Inovasi Dalam Sistem Pendidikan

Seri Model Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Inovasi Dalam Sistem Pendidikan Potret Praktik Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan

Komisi Pemberantasan Korupsi | Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Seri Model Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Inovasi Dalam Sistem Pendidikan Potret Praktik Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan

Tim Penulis: Doni Muhardiansyah Aida R. Zulaiha Wahyu D. Susilo Annisa Nugrahani Sulistyanto Fahrania I. Rosalba Bariroh Barid IGA Nyoman Lia O.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2448 www.kpk.go.id Jakarta, 2010

Inovasi Dalam Sistem Pendidikan

PRAKATA Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesaikannya Buku Inovasi dalam Sistem Pendidikan : Potret Praktik Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan. Kegiatan pengembangan buku Inovasi dalam Sistem Pendidikan ini dilakukan dalam rangka mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) di dunia pendidikan, khususnya di tingkat unit layanan di sekolah. Pelaksanaan tata kelola yang baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Untuk memudahkan Pembaca memahami pola praktik inovasi tata kelola yang dilakukan, buku ini menggunakan alur pembahasan berurutan mulai dari profil daerah dan unit layanan, kondisi sebelum adanya inovasi, praktik inovasi pendidikan yang dilakukan, kapabilitas Inovasi, dan keberlangsungan program inovasi. Objek studi inovasi ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan unit layanan terpilih adalah SMKN 4 Kota Malang, SMKN 8 Kota Makassar dan SMKN 2 Kabupaten Subang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Untuk penyempurnaan buku ini sangatlah kami harapkan.

Jakarta, Desember 2010. Tim Penulis Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Selamat membaca !

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

iii


DAFTAR ISI

PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Manfaat 1.3 Pelaksanaan Studi 1.4 Cakupan Studi 1.5 Pengumpulan dan Analisis Data BAB 2 POTRET PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA 2.1 Sekolah Menengah Kejuruan 2.2 Perubahan Paradigma Pendidikan Menengah Kejuruan 2.3 Kebijakan Pengembangan SMK 2.3.1 Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA 2.3.2 Sertifikasi ISO 9001-2008 2.3.3 Pengembangan Fasilitas pada SMK-SMK 2.3.4 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK 2.4 Program Pengembangan Sekolah Menegah Kejuruan 2.4.1 Sekolah Kejuruan Berbasis Keunggulan Lokal 2.4.2 Manajemen Berbasis Sekolah 2.4.3 Peningkatan Daya Serap Lulusan BAB 3 PRAKTIK INOVASI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH 3.1 Praktik Inovasi Bidang Pendidikan di SMKN 4 Kota Malang 3.1.1 Profil Daerah dan Sekolah 3.1.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi 3.1.3 Praktik Inovasi Pendidikan a. Menyeimbangkan Pencapaian Kegiatan Akademis dan Kegiatan Produktif b. Model Praktik Kerja Industri (Prakerin) Satu Tahun c. Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) d. Unit Pelaksanaan Produksi dan Jasa (UPJ) 3.1.4 Kapabilitas Inovasi a. Strategi yang Dilakukan b. Proses c. Sumber Daya Manusia d. Teknologi e. Pengukuran 3.1.5 Kesinambungan Program iv Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

Hal iii iv vii 1 1 3 3 4 4 5 5 6 7 7 9 9 9 9 9 10 12 14 14 14 18 18 18 19 19 21 22 22 23 25 26 26 29


3.2 Praktik Inovasi Bidang Pendidikan di SMKN 8 Kota Makassar 3.2.1 Profil Daerah dan Sekolah 3.2.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi 3.2.3 Praktik Inovasi Pendidikan: Pengembangan Sistem Blok 3.2.4 Kapabilitas Inovasi a. Strategi yang Dilakukan b. Proses c. Sumber Daya Manusia d. Teknologi e. Pengukuran 3.2.5 Kesinambungan Program 3.3 Praktik Inovasi Bidang Pendidikan di SMKN 2 Kabupaten Subang 3.3.1 Profil Daerah dan Sekolah 3.3.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi 3.3.3 Praktik Inovasi Pendidikan a. Penerapan dan Pengembangan Sistem Ketarunaan b. Program Kelas Wirausaha/Mandiri c. Program Kelas Termediasi (Kelas Jauh) d. Program Pengembangan Teaching Factory e. Income Generating Unit 3.3.4 Kapabilitas Inovasi a. Strategi yang Dilakukan b. Proses c. Sumber Daya Manusia d. Teknologi e. Pengukuran 3.3.5 Kesinambungan Program BAB 4 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN INOVASI SMK 4.1 Reformasi Kerangka Hukum dan Kebijakan Terobosan Pendidikan Nasional 4.2 Peran Pemerintah Daerah 4.2.1 Peran Pemerintah Kota Malang a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK 4.2.2 Peran Pemerintah Kota Makassar a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK 4.2.3 Peran Pemerintah Kabupaten Subang a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK

29 29 32 33 35 35 36 37 37 37 41 42 42 45 46 46 48 49 50 52 55 55 57 58 62 63 66 67 67 68 69 69 71 74 74 76 76 76 78


v


BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan 5.2 Rekomendasi Daftar Pustaka

vi Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

80 80 81 83


DAFTAR TABEL Road Map Pengembangan SMK 2010-2014 Tabel.1 Nilai UAN Jurusan Persiapan Grafika SMKN 4 Malang Tabel.2 Nilai UAN Jurusan Produksi Grafika SMKN 4 Malang Tabel.3 Nilai UAN Jurusan Multimedia SMKN 4 Malang Tabel.4 Daya Serap Lulusan SMKN 4 Malang di Industri Tabel.5 Daya Serap Lulusan SMKN 4 Malang Program Keahlian Persiapan Grafika Tabel.6 Daya Serap SMKN 4 Malang Program Keahlian Produksi Grafika Tabel.7 Daya Serap SMKN 4 Malang Program Multimedia Tabel.8 Siklus Pembelajaran Tabel.9 Ilustrasi Sistem Blok Bidang Pariwisata untuk Siswa Tingkat I SMKN 8 Makassar Tabel.10 Daya Serap Lulusan SMKN 8 Makassar Tabel.11 Rekapitulasi Penerimaan Siswa Baru SMKN 8 Makassar Tahun 2007-2008 Tabel.12 Rata-rata Nilai UAN Siswa SMKN 8 Makassar Periode Tahun 2003-2008 Tabel.13 Pengaturan Pembelajaran Kelas Wirausaha/ Mandiri – SMKN 2 Subang Tabel.14 Pendapatan dan Pengeluaran Unit Usaha Restoran SMKN 2 Subang Tabel.17 Data Keterserapan Lulusan SMKN 2 Subang Tabel.19 Alokasi APBD untuk Pendidikan – Kota Malang Tabel.20 Rasio SMK: SMA Kota Malang Tabel.21 Alokasi APBD untuk Pendidikan di Kota Makassar Tabel.22 Rasio Jumlah SMK:SMA Kota Makassar Tahun 2005-2009 Tabel.23 Alokasi APBD untuk Sektor Pendidikan – Subang Tabel.24 Rasio SMK:SMA di Subang

Hal 8 27 27 27 28 28 28 28 33 34 39 40 43 49 54 64 70 73 75 75 77 78


vii


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tanpa kita sadari kebiasaan mencontek saat ujian di sekolah dulu merupakan salah satu akar dari tindakan korupsi yang terjadi selama ini. Mencontek sebenarnya bukan sekedar kenakalan yang dilakukan oleh banyak anak sekolah. Namun, apabila dikaji lebih jauh, hal ini tidak terlepas dari permasalahan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan bukan sekedar pengayakan intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai luhur insani bagi kemajuan peradaban bangsa, termasuk penguatan akhlak mulia, karakter unggul, dan wawasan kebangsaan.1 Akan tetapi, sistem pendidikan kita kurang mampu mengadirkan pendidikan dalam nuansa tersebut. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan diharapkan mampu menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan. Pengalaman membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan. Banyak aspek dari pendidikan yang perlu ditata ulang sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selama ini mungkin banyak orang berpendapat bahwa satu-satunya jawaban atas permasalahan mutu pendidikan tersebut adalah tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan pendidikan, sehingga tidak jarang mahalnya biaya pendidikan atau sekolah menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Penerapan tata kelola yang baik (good governance) menawarkan solusi baru bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Tata kelola yang baik yang diartikan sebagai pengelolaan yang baik merupakan serangkaian tindakan nyata untuk menghasilkan kondisi yang lebih kondusif dalam peningkatan mutu pendidikan. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), tata kelola yang baik memiliki delapan prinsip sebagai berikut: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, ketanggapan, konsensus, serta setara dan inklusif. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik good governance menurut Effendi (2005) adalah sebagai berikut: pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah yaitu masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga 1 Nandika, Dodi. (2009). Pendidikan : Rahmat bagi Sekalian Alam, Penangkal Korupsi. Makalah dipresentasikan pada Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

1


memungkinkan adanya sinergi di antara mereka dalam hal ini pelanggan atau stake holder lembaga pendidikan; kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat lebih efektif bekerja. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting, efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan; ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik, dalam hal ini kepentingan pelanggan pendidikan. Secara lebih praktis tata kelola yang baik harus menjabarkan tujuan pendidikan nasional dan menterjemahkan dalam rumusan visi dan misi dari lembaga pendidikan serta mengembangkan kompetensi-kompetensi dan mekanisme kerja dalam lembaga pendidikan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien mewujudkan visi dan misinya. Tata Kelola yang baik (good governance) dengan karakteristik yang melekat padanya tidak hanya menciptakan pengelolaan dan pengurusan pendidikan yang lebih baik akan tetapi pada tingkat yang lebih tinggi lagi mampu mendorong sekolah untuk melakukan terobosan-terobosan baru menciptakan inovasi dalam pengembangan pendidikannya. Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata innovation yang bermakna ‘ pembaharuan; perubahan (secara) baru’, sementara Rogers dan Shoemaker mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktik-praktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran.2 Dalam buku 24/7 Innovation, Stepen M. Shapiro melihat inovasi sebagai sebuah keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Shapiro mengembangkan konsep untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam berinovasi dengan melihat lima elemen kapabilitas inovasi: strategi (strategy), pengukuran (measurement), proses (processes), sumber daya manusia (people), dan teknologi (technology). Kapabilitas inovasi memungkinkan sebuah organisasi dapat melakukan semua aktivitasnya dengan kinerja yang optimal, yang secara tipikal menghendaki adanya proses, sumber daya manusia, dan tekonologi. Kapabilitas inovasi berasal dari strategi yang secara nyata dilakukakan oleh organisasi dan mampu mengantarkan output yang dapat diukur. Buku ini bertutur tentang penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan yang ternyata tidak hanya menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya akan tetapi juga mendorong beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) di beberapa daerah untuk melakukan terobosan baru/inovasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan kewenangannya berperan sebagai trigger mechanism merasa perlu untuk terus mendorong semangat pelaksanaan tata kelola yang baik di setiap layanan publik. 2

Sanusi, Effendi. (2009). Inovasi : Pengertian dan Karakteristik. Diambil dari Sumber Elektronik http://blog.unila.ac.id/effendisanusi/ tanggal 9 Nopember 2009.

2 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


Wujud dorongan semangat ini antara lain dengan memberikan gambaran nyata dari pelaksanaan tata kelola yang baik di bidang pendidikan di beberapa SMK di Indonesia.

1.2 Tujuan dan Manfaat Dari latar belakang di atas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melakukan studi terhadap pelaksanaan tata kelola yang baik di bidang pendidikan. Tujuan studi ini adalah untuk: 1. Mempelajari praktik tata kelola yang baik di bidang pendidikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi, khususnya pendidikan menengah kejuruan di beberapa daerah di Indonesia. 2. Memberikan gambaran mengenai kapabilitas inovasi dan tingkat keberhasilan dari sekolah kejuruan menengah tersebut sebagai hasil dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Manfaat dari studi ini adalah: 1. Pada tatanan praktis, hasil dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pembelajaran dalam pengembangan praktik-praktik pelaksanaan tata kelola yang baik khususnya di bidang pendidikan oleh daerah-daerah lain. Hasil akhir studi juga diharapkan dapat mendorong pengembangan layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah yang menerapkan kebijakan dan inovasi layanan. 2. Dari sisi akademis, studi diharapkan dapat menambah literatur kajian mengenai penerapan nyata tata kelola yang baik di daerah.

1.3 Pelaksanaan Studi Studi ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan good governance dan pola keberhasilan dari inovasi yang diterapkan oleh unit layanan. Untuk melihat tingkat inovasi dari unit layanan dikembangkan kerangka kapabilitas inovasi yang terdiri dari lima elemen: strategy, measurement, process, people dan technology. Untuk menggambarkan pola praktik inovasi dan keberhasilannya agar mudah diaplikasikan oleh daerah-daerah lain, maka sistematika penulisan didasarkan pada alur pikir sebagai berikut: 1. Profil Daerah dan Unit Layanan 2. Kondisi Sebelumnya Adanya Inovasi 3. Pratik Inovasi Pendidikan 4. Kapabilitas Inovasi 5. Keberlangsungan Program. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

3


Pelaksanaan studi terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: 1) Tahap persiapan (pengumpulan data awal dan penentuan daerah studi); 2) Tahap pengumpulan data dan observasi lapangan; 3) Tahap analisis; 4) Tahap pengembangan laporan akhir; dan 5) Tahap penyusunan buku serta visualiasi berupa CD/DVD interaktif.

1.4 Cakupan Studi Studi inovasi layanan pendidikan difokuskan kepada pendidikan menengah kejuruan, dengan pertimbangan bahwa pendidikan kejuruan memiliki peran strategis bagi terwujudnya angkatan kerja nasional yang terampil dan selain itu juga sejalan dengan kebijakan Kemdiknas untuk mewujudkan rasio SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) berbanding dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi 70% : 30% pada tahun 2015. Untuk mengidentifikasi unit penelitian yang akan dipilih, beberapa kriteria dikembangkan dalam studi ini. Kriteria pertama adalah program kemitraan SMK dengan dunia industri yang dikelompokkan menjadi tiga bidang kemitraan, yaitu: bidang manufaktur, bidang jasa, dan bidang agro industri. Kriteria kedua dilihat dari program keunggulan lokal SMK, dan kriteria ketiga melihat penerapan ISO 9001-2008. Sebagai data pendukung, digunakan informasi mengenai inovasi layanan yang dikembangkan oleh unit layanan dan mempertimbangkan rekomendasi serta masukan-masukan dari Direktorat Pembinaan SMK Kemdiknas. Berikut adalah unit layanan yang menjadi unit analisis dalam studi ini:

No

Unit Layanan

Program Kejuruan

Pelaksaanan Observasi

1

SMKN 4 Malang

Grafika dan Multimedia

5-8 Oktober 2009

2

SMKN 8 Makassar

Pariwisata dan Perhotelan

12-15 Oktober 2009

3

SMKN 2 Subang

Pertanian

23-26 November 2009

1.5 Pengumpulan dan Analisis Data Observasi lapangan dan teknik wawancara digunakan sebagai alat utama pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan kajian literatur maupun penulusuran sumber data lain. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memudahkan penjelasan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. 4 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


BAB 2 POTRET PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA 2.1 Sekolah Menengah Kejuruan Definisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: ”Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.” Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, menjelaskan Sekolah Menengah Kejuruan secara lebih spesifik, bahwa: ”Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.”3 Keberadaan sekolah kejuruan di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dari rujukannya, Sekolah Kejuruan mulai didirikan sejak zaman penjajahan Belanda, diantaranya adalah SMKN 4 Malang dan SMKN 8 Makassar. Dedi Supriadi (2002) menyebut Sekolah Pertukangan di Surabaya yang berdiri tahun 1853 adalah sekolah kejuruan yang pertama di Indonesia4. Rentang waktu yang cukup panjang sejak penjajahan Belanda sampai sekarang, sekolah kejuruan mengalami berbagai dinamika dalam perkembangannya. Dahulu, citra SMK sebagai sekolah kelas dua setelah SMA (Sekolah Menengah Atas, atau yang dikenal juga dengan sebutan SMU atau Sekolah Menengah Umum) sangat melekat dibenak masyarakat. Banyak orang tua beranggapan bahwa jalan sukses bagi anak-anak adalah dengan menyekolahkannya ke SMA, dengan perngharapan bahwa setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Menyandang predikat sarjana dianggap merupakan suatu jaminan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan diidam-idamkan. Akan tetapi fakta menunjukkan lain. Sejak krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1997, angka pengangguran tidak berkurang namun justru setiap tahun semakin bertambah. Struktur tenaga kerja di Indonesia menggambarkan dari 76 juta tenaga kerja ternyata didominasi oleh tenaga kerja yang tidak memi3 4

Kementerian Pendidikan Nasional. (2006).Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Jakarta. Ibid Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

5


liki keterampilan (unskilled labor) dan hanya 19 juta tenaga kerja diantaranya yang memiliki keterampilan. Sementara itu, tenaga kerja yang memiliki keahlian (atau dengan kualifikasi expert/ahli) hanya sejumlah 4,5 juta pekerja.5 Melihat kondisi seperti ini Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang. Belajar dari fenomena tersebut, Indonesia harus mengembangkan sistem pendidikannya sehingga dapat mencetak dan meningkatkan tenaga siap kerja, yang sekaligus juga dapat mencegah bertambahnya pengangguran. Sekolah kejuruan (SMK) menjadi salah satu komponen yang patut dikembangkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial tersebut.

2.2 Perubahan Paradigma Pendidikan Menengah Kejuruan Melihat peluang besar dan peran penting sekolah kejuruan dalam upaya penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perubahan paradigma penyelengaraan pendidikan kejuruan mulai dilakukan. Perubahan paradigma tersebut terjadi pada orientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat supply driven menjadi demand driven. Sistem pengelolaan yang mulanya bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralistik. Pendekatan pembelajarannya pun bergeser, dari pendekatan mata pelajaran menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun berkembang dari yang semula sangat terstruktur menjadi lebih fleksibel/luwes dan permeable/terbuka. SMK sebagai bentuk satuan penyelenggara dari pendidikan menengah kejuruan yang berada di bawah Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kecakapan hidup, yaitu melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja (termasuk dunia bisnis dan industri), memberikan pendidikan tentang kewirausahaan, serta membentuk kecakapan hidup (life skill). Murid di SMK lebih ditekankan untuk melakukan praktik sehingga mereka berpengalaman dan mantap untuk langsung memasuki dunia kerja, tetapi ini tidak menutup kemungkinan para lulusan SMK untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu saat ini banyak SMK yang bertaraf internasional untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.

5 Ibid 6 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


2.3 Kebijakan Pengembangan SMK Kebijakan khusus terkait pengembangan SMK sebagai suatu konsekuensi perubahan paradigma terhadap pendidikan menengah kejuruan mutlak diperlukan. Terdapat tiga pilar utama pendidikan, yaitu: 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Untuk membangun SMK yang dapat menghasilkan SDM yang siap kerja, cerdas dan kompetitif, maka melalui tiga pilar utama pendidikan tersebut, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan beberapa kebijakan strategis yang mendukung perkembangan pendidikan menengah kejuruan untuk memenuhi tuntutan tersebut, yaitu:

2.3.1 Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK : SMA

Kemdiknas memiliki kebijakan untuk membalik rasio peserta didik SMK dibanding SMA dari 30 : 70 pada tahun 2004, menjadi 70 : 30 pada tahun 2015. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Selama kurun tahun 2005 – 2008, SMK telah dibangun lebih banyak dari pada SMA, yaitu sebanyak 466 Unit Sekolah Baru (USB) SMK dibandingkan dengan SMA sebanyak 237 USB. Dalam hal pendanaan, anggaran untuk SMK juga dialokasikan lebih banyak dari SMA, yaitu untuk Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK sebesar Rp.175 milyar pada tahun 2007 dan Rp.209 milyar pada tahun 2008; sedangkan untuk BOMM SMA sebesar Rp.94 milyar pada tahun 2007 dan Rp.85 milyar pada tahun 2008. Bantuan khusus murid SMK, dengan alokasi anggaran Rp.328 milyar pada tahun 2008, sedangkan untuk SMA sebesar Rp.242 milyar. Hingga tahun 2008, Pemerintah telah berhasil meningkatkan rasio peserta didik SMK : SMA menjadi 46 : 54, dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar 30 : 70. Peningkatan sebesar 16% ini dicapai melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penyelenggara pendidikan kejuruan berbagai bentuk SMK, seperti SMK besar di kawasan industri, SMK kelas jauh di pesantren atau institusi sejenis, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan pedesaan, SMA terbuka, dan sekolah menengah terpadu.


