Dibuat oleh: Erwin Mandailing Nasution Widyaiswara Utama Pusdiklat KU
SEMUA PNS DAPAT REMUNERASI TAHUN 2013 ??
A. PENDAHULUAN Sejak pegawai Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) memperoleh Remunerasi, maka banyak teman-teman dari Kementerian lain bertanya. Kebetulan kami menjadi salah satu Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia (Pusat/Nasional), sehingga kami banyak kontak dengan Widyaiswara dari
Kementerian lain, Lembaga Negara maupun
Pemerintah Daerah. Pertanyaannya sangat sederhana tetapi tidak mudah menjawabnya, antara lain: 1.
Mengapa
hanya
pegawai
Kementerian
Keuangan
saja
yang
memperoleh Remunerasi. 2.
Kami kapan meperolehnya.
3.
Apa persyaratannya, karena kami juga mau disiplin dan kerja keras seperti
pegawai
Kementerian
Keuangan kalau
sudah
diberikan
Remunerasi. 4.
Berapa besarnya Remunerasi, kalau lebih kecil dari penghasilan yang akan hilang (honorarium proyek, mengajar dan tambahan lainnya),
1
maka lebih baik tidak ada Remunerasi. Apalagi kebebasan absen tidak ada lagi. Tetapi kalau sama dengan Kementerian keuangan, kami mau kerja keras seperti pegawai Kementerian Keuangan.
B. PENGERTIAN REMUNERASI 1.
Remunerasi menurut Kamus Besar Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Indonesia pada tahun 2008 adalah pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan, kompensasi, atau upah. Sedangkan renumerasi adalah penomoran kembali.
2.
Menurut MENPAN, tujuan diadakannya Remunerasi untuk mendorong sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memelihara SDM yang produktif sehingga tidak pindah ke sektor swasta dan membentuk perilaku yang berorientasi pada pelayanan serta mengurangi tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepostime (KKN). Selain itu, menurutnya, sistem remunerasi dapat menciptakan persaingan yang positif antarkaryawan. "Akan terlihat sekali, mana karyawan yang rajin, dan mana yang pemalas, mana karyawan yang mau belajar, mana juga yang tidak. Dengan begitu, pegawai akan terpacu untuk mengembangkan dirinya," pungkasnya.
3.
re.mu.ne.ra.si [n] pembelian hadiah (penghargaan atas jasa dsb); imbalan: Pemerintah menetapkan peraturan khusus.
Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2147544-pengertianremunerasi/#ixzz2G89RBjLf
C. BAGAIMANA DENGAN REMUNERASI KEM. KEUANGAN ??? Remunerasi diberikan kepada pegawai Kementerian keuangan mulai tahun 2007. Namun jauh sebelumnya pegawai Kementerian Keuangan sudah memperoleh Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara
(TKPKN) sejak tahun1971, dengan Keputusan Presiden nomor. 15 tahun 1971.Semula besarnya tunjangan adalah 9 kali pokok gaji, kemudian tiap tahun berkurang menjadi 8 kali, kemudian 7 kali dengan naiknya gaji pokok seluruh PNS. Setelah penghasilan pegawai Kementerian Keuangan hampir sama dengan dengan pegawai Kementerian lain, maka TKPKN pegawai Kementerian Keuangan naik lagi, namun tidak didasarkan berapa kali gaji pokok, tetapi dengan pola perhitungan tertentu.
