SFDRR 2015-2030: “Beberapa Catatan Penting dan Upaya untuk Kerangka PRB ke Depan di Indonesia” Dody Ruswandi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Disampaikan pada acara: Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Solo, 17 Oktober 2015
25 tahun komitmen internasional dalam pengurangan risiko bencana
Source:
2015
Kawasan Asia-Pasifik pada WCDRR 14 Kepala Negara dan Pemerintahan 30 Menteri 1442 Delegasi Pemerintah 9 Organisasi antar-pemerintah Sekitar 1000 perwakilan kelompokkelompok utama
27 Anggota parlemen/DPR 957 Jurnalis/wartawan Konferensi Menteri Asia untuk PRB akan dituanrumahi oleh Pemerintah India pada 2016. Konferensi akan mengadopsi Rencana Implementasi Regional SFDRR seperti disepakati pada AMCDRR ke-6
WCDRR Outcomes •
Menilai dan mengkaji pelaksanaan HFA*
•
Mempertimbangkan pengalaman yang didapat dari strategi, institusi dan rencana regional dan nasional
•
Mengadopsi Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 dan menyepakati Deklarasi Sendai
•
Mengidentifikasi modalitas kerjasama berdasarkan komitment-komitmen yang telah dibuat
•
Menetapkan modalitas pemantauan pelaksanaan secara rutin Note: * Hyogo Framework for Action: 2005-2015
SFDRR Lingkup –
Penambahan ancaman slow-onset, skala kecil dan biologis serta ancaman akibat ulah manusia
–
Perluasan lingkup aksi yang meliputi juga pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
• Seperangkat sasaran global; • Seperangkat prinsip-prinsip pemandu; • Fokus pendekatan PRB preventif berpusat manusia • PRB tanggungjawab bersama semua pemangku kepentingan • Pengakuan pemangku kepentingan dan peran mereka
SFDRR Goal • Pergeseran dari pengelolaan bencana ke pengelolaan risiko bencana Tujuan: Ø Fokus pada pencegahan risiko bencana baru, pengurangan risiko bencana yang ada sekaligus memperkuat ketangguhan Ø
Dengan berbagai cara untuk cegah dan kurangi keterpaparan dan kerentanan, tingkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan
“Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko yang sudah ada melalui implementasi langkah terpadu dan inklusif dalam bidang ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan kelembagaan yang mencegah dan mengurangi keterpaparan terhadap ancaman dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan pemulihan, dan dengan demikian meningkatkan ketangguhan”
SFDRR • Pergeseran dari apa yang akan dilakukan? ke bagaimana? Ø
Artikulasi tata kelola risiko bencana, termasuk peran platform PRB nasional;
Ø
Memahami, menangani pendorong risiko bencana ;
Ø
Mobilisasi investasi peka risiko bencana;
Ø
Ketangguhan sarpras kesehatan, warisan budaya, dan tempat-tempat kerja;
• Penguatan akuntabilitas pengelolaan risiko bencana. • Platform Global dan Regional untuk menjaga koherensi, pemantauan dan pengkajian rutin.
