Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Sidang Kasus Undiksha
Melebihi Pagu Anggaran, Menyalahi Aturan Denpasar (Bali Post) Setelah JPU dari Kejati BaIi menghadirkan ahli untuk perkara marh-up pengadaan lahan Faktrltas Olahraga dan Keguruan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, dengan terilakwa Nyoman Mustiara dan Wayan Suarsa, Selasa (574) kemarin pihak terdakwa menghadirkan ahli. Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang dengan hakim ketua Dewa Suardhita
itu adalah Hairul Huda, ahli dari Universi-
tas Muhamadiyah, Jakarta. Sedangkan JPU
dalam perkara ini adalah Wayan Suardi, Aknal Kodrat dkk.
Dikatakan bahwa penggunaan anggaran atau keuangan negara dalam pengadaan lahan, kewenangannya penggunaan anggaran adalah sesuai pagu anggaran. "Jika lebih, itu sudah melawan hukum." sebut ahli Hairul Huda. Dia juga mengatakan bahwa cara pandang kasus ini mestinya dilihat dari adanya proses pengadaan, transaksi jual-beli, mekanismenya seperti apa dan di sini harus ada aturan yang jelas. Ketika ditanya hakim, jika ada kemahalan harga? AhIi mengatakan tidak serta merta itu salah, karena ada proses, transaksi, mekanisme dan tim penilai. "Orang boleh saja menjual dengan harga tinggi. Kan penjual punya hak. Yang penting aturannya, mekanismenya. Jika dalam proses sudah ada penentuan harga, mestinya tim ikuti. Dan kalau kemahalan, ya... bisa disebut pelanggaran. Namun jika transaksinya memang berjalan sesuai proses, ya... berapa pun bisa
dijual," katanya. Lantas, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Ahli mengatakan yang bertanngung jawab pihak pemerintah yang menyelenggarakan pengadaan. "Perantara tidak melawan hukum," sebutnya. (kmb37)
Edisi Hal
:
4aLu,
:
2^
6 Aoril zo16
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
lu*t3#
ffi Bali Post \
fft,/ -vF
. .,f,
Bali
sAKSI - Pcro penggarap lohan pemptou bersahsi d.olom sid.ang
cli
P6uwan
Pengadilon Tipihor, hemarin'
Sidang Kasus Sewa Tanah Pemprov S
enrbilbn P en ggaraq B ersaksi Denpasar (Bali Post)
-
sembilan orang penggarap Iahan pePengadilan Tipikor -"ri.rt"h bersaksldi o"rrpr.u", selasa (sla) kemarin. Mereka ;d;i;h Made Beraia, Wayan Balik, A.A. C"a" nuka, Wayan Wid"n, Ketut Budiana, Made araiia, Ketut Pondal, Made
merintah. Dalam kasus ini, dua terdakwa
duduk di kursi peslFitan. Keduanya
adalah terdakwa Ida Bagus Nyoman Sukadana dan Nl.oPal.Pasek sumerta. Saksi yang dihadirkan JPU Herdian
Rahardi mengatakan bahwa mereka tidak -'r'engetahui jika sK Bupati A.A. Gunawan, dan wayan Jendra. Mereka Gde Bharata yanq diajukan para te1,li-irrtaikusaksianitaskasusdugaanko- dakwa palsu. Saksi pun mengalu tidak npsi sewa tanah aset Pemprov Bali dan tahu apakah- uang- pajak dan kontrak pemalsuan tand.a tangan Bupati Gianyar tanah ya.ng dibayarkan itu disetorkan ke A.A. Bharata. Begitri selesai disumpah, negara. "Soal SK palsu saya tidak tahu," saksi yang diperiksa sekaligus mengata- jelas saksi Waya-n Btlik, kan bahda mereka akan menerangkan Saat ditanyakan oleh hakim Edwar soal tanda bukti pembayaran pajak Harris sinaga ter\ait dengan pembakontrak tanah. Mereka yang berpakaian yaran, wayan Balik mengungkapkan adat madya, ada yang menlaku-sebagai membayar,uang pajak dan kontrak pe.tggatupdaritahun20ls.Artinyabaru \epada terdakwa Ida Bagus Nyoman b"tSr"apatrrtan saja. Namun, diduga ada Sukadana. Saksi lain juga q'enjelaskan setoran yang tidak disampailan ke pe- halyangsama,Drlalkanlqlrvqmereka
