Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung

i

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018

2.2.

DAFTAR ISI

Tinjauan Kebijakan Terkait Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung ...........................................................................11

2.2.1. . Tinjauan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) 2015-2019 ...................................................................11 DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i 2.2.2. Tinjauan Buku Putih Kementerian Riset dan Teknologi BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1Republik Indonesia ................................................................17 1.1.

Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2.

Maksud, Tujuan dan Sasaran..................................................... 3

1.3.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN .................................................................. 22 3.1.

1.2.1. Maksud ......................................................................... 3

3.1.1. Landasan Pembentukan Pemerintah Kota Bandung ...22

1.2.2. Tujuan ........................................................................... 3

3.1.2. Tugas Pokok Pemerintah Kota Bandung .....................22

1.2.3. Sasaran.......................................................................... 4

3.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung ...........23

Ruang Lingkup ........................................................................... 4

3.2.

1.3.1. Lingkup Wilayah ............................................................ 4 1.3.2. Lingkup Studi................................................................. 5

1.4.

Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan ......................22

Hasil Studi Banding Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Medan ..............................26

Bab IV HASIL KAJIAN.......................................................................................................... 27

1.3.3. Lingkup Instansional ..................................................... 5

4.1.

Analisis Hasil Pengumpulan Data .............................................27

Sistematika Pelaporan ............................................................... 6

4.2.

Analisis terhadap Asepek Legal Terkait ....................................28

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..................................................................................................... 74.2.1. Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2.1.

Tinjauan mengenai Penelitian dan Kelitbangan ........................ 7 2.1.1. Tahapan Penelitian dan Pengembangan Daerah.......... 7

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 ................28

2.1.2. Perencanaan Kelitbangan ............................................. 7

4.2.2. Tinjauan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018 31

2.1.3. Pelaksanaan Kelitbangan .............................................. 8

4.2.3. Perubahan SOTK Kota Bandung...................................33

2.1.4. Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan ........................... 9

4.2.4. Usulan Litbang .............................................................34

RINGKASAN EKSEKUTIF i

ii


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................................................... 60 5.1.

Kesimpulan .............................................................................. 60

5.2.

Rekomendasi ........................................................................... 62

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

1


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam konteks mendorong peningkatan efektivitas kinerja

SKPD dalam menuntaskan berbagai permasalahan pada beberapa bidang pembangunan, antara lain, kependudukan, kesehatan, penataan kota, serta sosial ekonomi; maka diperlukan berbagai hasil penelitian dan pengembangan di Kota Bandung yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar dalam menyusun rencana dan program yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Setiap SKPD. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis untuk menjamin validitas dan akurasi data serta mengurangi pemborosan yang terjadi akibat adanya kegiatan perencanaan maupun program yang tidak tepat. Di sisi lain, kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Bandung saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan. Belum jelasnya mekanisme koordinasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk setiap tema prioritas pembangunan yang mengakibatkan kegiatan penelitian

dan pengembangan yang dilakukan oleh satu SKPD dengan SKPD lainnya tidak saling terintegrasi dianggap berpotensi terjadinya duplikasi kajian untuk terkait tema prioritas pembangunan yang sama. Dengan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas antar SKPD serta keterpaduan dalam perencanaan kegiatan kelitbangan juga dapat menyebabkan sulitnya untuk mengukur tingkat implementasi dari setiap kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD tersebut. Berbagai permasalahan tersebut akan berdampak pada hasil dari penelitian dan pengembangan yang tidak mampu menjawab kebutuhan pengembangan kota dan mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah. Adanya tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan yang jelas dan sistematis dari tema prioritas pembangunan, akan mewujudkan mekanisme koordinasi yang baik antar SKPD karena setiap SKPD mengetahui peran serta kegiatan penelitian dan pengembangan apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan

hasil

kajian

sebelumnya

tentang

Standar

Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang mengatur tentang prosedur kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Bandung, mengamanatkan bahwa setiap kegiatan kelitbangan harus dibahas terlebih dahulu dalam suatu forum

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

2


kelitbangan. Hal ini dimaksudkan bahwa litbang harus melakukan

yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD Kota Bandung. Tugas pokok

proses analisis dan evaluasi kebutuhan kegiatan penelitian dan

Balitbang yang diatur dalam Permendagri tersebut yaitu untuk

pengembangan yang akan dilaksanakan oleh SKPD agar tidak adanya

menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,

duplikasi atau tumpang tindih hasil kajian, dan kajian dapat

perekayasaan dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen

diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk

kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan

mendorong pencapaian IKU SKPD.

adanya balitbang diharapkan dapat mengakomodir penerapan sistem

Pada tahun 2014, telah disusun Rencana Induk Penelitian dan

inovasi daerah (SIDa) sehingga arahan kebijakan penelitian dan

Pengembangan (RIPP) Kota Bandung Tahun 2015 – 2019 yang

pengembangan tidak hanya berasal dari kebutuhan pencapaian misi

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD, tetapi juga dari arahan riset di tingkat pusat yang dijabarkan

Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 dan usulan Satuan

dalam Agenda Riset Nasional (ARN). Adanya Peraturan Bersama antara

Kerja Perangkat Dinas (SKPD). RIPP merupakan dokumen yang

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor

memberikan gambaran menyeluruh dari sistematika pelaksanaan

3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi

kegiatan penelitian dan pengembangan untuk setiap tema prioritas

Daerah menjadikan lingkup kewenangan kelitbangan tidak hanya

pembangunan

meliputi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, tetapi

kota

yang

mengacu

pada

seluruh

dokumen

perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat.

juga harus mengakomodir pengembangan inovasi daerah.

Penyusunan RIPP menjadi dasar dalam pembentukan Badan

Seiring dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota,

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Bandung sesuai

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang sudah ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 yang

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 dalam

menyebutkan bahwa Balitbang merupakan lembaga independen yang

pelaksanaannya membutuhkan penyempurnaan substansi lebih lanjut

menjalankan fungsi koordinasi, kerjasama, pengendalian kualitas, serta

dan penyelarasan dengan kebijakan/peraturan baru yang berlaku

penetapan arahan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan

setelah ditetapkannya RPJMD Kota Bandung seperti Undang-Undang


3


No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden

dibutuhkannya kajian evaluasi terhadap RIPP Kota Bandung Tahun

Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019, serta

2015 – 2019.

peraturan dan kebijakan terkait lainnya. Perubahan pada RPJMD kota harus didahului oleh revisi RPJPD Kota Bandung 2005-2025. Hal ini

1.2.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

karena terdapat materi yang termaktub di RPJPD yang sudah kurang

Berikut ini merupakan maksud, tujuan, dan sasaran yang

relevan/sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada saat ini,

dilaksanakan dalam penyusunan “Evaluasi Rencana Induk Penelitian

terutama dengan adanya beberapa target indikator kinerja di RPJPD

dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018”

yang kurang realisitis. Selain itu, RPJPD juga dipandang terlalu kaku dengan menetapkan target yang terlalu spefisik. Idealnya RPJPD lebih

1.2.1.

pada arah kebijakan makro jangka panjang Kota Bandung, tanpa harus mencatumkan target-target yang sangat kaku. RPJPD Kota Bandung sebagai induk perencanaan seharusnya disempurnakan lebih lanjut, sehingga tidak mewariskan masalah terhadap RPJMD 2013-2018 dan juga RPJMD periode selanjutnya. Dengan adanya review substansi RPJMD Kota Bandung Tahun

Maksud Penyusunan

“Evaluasi

Rencana

Induk

Penelitian

dan

Pengembangan (RIPP) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018” ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung Tahun 2015 – 2019 yang mengacu kepada dokumen revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 dan usulan SKPD.

2013 – 2018, maka RIPP Kota Bandung Tahun 2015 – 2019 yang sudah disusun perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan pencapaian misi dalam Review RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Selain itu, arahan kebijakan penelitian dan pengembangan juga perlu disesuaikan dengan arahan riset di tingkat pusat yang dijabarkan dalam Agenda Riset Nasional (ARN). Hal inilah yang mendasari

1.2.2.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan evaluasi RIPP ini yaitu sebagai berikut: 1) Mengetahui sejauh mana implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD dalam rangka


4


mendukung pencapaian target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 sesuai tema prioritas pembangunan; dan

6) Memetakan kebutuhan penelitian dan pengembangan Kota Bandung sesuai dengan kajian yang sudah dilakukan.

2) Memetakan kebutuhan penelitian dan pengembangan Kota Bandung berdasarkan sasaran IKU SKPD, isu dan skala prioritas

1.3.

Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang mengacu

Ruang lingkup dari penyusunan kajian evaluasi RIPP Kota Bandung ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu lingkup wilayah, lingkup studi, dan lingkup instansional.

kepada dokumen revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018.

1.2.3.

Ruang Lingkup

Sasaran

Sasaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan penyusunan kajian evaluasi RIPP Kota Bandung ini yaitu: 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan

1.3.1.

Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang ditentukan adalah wilayah Kota Bandung secara administratif yang terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

dari setiap SKPD yang ada di Kota Bandung; 2) Mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama dari setiap SKPD yang ada di Kota Bandung; 3) Mengidentifikasi isu strategis dan skala prioritas pembangunan Kota Bandung secara umum maupun sektoral; 4) Melakukan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan utamanya Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018; 5) Merumuskan arah kebijakan penelitian dan pengembangan di Kota Bandung; dan


5


3) Mengevaluasi dokumen RIPP Kota Bandung Tahun 2015 – 2019 yang sudah disusun pada tahun 2014;

Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Pekerjaan

4) Memetakan kebutuhan penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan sasaran IKU SKPD, isu dan skala prioritas Pemkot Bandung; dan 5) Menyusun dokumen Evaluasi rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) Kota Bandung 2013 – 2018 yang disesuaikan dengan revisi RPJMD 2013 – 2018 dan mendorong Renstra Bappeda Tahun 2017 – 2018.

1.3.3.

Lingkup Instansional

Lingkup instansi yang akan dibahas dalam kajian penyusunan RIPP ini yaitu: Sumber: Laporan Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bandung, 2014

1.3.2.

Lingkup Studi Lingkup studi dari penyusunan kajian ini terdiri dari:

1) Menganalisis dokumen dan peraturan terkait kelitbangan;



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI;



Kementerian Dalam Negeri RI;



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;



BP3Iptek Provinsi Jawa Barat;



Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2) Menganalisis dokumen Agenda Riset nasional dan agenda riset daerah;


6


1.4.

Sistematika Pelaporan

Laporan Akhir terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan sementara dari hasil kajian evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.

