29/08/2016
PENGALIHAN PERSONEL No.
BOS SMA - SMK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016
Nama Sekolah
Kep. Sek Guru PNS KA. TU Pelaksana PNS
Penjaga PNS
Pengawas Sekolah
JML PNS
JML NON PNS
JML PNS+NON PNS
Ket
1
SMAN 1 AMBUNTEN
1
24
1
5
31
36
67
DIKMEN
2
SMAN 1 ARJASA
1
35
1
6
43
39
82
DIKMEN
3
SMAN 1 BATUAN
1
26
1
1
29
21
50
DIKMEN
4
SMAN 1 BLUTO
1
26
1
4
5
SMAN 1 GAPURA
1
29
6
SMAN 1 GAYAM
1
21
7
SMAN 1 KALIANGET
1
39
7
8
SMAN 1 LENTENG
1
25
9
SMAN 1 MASALEMBU
1
10
SMAN 1 SAPEKEN
11
33
24
57
DIKMEN
4
34
21
55
DIKMEN
4
27
8
35
DIKMEN
48
24
72
DIKMEN
9
35
16
51
DIKMEN
16
3
20
21
41
DIKMEN
1
13
3
17
19
36
DIKMEN
SMAN 1 SUMENEP
1
44
11
56
33
89
DIKMEN
12
SMAN 2 SUMENEP
1
37
1
9
48
56
104
DIKMEN
13
SMKN 1 KALIANGET
1
52
1
12
1
67
26
93
DIKMEN
14
SMKN 1 SUMENEP
1
61
1
8
1
72
55
127
DIKMEN
15
SLBN SARONGGI
5
1
6
5
11
DIKSUS
16
DPK SLB DHARMA WANITA
1
4
1
6
6
DIKSUS
17
DPK SLB YASMIN SUMENEP
1
1
2
2
DIKSUS
18
DPK MAN SUMENEP
2
2
2
KEMENAG
19
DPK SMA PGRI SUMENEP
1
20
PENGAWAS DIKMEN JUMLAH
16
461
1
8
86
1
1
6
1
1
SWASTA
10
10
10
DISDIK
10
587
404
991
29/08/2016
LAPORAN BOS - 09 NO.
SEKOLAH
GRAFIK TOTAL DANA TH 2014 9.645.000
TOTAL DANA TH 2015
1
SMAN 1 AMBUNTEN
2
SMAN 1 ARJASA
3
SMAN 1 BATUAN
67.125.415
75.037.000
4
SMAN 1 BLUTO
68.475.000
26.490.600
5
SMAN 1 GAPURA
9.181.000
57.974.625
6
SMAN 1 GAYAM
154.615.000
46.088.500
7
SMAN 1 KALIANGET
45.055.600
35.706.000
8
SMAN 1 SUMENEP
69.188.304
158.108.745
-
32.337.000 -
9
SMAN 2 SUMENEP
212.366.000
205.065.000
10
SMAN 1 LENTENG
13.760.000
48.356.000
11
SMAN 1 MASALEMBU
6.690.000
45.895.500
12
SMAN 1 SAPEKEN
28.000.000
37.200.000
13
SMKN 1 SUMENEP
104.717.002
123.735.450
14
SMKN 1 KALIANGET
5.960.000
2.050.000
794.778.321
894.044.420
JUMLAH
250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 -
TOTAL DANA TH 2014 TOTAL DANA TH 2015
29/08/2016
REALISASI TW I NO.