-. 3pmbayar jumlah nominalnya
bervariasi'
jutaan. SinailJoitit" tiaang Edward Harris terdakwa ;enariYakanPada il;6;;t s" S"k;e;"a atn membenarkan jika dirinva
'Ada Rp
3
sejumlah penggarap
uang dari -.nerima E".ft' "Saya pernah menerima uang
kontrak"' jawab Sukadana' S^t"i fii""va, Budiana,
m-
enjelaskan
ta"afr pemerintah yang digarapnya prhaKnya
sudah iurun-temurun' Pun menceritakan jika telah membayar uang
k";l;J il;;da
terdakwa NYoman Pasek
Sumerta' "Tanah itu digarap sudan turun-temurun dan keluar surat yan-g buPatr dan diantar oleh didd;t;;; p"t"-illt"ta?kwa)' Saya waktu itu bava: np z,r iii'";"nek"pnva' SoaI luas tanaL ada-15 are p"t""ti"tttt jufa lQrya,rlasi'(krnb37) tt*p"ia""gltt" 5'7 h"kt^t'
-
Edisi
z
Hal
:3
ft4q,6 frfr;l 2o16
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Proses Pengadaan Bermasalah
Kelompok Nelayan Belum- Terima Bantuan
Singaraja (Bali Post) Lima kelompok nelayan (KN) di Buleleng hingga tahun ini belum menerima bantuan Kapal Purse Seine atau biasa disebut kapal slerek. Kapal ini adalah bantuan pemerintah pusat melalui anggaran APBN tahun 2014 lalu. Hingga dua tahun, bantuan kapal yang nilai satu unitnya Rp 1,5 miliar itu belum diterima kelompok nelayan. Indikasinya, pengadaan kapal itu tidak selesai tepat waktu belakangan mulai dicium Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Sejumlah kelompok nelayan dikabarkan dipanggil. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi.
Informasi yang dihimpun Selasa (5/4) kemarin, menyebutkan, bantuan kapal ini turun dari pemerintah pusat melalui APBD Provinsi Bali. Ada tujuh unit
yang mendampingi pengurus
kapal berkapasitas 30 gross ton. dengan spesifikasi panjang22 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 2 meter. Kapal ini menggunakan mesin 70 PK
tahun anggaran berjalan.
dengan peralatan tangkap jaring sepanjang 300 meter dan leber 70 meter. Lima unit kapal itu diberikan kepada lima kelompok nelayan
Buleleng. Masing-masing Kelompok Banyu Mandi, Bakti Kusgoro, Pule Kerti, Hasil Laut, dan Kelompok Arta Bakti Baruna. Sedan-
nelayan kemarin mengatakan, indikasi penyimpangan proyek pengadaan kapal ini menyangkut waktu penye-
lesaian yang tidak sesuai
Seharusnya kapal sudah diserahkan kepada kelompok nelayan penerima tahun 2015 lalu. Faktanya hingga pertengahan tahun ini, nelayan tidak kunjung menerima bantuan yang dijanjikan. Muncul dugaan kalau bantuan kapal tersebut itu tidak sesuai dengan spesifikasi, rancangan anggaran biaya (RAB) pada proposal yang diajukan
gkan dua sisanya diberikan kepada Kota Denpasar.