Bab I Pendahuluan Berisikan penjabaran mengenai latar belakang pekerjaan, rumusan masalah, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pekerjaan, output/keluaran pekerjaan, dasar hukum serta sistematika pelaporan. Bab II Kajian Pustaka Berisikan kajian terhadap teori dan peraturan terkait dengan penelitian dan pengembangan, serta tinjauan terhadap dokumen rencana pembangunan dalam hal ini Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan Dokumen Review RPJMD Kota Bandung. Bab III Gambaran Umum Wilayah Kajian Berisi pembahasan mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu Kota Bandung yang dilihat dari aspek fisik, sosial kependudukan dan ekonomi, serta gambaran umum bidang pemerintahan Kota Bandung. Serta hasil studi banding terhadap Balitbang Kota Medan. Bab IV Hasil Analisis Kajian Bab ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data, hasil analisis terhadap teori-teori terkait pengembangan dan penelitian, serta analisis terhadap aspek legal terkait. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi


7


BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. 2.1.1.

2.1.2.

Perencanaan Kelitbangan Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

Litbang Kemendagri, secara administratif-manajerial, perencanaan

Tinjauan mengenai Penelitian dan Kelitbangan

program kerja kelitbangan dilakukan secara runtun dengan tahapan

Tahapan Penelitian dan Pengembangan Daerah

kegiatan yang sekuen dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penelitian dan pengembangan daerah dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

Tahapan kegiatan dimaksud meliputi: 1)

Penjaringan

dan evaluasi. Bagan dari setiap tahapan penelitian dan pengembangan daerah tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 1 berikut ini. Gambar 2. 2 Tahapan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penjaringan Permasalahan permasalahan

dilakukan

untuk

menggali

permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pimpinan lembaga, komponen-komponen

atau

unit-unit

kerja

yang

memerlukan

pemecahan masalah melalui metode kelitbangan. 2)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen

perencanaan

kelitbangan

merupakan

hasil

perumusan dari penjaringan permasalahan sesuai skala prioritas, spesifik, dan realistis, yang akan diajukan menjadi program kelitbangan tahun berikutnya. Dokumen perencanaan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang mengacu RPJMN dan bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011

Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Program Kementerian Dalam Negeri.


8

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 3)

Penyusunan Kerangka Acuan

yang dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk memenuhi

Penyusunan kerangka acuan merupakan tindak lanjut dari

kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan urusan pilihan

Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan. Di lingkungan BPP

adalah urusan yang dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

Kemendagri,

memenuhi

penyusunan

kerangka

acuan

dilakukan

oleh

tujuan

pembangunan

daerah.

Urusan

ini

dipilih

peneliti/perekayasa berdasarkan arahan dan/atau kebijakan pimpinan

berdasarkan keadaan masing-masing daerah dan jumlahnya berbeda

Kemendagri atau dalam hal ini Kepala BPP Kemendagri.

antar daerah.

Di lingkungan Pemerintah Daerah, penyusunan kerangka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang

acuan dilakukan oleh peneliti/perekayasa berdasarkan arahan

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

dan/atau kebijakan pimpinan daerah atau dalam hal ini Kepala BPP

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan

Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan

wajib Pemerintah Daerah meliputi,

fungsi kelitbangan dan Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan

1. Pendidikan;

lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan

2. Kesehatan;

sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum;

2.1.3.

5. Penataan Ruang;

Pelaksanaan Kelitbangan Pelaksanaan pembangunan mencakup upaya-upaya yang

6. Perencanaan Pembangunan;

dilakukan instansi pemerintah/ lembaga dalam mencapai target

7. Perumahan

rencana pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam tahap

8. Kepemudaan dan Olahraga;

perencanaan.

9. Penanaman Modal;

Pembangunan

dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintah/lembaga yang dibagi berdasarkan urusan wajib dan

10.Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;

urusan pilihan masing-masing daerah. Urusan wajib adalah urusan

11.Kependudukan dan Catatan Sipil;


9

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 12.Ketenagakerjaan

1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPP

13.Ketahanan Pangan;

Kementerian Dalam Negeri dengan sumber pembiayaan yang

14.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

15.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPP Provinsi atau sebutan

16.Perhubungan;

lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan

17.Komunikasi dan Informatika

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPP Kabupaten/Kota

18.Pertanahan

atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan

19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

fungsi kelitbangan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari

20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

3) Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan

21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

peraturan perundang-undangan.

22.Sosial; 23.Kebudayaan;

2.1.4.

24.Statistik;

Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan Ketentuan mengenai evaluasi litbang, terutama di tingkat

25.Kearsipan; Dan

pemeritah

26.Perpustakaan.

peraturan, antara lain Permendagri No. 20 Tahun 2011, dan Surat

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

daerah

kabupaten/kota,

mengacu

pada

beberapa

edaran Kemendagri nomor 050/883/SJ tanggal 21 Maret 2011.

Litbang Kemendagri dijelaskan bahwa dalam perspektif juridis formal, pelaksanaan

program

kerja

tahunan

kelitbangan

dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:



Permendagri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Litbang Kemendagri Evaluasi program kerja tahunan kelitbangan dilakukan pada


10


setiap program kerja kelitbangan dengan periode waktu setiap

1)

Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi

berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran dan setiap akhir

dilakukan sebelum ditetapkannya rencana program dan kegiatan

tahun anggaran. Evaluasi pada program kerja tahunan kelitbangan

kelitbangan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala

dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja selaku pemangku

prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai

kepentingan secara sistemik dimulai dari tahap perencanaan,

tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan dengan

2)

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan

(Renja) masing-masing, baik di lingkungan Kementerian Dalam

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana

Negeri maupun di lingkungan Pemerintah Daerah.

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

dan 3)

Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi

dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dapat dinilai dan

yang dilaksanakan setelah program dan kegiatan kelitbangan

dipelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi

berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian

difokuskan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan

(keluaran/hasil/dampak) program mampu memberikan kebijakan

dampak (impacts) kegiatan kelitbangan. Oleh karena itu, dalam

yang lebih baik dan berkualitas dan dapat mengatasi masalah

perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan

pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan

penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-

untuk mengukur relevansi (sejauhmana kegiatan kelitbangan

kurangnya meliputi (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran,

sejalan dengan prioritas dan kebijakan), menilai efisiensi (keluaran

dan (iii) indikator hasil/manfaat.

dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:

terhadap sasaran), nilai ekonomis ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan), dan produktivitas (mengukur manfaat


11


kegiatan agar dapat berkelanjutan pasca kegiatan kelitbangan) 

1) Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lain kepada

dari suatu program.

Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada

Surat edaran Kemendagri nomor 050/883/SJ tanggal 21 Maret

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Badan

2011 tentang Pedoman Penyusun Program Litbang dilingkungan

Litbang Provinsi atau sebutan lain; 2) Badan Litbang Provinsi atau sebutan lain kepada Gubernur

Kemendagri dan Pemda TA 2012.

dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah

Dalam Surat edaran Kemendagri nomor 050/883/SJ

Provinsi dan Kepala BPP Kemendagri;

tanggal 21 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusun Program Litbang

dilingkungan

Kemendagri

dan

Pemda

TA

3) BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri dengan

2012,

tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan

dikemukakan beberapa poin tentang evaluasi litbang, antara lain:

Inspektur Jenderal.

a. Melaksanakan evaluasi litbang Pemerintahan Dalam Negeri termasuk di dalamnya litbang Pemerintahan Daerah, meliputi

c. Pedoman teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

antara lain aspek: 1) Kelembagaan; 2) Ketatalaksanaan;

2.2.

3) Sumberdaya manusia; 4) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung; 5) Kebijakan; 6) Program; 7) Pelaksanaan; dan 8) Pemanfaatan. b. Laporan hasil evaluasi disampaikan secara berjenjang:

Tinjauan Kebijakan Terkait Penelitian dan Pengembangan di Kota Bandung

2.2.1.

Tinjauan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) 2015-2019 Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan disusun

berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah. Urusan wajib diambil berdasarkan standar pelayanan minimum yang harus diterima oleh masyarakat. Urusan pilihan diambil berdasarkan


12


dokumen rencana daerah. Dokumen rencanan daerah terdiri dari

Sumber : Dokumen RIPP Tahun 2015-2019

Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

(RPJP)

yang

diturunkan

menjadi

Rencana

lingkup

dari

Rencana

Induk

Penelitian

dan

Pengembangan Kota Bandung tidak hanya menjabarkan tahapan dan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RIPP tidak hanya

arahan

melihat dokumen rencana yang berhubungan dengan wilayah RIPP

dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan seluruh tema prioritas

dibuat tetapi juga dokumen rencana yang berada pada tingkat lebh

pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun

tinggi dibanding wilayahnya.

2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang

kegiatan

Kementerian

penelitian

Dalam

Negeri

dan

dan

pengembangan

Pemerintahan

yang

harus

Daerah

yang

dilakukan oleh SKPD juga akan berdampak pada peningkatan kualitas

menyebutkan bahwa kegiatan kelitbangan adalah rangkaian kegiatan

regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

ilmiah

Gambar 2. 3 Kedudukan RIPP

yang

bertujuan

mengembangkan pengetahuan

penerapan

yang

penyelenggaraan

menghasilkan

baru,

praktis atau

pemerintahan

pemahaman nilai

cara dalam

dan baru

negeri

baru

dan

konteks

ilmu

dalam di

rangka

lingkungan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintahan Daerah, namun juga harus dapat mengakomodir kebutuhan yang menjadi arahan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Agenda Riset Nasional (ARN). Tahapan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung RIPP disusun berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah. Urusan wajib diambil berdasarkan standar pelayanan


13


minimum yang harus diterima oleh masyarakat. Urusan pilihan diambil berdasarkan dokumen rencana daerah. Dokumen rencanan daerah

Gambar 2. 4 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RIPP Kota Bandung

terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RIPP tidak hanya melihat dokumen rencana yang berhubungan dengan wilayah RIPP dibuat tetapi juga dokumen rencana yang berada pada tingkat lebh tinggi dibanding wilayahnya. RIPP Kota Bandung Tahun 2015-2019 secara umum dilakukan dengan 5 fase pengerjaan, yang terdiri dari tahap evaluasi kondisi eksisting, tahap analisa permasalahan, tahap perumusan strategi, tahap roadmapping dan tahap penyusunan draft Raperwal sebagai penguatan terhadap dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2015-2019.

Sumber: RIPP Kota Bandung 2015-2019

Perumusan Arahan Kebijakan Kelitbangan untuk Setiap Tema Pembangunan Prioritas Terdapat 4 (empat) tahap dalam perumusan arahan kebijakan kegiatan kelitbangan agar kegiatan kelitbangan, mampu menjawab tantangan lima tahun ke depan maupun menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi gap pembangunan dalam 5 tahun ke belakang.


