Kerangka Hukum dan Kelembagaan PRB-API di Indonesia Dr. Saut Sagala Institut Teknologi Bandung
Outline • Introduction • Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana • Sendai Framework • Rencana Aksi Penanggulangan Bencana
• Kerangka Kerja Adaptasi Perubahan Iklim • • • • •
UNFCCC Nationally Appropriate Mitigation Actions Intended National Determined Contribution Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap RAN-API & RAN-GRK
• Perpaduan PRB dan API
Resilience • Pemerintah berpotensi untuk berada di semua kuartil • Juga di tiap tahap siklus ketangguhan
Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Global, Nasional, Daerah
Kerangka Pengurangan Risiko Bencana • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction → Rencana Pembagunan Jangka Menegah/Panjang (RPJM/P) → Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) → Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) → Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction • Disetujui Maret 2015 oleh semua anggota PBB untuk jangka waktu 2015-2030 • Didahului oleh Hyogo Framework for Action 2005-2015 • Bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana lewat implementasi kebijakan yang terpadu nan eksklusif yang mencegah dan mengurangi eksposur bahaya (hazard) dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan, dan meningkatkan ketangguhan
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction • Sendai Framework tidak mengikat dan bersifat sukarela bagi setiap negara anggota • Menuntut pemimpin politik dari negara anggota pada semua pangkat untuk berkomitmen untuk merealisasi tujuan-tujuannya • Implementasi didukung dan diorganisir oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction • The Four Priorities for Action 1. 2. 3. 4.
Understanding disaster risk Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk Investing in disaster risk reduction for resilience Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana • Disusun oleh BNPB sebagai masukan RPJMN • Terdapat 7 prioritas dalam Renas PB (2015-2019) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana Pengarusutamaan penanggulangan dalam pembangunan Peningkatan kemitraan multi-pihak dalam penanggulangan bencana Peningkatan kefektivan pencagahan dan mitigasi bencana Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Peningkatan kapasitas pemulihan bencana Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana KEMENTRIAN/L EMBAGA
Renstra HNPB dan Renstra K/L 20152019
Jangka Menengah
Renja K/L
Tahunan
RTRWN
PENANGGULANGAN BENCANA
Jangka Panjang
PERENCANAAN RPJPN 2005-2025
RPJMN 2015-2019
Renas Penanggulangan Bencana 2015-2019 RAN PRB
RKP Tahunan
Rencana Aksi Tahunan
RKP K/L
Rencana PB ke dalam Rencana Pembangunan UU No. 24/2007
UU No. 26/2007
Peran BPBD Kajian Risiko Daerah
Rencana PB
RAD PRB
RPJPD
RPJMD
RKPD
RAPBD
APBD
Indikasi Program RTRW
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
Rincian APBD
RTRW
Sistem Perencanaan Pembangunan
Sistem Perencanaan Anggaran UU No. 17/2003
UU No. 25/2004
Landasan Hukum Renas PB • UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana • UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU no. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika • UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang • UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Stakeholder PRB
BMKG ESDM
BNPB BAPPENAS Kementrian Sosial
Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum
dll.