SFDRR Tujuan Besar • Pergeseran dari kerugian bencana ke risiko bencana Hasil yang diharapkan: Ø Ø
Fokus pada risiko bencana untuk melengkapi HFA yang fokus pada kerugian akibat bencana Fokus pada penghidupan, kesehatan dan aset fisik serta budaya, selain pada kehidupan dan aset sosial, ekonomi dan lingkungan hidup
“Pengurangan substansial dalam risiko dan kerugian akibat bencana pada kehidupan, penghidupan dan kesehatan serta pada aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan yang dimiliki individu, bisnis, komunitas dan negara”
7 Sasaran Global SFDRR Mengurangi
Meningkatkan
Mortalitas/populasi global Rerata 2020-2030 < 2005-2015
Negara yang memiliki strategi PRB nasional dan lokal; nilai 2030 > 2015
Warga terdampak/populasi global Rerata 2020-2030 < 2005-2015
Kerjasama internasional untuk negara berkembang; nilai 2030 > 2015
Kerugian ekonomi/PDB global rasio 2030 > 2015
Ketersediaan dan akses terhadap EWS multi-ancaman dan informasi serta penilaian risiko bencana nilai 2030 > 2015
Kerusakan terhadap sarpras penting dan gangguan terhadap pelayanan dasar nilai 2030 > 2015
13 Prinsip Acuan Tanggung jawab PRB
Pelibatan
s Negara merupakan penanggung jawab utama s Berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan
s Seluruh masyarakat s Seluruh instansi pemerintah s Pemberdayaan pemerintah daerah
Pendekatan
Kemitraan
Menjunjung tinggi HAM s Kerjasama internasional dan Hubungan antara PRB dan pembangunan kemitraan global Multi-ancaman dan inklusif s Dukungan bagi negara-negara Ekspresi risiko lokal berkembang Aksi pasca-bencana dan menyelesaikan masalah risiko mendasar s Membangun kembali dengan lebih baik s s s s s
Prioritas Aksi Prioritas 1 – Memahami risiko bencana Kebijakan dan praktik PRB harus didasarkan pada pemahaman akan risiko bencana pada seluruh dimensinya termasuk kerentanan, kapasitas, keterpaparan jiwa dan aset, karakteristik ancaman dan lingkungan hidup Prioritas 2 – Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengelolaan risiko yang efektif dan efisien Prioritas 3 – Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Investasi pemerintah dan swasta dalam PRB sangat penting untuk memperkuat ketangguhan ekonomi, sosial, dan budaya dari warga, masyarakat, aset mereka dan lingkungan hidup
Prioritas 4 – Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi Penguatan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi penting untuk membangun kembali dengan lebih baik
STRATEGI KOORDINASI PB NASIONAL KL lainnya
PUPR Kemkes
Kem ESDM
Kemtan
BNPB (Koord) BMKG
POLRI
TNI
Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana Kemen ag
Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
Kemsos
Kemda gri
Kemdik bud
Kem LHK
Kem PDTT
Kerangka koordinasi: 1. Program dan kegiatan KL terkait program RPJMN; 2. KPJM 2015-‐2019; 3. Jumlah alokasi anggaran (Renja); 4. Dukungan penurunan indeks risiko bencana
Kemhub KKP
12
KOORDINASI PENDANAAN PENANGGULANGGAN BENCANA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
KOORDINASI BNPB/ONE GATE POLICY KOORDINASI PENDANAAN
KOORDINASI PROGRAM
KEMENTERIAN KEUANGAN
BAPPENAS PROGRAM PRIORITAS
Kontinjensi
Dana Siap Pakai
Dana Bantuan RR 13
Oleh Negara •
Mengangkat focal point nasional
•
Menetapkan pakar untuk menjadi anggota pokja antar-pemerintah untuk pengembangan indikator & terminologi
•
