ELEKTRONIK REMUNERASI & KINERJA
RUANG LINGKUP PENILAIAN
1.Aktivitas yang terdiri dari Aktivitas Utama, Aktivitas Tambahan, 2.Aktivitas Pribadi, dan Aktivitas Bawahan; 3.Perilaku; 4.penyerapan anggaran; 3379 5.IKU/IKK; 6.IKP; 7.IKI; 8.Inovasi PNS
POLA PENILAIAN RUANG LINGKUP KINERJA
Kepala Perangkat Daerah
• Aktivitas Bawahan • Perilaku • Penyerapan Anggaran • IKU/IKK • IKP
Kepala Unit Organisasi • Aktivitas Bawahan • Aktivitas Utama • Aktivitas 3379 Tambahan • Perilaku • Penyerapan Anggaran • IKI
Jabatan Pelaksana & Fungsional
• Aktivitas Utama • Aktivitas Tambahan • Perilaku
TUGAS DAN PERAN PEGAWAI (KEPALA PERANGKAT DAERAH)
a. mendistribusikan kegiatan kepada Pejabat Struktural dibawahnya; b. mengisi SKP; c. memvalidasi Aktivitas Bawahan langsung; d. mereview perilaku kerja Pejabat Struktural 3379Pejabat lain yang ditentukan; dibawahnya dan e. melaporkan ketercapaian IKU/IKK; f. melaporkan ketercapaian IKP; g. melaporkan realisasi anggaran; dan h. merekomendasikan kepada Tim Penilai apabila terdapat inovasi di lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya
TUGAS DAN PERAN PEGAWAI (KEPALA UNIT ORGANISASI) a. mendistribusikan kegiatan kepada Pejabat Struktural dibawahnya; b. mengisi SKP; c. mengisi aktivitas; d. memvalidasi Aktivitas Bawahan langsung; e. mereview perilaku3379 kerja Pejabat Struktural dibawahnya dan Pejabat lain yang ditentukan; f. mengisi realisasi anggaran; g. melaporkan ketercapaian IKI;dan h. melaporkan kepada Kepala PD apabila terdapat inovasi di lingkup Unit Kerja yang dipimpinnya.
TUGAS DAN PERAN PEGAWAI (JABATAN PELAKSANA & FUNGSIONAL)
a. mengisi SKP; b. mengisi aktivitas; c. mereview perilaku kerja sejawat dan atasannya;dan d. melaporkan kepada atasan langsung apabila membuat inovasi di lingkup unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan3379 fungsinya.
Plt. mempunyai kewenangan melaksanakan kewenangan sebagaimana Pejabat yang di rangkap jabatannya sampai dengan ditetapkannya jabatan definitif.
TUGAS DAN PERAN PEGAWAI Admin e-RK mempunyai tugas: Admin e-RK pada BKPP: a. memonitor operasional sistem e-RK; b. menyesuaikan konfigurasi aktivitas; c. menyesuaikan konfigurasi kelas dan nilai jabatan; d. menyesuaikan konfigurasi sistem e-RK; e. memvalidasi data pegawai; dan f. menerima data realisasi pencapaian pajak dan retribusi serta besaran maksimal penerimaan per orang.
Admin e-RK pada Bapelitbang: a. melaporkan pencapaian IKU/IKK; b. memvalidasi IKP sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; c. merubah status Anggaran pada Perangkat Daerah sebagai dampak kebijakan yang bersifat nasional; dan d. memonitor pencapaian IKP. 3379
Admin e-RK pada BPKA:
memonitor pencapaian serapan anggaran dan pencapaian pagu pengadaan barang jasa;dan melaporkan pencapaian serapan anggaran.