7

�� Inovasi Dalam Sistem Pendidikan

��#�+�� #�+�� #�+�� #�+�� #�+�� Road Map �� #� �� Pengembangan SMK 2010-2014

��+#��" ��%(��&��1�12�1� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

-�� #�+ � �� ='>� � ��#�+��9'>� � ��#� ��. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah siswa SMK dalam mencapai perbandingan 70% siswa SMK dan 30% siswa SMA diantaranya dilakukan dengan �) !�� #�+� cara: �� #�+2 a) Bersama mitra dari�industri berupaya meningkatkan jumlah siswa SMK �) �� terus �� disamping juga terus meningkatkan mutu SMK; F��F��F�� "��"F��#�+� ��"�� b) Menumbuhkan minat siswa, orang tua dan masyarakat dalam memiliki �� 2 ‘paradigma’ dan ‘persfektif’ baru untuk menjadikan SMK sebagai alternatif jalur pendidikan yang menjanjikan masa depan gemilang; �� c) Kemdiknas dalam dua tahun terakhir melakukan conditioning guna meyakinkan masyarakat terutama siswa lulusan SMP agar lebih berminat memilih pendidikan kejuruan dalam menempuh karier pendidikan lebih lanjut.



2.3.2 Sertifikasi ISO 9001-2008

Dalam upaya meningkatkan standar layanan birokrasi di semua unit kerja Kemdiknas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Kemdiknas berupaya secara serius agar semua unit kerja dapat memberikan layanan yang prima dan bertaraf internasional. Untuk itu Kemdiknas melakukan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif melalu sertifikasi ISO 9001-2000.

2.3.3 Pengembangan Fasilitas pada SMK-SMK

Pengembangan fasilitas pada SMK-SMK, misalnya fasilitas laboratorium praktik kerja yang up to date, dsb., dikembangkan melalui kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha/industri, serta memperluas akses dan kemudahan bagi siswa yang akan menempuh pendidikan SMK.

2.3.4 Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK

Dengan cara memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang, disamping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.

2.4 Program Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbagai kebijakan strategis seperti yang dikemukakan sebelumnya diikuti dengan berbagai program pengembangan SMK, antara lain:

2.4.1 Sekolah Kejuruan Berbasis Keunggulan Lokal

Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi sekolah kejuruan, Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Nomor 252/C/KEP/ MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008, menetapkan 6 (enam) bidang studi keahlian, yaitu: 1. Teknologi dan rekayasa 2. Teknologi informasi dan komunikasi 3. Kesehatan 4. Seni, kerajinan dan pariwisata 5. Agribisnis dan agroteknologi 6. Bisnis dan manajemen Dalam era otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi, penentuan pengembangan bidang studi keahlian SMK perlu dipertimbangkan dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

9


disesuaikan dengan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan SMK benar-benar bermanfaat bagi daerah tersebut dalam memajukan dan mengembangkan potensinya. SMK diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnnya. Pemanfaatan potensi daerah sebagai basis pengembangan dan perluasan pendidikan harus dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: a) Potensi geografis yang meliputi kekayaan alam, letak wilayah, dan sumber daya buatan b) Faktor budaya, kepercayaan nilai-nilai moral, dan norma yang menentukan kepribadian masyarakatnya c) Kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kemajuan masyarakatnya Dalam konteks pengembangan pendidikan kejuruan, daerah memiliki kewenangan menentukan kebijakan pengembangan program pendidikan SMK yang sesuai dengan konteks daerah. Program pendidikan SMK dapat diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang produktif dan mampu mendayagunakan potensi perekonomian daerah sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu fungsi SMK juga dikaitkan dengan penyediaan tenaga penggerak perekonomian daerah, dimana SMK diharuskan agar mampu membuka cakrawala pemikiran lebih luas bagi tenaga kerja lulusan SMK, sehingga para lulusan dapat mengembangkan potensinya dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa. Kemampuan ini penting terutama dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, sehingga lulusan SMK tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang ada, akan tetapi mampu mengembangkan kesempatan kerja yang masih potensial dengan mendayagunakan potensi ekonomi daerah yang masih ada.

2.4.2 Manajemen Berbasis Sekolah

Pencapaian efisiensi tenaga kerja SMK yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga SMK dapat memperoleh justifikasi eksistensi kuat dari masyarakat. Saat ini pemerintah memberikan otonomi yang luas pada tingkat sekolah, agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah tersebut. Dengan adanya otonomi ini sekolah dituntut mandiri dalam menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, dengan



tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Secara rinci Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk: a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia; b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan d) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai Prinsip utama pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah : a) Fokus pada mutu b) Bottom up planning and decision making c) Manajemen yang transparan d) Pemberdayaan masyarakat e) Peningkatan mutu secara berkelanjutan Dalam Manajemen Berbasis Sekolah, ada beberapa kewenangan yang didesentralisasi pada sekolah, yaitu: a) Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan nya (school-based plan); b) Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan hasil program-program sekolah, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal; c) Sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya dan memodifikasi) kurikulum, namun tetap dalam koridor standar pendidikan nasional atau tidak dapat mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional; d) Sekolah diberi kebebasan memiliki strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah; e) Pengelolaan ketenagakerjaan, mulai dari analisa kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, insentif dan sanksi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai dengan evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya) dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut penggajian/pengupahan/imbal jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh Pemerintah Pusat/Daerah; f ) Sekolah dapat melakukan pengelolaan fasilitas (peralatan dan perlengkapan), mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai


11


g)

h)

i) j)

pengembangannya. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya; Sekolah dapat melakukan pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pengalokasian/penggunaan uang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (income generating activities) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah; Sekolah melakukan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga sampai pada pengurusan alumni; Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan keduanya dalam meningkatkan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat; Pengelolaan iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan/espektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centered activities) adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

2.4.3 Peningkatan Daya Serap Lulusan

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja siap kerja tingkat menengah. Sebagai lembaga pendidikan formal, SMK turut bertanggung jawab dalam pembenahan, peningkatan keahlian dan keterampilan siswa dalam mencetak tenaga kerja yang berkualitas dan terpercaya yang siap memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional dan global. Keterserapan lulusan di pasar industri menjadi salah satu parameter keberhasilan dari sekolah kejuruan. Dalam rangka peningkatan daya serap tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan program, antara lain: a) Memperkuat kemampuan adaptif Upaya untuk meningkatkan kemampuan adaptif ini dilakukan dengan memperkuat kemampuan dasar siswa melalui mata pelajaran matematika terapan dan sains terapan, memperkuat kemampuan wirausaha siswa melalui mata pelajaran pemasaran (marketing) dan keuangan, memperkuat penguasaan bahasa nasional dan internasional, serta memperkuat penguasaan kompetensi dasar teknologi informasi dan komunikasi.



b) Mengembangkan kemitraan SMK-Industri (Teaching Industry) Kemitraan antara SMK dengan industri yang telah dikembangkan meliputi berbagai bidang : • Bidang Manufaktur (meliputi : perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi, otomotif, machine tools and hands tools, dan elektronik) • Bidang Bisnis Ritel/Jasa • Bidang Agro Industri


13


BAB 3 PRAKTIK INOVASI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH Kehadiran manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam penyelenggaraan sekolah kejuruan memberikan ruang bagi sekolah untuk mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan dari sekolah tersebut. Dengan adanya otonomi ini sekolah dituntut untuk dapat mandiri dalam menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Dari sinilah, SMK melakukan inovasi di berbagai daerah di Indonesia dalam upaya pengembangan pendidikan kejuruan. Kapabilitas inovasi memungkinkan SMKSMK itu melakukan semua aktivitasnya dengan kinerja yang optimal, yang secara tipikal menghendaki adanya kapabilitas processes, people, dan technology. Processes mencakup bagaimana semua aktivitas dalam organisasi berjalan, people meliputi antara lain struktur organisasi, peraturan, budaya dan perilaku organisasi, sementara technology meliputi perangkat keras seperti teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat lunak yang membantu aktivitas dalam organisasi. Kapabilitas inovasi berasal dari strategi yang secara nyata dilakukan oleh organisasi dan mampu mengantarkan hasil yang dapat diukur. Berikut adalah praktik inovasi pendidikan yang dilakukan oleh SMK di beberapa daerah di Indonesia.

3.1 Praktik Inovasi Pendidikan di SMKN 4 Kota Malang Dengan program praktik kerja industri (prakerin) satu tahun, siswa merasa berada dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam rentang waktu satu tahun prakerin inilah proses pembentukan softskill siswa berjalan...

3.1.1 Profil Daerah dan Sekolah

Malang layaknya kota-kota di Indonesia lainnya yang baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah Kolonial Belanda, yang ditandai dengan beroperasinya kereta api pada tahun 1879. Dalam salah satu sidang paripurna gotong-royong Kotapraja Malang pada tahun 1962, Malang ditetapkan sebagai Kota pelajar/pendidikan, Kota industri, dan kota pariwisata. Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina yang kemudian dikenal dengan TRI BINA CITA Kota Malang.



Sejarah telah menempatkan Malang sebagai Kota yang kental akan tradisi pendidikannya. Sekolah-sekolah peninggalan Belanda seperti HIS setingkat SD, MULO setingkat SMP, dan AMS setingkat SMU pernah berdiri di Malang. Nuasan inilah yang sampai sekarang hidup dan menjadi simbul Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Sebagai Kota Pendidikan, Malang selalu melakukan upaya-upaya pengembangan pendidikan dengan jargon “PAKEM” (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Peningkatan peran serta masyarakat senantiasa digalakkan dengan menerapkan pendidikan berbasis komunitas (community based education) melalui pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta lingkungan sekitar. Selain itu Kota Malang juga dikenal sebagai Kota Vokasi, dimana antara sekolah umum dan kejuruan berbanding 50:50. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Kota Malang berorientasi kepada penciptaan lulusan yang siap kerja. Sebagai kota vokasi, Malang menyimpan banyak cerita menarik tentang upaya sekolah kejuruan dalam merespon tantangan khas yang harus dihadapinya. Salah satu diantaranya adalah cerita tentang SMKN 4 Malang dalam pengembangan sekolah kejuruannya. SMKN 4 Malang didirikan pada tahun 1938 oleh Keuskupan Malang dan merupakan Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan nama STM Grafika Malang. Periode kepemimpinan pertama dan kedua (1949-1959) dikepalai oleh seorang warga Belanda, HBA. Lommelaars dan Nolascus Waijers. SMKN 4 Malang telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Terakhir, setelah perubahan nama STM menjadi SMK, ada suatu kebijakan yang memberi kebebasan sekolah untuk membuka jurusan/program studi sesuai dengan muatan lokal. Dari sinilah SMKN 4 Malang mulai membuka program keahlian yang lain diluar grafika. Visi SMKN 4 Malang adalah: “Unggul dalam bidang Iptek yang dilandasi Imtaq”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah Misi SMKN 4 Malang sebagai berikut: 1. Meningkatkan bimbingan terhadap siswa untuk melaksanakan agama yang dianut dengan konsekuen. 2. Meningkatkan kesiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta membentuk tenaga profesional dibidang Grafika dan Teknologi informasi dan Komunikasi. 3. Meningkatkan kualitas tamatan menjadi warga negera yang produktif serta memiliki budi pekerti yang luhur, cinta pada bangsa, dan negara. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

15


4. Mengoptimalkan unit produksi dan jasa sebagai tempat pembelajaran kewirausahaan siswa di sekolah. 5. Mengembangkan sekolah Nasional menuju tarap Internasional. 6. Mempertebal nilai-nilai disiplin kepada warga sekolah. 7. Meningkatkan lingkungan sekolah yang tertib, bersih dan indah. 8. Mengembangkan penerapan manajemen berbasis sekolah. 9. Meningkatkan penyelenggaraan latihan dan bimbingan untuk berprestasi di bidang olah raga. SMKN 4 Malang membuka enam jurusan/program studi, yaitu: a) Jurusan Persiapan Grafika/desain grafika Jurusan ini dibuka sejak pertama kali SMKN 4 Malang berdiri, yaitu pada tahun 1938. Program keahlian ini menyiapkan siswa agar menjadi ahli desain dan persiapan reproduksi grafika (media cetak). Siswa dibekali dengan kemampuan desain dan seni, penguasaan perangkat lunak desain grafis, pengaturan (setting) dan tata letak media, serta proses reproduksi foto. Program persiapan grafika meliputi kompetensi : • Desain grafis • Setting • Montase • Foto reproduksi • Plate-making b) Jurusan Produksi Grafika Program keahlian khusus yang menyiapkan siswa menjadi ahli teknik reproduksi grafika (percetakan), yaitu berupa keahlian mengontrol beberapa jenis mesin dalam industri percetakan, menyelesaikan dan mengepak media cetak. Siswa dibekali kemampuan teknik mencetak, mengerti dan mampu mengoperasikan mesin, serta melakukan perawatan, teknik jilid kemas dan menghitung biaya produksi. Program produksi grafika meliputi kompetensi : • Cetak offset • Cetak tinggi • Sablon • Jilid dan kemas c) Jurusan Multimedia Program keahlian khusus yang menyiapkan siswa menjadi ahli teknologi informasi dan desain multimedia. Siswa dibekali dengan kemampuan dasar seni dan desain, mengontrol perangkat lunak desain grafis, 2 dimensi (2D) atau 3 dimensi (3D), desain situs dan media interaktif, fotografi, mengedit audio visual, dan animasi komputer. Program multimedia meliputi kompetensi: • Desain grafis 16 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


• Desain situs/web • Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi • Audio – video editing • Presentasi multimedia • Shooting d) Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)/Pemrograman Program keahlian khusus yang menyiapkan siswa menjadi ahli pemograman perangkat lunak. Siswa dibekali dengan kemampuan dasar perangkat keras komputer dan pemasangan perangkat lunak, menguasai bahasa pemrograman, dan mengatur database. e) Jurusan Animasi Program keahlian khusus yang menyiapkan siswa menjadi ahli produksi film animasi. Siswa dibekali dengan kemampuan dasar seni dan desain, penguasaan teknik menggambar, baik manual maupun digital, menguasai perangkat lunak animasi, 2D 3D, dan teknik spesial efek animasi, fotografi, sinematografi, dan memproduksi film animasi. f ) Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Program keahlian khusus yang menyiapkan siswa menjadi ahli dalam menangani troubleshooting perangkat keras dan perangkat lunak, serta melakukan perencanaan, pemasangan dan pengelolaan jaringan. Berikut adalah struktur Organisasi SMKN 4 Malang:

LITBANG

KOMITE SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH

KASUBAG TAUS

KOORD SESBID 8

WAKA KESISWAAN

WAKA SARANA

WAKA KURIKULUM

WAKA HUMAS & HI

KOORD SESBID 1

TEAM BELANJA

STAF KURIKULUM

KOORDINATOR BKK dan PRAKERIN

KOORD SESBID 2 & 5

KOORD SESBID 3,4 & 7

KAPROKAL PERSIAPAN GRAFIKA

KAPROKAL PRODUKSI GRAFIKA

KAPROKAL MULTIMEDIA

KAPROKAL RPL

KAPROKAL ANIMASI

PENANGGUNG JAWAB WALI KELAS 1,2,3 DAN SISWA, MASYARAKAT


17


3.1.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi

Citra sekolah kejuruan sebagai sekolah kelas dua salah satunya tercermin dari tidak berkembangnya program kejuruan yang ada. Hal serupa sempat dialami SMKN 4 Malang pada tahap awal perjalanannya. Dalam rentang waktu kurang lebih 64 tahun sejak pertama berdiri di tahun 1938, SMKN 4 Malang hanya memiliki dua program kejuruan. Paradigma penyelenggaraan pendidikan masih menggunakan pola-pola lama, seperti sistem pembelajaran berbasis waktu; fungsi guru sebagai instruktur, dimana keterlibatan siswa sangat minim dalam proses belajar mengajar; dan tidak ada kejelasan mengenai kompetensi apa saja yang harus dikuasai dari setiap mata pelajaran. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan dari SMKN 4 Malang baik dari sisi akademis maupun produktif. Hadirnya kebijakan baru yang memberi ruang kepada sekolah kejuruan untuk membuka program kejuruan sesuai dengan keunggulan lokal menjadi titik awal berkembangnnya SMKN 4 Malang sampai seperti sekarang.

3.1.3 Praktik Inovasi Pendidikan

a. Menyeimbangkan Pencapaian Kegiatan Akademis dan Kegiatan Produktif SMKN 4 Malang merupakan salah satu dari sekolah kejuruan yang sangat memperhatikan aspek akademis selain aspek utamanya dalam pengembangan kompetensi keterampilan siswa melalui kegiatan produktif. Pada tahun ajaran 2008/2009, tingkat kelulusan siswa diatas 90% bahkan mendekati 100% dengan nilai rerata UAN di atas 7,5. Hal ini cukup membuktikan usaha dan komitmen yang serius dari penyelenggara SMKN 4 Malang pada aspek akademis. Upaya-upaya yang dilakukan oleh SMKN 4 Malang tersebut berupa: 1. Pembekalan Modul Belajar saat Praktik Kerja Industri (Prakerin) Para siswa tetap dituntut dan diharapkan tidak melupakan sisi pembelajaran aspek normatif dan adaptif meskipun dalam kegiatan prakerin. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan modul-modul untuk kemudian dievaluasi. Selama prakerin, evaluasi terhadap proses pembelajaran normatif dan adaptif tetap dilakukan. 2. Try Out Menghadapi UAN Dalam mempersiapkan siswa menghadapi UAN, sekolah melaksanakan try out dengan fokus pada latihan soal tiga mata pelajaran yang diujikan, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Wakil Kepala kurikulum dan staf berperan dalam merencanakan, menyusun dan menyiapkan soal yang digunakan untuk try out. Hasil try out kemudian direkap dan dilaporkan kepada Kepala



Sekolah. Berdasarkan rekap hasil try out tersebut, Kepala Sekolah menyusun peta kerawanan siswa. Siswa-siswa yang masuk kategori rawan akan mendapat perhatian lebih ekstra dengan memberikan :1) latihan soal, 2) memberikan pelajaran tambahan untuk tiga mata pelajaran UAN, 3) motivasi untuk mendorong semangat belajar siswa. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong siswa lebih siap dan bersemangat dalam menghadapi UAN. b. Model Praktik Kerja Industri (Prakerin) Satu Tahun Praktik kerja industri (Prakerin) di SMK N 4 Malang dilaksanakan dengan sistem block release6 selama satu tahun pada semester IV dan V. Program prekerin ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh SMKN 4 setelah mendengar masukan dari pihak industri. Metode ini mampu menjawab permasalahan link and macth antara dunia industri dan sekolah. Bagi pihak siswa dan sekolah, prakerin satu tahun memberikan kesempatan pembelajaran yang lebih baik dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian. Siswa diberi kesempatan untuk terpapar pada teknologi terkini (up to date), baik itu perangkat keras, lunak, maupun proses yang dapat mengurangi beban investasi sekolah. Metode ini juga memberi dan menjamin relevansi pengetahuan yang dipelajari di sekolah dengan dunia industri. Sebagai catatan, bagi SMK dengan program kejuruan teknologi, beban investasi untuk pengadaan peralatan modern untuk mendukung pembelajaran siswa tidaklah kecil. Dengan terpapar pada dunia kerja sesungguhnya, para siswa mendapat manfaat berupa pembentukan softskill yang sudah siap pakai dan diperlukan di industri. Prakerin satu tahun ini pun memberi keuntungan bagi industri. Industri dapat yakin bahwa siswa dapat belajar dengan baik dan memberikan kontribusi bagi perusahaan, sehingga pada akhirnya perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitasnya. c. Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) Dalam rangka mendekatkan lulusan dengan pasar kerja, SMKN 4 Malang membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK), yang berfungsi sebagai media penyaluran lulusan SMK ke pasar kerja. BKK menghubungkan industri sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan para lulusan SMKN 4 yang mencari peluang kerja. Program ini hanya diperuntukkan 6 Block release : waktu pelaksanaan kegiatan belajar yang dibagi pada hitungan bulan atau semester. Proses belajar dilakukan di sekolah selama beberapa bulan/semester secara terus menerus, kemudian dilanjut dengan praktik di industri pada bulan/semester berikutnya. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

19


untuk Siswa kelas III yang sudah lulus ujian Nasional maupun ujian keahlian/ kompetensi. Pada awalnya jaringan pasar kerja dibangun melalui program kemitraan dalam rangka prakerin. Prakerin menjadi sarana memperlihatkan bagaimana kinerja dan kualitas siswa SMKN 4 Malang, sehingga pada akhirnya permintaan akan lulusan SMKN 4 oleh pihak industri pun semakin meningkat. Syarat Keanggotaan BKK adalah: 1. Alumni SMK N 4 Malang 2. Mengisi form anggota BKK 3. Menyerahkan pas foto 3x2 sebanyak 1 lembar dan 4X6 sebanyak 2 lembar 4. Menyerahkan biaya administrasi Rp.20.000,Hak Anggota BKK: 1. Menerima kartu anggota BKK dengan masa berlaku 1 tahun mulai tanggal diterbitkan 2. Berhak mengisi lowongan kerja di BKK sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan 3. Membawa surat pengantar tes kerja atau pengantar kerja dari sekolah ke perusahaan. Kewajiban anggota BKK : 1. menyerahkan surat lamaran lengkap (sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan) 2. Menjaga nama baik sekolah dengan bekerja di perusahaan yang menerima minimal 6 bulan 3. Sanggup mengikuti seleksi yang diadakan di sekolah maupun di tempat lain sesuai permintaan perusahaan 4. Melapor kepada BKK apabila sudah diterima oleh perusahaan 5. Berpakaian sopan dan rapi. Kriteria seleksi lamaran pekerjaan meliputi: 1) Spesialisasi jurusan, 2) Sertifikat Prakerin, Transkrip, dan 3) Surat lamaran.



