Secara harfiah remunerasi berarti

REFORMASI BIROKRASI Pada Oktober 2006, pemerintah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pilot project melibatkan lima instansi dan lembaga negara, termasuk BPK. Reformasi birokrasi sendiri dilaksanakan pada empat bidang di antaranya sumber daya manusia yang terkait dengan remunerasi.

S

ecara harfiah remunerasi berarti payment atau penggajian. Bisa juga uang ataupun substitusi dari uang yang ditetapkan de­ ngan peraturan tertentu sebagai imbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin. Remunerasi merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Harus mencerminkan azas keadilan dengan menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Penggunaannya bertujuan pada dua hal yakni meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong peningkatan kinerja pegawai. Dengan penerapan remunerasi ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan prima dan meminimalisir atau menghilang­ kan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam reformasi sistem remunerasi terdapat lima prinsip yang akan diterapkan. Pertama, sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan. Kedua, adil, dalam arti jabatan de­ngan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi. Ketiga, layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal). Keempat, kompetitif, di mana gaji pegawai negeri sipil (PNS) setara dengan gaji pegawai dengan

56

APRIL 2011

56 - 58 reformasi birokrasi.indd 56

Menuju Remunerasi BPK yang Komprehensif

kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain. Kelima, transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi. Adapun, struktur remunerasi terdiri atas tujuh komponen yaitu:

1. Gaji, tidak lagi memakai istilah gaji pokok, di mana gaji ditetapkan dengan memper hatikan peranan ma­­sing-masing PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Tunjangan biaya hidup (kemaha lan), yang terdiri atas tunja­­- ngan pangan, perumahan, dan transpor. 3. Tunjangan kinerja (insentif), beru pa tunjangan prestasi yang diberi kan pada akhir tahun. 4. Tunjangan hari raya, yang besarnya sama dengan gaji dan diberikan sekali dalam satu tahun. 5. Tunjangan kompensasi yang di berikan kepada PNS yang

bertugas di daerah terpencil, daerah rawan konflik, dan di daerah dengan lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau berisiko tinggi. 6. Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya dan diberi kan minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS. 7. Iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua (THT) dengan jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS.

Job Grade

Menurut Plh Kabiro SDM BPK Erwin Miftah, remunerasi di BPK sendiri diterapkan pada 2007. Remunerasi­ nya dikenal dengan Tunjangan Kegia­ tan dan Pembinaan Khusus (TKPK). Besaran jumlah remunerasi ditetapkan berdasarkan Job Grade atau pemeringkatan jabatan. Job Grade disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang menggunakan analisa beban kerja. Warta BPK

5/23/2011 11:39:36 PM

“Jadi, pegawai diberikan penghasilan, berdasarkan jabatannya,” ucapnya belum lama ini. Unsur yang dipertimbangkan dalam evaluasi jabatan itu dilakukan dengan memperhatikan tiga faktor yaitu ability, process, dan outcome. Faktor ability, yaitu pendidikan, kompetensi atau keahlian. Kemudian unsur process, yaitu bagaimana kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan, apakah dia bekerja secara terstruktur atau tidak. Faktor outcome, mempertimbangkan dampak pekerjaan terhadap BPK, apakah ruang lingkupnya kecil dan hanya bersifat internal, atau besar dan bersifat eksternal. Semua faktor tersebut diperbandingkan, lalu disusunlah pemeringkatan. Di BPK sendiri, dalam job grade terdapat 27 peringkat jabatan. Setiap jabatan pegawai dimasukkan ke dalam 27 peringkat jabatan itu. Dari sanalah besaran remunerasi ditetapkan pada setiap peringkat dalam 27 peringkat jabatan tersebut. “Katakanlah, eselon I peringkatnya paling tinggi, yaitu 27. Kemudian pangkat yang paling rendah peringkat 9. Auditor itu peringkatnya 11 sampai 20. Pejabat struktural itu peringkatnya 14 sampai 27. Eselon IV itu, 14. Kalau Eselon III itu 17-19. Nah, itu, kita tetapkan pemeringkatan jabatan. Masing-masing peringkat itu kita berikan tarif. Kemudian pegawai tersebut dimasukkan sesuai dengan grade. Misal­nya saya grade 19, akan mendapat berapa, auditor anggota tim awalnya 11, akan mendapat berapa. Itu semua ditetapkan,” paparnya. Menurut dia, besaran remunerasi di setiap peringkat dalam job grade ini selalu tetap. Kenaikan atau penurunan remunerasi bisa terjadi jika pegawai mendapat promosi jabatan atau mutasi jabatan. Hal yang sama juga berlaku untuk pegawai di perwakilan BPK. Dia menjelaskan pegawai di perwakilan BPK tidak semuanya mempunyai besaran remunerasi yang sama. “Tergantung klasifikasi perwakilan itu. Biro SDM BPK telah menetapkan klasifikasi perwakilan BPK dalam beWarta BPK

