SEPUTAR KEPUTUSAN MENDIKBUD TENTANG PENGHENTIAN KURIKULUM 2013 KRONOLOGI KURIKULUM 2013 §
§
§
§
§
§
§
§
Januari 2013 Pembentukan tim penyusun Kurikulum 2013 berdasar Surat Keputusan M endikbud No. 015/P/2013 April 2013 Inspektur Jenderal Kemdikbud berkirim surat kepada M endikbud m emperingatkan bahwa apabila persiapan belum diyakini m aka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditunda mengingat w aktu yang semakin sempit. Juli 2013 Penerapan Kurikulum 2013 di 6.221 sekolah sasaran. Persiapan guru inti dan sasaran dengan m enerapkan pelatihan berjenjang selama lima hari dan bersamaan dengan w aktu dimulainya Tahun Pelajaran 2013/2014. Buku Kurikulum 2013 belum siap, kecuali tiga buku yang sudah selesai ditulis untuk m ata pelajaran Bahasa Indonesia, M atematika dan Sejarah. September 2013 Survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orangtua dan siswa di sekolah sasaran, dua bulan sesudah Kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei/evaluasi m enyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 sampai akhir Tahun Pelajaran 2013/2014 selesai. Juli 2014 Penerapan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah. Agustus 2014 Buku semester 1 belum terdistribusi di lebih dari 60.000 sekolah. Oktober 2014 Peraturan M enteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 159 Tahun 2014 untuk m engevaluasi Kurikulum 2013 secara m enyeluruh baru dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014, sesudah penerapan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah dilakukan. November 2014 Per tanggal 25 November 2014, buku semester 1 Kurikulum 2013 belum diterima di 19% kabupaten/kota untuk tingkat SD, 32% kabupaten/kota untuk tingkat SMP, dan 22% kabupaten/kota untuk tingkat SMA dan SMK.
INDIKASI PERMASALAHAN KURIKULUM 2013 §
§
§
§
§
§
§
Tidak ada kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada Kurikulum 2013. Tidak ada evaluasi m enyeluruh terhadap uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-‐‑sekolah yang ditunjuk. Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014, yaitu 6 hari sebelum pelantikan presiden baru. (Peraturan M enteri no 159) Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan M enteri nomor 159 Tahun 2014 itu m enyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum untuk m endapatkan informasi m engenai: 1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum; 2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum; 3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan 4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum. Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum. Penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai m etode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat w ajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak seksama sehingga m enyebabkan ketidakselarasan. Kompetensi Spiritual dan Sikap terlalu dipaksakan sehingga m enganggu substansi keilmuan dan m enimbulkan kebingungan dan beban administratif berlebihan bagi para guru. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita w aktu sehingga m embingungkan guru dan m engalihkan fokus dari m emberi perhatian sepenuhnya pada siswa.
§
§
§
Ketidaksiapan guru m enerapkan m etode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga m enghabiskan w aktu siswa di sekolah dan di luar sekolah. Ketergesa-‐‑gesaan penerapan m enyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku sehingga m enyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan atau ketiadaan buku. Berganti-‐‑gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang berulang.
KAJIAN YURIDIS KURIKULUM 2013
Kajian UU Sisdiknas No .20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat 1 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan m enengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan m enengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. UU Sisdiknas dan PP SNP hanya m emberi kewenangan kepada Pemerintah hanya untuk mengatur kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan m enengah. Faktanya pengaturan sampai detail, termasuk silabus dan buku teks terpusat dan seragam. UU Sisdiknas dan PP SNP m emberi ruang bagi Sekolah/Komite Sekolah atau m adrasah/Komite Madrasah untuk m engembangkan kurikulum yang relevan. Faktanya, terjadi penyeragaman kurikulum. Kajian Permendikbud No 81A Tahun 2013 Pasal 1 Implementasi Kurikulum 2013 pada sekolah dasar/ madrasah ibtidayiyah (SD/MI), sekolah m enengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah m enengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) secara bertahap m ulai tahun pelajaran 2013/2014. Faktanya, sejak 2 Juli 2014 pemberlakukan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan secara serentak, pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK di seluruh Indonesia, setelah penerapan hanya di 6.221 sekolah – tak lagi
bertahap.