Skema 1 Proses Penyaluran Tamatan Melalui BKK

1 INDUSTRI

4

2 BKK

3

5

ALUMNI

6

Proses Penyaluran Tamatan Melalui BKK : 1. BKK menerima permintaan tenaga kerja dari pihak industri. 2. BKK memberi informasi lowongan kerja kepada alumni melalui pengumuman yang dipampang di sekretariat BKK. 3. Alumni mendaftarkan diri dan menyerahkan lamaran kerja kepada BKK 4. BKK melakukan seleksi lamaran dan mengirimkan data lamaran kerja ke Perusahaan yang meminta. 5. Perusahaan menerima data lamaran kerja beserta berkas lamaran yang dikirim oleh sekolah setelah melalui proses seleksi di BKK. Jika sesuai akan dilakukan panggilan tes kerja dan seleksi oleh perusahaan. Hasil seleksi diserahkan kepada BKK. 6. Pihak sekolah/BKK mengumumkan hasil seleksi kepada alumni. BKK mencatat laporan dari alumni yang diterima ataupun yang tidak diterima pada data alumni.

d. Unit Pelaksanaan Produksi dan Jasa (UPJ)

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh SMK dalam pengembangan organisasi adalah ketersediaan sumber daya dan ”jam terbang” yang cukup untuk pengembangan relevansi kompetensi organisasi. Kebanyakan SMK memberdayakan unit-unit pelayanannya yang selama ini digunakan untuk proses pembelajaran untuk digunakan juga dalam melayani kepentingan konsumen yang lebih luas. SMKN 4 Malang merupakan salah satu dari SMK lainnya yang mendirikan unit pelayanan ini dan mengelolanya secara serius. UPJ melakukan aktifitas pelaksanaan produksi dan jasa di SMKN 4 Malang, yang disesuaikan dengan program kejuruannya. Jenis produksi dan jasa UPJ yang ditawarkan meliputi:1) Desain Grafis, 2) Setting, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

21


3) Offset Printing, 4) Sablon, 5) Video Shooting , 6) Laminating, 7) Hot Print, dan 8) Pelatihan. UPJ memiliki struktur organisasi yang berbeda dan dikelola seperti layaknya unit bisnis yang memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas. UPJ dikepalai oleh Direktur (Kepala Sekolah) dan dibantu oleh masing -masing Manajer Marketing yang bertugas mencari order dan melakukan penawaran order. Sedangkan Manajer Produksi berperan dalam membagi tugas proses produksi, memeriksa hasil produksi dari operator dan menyerahkan hasil produksi ke Administrasi UPJ. Administrasi UPJ inilah yang kemudian menyerahkan hasil produksi ke pelanggan.

3.1.4 Kapabilitas Inovasi

Ada beberapa hal yang dapat dilihat untuk menggambarkan kemampuan SMKN 4 Malang dalam menciptakan inovasi dalam pengembangan pendidikan, yaitu: a. Strategi yang Dilakukan 1. Kemampuan untuk mendengarkan keinginan stakeholders Kemampuan mendengar, mendefinisikan, dan merespon apa yang menjadi keinginan stakeholders merupakan dasar munculnya inovasi yang dilakukan oleh SMKN Malang. Dengan mengetahui keinginan stakehlders, sekolah dapat mengetahui apakah layanan yang dilakukan saat ini sudah mampu menjawab keinginan stakeholders tersebut. 2. Kemampuan untuk merespon dan memberikan jawaban yang tepat atas keinginan stakeholder SMKN 4 Malang terus berupaya mengoptimalkan semua sumber daya untuk mendengarkan dan merespon apa yang menjadi keinginan dari stakeholders. SMKN 4 Malang mampu mengembangkan sistem yang dapat menyeimbangkan pencapaian sisi akademis dan aspek produktif bagi pengembangan kompetensi siswa. Usaha dalam bentuk penyiapan modul bagi siswa, pelaksanaan tryout untuk memetakan kesiapan siswa, dan langkah perbaikan yang diambil mampu membantu siswa dalam mencapai hasil optimal. Pengembangan pembelajaran, model prakerin yang di desain mendekati kondisi dunia kerja mampu menciptakan kompetensi siswa yang dapat beradaptasi dengan cepat pada standar industri. Pengembangan unit pelayanan jasa secara profesional menjadi salah satu alternatif potensial untuk menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya organisasi bagi peningkatan mutu dan tata kelola yang baik pada institusi. Itu semua adalah bentuk dari kemampuan



sekolah dalam merespon dan memberikan jawaban atas keinginan stakeholders. 3. Kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring Kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring, baik operasional maupun strategis, menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan SMKN 4 Malang. Jejaring operasional dibutuhkan dalam membangun hubungan kerja dilingkup internal sekolah, yang dapat dilihat dari hubungan kerja antara Kepala Sekolah, Wakasek, Kaprokal, siswa dan semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jejaring strategis menuntun sekolah untuk menentukan arah pengembangan ke depannya. Yang termasuk dalam jejaring strategis adalah relasi dan sumber informasi yang memberi kekuatan organisasi untuk mencapai tujuannya. �� b. Proses • Penerapan (� ��#�� ISO 9001 : 2000 Penguatan tatakelola di SKMN 4 Malang dilakukan dengan penerapan • ��#?�(''��.�&''' ISO 9001:2000, yang merupakan suatu standar internasional Sistem �� #+�� : � �� #?� Menejemen Mutu (SMM) yang telah diterapkan secara luas dan diakui (''�.&'''�� #� �� dunia internasional. SMM ISO 9001:2000 memperbaiki kinerja di dalam $#��)�� #��#?� suatu organisasi pendidikan dan mampu menciptakan budaya organisasi (''�.&'''�� yang peduli akan mutu, baik mutu proses maupun mutu jasa, sehingga �� mampu menjawab tantangan menghadapi era globalisasi. ��

Skema 2 ��%�� Proses KBM SMKN 4 Malang ��#��&��&��

#� ��#?�(''��.�&'''�� Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK �� $��

23


Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 mengutamakan pengendalian proses sejak awal, sehingga seluruh proses kerja (mulai dari penerimaan murid baru, proses pendidikan/KBM, sampai murid lulus, sesuai dengan target yang diharapkan) menjadi titik-titik kritis dan penting yang menentukan keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu anak didik. Semua fungsi yang berdampak terhadap mutu anak didik dikendalikan sedemikian rupa. Hal ini jika diterapkan secara konsisten akan menjamin tercapainya konsisten mutu. Dengan penerapan ISO tersebut, sistem manajemen sekolah menjadi lebih baik dan berkembang, dan aspek tata kelola yang baik menunjang dalam setiap proses KBM sehingga mendorong sekolah menciptakan inovasi-inovasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Berikut adalah aspek tata kelola yang baik dalam proses KBM SMKN 4 Malang: 1. Transparan dalam proses penerimaan siswa baru dengan sistem online (PSB online), meskipun sistem ini belum diaplikasikan untuk seluruh calon pendaftar SMKN 4 Malang. Dengan sistem ini, hasil penyaringan siswa baru akan lebih mudah, cepat, akurat, transaparan, dan murni berdasarkan DANUN (Daftar Nilai Ujian Nasional). Selain itu jumlah penerimaan siswa bisa dipantau untuk menghindari keributan dan provokasi kekosongan bangku. PSB online juga dapat menghindari terjadinya pencabutan berkas pendaftaran, karena masing-masing siswa hanya diterima di satu pilihan saja. 2. Daya tanggap sekolah terhadap kebutuhan stakeholders mendorong sekolah melakukan terobosan baru dalam kegiatan belajar mengajar. Program prakerin satu tahun, upaya sekolah untuk melakukan penyeimbangan prestasi akademik maupun produktif, maupun program BKK merupakan contoh nyata dari daya tanggap sekolah terhadap kebutuhan stakeholders. 3. Untuk menilai efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu, audit internal dilakukan dua kali dalam setahun. Audit dikalukan dengan sistem cross audit, dimana tim audit dari program keahlian tertentu mengaudit program keahlian lain. Hal ini untuk menjaga independesi dalam proses audit. 4. SMKN 4 Malang melakukan survei kepuasan pelanggan sebagai tolok ukur dari kinerja sistem manajemen mutu sekaligus untuk memantau informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap organisasi. Melalui instrumen audit dan survei kepuasan pelanggan inilah SMKN 4 selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanannya. 24 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


5. Pertanggungjawaban atas kebijakan sekolah, program kegiatan dan penggunaan sumber daya dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat pertama, program keahlian, pelaksanaan kebijakan, program kegiatan dan penggunaan sumber daya di program keahlian dipertanggungjawabkan ke Ketua Program Keahlian masing-masing. Pada tingkat kedua, masing-masing Ketua Program Keahlian harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program kegiatan dan penggunaan sumber daya kepada Kepala Sekolah. Jenjang terakhir, semua kebijakan, program kegiatan dan penggunaan sumber daya di sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada stakeholders melalui Komite Sekolah. c. Sumber Daya Manusia Penciptaan Iklim dan Budaya Sekolah SMKN 4 Malang mampu menciptakan iklim dan budaya yang kondusif di sekolah, kondisi ini sangat menfasilitasi bagi setiap komponen sekolah untuk aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sekolah. Ruang otonomi juga ditumbukan disetiap program keahlian sehingga masingmasing program keahlian dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif bagi program keahlian masing-masing. Hal ini membawa banyak perubahan dalam kegiatan belajar-mengajar di SMK 4 Malang, perubahan yang dirasakan antara lain : • Pembelajaran berbasis waktu (time based) berubah menjadi berbasis kompetensi (competence based). • Fungsi guru yang sebelumnya sebagai instruktur menjadi fasilitator • Penilaian berdasarkan materi yang telah dijadwalkan menjadi penilaian objektif kepada setiap siswa sesuai kompetensi maksimal yang dipersyaratkan atau dicapai. • Metode umum pembelajaran menjadi lebih beragam antara lain ceramah, penugasan, diskusi, dinamika kelompok, penggalian potensi diri, dan studi kasus. • Penilaian siswa yang tadinya tertutup menjadi penilaian terbuka dan transparan. Penilaian juga dilakukan oleh beberapa pihak antara lain sekolah, dalam kelompok belajar, dan perusahaan. • Siswa dapat menggunakan haknya untuk remidial (perbaikan) dan reinforcement (pengayaan) kepada setiap guru yang mengajarnya. • Siswa mengetahui kompetensi dari masing-masing mata diklat yang harus dikuasai selama satu semester. • Textbook oriented menjadi multi reference oriented. Pembelajaran dari trimedia (buku, alat tulis dan papan tulis) menjadi multimedia (buku, alat tulis, papan tulis, modul, majalah, surat kabar, radio, kaset, televisi, CD, VCD, DVD, dan data projector). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

25


d. Teknologi Pada tahun 1999, SMKN 4 Malang memiliki e-mail resmi pertama sebagai sarana komunikasi langsung dengan Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Pada saat itu belum banyak sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki e-mail. Inilah tahapan penting yang mengantarkan SMK Negeri 4 Malang lebih dikenal sebagai SMK Grafika sekaligus SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi ini dimulai sejak implementasi Jaringan Internet (Jarnet) tahun 2000. Kemudian berturut-turut adalah Jaringan Informasi Sekolah (JIS) Kota Malang tahun 2001, Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online tahun 2002, Wide Area Network (WAN) Kota Malang tahun 2003, ICT Center Kota Malang tahun 2004, SMK Besar tahun 2005, Televisi Edukasi (TVE) Kota Malang tahun 2005, SMK Bertaraf Internasional tahun 2006 dan Client ICT Center Kota Malang tahun 2006. Kepercayaan tersebut berkesinambungan sampai dengan hari ini. Aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi dasar pengembangan sarana dan prasarana di SMKN 4 Malang. Pengembangan sarana dan prasarana di SMKN 4 Malang meliputi: 1. Peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar yang menarik dan menyenangkan berbasis multimedia melalui penyediaan perangkat LCD data projector dan wallscreen permanen di bengkel-bengkel kerja bidang keahlian Grafika dan ruang-ruang kelas. 2. Penambahan sarana praktik Grafika berupa mesin digital printing. Pengembangan sumber daya informasi dan komunikasi meliputi: 1. Pengembangkan fasilitas intranet dan internet di sekolah, untuk mendukung program edukasi dan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Peningkatkan kualitas dan profesionalitas guru dengan menggunakan notebook/laptop sebagai alat bantu belajar dan mengajar. 3. Melengkapi komputer dengan perangkat lunak standar yang berlisensi sebagai wujud kesadaran hak atas kekayaan intelektual. e. Pengukuran (Measurement) Pencapaian SMKN 4 dapat dilihat berdasarkan tingkat kelulusan dan rerata nilai UAN siswa sekolah. Selama periode 2005-2008, tingkat kelulusan terendah mencapai 98.3 % dan tingkat tertinggi mencapai 100%dengan tingkat rerata UAN diatas 7. Rerata nilai UAN dari siswa SMKN 4 Malang selama periode 2005-2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 26 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


Tabel. 1 Nilai UAN Jurusan Persiapan Grafika SMKN4 Malang Nilai Rata-Rata UAN

Tahun

Jumlah Siswa

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

Rata2 Total

%Kelulusan

2005/2006

117

7,59

6,78

7,64

7,34

98,3

2006/2007

150

7,60

7,61

7,94

7,72

100

2007/2008

199

7,72

7,20

7,02

7,31

99,5

2008/2009

210

7,39

7,82

7,82

7,68

100

Sumber: SMKN 4 Malang

Tabel.2 Nilai UAN Jurusan Produksi Grafika SMKN4 Malang Nilai Rata-Rata UAN

Tahun

Jumlah Siswa

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

Rata2 Total

%Kelulusan

2005/2006

193

7,41

6,36

7,77

7,18

99,5

2006/2007

229

7,18

7,38

8,02

7,52

98,7

2007/2008

265

7,15

7,15

7,67

7,32

99,3

2008/2009

289

7,38

7,63

7,80

7,60

99,3


Tabel.3 Nilai UAN Jurusan Multimedia SMKN4 Malang Nilai Rata-Rata UAN

Tahun

Jumlah Siswa

B. Indonesia

B. Inggris

Matematika

Rata2 Total

%Kelulusan

2005/2006

193

7,41

6,36

7,77

7,18

100

2006/2007

229

7,18

7,38

8,02

7,52

99,03

2007/2008

265

7,15

7,15

7,67

7,32

100

2008/2009

289

7,38

7,63

7,80

7,60

100


Pencapaian SMKN 4 juga dapat dilihat dari sisi serapan siswa pada pasar tenaga kerja. Dibandingkan dengan rata-rata industri, capaian SMKN 4 Malang memiliki kecenderungan tren yang semakin membaik dari periode 2005/2006 ke 2007/2008. Bahkan untuk tahun 2007/2008 capaian serapannya melebihi capaian serapan SMK secara keseluruhan ataupun jika dibandingkan dengan SMK kelompok teknologi yang lain di Malang. Ilustrasi dari hal tesebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

27


Tabel.4 Daya Serap Lulusan SMKN4 Malang di Industri No

2005/2006

2006/2007

2007/2008

1

Total serapan seluruh SMK Malang

Keterangan

63.23%

62.0%

59.25%

2

Total serapan SMK Kelompok Tehnologi

57.51%

60.98%

56.07%

3

Total Serapan SMK 4

45.14%

60.17%

71.03%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang & SMKN 4 Malang

Tabel.5 Daya Serap Lulusan SMKN 4 Malang Program Keahlian Persiapan Grafika Tahun

Jml Tamatan

PNS

Mandiri

Swasta Relevan

Swasta Lain

Perti

Blm Bekerja

2005/2006

117

0

0

55

5

19

38

2006/2007

149

0

1

109

11

15

13

2007/2008

199

1

2

103

18

28

47


Tabel.6 Daya Serap SMKN 4 Malang Program Keahlian Produksi Grafika Tahun

Jml Tamatan

PNS

Mandiri

Swasta Relevan

Swasta Lain

Perti

Blm Bekerja

2005/2006

193

0

4

74

11

10

94

2006/2007

226

0

1

116

6

10

93

2007/2008

263

0

5

181

24

15

38


Tabel.7 Daya Serap SMKN 4 Malang Program Keahlian Multimedia Mandiri

Swasta Relevan

Swasta Lain

2005/2006

3

19

1

20

4

2006/2007

10

33

0

47

12

2007/2008

0

60

13

33

5

Tahun



Perti

Blm Bekerja


Sederet prestasi penghargaan berhasil diraih oleh siswa-siswi SMKN 4 Malang (tercatat 82 penghargaan sejak tahun 2003) mulai dari yang sifatnya kegiatan ektrakulikuler - seperti band dan teater - sampai ke hal yang sifatnya teknis kompetensi - seperti Juara 1 Animasi LKS SMK di Makassar – yang secara tidak langsung menunjukkan output dari SMKN 4 Malang memiliki keunggulan. Selengkapnya mengenai prestasi, dapat dilihat pada lampiran.