pengurus kelompok nelayan peneirma bantuan. Bahkan, Anton menyebut jika pengu-
Total anggaran pengadaan
rus kelompok nelayan sudah
dengan menetapkan lima calon penerima bantuan. Masing-masing kelompok membuat proposal yang dilengkapi RAB. Setelah administrasi lengkap bantuan direalisasikan dan pembuatan kapal dilakukan rekanan pemenang tender. Selama proses pengerjaan, perwakilan masingmasing kelompok nelayan sempat diikutkan melihat proses pembuatan kapal di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Saat itu pembuatan kapal masih berjalan dan tidak muncul persoalan. Memasuki tahun 2015 bantuan kapal harusnya sudah diserahkan kepada kelompok nelayan sesuai instruksi Diskanla Provinsi
ketujuh unit kapal ini mencapai Rp 10.5 miliar. Dana ini bersumber dari APBN tahun Anggaran 2014. Seharusnya, kapal itu sudah diserahterimakan di tahun 2015 lalu.
ada tidak jadi menerima bantuan tersebut. "Kami
Bali, tetapi kapal belum bisa diserahkan. lantaran rekanan tidak mampu menun-
memdng benar ada indikasi penyimpangan dalam proyek
sisi lain, Heru mengatakan,
tah. Berembus isu kalau
terindikasi bermasalah,"
mendampingi nelayan dan
taskan pekerjaannya. Di
lima unit kapal saat ini ini. Spesifikasi kapalnya sudah selesai dikerjakan. Hingga tahun ini nelayan juga terkesan tidak ses- Dan sekitar dua bulan lalu belum menerima bantuan uai RAB. Nelayan menolak telah ditambatkan di Teluk yang dijanjikan pemerin- bantuan itu karena sudah . Banyuwedang. Gerokgak. rekanan pemenang tender itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menuntaskan proyek ini, pemerintah sempat melaku-
kan tender ulang. Indikasi penyimpangan proyek kapal ini secara diam-diam telah dibidik Kejati Bali. Pengurus kelompok nelayan calon penerima bantuan disebut-sebut
dipanggil. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi.
Antonius Sanjaya Ki-
abeni, salah satu tokoh LSM Ge m a, Nus a_ntg,r4_,(Qegus),
Edisi
Hal
tegasnya.
Di tempat terpisah,
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Herunimus seizin Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Ni Made Arnika mengatakan, anggaran bantuan ini murni bersumber dari APBN melalui APBD Provinsi Bali. Tahap awal, dilakukan feri-
vikasi legalitas dan aktivi-
tas pengurus kelompok calon
penerima bantuan. Survei itu kemudian dilanjutkan
liil
: p4Lu,6 Aeril ZotG lt
Kelengkapan peralatan dan spesifikasi kapal telah dicek BPK. Dari pengecekan itu,
sejumlah perlengkapan be-
lum berfungsi. Salah satunya, mesin penarik jaring belum berfungsi. Sedangkan
perlengkapan
lain
belum
sesuai rincian RAB proposal.
Malah perlengkapan kapal optimal. Sempat kapal itu rencananya diserahkan 14 Januari 2016. Lagi-lagi serah terima itu tertunda sampai sekarang. (kmb38)
' belum berfungsi
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \1. grll ftrr
,.{
ry Bali
-lA,ti.i+.+€ \-utrL--
Post Pencairan Dana Desa
Perbup akan Direvisi Bangli (Bali Post) Mekanisme penyaluran dana desa dari pemerintah pusat yang sebelumnya tiga kali, tahun im dipastikan menjadi dua kali. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Supaya perubahan ini tak menimbulkan persoalan, dalam waktu dekat, kementerian akan melakukan lau.nch.ing. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Johozua M. Yoltuwu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangli. Selasa (5/4) kemarin. Dijelaskannya. dana desa sebelumnya dicairkan melalui tiga tahapan. Akan tetapi, tahun iru kementerian memperjuangkan melalui konsuitasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Kementerian Keuangan supaya berubah menjadi satu tahap. Karena
adan5z21 dinamika APBN. maka disepakati menjadi dua kah, yakni 60 persen pada April dan 40 persen di Agustus. "Perubahan me!4qisme pencai4n ini sudah dikonsultasikan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Akhirnya disetujui pencairannya menjadi dua kali," ujarnya di depan puluhan perbekel. Terkait perubahan mekanisme pencairan ini,
dalam waktu dekat kementerian akan melaku-
kan launclting di seluruh desa. Saat itu, juga
disampaikan bahwa dana ini fokus digun:rkan dalam bidang pembangunan desa dan pember'dayaan masyarakat.