14


Perumusan arahan kebijakan juga harus dapat memenuhi standar

tindih pelaksanaan kajian yang dilakukan oeh setiap SKPD. Oleh karena

pelayanan minimal, menghasilkan percepatan pencapaian visi kota

itu, perlu diidentifikasi tugas dan fungsi dari Badan Litbang maupun

serta memenuhi pelaksanaan sistem inovasi daerah.

SKPD agar terjadi pembagian yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan

Berikut merupakan tahapan yang dibutuhkan dalam perumusan

Kelitbangan. Berikut pembagian tugas dan fungsi antara Balitbang dan

arahan kebijakan.

SKPD.

a. Melakukan pemetaan capaian pada akhir RPJMD 2009-2013 dan target akhir periode RPJMD 2013-2018 pada indikator kinerja setiap

Gambar 2. 5 Bagan Mekanisme Koordinasi Tugas dan Fungsi Antara Balitbang dan SKPD

tujuan dalam tema pembangunan prioritas. b. Menentukan gap yang terjadi pada capaian akhir RPJMD 2009-2013 dengan target akhir periode RPJMD 2014-2018. c. Menurunkan Isu strategis pada setiap tema pembangunan prioritas yang telah dipetakan ke dalam gap yang terjadi pada setiap indikator kinerja. Gap pada setiap indiator kinerja juga digunakan untuk memperkuat kondisi isu strategis yang dipetakan d. Clustering arahan kebijakan kelitbangan 5 tahun ke depan berdasarkan isu strategis.

Perumusan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan harus berada di bawah koordinasi Badan Litbang Kota Bandung agar tidak terjadi tumpang

Sumber: RIPP Kota Bandung 2015-2019

Kesimpulan RIPP Kota Bandung 2015-2019 Dalam merumuskan arahan kebijakan kelitbangan, tahapan awal yang harus dilakukan adalah menentukan tema pembangunan prioritas.

Tema

pembangunan

prioritas

merupakan

tema


15


pembangunan yang menjadi prioritas kegiatan penelitian dan

Selanjutnya, tema pembangunan prioritas didetailkan agar

pengembangan kota dalam lima tahun ke depan. Untuk menjadi

mampu memenuhi urgensi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

prioritas, suatu tema pembangunan harus memenuhi beberapa

pengembangan

kriteria antara lain,

pelayanan publik (mengacu pada Peraturan Menteri mengenai SPM

a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian dan

yang

mencakup

pemenuhan

standar

minimal

yang harus dipenuhi daerah), pemenuhan visi misi pembangunan Kota

sasaran pembangunan nasional;

Bandung (mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018),

b. Memiliki keterkaitan multisektoral;

dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (mengacu pada Agenda

c. Memiliki dampak yang luas bagi daerah dan masyarakat; dan

Riset Nasional Tahun 2010 – 2014).

d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Tema pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RIPP Kota Bandung Tahun 2015-2019 yaitu:

Tahap selanjutnya dalam perumusan arahan kebijakan pada setiap tema pembangunan prioritas adalah melakukan identifikasi isu strategis setiap tema yang terjadi akibat adanya: 

Gap antara target pembangunan RPJMD 2009-2013 dan capaian

a. Reformasi Birokrasi;

dari target tersebut pada awal periode RPJMD 2014-2018, dimana

b. Kesehatan;

gap tersebut diidentifikasi sebagai permasalahan dari tema

c. Pendidikan;

pembangunan prioritas yang belum dapat diselesaikan

d. Transportasi;



Gap antara capaian pada awal periode RPJMD 2014-2018 dan

e. Lingkungan Hidup;

target capaian pada akhir periode RPJMD 2014-2018, dimana gap

f.

tersebut diidentifikasi sebagai tantangan yang harus dapat dipenuhi

Produktivitas Daerah;

g. Penataan Ruang; h. Sosial dan Kesejahteraan; dan i.

Ketahanan Pangan.

untuk meningkatkan daya saing pembangunan kota Bandung Rumusan arahan kebijakan berdasarkan identifikasi isu strategis di atas, terdiri dari :


16

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 



Penentuan tema penelitian dan pengembangan apa yang akan

Kelompok kajian di bidang penelitian dan pengembangan Bappeda

mendukung pemanfaatan potensi yang ada serta mengatasi

mengalami

permasalahan yang terjadi pada tema pembangunan prioritas

Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana

tersebut. Tema penelitian dan pengembangan yang telah

Struktur Pemerintahan di Kota Bandung pun mengalami perubahan.

diidentifikasi sebelumnya, menjadi dasar dalam menyusun sasaran

Bidang kajian penelitian dan pengembangan di Bappeda yang semula

dan indikator ketercapaian dari sasaran tersebut.

dibagi menjadi 5 bidang kajian pun diubah menjadi 3 bidang kajian.

Perumusan

rancangan

kegiatan

penelitian

serta

program

implementatif yang dibutuhkan pada setiap tema pembangunan

perubahan

seiring

dengan

ditetapkan

Peraturan

Perubahan bidang kajian tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

prioritas tersebut.

Gambar 2. 6 Alur Bidang Kajian BAPPEDA Kota Bandung

Gambar 2. 7 Perubahan Alur Bidang Kajian BAPPEDA Kota Bandung

Sumber : Hasil Analisis, 2016


17

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 Sumber : Hasil Analisis, 2016

bidang pada buku putih Kemenristekdikti dan mencocokkannya

Bidang sosial dan pemerintahan merupakan penggabungan antara bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat dengan bidang pemerintahan. Sementara itu, bidang ekonomi dan pembangunan

dengan bidang terdekat pada 5 kelompok bidang kajian BAPPEDA Kota Bandung. Gambar 2. 8 Alur Perubahan Bidang Kajian Litbang Terhadap Bappeda Kota Bandung

merupakan penggabungan dari bidang tata ruang dan prasarana dengan bidang ekonomi dan pembiayaan. Selain itu, terdapat bidang kajian baru yaitu bidang inovasi dan teknologi dimana nantinya semua kajian terkait inovasi dan teknologi akan dikembangkan di bidang ini. Bidang evaluasi kebijakan ditiadakan namun kajian terkait evaluasi

Buku Putih Kemenristekdikti 2005-2025 Terdapat 7 Bidang

Bidang Pemerintahan Bidang Teknologi Pangan

Bidang Teknologi Energi

kebijakan ini nantinya akan tercakup di ketiga bidang kajian baru

Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi

Tinjauan Buku Putih Kementerian Riset dan Teknologi

Bidang Ekonomi & Pembiayaan

Buku Putih Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia terdiri dari tujuh bidang. Ketujuh bidang tersebut adalah teknologi

pangan,

Bidang Sosial Budaya & Kesejahteraan Rakyat

Bidang Teknologi Hankam

Republik Indonesia

bidang

Bidang Tata Ruang & Sarana Prasarana

Bidang Teknologi Transportasi

tersebut.

2.2.2.

5 Kelompok Bidang Kajian BAPPEDA Kota Bandung

bidang

teknologi

industri,

Teknologi Kesehatan & Obat

Teknologi Material Maju

bidang

Evaluasi Kebijakan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

transportasi, bidang informasi dan komunikasi, bidang hankam, bidang kesehatan & obat, material maju.

Teknologi Pangan

Untuk mengkaji point-point yang akan menjadi pertimbangan pada

Kegiatan riset untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional

Kajian Evaluasi RIPP, dilakukan pengelompokkan yakni meninjau tujuh

ditujukan untuk mendukung: [1] terpenuhinya kebutuhan pangan


18


seluruh individu rakyat Indonesia, baik secara kuantitas sesuai dengan

•

Penataan bauran energi secara optimal yang berpihak pada

kebutuhan energinya, kualitas gizi yang sesuai dengan kebutuhan

Sumber Daya energi baru dan terbarukan yang efisien dan

esensialnya agar dapat hidup sehat dan aktif, terjamin keamanannya

berkelanjutan dengan menggunakan energi fosil sebagai

bagi kesehatan, dan maupun terjangkau sesuai dengan kemampuan

penyeimbang

ekonominya; [2] meningkatnya kesejahteraan para penghasil pangan

•

Pengembangan sistem distribusi energi yang efisien

(petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, pengumpul pangan asal hutan) sehingga terus termotivasi untuk aktif dalam menyediakan pangan; [3] meningkatnya kontribusi teknologi dalam mendorong

Teknologi Transportasi Rekomendasi pada

kebijakan

teknologi

dan [4] terlaksananya regulasi dan kebijakan pangan yang kondusifbagi

memperluas dan mempertajam program riptek nasional yang selaras

penghasil pangan untuk berproduksi, bagi konsumen pangan untuk

dengan arah kebijakan sistem transportasi nasional (SISTRANAS);

memperoleh pangan yang sehat dan aman, dan bagi pengembang

memperluas dan mempertajam riset-riset sosio kultural untuk

teknologi bidang pangan untuk secara konsisten terus berkontribusi.

menjawab

Teknologi Energi

kendala

berbagai

Teknologi

bidang

transportasi

menyediakan

Putih

di

pertumbuhan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

berbagai

Buku

nasional

Transportasi

implementasi

bentuk

insenif

hasil-hasil

yang

tepat

yaitu:

riptek; untuk

mengembangan inovasi dan rekayasa riptek yang sesuai dengan

Rumusan kebijakan yang didapat dari analisis tersebut

kebutuhan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi

mengarahkan kepada usulan prioritas kebijakan dalam penataan

nasional; meningkatkan kemampuan industri nasional yang dapat

energi untuk menjamin ketersediaan energi nasional adalah:

mendukung kebutuhan teknologi untuk sistem transportasi nasional;

•

Penguasaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan

meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas

untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan memanfaatkan

transportasi;

memperkuat

Sumber Daya energi yang ada,

kelembagaan untuk mewujudkan prioritas kebutuhan nasional; dan

kerjasama

dan

SDM

riptek

integrasi

bidang program


19

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 meningkatkan

dukungan-dukungan

politik

dan

publik

untuk

2) Perlu regulasi dan policy framework untuk isu percepatan RUU

mewujudkan tercapainya pemenuhan kebutuhan transportasi nasional

konvergensi, open access policy, revitalisasi DeTIKNas, sistem

yang terintegrasi, handal, nyaman dan aman serta murah.

TKDN terutama dalam pengaturan dan penilaian, serta regulasi

Teknologi Informasi & Komunikasi

yang mendukung ekosistem dan pertumbuhan industri TIK

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi TIK secara nasional

dalam negeri.

tersebut perlu diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan dan

3) Kebijakan dan regulasi untuk peningkatan berbagai kegiatan

pertumbuhan TIK yang dilakukan secara efisien dan efektif melalui

pengembangan aplikasi dan konten, peningkatan industri lokal,

sinkronisasi program-program strategis TIK di seluruh kementerian,

pengembangan SDM TIK dan peningkatan akses internet dan

lembaga

yang

komputer masih dirasa kurang, sehingga perlu dikembangkan

diidentifikasi dapat menumbuhkan iklim penelitian, pengembangan

adanya kebijakan dan regulasi di bidang teknologi informasi

dan penerapan TIK, antara lain:

dan komunikasi yang lebih spesifik.

dan

pemerintah

daerah.