3.1.5 Kesinambungan Program

Keberlanjutan inovasi membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMKN 4 Malang. Konsistensi dalam memastikan jalannya proses sesuai dengan rencana serta upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk sangat dibutuhkan. Oleh karena itu mekanisme pemantauan, evaluasi serta langkah perbaikan yang berkelanjutan terhadap proses dan kualitas layanan menjadi faktor kesinambungan inovasi di SMKN 4 Malang. Penerapan ISO juga dijalankan untuk menjamin kualitas proses dan ouput menuntut profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada. Tingkat aktivitas pekerjaan yang semakin tinggi yang harus dihadapi oleh manajemen SMKN 4 Malang - seperti rutinitas sekolah (kewajiban mengajar bagi guru-guru), pemastian mekanisme ISO berjalan, pengelolaan aktivitas unit pelayanan jasa, dan sebagainya - menyebabkan waktu menjadi sumber daya yang langka dan tekanan yang tinggi bagi pihak pengelola. Oleh karena itu peningkatan pada aktivitas sekolah diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan manfaat dari semua pihak yang terlibat sehingga kesinambungan program dapat terjamin.

3.2 Praktik Inovasi Pendidikan di SMKN 8 Kota Makassar Sistem blok dikembangkan untuk menjawab permasalahan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Link and macth mengandung makna keserasian dan kesepadanan antara program pembelajaran yang diajarkan di sekolah dan kebutuhan industri. 3.2.1 Profil Daerah dan Sekolah Kota Makassar berawal dan berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Makassar sempat menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia dibawah kekuasaan pemerintahan Raja Gowa tetapi kemudian mengalami kemunduran Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

29


akibat serangan kompeni dagang belanda (VOC) pada tahun 1669. Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang terlupakan. Baru setelah pemerintah Hindia Belanda menggantikan kompeni (VOC) yang bangkrut pada akhir abad ke 18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Pada awal abad ke-20, Belanda menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua luar jawa. Pada tahun 1971 terjadi penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan “Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya pada tanggal 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Secara geografis Kota Makassar memiliki kedudukan strategis yang berimplikiasi pada bidang ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar dapat menjadi simpul jasa distribusi yang menawarkan efisiensi yang lebih dibandingkan daerah lain untuk kawasan Indonesia bagian timur. Aktivitas perekonomian yang tinggi terutama yang ditunjang oleh sektor perdagangan, perhotelan dan restoran mendorong kebutuhan dan permintaan tenaga kerja disektor ini semakin tinggi. Hal inilah yang kemudian akan memberikan kesempatan pada institusi pendidikan yang dapat menawarkan kebutuhan akan tenaga kerja disektor perdagangan, perhotelan dan restoran. SMKN 8 Makassar-lah yang mampu merespon tantangan-tantangan tersebut. SMKN 8 Makassar berdiri pada tanggal 27 Nopember 1947/1950 dengan nama OSVO (Opleiding School Voor Onderwyseres). Dari OSVO berubah menjadi SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri) pada tahun 1951 dengan lama pendidikan empat tahun. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pada tahun 1964 SGKP mengalami perubahan kurikulum dan pada tahun 1968 namanya menjadi SKKA (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas) dengan lama pendidikan tiga tahun. SKKA mempunyai dua program jurusan, jurusan Bagian A dan B yaitu Menjahit dan Memasak/Binatu. Pada tahun 1976/1977 sampai dengan tahun pelajaran 1993/1994 SKKA berubah menjadi SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga), 30 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


dengan program kejuruan Tata Boga, Tata Busana dan Tata Graha. Pada tahun 1994/1995 diberlakukan kurikulum baru, seiring dengan perubahan tersebut nama SMKK berubah menjadi SMK sehingga kurikulum 1994/1995 disebut Kurikulum SMK Kelompok Pariwisata. Pada tahun 1997 menjadi SMK Negeri 8 Makassar hingga saat ini. Visi dari SMKN 8 Makassar adalah: “Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata berstandar Internasional”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi SMKN 8 sebagai berikut: 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata berstandar Internasional. 2. Mengembangkan program Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata berstandar Internasional. 3. Mengembangkan program pengabdian masyarakat pada bidang pariwisata. 4. Mengembangkan kemitraan nasional dan internasional. SMK Negeri 8 Makassar yang termasuk dalam sekolah kelompok pariwisata telah membuka dua bidang studi keahlian dan tujuh kompetensi keahlian, yaitu: 1. Bidang studi keahlian pariwisata 1. Terdiri dari dua program studi keahlian, yaitu: a) Program studi keahlian pariwisata, dengan kompetensi keahlian: • Akomodasi perhotelan (SBI), (Front Office & House Keeping). • Usaha Perjalanan Wisata b) Program studi keahlian Tata Boga. Dengan kompetensi keahlian: • Jasa Boga • Patiseri 2. Bidang studi keahlian pariwisata 2. Terdiri dari dua program studi keahlian, yaitu: a) Program studi keahlian Tata Busana, dengan kompetensi keahlian Busana Butik. b) Program studi keahlian Tata Kecantikan, dengan kompetensi kecantikan rambut dan kulit.


31


Berikut adalah struktur Organisasi SMKN 8 Makassar:

3.2.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi

Pada awalnya pihak hotel dan mitra industri beranggapan bahwa lulusanlulusan SMKN 8 Makassar belum siap kerja dikarenakan pola pembelajaran masih menggunakan metode-metode konvensional. Pada pembelajaran konvensional, tidak dibedakan minggu pembelajaran praktik dan pembelajaran teori, sehingga sering ditemukan setelah belajar olah raga siswa belajar praktik memasak atau tata hidang. Sementara badan sudah berkeringat dan durasi praktik tidak mencerminkan sistem kerja di hotel. Prakerin bila hanya 3 bulan dianggap tidak memberi kontribusi kepada industri tempat prakerin. Penerapan sistem blok membawa perubahan besar dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMKN 8 Makassar.



3.2.3 Praktik Inovasi Pendidikan Pengembangan Sistem Blok

Sistem blok merupakan sistem yang dikembangkan SMKN 8 Makassar untuk menjawab permasalahan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Sistem blok dikembangkan mulai tahun 1995 dengan mendengarkan masukan-masukan dari pihak industri. Sistem ini membagi siswa berdasarkan blok-blok pembelajaran, yaitu (i)normatif/adaptif, (ii) teori kejuruan, dan (iii) praktik kejuruan, yang saling terkait satu sama lain dalam sebuah kesatuan proses. Penekanan diberikan pada proses pembelajaran dan evaluasi/penilaian yang berkelanjutan (on going learning proses and assesment). Sekedar ilustrasi, saat ini ada enam kelas siswa tingkat I. Siswa dari enam kelas ini kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu dua kelas di kelompok normatif/adaptif, dua kelas di kelompok teori kejuruan dan dua kelas di kelompok praktik kejuruan. Pemberian nama kelompok tersebut berhubungan dengan materi yang akan siswa terima selama satu minggu. Selama satu minggu tersebut, kelompok normatif/adaptif akan menerima materi terkait dengan mata pelajaran normatif/adaptif (pendidikan agama, Bahasa Indonesia, matematika, IPS dan lainnya), sedangkan kelompok teori praktik kejuruan akan menerima materi yang terkait teori kejuruan yang akan mereka mereka praktikan nanti selama satu minggu kedepan. Kelompok praktik kejuruan akan memulai proses pembelajaran dari kegiatan praktik kejuruan selama satu minggu. Setelah satu minggu, masing-masing kelompok akan berganti blok (blok normatif/adaptif menjadi blok teori praktik kejuruan, blok teori praktik akan melakukan praktik dan blok praktik menjadi blok normatif/adaptif ). Siklus ini akan berlangsung selama tiga minggu dan setelah itu siklus akan berulang. Tabel.8 Siklus Pembelajaran Minggu

Teori Umum (normatif/adaptif)

teori kejuruan

Praktik

1

Kelompok I

Kelompok II

Kelompok III

2

Kelompok III

Kelompok I

Kelompok II

3

Kelompok II

Kelompok III

Kelompok I

4

(Berulang)


33


Pada saat melakukan praktik, siswa akan dibagi berdasarkan blok-blok (enam blok dari blok A sampai dengan blok F) yang berhubungan dengan kompetensi yang harus dikuasai pada tingkat I. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dimana setiap kelompok nantinya yang terbentuk akan terdiri dari kurang lebih 12 orang dan ditangani oleh 2-3 orang pengajar/instruktur. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin bahwa penilaian (assesment) dan perhatian dapat diberikan pada masing-masing individu sehingga usaha peningkatan kompetensi dapat dilakukan secara optimal. Penilaian akhir dilakukan pada setiap akhir sesi praktikum untuk melihat apakah kompetensi siswa sudah tercapai atau belum. Jika belum tercapai, proses akan dilanjutkan/diulang kembali sehingga target kompetensi pembelajaran pada hari itu tercapai. Penekanan pada aspek pencapaian kompetensi ini memungkinkan SMKN 8 Makassar menghasilkan siswa dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi industri. Tabel.9 Ilustrasi Sistem Blok Bidang Pariwisata untuk Siswa Tingkat I SMKN 8 Makassar

Area Hari

Dapur Instruksi

Dapur Produksi/Cafe

Restoran

Patiseri

Senin Selasa

A

B

C

D

E

F

F

A

B

C

D

E

House Keeping

Front Office

Rabu

E

F

A

B

C

D

Kamis

D

E

F

A

B

C

Jumat

C

D

E

F

A

B

Sabtu

B

C

D

E

F

A

Sumber: SMKN 8 Makassar

Output atau keluaran yang dihasilkan oleh siswa pada saat praktik akan digunakan oleh siswa yang lain sebagai sarana praktik juga. Sebagai contoh, kue atau makanan yang dihasilkan didapur atau bagian patiseri akan disajikan di restoran atau kafe oleh siswa yang praktik tata boga di restoran. Sistem blok yang dikembangkan menuntut sebuah proses yang berkelanjutan dan saling terkait sehingga satu bagian dari sistem tersebut tidak boleh ada yang berhenti berproduksi/berproses. 34 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


3.2.4 Kapabilitas Inovasi a. Strategi yang Dilakukan 1. Kemampuan untuk mendengarkan keinginan stakeholders Pengembangan jurusan pariwisata terutama akomodasi perhotelan dan restoran oleh SMKN 8 Makassar memiliki kesesuaian dengan tren kebutuhan pasar yang ada. Indikasi tren kebutuhan industri ini dapat dilihat diantaranya melalui kontribusi peran sektor perdagangan dan perhotelan pada perekonomian ekonomi daerah. Kecenderungan juga menunjukkan bahwa peran sektor ini meningkat dari tahun ketahun dan secara tidak langsung memberikan sinyal adanya kebutuhan atau permintaan tenaga kerja disektor ini.

Kemitraan yang terjalin erat dengan dunia industri menjadi jembatan bagi sekolah untuk selalu mendengar apa yang menjadi kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan mengenai profil tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri seperti kompetensi, keahlian, sikap, dan standar perilaku. Hal ini memungkinkan SMKN 8 Makassar untuk mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu dengan cara pengembangan sistem blok, waktu praktik kerja industri (prakerin) selama enam bulan, dan krietria penerimaan siswa.

2. Kemampuan merespon dan memberikan jawaban yang tepat atas keinginan pasar Tidak hanya mendengarkan apa yang menjadi keinginan pasar, SMKN 8 Makassar diharapkan juga memiliki kemampuan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke level operasional, dan mendesain proses dan produk untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dua hal yang dikembangkan oleh SMKN 8 Makassar dalam pendesainan proses dan produk tersebut adalah: 1) Pengembangan sistem blok yang memungkinkan pembentukan tingkat kompetensi siswa sesuai yang diharapkan dapat terjadi 2) Pengembangan iklim dan budaya sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. 3. Kemampuan untuk mengembangkan jejaring dan hubungan dengan mitra industri Peran industri sangat besar bagi SMKN 8 Makassar, yaitu menyerap lulusan SMKN 8 Makassar dan sebagai mitra dalam pengembangan desain sistem belajar mengajar. Bahkan untuk penerimaan siswa baru, pihak sekolah mengakomodir dan menyesuaikan standar penerimaan sesuai dengan kriteria minimal yang diinginkan industri. Pengembangan jejaring strategis menjadi salah satu faktor kunci dalam


35


pengembangan SMKN 8 Makassar sehingga tidak hanya memiliki jejaring di dalam negeri, tetapi SMKN 8 Makassar juga memiliki jejaring mitra industri di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia dan Inggris yang telah dirintis sejak tahun 1996 hingga saat ini. b. Proses Penguatan Tatakelola Melalui Penerapan ISO 9001:2000 Dalam hal penguatan tata kelola institusi, SMKN 8 melakukan penguatan dengan melakukan perbaikan administrasi pengelolaan manajemen sekolah. Indikator kinerja ditunjukkan dengan keberhasilan SMKN 8 memperoleh ISO 9001:2000 mengenai sistem manajemen mutu. Sistem Manajemen Mutu terkait bagaimana cara organisasi menjaga dan meningkatkan kualitas dari produk mulai dari komitmen manajemen, manajemen sumber daya, proses realisasi produk, dan pengukuran, analisa, perbaikan di sistem, sehingga produk institusi dapat dijaga kualitasnya dan terus menerus ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan. Beberapa implementasi penerapan program penguatan tata kelola di SMKN 8 diantaranya adalah adanya pemantauan dan pengukuran mengenai: 1. Kepuasan Pelanggan Sebagai salah satu tolak ukur kinerja sistem manajemen mutu, SMKN 8 memantau informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap organisasi, dalam bentuk survei kepuasan pelanggan. SMKN 8 mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai konsekuensi hasil pengukuran kepuasan pelanggan tersebut. 2. Audit Internal SMKN 8 menetapkan audit mutu internal minimal dilakukan 2 kali dalam satu tahun, guna menilai efektivitas dari sistem manajemen mutu tersebut. Audit harus mencakup penilaian dari : • Kegiatan atau proses belajar dan kinerja siswa. • Praktik, sistem, prosedur dan instruksi kerja. • Dokumentasi lainnya. • Audit harus dilaksanakan oleh personil yang mempunyai kualifikasi memadai dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap bidang yang diaudit. 3. Pemantauan dan Pengukuran Proses. SMKN 8 mengidentifikasi metode pengukuran dan melakukan pengukuran untuk mengevaluasi kinerja proses. Adapun alternatif metode pengukuran dan pemantauan proses adalah sebagai berikut : 36 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


a. Supervisi kelas b. Menganalisa laporan pencapaian sasaran mutu. c. Menyelenggarakan rapat-rapat rutin yang membahas kemajuan pekerjaan dan membahas pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. d. Membuat laporan berkala yang memuat hal-hal yang menyangkut kemajuan pekerjaan. e. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari hasil pemantauan dan pengukuran tersebut, maka akan dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang memadai. 4. Pemantauan dan Pengukuran Produk SMKN 8 mengukur dan memantau karakteristik produk atau jasa atau peserta didik (siswa) untuk memverifikasi bahwa persyaratan kompetensi tersebut telah dipenuhi. Untuk itu SMKN 8 mengambil langkah-langkah pemeriksaan/pemantauan awal terhadap barang/material ataupun jasa yang dibeli, pemeriksaan/pemantauan dalam proses belajar mengajar dan pemeriksaan/pemantauan akhir. Penyerahan produk dan jasa atau peserta didik (siswa) tidak boleh dilakukan sampai semua pengaturan pemeriksaan pemantauan telah selesai secara memuaskan. 5. Pengendalian Produk Tidak Sesuai / Peserta Didik Bermasalah Semua produk dan jasa tidak sesuai atau peserta didik yang bermasalah diiidentifikasi dan dikendalikan, untuk mencegah penggunaan atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Adapun yang dimaksud dengan produk tidak sesuai misalnya: • Calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan. • Peserta didik belum menyelesaikan semua kompetensi yang dipersyaratkan. • Peserta didik yang secara hukum terlibat dalam tindak kriminal dan asusila. • Peserta didik yang belum menyelesaikan persyaratan administrasi. c. Sumber Daya Manusia Pengembangan Iklim dan Budaya Sekolah Pengembangan iklim dan Budaya sekolah yang mendekati atau dikondisikan sesuai dengan dunia kerja memungkinkan SMKN 8 membentuk siswa yang dapat dengan cepat beradaptasi di dunia kerja. Sebagai ilustrasi pembentukan ini, Pihak sekolah menugaskan siswa-siswa SMKN 8 sebagai petugas piket setiap hari secara bergiliran sebagai pihak pen-


37


erima tamu/receptionis, cleaning service, tugas memasak untuk kantin/ café dan pramusaji pada café dan kantin sekolah serta tugas lainnya seperti halnya dihotel untuk mengembangkan budaya dan sikap kerja. Penegakkan tata tertib dan system denda terutama bagi yang melanggar aspek lingkungan (kebersihan) dilakukan dengan ketat. d. Teknologi yang Digunakan Teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan SMKN 8 Makassar. Pada tahun 1996 SMKN 8 Makassar memiliki website ketika prakerin mulai dilakukan di luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia. Dengan proses teknologi pulalah SMKN 8 membangun dan melebarkan jejaring strategisnya, sampai akhirnya mampu mengantarkan siswanya untuk melakukan prakerin di Inggris. Peran teknologi dalam proses kegiatan belajar mengajar menjadi sebuah keharusan terutama untuk program studi keahlian tertentu. Program studi keahlian akomodasi perhotelan pada kompetensi reservasi dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan Fidelio System yang merupakan Computer Reservation System (CRS). Sementara program studi Usaha Perjalanan Wisata menggunakan Galileo system untuk kompetensi tiketing. Teknologi menjadi media penghubung yang efisien antara sekolah dengan semua stakeholdersnya. Guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat dapat mengakses semua informasi yang terkait dengan SMKN 8 Makassar melalui jaringan internet yang sudah online sejak tahun 1996. e. Pengukuran (Measurement) Penerapan sistem blok yang dilakukan oleh SMKN 8 Makassar memungkinkan penciptaan kualitas lulusan yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, pengembangan iklim dan budaya kerja disekolah memungkinkan pembentukan sikap dan perilaku siswa sehingga lebih sesuai dengan standar norma kerja industri. Dengan kata lain pengembangan sistem dan atmosfir pembelajaran yang diterapkan SMKN 8 Makassar memungkinkan terbentuknya tingkat kompetensi, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk pengembangan diri siswa agar siap memasuki dunia kerja. Pengembangan jejaring dengan mitra industri merupakan sisi lain yang mendukung keberhasilan SMKN 8 Makassar. Hubungan baik antara SMKN 8 Makassar dan mitra industri tercipta atas dasar asas manfaat dan 38 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


keuntungan timbal balik yang berdampak pada lebih mudahnya siswa lulusan SMKN 8 Makassar diserap oleh pasar tenaga kerja. Pengembangan jejaring bernilai strategis dan bermanfaat pada SMKN 8 mengingat mitra industra tidak hanya berperan sebagai pasar, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan sistem pembelajaran (tempat untuk prakerin, sumber perbaikan kurikulum, up date kompetensi dan pengetahuan, dan lain-lain) secara berkelanjutan. Ilustrasi dari bagaimana hubungan dengan mitra industri dapat membantu serapan lulusan dapat terlihat pada Tabel berikut ini. Tabel.10 Daya Serap lulusan SMKN 8 Makassar