Sinergi Lintas Sektor dalam Implementasi Renas PB NGO/LSM
TNI, POLRI
BMKG, LAPAN, BPPT, BIG, BASARNAS
Dunia Usaha
Universitas
MITRA-MITRA
Kementrian Sosial
Kementrian Dalam Negeri
Kementrian ESDM Kementrian Perhubungan
Kementrian Pertanian BNPB
BAPPENAS
Kementrian LH Kementrian KP
Kementrian PU Lembaga Penelitian
Kementrian PDT
Kementrian Keuangan
Kementerian Dikbud, Kesehatan, Perindustrian, Ristek, Perdagangan, dll
Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana
Kementerian Kehutanan Sumber: Bappenas, 2014
Kerangka Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Global, Nasional, Daerah
Kerangka Adaptasi Perubahan Iklim • United Nations Framework Convention on Climate Change → NAMAs & INDC → Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P) → Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) → ACCRN →Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) → Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
UNFCCC • Ditandatangani pada tahun 1992 dan saat ini mencakup 197 negara • Conference of Parties (COP) berjalan tiap tahun sejak 1995 • Pada tahun 1997 Kyoto Protocol diresmikan sebagai lanjutan dari UNFCCC • Paris Agreement diresmikan pada tahun 2011 sebagai komitmen untuk membatasi pemanasan global kurang dari 2°C, dan membatasi peningkatannya • Paris Agreement juga melahirkan nationally determined contributions (NDCs) untuk diadopsi tiap negara
UNFCCC • Yang menandatangani • • • • •
Negara Annex I Negara Annex II Negara Annex B
Least-developed Countries Non-Annex I
UNFCCC • Negara Annex I • 43 negara termauk Uni Eropa merupakan negara terindustrialisasi dan juga negara dalam transisi (economies in transition/EIT)
• Negara Annex II • 24 negara dari Annex I yang membentuk OECD, dan wajib membantu negara berkembang untuk mengurangi emisi GRK
• Negara Annex B • Negara anggota Annex I yang memiliki target baru sejak Doha Amendment yang berlaku dari 20132020
• Least-developed Countries • 49 negara yang memiliki status khusus dikarenakan kapasitasnya yang kurang mampu untuk mengurangi dampak perubahan iklim
• Non-Annex I • Negara yang masih berkembang namun dapat mengajukan diri ke dalam Annex I jika sudah cukup berkembang • Indonesia termasuk dalam kategori ini
NAMAs • Nationally Appropriate Mitigation Action • Pertama kali digunakan dalam Bali Road Map yang disusun saat Konferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2007 • Unilateral NAMAs – dibentuk oleh pemerintah • Supported NAMAs – dibantu komunitas internasional • Berdasarkan RPJPN, RPJMN, ICCSR, RAN/RAD-GRK • Tiap sektor memiliki NAMA sendiri yang spesifik
NAMAs • Sektor yang sedang merencanakan NAMA (Indonesian NAMA Framework, 2013): • • • • •
Energi Transportasi Industri Waste Land-based
INDC - Indonesia • Intended Nationally Determined Contributions • Menjelang Paris Agreement 2015, setiap negera diminta untuk membuat pernyataan kontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca • Persetujuan pertama dalam UNFCCC yang berlaku sama untuk negara maju dan berkembang • Target: pengurangan 29% emisi GRK di bawah BAU pada tahun 2030 (tak bersyarat) + 41% di bawah BAU pada tahun 2030 (bersyarat, dengan bantuan internasional) – termasuk kegiatan LULUCF
NAMAs UNFCCC INDC
RPJPN, RPJMN, ICCSR, RAN-API, RAN-GRK
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap • ICCSR bertujuan untuk menjadi acuan kebijakan untuk mengarusutamakan isu-isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional • Menjadi salah satu masukan iterasi RAN-API, RPJMN, dsb. • Diharapkan dapat membuat tiap sektor dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim dan membuat rencana mitigasi
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap • Peta jalan multi-sektor yang menyediakan strategi adaptasi untuk sektor : • • • •
Air Laut dan perikanan Pertanian Kesehatan
• Dan strategi mitigasi untuk sektor: • • • • •
Transportasi Kehutanan Industri/manufaktur Energi Limbah
ACCCRN • Asian Cities Climate Change Resilience Network • Gabungan negara-negara asia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, mengakses sumber daya, dan memengaruhi agenda untuk membangun ketangguhan perubahan iklim perkotaan yang ekslusif • Dikoordinir oleh Mercy Corps Indonesia • Semarang, Bandar Lampung, Blitar, Cirebon, Palembang, Probolinggo, Pekalongan, dan Tarakan
RAN-API • Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim • Menyelenggarakan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memeliki ketangguhan tinggi terhadap dampak perubahana iklim • Diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergitas pelaksanaan program antar-sektor dan antar-daerah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat • Juga mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antarsektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah
RAN-API dalam Skema Pembangunan Indonesia
Sumber: BAPPENAS, 2014
Basis Hukum RAN-API • UU no. 6/1994 tentang Pengesahan UNFCCC • UU no. 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas UNFCCC • UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang • UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana • UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif Perubahan Manajemen Pengetahuan