Beberapa

kebijakan

1) UU SINAS (Sistim Inovasi Nasional). Banyaknya produk inovasi

Teknologi Hankam

yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang di bidang

Beberapa identifikasi teknologi yang perlu dikuasai antara lain

telematika yang telah memasuki tahapan industri, seperti: call

adalah teknologi nano material maju, teknologi aerodinamika,

center untuk perbankan, meteran listrik digital, pengatur sinyal

teknologi hidrodinamika, teknologi instrumen, teknologi kontrol,

kereta api, chipsets untuk WiMAX, TV digital, berbagai

teknologi informatika, teknologi propulsi dan biologi molekuler.

perangkat lunak untuk e-education, e-government, dan e-

Penguasaan dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan

health. Aturan yang mengatur tentang sistem inovasi ini belum

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dan

ada,

keamanan, diarahkan guna meningkatkan kapasitas inovasi industri

sehingga

sudah

saatnya

segera

dipersiapkan

pembentukan UU-SINAS dan SIDA (Sistem Inovasi Daerah).

pertahanan nasional membangun kemampuan teknologi dan industri guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri khususnya dalam


20


rangka memenuhi kebutuhan pokok minimum alat utama sistim

delivery system and drug targeting serta h) bio-sensor untuk deteksi

pertahanan dan keamanan TNI dan Polri secara bertahap hingga tahun

materi bio-terorism.

2025.

Teknologi Kesehatan & Obat Penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek kesehatan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan periode

Teknologi Material Maju Rekomendasi

kebijakan

nasional

untuk

penelitian,

2005- 2025 diprioritaskan pada a) teknologi bio-informasi untuk

pengembangan serta penerapan teknologi material maju secara

membuat data dasar tentang penyakit, vektor dan reservoir, b) Iptek

singkat diuraikan sebagai berikut:

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), c) teknologi

a. Bidang energi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan listrik

pengelolaan dan penyehatan lingkungan, d) teknologi diagnosis dan

nasional, pengembangan teknologi konversi BBM yang bersih

manajemen penyakit, vektor dan reservoir, serta faktor-faktor risiko.

serta untuk teknologi konservasi energi.

Penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek kesehatan di bidang

b. Di bidang Telekomunikasi, pembangunan material maju yang

obat dan alat kesehatan periode tahun 2005-2025 diprioritaskan pada

mendasari piranti telekomunikasi sudah semestinya diproduksi

a) produk herbal terstandar dan fitofarmaka, b) bioteknologi farmasi

di dalam negeri menuju kemandirian bidang teknologi

untuk produksi bahan baku obat dan sediaan farmasi antara lain

informasi dan komunikasi di Indonesia.

vaksin, diagnostik, c) teknologi instrumentasi medik untuk diagnostik

c. Di bidang TIK, perlu segera dibangun atau diarahkan dalam

dan terapi kesehatan, d) pengembangan Iptek kontrasepsi, e)

waktu 5 tahun pertama (2011-2015) adalah:

teknologi Obat, Perbekalan dan Alat kesehatan (OPA) tepat guna untuk

1. Silicon yang merupakan material dasar

kegawat daruratan, f) teknologi aplikasi standar K3, g) New drug

2. Tembaga yang merupakan material pendukung utama dalam pembuatan elektronik device.


21


d. Sedangkan Material maju yang mempunyai proses teknologi lebih maju dan masih membutuhkan R&D dikembangkan pada 10 tahun ke dua (2011— 2020) yaitu: 1. Polimer konduktif untuk flat panel display dan elektronik packaging dalam teknologi integrasi IC 2. Bahan magnet untuk penyimpanan data 3. Bahan logam tanah jarang sebagai campuran bahan semikonduktor 4. Komponen atau electronic device yang merupakan produk

aplikasi

dari

beberapa

material

dasar

dikembangkan R&D nya sejak awal dan diharapkan dapat diproduksi pada periode ke tiga (2011— 2025). 5. Pemerintah diharapkan dapat membangun suprastruktur dan infrastruktur nanoteknologi, baik SDM maupun peralatan proses dan intrumentasi pengujian Adapun untuk mempermudah acuan dalam melakukan Penelitian, engembangan serta penerapan Material maju, telah di buat Roadmap pengembangan produksi material maju dan Roadmap pengembangan riset dan teknologi.


22


3.1.2.

BAB III

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN 3.1.

Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah

Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan

3.1.1.

Walikota Bandung. Tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah

Landasan Pembentukan Pemerintah Kota Bandung

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah dan Pembangunan yang

Pada dasarnya semenjak tahun 1945, UUD 1945 pasal 28 telah menjadi landasan dalam pembentukan Pemerintah Daerah. Sebagai dasar realisasi dari pasal tersebut, maka semenjak itu Undang-Undang yang telah mengatur Pemerintah Kota Bandung secara berurutan adalah sebagai berikut:

Daerah; No.

secara garis besar diproyeksikan dalam APBD. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban Pimpinan Pemerintah yaitu menyusun dan memberntuk satuan organisasi daerah dan dinas-dinas kedalam bentuk sekretariat daerah yang diharapkan dapat mendukung peranan Pemerintah Kota Bandung

1. UU No. 1 tahun 1945 tentang Pementukan Komite Nasional

2. UU

Tugas Pokok Pemerintah Kota Bandung

dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pembentukan dan penyusunan satuan organisasi haruslah berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

52

tahun

1950

tentang

Undang-Undang

Pokok

Pemerintahan Daerah; 3. UU No. 44 tahun 1950 tentang Undang-undang atau Pengaturan Pokok Pemerintah Daerah; 4. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah; 5. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah; 6. UU No. 9 tahun 1965 tentang Desa Praja Daerah; dan 7. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Satuan organisasi tersebut terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan a. Walikota b. Wakil beserta DPRD 2. Unsur Staf a. Sekretariat Daerah b. Bp-7 c. Bappeda d. Inspektorat Daerah


23

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 3. Unsur Pelaksana

5. Asisten Pemerintahan

a. Dinas

6. Asisten Pemerintahan

b. Bagian

7. Badan Kepegawaian Daerah

c. Kantor

8. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.1.3.

9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena akan

nampak jelas hubungan antara kedudukan, fungsi, dan tugas masing-

10. Badan

Pemberdayaan

Perempuan

11. Badan Pengelola Lingkungan Hidup

dari adanya tumpeng tindih tugas, wewenang, dan tangungjawab

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

pegawai

13. Bagian Hukum dan HAM

masing-masing

bagian

karena

pegawai

akan

Keluarga

Berencana

masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi juga akan terhindar

di

dan

mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Berdasarkan Peraturan

14. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

15. Bagian Keuangan

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2007 Tentang

16. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota

17. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (BPSDA)

Bandung ditetapkan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kota

18. Bagian Pemerintahan Umum

Bandung yang terdiri atas:

19. Bagian Pengelolaan Asset

1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

20. Bagian Tata Usaha Setda

2. Asisten Adm. Perekonomian & Pembangunan

21. Bagian Umum dan Perlengkapan

3. Asisten Administrasi Umum

22. Dinas Bina Marga dan Pengairan

4. Asisten Administrasi Umum

23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


24


24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

45. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung

25. Dinas Kesehatan

46. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

26. Dinas Komunikasi dan Informatika

47. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung

27. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

48. Satuan Polisi Pamong Praja

28. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Selanjutnya, lembaga teknis daerah tersebut dibagi ke dalam

29. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

berbagai urusan yang terkait dengan Pemerintahan Kota Bandung.

30. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Berikut ini adalah pembagian lembaga teknis daerah Kota Bandung

31. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

berdasarkan bidang urusannya.

32. Dinas Pendidikan 33. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3. 1 Pembagian Organisasi Pemerintah Daerah

34. Dinas Perhubungan 35. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 36. Dinas Sosial 37. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Kota Bandung Berdasarkan Urusan No . 1 2

38. Dinas Tenaga Kerja

Urusan Pendidikan Kesehatan `

39. Inspektorat 40. Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah 41. PD Air Minum Tirtawening 42. PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung 43. PD Kebersihan 44. PD Pasar Bermartabat

CX ` 4 5 6

Pekerjaan umum Perumahan Penataan ruang Perencanaan pembangunan

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Dinas Bina Marga Dan Pengairan Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


25

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 No . 7 8 9 10 11

12

13 14 15

16 17 18 19

20

Urusan Perhubungan Lingkungan hidup Pertanahan Kependudukan dan catatan sipil Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan usaha kecil dan menengah Penanaman modal Kebudayaan Kepemudaan dan olahraga Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Otonomi daerah,

SKPD

No .

Dinas Perhubungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Bagian Hukum dan HAM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

21

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olah Raga Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah

22 23 24 25 26 27 28

Urusan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, ke Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pemberdayaan masyarakat dan desa Statistik Kerarsipan Komunikasi dan informatika Perpustakaan Pertanian Kehutanan Energi dan

SKPD

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Pusat Statistik Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kantor Perpustakaan Umum & Arsip Daerah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan


26

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 No .

Urusan

29 30 31

Sumber Daya Mineral Pariwisata Perikanan Perdagangan

32

Industri

33

Ketransmigrasian

SKPD

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Fungsi

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Perdagangan Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Perdagangan

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Dalam

melaksanakan

tugas,

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Kota Medan menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan; b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan; c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang penelitian dan pengembangan; dan

3.2.

Hasil Studi Banding Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kota Medan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menjelaskan bahwa Badan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam Bab III Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 dinyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang arah atau orientasi Balitbang Kota Medan dan menggambarkan bentuk organisasi di masa depan. Penetapan visi Balitbang sangat penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan. Visi tersebut digali dari keyakinan


27


dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi dengan

4.

Menyebarluaskan hasil penelitiaan dan pengembangan kepada

mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya dan keselarasannya

pemangku kepentingan melalui koordinasi yang harmonis

dengan visi Negara Republik Indonesia, Visi Provinsi Sumatera Utara

dengan semua lembaga litbang terkait dan meningkatkan

dan tentunya Visi Pemerintah Kota Medan. Oleh karenanya Visi

kuantitas serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

Balitbang Kota Medan adalah sebagai berikut:

5.

“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Yang Profesional

Mewujudkan fungsi balitbang sebagai supervisi penyusunan dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah Kota Medan

dan Modern dalam Mendukung Pembangunan Kota Medan”

BAB IV

Visi tersebut didasarkan pada nilai-nilai organisasi yang dianut pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.