PNS YANG DIKECUALIKAN MENGINPUT SISTEM e-RK : 1. Staf Ahli; 2. Kelompok Perencana; 3. Anggota Tim Kebijakan Wali Kota yang berasal dari unsur PNS; 4. Jabatan fungsional lingkup pendidikan; 5. Jabatan fungsional lingkup kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jejaringnya; 3379sebagai PNS; 6. PNS yang diberhentikan sementara 7. PNS yang diperbantukan/titipan di luar Instansi Pemerintah Daerah; 8. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP), dan tugas belajar; dan 9. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
MANAJEMEN WAKTU Gangguan H+1
16.00 – 07.30
Aktivitas H+7 realisasi IKP M+8
Daftar Capaian Kinerja M+10
realisasi Anggaran M+8
WAKTU KERJA EFEKTIF ≥ 6000 Menit
Review Perilaku M+8
realisasi aktivitas dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, pengisiannya tidak melebihi akhir bulan berkenaan
Validasi 3379 M+8
Input SKP, IKU/IKK ±1 Februari tahun berjalan
Perhitungan realisasi SKP dan penilaian kualitas mutu ±10 Januari tahun berikutnya
PENILAIAN KINERJA PNS PINDAH JABATAN
Dalam hal terjadi perpindahan jabatan PNS baik didalam maupun diluar Perangkat Daerah, maka harus ditempuh prosedur sebagai berikut: 1. melakukan perhitungan atas capaian realisasi SKP sampai dengan terhitung menempati3379jabatan baru; 2. menginput target SKP sesuai dengan jabatan baru; 3. melakukan perhitungan aktivitas sampai dengan terhitung menempati jabatan baru; dan 4. melakukan input aktivitas pada jabatan lama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menempati jabatan baru.
TIM PENILAI KINERJA
1.Dalam rangka menunjang pelaksanaan penilaian kinerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Penilai Kinerja. 3379 melakukan validasi terhadap 2.Tim Penilai Kinerja bertugas seluruh unsur penilaian kinerja. 3.Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Komponen pemberian TKD terdiri dari: Klasifikasi Jabatan
1. 2. 3. 4.
Jabatan Pimpinan Tinggi; Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pelaksana.
Berbasis Kinerja adalah TP-PNS yang diberikan berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan dikalikan dengan indeks jabatan dan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja.
1. 2. 3.
Tunjangan berbasis kinerja; Tunjangan tambahan;dan Tunjangan berbasis penilaian objektif.
3379
Tunjangan Tambahan adalah TPPNS yang diberikan berdasarkan ketercapaian output.
Tunjangan berbasis penilaian objektif diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
KETENTUAN PEMBERIAN TKD Kepala Unit Organisasi (Administrator)
Kepala Perangkat Daerah
• Aktivitas Bawahan (60%) • Perilaku (40%)
• Penyerapan Anggaran (40%) • IKU/IKK (40%) • IKP (20%)
Kinerja
3379
Output
• Aktivitas Bawahan (50%) • Aktivitas Utama (80%) • Aktivitas Tambahan (20%) • Perilaku (30%) • Penyerapan Anggaran (60%) • IKI (40%)
70% 50%
Output
Kinerja
KETENTUAN PEMBERIAN TKD
Kepala Unit Organisasi (Pengawas) • Aktivitas Bawahan (40%) • Aktivitas Utama (80%) • Aktivitas Tambahan (20%) • Perilaku (30%) • Penyerapan Anggaran (70%) • IKI (30%)
70%
60%
Output
Jabatan Pelaksana & Fungsional
Kinerja 3379
• Aktivitas Utama (80%) • Aktivitas Tambahan (20%)
70%
• Perilaku (30%)
Kinerja
TUNJANGAN INOVASI: Dalam hal seorang PNS melakukan TUNJANGAN TAMBAHAN: Bagi pelaksana yang diberi tugas inovasi yang berpengaruh bagi khusus berbasis sertifikasi dan unit kerja dan organisasi maka output, dihitung dari realisasi ketercapaian kinerja kumulatif Bagi pengawas adalahoutput. sebagai berikut: pencapaian 1. Pencapaian IKI diberi bobot 30% (tiga puluh persen);dan harus lebih atau sama dengan 2. Capaian Penyerapan Anggaran diberi bobot 70% (tujuh puluh persen). 90% (sembilan puluh persen) • PPNS selama 3 (tiga) bulan berturut• PBJ turut dan telah melalui penilaian • PPK • PPHP tim penilai inovasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.
KETENTUAN PEMBERIAN TKD : PNS yang dipekerjakan/diperbantukan di Instansi di luar Pemerintah Daerah baik yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional Umum harus memilih salah satu diantara dua atau lebih tunjangan yang sejenis antara yang dikeluarkan oleh Instansi tempat bekerja atau TKD bagi PNS yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota. Bagi PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain, diberikan TKD yang besarannya diatur dalam Keputusan Wali Kota. Bagi PNS yang pindah datang diberikan TKD setara Kelas Jabatan Terendah di lingkungan Bagi pengawas adalah sebagai berikut: Pemerintah untuk (satu) tahun pertama. 1. Pencapaian IKI Daerah, diberi bobot 30%1(tiga puluh persen);dan Bagi PNS dari Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota 2. Capaian Penyerapan Anggaran diberi bobot 70% (tujuh puluh persen). lain yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah diberikan TKD setara dengan Kelas Jabatan Terendah di lingkungan Pemerintah Daerah, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan apabila dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain tidak diberikan tunjangan yang sejenis. Bagi PNS yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/ promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TKD berdasarkan Jabatan Baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya. Bagi PNS yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti bersalin sampai dengan anak ketiga capaian kinerjanya tetap diberikan penuh 300 (tiga ratus) menit/hari selama masa cuti.
