BEBERAPA CATATAN UNTUK TINDAK LANJUT PRHM II
ISU INSTRUMENTASI PADA HKM Agus Setyarso Februari 2009
Pokok bahasan • Refleksi PRHM II • Isu HKM • Instrumentasi kebijakan • Peluang dan tantangan
Refleksi PRHM II 1. Isu lahan hutan dan pengelolaannya: – Laten: tenurial – Laten: transformasi gerakan global, politik dan kebijakan nasional, implementasi di tingkat lapangan yang tak kunjung selesai – Gerakan global selalu membawa serta gerakan ekonomi politik – yang tidak siap selalu menjadi korban
2. Hutan adat: dimulai dari konflik paradigma, identitas negara-masyarakat, “pengakuan” mungkin belum cukup diterima 3. Hutan desa: “state corporate” di struktur pemerintah yang paling bawah – pertentangan antara pendekatan manajemen kapitalistik dengan pendekatan manajemen “sosial”
4.
Hutan tanaman rakyat: • • •
5.
Menempatkan peserta HTR sebagai manajemen korporat mikro Kelembagaan belum selesai disiapkan – pemerintah melayani perijinan dan pengendalian – siapa melayani inkubasi dan pengembangan bisnis? Alur pelayanan investasi belum lancar
Kemitraan: • • • • •
Muncul sebagai alternatif ketika terjadi dis-harmoni antara korporasi dengan masyarakat Diwajibkan oleh peraturan-perundangundangan – isu compliance Masalah kesetaraan dalam transaksi Masalah cost dan benefit sharing Resolusi perselisihan
6. Hasil hutan bukan kayu • • •
Gap antara kehidupan tradisional di tingkat masyarakat – multicorporation di tingkat global Less attended oleh pemerintah Akses pasar, pelayanan pengembangan manajemen, teknologi, kebijakan lintas sektor
7. Sertifikasi hutan rakyatL • • • •
Menarik dan diterima oleh masyarakat Isu identitas hutan rakyat dan pengembangannya menjadi prasyarat pertama Isu pendampingan Isu premium harga
PRHM – Hutan Kemasyarakatan 1. Teridentifikasi kendala pencapaian target perluasan HKm th 2009 2. Strategi pelayanan untuk perluasan HKm th 2009 3. Konsep tata hubungan kerja dalam pelayanan perijinan dan fasilitasi HKm 4. Strategi nasional (National roadmap) Perluasan HKm
Latar Belakang UU 41/1999
Launching HKm Des 2007
PP No. 6/2007 Kab. Tanggamus
Permenhut No. 37/Mehut-II/2007
Kab. Lampung Utara
Kab. Gunung Kidul
8.164,26 Ha Kab. Lampung Barat
Kab. Lombok Tengah
400.000 ha 2009
Kab. Kulon Progo
2,1 jt ha 2015
Kendala 1. Perluasan HKm? •
•
HKm selalu berangkat dari konflik penggunaan dan penguasaan lahan hutan (negara) – bukan hanya karena isu kemiskinan Pengaturan oleh pemerintah sarat pada proses dan persyaratan perijinan – akomodasi sistem sosial di dalam sistem pengurusan hutan
2.
Tata hubungan kerja •
•
3.
Pelayanan • •
4.
Tata hubungan kerja antar tingkat pemerintahan mengenai perijinan dan pengendalian sudah digambarkan, tetpai belum berjalan lancar Tata hubungan kerja untuk identifikasi unit-unit HKm (areal dan pengelola) belum dirumuskan – hanya berbasis permohonan masyarakat Baru sebatas arahan dari Dephut Pelayanan multi-meja menjadi tidak efisien
Strategi untuk tindak lanjut masih belum terlalu jelas, Dephut belum secara detail menyampaikan milestone
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN IUPHHK-HKm
MENHUT
Penetapan Areal Kerja HKm
KELOMPOK MASYARAKA T
Usulan IUPHHK-HKm
BUPATI GUBERNU Permohona R
IUPHKm
n IUPHKm
F A
S
I
L
I
T
A
S
I
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
SFM
Instrumentasi kebijakan 1. Instrumen analisis konflik untuk menyempurnakan identifikasi calon unit HKm pemerintah 2. Instrumentasi inisiasi - proses menuju permohonan HKm – lembaga pendamping 3. Instrumen prosedur pemberian IUHKm – disederhanakan 4. Instrumen investasi kebijakan HKm pemerintah
4. Instrumen pelayanan pengurusan ijin HKm – pemerintah dan lembaga pendamping 5. Instrumen manajemen konflik – fasilitator manajemen konflik 6. Instrumen pengembangan kapasitas manajemen unit HKm – lembaga pelayanan manajemen 7. Instrumen pengembangan kapasitas bisnis – lembaga pelayanan pengembangan bisnis 8. Instrumen sertifikasi – lembaga pendamping dan lembaga sertifikasi
Peluang dan tantangan 1. Instrumen analisis konflik– tantangan karena belum siap 2. Instrumentasi inisiasi - proses menuju permohonan HKm – peluang bagi pendamping profesional 3. Instrumen prosedur pemberian IUHKm – disederhanakan – peluang dan bisa dilakukan segera 4. Instrumen investasi kebijakan HKm – tergantung kemauan pemerintah
4. Instrumen pelayanan pengurusan ijin HKm – peluang besar 5. Instrumen manajemen konflik – peluang bagi mediator konflik berkompeten 6. Instrumen pengembangan kapasitas manajemen unit HKm –tantangan karena belum siap 7. Instrumen pengembangan kapasitas bisnis – tantangan karena belum siap 8. Instrumen sertifikasi – peluangnya besar
Terima kasih
TATA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN HKm Provinsi Departemen Kehutanan
Gubernur
Dinas (bidang Kehutanan)
Kabupaten/kota Bupati/ Walikota
Dinas (bidang kehutanan)
Menetapkan NSPK Penyelenggaraan HKm (Permenhut . 37/2007 dan aturan pelaksanaan pendukung lainnya) Sosialisasi kebijakan HKm kepada pemerintah daerah
Sosialisasi kebijakan HKm kepada masyarakat Menetapkan pedoman verifikasi permohonan kel.