4.1.

Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan 1.

Menjadikan hasil penelitian dan pengembangan dari institusi Balitbang

sebagai

dasar

perumusan

dan

perancangan

kebijakan pembangunan kota yang akurat, valid dan dapat

Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya peneliti

yang

profesional

di

bidang

penelitian

dan pengembangan. 3.

Mewujudkan Balitbang sebagai pusat informasi dan sebagai institusi pembina dalam konteks pembinaan penelitian dan pengembangan di Pemko Medan.

Analisis Hasil Pengumpulan Data Data berikut adalah data evaluasi pelaksanaan kegiatan

kelitbangan dari SKPD yang ada di Ko ta Bandung. Data yang sementara diperoleh adalah dari 33 SKPD yang menjadi target penelitian, terdapat 10 SKPD pada rencana kerja tahun 2016 yang telah didapatkan datanya.

dipertanggungjawabkan. 2.

HASIL KAJIAN

Data

tahun

2015

terdapat

13

SKPD

yang

kegiatan

kelitbangannya telah terdata. Pada data tahun 2016, dari 10 SKPD yang telah didapatkan datanya ditemukan bahwa terdapat 33 judul kegiatan kelitbangan. Dari sekian judul-judul kegiatan tersebut, baru terdapat 4 judul yang mengacu/berkaitan dengan penelitian yang diusulan pada RIPP 2015-2019. Kegiatan tersebut adalah Pemetaan Lahan Pertanian yang Berkelanjutan oleh Dinas Pertanian dan


28


Ketahanan Pangan Kota Bandung; Pengelolaan Saran dan Prasarana

Bandung : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung

Gedung Inovation Park oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung; Penyusunan Kajian

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak

Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Jasa Konsultasi Penelitian

tahun 1811 hingga sekarang;

Pajak On Line oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Unggul

: menjadi

yang

terbaik

dan

terdepan

dengan

mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi

4.2.

contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan

Analisis terhadap Asepek Legal Terkait

4.2.1.

perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga

Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Kota Bandung;

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nyaman

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan

kepala

daerah.

Dengan

mempertimbangkan

arah

pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

: terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat


29


memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang

bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan

telah dipaparkan di atas.

kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan

Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat

wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan

sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi

sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal

saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.

tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Bandung,

Kesejahteraan

dalam

artinya

sebagai berikut:

keseimbangan

hidup

yang

yang

sejati

merupakan

adalah

buah

dari



Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar

tataruang,

seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad.

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Kesatuan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 1

elemen

ini

diharapkan

mampu

saling

pembangunan

infrastruktur

berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah,

No

adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah

1

Tujuan 1: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

2

Tujuan 2: Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang

Tujuan

Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu

3 4

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan

5

pengendalian

Sasaran

paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat

serta

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata Terwujudnya Bandung caang Baranang Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung Meningkatkan


30

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 No

Tujuan

Sasaran

6

7

Tujuan 3: Mewujudkan system transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah

8

Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal

ketersediaan dan kualitas perumahan Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

No

Tujuan

Sasaran

Reformasi birokrasi

bebas KKN 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi 5 Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government 6 Tujuan 3: Meningkatkan Meningkatkan pemaham an masyarakat Kesadaran masyarakat dan tentang pendidikan politik dan perilaku aparat terhadap hukum dan demokratis HAM 7 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 8 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018



 Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

berdaya saing

bersih, dan melayani

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 3 No

Tujuan

Sasaran

1

Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. Tujuan 2: Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 2 No 1

2

Tujuan Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan. Tujuan 2: Terlaksananya

Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan

Sasaran

2

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 3 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan


31

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 No 4 5

Tujuan Tujuan 3: Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat

6

7 8

9

Sasaran

No

Terkendalinya kasus penyakit zoonosa Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meningkatnya penanggulangan PMKS Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan Meningkatnya pelestarian seni budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

5

Tujuan 4: Meningkatkan pelestarian seni budaya peran pemuda prestasi olah raga 10 Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan dan Pembinaan Umat Beragama antar umat beragama Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018



Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung di Misi 4

No 1 2 3 4

Tujuan Tujuan 1: Membangun perekonomian kota yang kokoh

Tujuan

Sasaran

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik 6 Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah. 7 Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta ) 8 Tujuan 2: Membangun Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan perekonomian kota yang kemudahan investasi maju 9 Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD 10 Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif 11 Berkembangnya koperasi dan UMKM 12 Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing 13 Tujuan 3: Membangun Meningkatkan kesempatan kerja 14 perekonomian kota yang Mendorong upaya peningkatan daya beli berkeadilan masyarakat Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Sasaran Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga Terjaganya pertumbuhan ekonomi Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

4.2.2.

Tinjauan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


32


Pembangunan Daerah terdapat penjelasan mengenai mekanisme



PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , PP No 18 Tahun

perubahan/revisi rencana pembangunan daerah. Disebutkan dalam

2016 secara signifikan berdampak pada perubahan Susunan

Pasal 50 Ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah

Organisasi

dalam hal :

Pemerintah Kota Bandung sebagai penanggungjawab pencapaian



Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan





target kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD 

Perubahan dari MDGs menjadi Sustainable Development Goals

mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

(SDGs). Dengan lebih banyak goals, tujuan dan indikator

Terjadi perubahan yang mendasar, atau merugikan kepentingan

dibandingkan dengan MDGs, maka Pemerintah Kota Bandung wajib

nasional

mempersiapkan

Terdapat faktor-faktor pendorong utama dilakukannya perubahan

pelaksanaan SDGs dan memasukannya ke dalam rencana

RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018, yaitu:

pembangunan dan persiapan penyusnan Rencana Aksi Daerah SDGs

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

sambil menunggu regulasi terkait dikeluarkan.

berimplikasi pada perlunya penyesuaian serta penyelarasan antara



dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan



indikator-indikator

yang

dapat

mendukung

Perubahan SPM dari 15 SPM menjadi 6 SPM yaitu Urusan Wajib

Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) tersebut diatas, dengan

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi : pendidikan,

Prioritas Pemerintah Kota Bandung

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang

rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum

paling mendasar adalah perubahan pada pembagian urusan

dan perlindungan masyarakat; serta sosial

pemerintahan daerah, dimana berdasarkan UU Nomor 23 tahun

Dalam perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, terdapat

2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan

perubahan tujuan dan sasaran yang berpengaruh sebagai dasar dari

yakni (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan

rencana penelitian yang akan disusun.

konkuren, dan (iii) urusan pemum


33

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 4.2.3.

Perubahan SOTK Kota Bandung

4 Dinas Penataan Ruang

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka struktur pemerintahan di Kota

5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Bandung pun harus menyesuaikan berdasarkan aturan baru tersebut.

6 Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial

Perubahan struktur organisasi pemerintahan bertujuan untuk

7 Dinas Tenaga Kerja

memberikan pelayanan dan manajemen pemerintahan yang lebih

8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

efektif dan efisien. Adapun perubahan struktur pemerintahan Kota

Pemberdayaan Masyarakat

Bandung berubah, dari semula 17 dinas dan 4 badan menjadi 21 dinas

9 Dinas Pangan dan Pertanian

dan 5 badan, seperti berikut:

10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1) Badan Daerah 1

Badan

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perencanaan,

Pembangunan,

Penelitian

dan

12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengembangan

13 Dinas Perhubungan

2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

14 Dinas Komunikasi dan Informatika

3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

15 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4

Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

16 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 Dinas Pemuda dan Olah Raga

2) Dinas Daerah

19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Dinas Pendidikan

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2 Dinas Kesehatan

21 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

3 Dinas Pekerjaan Umum

22 Satuan Polisi Pamong Praja


34


berikut berisi program kegiatan dari penelitian/pengembangan 3) Perusahaan Daerah

program tersebut; dasar acuan program, terdiri dari RIPP 2015-2019

1 PD BPR

(lama), RPJMD, dan dokumen agenda riset di level provinsi dan

2 PDAM

nasional, serta inovasi/usulan masyarakat; dasar acuan perubahan

3 PD Kebersihan

merupakan tambahan dasar acuan yang disebabkan adanya

4 PD Pasar Bermartabat

revisi/erubahan RPJMD Kota Bandung; keterkaitan judul kajian dengan dokumen mengenai aspek legal; SKPD serta penambahan SOTK

4) Sekretariat Daerah

perubahan, karena terdapat perubahan susunan Pemerintah Kota Bandung

4.2.4.

tahun

2016.

Usulan Litbang

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan aspek legal, dihasilkan usulan program penelitian, pengembangan dan inovasi Kota Bandung. Tabel


35


Tabel 4.5. Usulan Program Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kota Bandung NO 1

PROGRAM KEGIATAN Kajian Efektivitas Penggunaan

DASAR ACUAN PROGRAM

DASAR ACUAN PERUBAHAN

SOTK Perubahan

RIPP 2015-2019 (Penelitian)

Dinas

Non Cash Payment Card bagi

TAHUN 2017

Perhubungan

masyarakat 2

3

Kajian Pengembangan Ekonomi

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Dinas Koperasi,

Kota Berbasis Teknologi dan

2. Perwujudan sasaran dalam RPJMD untuk

2. Perwujudan sasaran dalam REVISI

Usaha Mikro,

Informasi dalam rangka

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk

RPJMD: Mengembangkan ekonomi

Kecil dan

Mendukung Ekonomi Kreatif dan

mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota

kreatif untuk mendukung tercapainya

Menengah

Teknopolis

Kreatif

Bandung sebagai Kota Kreatif

Kajian Perumusan Standarisasi

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Produk UMKM

2. Perwujudan sasaran dalam RPJMD: "1.


Terjaganya pertumbuhan ekonomi; 2.

