PANDUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DITERBITKAN OLEH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng ini menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buleleng. Buku panduan ini memuat skema pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, penjelasan tentang sistematika isi dan pengajuan usulan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan/panduan mengenai prosedur dan sistematika pengajuan usulan litbang lingkup Pemkab Buleleng, sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaannya, dengan adanya buku ini, maka diharapkan pula pelaksanaan litbang di Kabupaten Buleleng dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga hasil litbang dapat berhasil guna bagi masyarakat Buleleng. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengembangan Daerah (e-book balitbang) ini dapat tersusun tepat waktu. Singaraja, 4 September 2017 Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng Ir. Gde Darmaja, M.Si. Pembina Utama Muda NIP.196003231990071001 Panduan Penelitian dan Pengembangan

i

Halaman PRAKATA

…………i

DAFTAR ISI

…………ii

I. PENDAHULUAN

…………1

1.1 Latar Belakang

…………1

1.2 Maksud dan Tujuan

…………9

1.3 Dasar Hukum

………..10

1.4 Sistematika

………..11

II. FUNGSI

KELITBANGAN

DAERAH

KAB.

BULELENG

………..12

2.1 Ruang Lingkup

………..12

2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab

………..15

2.3 Kerjasama, Pembinaan dan Pendanaan

………..17

Program Kelitbangan

III. PELAKSANAAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

………..18

3.1 Ketentuan Umum

………..18

3.2 Pelaksanaan

………..21

IV. PENUTUP

Panduan Penelitian dan Pengembangan

………..32

ii

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Daerah pada Lampiran Rincian Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan. Panduan Penelitian dan Pengembangan

1

Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupatan Buleleng dilaksanakan oleh Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain: a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan data dan program Bidang Penelitian, Pendataan dan Evaluasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; f. Melaksanakan analisis rancangan Renstra perangkat daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; Panduan Penelitian dan Pengembangan

2

g.

h.

i.

j.

k.

Menyusun konsep dan melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; Merencanakan, mensinergikan, dan mengharmonisasi RTRW Kabupaten dengan RPJMD pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;


3

l.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; n. Merencanakan dan melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Perlengkapan dan Perawatan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng; p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah guna menghasilkan rekomendasi dalam penyusunan formulasi kebijakan pembangunan; q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


4

Untuk melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi urusan kelitbangan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buleleng perlu menyusun pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah. Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Bahwa salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai dengan amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah: melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.


5

Dalam penyelenggaraan uraian fungsi kelitbangan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 36, sangat perlu didukung adanya panduan bagi Pemerintah daerah, khususnya di bidang kelitbangan agar pelaksanaan teknis kelitbangan khususnya huruf b dan c pasal 36 di atas dapat berjalan dengan baik dan akuntabel mengingat penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Selain itu juga mengingat ruang lingkup tugas kelitbangan daerah meliputi: penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan dan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng yaitu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan data dan program Bidang Penelitian, Pendataan dan Evaluasi serta ketentuan perundangundangan yang berlaku.


6

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Panduan Penelitian dan Pengembangan

7

Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka dipandang perlu disusun sebuah Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.


8

1.2 Maksud dan Tujuan Adapun secara umum maksud dari penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah tersedianya panduan teknis bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang dilaksnakaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan tujuannya adalah tersedianya Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng yang dapat dijadikan panduan bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buleleng.


9

1.3 Dasar Hukum Adapun yang menjadi dasar hukum Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. c. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Daerah.


10

1.4 Sistematika Adapun sistematika Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan. Bab II. Fungsi Kelitbangan Daerah Kabupaten Buleleng Bab III. Pelaksanaan Teknis Penelitian dan Pengembangan Bab IV. Penutup


11

FUNGSI KELITBANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 2.1 Ruang Lingkup Ruang lingkup fungsi kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng, sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah antara lain: a. kelitbangan utama; dan b. kelitbangan pendukung. Sedangkan tahapan pelaksanaan Kelitbangan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; d. evaluasi; dan e. pelaporan. Adapun fungsi Kelitbangan Utama dimaksudkan agar dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Sesuai Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Panduan Penelitian dan Pengembangan

12

fungsi Kelitbangan Utama meliputi: a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasaan; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan. Sedangkan Kelitbangan Pendukung, sebagaimana diatur pada Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, antara lain dilaksanakan melalui: a. peningkatan kapasitas kelembagaan; b. penguatan ketatalaksanaan; c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; e. fasilitasi inovasi daerah; f. pengembangan basis data kelitbangan; g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.