No

Keterangan

1

Kuliah

2004 Jmlh 50

2005

2006

2007

2008

%

Jmlh

%

Jmlh

%

Jmlh

%

Jmlh

%

25.3

42

22.7

29

17

25

16.6

17

8.4

2

Bekerja

130

65.7

124

67

120

70.5

97

64.2

177

87.6

3

Tanpa Info

18

9

19

10.3

10

5.8

15

9.9

8

3.9

4

Jumlah Tamatan

198

100

185

100

170

100

151

100

202

100

Sumber: SMKN 8 Makassar

Sistem yang sama juga memungkinkan SMKN 8 Makassar untuk berkembang menjadi salah satu SMKN Pariwisata di bidang Akomodasi Perhotelan dan Restoran yang menonjol di Indonesia. Sederet penghargaan dan prestasi sekolah/siswa yang pernah diraih, diantaranya: 1. Wiyata Mandala Tahun 1995/1996 2. Sekolah Pertama di Indonesia Melaksanakan Prakerin Luar Negeri 1996 3. Juara PKS (Promosi Kompetensi Siswa) Tingkat Nasional, Akomodasi Perhotelah, Tata Busana, 1995, dan Tahun 1998 Tata Boga. 4. Sekolah Terbersih se Kota Makassar tahun 2002/2003 5. SMK Unggulan Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan 2003/2004 6. SMK OUTLET tahun 2005 7. SMK TUK (Tempat Uji Kompetensi) 2005 8. Rintisan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) 2006 Tingkat penerimaan pasar yang tinggi di SMKN 8 Makassar apabila terjadi secara konsisten akan memberikan signal positif pada pasar baik itu pasar calon konsumen maupun industri mengenai kualitas SMKN 8 Makassar. Hal ini juga merupakan sarana komunikasi yang efektif, powerful dan efisien untuk meningkatkan animo konsumen (calon konsumen/ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

39


siswa dan industri). Sebagai indikasi awal dapat dilihat pada table berikut ini yang menunjukkan adanya peningkatan secara perlahan jumlah siswa yang mendaftar dan diterima selama dua tahun belakangan ini. Tabel.11 Rekapitulasi Penerimaan Siswa Baru SMKN 8 Makassar Tahun 2007-2008 Bidang Keahlian

2007/2008

2008/2009

Pendaftar

Diterima

Pendaftar

Diterima

1. Hotel & Restoran

193

155

203

134

2. Tours & Travel

60

38

39

36

3. Busana & Kecantikan

61

48

83

80

314

241

325

314

Total Sumber: SMKN 8

Ditengah pencapaian yang sudah disampaikan diatas, terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di SMKN 8. Hal ini berkaitan dengan prestasi nilai UAN yang masih dibawah rerata nasional (Nilai 7). Akan semakin melengkapi capaian SMKN 8 jika kesuksesan tadi dilengkapi dengan capaian di bidang pengembangan akademis siswa. Berikut adalah table yang menggambarkan rerata nilai UAN siswa SMKN 8. Tabel.12 Rata-rata Nilai UAN Siswa SMKN 8 Makassar Periode Tahun 2003 - 2008 2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Bahasa Indonesia

Mata Pelajaran

5.72

6.04

5.98

6.31

6.33

6.75

Matematika

5.73

5.66

4.8

5.17

3.87

6.16

Bahasa Inggris

3.58

6.05

6.09

6.79

5.96

6.54

7.79

7.74

7.92

6.52

5.98

6.84

Produksi Rata-rata Total

5.01

Sumber : SMKN 8 Makassar


5.92

5.62


3.2.4 Kesinambungan Program Keberlanjutan inovasi yang diterapkan merupakan satu hal yang menjadi komitmen SMKN 8 karena telah memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian yang diperoleh sejauh ini. Komitmen ini paling tidak ditunjukkan dengan pegembangan dan peningkatan sarana dan prasarana dan unit produksi pembelajaran baru oleh SMKN 8 berupa education hotel. Konsistensi komitmen pimpinan sekolah dan staff penting bagi keberlanjutan inovasi ini. Karena capaian yang diperoleh saat ini dan kedepan menuntut perbaikan pada sistem pembelajaran dan penjalinan jejaring dengan mitra industri secara berkelanjutan.


41


3.3 Praktik Inovasi Pendidikan di SMKN 2 Kabupaten Subang “Jauh dari benak pikiran kita, bahwa mereka ternyata ada.... Mereka adalah pemuda yang kalau sekolah tidak bisa makan kalau bisa makan tidak bisa sekolah, serta terkendala oleh jarak, topografi dan kondisi jalan yang jelek. Untuk itu mereka harus sekolah sambil bekerja atau bekerja sambil sekolah tanpa harus meninggalkan desanya.”

3.3.1 Profil Daerah dan Sekolah

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah seluas 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa Barat. Dengan curah hujan yang relatif tinggi serta ditunjang oleh adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai menjadikan sebagian besar luas tanah Kabupaten Subang digunakan untuk pertanian. Sebagai penyandang predikat salah satu lumbung padi nasional, Kabupaten Subang menyumbangkan produksi padi yang mencapai 1.020.606 ton terhadap stok padi nasional. Produksi padi tersebut dihasilkan dari lahan basah 1.015.695 ton dan sisanya dari ladang. Selain tanaman pangan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Subang adalah tanaman palawija dan holtikultura. Ditengah kecenderungan perkembangan daerah lain yang mengarah kepada industrialisasi, Subang tetap mempertahankan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomiannya. Hal ini tercermin dari visi Kabupaten Subang yang ingin mewujudkan Subang sebagai daerah agribisnis. Potensi besar Subang di bidang pertanian sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal dengan berdirinya sekolah kejuruan pertanian, dan SMK Negeri 2 Subang salah satunya. Pada awalnya SMKN 2 Subang adalah STM Pertanian dengan satu program keahlian yaitu Teknologi Produksi (TP). Berjalan sejak tahun 1966 dan resmi ditetapkan sejak 7 Desember 1967. Dalam perjalanannya berkembang menjadi dua program keahlian yaitu dengan dibukanya Program Keahlian Teknologi Peralatan Pertanian (TPP) pada tahun 1980. Pada tahun 1985 berubah menjadi SMT Pertanian dengan 5 Program Keahlian (Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak, Budidaya Ikan, Mekanisasi Pertanian, dan Teknologi Hasil Pertanian). Pada Tahun 1995 berubah menjadi SMK Negeri 2 Subang hingga saat ini. Visi dari SMKN 2 Subang adalah: ”Mewujudkan sekolah berbasis kewirausahaan/bisnis yang dikelola dan



disenyelenggarakan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 sehingga mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pelanggan nasional atau internasional atau mampu berwirausaha di bidang agribisnis/agroindustri/ pariwisata/manufaktur pada tahun 2014”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Menjadikan pendidik SMK Negeri 2 Subang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan undang-undang guru dan dosen serta memenuhi standar Industri pada tahun 2014. 2. Menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan profesional di bidangnya dan melayani pelanggan sesuai standar yang dipersyaratkan sehingga mampu menghantarkan SMK Negeri 2 Subang sebagai SMK Standar Internasional pada tahun 2014. 3. Menjadikan Laboratorium Pengawasan Mutu SMK Negeri 2 Subang Bersertifikat ISO 17025 : 2005 pada tahun 2012. 4. Menjadikan Bidang Keahlian Pertanian, Peternakan, Budidaya Ikan Air Tawar, dan Teknologi Hasil Pertanian sebagai inti pencitraan fisik sekolah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. 5. Menjadikan Bidang Keahlian Pertanian sebagai inti kegiatan agribisnis dan agroindustri yang menerapkan sistem manajemen mutu sehingga mampu menjadikan lulusannya sebagai plasma agribisnis/agroindustri atau sebagai pekerja di perusahaan agribisnis Nasional dan Internasional. 6. Menjadikan Bidang Keahlian Pelayaran Berstandar Internasional yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sehingga mampu menghasilkan lulusan sebagai pelaut yang memiliki sertifikat Ankapin II/Atkapin II serta memenuhi “Standard International Maritim Organization (IMO)” untuk bekerja di perusahaan perkapalan/kapal Internasional. 7. Menjadikan Bidang Keahlian Teknologi sebagai Plasma Industri Komponen Otomotif, Perakitan Komputer, Peralatan Elektronik dan Mesin Perkakas yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sehingga memenuhi standar industri dan berkembang bersama industri serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai tempat diklat kelas wirausaha dan menjadikan lulusan kelas wirausaha sebagai wirausaha Plasma Industri. 8. Menjadikan Bidang Keahlian Teknologi Berstandar Internasional yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi internasional dan bekerja di perusahaan multinasional.


43


9. Menjadikan Bidang Keahlian Pariwisata sebagai plasma industri garmen yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sehingga memenuhi standar industri dan berkembang bersama Industri serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai tempat diklat kelas wirausaha dan menjadikan lulusan kelas wirausaha sebagai Wirausaha Plasma Industri Tata Busana/Garmen. 10. Menjadikan Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata sebagai Inti Promosi dan pemasaran Wisata Vokasi dan Wisata Agro SMK Negeri 2 Subang. 11. Menjadikan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Elektronika Industri sebagai Inti Pencitraan Sekolah di bidang IT dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 12. Menjadikan seluruh Program Keahlian sebagai Pelestari Lingkungan Hidup sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya sehingga memenuhi Standar ISO 14001 : 2004. Sampai saat ini SMKN 2 Subang mempunyai delapan belas Program Keahlian, yaitu: 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman 3. Agribisnis Ternak Unggas 4. Agribisnis Ternak Ruminansia 5. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 6. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 7. Agribisnis Perikanan 8. Teknik Kendaraan Ringan 9. Teknik Sepeda Motor 10. Rekayasa Perangkat Lunak 11. Teknik Elektronika Industri 12. Teknik Pemesinan 13. Jasa Boga 14. Usaha Perjalanan Wisata 15. Busana Butik 16. Nautika Kapal Niaga 17. Nautika Kapal Penangkap Ikan 18. Teknika Kapal Penangkap Ikan



Berikut adalah struktur organisasi SMKN 2 Subang:

KEPALA SEKOLAH

WAKA DIKLAT

KOORD. TU

WAKA MANAJEMEN MUTU & LINGKUNGAN

KOMITE

WAKA KETARUNAAN

WAKA HKI

WAKA PI & SDM BID. REKNOLOGI

WAKA SARPRAS

WAKA PI & SDM BID. PER, PEL & PAR

KA. PRODI. BB

KA. PRODI. JB

KA. PRODI. UPW

KA. PRODI. PELAYARAN

KA. PRODI. AHP

KA. PRODI. API

KA. PRODI. APTD

KA. PRODI. APTN

KA. PRODI. RPL

KA. PRODI. TEI

KA. PRODI. TM

KA. PRODI. TO

PEMBIMBING/WALI KELAS/GURU

TARUNA

3.3.2 Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Menurunnya minat tamatan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke SMK Pertanian dan banyaknya tenaga kerja pengganti di sektor pertanian bagi tamatan SMK Pertanian menyebabkan jumlah siswa terus menurun dan tamatannya banyak yang tidak bekerja atau bekerja bukan pada bidangnya. Kondisi ini mulai dirasakan oleh SMKN 2 Subang sejak 1995 yang pada akhirnya mencapai titik terendah pada tahun 2000 dengan jumlah siswa 554 orang yang terbagi dalam 5 program keahlian (budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan, teknologi hasil pertanian, dan mekanisasi pertanian). SMK Pertanian dinilai gagal menyiapkan tamatannya menjadi petani atau bekerja di sektor pertanian sehingga tidak diminati. Kondisi ini menyebabkan motivasi guru menurun dan cenderung menyalahkan keadaan, sehingga tidak memberi solusi tetapi menambah masalah dengan sikapnya yang cenderung apatis dan menyerah pada keadaan. Kondisi lingkungan sekolah tidak terawat dan tidak mencerminkan sebagai sekolah pertanian yang dapat menjadi contoh petani, kedisiplinan


45


siswa menurun dan motivasi belajarnya rendah Hasil Monitoring dan Evaluasi (M&E) SMK dan Kepala SMK sebelum tahun 1997 berkisar antara cukup dan kurang. 3.3.3 Praktik Inovasi Pendidikan a. Penerapan dan Pengembangan Sistem Ketarunaan 1. Landasan utama diterapkannya sistem ketarunaan adalah a) Kebutuhan Pelanggan (institusi pasangan, DU/DI, orang tua siswa, masyarakat) yang mengharapkan calon tenaga kerjanya/ anaknya/warganya yang sehat, kuat, disiplin dan berbudaya (komunikasi/bahasa, tata krama/etika, kemampuan komputer dan mengakses informasi, serta kemampuan mengembangkan diri). b) Kebutuhan Sekolah dalam Pembentukan Karakter Siswa untuk mencapai standar taruna c) Kebutuhan Guru Mata Pelajaran Normatif dan Adaptif dalam menerapkan nilai-nilai kecakapan hidup. 2. Tujuan Latihan Dasar Ketarunaan bertujuan untuk membentuk karakter taruna sebagai berikut : a) Sehat sesuai standar yang ditetapkan pelanggan b) Kuat c) Disiplin d) Memahami dan Menerapkan Peraturan Baris Berbaris e) Memahami dan Menerapkan Tata Cara Penghormatan Sipil dan Militer f ) Memahami dan Menerapkan Tata Upacara Bendera g) Memahami dan Mampu Melaksanakan Survival dan Cross Country h) Memahami dan Mampu Melaksanakan Search and Resque (SAR) i) Memahami dan Mampu Melaksanakan Sholat sesuai ketentuan j) Memahami dan Mampu Mengekspresikan diri k) Memahami dan Mampu Berorganisasi l) Memahami dan Mampu Melaksanakan Tugas 3. Materi a) Tes Kesehatan oleh Dokter Pemerintah dan tindaklanjut pelayannya b) Pendidikan Jasmani Taruna (Lari, sit up, push up, pull up, angkat beban, olah raga permainan) c) Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Tata Cara Penghormatan Sipil dan Militer d) Tata Upacara Bendera e) PMR, P3K, SAR, Survival dan Cross Country 46 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


f ) Placement Test Sholat dan Bimbingan Sholat g) Placement Test Baca Al Quran dan Bimbingan Baca Al Quran h) Placement Test Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Komputer dan Tindaklanjut Pelayannya i) Basic Mentallity j) Demokrasi, Organisasi dan Kepemimpinan k) Seni dan Budaya 4. Waktu Pelaksanaan Latdastar dilaksanakan di semester satu selama 5 bulan dengan tahapan sebagai berikut : • Tahap pertama selama satu bulan mulai dari pukul 06.00 – 16.00 • Tahap kedua selama 4 bulan mulai pukul 06.00 – 07.30 dilanjutkan pukul 13.00 – 16.00 Kegiatan ini dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Manajemen dan Guru Mata Pelajaran. Hasilnya dibahas dan tindaklanjuti oleh Guru Mata Pelajaran dan oleh Tim Manajemen 5. Sertifikasi dan Pelantikan Hasil Monitoring dan Evaluasi dijadikan sebagai bahan Sidang Korps untuk menentukan Kelulusan dan Sanksi yang harus dijalani bagi yang belum lulus. Bagi yang lulus diberi sertifikat dan dilantik dan yang bersangkutan berhak menggunakan seragam korps taruna. 6. Implementasi Nilai-Nilai Ketarunaan Setelah dilantik dan menggunakan seragam korps taruna, maka para taruna menerapkan nilai-nilai ketarunaan dalam kegiatan sehari-hari. 7. Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu Taruna dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang yang didukung oleh dokumen pengendali mutu taruna berupa buku kendali mutu taruna yang dimonitor setiap hari dan dievaluasi setiap minggu. Selain itu juga diterapkan “Re-orientasi Ketarunaan” bagi taruna yang pulang prakerin dan become to outcome bagi taruna yang akan lulus sampai diterima bekerja. 8. Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu Taruna menggunakan Skill Passport Praktik Kerja Industri.

b. Program Kelas Wirausaha/Mandiri

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menunjukkan bahwa jumlah lulusan SLTP, lima tahun terakhir sebanyak 86.386 orang. Dari jumlah tersebut yang melanjutkan hanya 55.000 orang, sehingga masih ada Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

47


31.386 orang yang tidak melanjutkan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga kalau dipaksakan, kalau sekolah tidak bisa makan kalau bisa makan tidak bisa sekolah. Padahal tidak sedikit dari keluarga tidak mampu tersebut terdapat siswa-siswa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, kedepannya mereka dapat berubah tarap hidupnnya punya harkat dan martabat yang lebih baik. Melihat kenyataan tersebut SMK Negeri 2 Subang mencoba menawarkan satu program agar anak-anak tidak mampu tersebut mendapatkan akses pendidikan melalui pembukaan kelas wirausaha/mandiri. Kelas Wirausaha/Mandiri adalah kelas untuk taruna atau siswa yang kurang mampu. Para taruna diharapkan dapat membiayai dirinya sendiri untuk proses pendidikan dan pelatihannya melalui kegiatan produksi yang dilakukan semala proses pembelajaran. Taruna yang diterima melalui jalur ini adalah taruna yang mempunyai kemauan untuk merubah kehidupannya melalui bekerja keras, mempunyai motivasi ingin meningkatkan kesejahteraan, dan diutamakan dari kalangan taruna yang tidak mampu. Proses pembelajaran di kelas wirausaha/industri mandiri dititikberatkan pada kegiatan produksi pada masing-masing program studi keahlian. Setiap program studi keahlian dapat memiliki lebih dari satu kegiatan unit usaha, hal ini didasarkan pada customer need analysis. Taruna kelas wirausaha/mandiri diseleksi berdasarkan minat dan bakat untuk masuk pada satu kegiatan unit usaha. Taruna yang telah masuk pada kegiatan unit usaha akan mendapatkan jatah makan siang setiap harinya, dapat membayar uang sekolah dari hasil kerjanya,dan menyisihkan sedikit setiap bulannya untuk uang saku. Selain itu sekolah juga memiliki target untuk taruna yaitu setiap taruna nantinya diharapkan memperoleh pendapatan dari kegiatan unit usaha sekolah atau teaching factory sebagai berikut: untuk taruna kelas X memperoleh pendapatan dari kegiatan produksi sebesar Rp 5.000,00 setiap hari, kelas XI memperoleh Rp 8.000 per hari dan kelas XII memperoleh Rp 10.000,00 per hari. Mekanisme pengaturan pelaksanaan pembelajaran siswa wirausaha/ mandiri tiga semester digunakan untuk pembelajaran normatif/adaptif dan tiga semester untuk pembelajaran produktif.