RPJMD: "Meningkatkan ekspor"

2016

2017

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri; 3. Berkembangnya koperasi dan UMKM" 4

Kajian peruntukan tanah untuk

Usulan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

pembangunan UPT Metrologi

SKPD

2017

Legal Kota Bandung 5

Kajian Regulasi Pemkot Bandung

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

2017

dalam Pemihakan terhadap



UMKM, Koperasi dan pedagang




36

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 NO

PROGRAM KEGIATAN kecil

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri; 3. Berkembangnyakoperasi dan UMKM"

6

Kajian Strategi Penataan dan

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

2017

Pengembangan Usaha PKL &



Pelatihan Manajemen Usaha bagi



PKL

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri"

7

8

9

10

Kajian/analisa kebutuhan beras,


daging sapi, daing ayam dan telor

SKPD: dilatarbelakangi meningkatkan stabilitas

ras serta alur distribuinya

harga dan ketersediaan

Pembentukan inkubasi start up

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

entrepreneur berbasis inovasi di



sekitar BRIV





Kreatif


Pengembangan BRIV ( Bandung

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Raya Innovation Valley)







Kreatif


1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Pengembangan sentra usaha dan

2017

2018

2017

2018


37


PROGRAM KEGIATAN pemasaran produk unggulan

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan





TAHUN

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri" 11

Pilot program penggunaan non-

RIPP 2015-2019 (Pengembangan)

cash payment card pada Trans

Dinas

2018

Perhubungan

Metro Bandung 53

Pengembangan pertanian


Dinas Pangan dan

perkotaan melalui kampung

SKPD

Pertanian

2016

berkebun 54

Membuat ikon satu kampung


satu produk (one village one

SKPD

2017

product), produk unggulan komoditi pertanian 55

Pengembangan tanaman


hidropotik di setiap RW di kota

SKPD

2018

bandung 56

Kajian Kemampuan dan kemauan


masyarakat membayar terhadap

SKPD

PD Kebersihan

2017

jasa pelayanan sampah 57

Fasilitasi kepada masyarakat dan


dunia usaha dalam

SKPD

2017


38


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang pemasaran hasl produk ulang dan guna ulang sampah 58

Kajian usaha lainnya dalam


rangka meingkatkan pendapatan

SKPD

2018

PD Kebersihan 59

Peningkatan Pengelolaan


Sekretariat

Administrasi Pelaksanaan

SKPD

Daerah

2015

Kegiatan Fisik dan Non Fisik 60

61

62

63

64

Koordinasi Perumusan dan


Implementasi Kebijakan Ekonomi

SKPD

Penciptaan Iklim Usaha-Usaha


Kecil Menengah yang Kondusif

SKPD

Pengembangan Ekonomi Kreatif


dan Teknopolis

SKPD

Pengembangan Pola Investasi


Badan

Kota Bandung

SKPD

Perencanaan,

Pendataan PKL 30 Kecamatan


Pembangunan,

Kota Bandung dan Software

SKPD

Penelitian dan

Aplikasi Database PKL Kota

2015

2015

2015

2015

2015

Pengembangan

Bandung


39

Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung 20132018 NO 65

66

67

68

69

70

71

72

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Penyusunan Draft Rencana


2015

Umum Penanaman Modal

SKPD

Analisa pasar untuk promosi dan


Dinas

pemasaran pariwisata

SKPD

Kebudayaan dan

Pengembangan Statistik Wisata


Pariwisata

Terpadu

SKPD

Analisa pasar untuk promosi dan


pemasaran pariwisata

SKPD

Pengembangan Statistik Wisata


Terpadu

SKPD

Pengembangan Bandung Virtual


Tour

SKPD

Kajian/analisa kebutuhan beras,


Dinas Koperasi,

daging sapi, daing ayam dan telor

SKPD: dilatarbelakangi meningkatkan stabilitas

Usaha Mikro,

ras serta alur distribuinya

harga dan ketersediaan

Kecil dan

Kajian peruntukan tanah untuk


Menengah

2017

pembangunan UPT Metrologi

SKPD

2015

2017

2017

2018

2018

2017

2017

Legal Kota Bandung 73

Standar Operasional Prosedur


Badan

Kegiatan Penelitian,

SKPD

Perencanaan,

Pengembangan dan Inovasi

Pembangunan,

Daerah

Penelitian dan


40


75

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM

Kajian Kelayakan Kegiatan Hasil


Bandung Innovation Jam 2016

SKPD

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

SOTK Perubahan

TAHUN

Pengembangan

2015


Dinas

2017

SKPD

Kebudayaan dan

purbakala 76


Pariwisata

Pengelolaan dan pengembangan


pelestarian peninggalan sejarah

SKPD

2018

purbakala 77

Penyempurnaan materi teknis


Dinas Penataan

RDTR SWK Cibeunying dan

SKPD

Ruang

2016

Bojonegara 78

79



RDTR SWK Tegallega dan Karees

SKPD



RDTR SWK Kordon, Gedebage,

SKPD

2016

2016

Ujungberung, dan Arcamanik 80

Penyusunan dan raperwal


tentang teknik pengaturan zonasi

SKPD

2016

pengalihan hak pembangunan atau TDR (Transfer of Development Right) 81

Penyusunan kajian dan raperwal


2016


41


PROGRAM KEGIATAN tentang teknik pengaturan

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

SKPD

zonasi, bonus zoning 82

Penyusunan kajian dan raperwal


tentang ketentuan persyaratan

SKPD

2016

kegiatan dalam pemanfaatan ruang 83

84

85

Penyusunan RTBL dan Raperda


2016

SPK Sadang Serang

SKPD

Penyusunan RTBL dan Raperwal


SPK Kopo Kencana

SKPD

Panduan rancangan kota dan


Dinas Penataan

raperwal (alun-alun)

SKPD

Ruang dan/atau

2016

2016

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan 86

Sosialisasi peraturan perundang-


Dinas Penataan

undangan tentang rencana tata

SKPD

Ruang

2016

ruang 87

Penyusunan naskah akademis


dan perwal (TDR, Pengaturan

SKPD

2017


42


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Zonasi Bonus Zonning dan Ketentuan Persyaratan kegiatan dalam pemanfaatan ruang) 88

Pembuatan sistem aplikasi RDTR


dan peraturan zonasi untuk

SKPD

2017

masyarakat 89

Penyusunan panduan teknis dan


Dinas Penataan

raperwal perencanaan kawasan

SKPD

Ruang dan/atau

cagar budaya Cipaganti dan

Dinas

sekitarnya

Kebudayaan dan

2017

Pariwisata 90

91

Penyusunan ketentuan


Dinas Penataan

perparkiran di Kota Bandung

SKPD

Ruang

Penyusunan standar sarana dan


Dinas Perumahan

prasarana minimal hunian dan

SKPD

dan Kawasan

non hunian di Kota Bandung 92

93

2017

2017

Permukiman,

Penyusunan formulasi kepadatan


Pertanahan dan

kavling perumahan

SKPD

Pertamanan

Penyusunan naskah akademis


Dinas Penataan

dan perwal PRK Alun-alun dan

SKPD

Ruang

2017

2017

PRK Gedebage 94

Sosialisasi peraturan perundang-


2017


43


PROGRAM KEGIATAN undangan tentang rencana tata

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

SKPD

ruang 95

96

Kajian analisa belanja dalam

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Badan

rangka penajaman APBD &



Pengelolaan

Pengembangan aplikasi simulasi

meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas

RPJMD untuk meningkatkan Kapasitas

Pendapatan Asli

APBD Kota Bandung

Kinerja birokrasi

dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Daerah

Kajian Model Kelembagaan dan

1. RIPP 2015-2019 (Penelitian);


Dinas Komunikasi

Ketatalaksanaan Perangkat

2. Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kapasitas dan

2. Sasaran REVISI RPJMD: Meningkatnya

dan Informatika

Daerah

Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

2017

2017

birokrasi 97

Kajian peningkataan pembiayaan

Tema 4: Tatakelola dan Pendanaan Transportasi

Dinas

swasta dalam proyek-proyek

Agenda Riset Nasional 2016-2019 Bidang

Perhubungan

infrastruktur transportasi dan

Transportasi

2017

pelayanan angkutan; Peningkatan efektifitas pembiyaaan pemerintah melalui APBN dan APBD, termasuk melalui reformasi dana desentralisasi dan dana hibah daerah 98

Kajian Perumusan Manajemen

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Dinas Pendidikan

Pelayanan Pendidikan



mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota

RPJMD: Tersedia dan Terjangkaunya

2017


44


99

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya

Layanan Pendidikan yang merata dan

saing secara global

berkualitas

Kajian Perumusan Mekanisme

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Badan

Insentif dan Disinsentif Pajak



Pengelolaan

pada Kelompok Sasaran

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas

RPJMD: "1. Meningkatnya Kapasitas dan

Pendapatan Asli

Kinerja birokrasi; 2. Berkembangnya tata kelola

Akuntabilitas Kinerja birokrasi; 2.

Daerah

pemerintahan berbasis e-government; 3.

Meningkatnya performa e-government"

TAHUN

2017

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" 100

101

Kajian Strategi Pengelolaan Kas

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Badan

Daerah



Pengelolaan



Pendapatan Asli

Kinerja birokrasi


Daerah

Kajian Strategi Pengelolaan

1. RIPP 2015-2019 (Penelitian)

1. RIPP 2015-2019

Dinas Komunikasi

layanan publik berbasis

2. Sasaran RPJMD: (1. Meningkatnya Kapasitas


dan Informatika

elektronik terintegrasi dari

dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi; 2.


Pemerintah Kota

Berkembangnya tata kelola pemerintahan


berbasis e-government; 3. Terwujudnya


2017

2017

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) 102

Kajian Strategi Optimalisasi

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Badan

Pengelolaan Idle Asset



Pengelolaan

Pemerintah Kota



Pendapatan Asli

2018


45


103

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

Kinerja birokrasi


Daerah

Pengembangan one stop online

1. RIPP 2015-2019 (Pengembangan)

1. RIPP 2015-2019

Dinas Komunikasi

portal untuk pelayanan publik

2. Sasaran RPJMD: (1. Meningkatnya Kapasitas


dan Informatika

secara elektronik

dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi; 2.


Berkembangnya tata kelola pemerintahan


berbasis e-government; 3. Terwujudnya


TAHUN

2018

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) 104

Pengembangan Sistem

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Badan

Monitoring dan Evaluasi dalam



Pengelolaan

Penerapan Insentif dan

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas


Pendapatan Asli

Disinsentif Pajak

Kinerja birokrasi; 2. Berkembangnya tata kelola


Daerah

pemerintahan berbasis e-government; 3.