Yoltuwu menyebutkan. berdasarkan hasil evaluasinya, penggunaan dana desa 2015 masih terdapat penyelewengan di sejumlah desa. r\kan tetapi, hal tersebut tidak mengarah ke tindakan korupsi. Melainkan kesalahan dalam pemntukan. Ke depan, hal ini diharapkan tak terulang lagr. "Dana desa sebelumnya masih ada yang salah peruntukan, misalnya digunakan untuk persiapan lomba desa atau memperbaiki kantor desa. Kalau mengarah ke Tipikor tidak ada," tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPNIPD) Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menyebutkan
perubahan mekanisme ini tidak menjadi persoalan. Pihaknya hanya cukup merevisi peraturan bupati sebelumnya yang menyatakan pencairan dilakukan tiga tahap. "Kami tidak ada'masalah dengan pembahan mekanisme itu. Hanya tinggal merevisi perbup.saja," katanya. Untuk diketahui. tahun ini Kabupaten Bangli mendapat dana desa Rp 43.090.305.000. Paling besar didapatkan Desa Songan B, Kintarnani vang mencapai Rp 918.453.000. Sementara penerima terendah jatuh p?iiia Desa Gunungbau. Kintamani, yakni Rp 596.095.000. (kmb45)
Edisi
Hal
: W,6
.t
hfti[
206
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \. -*rr k--
;
Bali Post
'&"-L.$.s4t \ lrtrir'-
Pembangunan KaRtor Camat Nusa Penida
Dianggarkan Rp 3 Miluar Semarapura (Bali Post) IGntor Camat Nusa Penida
sudah rusak. Atap bangunan banyak yang bocor dan tem-
kini tidak layak digunakan lagi.
kegiratan di Nusa Penida. Sementara lantai I hkan ditambah
boknya mengalami kelapt'ka4 hingga kelihatan besi-besinya karena termakan usia.
tempat permanen peliayanan do
Sebab, selain banyak mengalami kebocoran, terjadi pelapukan di bagian tembok hingga beton.
Bila kondisi ini dibiarkan, dita-
Ruangan yang ada juga
kutkan kantor tersebut akan
terbatas. sehingga beberapa petugas tidak memiliki tempat
roboh dengan sendirinya.
bekerja sendiri. Seperti kepala
Untuk itu, tahun 2016 ini
Pe-Lib Klungkung mengang-
garkan pembangunan kantor banr dengan pagu anggaran Rp 3 miliar. Rencananya, gedung
kantor camat akan dibangun dua tingkat sehingga dapat menampung pelayanan dokumen kependudukan. Camat Nusa Penida I Gusti fuung Gede Putra Mahajaya, Selasa (5/4) kemarin, mengungkapkan, kondisi kantor camat
Edisi Hal
: :
ln
seksi trantib dan knsufag [spe-
gawaian yang tidak mendapat-
kan ruangan kerja. 'Nantinya, Iantai bawah akan digunakan sebagai tempat semua instansi kecamatan. seperti kasi, sbkcam, dan camat, sedangkan
lantai dua akan digunakan untuk tempat rapat," papar Mahajaya.
Lantai II juga akan digunakan bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD saat melakukan
kumen kependudukan. Setelah
memililci ruangan, pelayanan kependudukan di Nusa Penida tidak perlu lagi harus dilakt kan ke kantor Dinas lGpendudulan dan Catatan Sipil @isdukcapil)
Klungkung. Proyek kantor camat akan
dikerjakan PT Anindyaguna
dengan nilai penawaran Rp 2,7 miliar. $slamz pengerjaan, kegiatan perkantoran dipindah
ke aula yang bangunannya
terpisah dengan kantor camat.
