IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.23/2014 DAN PENGARUSUTAMAAN PRB DI DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH :
DR. SUHAJAR DIANTORO, M.Si STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN
Free Powerpoint
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Templates Jln. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Page 1
INDEKS RISIKO BENCANA INDONESIA, BNPB 2013
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 LEGISLATIF
DPR
MPR
EKSEKUTIF
KPU
YUDIKATIF
MA
PRESIDEN/ WAPRES
DPD
PUSAT
MK KY
Kementerian Negara dewan pertimbangan
BANK SENTRAL
BPK
TNI/POLRI
DAERAH
PROVINSI
Lingkungan Peradilan Umum
KDH
DPRD
Agama
Militer KAB/KOTA KDH
DPRD
TUN
PERWAKILAN BPK PROV
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PUSAT
Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945; P. 5 (1) UU 23/2014 Pemegang tanggung jawab akhir urusan peny pemerintahan oleh Pempus dan Daerah (P. 7 (2) UU 23/2014
PRESIDEN Kementerian/LPNK Koordinasi
Sebagian Urusan
Psl 17 UUD 1945; P. 5 (3) UU 23/2014
Koordinasi
Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah
KEMENDAGRI Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah
P. 3 UU 23/2014
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan
Absolut
Gubernur atau Instansi Vertikal
Yan Dasar
Konkuren (sbg. Dasar pelaksanaan otda)
Wajib
Pilihan
Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden sbg Ka. Pemerintahan)
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi
1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. PU dan Penataan Ruang. 4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman. 5. Trantibum dan Linmas. 6. Sosial. 1. Tramtibum 2. Bencana 3. Kebakaran
Non Yan Dasar
1. 2. 3. 4.
Tenaga kerja Lingkungan Hidup Perhubungan Dst…
KONSEKUENSI MENJADI URUSAN WAJIB YANSAR (BENCANA & KEBAKARAN)
1. Mengandung Pelayanan Dasar
PRINSIP
Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 2. Memerlukan SPM: Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 3. Menjadi Prioritas: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
NAWA CITA: AGENDA PRIORITAS No. 7 TERKAIT DENGAN AGENDA No. 1
RPJMN 2015–2019 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Peningkatan Kedaulatan Pangan.
Ketahanan Air.
Kedaulatan Energi. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Pengembangan Ekonomi MariAm dan Kelautan.
Penguatan Sektor Keuangan.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA A l e n i a ke I V Pe m b u k a a n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • M e n g a m a n a t k a n b a h w a “Pemerintah NKRI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
UU No. 23 Tahun 2014
KEMENDAGRI melakukan binwasdal keg. pembangunan daerah (Penyelengaraan Penanggulangan Bencana -‐ PB) PRA TANGGAP PASKA BENCANA DARURAT BENCANA PERLINDUNGAN BAHAYA BENCANA ALAM
NON ALAM
SOSIAL
Pemerintah Daerah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana PRA BENCANA PEMRTH
TANGGAP DARURAT MASY
ALAM
NON ALAM
PASKA BENCANA DUNIA USAHA SOSIAL
BPBD DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Dilaksanakan Melalui: 1. Kegiatan Pemerintah Pusat (APBN) 2. Transfer ke daerah • TP • Dekon • DAK 3. Dana Darurat TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN PB Kelembagaan Personil Perencanaan Anggaran
BNPB dan K/L Melakukan binwas teknis operasional & koord. dalam penyelenggaraan PB
Sarpras Monev & Binwas
RENCANA KEBIJAKAN KEDEPAN 1
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-‐undangan bidang penanggulangan bencana, khususnya terkait kewenangan/kewajiban daerah.
2
Memfasilitasi penguatan pemda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
3
Mengupayakan penyiapan sarpras damkar dan bencana melalui DAK, TP dan anggaran lainnya.
4
Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PB, misal: melakukan laAhan gabungan PB melibatkan dua atau lebih daerah otonom atau di daerah perbatasan antar negara.
5
Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah. Saat ini telah terbentuk BPBD di 34 Provinsi, di 355 Kabupaten & 72 Kota, total 461.
POHON FAKTOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA
“ Bagaikan pohon dan akarnya, Tingkat nasional adalah akarnya Tingkat komunitas adalah daun-daunnya Cabangnya menggambarkan tingkat administrasi yang menghubungkan semuanya”
TERIMA KASIH The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR). Yogyakarta, 22-25 Oktober 2012.