2018

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" 105

Pengembangan Sistem

1. RIPP 2015-2019 (Pengembangan);

1. RIPP 2015-2019 (Pengembangan);

Dinas Komunikasi

Monitoring Pelaksanaan Tata

2. Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kapasitas dan

2. Sasaran REVISI RPJMD: Meningkatnya

dan Informatika

Laksana Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

2018

Birokrasi 106

107

Penataan Peraturan Perundang-

Sekretariat

Undangan

Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan


Sekretariat

Internal dan Pengendalian

SKPD

Daerah

2015

2015


46


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Dinas Pendidikan

2017

2015

Pelaksanaan Kebijakan KDH 108

Pengembangan sistem informasi

1. RIPP 2015-2019

Perwujudan sasaran dalam REVISI

untuk meningkatkan partisipasi



masyarakat dan pengaduan,



usulan, informasi pendidikan


berkualitas

saing secara global 109

Program Pelayanan dan


Sekretariat

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SKPD

Daerah

Pelestarian dan aktualisasi adat


Dinas

budaya daerah

SKPD

Kebudayaan dan

Pelestarian dan aktualisasi adat


Pariwisata

budaya daerah

SKPD

Pengembangan Kesenian dan


Kebudayaan

SKPD

Kajian Subsidi Program Raskin


Dinas Pangan dan

SKPD

Pertanian


Dinas Pangan dan

kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 110

111

112

113

114

Kajian Subsidi Program Raskin

2017

2018

2018

2017

2018


47


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

SKPD 115

116

117

Pertanian

Pemberdayaan dan pembinaan

Perwujudan sasaran dalam RPJMD untuk


Dinas

eks PMKS dilakukan oleh semua

mewujudkan peningkatan penanggulangan PMKS

RPJMD untuk mewujudkan peningkatan

Pemberdayaan

penanggulangan PMKS

Perempuan,

stakeholders pemeritah dan swasta, dinsos, yayasan

Perlindungan

pemerintah, masyarakat yang

Anak, dan

bersinergi

Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan pusat-pusat


konseling

SKPD

Penyediaan sarana publik untuk



eks PMKS sehingga lingkungan



hidup sejahtera dan bermartabat

TAHUN

2016

2016

2017

penanggulangan PMKS

(misalnya sentra produksi ekonomi untuk menampung eks PMKS) 118

Penguatan peran PSKS generasi



muda, karang taruna, PSM, TKSK,



ormas 119

2018

penanggulangan PMKS

Pengendalian anak jalanan dan



Dinas

kemiskinan

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan

RPJMD untuk Menurunnya Angka

Penanggulangan

sinergitas program-program penanggulangan

Kemiskinan

Kemiskinan dan

kemiskinan

2016

Sosial


48


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

Pembinaan orsos untuk



Dinas

penanggulangan PMKS



Pemberdayaan


Kemiskinan

Perempuan,

kemiskinan 121

TAHUN 2016

Perlindungan

Pembinaan eks PMKS supaya



Anak, dan

tetap tidak kembali menjadi



Pemberdayaan

PMKS


Kemiskinan

Masyarakat

2016

kemiskinan 123

POAC eksekusi pelaksanaan



program kegiatan yang telah



dilaksanakan


Kemiskinan

2016

kemiskinan 124

Pengendalian anak jalanan dan



Dinas

kemiskinan



Penanggulangan


Kemiskinan

Kemiskinan dan

kemiskinan 125

Sosial

Pengembangan program



Dinas

rehabilitasi disesuaikan dengan



Pemberdayaan

penanggulangan PMKS

Perempuan,

kebutuhan di masa mendatang

2017

2017

Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan


49


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Masyarakat 126

Pengentasan korban narkoba dan



Dinas

penanganannya



Penanggulangan

penanggulangan PMKS

Kemiskinan dan

2018

Sosial 127

Pembinaan untuk PMKS



Dinas



Pemberdayaan

penanggulangan PMKS

Perempuan,

2018

Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 128

129

130

Kajian Strategi Peningkatan minat



Dinas

baca masyarakat kota Bandung



Perpustakaan dan



Kearsipan

saing secara global

berkualitas

Kajian Sosial Budaya tentang


Rumah Sakit

Pengetahuan dan perilaku

SKPD

Khusus Gigi dan

Menjaga Kebersihan Gigi dan

Mulut Kota

Mulut

Bandung

Promosi kesehatan dan


Sasaran REVISI RPJMD 2013- 2018:

pemberdayaan masyarakat

meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar

Meningkatnya taraf kesehatan

2016

2016

2016


50


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM

Sosialisasi pengetahuan

dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu,

masyarakat tentang

merata, dan terjangkau


SOTK Perubahan

masyarakat secara berkelanjutan

TAHUN 2016

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 132


2017

masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 133


2018

masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 134

135

Kajian sosial budaya tentang


Rumah Sakit

pengetahuan dan perilaku hidup

SKPD

Khusus Ibu dan

2016

bersih sehat masyarakat

Anak

Penelitian budaya hidup sehat

Dinas Kesehatan

2017

Dinas Kesehatan

2017

dan kepatuhan dalam perawatan dan pengobatan pada masyarakat 136

Implementasi Layanan Kesehatan

Inovasi masyarakat - Usulan dari Kegiatan

Darurat: Ambulans Motor



51


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

Kajian Standar Pelayanan dan



Biaya Kesehatan

2. Sasaran RPJMD 2013- 2018: Meningkatnya

2. Sasaran REVISI RPJMD 2013- 2018:

akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan


bagi masyarakat yang bermutu, merata dan


TAHUN 2017

terjangkau 138

Penelitian budaya hidup sehat

1. Tema 7 : Riset sistem informasi dan humaniora

1. Tema 7 : Riset sistem informasi dan

dan kepatuhan dalam perawatan

kesehatan Agenda Riset Nasional 2016-2019

humaniora kesehatan Agenda Riset

dan pengobatan pada

Bidang Kesehatan dan Obat;

Nasional 2016-2019 Bidang Kesehatan

masyarakat


dan Obat;



meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan


masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan

RPJMD untuk Meningkatnya kesadaran

penyehatan lingkungan

individu, keluarga dan masyarakat

2017

melalui penyehatan lingkungan 139

Pemantapan pelaksanaan



pembiayaan Asuransi Kesehatan



Masyarakat





2018

terjangkau 140

Pengembangan dan penerapan

Tema 7 : Riset sistem informasi dan humaniora

Dinas Komunikasi

teknologi informasi untuk

kesehatan Agenda Riset Nasional 2016-2019

dan Informatika

peningkatan pelayanan

Bidang Kesehatan dan Obat

dan/atau Dinas

2018


52


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

kesehatan di Puskesmas dan

TAHUN

Kesehatan

Rumah Sakit 141

142

Pengembangan Sistem



Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2. Sasaran RPJMD 2013-2018: Meningkatnya

2. Sasaran REVISI RPJMD 2013-2018:

Berbasis Masyarakat

kesadaran individu, keluarga dan masyarakat

Meningkatnya kesadaran individu,

melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan

keluarga dan masyarakat melalui

lingkungan

penyehatan lingkungan

Pengembangan sistem



monitoring mengenai kondisi



hidup sehat dan bersih



masyarakat di setiap kawasan



Dinas Kesehatan

2018

2018

terjangkau

143

144

Pengembangan standar

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

2018

pelayanan pendidikan mengacu



pada standar nasional dan



berbasis teknologi



saing secara global

berkualitas

Peningkatan kemitraan dengan



swasta dalam penyediaan



pelayanan kesehatan





2018


53


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

terjangkau 145

Kajian Strategi pengembangan

Perwujudan sasaran dalam RPJMD : Terwujudnya

Sasaran REVISI RPJMD 2013- 2018:

Dinas Penataan

Kawasan TOD (transit Oriented

Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata;

(Tersedianya infrastruktur dan sanitasi

Ruang

Development) di Kota Bandung

Terwujudnya sistem transportasi publik yang

kota yang berkualitas)

2016

nyaman serta mengendalikan kemacetan 146

Pelaksanaan Gerakan Satu

Inovasi masyarakat, dan sesuai dengan

Inovasi masyarakat, dan sesuai dengan

Dinas Perumahan

Kampung Satu Taman

perwujudan misi dalam RPJMD yaitu tema

perwujudan sasaran dalam REVISI

dan Kawasan

pembangunan prioritas lingkungan hidup

RPJMD: Terwujudnya pengelolaan

Permukiman,

lingkungan hidup yang berkualitas

Pertanahan dan

2016

Pertamanan 147

Penyelesaian bangunan fisik



Dinas

puskessos



Penanggulangan

penanggulangan PMKS

Kemiskinan dan

2016

Sosial 148

149

150

Penelitian timbulan sampah Kota


Bandung

SKPD

Kajian Pengelolaan sampah


dengan biodigester skala 200 ton

SKPD

Optimalisasi penggunaan mobil


sapu untuk pengelolaan sampah

SKPD

PD Kebersihan

2017

2017

2018

Kota Bandung 151

Optimalisasi pengelolaan sampah


2018


54


152

153

154

155

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

2017

di Kota Bandung

SKPD

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Dinas Perumahan

SKPD

dan Kawasan


Permukiman,

SKPD

Pertanahan dan

Taman Perpustakaan Kontainer


Pertamanan

2017

Bandung


Kajian tentang pengembangan


Rumah Sakit

2016

fasilitas pelayanan kesehatan

SKPD

Umum Daerah

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

lanjutan atau pelayanan

2018

Kota Bandung

kesehatan rujukan/pelayanan kesehatan RS di Kota Bandung 156

157

158

159

Angkutan Edukasi Interaktif

IT Security


Dinas


Perhubungan

Tema 1: Riset Pengembangan infrastruktur TIK

Dinas Komunikasi

Agenda Riset Nasional 2016-2019 Bidang TIK

dan Informatika

Kajian Pemetaan Kawasan Rawan

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Dinas Kebakaran

Bencana



dan

menanggulangi bencana secara dini


Penanggulangan

komprehensif


Bencana

Kajian Perumusan Model



Dinas

Pelayanan Angkutan

2. Sasaran RPJMD 2013- 2018: Terwujudnya


Perhubungan

2017

2017

2017

2017


55


160

PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

sistem transportasi publik yang nyaman serta


mengendalikan kemacetan


Kajian Potensi Pendapatan



2017

Retribusi Parkir di Kota Bandung


2017

Pendapatan Asli Daerah 161

162

Kajian Strategi Pengembangan



ERP










Kawasan Berbasis Transit

2. Sasaran RPJMD 2013- 2018: (1. Terwujudnya


Oriented Development



2. Terwujudnya sistem transportasi publik yang


2017

nyaman serta mengendalikan kemacetan; 3. Terjaganya pertumbuhan ekonomi) 163

164




Penyebaran Pusat kegiatan





2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi)


Pembangunan dan Fasilitas

IKU 2 Dinas Perhubungan: Kecepatan rata-rata

Perhubungan, Kegiatan

tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat

Perencanaan Prasarana dan

jam sibuk

2017

2017


56


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Dinas Komunikasi

2017

Fasilitas Perhubungan 165

Pendampingan Kajian Disaster

RIPP 2015-2019 (Penelitian)

Resilient Score Board 166

Pengelolaan Areal Pemakaman

dan Informatika IKU 4 Dinas Pemakaman dan Pertamanan:

Dinas Perumahan

Prosentase TPU yang baik

dan Kawasan

2017

Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan 167

Pengembangan Lingkungan


Sehat: Survei Faktor Risiko

SKPD

Dinas Kesehatan

2017

2017

Kesling di 5 Kec Prioritas Sanitasi 168

Pengembangan parking


Dinas

app (aplikasi pencari tempat


Perhubungan

Peningkatan Kesiagaan dan


Dinas Kebakaran

Pencegahan Bahaya Kebakaran

SKPD: Peningkatan Kesiapsiagaan Pencagahan

dan

Bahaya Kebakaran

Penanggulangan

parkir) 169

2017

Bencana 170

Taman Perpustakaan Kontainer


Dinas Perumahan

Bandung


dan Kawasan

2017

Permukiman, Pertanahan dan


57


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

TAHUN

Pertamanan 171

Kemitraan manajemen

1. RIPP 2015-2019 (Sistem Inovasi Daerah)

1. RIPP 2015-2019 (Sistem Inovasi

Dinas

perparkiran


Daerah)

Perhubungan

2018

Pendapatan Asli Daerah 172

Pengelolaan Areal Pemakaman

IKU 4 Dinas Pemakaman dan Pertamanan:

Dinas Perumahan

Prosentase TPU yang baik

dan Kawasan

2018

Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan 173

Pengembangan citizen report

1. RIPP 2015-2019 (Sistem Inovasi Daerah)

1. RIPP 2015-2019 (Sistem Inovasi

Dinas

card terkait layanan angkutan


Daerah)

Perhubungan





2018

kota yang berkualitas) 174

Pengembangan Desain dan

1. Tema 2: Teknologi Sarana Transportasi Agenda

1. Tema 1 : Teknologi Infrastruktur

2018

Rekayasa Mobil Listrik untuk

Riset Nasional 2016-2019 Bidang Transportasi; 2.