Apabila aula tidak bisa digunakan, kegiatan perkahtoran akan menumpang di kantor Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida. (dwa)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali '1, $rrr ea
jt
$Hffi Bali Post
,&l*\a;".t'.4t \
Grt/
Kasus Korupsi Proyek .lal;in di Desa Tqlikuq
Pemborong Asal Klungk"lg Dtbidik J i Tersangka
ffi
Gianyar (Bali Post) -
Selain 30 drum aspal itu, pada November 2014 juga
Unit III Satreskrim Polres Gianyar kini sedang menangani kasus korupsi proyek pembuatan jalan di Banjar Pande Desa Tulikup. Pada
ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Gianyar sebesar Rp- 25 juta. Selanjutnya pada
tahap penyidikan ini, polisi
membahas upaya pengaspalan
kasus yang sudah memasuki
sudah membidik seorang tersangka berinisial KS asal Kabupaten Klungkung. Kerugian negara yang ditimbulkan dari ka-sus ini-mencapai puluhan Juta ruprah. Kanit III Satreskrim Polres
Gianyar Ipda Rezha Pranata menerangkan, pengungkapan kasus ini berawal dari Dinas
PU Provinsi BaIi vang ruem-
berikan bantuan
30- dr.ttrt
aspal ke Banjar Pande Desa Tulikup pada tahun 2013. "Per-
Tohonan aspal
ini diajukan
oleh Klian Dinas Banjar Pande I Nyoman Sukara pada 2012, Lalu terealisasi pada 2013 dan
diterima klian dinas periode selanjutnya I Nyoman M.,rna. Bila diuangkan 30 drum aspal
dari dinas PU Provinsi Bali itu bernilai Rp 47.231.398," ujarnya, Selasa (5/4) kemarin.
bulan yang sama diadakan rapat di Banjar Pande untuk dengan menggungkan ADD dan aspal 30 drum tersebut.
Lalu disepakati pemborong berinisial KS yang saat itu
mengaku sebagai Direktur CV Luhur Puncak Sari dipercaya sebagai pelaksana. "Saat rapat itu, antara pem,borong dan klian dinas sepakat
"Tetapi hingga akhir April 2015, KS ini hanya melakukan pembuatan gregat, yakni
sebatas pemasangan batu
kerikil pada jalan yang rusak," Jetasnya.
Kasus ini selanjutnya dilaporkan ke polisi'otetr-t Ny-
oman Murna. Sementara Unit Tipikor Polres Gianyar yang melakukan penyelidikan, mengetahui ternyata S0 drum aspal dariDinas PU Provinsi Bali itu sudah dijual oleh KS kepada seorang pria asal Tampaksiring seharga Rp 43 juta.
Dari ADD sebesar Rp
2b
melakukan pengaspalan hotmix dengan borongan 60 ribu juta, dGmbah 30 drum aspal per meter. Total pengaspalan seharga Rp 47.231.398, ditediperkirakan menghabiskan mukan kalkulasi total kerugian sebesar Rp 72.231.398. biaya Rp 90 juta," katanya. Dayi kesepakatan itu, ADD Selain itu. ada hasil analisis Rp 25 juta digunakan sebagai petugas Dinas PU Provinsi pembayaran muka kepada Bali, diketahui ada biaya KS ditambah 30 drum aspal. pemasangan kerikil yang diNamun hingga Maret 20lb, lakukan KS di jalan rusak di
pengerjaan tak kunjung dilak-
sanakan oleh KS. A-khirnva.
pihak banjar kembali rapai dan membuat surat kesepakatan dengan KS.
Banjar Pande tersebut sebesar Rp 10.933.487.
