DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TIM UJM UNDIKSHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2012
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan oleh
: : : Ketua UJM Ttd
Dikendalikan oleh
……………………… Pembantu Rektor I Ttd
Disetujui oleh
……………………… Rektor Ttd ………………………
ii
PRAKATA Buku Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan buku ke-1 yang diterbitkan oleh Unit Jaminan Mutu UNDIKSHA dalam versi bahasa Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan penjaminan mutu di UNDIKSHA. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Buku Sistem Penjaminan Mutu ini mencakup kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur operasional standar (POS), dan formulir. Kebijakan mutu memuat tentang bagaimana UNDIKSHA memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu UNDIKSHA. Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di UNDIKSHA untuk meujudkan visi dan misi UNDIKSHA. Manual berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UNDIKSHA dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Prosedur operasional standar memuat tentang uraian bagaimana dan kapan pekerjaan/tugas itu harus dilaksankan. Adapun formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu. Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal UNDIKSHA telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNDIKSHA, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi. Singaraja, … Desember 2012 Ketua UJM UNDIKSHA Ttd
iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 BAB II DASAR HUKUM ..................................................................................................... 4 BAB III PENGERTIAN ISTILAH ..................................................................................... 14 BAB IV ORGANISASI....................................................................................................... 16 BAB V VISI DAN MISI UJM ............................................................................................ 20 BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNDIKSHA .............................. 22 BAB VII DOKUMEN MUTU ............................................................................................ 25 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 26
iv
BAB I PENDAHULUAN Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang
pendidikan
formal
setelah
pendidikan
menengah.
Pendidikan
tinggi
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan: 1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 2) menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan 4) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
1
UNDIKSHA sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (total quality menegement, TGM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa. Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu
dibuat,
standar
mutu
dirumuskan,
kemudian
dikendalikan
dan
terakhir
dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk
mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar
dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UNDIKSHA. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan UNDIKSHA. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UNDIKSHA agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UNDIKSHA, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu UNDIKSHA merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UNDIKSHA secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu UNDIKSHA. Penjaminan mutu UNDIKSHA dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customers, stakeholders). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (continuous quality improvement) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (right first time and every time). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (quality in fact) dan lulusan tanpa catat (zero defect). Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. 2
Pelanggan eksternal dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, pelanggan utama (primer) adalah mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan.
Kedua,
pelanggan
sekunder
adalah
orang
tua
mahasiswa
yang
menginvestasikan dana, pikiran, tenaga, dan waktu untuk anaknya. Ketiga, pelanggan tersier adalah pengguna lulusan. Dalam hal ini adalah dunia kerja. Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompoten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil mapun keuntungan nonmateriil. Selain itu, pelanggan tersier adalah pemerintah yang sudah menanam investasi untuk pendidikan, termasuk membangun gedung, menyediakan fasilitas pendidikan, dan gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
3
BAB II DASAR HUKUM Penjaminan mutu oleh UNDIKSHA dimandatkan oleh peraturan perundangundangan. Dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu UNDIKSHA dapat diuraikan sebagai berikut. A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. Pasal 1 Butir 21: Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 2. Pasal 1 Butir 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Padsal 35 Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 4. Pasal 50 Ayat (20): Pemerintah menentukan kebijakan nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 5. Pasal 51 Ayat (2): Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. 6. Pasal 60: Ayat (2) : Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ayat (3) : Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
4
B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 1. Pasal 1 Butir 1: SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pasal 1 Butir 27: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenajang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 3. Pasal 2: Ayat (1): Lingkup SNP meliputi: a. standar isi b. standar proses c. standar kompetensi lulusan d. standar pendidik dan tenaga kependidikan e. standar sarana dan prasarana f. standar pengelolaan g. standar pembiayaan h. standar penilaian akademik Ayat (2): Untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. 4. Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. 5. Pasal 58: Ayat (1): Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. Ayat (7): Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan kepada menteri, berisi evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
5
6. Pasal 86: Ayat (1): Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Ayat (2): Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Ayat (3): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. 7. Pasal 87: Ayat (1): Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 Ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi. Ayat (3): Badan akreditasi sebagaimana dimaksud padaAayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri. 8. Pasal 91: Ayat (1): Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Penjelasan Pasal 91: Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui SNP sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri. Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang bersifat keunggulan lokal. Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada
6
satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional. 9. Pasal 92 Ayat (1): Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. 10. Pasal 92 Ayat (8): Menteri menerbitkan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 1. Pasal 1: Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Ayat (3): Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. 2. Pasal 2: Ayat (1): Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Ayat (2): Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk: a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
7
c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; d. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan; e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah. 3. Pasal 3: Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma: a. pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun; b. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan c. pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: a. keberlanjutan; b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; c. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; d. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin; e. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan
8
4. Pasal 4: Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan meliputi: a. penjaminan mutu pendidikan formal; b. penjaminan mutu pendidikan nonformal; dan c. penjaminan mutu pendidikan informal. 5. Pasal 5: Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan. 6. Pasal 10: Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: a. Standar pelayanan minimal (SPM); b. SNP; dan c. Standar mutu pendidikan di atas SNP. Ayat (2): Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu. 7. Pasal 11: Ayat (1): SPM berlaku untuk: a. satuan atau program pendidikan; b. penyelenggara satuan atau program pendidikan; Ayat (2): SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP. Ayat (4): Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP. 8. Pasal 12: Ayat (1): SPM ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2): SNP ditetapkan oleh Menteri.