PERMASALAHAN KONSEPTUAL KURIKULUM 2013 Catatan oleh M ajelis Guru Besar ITB pada Sidang Pleno M GB ITB, April 2013: Beberapa persoalan m endasar pada rancangan kurikulum ini antara lain sebagai berikut: § Rancangan Kurikulum 2013 tidak disertai naskah akademik, yang berisi pemikiran, konsep, tujuan, serta grand design (rancangan besar) pendidikan nasional, sebagai landasan. Rancangan Kurikulum 2013 m emang telah mencantumkan sikap dan nilai-‐‑nilai luhur kemanusiaan, tetapi dalam beberapa hal kurang memperhatikan hakikat STEAM (Science-‐‑ Technology-‐‑Engineering-‐‑Art-‐‑M athematics), yaitu, ciri budaya ilmiah di balik kemajuan ilmu pengetahuan yang diserasikan dengan pembangunan karakter bangsa guna menghadapi tantangan ke depan. Trend (kecenderungan) dewasa ini m enunjukkan bahwa posisi peradaban bangsa-‐‑bangsa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (teknologi informasi, teknologi bio, teknologi nano, teknologi neuro) yang terus berkembang, yang telah terbukti berpengaruh pada kemajuan budaya, perkembangan cara berfikir, serta daya kreativitas m anusia dewasa ini dan ke depan dalam m enghadapai tantangannya. § Rancangan Kurikulum 2013 belum menunjukkan keterkaitan yang jelas antara basis filosofi yang digunakan dengan perwujudannya pada tataran teknis yang dirancang untuk diimplementasikan. M isalnya, pendekatan interdisiplin dan m etode eklektik yang dipilih tidak terwujud dalam m odel pembelajaran tematik-‐‑integratif yang direpresentasikan m elalui Kompetensi Inti dan/atau Kompetensi Dasar. Dalam m odel ini, yang tampak bukanlah interdisiplin, m elainkan multidisiplin: beberapa disiplin dimasukkan, bahkan cenderung dipaksakan, dalam sebuah mata pelajaran tanpa basis ontologi dan epistemologi yang m engikatnya. § Rancangan Kurikulum 2013 m engambil konsep integratif-‐‑tematik yang m enunjukkan terdapatnya perubahan m endasar pada struktur kurikulum hingga pola penugasan guru, setidaknya, sejumlah m ata pelajaran akan diintegrasikan m enjadi satu m ata pelajaran. Konsep ini m embutuhan guru yang m enguasai sejumlah m ata pelajaran (yang digabungkan) serta m umpuni dalam m engajar berbasiskan
pada tematik (yang telah ditentukan), yang merujuk pada lingkungan sekolah. Untuk terlaksananya konsep ini, pengetahuan dan kapasitas guru yang ada pada saat ini cukup jauh dari m emenuhi kebutuhannya. Sementara itu, akan terdapat permasalahan pada tidak sedikit jumlah guru dengan “kompetensi” m ata pelajaran yang dikeluarkan dari dalam struktur Kurikulum 2013. Berdasarkan hal tersebut, sebelum Rancangan Kurikulum 2013 diberlakukan, M GB ITB menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: § Amat perlu dilakukan perbaikan atas Rancangan Kurikulum 2013 semaksimal mungkin m elalui kajian yang m endalam dan cermat. Untuk ini diperlukan naskah akademik yang m engemukakan sosok bangsa Indonesia untuk m emasuki peluang Emas, yang m emuat kajian filosofis m engenai tujuan pendidikan nasional. Kajian tersebut seyogianya mengemukakan pemikiran serta konsep dasar, termasuk di dalamnya perhatian pada pendidikan STEAM, yang kelak m enjadi rujukan dalam m enyusun Rancangan Kurikulum 2013 beserta implementasinya. § Dokumen Kurikulum 2013 adalah Dokumen Negara dan Dokumen Budaya bangsa yang akan menjadi panduan dalam m eletakkan dasar-‐‑ dasar proses pendidkan ke depan. Untuk itu amat perlu dilakukan pembenahan atas struktur dan tatabahasa di dalam draf dokumen Kurikulum 2013 yang ada sehingga m udah dipahami, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan di lapangan, dalam dimensi ruang maupun w aktu. § Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji dan disosialisasikan secara terbuka di forum akademik, yang juga melibatkan pihak-‐‑pihak lain yang m emiliki kompetensi serta kapasitas m enilai, termasuk di dalamnya adalah kelompok m asyarakat pelaku pendidikan. Forum terbuka adalah amat penting, yang m empunyai tujuan selain guna menampung pemikiran yang komprehensif juga untuk m embangun pemahaman bersama hingga m engundang komitmen semua komponen m asyarakat, khususnya yang akan terlibat langsung di dalam implementasi. § Kurikulum adalah bagian amat penting dari kebijakan nasional yang m enyangkut hajat hidup m endasar bagi orang banyak, yang meletakkan dasar-‐‑dasar upaya pembangunan budaya serta m artabat bangsa. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya kelak, proses serta prosedurnya harus m emperhatikan kepentingan orang banyak itu sendiri sebagai masyarakat m adani (civil society). Dalam hal ini
§
§
Pemerintah perlu m engawalinya dengan membangun komunikasi cerdas dengan masayarakat yang amat luas, di seluruh w ilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah perlu yang harus dilakukan untuk melaksanakan sebuah kurikulum adalah menyiapkan guru, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang tepat. Menyiapkan guru dalam hal ini bukan sekedar menyiapkan ketrampilan dalam pengetahuan, namun lebih penting adalah m enyiapkan sosok guru yang m umpuni, m empunyai sikap (attitude), m empunyai pengetahuan (knowledge), serta m empunyai ketrampilan (skill), yang layaknya dimiliki seorang panutan. Ketiga hal tersebut diperlukan guna membangun karakter peserta didik yang berujung pada tumbuhnya nilai-‐‑nilai generasi yang dapat m enjadi pelaku budaya serta peradaban bangsa Indonesia 2045. Untuk ini Pemerintah m utlak perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi serta unsur-‐‑unsur m asyarakat pelaku pendidikan yang lainnya yang m umpuni dalam m erancang hingga m erealisasikan Kurikulum Pendidikan Nasional. Penundaan pemberlakukan Kurikulum 2013 menjadi keniscayaan jika hal-‐‑hal di atas belum bisa dilaksanakan. M enunda guna m elakukan dengan segera persiapan yang lebih baik adalah jauh lebih berarti ketimbang kehilangan kesempatan m erebut peluang Emassebagai akibat m enerapkan langkah-‐‑langkah pendidikan yang belum dipersiapkan dengan amat baik.
Catatan oleh Prof. Dr. H. Soedijarto, M A, April 2013: Prof. Soedijarto adalah guru besar UNJ, ketua dewan direktur CINAPS, ketua dewan pakar PPA GMNI, ketua dewan pembina ISPI, anggota dewan pembina PGRI dan w akil ketua Yayasan Indonesia-‐‑Jerman. 1. Tidak jelas dasar hukum dan hasil evaluasi yang dijadikan landasan untuk m erancang Kurikulum 2013. Kurkulum 2006 strukturnya didasarkan atas UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Perubahan struktur kurikulum yang mengubah jam pelajaran per m inggu, atau ditiadakannya m ata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 1 s/d 3 SD, perlu jelas latar belakang teorinya dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Mendikbud Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro pada tahun 1972 m enyadarkan kepada jajaran P&K agar berhati-‐‑hati m enerapkan sesuatu gagasan baru dalam pendidikan karena dampaknya akan berjangka panjang pada kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari cara berpikir ini bila akan m enerapkan kurikulum yang baru perlu terlebih dahulu diujicobakan
3.
4.
5.