13

Selanjutnya sesuai Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui: a. fasilitasi, dilakukan melalui: konsultasi; koordinasi; dan desiminasi. b. Advokasi, dilakukan melalui: forum pakar/tenaga ahli; dan pendampingan. c. Asistensi, dilakukan melalui: lokakarya; kolaborasi; dan penyuluhan. d. Supervisi, dilakukan melalui: pengarahan; pembimbingan; dan pengendalian. e. Edukasi, dilakukan melalui: bimbingan teknis adopsi; dan; modifikasi


14

2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab Sesuai dengan Pasal 35, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten Buleleng yang meliputi: (a). urusan pemerintahan; (b). penataan daerah; (c). penyelenggaraan pemerintahan daerah; (d). perangkat daerah; (e). produk hukum daerah; (f).pembangunan daerah; (g). kependudukan dan pencatatan sipil; (h). keuangan daerah; (i). pengelolaan badan usaha daerah; (j). pelayanan publik; (k). partisipasi masyarakat; (l). penyelenggaraan perkotaan; (m). kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara; (n). kerjasama daerah; (o). pemerintahan desa; (p). pengelolaan inovasi daerah; (q). manajemen sistem informasi daerah; (r). pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri; (s). pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (t). implementasi kebijakan sektoral di daerah; (u). kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta (v). penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Panduan Penelitian dan Pengembangan

15

Sedangkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng menurut Pasal 36, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah antara lain: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota; b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota; c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah; e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota; g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota. h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota. i. melaksanakan administrasi kelitbangan; j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Panduan Penelitian dan Pengembangan

16

k.

l.

mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

2.3 Kerjasama, Pembinaan dan Pendanaan Program Kelitbangan Dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Buleleng, sesuai Pasal 54, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan Kelitbangan sesuai Pasal 55, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng. Biaya penyelenggaraan kelitbangan sesuai Pasal 56, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari: APBN, APBD, dan Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Panduan Penelitian dan Pengembangan

17

PELAKSANAAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.1 Ketentuan Umum Pelaksanaan fungsi kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng meliputi: 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan di bidang kelitbangan yang diselenggarakan sesuai dengan bidang yang ada pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng yaitu: a. Bidang Ekonomi meliputi: bidang pertanian, ketahanan pangan, lingkungan hidup, ESDM, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, keuangan daerah, pariwisata, dan penanaman modal. b. Bidang Fisik dan Pengembangan Wilayah meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, kebencanaan, statistik, komunikasi dan informatika, persandian, dan pengembangan kecamatan. Panduan Penelitian dan Pengembangan

18

c. Bidang Sosial Budaya meliputi: bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik, kearsipan, perpustakaan, kependudukan dan pencatatan sipil, trantibum linmas, tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Tema Tema penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Tema penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan dapat berasal dari usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng maupun merupakan instruksi kebijakan pimpinan dan/atau merupakan amanat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


19

3. Pelaksana Pelaksana Program dan Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Bidang Penelitian, Pendataan dan Evaluasi dan/atau bidang-bidang lingkup Bappeda Litbang Kab. Buleleng. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga penelitian dan pengkajian milik masyarakat atau instansi yang menangani penelitian dan pengembangan, dan LSM atau lembaga nirlaba (Pihak Ketiga). 4. Output/Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang Kelitbangan adalah adanya rekomendasi atau simpulan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif guna mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau memberikan alternatif jawaban terhadap tantangan dan permasalahan daerah. 5. Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang Kelitbangan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber biaya lain yang tidak mengikat. Panduan Penelitian dan Pengembangan

20

3.2 Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut. 1. Tahap Pengusulan Tahapan pengusulan kegiatan yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilakukan sesuai dengan mekanisme usulan perencanaan kegiatan tahunan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Usulan juga dapat berasal dari pihak lain di luar Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan terlebih dahulu mengajukan dokumen usulan teknis (proposal) kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng. Dokumen usulan teknis (Proposal) ditulis sesuai dengan kaedah kaedah ilmiah yang berlaku sekurang kurangnya memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, output/keluaran, rencana kebutuhan biaya, rencana jadwal kegiatan, dan metode pelaksanaan kegiatan.


21


22

a. Sampul Muka Sampul muka lambang Singa Ambaraja, dengan menyebutkan Bidang Unggulan. Format selengkapnya seperti contoh berikut: Bidang Penelitian ……………. *) USULAN PENELITIAN / KAJIAN / PENGEMBANGAN JUDUL ……………………………

TIM PENGUSUL (Nama Ketua dan Anggota Tim)

SKPD / univ / Perguruan Tinggi / Ormas …. Tahun ….