56 - 58 reformasi birokrasi.indd 57

berapa tipe. Tipe A, B, dan C, misalnya. Dasar klasifikasi ini adalah perbedaan beban kerja yang terdapat di setiap perwakilan atau disebut analisa beban kerja. Perwakilan BPK tipe A memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tipe B ataupun C.” Beban kerja dinilai dari seberapa banyak perwakilan menangani jumlah pekerjaan yang berlaku. Semakin ba­ nyak auditee yang ditangani, semakin besar beban kerjanya. Hal yang sama juga dalam jabatan struktural. Sema-

Erwin Miftah

kin banyak pekerjaan suatu jabatan tertentu, beban kerjanya semakin besar, remunerasinya pun semakin besar. “Kita lihat perwakilan tipe A, Perwakilan DKI Jakarta, lebih berat dibandingkan dengan Perwakilan Tipe C yang di Banten. Perwakilan DKI memiliki puluhan entitas yang diperiksa, sedangkan Banten hanya sedikit. Seorang Kalan, mengatur SDM, keuangan, dan sumberdaya lainnya, sehingga dia lebih besar remunerasi­ nya dibandingkan dengan Kepala Auditorat atau Kepala Biro tertentu,” papar Erwin. BPK belum menerapkan remunerasi berdasarkan prestasi dan kiner­ ja pegawai. Namun baru berdasarkan jabatan. Remunerasi berdasarkan prestasi akan diterapkan dengan berjalannya sistem Manajemen Kinerja

Individu (MAKIN). “Sekarang sistem yang berlaku di BPK baru Simak (Sistem Manajemen Kinerja). Dimana kinerja baru diukur di tingkat satuan kerja atau Satker (eselon II). Nanti ukuran tersebut diturunkan ke tingkat individu melalui program MAKIN (Manajemen Kinerja Individu). Jika MAKIN ini sudah efektif, baru kita dapat memberikan remunerasi berdasarkan kinerja pegawai,” paparnya.

Reward & Punishment

Sebelum MAKIN efektif diberlakukan, dalam hal reward and punishment, remunerasi baru berpengaruh pada tataran punishment. Belum berlaku pada tataran reward. Salah satu pengaruh punishment terhadap remunerasi adalah penerapan disiplin dalam hal absensi atau kehadiran pegawai. Alat pendukungnya adalah penerapan finger print. Bentuk dari punishment dengan pemotongan remunerasi ini adalah pegawai yang tidak masuk. Atau tidak melakukan absensi dengan finger print. Jika pegawai tidak masuk sehari, akan dipotong sebanyak 3% dari TKPK. “Kalau mengakomodir punishment sebenarnya sekarang sudah berlaku. Absensi itu sudah mengakomodir punishment. Kalau pegawai tidak hadir, akan diberikan hukuman. Namun, kalau hadir tepat waktu, pegawai tidak diberikan reward. Jadi, kalau hadir berhak (mendapatkan TKPK). Kalau tidak hadir, akan diberikan punishment,” jelas Erwin. Dalam hal hukuman disiplin dikaitkan dengan remunerasi, misalnya hukuman ringan, pegawai yang terkena hukuman ringan akan dipotong 15% dari TKPK. Kalau pegawai mendapat hukuman sedang, akan dipotong 25% dan hukuman berat dipangkas 50%. “Hukuman ringan misalnya, pegawai mendapat teguran lisan, secara tertulis, kemudian pernyataan tidak puas dari atasan langsung. Untuk hukuman sedang misalnya, penundaan kenaikan pangkat. Hukuman berat misalnya pembebasan jabatan. Atau APRIL 2011