9
Ayat (3): Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan. 9. Pasal 13: Ayat (2): Acuan mutu satuan atau program pendidikan formal adalah: a. SPM; b. SNP; dan c. Standar mutu di atas SNP yang dipilih satuan atau program pendidikan formal. 10. Pasal 16: Ayat (1): SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Ayat (2): Standar mutu di atas SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan. 11. Pasal 18: Ayat (1): Pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, masingmasing dalam SNP dan standar mutu di atas SNP, menjadi tanggung jawab satuan pendidikan formal. Ayat (4): Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan atau program pendidikan. 12. Pasal 20: Ayat (1): Kegiatan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal terdiri atas: a. penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; 10
b. penetapan SPM; c. penetapan SNP; d. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan; e. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan; f. pemenuhan standar mutu acuan oleh satuan atau program pendidikan; g. penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu; h. penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; i. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Pemerintah; j. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi; k. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota; l. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; m. pemberian bantuan dan/atau saran oleh masyarakat; n. supervisi dan/atau pengawasan oleh Pemerintah; o. supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah provinsi; p. supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota; q. supervisi dan/atau pengawasan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; r. pengawasan oleh masyarakat ; s. pengukuran ketercapaian standar mutu acuan; dan t. evaluasi dan pemetaan mutu satuan atau program pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Ayat (2): Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui: a. audit kinerja; b. akreditasi; c. sertifikasi; atau 11
d. bentuk lain pengukuran capaian mutu pendidikan. 13. Pasal 21: Ayat (1): Menteri menetapkan regulasi nasional penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Ayat (2): Menteri menetapkan SPM yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi; Ayat (3): Menteri menetapkan SNP yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan. Ayat (4): Menteri menetapkan program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional. Ayat (5): Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan dampaknya pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. 14. Pasal 25: Ayat (1): Menteri mengakreditasi satuan atau program pendidikan melalui BAN-S/M, BAN-PT, dan BANPNF. 15. Pasal 38: Ayat (1): Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan pendidikan kepada satuan pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan. Ayat (2): Penyelenggara satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan yang ditetapkan Menteri dalam SNP. Ayat (3): Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya. 16. Pasal 39: Penyelenggara satuan atau program pendidikan formal menyediakan sumberdaya yang diperlukan satuan pendidikan yang diselenggarakannya untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan. 12
17. Pasal 40 Ayat (1:) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan. Ayat (2): Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan. Ayat (4): Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas. Ayat (5): Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan. Ayat (6): Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan. 18. Pasal 41 Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk: a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan; b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP; c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya. 19. Pasal 42: Semua satuan atau program pendidikan wajib melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. 20. Pasal 43: Semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BANS/M, BAN-PT, atau BAN-PNF sesuai kewenangan masingmasing. 13
BAB III PENGERTIAN ISTILAH Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu. 1.
Unit Jaminan Mutu (UJM) UNDIKSHA adalah unit yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat universitas.
2.
Sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
3.
Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
4.
Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh costumers (stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
5.
Kebijakan mutu (quality policy) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
6.
Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.
Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
14
8.
Sasaran Mutu (quality objectives) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
9.
Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
10. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). 11. Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu. 12. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan. 13. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional. 14. Pelanggan (customers) adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu UNDIKSHA. 15. Gugus kendali mutu tingkat fakultas/pascasarjana adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana. 16. Gugus kendali mutu tingkat jurusan/prodi adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi. 17. Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan UNDIKSHA oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah. 18. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNDIKSHA (internally driven) secara berkelanjutan (continuous improvement). 19. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
15
BAB IV ORGANISASI 1. Sistem penjaminan mutu UNDIKSHA dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) maupun dalam bidang nonakademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). 2. Rektor merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat universitas, direktur pascasarjana dan dekan adalah penanggung jawab penjaminan mutu masing-masing di tingkat program pascasarjana dan fakultas, dan ketua jurusan/prodi merupakan penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi. 3. Ketua unit jaminan mutu (UJM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di UNDIKSHA, baik di bidang akademik maupun nonakademik. 4. Asisten direktur I pasacasarjana/pembantu dekan I berfungsi sebagai ketua gugus kendali mutu (GKM) di tingkat program pascasarjana/fakultas, dan kepala tata usaha sebagai sekretaris gugus kendali mutu (GKM) di tingkat program pascasarjana/fakultas. 5. Ketua jurusan/prodi berfungsi sebagai ketua gugus kendali mutu di tingkat jurusan/prodi, ketua laboratorium jurusan/sekretaris prodi berfungsi sebagai sekretaris gugus kendali mutu di tingkat jurusan/prodi. 6. Tugas ketua gugus kendali mutu adalah: a. mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, borang/formulir; b. mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu; c. mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik; d. menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi; e. membuat laporan pencapaian mutu secara berkelanjutan. Organisasi UJM UNDIKSHA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan staft administrasi. UJM UNDIKSHA memiliki tiga divisi, yaitu divisi eksplorasi data, pengembangan dokumen, dan monitoring dan evaluasi internal.
16
STRUKTUR ORGANISASI UNIT JAMINAN MUTU UNDIKSHA Rektor
Ketua Sekretaris Staf Administrasi Divisi Eksplorasi Data
Divisi Monitoring dan Evaluasi
Divisi Pengembangan Dokumen
Gugus kendali Mutu (GKM) Program pascasarjana/fakultas/ jurusan/prodi Tugas Ketua UJM UNDIKSHA Ketua UJM Unduksha bertugas: • mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit jaminan mutu di level UNDIKSHA; • mengkoordinasikan penyempuraan pangkalan data UNDIKSHA; • mengkoordinasikan
pembuatan
perangkat
(dokumen)
yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan sistem penjaminan mutu; • mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di level UNDIKSHA; • mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu UNDIKSHA; • mengkoordinasikan pengembangan sistem penjaminan mutu UNDIKSHA secara berkelanjutan. • melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada rektor; • melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu UJM melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran; • mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen UJM untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
17
• memastikan bahwa standar persyaratan pelanggan dilaksanakan di seluruh jajaran UJM dengan pelaksanaan pelatihan untuk setiap anggota dan staf UJM; • memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya persyaratan pelanggan sehingga sasaran mutu dapat dicapai. Tugas Sekretaris UJM UNDIKSHA Sektretaris UJM UNDIKSHA bertugas: • membatu tugas-tugas Ketua UJM dalam mengkoordinasikan kegiatan UJM. Tugas Divisi Eksplorasi Data Divisi eksplorasi data bertugas: • memgumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa; • menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data UNDIKSHA; • melaporkan kondisi pangkalan data UNDIKSHA. Tugas Divisi Monitoring dan Evaluasi Internal Divisi monitoring dan evaluasi internal bertugas: • menyiapkan asesor AMI jurusan/prodi di lingkungan UNDIKSHA; • mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di lingkingan UNDIKSHA; • melaporkan kegiatan AMI UNDIKSHA. Tugas Divisi Pengembangan Dokumen Divisi pengembangan dokumen bertugas: • menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI; • melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI. Tabel 1. Kerangka Organisasi Jaminan Mutu UNDIKSHA Tingkat
Penanggung jawab
Ketua TIM pelaksana
Organisasi
Fokus
Universitas
Rektor
Ketua UJM
Unit jaminan mutu
Mutu akademik dan non-akademik
Program pascasarjana
Direktur
Asisten direktur I
Gugus kendali mutu
Mutu akademik dan non-akademik
18
Tingkat
Penanggung jawab
Ketua TIM pelaksana
Organisasi
Fokus
Fakultas
Dekan
Pembantu dekan I
Gugus kendali mutu
Mutu akademik dan non-akademik
Jurusan/ prodi
Ketua jurusan/ prodi
Kepala laboratorium jurusan/ sekretaris unit
Gugus kendali mutu
Mutu akademik
19
BAB V VISI DAN MISI UJM Sebelum membahas tentang visi, misi, dan tujuan UJM UNDIKSHA, terlebih dahulu diuraikan tentang visi, misi, dan tujuan UNDIKSHA. Visi UNDIKSHA “Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan nonpendidikan.” Misi UNDIKSHA 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri. Tujuan UNDIKSHA Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai berikut. 1. Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan; 2. Mengembangkan
dan
menerapkan
model-model
pembelajaran
inovatif
untuk
menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan kelulusan yang bermutu tinggi; 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa; 20
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional; 5. Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara; 6. Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan UNDIKSHA, selanjutnya dirumuskan visi, misi, dan tujuan UJM. Visi UJM “Menjadi unit terdepan peningkatan mutu UNDIKSHA.” Misi UJM 1. Mengembangkan dokumen mutu UNDIKSHA, 2. Melaksanakan mutu UNDIKSHA, 3. Mengendalikan mutu UNDIKSHA, 4. Meningkatkan mutu UNDIKSHA, 5. Mendokumentasikan mutu UNDIKSHA, 6. Memberikan layanan konsultasi akreditasi. Tujuan UJM Seluruh kegiatan UJM ditujukan untuk: 1. menghasilkan dokumen mutu UNDIKSHA yang diperbaharui secara berkelanjutan, 2. mewujudkan budaya mutu di lingkungan UNDIKSHA.