Transportasi Agenda Riset Nasional

Angkutan Umum

RIPP 2015-2019

2016-2019 Bidang Transportasi; 2. RIPP


2015-2019




Tersedianya infrastruktur dan sanitasi kota yang berkualitas

175

Pengembangan Intelligent

1. Tema 1 : Teknologi Infrastruktur Transportasi

1. Tema 1 : Teknologi Infrastruktur

2018


58


PROGRAM KEGIATAN

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

Transport System(ITS) untuk

Agenda Riset Nasional 2016-2019 Bidang

Transportasi Agenda Riset Nasional

Perkotaan

Transportasi; 2. RIPP 2015-2019

2016-2019 Bidang Transportasi; 2. RIPP


2015-2019




Tersedianya infrastruktur dan sanitasi

TAHUN

kota yang berkualitas 176

177

178

Pengembangan Pilot Project ERP



di daerah rawan macet







Pengembangan ruas jalan yang



Dinas Pekerjaan

mengubungkan pusat kegiatan



Umum dan/atau

dengan pusat produksi



Dinas



Perhubungan

Pengembangan sensor dan

RIPP 2015-2019 (Pengembangan)

2018

Dinas Komunikasi

aplikasi disaster resilient score

2018

2018

dan Informatika

dashboard 179

180

Pengembangan sistem



Dinas

monitoring penarikan retribusi


parkir

Pendapatan Asli Daerah

Pengembangan Sistem

1. RIPP 2015-2019

1. RIPP 2015-2019

Dinas Kebakaran

Peringatan Dini terhadap



dan

2018

Perhubungan

2018


59


PROGRAM KEGIATAN Bencana Alam dan Kebakaran

181

182

Pengembangan Terminal Terpadu

DASAR ACUAN PROGRAM


SOTK Perubahan

menanggulangi bencana secara dini


Penanggulangan

komprehensif


Bencana









Peningkatan Kesiagaan dan


Pencegahan Bahaya Kebakaran

SKPD: Peningkatan Kesiapsiagaan Pencagahan

TAHUN

2018

2018

Bahaya Kebakaran 183

Perluasan Jaringan Pelayanan



Dinas

Angkutan Umum



Perhubungan



2. Terwujudnya sistem transportasi publik yang

kota yang berkualitas

2018

nyaman serta mengendalikan kemacetan; 3. Terjaganya pertumbuhan ekonomi) 184

Pilot project penerapan standar



pelayanan angkutan umum di



terminal




kota yang berkualitas

2018


60


2. Belum terdapat mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan, karena tidaknya adanya roadmap yang menjadi acuan/guideline dalam/menindaklanjuti

setiap

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan. Sehingga, kajian penelitian yang dihasilkan sebagian besar hanya dapat menjadi pedoman bagi SKPD terkait untuk menjalankan tupoksinya. 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum memiliki mekanisme koordinasi yang jelas antar SKPD yang

5.1.

BAB V

memiliki fungsi sebagai perencana (BAPPEDA), koordinasi (Setda)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

maupun pelaksana teknis (Dinas). Mekanisme koordinasi yang

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan kajian penelitan dan pengembangan daerah: 1. Tingkat implementasi dari pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh SKPD-SKPD masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, banyaknya kajian penelitian yang sudah dilakukan namun belum ditindaklanjuti menjadi Peraturan daerah atau

kurang jelas ini menyebabkan hal-hal dibawah ini, 4. Masih banyaknya kegiatan kajian yang dilaksanakan oleh bidang – bidang perencanaan Bappeda; 5. Banyak kajian yang dilaksanakan oleh SKPD teknis, sehingga menimbulkan adanya duplikasi hasil kajian SKPD dan Bappeda. 6. Ketidakjelasan keterkaitan kajian yang disusun antar SKPD dalam mendukung misi RPJMD atau IKU SKPD masing-masing.

Peraturan Walikota;


61


7. Belum sama pemahaman SKPD dalam penyusunan Kajian Penelitan dan Pengembangan Daerah dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan yang mendukung IKU SKPD nya.

b) Isu Strategis Pemda c) Rencana

Induk

Penelitian

dan

Pengembangan

(RIPP)

lama/Revisi

8. Belum adanya STANDARISASI NILAI ANGGARAN dalam menyusun

d) Penjaringan inovasi dari masyarakat secara bottom-up.

suatu kajian ( terdapat berbedaan nilai anggaran untuk kegiatan

Penjaringan isu masyarakat selanjutnya perlu dilakukan

penyusunan kajian yang sama).

feasibility study sebelum dilaksanakan oleh SKPD pelaksana

9. Dalam penyusunan arah kegiatan kelitbangan yang tertuang pada

e) Arahan Pimpinan

Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung,

11. Setiap kegiatan kelitbangan yang telah memenuhi kriteria di atas,

tahapan awal yang harus diperhatkan adalah keterkaitan dengan

dikelompokkan pada setiap SKPD yang terkait, sehingga dapat

Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, sehingga setiap kegiatan yang

terpetakan kegiatan kelitbangan setiap SKPD. berdasarkan kajian

bersifat kelitbangan dapat mendorong pencapaian indicator

yang telah dilakukan, kegiatan-kegiatan kelitbangan tersebut

kinerja dari tiap SKPD.

dikelompokkan ke dalam lima bidang kajian, antara lain

10. Usulan kegiatan kelitbangan dapat digali baik secara bottom-up

a) Bidang Pemerintahan

maupun top-down. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,

b) BIdang Tata Ruang dan Sarana Prasarana

suatu kegiatan kelitbangan yang dimunculkan berdasarkan

c) Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

kepada:

d) Bidang Ekonomi dan Pembiayaan

a) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk lebih praktis, kesesusian terhadap

e) Evaluasi Kebijakan 12. Sumber pembiayaan utama yang masih mengandalkan APBD Kota

RPJMD dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan kelitbangan

masih dibawah 0,2 % dari nilai APBD Kota Bandung yang ada.

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang tertuang

Kondisi

dalam RKPD;

pengembangan belum menjadi prioritas bagi SKPD dalam upaya

ini

menunjukkan

bahwa

kegiatan

penelitian

dan


62


percepatan pelaksanaan target pembangunan. Sedangkan kegiatan

2. Optimlaisasi peran FORUM KELITBANGAN

litbang pada bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda juga

anggaran

masih belum berjalan optimal.

mengkoordinasikan usulan kelitbangan SKPD

13. Kegiatan kelitbangan belum optimal didalam perannya sebagai suporting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;



Rekomendasi Rekomendasi terhadap pelaksanaan RIPP dalam kajian ini

meliputi: 1. Pengembangan Badan Litbang sebagai support system pemerintah daerah. Badan Litbang sebagai badan yang mengidentifikasi kebutuhan kegiatan litbang di lingkungan pemerintahan Kota Bandung yang melakukan kegiatan penelitian; dan melakukan

Menganalis

dalam

membahas

dan

tahun selanjutnya

keterkaitan

usulan

kegiatan

penelitian

dan

menyusun

dokumen

teknis

perencanaan

dan

perancangan serta evaluasi pelaksanaan program/IKU SKPD; 

16. Belum optimalnya kegiatan forum kelitbangan yang seharusnya

5.2.

untuk

pengembangan kepada Balitbang yang akan dijadikan dasar

15. Dokumen hasil Kelitbangan masih bersifat rekomendasi kebijakan,

dan pengembangan yang dibutuhkan oleh SKPD.

ke-4)

memperhatikan:

Perekayasa) menyebabkan masih kurangnya hasil litbang;

dilaksanakan oleh Bappeda yang mengakomodir ususlan penelitian

Truwilan

untuk kemudian masuk kedalam dokumen Renja sKPD, dengan

14. Kurangnya SDM bidang Litbang ( ASN di bidang Litbang, Peneliti dan

belum hasil litbang berbasis teknologi Terapan.

(

setiap akhir tahun

Memilah usulan kajian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbnag Bappeda atau SKPD teknis;



Menyusun dokumen teknis pelaksanaan (SOP, Feasibility Study, DED) program sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan pada hasil penelitian;

3. Badan Litbang melaksanakan monitoring lapangan ke SKPD yang melakukan kegiatan Kelitbangan sebagai bahan evaluasi atas kajian yang dilaksanakan, minimal pertiga bulan ( 4 Kali dalam 1 tahun); 4. Mengumpulkan hasil kelitbangan dan mengadakan diseminasi hasil litbang pada akhir tahun anggaran;

koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan.


63


5. Memasukan hasil litbang kedalam sistem E-Litbang yan g dapat diakses oleh umum ( SKPD, masyarakat yang membutuhkan) 6. Badan litbang melaksanakan penjaringan inovasi daerah dan mengkaji serta

mengusulkan hasil kajian inovasi kepada

pemerintah daerah untuk perwalkan dan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, yang berasal dari usulan: a. DPRD; b. Walikota; c. ASN d. Perangkat Daerah; e. Masyarakat 7. Mengusulkan anggaran kepada TAPD untuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan kedalam dokumen penganggaran. 8. Badan Litbang menyusun mekanisme implementasi hasil – hasil kajian dalam taatran implementasi oleh Pemda atau SKPD terkait; 9. Usulan kegiatan Kelitbangan harus mengacu kepada Dokumen revisi RIPP atau Dokumen perencanaan lainnya dan mendukung Indikator Kinerja Utama SKPD.


Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung

Recommend Documents