57

5/23/2011 11:39:37 PM

REFORMASI BIROKRASI

penurunan pangkat,” ujarnya. Erwin menambahkan sebelum dikaitkan dengan remunerasi, hukuman masih terbilang ringan. Kalau ada penundaan gaji berkala besarannya paling Rp20.000. Sekarang sudah dipotong 15% dan waktunya bisa lama. Misalnya, pegawai dihukum setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun, berarti selama setahun pegawai akan dipotong 15%. Hal ini bertujuan agar menimbulkan efek jera. Seorang pegawai yang mendapat teguran lisan ada ukurannya. Misalnya, pegawai absen atau tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas selama 5 hari akumulatif. Dengan adanya PP No. 53 Tahun 2010, selama setahun, kalau misalnya 5 hari absen tanpa ketera­ ngan yang jelas, pegawai akan diberi-

58

APRIL 2011

56 - 58 reformasi birokrasi.indd 58

kan teguran lisan. Kemudian kalau mendapat hukuman sedang, pegawai tidak masuk tanpa alasan yang jelas selama 26-30 hari. Kemudian kalau diberhentikan, pegawai absen selama lebih dari 46 hari. “Dulu, pegawai yang diberhentikan kalau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 6 bulan. Dan, itu tidak berturut-turut. Dihitung secara akumulatif selama setahun.” Perhitungan ketidakhadiran de­ ngan finger print akan lebih memudahkan.Semuanya terekam. Kalau si pegawai terlambat selama 7,5 jam, itu diakumulasikan menjadi satu hari tidak masuk kerja. “Misalnya, pegawai hari Senin terlambat 1 jam. Hari Selasa terlambat 2 jam, hari Rabu terlambat 3 jam, Kamis,

terlambat 1,5 jam. Kalau sudah diakumulasikan terlambat 7,5 jam, itu dianggap satu hari nggak masuk kerja.” Selain absensi, ketidakhadiran, seorang pegawai mendapatkan hukuman ringan, sedang, dalam PP 53 tahun 2010, hukuman disiplin juga diterapkan dengan ukuran pencapaian kinerja. Kalau misalnya mencapai sasaran kerja hanya 25% dari target, akan diberikan hukuman berat. Kalau misalnya hanya sasaran kerjanya ha­ nya mencapai 25%-50% dari target, itu mendapat hukuman sedang. Di sisi lain, besaran remunerasi antara pegawai unit kerja penunjang, unit kerja pendukung, dan unit kerja pemeriksaan, hampir sama. Namun, ada sedikit perbedaan dengan unit kerja pemeriksaan, yang notabene merupakan unit proses bisnis utama BPK. Perbedaannya, di unit kerja peme­ riksaan terdapat remunerasi tambahan yang disebut dengan standar biaya khusus (SBK). “di unit kerja AKN (auditorat keuangan negara) itu, mereka melaksanakan tugas pemeriksaan. Nah, mereka itu menikmati remunerasi, yang sama dengan unit kerja lain, juga mendapatkan SBK. Tiap hari itu ada SBK-nya. Hanya itu yang membedakan dengan unit kerja yang lain di BPK. Karena mereka melaksanakan tugas khusus. Namanya standar biaya khusus pemeriksaan,” jelas Erwin. Terkait dengan besaran remunerasi secara institusi, BPK sampai saat ini baru mendapatkan 75% dari remunerasi yang didapat Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pada tahun ini, BPK akan mengajukan tambahan remunerasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB). “Minimal menyamai remunerasi yang diterima Kementerian Keuangan. Pengajuan ini juga didasarkan pada pencapaian kinerja yang siginifikan di BPK sendiri selama periode 20072010. Anggaran BPK untuk penambahan besaran remunerasi itu sendiri sudah ada. Tinggal menunggu persetujuan dari KemenPAN & RB.” Ucap Erwin lagi. and

Warta BPK

5/23/2011 11:39:38 PM

HUKUM

Berkas menumpuk di meja Presiden, salah siapa?

istimewa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan melacak 61 surat permohonan izin pemeriksaan (SPIP) kepala daerah yang dikabarkan sudah berada di mejanya sejak 2005. Cermin lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah.