21
BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNDIKSHA 1. Konsep SPMI UNDIKSHA SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di UNDIKSHA secara berkelanjutan (continuous improvement). Secara umum, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar
mutu
UNDIKSHA
secara
konsisten
dan
berkelanjutan
(continuous
improvement/kaizen) sehingga pelanggan internal dan eksternal memperoleh kepuasan. UNDIKSHA dinyatakan bermutu apabila: a. mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; b. mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; c. mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. 2. Tujuan SPMI UNDIKSHA Tujuan SPMI UNDIKSHA adalah: a. memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan, b. mewujudkan visi, dan c. memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (UNDIKSHA). Selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Penjaminan mutu UNDIKSHA secara internal dan eksternal
22
3. Strategi SPMI UNDIKSHA UNDIKSHA merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Standar mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut. a. Delapan macam standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, yaitu: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. b. Sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal atas inisiatif UNDIKSHA (internally driven) yang dijabarkan dari visi UNDIKSHA. Standar yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1) Standar penelitian. 2) Standar pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, secara lengkap standar mutu UNDIKSHA dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 2. Standar mutu perguruan tinggi. 4. Manajemen kendali mutu dalam SPMI Pelaksanaan SPMI di UNDIKSHA dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan adalah model Plan, Do, Check, dan Action (PDCA) yang menghasilkan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) atau kaizen mutu UNDIKSHA. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA dapat dilihat pada Gambar 3. 23
Gambar 3. Manajemen kendali mutu berbasis PDCA. Beberapa prinsip yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua prilaku menajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah: a. Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu. b. Stakeholder-in Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan stakeholders. c. The next process is our stakeholders Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholders-nya yang harus dipuaskan. d. Speak with data Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan. e. Upstream management Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.
24
BAB VII DOKUMEN MUTU SPMI UNDIKSHA merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh UNDIKSHA sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI UNDIKSHA. Posisi dan arti penting SPMI UNDIKSHA dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi UNDIKSHA tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga tergantung pada penilaian stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan) terhadap mutu UNDIKSHA. Agar eksistensinya terjamin, UNDIKSHA harus menjalankan SPMI dalam kerangka sistem penjaminan mutu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 Ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berbagai unsur yang terkandung di dalam SPMI UNDIKSHA dimuat dalam naskah/dokumen/buku: 1. Naskah/dokumen/buku kebijakan mutu, berisi antara lain definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI. 2. Naskah/dokumen/buku manual mutu, berisi antara lain mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar, serta stakeholders internal yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI. 3. Naskah/dokumen/buku standar mutu, berisi antara lain rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI UNDIKSHA, termasuk delapan standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Naskah/dokumen/buku manual prosedur atau prosedur operasional standar berisi mekanisme pelaksanaan standar. 5. Naskah/dokumen/buku formulir/borang, berisi antara lain berbagai fomulir yang digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar dalam SPMI.
25
DAFTAR PUSTAKA Higher Education Long Term Strategy (Kerangka Pengembangan Perguruan Tinggi Jangka Panjang/KPPTJP) 2003-2010. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. (2008). Jakarta: Departeman Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Tinggi. Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT): Bidang Akademik. (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. (2003). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahuan 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Strategi pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2010-2014. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT). (2010). Kementerian Pendidikan NasionalDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
26