Menyusun konsep pedoman verifikasi Permohonan Kelompok Melaksanakan verifikasi permohonan kelompok
Sosialisasi kebijakan HKm kepada masyarakat Menetapkan pedoman verifikasi permohonan kel.
Menyusun konsep pedoman verifikasi permohonan kelompok Melaksanakan verifikasi permohonan kelompok
Provinsi Departemen Kehutanan Menetapkan Pedoman Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja HKm dari Bupati/Gub
Gubernur
Dinas (bidang Kehutanan)
Mengusulkan penetapan areal kerja
Kabupaten/kota Bupati/ Walikota
Dinas
Mengusulkan penetapan areal kerja
Melaksanaan Verifikasi Usulan Gub/Bup Menetapkan areal kerja
Pemberian IUPHKm
Konsep IUPHKm
Pemberian IUPHKm
Konsep IUPHKm
Membantu daerah menfasilitasi kelompok (pelatihan, bintek, dll)
Pengesahan rencana umum HKm
Fasilitasi & konsep pengesahan RU HKm
Pengesahan rencana umum HKm
Fasilitasi & konsep pengesahan RU HKm
Pengesahan RO HKm
Pengesahan RO HKm
Fasilitasi thd kelompok (pengembangan usaha)
Fasilitasi thd kelompok (pengembangan usaha)
Provinsi Departemen Kehutanan
Gubernur
Dinas (bidang Kehutanan)
Kabupaten/kota Bupati/ Walikota
Dinas (bidang Kehutanan)
Menerbitkan IUPHHKHKm
Memfasilitasi kelompok meneruskan permohonan IUPHHK-HKm kpd Menhut
Memfasilitasi kelompok meneruskan permohonan IUPHHK-HKm kpd Menhut
Menetapkan NSPK Tata Usaha Hasil Hutan dan Peredaran HH
Sosialisasi NSPK Tata Usaha Kayu dan Peredaran Kayu
Sosialisasi NSPK Tata Usaha Kayu dan Peredaran Kayu
Fasilitasi Tata Usaha Hasil Hutan Dan Peredaran HH
Fasilitasi Tata Usaha Hasil Hutan Dan Peredaran HH
Pengawasan dan Pembinaan Penatausahaan dan Perederan HH
Pengawasan dan Pembinaan Penatausahaan dan Perederan HH
Pengawasan dan Pembinaan Penatausahaan HH Kayu dan Peredaran HH Kayu
Provinsi Departemen Kehutanan Menerima tembusan laporan kinerja dari pemegang ijin
Gubernur Menerima Laporan Kinerja dari pemegang ijin
Melakukan pembinaan teknis kpd Dinas Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada daerah berkaitan dengan penerbitan IUPHKm pada Areal Kerja HKm yang telah ditetapkan
Dinas (bidang Kehutanan) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan ijin HKm
Kabupaten/kota Bupati/ Walikota Menerima Laporan Kinerja dari pemegang ijin
Evaluasi laporan pemegang izin Menyampaikan laporan kepada Menteri atas penerbitan IUPHKm pada Areal Kerja HKm
Menyiapkan laporan Gubernur kepada Menteri
Dinas (bidang Kehutanan) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan ijin HKm Evaluasi laporan pemegang izin
Menyampaikan laporan kepada Menteri atas penerbitan IUPHKm pada Areal Kerja HKm
Menyiapkan laporan Gubernur kepada Menteri