GRAFIK SEKOLAH
JML SISWA
JML DANA
500.000.000 400.000.000
1
SMAN 1 AMBUNTEN
664
232.400.000
2
SMAN 1 ARJASA
646
226.100.000
300.000.000
3
SMAN 1 BATUAN
543
190.050.000
200.000.000
4
SMAN 1 BLUTO
629
220.150.000
100.000.000
5
SMAN 1 GAPURA
629
220.150.000
6
SMAN 1 GAYAM
312
109.200.000
-
7
SMAN 1 KALIANGET
883
309.400.000
8
SMAN 1 SUMENEP
1.048
366.800.000
9
SMAN 2 SUMENEP
1.110
392.700.000
10
SMAN 1 LENTENG
262
92.050.000
11
SMAN 1 MASALEMBU
382
133.700.000
12
SMAN 1 SAPEKEN
276
105.700.000
13
SMKN 1 SUMENEP
1.241
440.650.000
14
SMKN 1 KALIANGET
1.046
371.000.000
9.671
3.410.050.000
JUMLAH
JML SISWA JML DANA
29/08/2016
VERIFIKASI TW II NO.
SEKOLAH
GRAFIK JML SISWA
JMLDANA
500.000.000
1
SMAN 1 AMBUNTEN
654
228.900.000
2
SMAN 1 ARJASA
646
226.100.000
400.000.000
3
SMAN 1 BATUAN
536
187.600.000
300.000.000
4
SMAN 1 BLUTO
626
219.100.000
200.000.000
5
SMAN 1 GAPURA
608
212.800.000
100.000.000
6
SMAN 1 GAYAM
311
108.850.000
-
7
SMAN 1 KALIANGET
879
307.650.000
8
SMAN 1 SUMENEP
1.045
365.750.000
9
SMAN 2 SUMENEP
1.102
385.700.000
10
SMAN 1 LENTENG
263
92.050.000
11
SMAN 1 MASALEMBU
413
144.550.000
12
SMAN 1 SAPEKEN
252
88.200.000
13
SMKN 1 SUMENEP
1.207
422.450.000
14
SMKN 1 KALIANGET
1.032
361.200.000
JUMLAH
9.574
3.350.900.000
JML SISWA JML DANA
JML SISWA
29/08/2016
PENGERTIAN BOS SMA - SMK Pengertian BOS SMA
REVIEW BOS SMA - SMK
Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program BOS SMA : 1. Merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Secara detil jenis peruntukan yang dapat dibiayai dari dana BOS SMA dibahas pada Bab V. 3. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberiandanaBOS SMA, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler.Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/propinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin. 4. Besaran dana BOS SMA yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.
29/08/2016
PENGERTIAN BOS . . .
TUJAN BOS SMA - SMK
Pengertian BOS SMK
Tujuan BOS SMA
Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program BOS SMK : 1. Merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. 2. Merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMK negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non‐Personalia Sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. 3. Besaran dana BOS SMK yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing‐masing sekolah dan satuan biaya bantuan.
Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adapun secara khusus bertujuan untuk: 1. Membantu biaya operasional sekolah non-personalia. 2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA. 3. Mengurangi angka putus sekolah SMA. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah, khususnya bagi siswa miskin. 5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
29/08/2016
TUJAN BOS SMA - SMK
PENGGUNAAN BOS SMA - SMK
Tujuan BOS SMK
Penggunaan dana BOS SMA - SMA di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penggunaan dana BOS SMA - SMK adalah untuk kegiatan operasional sekolah non personalia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah; 2. Biaya transportasi, konsumsi, upah, dan jasa profesi harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 3. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluansekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS SMA di rekening Sekolah).
Secara umum program BOS SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan sekolah menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara khusus 1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah. 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK. 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK. 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi peserta didik miskin SMK dengan bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah. 5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
29/08/2016
LARANGAN BOS SMA - SMK
LARANGAN BOS . . .
Dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut : 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA atau software sejenis; 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayariuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; 8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); 9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedung/ruangan baru; 11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 12. Menanamkan saham; 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMA/perpajakan program BOS SMA yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
29/08/2016
LARANGAN BOS . . .
LARANGAN BOS . . .
Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut : 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau software sejenis; 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayariuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; 8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan); 9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 10. Membangun gedung/ruangan baru;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 12. Menanamkan saham; 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK/perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
29/08/2016
SELESAI