B

erita yang dilansir Kapus­ penkum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, Kamis 7 April 2011 terkait macetnya izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden, tampaknya telah menjadi perhatian khusus dari kalangan Ista­ na. Sekalipun keluhan tersendatnya SPIP itu bukan hal yang baru, karena momennya berdampingan dengan di­ godoknya Inpres Percepatan Pembe­ rantasan Korupsi oleh Bappenas, tak pelak kasus itupun langsung menyita perhatian berbagai kalangan. Menurut Kapuspenkum Kejaksan Warta BPK

59 - 63 hukum.indd 59

Agung, selama 2005-2010 terdapat 61 surat permohonan pemanggilan guna penyelidikan perkara kepala daerah yang belum ditandatangani Presiden. Misalnya, surat untuk pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Meski Noor Rochmad sendiri meyakini tidak ada unsur kesengajaan di balik keterlambatan diturunkannya SPIP itu, langsung atau tidak langsung hal itu membuat penanganan sejum­ lah kasus jadi tersumbat. Noor Rochmad membenarkan sesuai UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika dalam 60 hari sejak surat diterima Presiden,

izin tak diberikan, penyidik bisa lang­ sung memeriksa kepala daerah atau­ pun wakil kepala dae­rah yang telah ditetapkan sebagai saksi atau ter­ sangka. Bahkan, UU itu juga di­topang oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9/ 2009. Namun, menurut dia, dua dasar hu­kum itu belum kuat bagi kejak­saan untuk meringkus para ke­ pala daerah yang bermasalah. “Kami ingin membawa ka­sus ini ke pengadilan secara sem­purna. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaat­ kan. Meski ada UU yang menyatakan dalam waktu dua kali 30 hari sejak su­rat dikirim ke Pre­siden, bila izin be­ APRIL 2011

59

5/23/2011 11:45:04 PM

lum juga turun, silakan langsung di­ limpahkan ke pengadilan.” Apalagi kasus-kasus korupsi yang sedang dimintakan SPIP-nya kepada Presiden di antaranya me­ nyangkut nama-nama besar. Sebut saja, kasus Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Dia ditetapkan seba­ gai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengeloaan dana ha­ sil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal milik Pemda Kutai Timur oleh PT Kutai Timur Energi dan Gubernur Ka­ limantan Selatan. Pernyataan Kapuspenkum itu langsung menjadi santapan empuk berbagai media massa dan LSM yang berkiprah dalam pemberantasan ko­ rupsi dan para politisi. Bila pernyata­ an ini benar, jelas sangat bertolak belakang dengan komitmen Presiden yang selalu mengedepankan pembe­ rantasan korupsi sebagai jargon da­ lam menjalankan pemerintahannya. Tentu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi. Pasalnya, sela­ ma ini presiden merasa selalu komit dengan sikapnya terhadap pemberan­ tasan korupsi sehingga tidak pernah menelantarkan permohonan SPIP yang dilayangkan ke mejanya. SBY memerintahkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Jaksa Agung Basrif Arief melacak 61 surat permo­ honan izin pemeriksaan kepala dae­ rah yang dikabarkan sudah berada di mejanya sejak 2005.  “Saya minta Seskab dan Jaksa Agung segera mencari 61 itu yang mana, surat yang mana, izin untuk siapa, kapan disampaikan dan sete­ rusnya,” ujar SBY di Kantor Presiden, Selasa (12/4). Presiden mengakui bahwa UU yang mengatur diperlukannya izin presiden untuk pemeriksaan pejabat negara. Namun, manakala dalam wak­ tu 60 hari bagi pejabat daerah, atau 30 hari bagi anggota legislatif, surat itu belum keluar, penegak hukum bisa lakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Meski begitu, SBY tetap bisa me­ mastikan, setiap surat yang masuk

