KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENATAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LITBANG DAERAH) DAN DEWAN RISET DAERAH (DRD) DALAM KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL “MENUJU UNDANG-UNDANG INOVASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN KEMANDIRIAN NASIONAL”, Swiss Bellhotel-Makassar, 09 Agustus 2017
ROCHAYATI BASRA KEPALA PUSAT INOVASI DAERAH
PENATAAN LITBANG PENATAAN LITBANG
TEORITIS: TEORI PENGEMBANGAN ORGANISASI(ALBRECHT, MC GILL, DAN HAYNES (2013) SECARA PRINSIP ADA TIGA UNSUR YAITU STRUKTUR, PROSEDUR, KULTUR
NORMATIF: 1. UU NO 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (SINAS IPTEK) 2. UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
LEBIH LANJUT, PENDAPAT HAYNES, (1980: 188) MENGUNGKAPKAN BAHWA DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI MELIPUTI TIGA HAL. 1.
STRUKTURAL – SEBAGAI MEKANISME STRUCTURAL DAN ALAT YANG BERASAL DARI KERANGKA DARI SUPPORTIF YANG MEMBAWA PROSES MANAJEMEN PROCEDURAL (MEKANISME YANG TERATUR DAN BERTANGGA YANG DIDORONG OLEH SUATU PROSES KEBIJAKAN DARI ATAS KE BAWAH DAN ATAS KE SAMPING YANG SESUAI DENGAN PROSEDURAL)
2.
PROSEDURAL-SEBAGAI FILOSOFI DAN PROSES MANAJEMEN YANG DIADPSI SECARA ACTUAL ( SUATU PROSES AKTIVITAS DAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN SECARA STAPE BY STAPE)
3.
KULTURAL – SEBAGAI NILAI, TUJUAN, DAN EKSPEKTASI YANG DIPEGEANG OLEH ANGGOTA ORGANISASI (NILAI, NORMA, DAN KAIDAH YANG MENJADI PEDOMAN BAGI ANGGOTA SUTAU ORGANISASI)
TEORI PENGEMBANGAN ORGANISASI ALBRECHT (1985: XV) •
PEGEMBANGAN ORGANISASI MENURUTNYA, ADANYA PROSES PREUBAHAN MENYELURUH DAN PENINGKATAN YANG TERENCANA DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SECARA KESELURUHAN. KONDISI TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA, PENGEMBANGAN ORGANISASI MENCANGKUP SEMUA DIMENSI, BUKAN PADA DIMENSI-DIMENSI TERTENTU.
•
PEMAHAMAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA SEMUA PRINSIP ORGANISASI HARUS DILIHAT DAN DIKEMBANGKAN BAIK DASAR, TUJUAN, KEBIJAKAN, KEWENANGAN, DELEGASI, CONTROL, KOMUNIKASI, KEPEMIMPIN MAUPUN KOORDINASI.
•
LEBIH LANJUT, ALBRECHT MENJELASKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDEKATAN DISFUSI ATAU PENYEBARAN. ARTINYA, HARUS MENERAPKAN SUATU KEGIATAN SECARA PROCEDURAL DENGAN METODOLOGI YANG TEPAT. HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN MELALUI TAHAPANM KETERLIBATAN KONSULTAN, MEMBANGUN KESAN ORGANISASI, PELAKSANAAN, DAN MENGHILANGKAN KETERGANTUNGAN
TEORI ORGANISASI PENGEMBANGAN MCGILL •
MCGILL (1993: 3-4) MENEJELASKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI ADALAH PROSES SADAR DAN TERENCANA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SUATU ORGANISASI SEHINGGA MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN SUATU TINGKAT OPTIMUM PRESTASI YANG DIUKUR BERDASARKAN EFESINSI DAN KESEHATAN OGRANISASI.