*) Bidang unggulan sesuai dengan indikator/target RPJMD Kab. Buleleng Panduan Penelitian dan Pengembangan

23

b. Halaman Pengesahan HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN UNGGULAN Judul Penelitian : ................................................ Bidang Unggulan : ………………………............ Topik Unggulan : ................................................ Ketua Peneliti a. Nama Lengkap : .............................................. b. NIP/NIDN : ................................................ c. Pangkat/Gol : ................................................ d. Jabatan Fungsional : ................................................ e. PS/Fakultas : ................................................ f. Alamat : ................................................ g. Telepon/E-mail : ............................ (wajib diisi) Jumlah anggota peneliti : ........... orang Jangka Waktu penelitian : ............bulan Jumlah biaya yang diajukan : Rp......................................... Kota, tanggal-bulan-tahun Menyetujui, Kepala Bappeda Litbang Cap dan tandatangan (Nama lengkap) NIP ………………

Pengusul Penelitian, Pengusul Penelitian Kepala SKPD ….. Ketua Peneliti, Cap dan tandatangan

(Nama lengkap) NIP ……………….

tandatangan (Nama lengkap) NIP ……………………

Mengetahui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Cap dan tandatangan (Nama Lengkap)

NIP. ……………




24

c. Sistematika Usulan Penelitian

Usulan Penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut HALAMAN SAMPUL HALAMAN PENGESAHAN DAFTAR ISI RINGKASAN Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Tidak melebihi 300 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi dengan huruf Times New Roman 12 (maksimal satu (1) halaman). BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman), memaparkan permasalahan yang diteliti serta urgensinya serta rasional dan potensi tim peneliti berkontribusi pada penyelesaian masalah tersebut. Tujuan khusus penelitian ini (tidak lebih dari 1 halaman), dan Urgensi (keutamaan) penelitian serta potensi hasil yang bisa didapat hingga akhir masa penelitian (tidak lebih dari 2 halaman). BAB II. TINJAUAN PUSTAKA State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan. Gunakan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bagian akhir dilengkapi dengan bagan alir penelitian (road map) yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur secara lebih elaboratif.


25

BAB III. METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan) Jelaskan materi serta metode penelitian yang digunakan serta analisis datanya. Dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang jelas dan terukur. BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 4.1 Biaya Pembiayaan dirinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah, Peralatan, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan, Pertemuan/Lokakarya/Seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi). 4.2 Jadwal Penelitian (Lampiran 3) Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal pelaksaanaan mengacu pada metode penelitian DAFTAR PUSTAKA Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.


26

2. Tahap Seleksi Tahapan seleksi yang dimaksud dapat dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng adalah merupakan tahapan seleksi secara internal dengan mempertimbangkan usulan kegiatan baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, instruksi pimpinan maupun dari pihak lain di luar Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya usulan kegiatan/proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan dapat dianggarkan melalui Program Kegiatan Bidang Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dan/atau bidang-bidang lingkup Bappeda Litbang Kab. Buleleng sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


27

3. Pelaksanaan Pelaksanaan teknis kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dan/atau tim tenaga ahli/nara sumber yang berasal dari luar pemerintahan Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan tim tenaga ahli/nara sumber yang berasal dari luar pemerintahan Kabupaten Buleleng dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan setiap kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati dan ketentuan lain yang bersifat mengikat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Jadwal Pelaksanan Jadwal pelaksanaan teknis kegiatan disusun oleh pelaksana kegiatan untuk jangka waktu paling lama selama 8 bulan kalender yang dilaksanakan pada tahun anggaran dan disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng.


28

5. Penggunaan Anggaran Sistem penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan disusun sesuai dengan Standar Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari: (a). Honorarium, dan (b). Biaya operasional. Segala pajak yang ditimbulkan dari pelaksanaan teknis kegiatan menjadi tanggung jawab tim pelaksana.

6. Kepemilikan Hasil Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan atas sumber biaya APBD Kabupaten Buleleng sepenuhnya menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Buleleng.


29

7. Pelaporan Dokumen laporan hasil kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng sekurang kurangnya terdiri dari: a. Laporan awal/pendahuluan Laporan awal/pendahuluan sekurangkurangnya memuat Pendahuluan, Metodologi, dan Organisasi Pelaksana. b. Laporan akhir Laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir kegiatan yang disusun sesuai dengan Kerangka Acuan

Kerja yang telah disepakati dan telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng.


30

8. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng dengan maksud dan tujuan: a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali. b. Monitoring dilakukan oleh Bidang Penelitian, Pendataan dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng. c. Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka Pelaksana Kegiatan wajib menyampaikan perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan. d. Uraian materi monitoring dan evaluasi mencakup materi jenis/uraian pekerjaan yang telah dilaksanakan, tingkat capaian fisik, capaian keuangan (jika ada), kendala dalam pelaksanaan dan pemecahan permasalahan yang akan dilaksanakan.


31

PENUTUP Panduan Teknis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buleleng ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini akan diatur kemudian. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan agar dapat berjalan baik dan lancar. Semoga kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di Bidang Kelitbangan dapat menghasilkan kegiatan kelitbangan yang berkualitas dan aplikatif dalam upaya pemecahan masalah riil dalam masyarakat sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Buleleng.


32

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Recommend Documents