dan dinilai secara komprehensif sebelum ditetapkan sebagai suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian seyogyanya sebelum diterapkan Kurikulum 2013 perlu terlebih dahulu diujicobakan. Kurikulum adalah suatu sistem yang m eliputi tujuan yang secara operasional harus dicapai, materi pendidian yang telah dipilih sebagai objek belajar, m odel pembelajaran yang relevan, sistem evaluasi yang akan diterapkan, serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Bila kurikulum 2013 akan diterapkan, pertanyaannya: sudahkah kelima elemen dari sistem kurikulum benar-‐‑benar telah dirancang dan dikembangkan? Selama ini setiap perubahan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan m utu pendidikan karena perubahan yang dilakukan hanya sampai pada penetapan struktur program dan m ateri pelajaran, selanjutnya m odel pembelajaran, sistem evaluasi dan sarana prasarana tidak diperhatikan. Yang paling m emprihatinkan adalah bahwa yang diutamakan adalah Ujian Nasional sebagai alat yang m enentukan kelulusan peserta didik dan berdampak pada sulit tercapainya tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tertulis dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pembaharuan pendidikan tidak berdampak pada pebaikan pendidikan apabila guru tidak terpengaruh oleh pembaharuan yang dilakukan. Atas dasar itu suatu perubahan kurikulum tidak akan bermakna bagi peningkatan m utu pendidikan bila tenaga pendidiknya secara profesional tidak siap dan m ampu berkomitmen m enerapkan kurikulum yang baru. Karena itu untuk m enrapkan kurikulum baru perlu dipastikan komitmen dan kesiapan guru secara profesional. Ketersediaan sarana dan prasarana akan menentukan m utu pendidikan. Bila selama ini berbagai pembaharuan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan m utu pendidikan, tidak lain adalah karena sarana-‐‑prasarana diabaikan, khususnya buku. Untuk melaksanakan kurikulum yang m enerapkan empat pilar (learning to know, learning to do, learning to live together dan learning to be), diperlukan berbagai buku sebagai sumber belajar. Tidak hanya buku teks, tetapi juga buku bacaan, buku rujukan dan buku sumber. Karena itu pelaksanaan kurikulum baru tidak dapat hanya diandalkan kepada buku teks. Yang cukup m engagetkan adalah bahwa buku teks akan disiapkan bersamaan dengan penyiapan kurikulum.
Kajian oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia: Latar belakang dan temuan: 1. AIPI m enghargai niat baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan m enyusun Kurikulum 2013 sebagai respon terhadap berbagai tantangan bangsa, dan juga menghargai beberapa gagasan baru di Kurikulum 2013, antara lain m elalui m ata pelajaran peminatan yang m emungkinkan siswa m emperluas w awasannya. 2. AIPI m emperhatikan banyaknya keluhan dan kritik m engenai kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013, keluhan datang dari para guru, murid, orang tua; sedangkan kritik datang dari kalangan pendidik dan ahli pendidikan. 3. AIPI m enyimak Permendikbud Nomor 67 sampai dengan Nomor 71 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 dan Buku Ajar. 4. AIPI sesuai dengan Undang-‐‑Undang No.8 1990 mempunyai tugas untuk m emberikan masukan/pemikiran/rekomendasi terhadap hal-‐‑hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Ditemukan ketidakjelasan konsep yang digunakan dalam kurikulum, tergambar dalam kerancuan bahasa, rumusan tidak operasional/logis, serta tidak m enggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah kurikulum tingkat SD, SMP m aupun SMA. Kesimpulan terhadap temuan-‐‑temuan: 1. Kurikulum 2013 tidak m endorong terwujudnya tujuan bernegara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang berdasarkan Pancasila. 2. Kurikulum 2013 tidak m endorong terbentuknya budaya ilmiah. 3. Kurikulum 2013 tidak dibangun atas prinsip ilmu pengetahuan yang m engedepankan nalar kritis, m elalui penggunaan kata “mengagumi” yang m endominasi isi kurikulum. 4. Kurikulum 2013 tidak m encerminkan terbentuknya kompetensi berdasarkan asas spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan mempunyai batasan w aktu (specific, measurable, attainable, relevant, time-‐‑bound).
5.
Wacana Kurikulum 2013 tidak m enggunakan prinsip kesetaraan gender, prinsip keberagaman dan kebhinnekaan Indonesia.
Rekomendasi tindak lanjut: 1. Menyusun kajian filosofis dan pedagogis yang mendalam terhadap arah penyusunan kurikulum dengan m emperhatikan kesimpulan dalam temuan-‐‑temuan. 2. Mengubah Kurikulum 2013 sesuai dengan hasil kajian filosofis dan pedagogis tersebut. 3. Mendorong Pemerintah untuk secara terus menerus m elakukan perbaikan Kurikulum dengan m elibatkan seluruh pemangku kepentingan.