"Jadi, bila dihitung dari
kalkulasi Rp 72.231.398 tadi, dikurangi biaya pemasangan kerikil di jalan itu, ditemukan
selisih atau total kerugian sekitar Rp 61,4 juta," ungkapnya.
Ipda Rezha mengatakan,
dari kasus ini, jajarannya sudah memerilsa 15 orans saksi. Kasus ini juga sudah -masuk ke ranah penyidikan, sesuai
sprindiV40/iII/20 16/Reskrim tanggal 18 Maret 2016. Namun diakuinya, sampai saat ini, KS belum ditetapkan sebagai tersangka lantarar masih menunggu hasil resrn:
' audit. "Dalam waktu
dekar
baru bisa kami tetapkan ter sangkanya, mungkin akar langsung ditahan," ujarnya (kmb35)
Edisi
Hal
I P4Lu, 6 Apr;l zot{
,3
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bati Post Kasus Dana Hibah Fiktif
Polres Periksa Staf BpD Serrurapura {Bqli Po60 Polres Klungkung ter. us llrelatrukan pengembangan untuk menEusut
kasus dugaan koiupsi dana hibah Rp 200 juta
dl Llusun Anjingan, Desa Getakan. Banjarangkan.
Untul memperdalam ka. sus rm, unit Tipikor polres
juga memeriksa BpD
Cabang Klungkune.
Pihak BPD Klune-
kung yang dimintai keterangan adalah Head
Teller bernama Gusti Rai Ani yang telah diperiksa 29 l\Iaret lalu. Sekitar 25 pertanyaan
;r B,a
yang diberi-kan penyidik terhadap Gusti Rai. Pertanyaan yang dilayangkan seputaran
ffiHffilitffitxit
iPcrdok hibah di BPD untuk pem_
Wahludi t;;;;;"; M;;;;JH; nsa n. seba b. penca ra rfill^Tir"lf f;"ffi1",:l
AKBP F.X, Arend,ra
D u s! n An j i i dllakukan ketua panitia dan bcndahara
di.
Ketua.l.lnitia pemhangrrnan merajan terscbut adalah Kplut Adr rutra ctan bendaharanya. Ni Kadek Endang Astitr ^_nsnra
,,
yang sempat mengelak dan mengaku tidak tahu_menaiu soal dana pembangunan meraian tersebut. Dia baru tahu namanva
tercanl um-di proposal setelah ada ribut-ribut soat dana hjbah di AnJrngan. Proses pencairan dana di BpD Klungkung drJakukan 24
April
2015.
dana hibah tersebut, ,Dprum ,Siapa saja yan-g mencairkan pihal mau mombcberkannva.
polres
penyidik oasih fokus
dengan melakukan koordinasi dengan *:13l(*kan,pendala.man Dru. Deretan melakukan koordlnasi dengan pi}lak llpD, kami permohonan ke BPKP unr uI me""gt iri ne aa" t,dukn;u 'iapkan kerugian negcra. kara KapoJres Klungt"""g aXlF FX.,G"rt'r" wahyudr. Selasa (5/4) kemarin.
