Layanan Penyelesaian Sengketa Di BAPMI untuk
Sengketa Retail & Kecil disampaikan oleh: Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. Direktur Eksekutif BAPMI
Edukasi Wartawan Pasar Modal - Jakarta Kamis, 26 Nopember 2015 Auditorium, Galeri Bursa Efek Indonesia
Ragam Forum Penyelesaian Sengketa RECONC I L IATION
Mengalami Sengketa? Pergilah ke....!
6 Alasan memilih forum penyelesaian
1 2 3
• mudah diakses, dari segi tempat
4
• kredibel, dari segi proses
5
• fair, dari segi hasil
6
• efektif, dari segi pelaksanaan
• wajar, dari segi biaya • efisien, dari segi waktu
Pertimbangan Hukum
Kepastian hukum Keadilan hukum
UU tentang OJK • UU No. 21/ 2011, Pasal 29: – OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: • menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; • membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; • memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan (“LJK”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
POJK 1/2013 Peraturan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Internal dispute resolution diatur dalam Pasal 32-39: – Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) wajib memiliki mekanisme dan unit kerja untuk pelayanan & penyelesaian pengaduan konsumen. – Pengaduan konsumen wajib ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja melalui mekanisme perundingan (musyawarah).
• Facilitation oleh OJK diatur dalam Pasal 40-46: – Konsumen bisa menyampaikan pengaduan kepada OJK. – Syarat untuk difasilitasi OJK: • nilai sengketa max Rp. 750 juta untuk asuransi umum; max Rp. 500 juta untuk perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, pegadaian dan penjaminan; • tidak lebih dari 60 hari sejak deadlock dengan PUJK.
– Jangka waktu fasilitasi max 30 hari kerja, dan bisa diperpanjang. – Jika mencapai perdamaian, dituangkan dalam akta kesepakatan.
POJK 1/2014 Peraturan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS (“LAPS”) di Sektor Jasa Keuangan: •
Ditegaskan mengenai “internal dispute mechanism” dan “external dispute mechanism” (Pasal 2).
•
Kewajiban LJK menjadi anggota LAPS, dan melaksanakan putusan LAPS (Pasal 3).
•
LAPS paling kurang menyediakan: Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase (Pasal 4).
•
LAPS harus memenuhi 5 prinsip: aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi & efektifitas (Pasal 6).
•
LAPS sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015 (Pasal 10).
•
Selama LAPS belum terbentuk, maka konsumen dapat mengajukan permohonan Fasilitasi kepada OJK (Pasal 11).
•
Adanya ketentuan pelaporan dan sanksi bagi LAPS (Pasal 9 & Pasal 12).
SE OJK 2/2014 SE OJK No.2/SEOJK.07/2014 o Tahap pertama, PUJK* menangani pengaduan Konsumen:
Penyelesaian max 20 hari kerja, dapat diperpanjang max 20 hari kerja lagi.
PUJK wajib memiliki SOP penanganan pengaduan.
PUJK dilarang memungut biaya.
PUJK wajib administrasikan penanganan pengaduan.
PUJK menyediakan informasi mengenai status pengaduan konsumen.
PUJK dan konsumen dapat memantau status pengaduan.
PUJK dapat mengakses status penanganan pengaduan di OJK
o Apabila tidak selesai, maka dilanjutkan dengan mekanisme APS/ PN:
PUJK wajib melaksanakan hasil/ putusan LAPS.
Catatan *: PUJK = LJK
Tahapan Proses APS di Sektor Jasa Keuangan
Internal Dispute Resolution
Penyelesaian pengaduan di internal LJK
External Dispute Resolution
Penyelesaian sengketa melalui LAPS
LAPS yang Didirikan oleh Komunitas di Lingkungan Sektor Jasa Keuangan •
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI):
•
Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI):
•
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP):
•
Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI):
•
Badan Mediasi Pembiayaan & Pegadaian Indonesia (BMPPI):
•
Lembaga APS Perbankan Indonesia (LAPSPI):
•
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI):
– – – – –
– – – – – – – – – –
berdiri tanggal 9 Agustus 2002; ruang lingkup: sengketa di bidang pasar modal.
berdiri 12 Mei 2006, mulai beroperasi 25 September 2006; ruang lingkup: sengketa di bidang asuransi, terutama small claim; nama baru: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (2014).
berdiri bulan Desember 2011; ruang lingkup: sengketa antara peserta dengan penyelenggara dana pensiun. berdiri tanggal 2 Oktober 2014; ruang lingkup: sengketa di bidang modal ventura. berdiri bulan 10 April 2015; ruang lingkup: sengketa di bidang pembiayaan dan pegadaian. berdiri tanggal 28 April 2015; ruang lingkup: sengketa di bidang perbankan.
berdiri tanggal 28 April 2015; ruang lingkup: sengketa di bidang penjaminan.