•
DI SAMPING ITU, PENGEMBANGAN ORGANISASI MERUPAKAN SUATU YANG MENYELURUH DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI ASPEK BAIK APARA, TATALAKSANA, INSTITUSI, ATAU KELEMBAGAAN YANG DIJADIKAN FORMAT LEBIH LANJUT. PANDANGAN INI MEMILIKI KETERKAITAN TEORI BECHARD DALAM SUTARTO, (2000:425) PENGEMBANGAN ORGANISASI ADALAH SUATU USAHA BERENCANA, MELIPUTI ORGANISASI SECARA KESELURUHAN, DIURUS DARI ATAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN KESEHATAN ORGANISASI MELALUI PENDEKATAN BERENCANA DALAM PROSES ORGANISAS DENGAN MENGGUNAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN PERILAKU.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SECARA STRUKTUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk “Badan”. Salah satunya meliputi Badan yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan.
Badan Litbang Daerah ( BALITBANGDA Tipologi A/B/C)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
Otonomi Daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masy. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
Perda/ Daerah diberi Perkada/ kewenangan Kep.KDH merumuskan, menetapkan dan melaks. kebijakan secara mandiri
Kebijakan Daerah harus disusun secara arif dan berkualitas:
• Dorong pembangunan daerah dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat. • Minimalisir ekses negatif. • Tidak bertentangan dengan per-UU-an yang lebih tinggi.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UU NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: • PASAL 219: BALITBANGDA SEBAGAI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LITBANG AGAR PELAKSANAAN KELITBANGAN LEBIH TERKONSENTRASI DAN BERDAYAGUNA. DITINDAKLANJUTI MELALUI PP NO.18 TAHUN 2016. • BAB XXI (PASAL 386 – 390): BALITBANGDA SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS YANG MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN INOVASI GUNA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: • BALITBANGDA BERPERAN MENYEDIAKAN NASKAH AKADEMIS BERBASIS ILMIAH SEBAGAI BAHAN BAKU PERDA DAN PERKADA GUNA EFEKTIFITAS DAN MEMINIMALISIR KEBIJAKAN DAERAH YANG BERMASALAH. PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 2017 TENTANG BINWAS PEMERINTAHAN DAERAH • PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. • HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMCRINTAHAN DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SECARA STRUKTURAL 1. MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUUAN. 2. MELAKUKAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI BALITBANG DAERAH SELURUH INDONESIA 3. MELAKUKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; 4. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN LITBANG; 5. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; 6. PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH; 7. FASILITASI DAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH; 8. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PELAKSANAAN LITBANG; 9. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN LITBANG; 10. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; DAN 11. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SECARA PROSEDUR • SEBAGAI “THINK TANK” YANG KRITIS UNTUK MENYIKAPI DINAMIKA DAN PERMASALAHAN YANG BERKEMBANG DI DAERAH; • LEMBAGA PROFESIONAL BERSIFAT AKADEMIS DALAM ORGANISASI PEMDA; • KEDUDUKAN BALITBANGDA SANGAT FLEKSIBEL DAN UNIVERSAL DAPAT MEMASUKI RUANG KERJA LINTAS SEKTOR/URUSAN. • IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG BERSIFAT AKTUAL DAN PREDIKTIF (JANGKA MENENGAH/PANJANG); • MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAERAH UTK PENGAMBILAN LANGKAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS JANGKA PENDEK/SEGERA. BALITBANGDA • BERPERAN MENYEDIAKAN NASKAH AKADEMIS BERBASIS ILMIAH SEBAGAI BAHAN BAKU PERDA DAN PERKADA GUNA EFEKTIFITAS DAN MEMINIMALISIR KEBIJAKAN DAERAH YANG BERMASALAH. • BINWAS PEMERINTAHAN DAERAH • PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. • HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMCRINTAHAN DAERAH.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INOVASI