Tabel.13 Pengaturan Pembelajaran Kelas Wirausaha/Mandiri – SMKN 2 Subang Semester 1, 2 3, 4, 5 6

Kegiatan Kegiatan ketarunaan dan normatif/adaptif Kegiatan produktif (di plasma industri) Kegiatan normatif/adaptif untuk persiapan UAN

Untuk program keahlian terntentu seperti pertanian karena kegiatan produktifnya sangat tergantung kepada musim, maka pembagian kegiatan belajar antara normatif/adaptif dan produktif lebih fleksibel, kecuali untuk kegiatan ketarunaan dilaksanakan pada semester pertama untuk semua kelas dan program keahlian. Berikut adalah ilustrasi pengaturan pembelajaran untuk taruna yang ada dikelompok teknologi yang sudah memiliki kontrak khusus dengan mitra industri (PT Banshu). 1. Siswa atau taruna kelas wirausaha/mandiri menjadi tenaga kerja utama plasma industri. Tiga semester melakukan kegiatan normatif/ adaptif di sekolah dan tiga semester melakukan kegiatan produktif di plasma industri. Selama kegiatan produktif tersebut siswa melakukan pembelajaran sekaligus kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi inilah siswa mendapatkan pendapatan untuk membiayai diri dan sekolahnya. Setelah tamat siswa atau taruna diproyeksikan sebagai pekerja di PT Banshu Electric Indonesia selama tiga tahun (tahun pertama status magang, tahun kedua status kerja kontrak tahun pertama, tahun ketiga status kerja kontrak tahun kedua). 2. Selama tiga tahun berada di industri siswa akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan industri (minimal 6 kompetensi pekerja industri). Setelah tiga tahun mereka akan dipasarkan ke berbagai industri multi nasional.

c. Program Kelas Termediasi (Kelas Jauh)

Program kelas termediasi (kelas jauh) di SMK Negeri 2 Subang didasarkan pada banyaknya jumlah lulusan SMP yang ada di desa-desa tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan belum adanya sekolah yang tingkatnya lebih tinggi, walaupun ada tapi jaraknya sangat jauh ditambah kondisi jalan yang jelek, dan kondisi ekonomi yang masih rendah, sehingga sebagian besar mereka adalah pemuda yang kalau sekolah tidak bisa makan kalau bisa makan tidak bisa sekolah, Untuk itu mereka harus Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

49


sekolah sambil bekerja atau bekerja sambil sekolah tanpa harus meninggalkan desanya. Kelas jauh (kelas termediasi) SMK Negeri 2 Subang adalah rombongan belajar atau tempat belajar yang berada di luar sekolah SMK Negeri 2 Subang, berada di kecamatan atau daerah yang ada di lingkungan Kabupaten Subang dan pengelolaannya dilakukan oleh wakil kepala sekolah dari SMK Negeri 2 Subang yang mendapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kemampuan memberdayakan sumber daya serta menggerakan partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari program kelas termediasi. Kelas termediasi cermin dari pendidikan yang sesungguhnya, karena bisa mengatasi batasan-batasan yang selama ini justru mengungkung hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Mereka belajar bisa dimana saja, tidak tergantung gedung sekolah yang megah, mereka mengandalkan pemuka-pemuka masyarakat sebagai tenaga pendidik pada awalnya. Sebagai wahana praktikum mereka bisa terjun pada proyek-proyek dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan maupuan aktivitas masyarakat setempat. Semua dilakukan dengan tidak mengorbankan standar pendidikan yang telah ditetapkan di Kelas Induk yaitu SMKN 2 Subang.

d. Program Pengembangan Teaching Factory

Program teaching factory merupakan terobosan SMKN 2 dalam upaya meningkatkan pembelajaran produktif agar sesuai dengan standar industri. Pengembangan teaching factory dilakukan dengan kerjasama dengan jejaring atau mitra industri. Mitra industri mendirikan plasma industri di SMK Negeri 2 Subang sebagai media untuk pembelajaran produktif bagi siswa dan sekaligus kegiatan produksi dengan tenaga kerja siswa SMKN 2 Subang. Pengembangan teaching factory ini memerlukan upaya keras dari sekolah untuk meyakinkan kepada industri agar bersedia mendirikan plasma industri di SMKN 2 Subang. Berikut adalah tahapan dalam pengembangan teaching factory tersebut. 1. Tahap Awal Semua berawal dari praktik kerja industri yang dilakukan oleh taruna atau siswa SMK Negeri 2 Subang di PT. Banshu Elektrik Indonesia. Upaya pemantapan dan penjajagan serius dilakukan untuk menarik mitra industri ke sekolah dengan memberikan pembekalan kepada siswa agar bekerja dengan motivasi tinggi. Sehingga pada tahap ini diharapkan perusahaan akan memberikan penilaian yang sebaik mungkin kepada siswa asal SMK Negeri 2 Subang.



Dengan karakter siswa SMK Negeri 2 yang disiplin, sehat, kuat, dan mudah beradaptasi, serta bukti yang ditunjukkan taruna atau siswa saat melaksanakan praktik kerja di industri, timbul kepercayaan pihak industri terhadap SMK Negeri 2 Subang. Sehingga pihak industri meminta siswa untuk prakerin di PT. Banshu secara berkesinambungan dan sepanjang tahun, dan pihak sekolah berusaha untuk memenuhi kapan saja industri meminta taruna untuk prakerin.

Hasil keseriusan sekolah memenuhi permintaan perusahaan berdampak kepada semakin meningkatnya kepercayaan industri kepada sekolah, kepercayaan itu ditunjukkan oleh perusahaan dengan menerima lulusan SMKN 2 Subang terutama taruna yang pernah praktik kerja di PT. Banshu.

2. Tahap Uji Coba Plasma Melihat disiplin, mental, kesehatan fisik serta keterampilan siswa selama melakukan praktik kerja di industri, pihak perusahaan mencoba meningkatkan kerja sama dengan mendirikan plasma di SMK Negeri 2 Subang dengan sumber daya manusia alumni SMK Negeri 2 Subang dan sebagian dari umum. Ini merupakan proses uji coba pelaksanaan industri di Sekolah.

Dalam tahap uji coba ini ternyata hasil yang diperoleh belum memenuhi standar yang diharapkan industri. Banyak kendala yang dihadapi terutama kualitas sumber daya manusia yang kurang baik sehingga berdampak kepada kualitas produk yang tidak sesuai dengan persyaratan industri.

3. Tahap Penerapan Teaching Factory di Sekolah Hasil dari evaluasi program pelaksanaan plasma di SMK Negeri 2 Subang memberikan gambaran dan pemikiran baru bahwa sumber daya manusia yang baik harus dipersiapkan, dididik, dan dilatih sesuai dengan standar industri tetapi juga menjadi siswa SMKN 2 Subang. Sejak tahun ajaran 2006-2007 maka dikelola kelas khusus industri wirausaha/mandiri yang siswanya dari kalangan yang tidak mampu, diberi kesempatan sekolah dengan memberikan fasilitas yang diperlukan untuk sekolah berupa biaya sekolah dan tambahan lainnya. Kelas wirausaha/mandiri inilah yang menjadi sumber daya manusia dalam plasma industri.


51


Tahun pelajaran 2007-2008 adalah tahun kedua pelaksanaan teaching factory dengan pola pembelajaran inovatif. Pola pembelajaran disusun sedemikian rupa agar siswa dapat belajar produksi sesuai dengan standar industri, tetapi juga dapat tetap belajar sesuai dengan persyaratan lainnya. Pembelajaran dibagi menurut kontrak yang telah ditandatangani sebagai berikut : 1. Tiga tahun pertama siswa akan berada di sekolah, dengan pola pembelajaran produksi selama tiga semester di teaching factory dan industri. Sedangkan tiga semester kedua akan berada di kelas dan teaching factory berselang-seling. 2. Tiga tahun kedua siswa direkrut menjadi tenaga kerja di perusahaan mengikuti pola perusahaan sebagai berikut : tahun pertama sebagai tenaga magang atau training plus, tahun kedua menjadi tenaga kontrak untuk tahun pertama, dan tahun ketiga menjadi tenaga kontrak untuk tahun ke dua. Sampai bulan Juni 2008, investasi PT. Banshu di SMK Negeri 2 Subang berupa alat dan fasilitas pendukung di Teaching Factory sebesar Rp 1,360 milyar. Sedangkan penerimaan (insentif, uang lauk pauk, dan lembur) sebesar Rp 88,1 juta setiap bulannya. Inti dari keberhasilan Teaching Factory adalah : 1. Pembentukan karakter siswa yang disiplin, sehat, kuat, dan mudah beradaptasi sehingga mampu bersainga, melalui kegiatan latihan dasar ketarunaan dan kegiatan lain yang menunjang. 2. Pendekatan secara intensif dan memberikan keyakinan kepada industri bahwa sekolah dapat melakukan pekerjaan yang dituntut industri. 3. Penanganan secara serius dan kerja cerdas tenaga pendidik dan kependidikan serta team manajemen untuk memenehui keinginan industri. 4. Usaha untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

e. Income Generating Unit

Terobosan lain yang dilakukan oleh SMKN 2 Subang adalah dalam hal pembiayaan. Salah satu sasaran mutu SMK Negeri 2 Subang adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Selain itu sekolah juga memiliki target untuk siswa kelas mandiri agar mampu membiayai kegiatan pendidi-



kannya sendiri. Pencapain sasaran ini diharapkan diperoleh dari peningkatan kegiatan usaha yang dikembangkan di sekolah, bukan berasal dari dana sumbangan orang tua siswa. Oleh karena itu masing-masing program keahlian di dorong untuk mengembangkan unit usahanya. Sistem pengelolaan unit usaha diserahkan kepada masing-masing program keahlian. Yang menarik dari pengembangan unit usaha ini, disatu sisi siswa akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya sementara disisi lain siswa dapat melakukan pembelajaran produktif sesuai dengan standar industri. Hal ini yang akan membentuk karakter atau profil lulusan SMKN 2 Subang relevan dengan kebutuhan industri. Sistem bagi hasil diterapkan dalam pengelolaan hasil usaha dari unit produksi yang dikembangkan oleh SMKN 2 Subang. Berikut adalah ilustrasi konsep bagi hasil usaha unit produksi restoran untuk Program Keahlian Tata Boga. A. Pendapatan dan Pengeluaran Tabel.14 Pendapatan dan Pengeluaran Unit Usaha Restoran – SMKN 2 Subang No

Uraian

Volume

Biaya Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

A

Penerimaan per Bulan

22,492,500.00

B

Pengeluaran per Bulan

1

Iuran SPP Bulanan Taruna

19 Orang

100,000.00

1,900,000.00

2

Honor Bulanan Guru

4 Orang

1,250,000.00

5,000,000.00

3

Cicilan Sepeda Motor per bulan

1 bulan

453,000.00

453,000.00

4

Cicilan Laptop per bulan

1 bulan

250,000.00

250,000.00

5

Pembelian bahan baku per bulan

1 bulan

7,823,526.00

7,823,526.00

Total Pengeluaran per Bulan

15,426,526.00

Sisa Saldo

7,065,974.00

B. Perkiraan hasil keuntungan Perkiraan hasil yang didapatkan dari unit usaha jasa boga sebagai berikut : Pendapatan per bulan : Rp. 22.429.500,Pengeluaran per bulan : Rp. 15.426.526, Rp. 7.065.974,Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

53


C. Pembagian hasil usaha Hasil usaha dibagi untuk sekolah dan program keahlian. Tabel.15 Pembagian Hasil Usaha – SMKN 2 Subang No

1

2

Bagian Besar

Presentasi (%)

Sekolah

Program Keahlian

60

40

Sub Bagian

Presentasi (%)

Kesejahteraan karyawan sekolah

30

Pemeliharaan

20

Pengembangan usaha/penambahan modal

30

Pengelola

10

Pengelola Program Keahlian Kesra Program Keahlian

40

30 30

Total

100

D. Akuntabilitas Kegiatan Kegiatan produksi dari unit usaha dikelola oleh masing-masing program keahlian. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang, di tingkat program keahlian yang menjadi penanggung jawab terhadap semua kegiatan dan pelaporan keuangan adalah pelaksana dimana proses montoring dan evaluasi dilakukan oleh Ketua Program Keahlian. Di tingkat sekolah Ketua Program Keahlian menjadi penanggungjawab kegiatan sementara proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monev sekolah. Dan akhirnya semua kegiatan sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada stakeholders melalui komite sekolah. E. Rencana Pengembangan Usaha Pengembangan usaha akan dilakukan setelah usaha jasa boga menunjukan kemajuan yang berarti. Pengembangan bisa diarahkan pada variasi jenis makanan yang dikelola, pembukaan cafe, pelayanan terhadap tamu sekolah dan jasa catering untuk pelatihan yang diadakan di sekolah. 54 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


Rencana selanjutnya yang ingin dikembangkan adalah dengan membagi hasil perolehan personal untuk diberikan/dibayarkan dan disimpan sebagai tabungan yang akan diputarkan sebagai modal usaha besarnya direncanakan 75 % diberikan : 25 % disimpan. Sehingga pada akhirnya personal yang terkait dalam pengelolaan jasa boga akan mendapatkan hasil usaha berupa persentase keuntungan dari modal yang diputarkannya dan pembagiannya akan diberikan secara periodik. Setelah simpanan yang menjadi hak personal pengelola akan diberikan pada saat personal tersebut keluar, berhenti, meninggal dunia dan atau yang bersangkutan menginginkan pengembalian modal tersebut. Diharapkan tahun berikutnya, honor karyawan minimal dapat setara dengan gaji golongan III Pegawai Negeri Sipil. Usaha untuk mencapai target ini terus dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan industri lainnya agar menanam investasi di sekolah dan sekolah menyediakan tenaga kerja terdidik sesuai dengan kebutuhan industri.

3.3.4 Kapabilitas Inovasi a. Strategi yang Dilakukan

SMKN 2 Subang pernah mengalami masa-masa sulit, untuk bertahan dan akhirnya bangkit dari keterpurukan bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah strategi yang dilakukan SMKN 2 Subang untuk bangkit dari keterpurukannya. a) Kemampuan mendengarkan keinginan stakehlders Kesadaran SMKN 2 Subang untuk mendengarkan kebutuhan dan keinginan stakeholders nya mendorong untuk bangkit dari keterpurukan dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut : • Re-engineering Mind Set, dengan menata ulang cara berpikir, bersikap, dan bertindak para pendidik dan tenaga kependidikan bahwa mereka diberi amanah untuk mengelola dan menyelenggarakan SMK agar tamatannya bisa bekerja sesuai bidangnya dengan tingkat pendapatan yang layak serta mampu mengembangkan dirinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Secara keseluruhan kegiatannya meliputi : 1. memahami kondisi sekolah dan kebijakan pendidikan menengah kejuruan 2. menumbuhkembangkan akseptabilitas individu dan tim kerja Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

55


3. 4. 5. 6. 7. 8.

menumbuhkembangkan kapabilitas individu dan tim kerja menumbuhkembangkan akuntabilitas individu dan tim kerja memahami kebutuhan pelanggan memuaskan kebutuhan pelanggan memberi akses dan kepuasan kepada semua meningkatkan kompetensi dan pelayanan secara terus menerus

• Re-engineering Program Keahlian, upaya ini dilakukan untuk memperbaiki citra SMKN 2 Subang dan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 1. mengalih-fungsikan Program Keahlian Mekanisasi Pertanian menjadi Teknik Mekanik Otomotif (TMO); 2. membuka Program Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknika Perikanan Laut (TPL), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Laut (TPHPL) pada tahun pelajaran 2001/2002 3. membuka Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Elektronika Industri, Tata Boga, Tata Busana, Usaha Jasa Pariwisata pada tahun pelajaran 2007/2008 4. mengembangkan SMK berbasis program keahlian 2006/2007 5. mengembangkan program keahlian berbasis pelanggan 2007/2008 6. mengembangkan program keahlian berbasis bisnis/wirausaha 2009/2010 b) Kemampuan untuk merespon dan menjawab dengan tepat keinginan stakeholders Keputusan SMKN 2 untuk menerpakan program ketarunaan salah satunya adalah sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan stakeholders (institusi pasangan, DU/DI, orang tua siswa, masyarakat) yang mengharapkan calon tenaga kerjanya/anaknya/warganya yang sehat, kuat, disiplin dan berbudaya (komunikasi/bahasa, tata krama/etika, kemampuan komputer dan mengakses informasi, serta kemampuan mengembangkan diri. Tidak berhenti sampai disitu, kemampuan menjawab dengan tepat keinginan stakeholders juga harus diikuti dengan pengendalian terhadap proses dan produk yang dihasilkan. c) Kemampuan untuk membangun jejaring dan hubungan dengan mitra industri Keberhasilan SMKN 2 Subang tidak terlepas dari kemampuannya untuk membangun jejaring operasional maupun strategisnya. Dengan bermodal jejaring ini sekolah mampu mewujudkan sesuatu yang mungkin bagi sekolah lain mengharuskan adanya dukungan finansial yang cukup 56 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


besar. Keberhasilan program kelas jarak jauh misalnya tidak terlepas dari bagaimana sekolah mampu meyakinkan siswa dan orang tua siswa untuk tetap sekolah dengan kondisi darurat, meyakinkan bagaimana warga masyarakat bersedia mendukung pelaksanaan program dengan mendonorkan semua sumber daya. Begitupun dengan program pengembangan plasma industri di sekolah adalah bukti dari kemampuan sekolah dalam membangun jejaring dan hubungan dengan mitra industrinya. Dan stakeholders inilah yang pada akhirnya menuntun dan mengarahkan sekolah pada arah pengembangan sekolah kedepannya.

b. Proses

Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 Untuk penguatan tata kelola SMKN 2 Subang juga menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 di SMK Negeri 2 Subang di awali dengan pembentukan Steering Commite sekitar bulan Agustus 2007 dengan jumlah anggota 25 orang, terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Manajemen Mutu, para Wakil Kepala Sekolah, para Ketua Program Keahlian dan staf perwakilan dari setiap program keahlian. Dokumen mutu yang telah disusun terdiri dari Pedoman Mutu, Standar Prosedur Operasional ( 7 SPO), Instruksi Kerja ( ada 24 IK ) dan Formulir (ada 4 Form). Terdapat 14 unit kerja yang disertifikasi antara lain : unit kerja Kepala Sekolah,TU, Waka Sekolah ,dan Program Keahlian. Untuk program keahlian terdapat 18 program keahlian akan tetapi yang masuk lingkup SMM ISO 9001:2000 baru 7 Program Keahlian yaitu : Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak, Budidaya Ikan Air Tawar, PPHP, NPL,TPL dan TMO. Penerapan SMM ISO 9001 : 2000 dimulai tanggal 11 September 2007 dan sertifikasi diperoleh tanggal 22 Pebruari 2008. Tidak jauh berbeda dengan SMKN 4 Malang dan SMKN 8 Makassar, bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 memungkinkan sekolah untuk melakukan pemantauan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (stakeholders sekolah), pemantauan terhadap proses dan produk, pemantauan terhadap produk atau keluaran yang bermasalah dan pelaksanaan audit internal. Jika tata kelola yang baik dipahami sebagai kepengelolaan atau kepengarahan yang baik, sebenarnya mempunyai kesamaaan dengan fungsi manajemen dan sistem operasi prosedur. Kesamaannya adalah sama-sama sebagai strategi, cara atau metode berkenaan dengan pencapain tujuan bersama bukan orang perorangan.