CATATAN KRITIS OLEH PIHAK KETIGA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 3 April 2013 – ORI m erekomendasikan kepada Kemdikbud untuk m engevaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: § Banyak guru yang berada di lapangan mengindikasikan ketidaksiapan dan kebingungan m ereka dalam m enerapkan kurikulum anyar tersebut. § Sosialisasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang terbatas pada struktur kurikulum m engenai jumlah pelajaran dan jam pelajaran tentu m asih jauh dari komprehensif untuk sebuah penerapan kurikulum yang baru. Penjabarannya belum detail sampai pada tahap implementasi teknisnya. § Perlu diingat guru yang harus dilatih sangat besar jumlahnya sementara w aktu yang tersedia sangat terbatas, m aka efektifitas pelatihan yang sangat m epet dengan penerapan Kurikulum 2013 tersebut sangat diragukan akan berhasil dengan optimal. 29 November 2014 – ORI kembali merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: § ORI m enerima laporan dari banyak daerah mengenai buruknya pelaksanaan kurikulum 2013. Laporan dari semua daerah rata-‐‑rata seragam yakni m engenai buku yang tidak tersedia, guru sulit m enerapkan penilaian dan susah m emenuhi target m engajar 24 jam
§
sepekan untuk syarat sertifikasi dan banyak pengaduan lain. Semestinya pelaksanaan kurikulum 2013 tidak dilaksanakan secara serentak pada tahun 2014 karena belum dilakukan evaluasi dan pengecekan terhadap hasil.
INDONESIA CORRUPTION W ATCH 15 Februari 2013 – ICW m enyatakan terdapat delapan kejanggalan dalam proses penyusunan Kurikulum 2013, yaitu: 1. Pemerintah m enggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan, yaitu perubahan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dilakukan sesudah perubahan kurikulum nasional. 2. Pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka M enengah Nasional (RPJMN), Perpres Nomor 5 Tahun 2010. 3. Anggaran perubahan Kurikulum 2013 tidak terencana dengan baik. 4. Tidak ada evaluasi komprehensif terhadap Kurikulum 2006 (KTSP). 5. Panduan Kurikulum 2013 m engukung kreativitas dan inovasi guru serta penyeragaman konteks lokal. 6. Target pelatihan instruktur nasional, guru inti dan guru sasaran terlalu ambisius. 7. Bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-‐‑beda. 8. Buku-‐‑buku yang disiapkan untuk siswa dan guru kurang dari 50% yang sudah selesai. 30 Agustus 2014 – ICW kembali m endesak pemerintah untuk m enghentikan penerapan Kurikulum 2013 dengan berdasar pertimbangan sebagai berikut: § Kurikulum 2013 dinilai tidak berdasarkan konsep yang jelas dan m atang. § Terjadi kekacauan penerapan Kurikulum 2013 di m ana sampai tahun ajaran baru dimulai buku belum dibagikan sehingga m embuat orangtua dan siswa harus m engeluarkan biaya sendiri untuk fotokopi, m embeli di toko buku atau mengunduh dari Internet. § Banyak guru yang belum m endapatkan pelatihan, pelatihan guru terlalu singkat dan guru terbebani oleh m etode penilaian siswa yang m ewijabkan guru m embuat penilaian otentik bagi setiap siswa berupa narasi.
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 17 Januari 2013 – PGRI m enilai persiapan Kurikulum 2013 belum m atang dan m eminta pelaksanaan ditunda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum kurikulum diterapkan, antara lain rancangan pendekatan tematik terpadu yang harus jelas antar tingkatan, pengkajian ulang penggantian penjurusan m enjadi peminatan pada tingkat SMA, penerbitan landasan hukum Kurikulum 2013, serta persiapan yang lebih matang dengan m empertimbangkan heterogenitas wilayah Indonesia, kesiapan guru dan sinkronisasi yang baik antar pemegang kepentingan. 11 September 2014 – PGRI m enyangkan distribusi buku Kurikulum 2013 semester 1 yang belum tuntas menjangkau semua kabupaten/kota, serta pelatihan implementasi Kurikulum 2013 yang belum menjangkau semua guru.
KEPUTUSAN MENDIKBUD TENTANG KEBERLANJUTAN KURIKULUM 2013
Berdasarkan segala m asukan dari tim evaluasi dan para pemegang kepentingan, M endikbud memutuskan untuk: 1. Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-‐‑sekolah yang baru m enerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-‐‑sekolah ini akan kembali menggunakan Kurikulum 2006, m aka bagi para kepala sekolah dan guru di sekolah-‐‑sekolah tersebut diminta m empersiapkan diri untuk kembali m enggunakan Kurikulum 2006 m ulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 2. Tetap m elanjutkan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah-‐‑sekolah yang telah tiga semester menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014, serta m enjadikan sekolah-‐‑sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-‐‑sekolah ini (dan sekolah-‐‑sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) m aka dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat m engajukan diri kepada Kemdikbud
3.
untuk dikecualikan. Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak lagi ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan m endasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh gur di dalam kelas, serta m ampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang m enyenangkan bagi siswa.
*****