Ketahanan Ekosistem
Perencanaan dan Penganggaran
Ketahanan Wilayah Khusus
Penguatan Kapasitas
Ketahanan Ekonomi Sistem Pendukung
Ketahanan Sistem Kehidupan Pengawasan dan Evaluasi
RAN-GRK • Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Turunan dari RPJPN • Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisi • Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
RAN-GRK • Panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari skenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, dengan memanfaatkan sumber daya lokal hingga 41% dari skenario businessas-usual jika bantuan internasional tersedia
RAN-GRK • Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Meningkatkan sumber energi alternatif • Mengurangi risiko secara nyata atas dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai sektor pembangunan
• Memastikan bahwa semua sektor yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca akan mengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon dan menerapkannya dengan cara-cara yang menunjang aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sumber: Pemerintah Indonesia, 2010
Triliun Rupiah
Belanja Pemerintah Pusat Perubahan Iklim
Pendanaan RAN-GRK • Sampai 2009, • Climate Change Program Loan sebesar USD 400 juta dari pemerintah Jepang • USD 300 juta dari pemerintah Perancis
• Hibah luar negeri • GBP 10 juta • AUD 2 juta
• Debt-for-nature-swap • USD 19,5 juta dari pemerintah Amerika Serikat • EUR 25 juta dari pemerintah Jerman
Debt-for-nature-swap
• Transaksi finansial yang memaafkan hutang nasional agar pemerintah nasional dapat berinvestasi dalam konservasi lingkungan
Sumber Pendanaan APBN
Sumber: RAN-GRK, 2010
Skema Pembiayaan Perubahan Iklim Sumber: BAPPPENAS, 2013
Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim • Bilateral • Antara GOI (Government of Indonesia) dengan satu organisasi/negara lain • JICA, USAID, AusAID, etc.
• Multilateral • Antara GOI dengan berbagai organisasi/negara lain • UNDP, ADB, WB, etc.
Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim • Clean Development Mechanism (CDM) • Mekanisme yang membantu negara berkembang (non-Annex I) untuk mendapatkan dana untuk menjalani pembangunan bersih dam berkelanjutan • Membantu negara maju (Annex I) untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi GRK
Stakeholder Perubahan Iklim Akademisi/Pakar
NGO
KKP
MENLHK
BAPPENAS
Perpaduan PRB dengan API • Dari Sendai Framework for DRR:
• To prepare or review and periodically update disaster preparedness and
contingency policies, plans and programmes with the involvement of the relevant institutions, considering climate change scenarios and their impact on disaster risk, and facilitating, as appropriate, the participation of all sectors and relevant stakeholders.
• Indonesia: Konvergensi API-PRB – dengan lima aspek utama • • • • •
Kebijakan Kelembagaan Pendanaan Perencanaan-Pelaksanaan-Monev Metodologi
Perpaduan PRB dengan API • Inisiasi BNPB • Mengkoordinasikan para pihak dengan menyusun perencanaan bersama • Integrasi perubahan iklim difokuskan pada ancaman bencana hidrometeorologis • Mendorong investasi PRB dengan mempertimbangkan aspek iklim • Mendorong pemda untuk prioritas aspek risiko iklim dan bencana dalam pembangunan daerah
Perpaduan PRB dengan API • Inisiasi KLHK • Membangun sistem inventori data iklim (SIDIK) yang dapat diakses online • Mendorong terbangunnya indikator bersama yang dapat saling memperkaya sistem yang sudah dibangun • Sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri KLHK untuk API sebagai instrumenti implementasi API
Perpaduan PRB dengan API • Arah kebijakan dan strategi API dalam RPJMN 2015-2019 • Pemda menyusun rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah • Melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API khususnya di 15 daerah percontohan • Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim
Perpaduan PRB dengan API • Arah kebijakan dan strategi PB dan PRB • Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana • Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah • Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana • Peningkatan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
• Arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan (yang terkait dengan API-PRB) • Mitigasi gangguan terhadap pangan
Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRBAPI • Kebijakan • Perlu kebijakan bersama sebagai landasan pelaksanaan API-PRB di pusat daerah
• Kelembagaan • Perlu penyusunan Road Map yang terintegrasi
• Pendanaan • Mengoptimalkan pengguanaan anggaran dengan dasar hasil kajian risiko untuk menentukan prioritas
Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRBAPI • Perencanaan, pelaksanaan dan monev • Membangun indicator bersama karena banyak lembaga yang sudah memiliki sistem dan pendekatan sendiri
• Metodologi • • • •
Penguatan metode kajian risiko dari API dan PRB Penguatan informasi dan proyeksi iklim dalam kajian risiko Membangun sistem/mekanisme untuk integrase data Ruang konvergensi kedua pendketan kajian API dan PRB yaitu pada saat penataan ruang
