.633.104
Rp3.450.252.956
Rp30.081.726.643
Rp39.715.153.625
Rp39.027.898.417
1
Pajak Hotel
2
Pajak Restoran
3
Pajak Hiburan
Rp2.907.666.820
Rp3.994.090.346
Rp4.393.140.735
4
Pajak Reklame
Rp6.026.498.163
Rp6.636.994.681
Rp3.722.812.362
Rp83.382.351.407
Rp85.582.625.343
Rp90.796.661.615
Rp52.108.000
Rp30.566.350
Rp743.703.802
Rp6.110.832.608
Rp8.271.742.276
Rp8.096.790.848
Pajak Penerangan Jalan Umum 5
(PJU) Pajak Pengambilan Bahan
6
Galian Golongan C
7
Pajak Parkir Total Pajak Daerah
Rp131.780.751.102 Rp148.148.805.725 Rp150.231.260.735
Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2007-2009 (Data diolah). Hasil dari pajak restoran merupakan sumber biaya pembangunan bagi daerah yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan pengelolaan pajak restoran yang diselenggarakan oleh dinas pendapatan daerah (DIPENDA) Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan pajak restoran, agar perolehannya dapat memberikan penerimaan pendapatan yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran diperlukan kerja
4
Bab I Pendahuluan
keras dari aparatur pajak agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Tangerang, sehingga target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dapat tercapai.
Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Atas Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Periode 2007-2009 di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Tangerang”.
1.2 Identifikasi masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dikemukaan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang? 2. Bagaimana
pengelolaan
pajak
restoran
dalam
meningkatkan
pendapatan asli daerah periode 2007-2009 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan pajak restoran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
Bab I Pendahuluan
5
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah periode tahun 2007-2009 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:
1. Bagi instansi (DIPENDA), Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Tangerang. 2. Bagi pihak lain, Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 3. Bagi penulis, Diharapkan dapat pemahaman dan memperluas pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya mengenai pengelolaan pajak restoran dalam meningkatan pendapatan asli daerah pada DIPENDA Kabupaten Tangerang.
6
Bab I Pendahuluan
1.5 Kerangka Pemikiran
Otonomi daerah dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang lebih difokuskan pelayanan, kepentingan, dan kebutuhan politik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka setiap daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai. Salah satu untuk menyelenggarakan pembangunan daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah. Pengertian pendapatan asli daerah menurut UU No 25 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut “pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang”.
Selain itu untuk mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan PAD berdasarkan potensi daerah yang dimilki. Peningkatan PAD ini tidak terlepas dari peningkatan komponen- komponen lain dari PAD itu sendiri. Dimana komponen PAD terdiri dari :
a. Pajak Daerah : - Pajak Propinsi
- Pajak Kabupaten/kota
Bab I Pendahuluan
7
b. Retribusi Daerah, seperti: Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, Retribusi penjualan produksi usaha daerah, Retribusi izin trayek kendaraan penumpang, Retribusi air, Retribusi jembatan timbang, Retribusi kelebihan muatan, Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti: bagian laba Bank pembangunan daerah (BPD), bagian laba perusahaan daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga. d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain: hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/PGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposito.
Dalam komponen PAD pada pajak daerah di tingkat kabupaten/kota menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, jenis pajak daerah terdri dari 7: yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Setiap komponen pajak daerah tersebut memiliki kontribusi yang berbeda terhadap PAD, dimana setiap peningkatan pajak daerah harus didukung oleh peningkatan masing-masing komponen pajak daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah yang memiliki kontribusi bagi PAD adalah pajak restoran. Dimana pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yaitu tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
8
Bab I Pendahuluan
Adanya pajak restoran harus ditentukan target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan tercapainya target dapat dilihat dalam realisasi setiap tahunnya dari pajak restoran tersebut. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai perubahan tingkat pengelolaan pajak restoran yang menitikbertakan pada hubungannya dengan besarnya pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Pada dasarnya pajak restoran merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan pendapatan daerah disamping pajak daerah lainnya. Dengan demikian jika pajak restoran meningkat maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat pula. Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran OTONOMI DAERAH (UU No. 32 tahun 2004)
PENINGKATAN PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
PAJAK DAERAH
PENINGKATAN PAJAK RESTORAN
KONTRIBUSI TERHADAP PAD
9
Bab I Pendahuluan
1.6 Metodologi Laporan Tugas akhir
Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan perbandingan yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
Menurut Zuriah (2006:47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1) Penelitian Lapangan Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan datanya yaitu : a) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. b) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.
2) Studi Pustaka Yaitu pengumpulan data dengan mengolah, mencari dan mempelajari bahan-bahan
dan
membandingkannya
dengan
beberapa
sumber
Bab I Pendahuluan
10
kepustakaan, seperti buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan kemudian ditarik kesimpulan.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang berlokasi di jalan Komplek Perkantoran Tigaraksa Tangerang Telp. 021 5993861 Fax 021 5992483, Tigaraksa-Tangerang Kode Pos 15720. Dimana penulis melakukan penelitian pada tanggal 1 Maret sampai dengan 1 April 2010.