57


Beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik tata kelola yang baik muncul dalam penerapan SMM di SMKN 2 seperti : 1. Tersedianya ruang kepada pihak di luar pemerintah yaitu masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka dalam hal ini pelanggaran atau stake holder lembaga pendidikan. Program kelas jarak jauh, pengembangan plasma industri bukti nyata dari sinergi semua stakeholders. 2. Hadirnya nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat lebih efektif bekerja, seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting disini. Program kelas jarak jauh dan kelas wirausaha/mandiri menjadi satu contoh dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. 3. Praktik tata kelola yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik yaitu kepentingan pelanggaan pendidikan. Sistem akuntabilitas dari pengelolaan unit usaha yang berjenjang bentuk pratik pengelolaan kegiatan sekolah yang bersih serta berorientasi kepada kepentingan stakeholders sekolah.

c. Sumber Daya Manusia

Kemampuan SMKN 2 Subang dalam menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif telah membawa SMKN 2 Subang bangkit dari keterpurukan. Penciptaan budaya dan iklim yang kondusif di SMKN 2 didukung adanya kepemimpinan yang mampu menetapkan visi dan misi serta menyatukan semua komponen sekolah tetap pada visi dan misinya. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh SMKN 2 Subang dalam mengoptimalkan peran dari setiap komponen dalam pencapaian visi dan misi sekolah. • Menumbuhkembangkan Akseptabilitas a) Menganggap Semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baik Langkah awal menumbuhkembangkan akseptabilitas adalah dengan menganggap semua guru dan tenaga kependidikan baik. Semuanya adalah warga sekolah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tidak ada orangnya kepala sekolah atau bukan orangnya kepala sekolah, yang ada adalah tim manajemen dan tim kerja program keahlian. b) Menetapkan Kriteria Kinerja Langkah kedua adalah menetapkan kriteria kinerja umum, yaitu sebagai pembangun sekolah atau sebagai penghancur/perusak sekolah. Hal ini sangat penting agar setiap individu tidak semaunya sendiri, tetapi selalu bertanya pada diri sendiri apakah yang



dilakukan itu membangun sekolah atau menghancurkan sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada individu yang menjadi beban sekolah tetapi semuanya menjadi aset sekolah. c) Memilih Tim Manajemen Langkah ketiga adalah mengembalikan semua proses pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah kepada seluruh warga sekolah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dimulai dengan pemilihan wali kelas oleh anggota tim, kemudian dilanjutkan dengan memilih ketua program keahlian. Setelah itu baru mengusulkan calon wakil kepala sekolah untuk dipilih oleh forum (wakasek kesiswaan dari guru normatif, wakasek kurikulum dari guru adaptif, serta wakasek fasilitas dan kerja sama industri dari guru produktif ). Pada awalnya banyak individu yang memilih temannya untuk melepas tanggung jawab, tetapi dalam perjalanannya terjadi proses internalisasi tanggung jawab tim. Dalam proses ini akan diketahui tingkat kondusivitas tim kerja, apakah apatis-motivatif-atau destruktif. Pada tahap ini peran kepala sekolah sangat penting dan menentukan. d) Pengembangan Profesi Langkah keempat adalah mengusulkan peserta seleksi calon kepala sekolah atau peserta yang akan mengikuti pendidikan lanjutan. Setiap tim kerja mengusulkan kepada forum dan dipilih oleh forum. Kepala sekolah berperan sebagai pengendali mutu, penjamin mutu, dan penanggung jawab kegiatan tersebut. e) Memilih dan Mengusulkan Guru Mata Pelajaran Setelah berlangsung selama 4 tahun (2 periode ketua program keahlian) dilakukan pelimpahan wewenang penentuan guru mata pelajaran dari kepala sekolah kepada ketua program keahlian. Sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 Ketua program keahlian memilih guru mata pelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini. Proses ini memberi gambaran adanya guru mata pelajaran yang dipilih oleh beberapa program keahlian dan adanya guru yang tidak dipilih oleh program keahlian manapun. Selanjutnya kepala sekolah menindaklanjuti hasil tersebut untuk pembinaan dan penghargaan staf. Selain itu proses tersebut juga memotivasi setiap individu untuk memenuhi standar kinerja minimalnya (sasaran mutu program keahlian, sasaran mutu sekolah, kesepakatan dengan institusi pasangan). Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan mengokohkan proses demokratisasi yang bertanggung jawab sebagai pertanggungjawaban yang memilih dan yang dipilih. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

59


• Menumbuhkembangkan Kapabilitas a) In House Training dan Workshop Selama proses akseptabilitas berlangsung sekolah secara bertahap juga meningkatkan kapabilitas seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan pemerintah, filosofi dan konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi (KBK), penyusunan kurikulum implementasi standar industri/profesi/nasional/internasional, implementasi kurikulum di sekolah dan di industri, pengembangan KBK, sistem pelayanan administrasi pendidikan KBK, motivation training, dan team building. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam in house training (IHT) setiap akhir tahun pelajaran selama enam hari efektif. Hasil IHT ditindaklanjuti dengan workshop di setiap program keahlian selama enam hari. Materinya adalah mendeskripsikan berbagai kesepakatan IHT dalam sasaran mutu dan action plan program keahlian, serta menyusun program kerja guru mata pelajaran secara terpadu. Dengan demikian selama dua minggu setiap program keahlian telah memiliki program kerja dan KTSP sesuai kesepakatan dengan institusi pasangannya masing - masing. b) Rapat Tim Manajemen Rapat Tim Manajemen dilaksanakan setiap hari senin yang diikuti oleh para wakasek dan para Ketua Program Keahlian. Rapat dipimpin oleh kepala sekolah atau wakasek sesuai bidangnya. Setiap hari Senin minggu pertama dilaksanakan bersama Komite Sekolah dan Koordinator BP/BK serta dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Rapat ini merupakan wahana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing program keahlian serta penyampaian informasi terkini yang hasilnya digunakan sebagai bahan rapat di tingkat program keahlian. c) Rapat Kerja Program Keahlian Rapat kerja di program keahlian dilaksanakan minimal sebulan dua kali dengan materi hasil rapat kerja tim manajemen, hasil monitoring dan evaluasi mata pelajaran, laporan perkembangan taruna, serta tindaklanjut yang akan dilakukan oleh masingmasing anggota tim. Rapat dipimpin oleh ketua program keahlian atau anggota lainnya sesuai masalah yang dibahas. d) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Magang, sertifikasi, dan studi lanjutan bagi guru/teknisi/staf administrasi adalah merupakan penghargaan bagi kinerja yang bersangkutan. Proses seleksi dilakukan di tingkat program keahlian dan hasilnya dibahas dalam rapat tim manajemen. 60 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


Hasilnya ditetapkan dan diusulkan oleh kepala sekolah sedangkan proses monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh ketua program keahlian masing-masing kecuali studi lanjutan oleh kepala sekolah. • Mengembangkan Akuntabilitas Individu dan Tim Kerja a) Akuntabilitas Kebijakan dan Program Proses menumbuhkembangkan akseptabilitas dan kapabilitas individu dan tim kerja telah menggambarkan : i) bagaimana peran dan tanggung jawab individu, ii) bagaimana ketua program keahlian mengelola aspirasi, kebijakan, dan keputusan, iii) bagaimana wakil kepala sekolah memfasilitasi kebutuhan sekolah dan program keahlian, bagaimana kepala sekolah meyakinkan seluruh komponen dan stake holder tentang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, bagaimana kepala sekolah memfasilitasi setiap kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta bagaimana kepala sekolah mencari peluang pasar bagi pengembangan sekolah. Semuanya menunjukkan akuntabilitas kebijakan dan program yang dilakukan sekolah. b) Akuntabilitas Pendayagunaan Sumber Daya Akuntablitias dalam pendayagunaan sumber daya tidak hanya memerlukan kebenaran administrasi akan tetapi juga niat baik untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pendayagunaan sumber daya tersebut. Untuk itu diperlukan sistem monitoring dan evaluasi serta sistem pertanggungjawaban secara berjenjang. Pelaksanaan kegiatan di program keahlian tanggung jawab tingkat pertamanya berada di pelaksananya sedangkan monitoring dan evaluasi tingkat pertama menjadi tanggung jawab ketua program keahlian. Secara internal mekanisme tersebut harus efektif dan terukur. Kegiatan di program keahlian akan dipertanggungjawabkan ditingkat sekolah dan kepada stakeholders melalui komite sekolah. c) Akuntabilitas Spiritual Pada akhirnya semuanya kembali kepada individu dan tim kerja terhadap pertanggungjawabannya kepada Allah SWT. Pada tahap ini kecerdasan spritual individu dan tim kerja sangat menentukan. Untuk itu diperlukan ESQ Training secara berkala bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat menjadi teladan dalam pengelolaan dan penyelengaraan sekolah. Tahun Diklat 2007/2008 sekolah mulai menyelenggarakan achievement motivation training (AMT) dan diharapkan terus berlanjut dengan kualitas penyelenggaraan yang terus ditingkatkan.


61


d. Teknologi

Pengembangan sistem menajemen mutu di SMKN 2 Subang, membutuhkan dukungan dari pengembangan sistem berbasis IT dan website. Saat ini sekolah sedang mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen yang dirancang khusus sebagai alat bantu pengelolaan manajemen sekolah baik manajemen administrasi, pembelajaran, dan keuangan. Sistem informasi manajemen tersebut meliputi : 1. EMIS (Education Management Information System) atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan/sekolah, yang terdiri dari : a) SAS (Sistem Administrasi Sekolah) digunakan untuk pengelolaan administrasi siswa (data pokok, kehadiran, nilai, prestasi), pendidik (data pokok, pangkat golongan, pendidikan, keahlian, tugas mengajar) dan tenaga kependidikan (data pokok, pangkat golongan, pendidikan, dan tugas). b) SFS (Sistem Fasilitas Sekolah) digunakan untuk pengelolaan fasilitas sekolah (bangunan, peralataan, dan infrastruktur) c) SPS (Sistem Pembelajaran Sekolah) untuk pengelolaan pembelajaran (inventory, modul, dan multimedia). d) Pembelajaran jarak jauh antara sekolah induk dan kelas termediasi (multi kampus). e) Sistem informasi perpustakaan sebagai pendukung sistem pembelajaran sekolah. 2. FMIS (Financial Management Information System) atau Sistem Informasi Keuangan Sekolah) yang terdiri dari : a) SKR (Sistim Keuangan Rutin) untuk pengelolaan anggaran rutin (APBD, SPP, UP). b) SKP (Sistim Keuangan Pengembangan) untuk pengelolaan anggaran pengembangan SMK SBI-INVEST (ADB dan Pemerintah). 3. PMIS (Project Management Information System) atau Sistem Informasi Manajemen Proyek. Sistem PMIS ini digunakan sebagai alat bantu pengelolaan pengembangan SMK SBI-INVEST. PMIS berbasis website juga merupakan muara dan kompilasi dari EMIS dan FMIS yang dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses data dan informasi SMK SDB-INVEST secara online dan memanfaatkannya sesuai dengan tugas dan fungsi penggunanya. PMIS diharapkan sebagai media koordinasi dan komunikasi antara institusi yang terkait dengan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan SMK ADB-INVEST. Dengan pengembangan sistem berbasis IT diharapkan akan sangat membantu pelaksanaan sistem manajemen mutu sekolah, disamping tentunya seni diharapkan bisa membantu sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya di samping



e. Pengukuran (Measurement)

Dengan adanya program-program inovasi yang dilakukan SMKN2 Subang, telah memberikan dampak manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat pada umumnya. Program kelas termediasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Ini berarti permasalahan askes terhadap pendidikan khususnya pendidikan menengah telah mendapatkan solusinya. Tabel.16 Perkembangan Kelas Termediasi – SMKN 2 Subang

Tahun Ajaran 2004/2005

Nama Kelas Jauh Miftahul Ridwan Al Falah Al Hidayah Ukil Ardli

Lokasi-Kecamatan Kelapa Bueruem -Cisalak Kasomalang- Cisalak Muncul-Pagaden Kumpai - Cijambe

Jumlah 2005/2006

Miftahul Ridwan Al Falah Al Hidayah Ukil Ardli

Miftahul Ridwan Al Falah Al Hidayah Ukil Ardl Caracas

1. Miftahul Ridwan 2. Al-Fallah 3. Alhidayah 4. Ukir Ardi 5. Caracas 6. Binong 7. Legon kulon 8. Cibogo 9. Cisampih 10. Cikaum 11. Ciasem 12. Tanjung Siang.

Jumlah

1 1 1 1 4

Kelapa Bueruem -Cisalak Kasomalang- Cisalak Muncul-Pagaden Kumpai – Cijambe Caracas - Cipeunduey

Jumlah 2008/2009

1 1 1 1 4

Kelapa Bueruem -Cisalak Kasomalang- Cisalak Muncul-Pagaden Kumpai - Cijambe

Jumlah 2006/2007

Junmlah

1 1 1 1 1 5

Kelapa Bueruem -Cisalak Muncul-Pagaden Kasomalang-Cisalak Kumpai- Cijambe Caracas – Cipeunduey Binong Legon kulon Cibogo Cisampih Cikaum Ciasem Pasanggarahan-Tanjung Siang

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


63


Tahun Ajaran 2008/2009

Nama Kelas Jauh

Lokasi-Kecamatan

1. SMK Cisalak 2. SMK Cikaum 3. SMK Patok Beusi 4. SMK Binong 5. SMK Legon kulon 6. SMK Cibogo 7. SMK Cisampih 8. SMK Cikaum 9. SMK Ciasem 10. SMK Kasomalang 11. SMK Cijambe

Junmlah

Kelapa Bueruem -Cisalak Muncul-Pagaden Patok Beusi– Patok Beusi Binong Legon kulon Cibogo Cisampih Cikaum Ciasem Tanjung Siang Cijambe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah 2006/2007

4

1. SMK Cisalak 2. SMK Cikaum 3. SMK Patok Beusi 4. SMK Binong 5. SMK Legon kulon 6. SMK Cibogo 7. SMK Cisampih 8. SMK Ciasem 9. SMK Kasomalang 10. SMK Cijambe 11. SMK Pagaden Timur 12. SMK Pagaden

Kelapa Bueruem -Cisalak Cikaum-Cikaum Patok Beusi– Patok Beusi Binong Legon kulon Cibogo Cisampih Ciasem Tanjung Siang Cijambe Pagaden Pagaden

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah

12

Sumber : SMKN 2 Subang

Tabel . 17 Data Keterserapan Lulusan SMKN 2 Subang

Keterserapan

No

Tahun Akademik

Jumlah Lulusan

Bekerja

Wiraswasta

TNI/Polri

ke PT

Tidak ada Info

1

2005/2006

114

93

16

-

5

-

114

2

2006/2007

214

90

65

7

15

36

213

3

2007/2008

278

134

86

10

13

35

278

4

2008/2009

301

167

77

9

11

37

301



Jumlah


Dari tabel keterserapan lulusan SMKN 2 Subang di atas, mulai tahun ajaran 2006/2007 sampai tahun ajaran 2008/2009 lulusan yang terserap dalam dunia kerja mempunyai kecenderungan terus menaik. Dan yang menarik adalah persentase lulusan yang berwirausaha relatif cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa SMKN 2 mampu mengatasi tantangan besar yang di hadapainya. Program kelas jarak jauh, kelas wirausaha/mandiri meskipun dengan segala keterbatasan sumber daya akan tetapi mampu menghasilkan output yang dapat terserap dalam pasar kerja dan juga mampu menciptakan peluang kerja sendiri. Sementara itu dengan pengembangan pembelajaran berbasis wirausaha juga telah mengahasilkan nilai usaha yang cukup membanggakan seperti terlihat dalam tabel di bawah. Tabel .18 Jenis Usaha dan Nilai Usaha di Tiap Unit Kerja – SMKN 2 Subang No

Program Keahlian

Jenis Usaha

Volume Usaha

Nilai Usaha

1

BIAT

Pembenihan ikan

12000 m2

25 juta/periode

2

Budidaya Tanaman

Tanaman Sayuran Tan Hias dan Buah

1 ha 100 tan/periode

48 juta/periode 2 juta/periode

3

Budidaya Ternak

Pembibitan Ternak sapi

9 ekor

18 juta/periode

4

Budidaya Ternak

Bd. Ternak unggas

2500 ekor

35 juta/periode

5

Pengolahan Hasil Pertanian Pangan

Sari Buah Nenas

3600 cup

3,6 juta/bln

6

Tata Boga

Katering

7800 porsi

35 juta/bln

7

Teknik Mekanik Otomotif

Wiring Harness

144.000 pct

88,1 juta/bln


3.3.5 Kesinambungan Program

Keberlanjutan inovasi membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak SMKN 2 Subang untuk tetap istiqomah pada visi dan misi awal. Konsistensi dalam memastikan jalannya proses sesuai dengan rencana atau bagaimana SMK meningkatkan kualitas layanan dan tingkat produknya sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu mekanisme dalam hal memantau, mengavaluasi dan melakukan langkah perbaikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan mekanisme ISO untuk menjamin kualitas menuntut profesionalisme dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

65


sumber daya manusia yang ada. Tingkat aktivitas pekerjaan yang semakin tinggi yang harus dihadapi oleh manajemen SMK dalam menghadapi pekerjaan seperti rutinitas sekolah (kewajiban mengajar), memastikan mekanisme ISO berjalan dan pengelolaan aktivitas unit pelayanan jasa menyebabkan waktu menjadi sumber daya yang langka dan tekanan yang tinggi bagi pihak pengelola. Peningkatan pada aktivitas diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan manfaat dari semua pihak yang terlibat sehingga keberlanjutan program dapat terjamin.



BAB 4 PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN INOVASI SMK 4.1 Reformasi Kerangka Hukum dan Kebijakan Terobosan Pendidikan Nasional Seluruh kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum bidang pendidikan, yang diawali oleh amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai pada tahun 2002. Melalui amandemen UUD 1945 pendidikan tidak hanya sekedar hak warga negara akan tetapi telah menjadi hak azasi manusia. Untuk menjamin hak setiap warga negara dan hak azasi manusia atas pendidikan, Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Demi terlaksananya sistem tersebut, negara diamanatkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Semangat reformasi pendidikan telah menginspirasi Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengambil berbagai kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala massal selama periode tahun 2005-2008 yang diharapkan akan berdampak besar pada peningkatan dan pemerataan akses, mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan yang merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional. Sebelas kebijakan terobosan berskala massal yang telah diambil selama kurun waktu 2005-2008, adalah sebagai berikut : 1. Pendanaan Massal Pendidikan 2. Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan secara Massal 3. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara Massal untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi 4. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan secara Massal 5. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan secara Massal 6. Reformasi Perbukuan secara Massal 7. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Keomprehensif 8. Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK : SMA 9. Otonomisasi Satuan Pendidikan 10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Non-Formal dan Informal untuk Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

67


Menggapai Layanan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal 11. Penguatan Tata kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif.

4.2 Peran Pemerintah Daerah Melihat peran strategis SMK ke depan, perbaikan rasio SMK : SMA menjadi salah satu terobosan kebijakan pendidikan nasional. Dalam upaya mendorong pengembangan SMK, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan SMK dalam keranga tiga pilar pendidikan nasional, yaitu: 1. Perluasan akses pendidikan Kebijakan membalik rasio SMK : SMA menjadi 70:30 di tahun 2015. Dalam upaya membalik rasio tersebut berbagai program telah dilaksanakan yaitu : • Penambahan USB SMK • Peningkatan proporasi alokasi anggaran untuk SMK • Ekstensifikasi dan intesifikasi penyelengaraan pendidikan kejuruan melalui SMK besar, SMK jarak jauh, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil. • Menumbuhkan minat siswa, orang tua dan masyarakat dalam memiliki ‘paradigma’ dan ‘persfektif’ baru untuk menjadikan SMK sebagai alternatif jalur pendidikan yang menjanjikan masa depan gemilang. 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Kebijakan dilakukan antara lain dengan: • Pengembangan fasilitas pada SMK-SMK misalnya fasilitas laboratorium praktik kerja yang up to date. • Mengembangkan kerja sama dalam ikatan kemitraan dengan dunia usaha/ industri, seperti pengembangan teaching factory. • Penerapan MBS dalam penyelengaraan sekolah 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik Peningkatan tata kelola dilakukan dengan adanya penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif melalui sertifikasi ISO 9001-2000. Di tingkat pusat berbagai kebijakan pengembangan SMK sudah dilakukan dengan berpedoman kepada tiga pilar pembangunan pendidikan nasional. Akan tetapi di tingkat daerah, semua kebijakan di atas belum tentu terimplementasikan dengan baik. Peran Pemda, melalui Dinas Pendidikan, menjadi sangat penting karena sering kali jangkauan pusat tidak sampai ke daerah secara optimal. 68 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


4.2.1 Peran Pemerintah Kota Malang

a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum 1. Perda Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat, dan akhirnya satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagaimana dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 20002004, menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat, dan sekolah (local, community, and school based management).

Berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan, yaitu Perda Malang No. 13 Tahun 2001. Dalam Perda tersebut diatur antara lain: • Anggaran pendidikan. Pasal 11 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 10% dari APBD untuk pembangunan sektor pendidikan”. • Keterjaminan sumberdaya pendidikan. Pasal 14 ayat (5) menyatakan: “Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan atau sarana pendidikan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk pendidikan”. • Peran serta masyarakat. Pasal 15 ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan”. • Kerjasama dengan dunia usaha. Pasal 15 ayat (2) menyatakan: “Pemerintah Kota bertanggungjawab mendorong dan/atau mengatur kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan”. • Pengendalian mutu pendidikan. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan”.

2. Perda Kota Malang No.13/2001 telah direvisi menjadi Perda No.3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 32 Perda No.3/2009 menyatakan bahwa anggaran untuk pendidikan harus dianggarkan minimal 10% dari belanja daerah, di luar gaji pegawai dan pembiayaan pendidikan tinggi politeknik. Hal ini menunjukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Malang untuk pengembangan pendidikannya.