Memutakhirkan risk information for biological, man-made hazards
•
Memutakhirkan strategi dan rencana PRB nasional dan daerah
•
Melaporkan status implementasi rencana
•
Identifikasi baseline & tetapkan target untuk aksi PRB
•
Review dan memutakhirkan peraturan perundangan nasional
•
Memutakhirkan strategi PRB regional
•
Mendorong Platform PRB Nasional, Lokal dan Regional
•
Mendorong koherensi antar berbagai kesepakatan
Oleh Pemangku Kepentingan • Mendukung pengembangan panduan implementasi • Melaksanakan lebih dari 200 komitmen yang dibuat • Integrasi kerangka Sendai ke dalam pekerjaan mereka • Mendukung negara dalam implementasi • Mendukung proses antara pemerintah untuk memutakhirkan terminologi PRB dan mendukung implementasi • Mendorong koherensi antar berbagai konferensi • Bersiap untuk Global Platform 2017 dan platform-platform Regional
Peran Pemangku Kepentingan •
Pergeseran dari menganggap pemangku kepentingan sebagai korban dan rentan menjadi pelaku perubahan dan fokus pada pemberdayaan dan pelibatan
•
Pelibatan masyarakat asli, dan komitmen sukarela
•
Fokus khusus pada: Ø Ø Ø Ø Ø
Masyarakat sipil, relawan, kerja-kerja sukarela dan organisasi berbasis komunitas Akademisi, lembaga dan jaringan-jaringan penelitian Bisnis, asosiasi profesi dan lembaga pendanaan swasta Media Anggota parlemen/DPR
Tugas Pemerintah Daerah • Memutakhirkan strategi dan rencana PRB daerah berdasarkan road map implementasi SFDRR 2015-2030 • Memantau dan melaporkan status implementasi rencana ke BNPB (mekanisme sedang disusun) • Review dan memutakhirkan peraturan perundangan daerah terkait PRB-API dan SDGs • Mendorong Platform PRB Daerah • Mendorong koherensi antar berbagai rencana aksi di daerah • Menjalin adanya kerjasama yang lebih erat antar SKPD dalam implementasi PRB-API
Tindak lanjut di kawasan Asia-Pasifik •
Identifikasi baseline: Situasi PRB di tingkat negara dengan fokus pada pemahaman risiko dan aksi PRB dalam sektorsektor pembangunan
•
Target, strategi, rencana implementasi nasional
• Rencana Implementasi Regional seperti disepakati dalam AMCDRR ke-6 • Panduan Kebijakan untuk memandu implementasi SFDRR di tingkat regional dan nasional • Panduan Sektor penting untuk aksi PRB di semua sektor • AMCDRR India 2016 untuk adopsi Rencana Implementasi Regional
Major Shift dalam SFDRR • Bagi Indonesia, salah satu kepentingan utama yang saat ini terdapat di dalam SF adalah adanya pengakuan terhadap konsep “disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines” yang selama ini tidak terdapat di dalam berbagai dokumen utama PBB dan hanya terdapat di dalam UNCLOS. • Dengan pengakuan tersebut, masyarakat internasional mengakui perlunya perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi negara-negara dengan karakteristik khusus tersebut dalam hal kapasitas penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana.
• Isu lain yang juga menjadi prioritas Delegasi Indonesia pada sidang WCDRR adalah penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana. Hal tersebut perlu dilakukan seluruh negara di dunia, mengingat penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. • Indonesia juga turut mendukung pentingnya pengakuan serta pengembangan traditional knowledge di dalam kegiatan DRR, mengingat berbagai pengetahuan tradisional tersebut telah terbukti dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadinya bencana.