Ruang Lingkup BAPMI (1) • Ruang lingkup umum (Pasal 5 UU 30/1999): – sengketa di bidang perdagangan; – mengenai hak yang menurut hukum dan per-UU-an yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa; – sengketa tersebut dapat diadakan perdamaian.
• Ruang lingkup khusus: – sengketa/ beda pendapat mengenai atau yang berhubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
Ruang Lingkup BAPMI (2) • Definisi “Pasar Modal” (Pasal 1 angka 13 UUPM): – Kegiatan yang bersangkutan dengan: • Penawaran Umum; • perdagangan Efek;
• Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; • lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
– “Efek” adalah (Pasal 1 angka 5 UUPM): • Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan KIK, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Organisasi BAPMI - Voting Right Member - Non Voting Right Member
Ibarat Komisaris dalam PT
Anggota
Dewan Pengawas
Penegak Kode Etik
Dewan Kehormatan
Pengurus
Pengelola BAPMI - day to day operation - panitera Sekretariat
Mediator/ Adjudikator / Arbiter
- profesional, - independen, - on call basis.
Personil BAPMI - Ex-officio Dirut PT BEI - Ex-officio Dirut PT KPEI - Ex-officio Dirut PT KSEI
Ketua Anggota
Luhut MP Pangaribuan Zen Umar Puba, Soemarjono, Erry Firmansyah, Hikmahanto Juwana
Dewan Pengawas Pengurus
Ketua Wk Ketua
Bacelius Ruru I Nyoman Tjager, Daniek Tribuana, Lidya Trivelly Sekjen Felix Soebagjo Wk Sekjen Chaerudin Berlian Bendahara Hari Purwantono
Dewan Kehormatan
Jenis Layanan APS BAPMI 1) Pendapat Mengikat 2) Mediasi 3) Adjudikasi 4) Arbitrase
Timeline Process Arbitrase BAPMI
Pendapat Mengikat Perundingan Mediasi Sidang & pts Adjudikasi Sidang & pts Arbitrase
max 30 hari + 30 hari. max 30 hari. max 60 hari + 20 hari. max 180 hari + 30 hari.
Perhitungan Biaya-biaya Arbitrase
k - Biaya pendaftaran Rp. 2.000.000,- Deposit biaya pemeriksaan Rp. 5.000.000,- Biaya (fee) Arbiter % X nilai sengketa, minimal Rp. 30.000.000,(a) sampai dengan Rp. 1 milyar
:
6,50 %
(b) sampai dengan Rp. 2,5 milyar
:
3,60 %
(c) sampai dengan Rp. 5 milyar
:
2,82 %
(d) sampai dengan Rp. 10 milyar
:
1,80 %
(e) sampai dengan Rp. 20 milyar
:
1,32 %
(f) sampai dengan Rp. 35 milyar
:
0,84 %
(g) sampai dengan Rp. 50 milyar
:
0,54 %
(h) sampai dengan Rp. 75 milyar
:
0,45 %
(i) sampai dengan Rp. 100 milyar
:
0,38 %
(j) sampai dengan Rp. 250 milyar
:
0,30 %
(k) sampai dengan Rp. 500 milyar
:
0,21 %
(l) lebih besar dari Rp. 500 milyar
:
0,18 %
Perhitungan Biaya-biaya Mediasi k - Biaya pendaftaran Rp. 2.000.000,- Deposit biaya pemeriksaan Rp. 5.000.000,- Biaya (fee) Mediator % X nilai sengketa, minimal Rp. 20.000.000,(a) sampai dengan Rp. 1 milyar
:
2,15 %
(b) sampai dengan Rp. 2,5 milyar
:
1,20 %
(c) sampai dengan Rp. 5 milyar
:
0,94 %
(d) sampai dengan Rp. 10 milyar
:
0,60 %
(e) sampai dengan Rp. 20 milyar
:
0,44 %
(f) sampai dengan Rp. 35 milyar
:
0,28 %
(g) sampai dengan Rp. 50 milyar
:
0,18 %
(h) sampai dengan Rp. 75 milyar
:
0,15 %
(i) sampai dengan Rp. 100 milyar
:
0,12 %
(j) sampai dengan Rp. 250 milyar
:
0,10 %
(k) sampai dengan Rp. 500 milyar
:
0,07 %
(l) lebih besar dari Rp. 500 milyar
:
0,06 %
Jika Mediasi tidak mencapai perdamaian, honor Mediator dihitung per jam sesi perundingan, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-/jam.