69


Tabel.19 Alokasi APBD untuk Pendidikan – Kota Malang Tahun

APBD Pendidikan

Total

%

2007

212.876.236.926,08

649.952.517.958,55

32,75

2008

253.420.507.155,12

756.081.751.567,41

33,52

2009

266.877.762.900,41

784.042.598.314,90

34,04

3. PSB Online Latar belakang dari pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) online adalah agar hasil penyaringan siswa baru lebih cepat, mudah akurat dan transparan dan murni berdasarkan DANUN (daftar nilai ujian nasional). Dengan PSB online, jumlah penerimaan siswa di suatu sekolah dapat dipantau guna menghindari keributan dan provokasi kekosongan bangku. Selain itu, PSB online juga dapat menghindari terjadinya pencabutan berkas pendaftaran oleh calon siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah. Dengan sistem ini, masing-masing siswa hanya dapat diterima di satu pilihan saja. 4. Dewan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Untuk memperoleh dukungan tersebut, langkah alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Keberpihakan konkret ini disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama dalam wadah berupa Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan dibentuk melalui Keputusan Walikota Malang. Tugas Pokok Dewan Pendidikan adalah: • Memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan. • Mendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. • Mengontrol (contolling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan. 70 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


• Sebagai mediator antara Pemerintah dan DPR Kota Malang dengan masyarakat di bidang pendidikan. Fungsi Dewan Pendidikan adalah: • Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. • Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. • Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. • Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota atau DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah di bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. • Mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Unsur keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang dapat berasal dari: • LSM bidang pendidikan • Tokoh masyarakat • Tokoh pendidikan • Yayasan penyelenggara pendidikan • Organisasi profesi pendidikan • Komite Sekolah • Orang tua peserta didik • Unsur lain yang dianggap penting b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK 1. Pengembangan Kota Vokasi Kebijakan umum Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tahun 2005 – 2009 diantaranya adalah berupa perluasan dan pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kemdiknas, peningkatan Akses pendidikan di tingkat menengah akan lebih ditekankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana pada tahun 2010 perbandingan SMK-SMA adalah 60%:40%. Berangkat dari kebijakan


71


diatas, pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK mendorong dan mengapresiasi pertumbuhan SMK yang ada di wilayah tersebut dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan peserta didik di daerah. Salah satu kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Program Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi. Kota Vokasi adalah suatu daerah/ wilayah yang memiliki kemampuan besar untuk menjadi pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas dan pusat produksi barang dan jasa. Program ini merupakan bentuk penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang berhasil dalam pengembangan pendidikan menengah kejuruan sesuai Road-Map Direktorat Pembinaan SMK Tahun 2006-2010. Program pengembangan kota vokasi ini merupakan program rintisan (pilot project) dengan menekankan pada pelaksanaan Teaching Factory, dimana Teaching Factory merupakan suatu instalasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa dengan melakukan perakitan produk atau pelayanan jasa lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan kewirausahaan para siswa SMK. Pelaksanaan program ini melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat, dengan memberdayakan komunitas-komunitas usaha kecil dan industri serta dengan mengembangkan kejuruan berbasis sektoral perekonomian wilayah kabupaten/kota (seperti teknologi, pertanian, pariwisata, dan lainnya). Kota Malang menjadi salah satu Kota Vokasi dari empat Kota Vokasi di Indonesia pada tahun 2007. Ketiga Kota lainnya adalah Bandung, Yogyakarta dan Surakarta. Sebagai kota vokasi Malang telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengembangan sekolah kejuruan. Di Kota Malang telah dibangun gedung vokasi sebagai pusat pembelajaran produktif bagi semua SMK di Malang. Hal ini merupakan salah satu dorongan dari pemerintah kota dalam pengembangan SMK di Kota Malang. Di gedung vokasi tersebut terdapat laboratorium perakitan komputer dan laptop bekerjasama dengan Zyrex, bengkel dan perakitan otomotif, dan laboratorium animasi. Infrastruktur lain yang mendukung pengembangan SMK di Kota Malang antara lain adalah ICT-Center di SMKN 4 Malang, laboratorium multimedia di SMKN 5, Edotel di SMKN 2 Malang dan masih banyak lagi. Pengembangan kota vokasi diharapkan mampu mensinergikan seluruh sumberdaya kejuruan sehingga tercipta pertumbuhan 72 Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


ekonomi yang berkesinambungan dan mengurangi pengangguran. Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta dunia usaha/dunia industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan Program Pengembangan Kota Vokasi dapat direalisasikan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Tabel . 20 Rasio SMK:SMA Kota Malang Tahun

SMA

SMK

Total

%SMA

%SMK

2006/2007

18.909

15.863

34.772

54,38

45,62

2007/2008

17.406

18.587

35.993

48,36

51,64

2008/2009

16.459

23.995

40.454

40,69

59,31

4.2.2 Peran Pemerintah Kota Makassar

a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum Kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar selaras dan merupakan pengejewantahan dari kebijakan pendidikan di tingkat pusat. Dari tiga pilar kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, penekanan pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan pada aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Jika di tingkat nasional kebijakan pendanaan massal dilakukan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program BOS Buku, program Bantuan Khusus Murid (BKM), program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dan program beasiswa pelajar/beasiswa, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini meluncurkan sebuah program penyelenggaraan pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009. Program sekolah gratis tersebut berbentuk: • Program biaya pendidikan bagi peserta didik yang sekolahnya memperoleh bantuan penuh pembiayaan; • Program subsidi biaya pendidikan bagi peserta didik yang sekolahnya memperoleh bantuan tidak penuh atau sebagian; • Program beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

73


Sebagai contoh implementasi lainnya, berdasarkan Perda tersebut, Walikota Makassar mengeluarkan Keputusan Walikota Makassar No. 421.2/366/Kep/IV/09 yang menetapkan sekolah penyelenggara rintisan sekolah bersubsidi penuh (Sekolah Gratis) tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dinas pendidikan kota Makassar. Sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis adalah jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terdiri atas SD, SMP, SMPLB, SMA/SMK. Tata laksana penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Makassar berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan sumber pembiayaan yang berasal dari kedua belah pihak (dialokasikan dalam APBD), dukungan dunia usaha, masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat. Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup, biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2007 program ini dimulai dengan memberikan bantuan pada 15 SD dengan jumlah siswa 3.810 dan 3 SMP dengan jumlah siswa 860 di Makassar. Bantuan ini berlanjut hingga tahun 2009 hingga mencapai 128 SD dengan jumlah siswa 35.519, 7 SMP dengan jumlah siswa 3.280 dan 2 SMA dengan jumlah siswa 696. Pada tahun 2010 direncanakan program akan mencakup SMK. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan, yang didalamnya mengatur beberapa kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, termasuk perihal pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah gedung atau bangunan serta pemeliharaannya, dan penyelenggaraan kurikulum nasional. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dalam usaha peningkatan mutu, peraturan ini mendukung optimalisasi peran dan pemberdayaan gugus sekolah, kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan partisipasi masyarakat dalam bentuk Komite Sekolah.



Berikut adalah alokasi APBD Pemerintah Kota Makassar untuk sektor pendidikan yang terus mengalami kenaikan: Tabel.21 Alokasi APBD untuk Pendidikan di Kota Makassar (dalam milyar) No

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pendapatan

Uraian

595.73

821.89

920.97

1082.84

1197.74

2

Belanja

618.02

848.66

949.47

1190.99

1306.67

3

Pembiayaan

22.22

26.76

28.5

108.15

108.92

4

Sisa Lebih

-

-

-

-

-

5

Anggaran

126,92

151,3

307.24

400.27

471.90

6

%APBD

20.54

17.83

32.36

33.61

36.11

Sumber : BAPPEDA Kota Makassar

b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK Kebijakan dan program pendidikan Pemerintah Kota Makassar yang ditujukan untuk mendorong pengembangan SMK baru sebatas mengikuti arahan kebijakan pusat terkait sebelas kebijakan terobosan berskala massal yang telah dijalankan oleh Kemdiknas. Salah satu diantaranya adalah terkait perbaikan rasio peserta didik SMK : SMA. Kebijakan ini ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah yang diambil untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan mempermudah ijin SMK dan menekan izin operasional SMA. Tabel. 22 Rasio Jumlah SMK: SMA Kota Makassar Tahun 2005 -2009 No

Tahun

SMK Neg

Swasta

Jumlah

SMA Neg

Swasta

Jumlah

Rasio SMK:SMA

1

2005

8

53

61

20

84

104

37:63

2

2006

8

57

65

20

84

104

38:62

3

2007

8

63

71

21

84

105

40:60

4

2008

8

67

75

22

85

107

41:60

5

2009

9

81

90

22

88

110

45:55

Sumber : Kementerian Pendidikan Kota Makassar


75


Kondisi dan lingkungan terutama geografi dan ekonomi mendukung Kota Makassar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan pendidikan dikawasan timur. Aktivitas perekonomian yang tinggi terutama yang ditunjang oleh sektor perdagangan, perhotelan dan restoran mendorong kebutuhan dan permintaan tenaga kerja disektor ini. Hal ini kemudian akan memberikan kesempatan pada institusi pendidikan yang dapat menawarkan kebutuhan akan tenaga kerja disektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah bagi pengembangan dunia pendidikan secara umum berupa visi dan misi, kebijakan dan anggaran diatas 20% dari total APBD dapat dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri. Penerapan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2006 memungkinkan Sekolah pada umumnya dan SMK pada khususnya untuk melakukan inovasiinovasi bagi pengembangan institusi. Sementara kebijakan pemerintah pusat untuk mengubah proporsi SMK dan SMA dapat dilihat sebagai sebuah peluang dimana perhatian pemerintah kedepan akan lebih difokuskan pada pengembangan pendidikan vocational. Kebijakan ini tentu akan memberikan kosekuensi pada perhatian dan alokasi sumber daya untuk mendukung kebijakan tersebut. Sejauh ini, dukungan langsung Pemerintah Darah pada pengembangan SMK belum terlihat, selain pemberian kemudahan perijinan yang diarahkan pada usaha peningkatan mutu, dan tata kelola yang baik. Fokus pengembangan sektor pendidikan Pemerintah Daerah masih diseputar aspek akses dan pemerataan pendidikan tingkat dasar dan menengah (SD dan SMP). Ini menciptakan tantangan sendiri bagi SMK yang ingin mengembangkan kualitas dan tata kelola yang baik ke tingkat yang lebih tinggi atau menyesuaikan dengan kualitas Internasional, seperti SMKN 8 misalnya.

4.2.3 Peran Pemerintah Kabupaten Subang

a. Kebijakan dan Program Pendidikan secara Umum Selaras dengan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional, kebijakan umum pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang diarahkan pada enam pilar kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, yaitu: 1. Kebijakan Pemerataan/Perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pelaksanaan kebijakan diarahkan kepada peningkatan kesadaran dan motivasi orang tua dan siswa untuk melanjutkan pendidikan serta upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan dan diikuti dengan peningkatan daya tampung sekolah dan program PLS.



2. Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Kebijakan peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan profesionalisme guru dan pemberdayaan MBS dan Komite Sekolah. 3. Kebijakan dalam Efisiensi Manajemen Pendidikan Kebijakan dilakukan dengan peningkatan profesionalisme tenaga penunjang pendidikan serta pengembanga karir. 4. Kebijakan dalam Peningkatan Relevansi Pendidikan Kebijakan dilakukan dengan peningkatan mutu kurikulum muatan lokal dan pengembangan sistem ganda (PSG) khusus untuk SMK. 5. Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengembangan Program-Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Kebijakan dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan program-program PLS seperti program kejar paket A yang setara SD dan paket B yang setara SMP, program magang, kursus, dan sebagainya. 6. Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengembangan Program Kepemudaan dan Olahraga Kebijakan dilakukan dengan dengan pembinaan dan pengembangan program kepemudaan dan olahraga. Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk mengembangkan pendidikan yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, berikut data yang diperoleh: Tabel. 23 Alokasi APBD Untuk Sektor Pendidikan – Subang TAHUN

APBD

Alokasi Pendidikan

%

2004

493.283.773.594,66

135.605.997.391,00

27,49

2005

516.866.021.112,58

147.574.027.800,47

28,55

2006

735.896.952.380,00

172.443.043.332,44

23,43

2007

970.994.923.136,60

326.884.003.659,62

33,66

2008

1.080.440.284.036,00

393.398.376.626,33

36,41

2009

1.045.615.420.247,00

435.288.358.268,62

41,63

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, 2009


77


b. Kebijakan dan Program Pendidikan SMK Dukungan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SMK belum terlalu terasa, namun dengan kerangka tiga pilar pendidikan nasional, Pemerintah Daerah Subang mengarahkan pengembangan SMK pada: 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah Sasaran programnya adalah sebagai berikut: • Meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang ditampung di SMA/MA/SMK; • Meningkatnya jumlah lulusan SMA/MA/SMK; • Meningkatnya rasio guru : murid, dan rasio ruang kelas : sekolah; • Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meningkatnya jumlah ruang kelas baik; • menurunnya jumlah ruang kelas rusak. Kegiatannya adalah: • Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK; • Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah; • Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu; • Pembinaan SMK Kelas Jauh; • Penyebarluasan Berbagai Informasi Pendidikan Menengah. Tabel. 24 Rasio SMK : SMA di Subang No

TAHUN

JUMLAH SISWA SMK

SMA

Rasio SMK : SMA SMK

SMA

1

2004/2005

7.073

12.851

35,5

64,5

2

2005/2006

7.073

12.851

35,5

64,5

3

2006/2007

11.703

16.069

42,14

57,86

4

2007/2008

13.411

17.086

43,97

56,03

5

2008/2009

18.116

15.913

53,24

46,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Subang



2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran Programnya adalah: • Meningkatnya kualitas lulusan dilihat dari rata-rata nilai UN, • Meningkatnya jumlah sekolah SBN/SBI, • Meningkatnya ketersediaan perpustakaan, • Tersedianya buku pelajaran, sumber belajar dan media belajar, • Persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri/ berwirausaha, • Meningkatnya kewirausahaan sekolah, dan • Meningkatnya lulusan SMA/SMK melek baca Al Qur’an. Kegiatan yang dilakukan : • Pemberian insentif bagi guru-guru yang melaksanakan program jam tambahan / remedial, serta pelaksanaan Pra-Ujian Nasional • Penyediaan sarana, fasilitas PBM dan buku pokok. • Penyediaan Dana Pendamping SSN/SBI 3. Peningkatan tata kelola Kebijakan yang dilakukan adalah : • Peraturan tentang izin operasional SMK yang harus ada ajuan dari Dunia Usaha/Dunia Industri • Pengembangan transparansi pengelolaan pendidikan, melalui RAPBS, Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan laporan berkala • Adanya kendali mutu penyerlenggaran pendidikan • Sosialisasi ISO 9001-2008 dan pengadaan dan pendamping untuk sertifikasi ISO.


79


BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Kesimpulan Belajar dari pengalaman ketiga SMK di atas, penerapan tata kelola yang baik dalam dunia pendidikan bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini. Seperti diketahui bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia masih berkisar pada permasalahan tentang pemerataan akses terhadap pendidikan, permasalahan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan. Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Pertama, mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya. Kedua, penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan. Yang terakhir, tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan. Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik tersebut, diperlukan adanya: 1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. 2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi. 3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab. Fakta menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi solusi dari segala permasalahan pendidikan yang dihadapai sekarang ini, namun juga telah melahirkan sekolah-sekolah yang mampu merespon setiap tantangan yang dihadapinya menjadi sebuah keunggulan dalam bentuk kapabilitas untuk melakukan inovasi dalam pendidikan. Yang lebih fundamental, penerapan tata kelola yang baik dalam pengeloaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.



Dengan adanya desentralisasi, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat strategis dalam mendorong pengembangan pendidikan di daerah. Kapabilitas inovasi dari Pemerintah Daerah dalam menterjemahkan kebijakan dan program yang telah didesain Pemerintah Pusat menjadi sebuah tuntutan. Dari pengalaman tiga daerah di atas menunjukkan bahwa inovasi dalam pengembangan pendidikan justru lebih banyak muncul dari inisiatif pihak sekolah. Inovasi di tingkat kebijakan dan program dari Pemerintah Daerah sangat kurang. Pemerintah daerah hanya sebatas meneruskan semua kebijakan dari Pemerintah Pusat, dan kurang fokus pada pengembangan SMK - terlebih lagi pada orientasi pengembangan berdasarkan potensi daerah. Kisah SMKN 4 Malang, SMKN 8 Makassar, dan SMKN 2 Subang telah menunjukkan bahwa pihak sekolah bisa melakukan inovasi-inovasi meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan di tengah tantangan yang mereka hadapi masing-masing. Akan tetapi perlu disadari oleh Pemerintah, khsusunya Pemerintah Daerah, bahwa kapabilitas inovasi di level sekolah saja masih belum cukup namun sangat diperlukan kapabilitas inovasi Pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan program inovatif yang mendukung pengembangan pendidikan, baik dari segi sistem pendidikan, pengelolaan dan kualitas pendidikan, kualitas lulusan dan tujuan lainnya.

5.2 Rekomendasi Inovasi guna peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaannya tidak hanya menjadi kewajiban pihak sekolah, namun juga perlu dukungan dari Pemerintah dan pihak lain, selain juga adanya sinergi di antara stakeholders pendidikan. Yang dihasilkan dalam studi tentang inovasi sistem pendidikan menengah kejuruan ini adalah: 5.2.1 Sekolah diharapkan meningkatkan kapabilitas inovasi pendidikan melalui: a. Pelaksanaan tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan sekolah, yang mengedepankan karakteristik partisipatif, beriorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan dan hukum, dengan menjaga nilai-nilai luhur pendidikan. b. Tanggap terhadap kebutuhan nasional, daerah, perkembangan teknologi, dan keinginan masyarakat, yang disesuaikan dengan program pendidikan. c. Pengembangan jaringan kerjasama, baik dengan pihak di dalam maupun di luar negeri. d. Pengembangan sistem dan modul pendidikan, termasuk di dalamnya memasukkan nilai-nilai lokal dan anti korupsi, selama masih sesuai dan dalam koridor standar pendidikan nasional. e. Pengembangan sistem pengawasan dan kendali mutu pelaksanaan kegiatan pendidikan, terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik, terhadap integritas, profesionalitas, dan etos kerja para pendidik dan siswa-siswi. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

81


f. Dapat memperluas akses layanan pendidikan yang merata, termasuk peluang pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 5.2.2 Pemerintah berperan aktif meningkatkan kapabilitas inovasi pendidikan, berupa: a. Sinkronisasi peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pendukungnya (reformasi kerangka hukum dan kebijakannya). b. Pemerataan akses layanan atau ikut menggiring arah pengembangan akses layanan pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan potensi sosial budaya ekonomi masyarakat untuk mendapatkan konsep dan arahan implementatif yang holistik. c. Pengembangan modul pendidikan yang memuat nilai-nilai lokal dan semangat anti korupsi skala nasional ataupun lokal. d. Pemerataan penyediaan layanan pendidikan menengah kejuruan yang lebih terjangkau. e. Pemerataan perbaikan fasilitas dan sarana sekolah. f. Pemberian dukungan penuh terhadap SMK dan program-programnya, serta tanggap akan kebutuhan SMK. g. Pemberian pelatihan dan pendidikan bagi para pendidik untuk menjaga kualitas pengajaran. h. Membuka peluang kerjasama dengan Badan/Institusi Pemerintah ataupun dengan pihak swasta untuk membuka kesempatan atau menjembatani kerjasama pelatihan dan praktik keahlian. i. Membuka peluang kerjasama atau menjembatani kerjasama dengan sumber dana lainnya. j. Pelaksanaan tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan pemerintah bidang pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA Kementerian Pendidikan Nasional. Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Jakarta, 2006. Nandika, Dodi. Pendidikan: Rahmat bagi Sekalian Alam, Penangkal Korupsi. Jakarta: Makalah pada Seminar Hari Anti Korupsi Sedunia, 2009. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Sanusi, Effendi. Inovasi: Pengertian dan Karakteristik. http://blog.unila.ac.id/ effendisanusi/, November 2009. Stephen M. Shapiro, 24/7 Innovation: A Blueprint for Surviving and Thriving in an Age of Change. McGraw-Hill, 2002. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


83

Inovasi Dalam Sistem Pendidikan

Recommend Documents