2
15%
10%
10%
•Penataan Sistem (analisa jabatan, evaluasi jabatan & struktur tunjangan kinerja)
•Manajemen Perubahan
•Arahan Strategi (quick wins, penilaian kinerja & penentuan prosedur)
100%
10% •Pengawasan Internal (menegakkan disiplin kerja & penerapan kode etik)
10%
10%
•Penataan Organisasi (redefinisi visi & misi, restrukturisa si, analisa beban kerja)
10% •Penguatan Unit Organisasi (penguatan unit kerja kepegawaian & diklat, perbaikan sarana & prasarana)
•Penyusunan Peraturan Perundangundangan
10% •Penataan Tatalaksana (business process/SOP & elektronisasi kearsipan)
15% •Penataan Sistem Manajemen SDM (asesmen kompetensi individu; sistem menajemen kinerja; sistem pengadaan & seleksi; pola pengembangan dan peltihan; pola mutasi-rotasipromosi; pola karir; database pegawai)
8
D. BAGAIMANA MEMPERCEPAT REFORMASI BIROKRASI ?? Terdapat masalah-masalah besar yang menghambat pembangunan Indonesia dewasa ini yaitu: 1. Birokrasi: a. Masih gemuk, lamban dan belum profesional. b. Belum mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan investor. 2. Korupsi. a. Banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Negara di berbagai instansi. b. Korupsi merupakan bahaya laten (terselubung) yang sangat membahayakan bagi budaya. 3. Infrastruktur. a. Belum memadai untuk membiayai infra struktur. b. Anggaran Negara untuk pembangunan masih kecil.
3
Berkaitan dengan tiga masalah di atas, maka Pemerintah harus berusaha keras untuk mengatasinya dan menyusun program-program menjadi 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu: 1.
Penataan Struktur Birokrasi
2.
Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS
3.
Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka
4.
Profesionalisasi PNS
5.
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E- Goverment)
6.
Peningkatan Pelayanan Publik
7.
Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur
8.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9.
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana
10. Kerja Pegawai Negeri Sipil
Setiap tahapan Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan akan membawa dampak, baik berupa penghematan anggaran, peningkatan penerimaan maupun peningkatan pelayanan.
E. BERAPA BESAR REMUNERASI YANG AKAN DITERIMA PEGAWAI KEMENTERIAN LAIN ???
Besarnya Remunerasi, tentu berdasarkan pencapaian Reformasi Birokrasi masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara maupun Pemerintah Daerah masing-masing. Dalam hal ini Kementerian Keuangan nampaknya dijadikan tolak ukur, dan dikaitkan dengan pemberian besarnya Remunerasi.
Dengan
demikian
Instansi
lain
mengacu
kepada
Kementerian Keuangan yaitu berapa persen pencapaian Reformasi Birokrasinya. Sebagai contoh adalah Kementerian Hankam memperoleh Remunerasi 30 % , Kem. Kum.Ham 40 %, BPKP 70 % dari Kementerian Keuangan.
F.
KESIMPULAN.
4
Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Remunerasi dikaitkan dengan Gaji/imbalan prestasi berupa hadiah untuk mendorong menjadi SDM yang berkualitas dan tidak pindah ke swasta, dan juga mengurangi KKN. 2. Kementrerian Keuangan dijadikan acuan pemberian Remunerasi kepada pegawai Kementerian, Lembaga Negara maupun Pemda. 3. Reformasi Birokrasi dan Prosentasi Remunerasi dilaksanakan melalui 9 tahapan yang masing-masing tahapan memiliki bobot tersendiri. 4. Setiap langkah Reformasi Birokrasi yang dijalankan berdampak kepada, penghematan
anggaran,
penerimaan
Negara
dan
peningkatan
pelayanan termasuk pengurangan korupsi.
Sumber: 1. Kamus Besar Indonesia terbitan tahun 2008. 2. http://remunerasi-pns-tni-polri.blogspot.com/2011/10/remunerasi-ataurenumerasi.html 3. http://kamusbahasaindonesia.org/remunerasi#ixzz2G86rHQbM 4. Ir. H. Azwar Abubakar, MM, Reformasi Birokrasi dalam Seminar dan Kongres V Ikatan Widyaiswara Indonesia September 2012. 5. DR. Ir. Any Ratnawati, Wakil Menteri Keuangan dalam Seminar Ikatan Widyaiswara Indonesia, 6 April 2011 (atas izinnya untuk disebar luaskan ke Kementerian/ Lembaga/ Pemda).
5