Sustainable Development Goals 2015-2030 17 Sustainable Development Goals and 169 Targets
No
GOAL
TARGET
1
End poverty in all its form everywhere
1.5 by 2030 build the resilience of the poor and those in vulnerable situations, and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
2
End hunger, achieve food security & improved nutrition, & promote sustainable agriculture
2.4 by 2030 ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices …that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters…
11
11.5. By 2030, significantly reduce the number of deaths and the Make cities and human settlements inclusive, safe, number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global GDP caused by disasters, resilient and sustainable including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations 11.b. By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards ... mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the SFDRR 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels
Sasaran, Kebijakan Dan Strategi Nasional Bidang PB RPJMN 2015-2019 Sasaran Nasional
Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi
Arah Kebijakan
1. Menurunkan risiko bencana 2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi Bencana
Strategi
Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat & daerah
1. Integrasi PRB dlm perencanaan nasional dan daerah; 2. Pengenalan, pengkajian & pemantauan risiko bencana 3. Pemanfaatan kajian dan peta risiko utk penyusunan RPJMD; 4. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K; 5. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; 6. Penyusunan rencana kontinjensi pada kab/kota EWS : Early Warning System
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana 1. Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana 2. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kpd masyarakat 3. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kpd masyarakat 4. Pelatihan menghadapi bencana scr berkala & berkesinambungan 5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder 6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana 7. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam 8. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dlm membangun & mitigasi bencana
22
Peningkatan kapasitas pemerintah, Pemda dan masyarakat dalam PB 1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 2. Penyediaan EWS bencana 3. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan 4. Simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana scr berkala dan berkesinambungan 5. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan 6. Pengembangan desa tangguh bencana 7. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
Challenges and Way Forward § Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan pemerintah yang desentralisasi, dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pembangunan yang partisipatif. § Melibatkan Platform Nasional PRB dalam jaringan koordinasi antar pemangku kepentingan di Indonesia (pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta, dan media) untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kebijakan nasional PRB ke pemerintah daerah. § Mendukung program PRB ke dalam tataran yang implementatif di daerah, yang langsung dapat memberikan dampak pada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. § Mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pencegahan dan kesiapsiagaan, mengedukasi masyarakat dan membangun komitmen bersama di level Negara, sub nasional melalui komunikasi dan koordinasi khususnya dengan kelompok rentan yang ada dalam area terdampak.
§ Pendekatan bottom-up perlu diintegrasikan dengan inisiatif PRB dari pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan top-down untuk membangun ketangguhan. Seluruh proses akan melibatkan multi-pihak untuk bergerak berdasarkan justifikasi ilmu pengetahuan untuk membangun PRB dan ketangguhan. § Indonesia perlu mengatasi tantangan dan risiko yang berkembang untuk membangun kota dan pusat-pusat perkotaan yang tangguh terhadap bencana. Pemerintah perlu memperkuat pengelolaan risiko bencana dan ketangguhan pusat-pusat perkotaan. § Perlu diupayakan pembanguan ketangguhan dengan memperkuat hubungan antara desa-kota (urban and rural lingkages). Hubungan keterkaitan antar desa-kota akan meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi, meningkatkan ketangguhan masyarakat, dan keterkaitan ini akan mendukung upaya pembangunan wilayah dengan pendekatan PRB. § Indonesia terbuka untuk membangun kerjasama internasional guna meningkatkan kemitraan yang sejajar dalam memperkuat ketangguhan masyarakat.
§ Indonesia perlu mengembangkan pendekatan penghidupan (livelhood) untuk membangun strategi ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Komponen penghidupan yang terkait dengan aset, akses, dan aktivitas masyarakat menjadi aspek yang penting pada membangun strategi ketangguhan mereka. § Pengetahuan tradisional, spiritual sosial-budaya, lansekap warisan budaya, agama, dan pemahaman masyarakat adat merupakan aset sumberdaya yang kuat dan menjadikan suatu bentuk investasi dalam PRB untuk ketangguhan masyarakat di masa depan. § Penganggaran keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam program dan kegiatan PRB yang sebaiknya langsung dikoordinasikan oleh pemerintah dengan melibatkan peran sektor swasta dan lembaga lain yang diatur dalam instrumen kebijakan pemerintah yang jelas. § Peran kerjasama pemerintah-swasta menjadi vital dalam menggalakkan program asuransi kebencanaan. Pemerintah dapat mendorong dengan menyediakan iklim usaha yang memadai, dukungan kebijakan, dan penerapan yang konsisten.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB Jl. Pramuka, Jakarta Pusat 10120 Kedepu>an Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Gedung Ina-‐DRTG, PMPP/IPSC
Terima Kasih
Jl. Anyar, Desa Tangkil, Kec. Citereup, Sentul – Kab. Bogor Telp.
: 021-3458400 – 021 29618877
Fax.
: 021-3458500 – 021 29618876
Email
:
[email protected]
Website
: www.bnpb.go.id
Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia Twitter
: @BNPB_Indonesia
YouTube
: BNPBIndonesia