PENGURANG TKD : Kepatuhan atas SIAP adalah kepatuhan atas kehadiran pada saat hadir dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran. 1. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/ keterangan yang sah (4% per hari) terlambat masuk kerja dan pulang lebih Bagi 2. pengawas adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian IKI dihitung diberi bobot kumulatif 30% (tiga puluh7,5 persen);dan cepat jam/perbulan 2. Capaian Penyerapan Anggaran diberi bobot 70% (tujuh puluh persen). (4%) 3. tidak mengikuti apel penaikan bendera pada Hari Senin tanpa ada pemberitahuan/ keterangan yang sah (3%) 4. terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur (10%) per bulan
Pengenaan hukuman disiplin adalah pengurangan TKD sebagai pengenaaan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi PNS yang dibuktikan dengan berita acara dan putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang. 1. Sedang = 50% perbulan berlaku selama 2 bulan 2. Berat, masih bertugas = 50% perbulan berlaku selama 3 bulan
PENGURANG TKD : Aktivitas negatif (3%), dibuktikan dengan surat teguran dari atasan langsung : 1. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik; Bagi pengawas adalah sebagai berikut: 3. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam 1. Pencapaian IKI diberi bobot 30% (tiga puluh persen);dan kerja dan tidak dapatdiberi menunjukan surat puluh izin atau 2. Capaian Penyerapan Anggaran bobot 70% (tujuh persen). surat tugas dari pejabat yang berwenang; 4. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; 5. tidak melakukan review perilaku;dan 6. tidak memasukan data serapan anggaran, IKU, IKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Bagi PNS yang melakukan manipulasi data kinerja, dilakukan pengurangan TKD sebanyak 75% dari capaian maksimal.
PROSEDUR PENCAIRAN TKD
1 Hari
Draft SPM Ditolak
Bendahara Pengeluaran
3 Hari
Mengajukan SPP LS TKD
Dicatat di Register SPP Bend. Peng
Verifikasi PPK SKPD
Mengajukan Draft SPM
SPM Disetujui Kelengkapan SPP LS TKD : rekapitulasi Capaian Kinerja PNS melalui sistem e-RK , rekapitulasi Presentasi Kehadiran PNS melalui sistem SIAP Daftar Pembayaran TKD bagi PNS per Perangkat Daerah/Unit Kerja/Bagian/Sekolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A format 7.a.1 dan Lampiran Format 7.b, Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Masuk Kerja dalam form 8,9,10,, Foto Copy Setoran Pajak PPh 21, Foto Coyi SK*, Foto Copy Surat Pindah Bekerja sebagai tenaga titipan, Foto Copy SK Hukdis, Foto Copy Surat pemberhentian Sementara sebagai PNS
PPK SKPD : 1. Menguji SPJ TKD 2. Meregister SPJ TKD (Buku register penerimaan) 3. Meregister SPJ TKD (Buku register Pengesahan SPJ 4. Meregister SPJ TKD bagi PNSD yang ditolak (Buku Register Penolakan SPJ Pengeluaran)
1. 2.
Bend. Peng Mencatat Bukti Pembayaran TKD Mencatat dalam rekap SPJ
2 Hari
Dicatat di Register SPM PPK SKPD
Menguji , Menandatangani, Menerbitkan SPM Oleh PA/KPA
Penerbitan SP2D LS TKD
Draft SPM Ditolak
Kuasa BUD Meneliti Kelengkapan SPM
SIM TUNJANGAN
E-RK
Tunjangan Berbasis PROSES
+
Tunjangan Berbasis OUTPUT
Komponen: Aktifitas Utama, Aktifitas Tambahan, Perilaku
Komponen: Realisasi Capaian IKU, IKP dan Anggaran
Penghitungan: Capaian Kinerja x Job Value x Indeks Harga
Penghitungan: Persentase tiap komponen x realisasi PPNS &PBJ
(EXPORT)
(INPUT Admin)
(INPUT Pegawai)
+
Tunjangan Berbasis OBJEKTIFITAS
Komponen: -
=
TAKE HOME PAY
DASHBOARD E-RK
TERIMA KASIH