Menurut Kapolres, tidak tertutup kemungkinan akan
m_elakukan pemeriksaan terhadap otnu, u.,"ggor" bRRO Klungku ng Wal an Kicen yang memfisilitarl aar* ilfruf,. i.ra o-i pemenksaan ini tergantung dari alat bukti. apakah menga_ rah kepada yang .bersa ngkuta n. ,,Siapa pun yang memenuhi unsurnya. kamiakan proses. Kami akan-mengikriti alat bufii darl keterangan saksi. Namun. yang terpenting adalah dokumennya. regasnya. phaknyat lga t€tap menindaklanjuti kasus rarnnya. yaEtu dana hrbah untuk kelompok ternak babi sebesar Rp l50 juta di Dusun Anjingan. Akan t-etapl polres akan lebih lokus dulu terhadap kasus dana hibah pembangunan Merajan. -Pruies.drtakukan secara bcrtahap. Setelah ada hasil BpKp. bcru kami tetapkan tersangkanya." imbuh Arendra. ,, 9'lyqlnn terpisah. Kepala IPD Bali Cabang KJungkung r\crur A,crr membenarkan ada stalhya yang dipanggil ke polres terKalt kasus ctana hlbah dj ljusun Anjingan. Namun, ia trdak tahu pasti pemeriksaan yang dilakukan Fohes. (kmbi
Edisi
Hal
I P
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali
Post lntegritas JKBM ke JKN Pemkab Tanggung
Premi 50 Ribu Penduduk Tatianan (BaIi Post) -
Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan
model penyatuan jika JKBM berintegr-itas dengan
JKN. Vang paling penting diatur adalah alo)r'asi premi yang ditangggung pemerirtah daerah Berdasarkan peraturan. alokilsl preml yanP dianssarkan pernenntah hanya boleh dibt rikan
keoada masvarakat miskin dan tidak mampu Sesuii standar WHO,40 persen dari total penduduk masuh kategori miskin dan tidak mampu.
Hal itu aipaparkan Kepala UPT Jaminan
Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) Ir. I G.A. Prrtu Mahadewi saal sosialiasasi mcngenai in' teeritas JKBNI ke JKN di Tabanan. Selasa (5/4) kernarin. Menurutnya, dari total 4 juta lebih penduduk Bali. sekitar 1,9 juta masuk kategori miskin dan tidak mampu. Dari jumlah ini. 935 ribu penduduk sudah ditanggung preminya oleh p.mirintnh pusat mPlalrli JKN PBI Generima i3antuan lurin). "Siscnl a t9x5 pendudukt iniJah 'i ane d.rtanggung pemerintah daerah.- ujarnya " Ii"n.,r,rt -lGbid Bina Kesehatan Masl:trakat Dinas Kesehatan Tabanan dr. Ketut Nariana, dari 400 ribir lebih pcnduduk Tabanan. sesuar standar WHO sekitar' 160 ribu termasuk warga miskin dan tidak mampu. Sekitar 110 ribu sudah masuk dalam tanggungan JKN PBI dari pemerrntirh pusat. Pemkab hanye nlenanggung premi untuk sekitar 50 ribu penduduk tidak mampu taug belum mendapatkan hantuan prenri dan pusat.' ungkaPnYa Demerintah ' Untuk pembia] aa n JKBM. PenrkahTabanan memplot anggaran Rp 18 miliar di APBD Induk. Sementara kebutuhan rata-rata setiap tahunnya Rp 24 miliar. Kalau yang ditanggung hanya 50 ribu warga tidak mampu. tentu anggaran yang dioerlukiu iauh lebih sedikit. "Sisa anggaran
biia dialokaiikan untuk pengembangan kesehatan lainnya berupa peningkatan fasilitrs dan SDN{," papar Nariana. X{ahadewi rnenamba}rkan, dengan tanggungan orernr hanva untuk warga m tkin dun I idak mam'
uu. pcmerintah daerah blsa lebrh mernfokukan iavanan kcschatan di bidang pr,-,motif d;rn pre' ventif seperti usahakesehatanrnasyarakat bcrupa sosi:rlisasiPHBS. peningkatan fasilitas kesehatan
p"*,-Uutti" ruiug rawat inap di rumah ""oorti sairit din pel,rmbahan SDM dipu"kesmas' Selama
ini anggarrn JKBM untuk
me-
nanggttng biaya pengobatan masyarrkat Bnli
mcn(?Dai Rp 400 miliar' Jika tanggungan pr'"mi hrnya untuk masyarakat tidak nrampu
yang belum tersasar JKN PBI dari pemerintah pusit. diperkirakan anggaran yang dihabiskan itD :00 foiliar. Jadi. masjh ada sisa angga-
ran vang bisa digunakan unttlk peningkatan I'rvanan blik SDfu dun fasilitas serta trsaha pnrmotif dan preventif," jelasnya. (kmb24)
Edisi
Hal