KELITBANGAN
INVENSI + DIFUSI
INVENSI: Ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. DIFUSI: Kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SECARA KULTURAL • • • •
MENTAL ABDI DALEM MENTAL PRIYAYI MENTAL PANGREH PRAJA MENTAL2 TERSEBUT BERGESER KEPADA MENTAL-MENTAL ASN (DISIPLIN, DEDIKASI, LOYALITAS, MORALITAS, CEPAT, TEPAT, KOMPETENSI, KOMPETISI, SEHAT LAHIR DAN BATHIN
DEWAN RISET DEWAN RISET DEWAN RISET NASIONAL
TEORITIS: JOSE FONSECA RESEARCH AND DEVELOPMENT
DEWAN RISET DAERAH
NORMATIF: UU NO. 18 TAHUN 2002 PASAL 19 AYAT (2) DAN 20 AYAT 4)
AKTIVITAS DAN KEGIATAN DEWAN RISET MENGKAJI SECARA MENDALAM UNTUK MELAKUKAN REKAYASA DALAM PERUMUSAN ARAH, PRIORITAS, KERANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH
RESEARCH AND DEVELOPMENT • INOVASI MEMBERIKAN DAMPAK KREATIVITAS TERHADAP PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN TERMASUK DI DALAMNYA TEKNOLOGI INSTITUSI SEBAGAI TEKNIS. KREATIVITAS TERSEBUT MEMERLUKAN INSTRUMENTAL SEPERTI RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D). R&D MEMAINKAN PERAN DALAM MENJEMBATANI AKTIVITAS ANTARA INDIVIDU DENGAN LINGKUNGANNYA. PERAN TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK UPAYA PENCARIAN SUMBER DAYA BARU SEPERTI; MENTERJEMAHKAN SUMBER DAYA BARU KE DALAM PRODUK, DAN MENUNJUKAN POSISI PRODUK ATAU PELAYANAN PADA WILAYAH YANG LUAS. BERDASARKAN HAL TERSEBUT INSTRUMEN R&D MENJADI MEDIASI ANTARA ORGANISASI DENGAN PERUBAHAN ILMU PENGETAHUAN DALAM WILAYAH YANG LUAS DAN KONKRET, SEHINGGA ORGANISASI TIDAK TERHENTI DALAM SEBUAH SITUASI TERTINGGAL (KUNO), MAMPU MELAKUKAN KONTROL MANAJEMEN IDE, RELASI MAUPUN KEPEMIMPINAN LEMBAGA. HAL TERSEBUT SEJALAN JUGA DENGAN FITUR KONSEP INOVASI YANG DIAKLAMASIKAN SEBAGAI PENINGKATAN TEKNOLOGI TERKEMUKA DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN MENCANGKUP INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MENINGKATKAN DAMPAK PADA SETIAP ASPEK DARI KEHIDUPAN MANUSIA.
SINERGITAS BALITBANG DENGAN DRN DAN DRD DALAM MEMBANGUN SITEM INOVASI SINERGITAS BALITBANG, DRN, DAN DRD
SECARA STRATEGIS
SECARA OPERASIONAL
MENYATUKAN PANDANGAN DAN SIKAP SERTA PERSPEKTIF YANG SAMA MENGENAI RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH DAN NASIONAL ARTINYA KONSEP-KONSEP STRATEGIS TENTANG INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA DILAHIRKAN DARI DEWAN RISET NASIONAL YANG IMPLEMENTATIF ADA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN LPNK
1. MELAKUKAN PENGEMBNAGAN SDM BERSAMA 2. MELAKUKAN RISET BERSAMA 3. MELAKUKAN PEREKAYASAAN TIPOLOGI INOVASI NASIONAL DAN DAERAH
KENDALA 1. KULTUR ORGANISASI 2. INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM
PELUANG INOVASI NASIONAL DAN DAERAH YANG TERUKUR KEBERHASILANNYA, TAHUN BERAPA PERIODE APA INDONESIA PUNYA APA, DAN DAERAH MANA PUNYA APA DAN PUNYA UNGGULAN APA.
DAFTAR PUSTAKA • Albrecht, Karl, 1985, Pengembangan Organisasi-Pendekatan Sistem yang Menyeluruh untuk Mencapai Perubahan Positif dalam Setiap Organisasi Usaha, Terjemah, Bandung: Penerbit Angkasa. • Effendy, Khasan, 2009, Pengembangan Organisasi, Bandung: Indra Prahasta. • Haynes, Robert J., 1980, Organization Theory and Local Government, London: George Allen & Unwin. • Josè Fonseca, 2002, Complexity and Innovation in Organizations, New York: Routledge. • McGill, 1993, Organization Development, McCrew Hill: New York. • UU no 18 Tahun 2002 tentang Sinas Iptek • UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