Komposisi Jenis Sengketa di BAPMI
kelolaan dana 43%
9% 16%
43%
11%
transaksi marjin 21% repo/gadai saham 11%
21%
penyalahgunaan rekening nasabah 16% lain-lain 9%
Jumlah Pengaduan & Perkara di BAPMI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Catatan B : 1 dari 12 perkara Arbitrase BAPMI capai perdamaian.
Catatan A : 1 dari 13 perkara di BAPMI diselesaikan melalui Mediasi.
pengaduan perkara
Catatan C : 64 % Putusan Arbitrase BAPMI dilaksanakan secara sukarela.
Fenomena Gunung Es? Sengketa yang ke BAPMI
Arbitrase Adjudikasi Mediasi Pendapat Mengikat
Masalah efektifitas Selesai musyawarah Penyelesaian internal Dianggap zero sum game
Selesai melalui institusi lain Terkendala jarak, waktu dan biaya
Sengketa yang tidak ke BAPMI
Tidak mengetahui rute penyelesaian
Jumlah & Prosentase Layanan Penerimaan Pengaduan OJK 2015 Triwulan I 20; 5%
2015 Triwulan II 3; 1% 4; 1%
2; 1%
79; 37% 152; 36%
244; 58%
Bank
IKNB
Pasar Modal
131; 61%
Lain2
Bank
IKNB
Pasar Modal
Lain2
Layanan Retail & Small Claim di BAPMI REFERENSI
Pasal 6 POJK 1/2014, LAPS harus memenuhi prinsip aksesibilitas.
KLASIFIKASI
(1) Sengketa dengan tuntutan sampai Rp. 500.000.000,-
(2) Sengketa investor/nasabah perseorangan vs LJK. (3) Sudah menempuh internal dispute resolution. LAYANAN PENYELESAIAN
A. Mediasi B. Adjudikasi
PERLAKUAN
(1) Bebas Biaya Mediator dan Biaya Adjudikator. (2) LJK tersebut sudah menjadi Anggota BAPMI. (3) Diajukan kepada Mediasi BAPMI paling lambat 30 hari setelah internal dispute resolution gagal.
(4) Diajukan kepada Adjudikasi BAPMI paling lambat 30 hari setelah Mediasi gagal. LAUNCHING
19 Mei 2015
Mediasi : Arbitrase Mediasi
Arbitrase
forum musyawarah
forum peradilan
Pihak ke-3 sebagai Mediator;
Pihak ke-3 sebagai Arbiter
Mediator tidak berwenang memutus
Arbiter berwenang memutus perkara
dalil untuk meyakinkan pihak lawan
dalil-dalil untuk meyakinkan Arbiter
prosedur informal
prosedur formal
hasil akhir: perdamaian ATAU deadlock
hasil akhir: Putusan Arbitrase
Adjudikasi : Arbitrase Adjudikasi
Arbitrase
tertutup untuk umum
idem
Pihaknya hanya nasabah vs LJK
jenis Pihak tidak dibatasi
harus ada Perjanjian Adjudikasi
harus ada Perjanjian Arbitrase
Adjudikator dipilih LAPS
Arbiter dipilih para Pihak
prosedur agak formal , lebih singkat
prosedur lebih formal
tidak mengenal yurisprudensi
idem
tidak dikenakan fee Adjudikator
dikenakan fee Arbiter
putusan mengikat jika nasabah terima;
putusan final dan mengikat
Adjudikator memutus berdasarkan: keadilan & kepatutan (ex aequo et bono)
Arbiter memutus berdasarkan: hukum ATAU keadilan & kepatutan
Terimakasih Sekretariat BAPMI Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 28, suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Tel: 021-5150480 Fax: 021-5150429 E-mail:
[email protected] Website: www.bapmi.org