60

59 - 63 hukum.indd 60

APRIL 2011

istimewa

HUKUM

Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim

Rudy Arifin, Gubernur Kalsel

Kasus Awang dan Rudy Dari 61 kepala daerah yang izin pe­meriksaannya diajukan Ke­jaksaan Agung kepada Presiden, dua di antaranya ialah Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin. Awang menjadi tersangka pada 9 Juli 2010. Jaksa Agung Muda Pi­ dana Khusus (JAMPidsus) Mu­ham­mad Amari menetapkan Awang sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal. Awang disangka merugikan negara Rp576 miliar karena pe­ngalihan, penjualan, dan peng­gu­naan dana hasil penjualan saham milik Pemerintah Kabupaten Ku­tai Timur pada PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) oleh PT Kutai Timur Energi (PT KTE). Saat itu, Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur. Awang disangka me­ngambil keputusan peng­gu­na­an hasil uang penjualan saham PT KTE yang bertentangan dengan cara pengelolaan keuangan daerah. Dalam kasus ini, Kejagung le­bih dulu menetapkan dua ter­sang­ka yaitu, di mejanya pasti akan direspons se­ belum tenggang waktunya habis . Memang, bisa ada satu dua surat per­ mintaan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang lambat karena dikembalikan setelah tidak ditemukan pelanggaran hukum. “Saya juga sering terima SMS, an­ tara lain mengatakan kenapa belum diperiksa bupati X dan bupati Z, pada­ hal surat izinnya belum sampai meja saya,” tegasnya. Kepala Negara mengungkapkan selama ini satu-satunya dokumen yang agak lama diproses adalah soal pemberian grasi hukuman mati. Hal

itu diakui karena butuh pertimba­ ngan matang. Menurut dia, tidak ada surat per­ mintaan izin pemeriksaan pejabat negara untuk diperiksa oleh penegak hukum. Oleh karenanya, pernyataan yang keluar dari pejabat negara ten­ tang 61 surat itu, tegasnya, tidak aku­ rat dan bisa menimbulkan persepsi macam-macam. “Haqqul yakin, tidak ada [permo­ honan] izin kepada saya,” kata SBY di Istana Negara, sesaat sebelum mem­ buka rapat kabinet. “Meja saya bersih setiap hari. Kalau ada surat itu pasti saya segera tandatangani, tidak ada Warta BPK

5/23/2011 11:45:04 PM

Anung Nugroho, Di­rek­tur Utama PT Kutai Timur Ener­gy, dan Apidian Tri Wahyudi, Di­rektur PT Kutai Timur Energy.   Kasus ini juga  terkait dengan pen­jualan saham PT KPC milik Pemda Kutai Timur oleh PT K­u­tai Timur Energy.  Awang Faroek dalam kasus ini dijerat Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (5), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Namun, kasus itu hingga kini belum dapat terselesaikan karena kejaksaan masih menunggu izin Presiden. Menurut Amari, pihak­nya sudah melampirkan laporan BPK mengenai kerugian negara kepada Sekretariat Kabinet, un­tuk dilaporkan kepada Presiden. “Kasus Awang masih berjalan. Tempo hari sudah kami kirimkan itu dari BPK, mudah-mudahan sudah tidak lama lagi,” katanya pada Kamis (20/1) di Gedung Bundar, Kejagung. Sementara itu, Gubernur Ka­limantan Selatan Rudy Arifin di­tetapkan Kejagung sebagai te­r­sangka pada 28 September 2010. Rudy diduga terlibat korupsi pemberian uang santunan pembe­basan tanah eks PT Pabrik Kertas Martapura oleh panitia pengada­an tanah Kabupaten Banjar 2002-2003 senilai Rp6,3 miliar. Amari mengatakan Rudy bertanggungjawab sebagai Ketua Panitia dalam pembebasan bekas lahan PT Pabrik Kertas Marta­pura (PKM) tersebut. “Perannya Rudy Arifin sebagai Ketua Pa­nitia, kalau tak salah.” Sebelum jadi Gubernur, Rudy adalah Bupati Banjar. Dia sebagai ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tahun 2002-2003, dan mengeluarkan Surat Ke­putusan tentang Pembentukan Tim Pengembalian dan Peman­faa­tan eks Pabrik Kertas Marta­pura tahun 2001. SK tersebut di­keluarkan untuk membebaskan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak PT Golden Marta­pura, milik Gunawan Sutanto. Kemudian, Rudy menerbitkan SK Panitia Pengadaan Tanah Ka­bupaten Banjar, tentang bentuk dan besarnya santunan dalam rangka pengadaan tanah, pada 2002. Seharusnya, menurut Keja­gung, tindakan pembebasan ta­nah milik PT Golden tidak dila­kukan, karena Rudy menge­tahui HGB-nya sudah berakhir masa berlakunya. Akibatnya, negara diduga diru­gi­kan Rp6,3 miliar.  Kejaksaan ju­ga belum me­ngan­tongi izin un­tuk memeriksa Rudy. q yang terlantar.” Penegasan SBY tentunya mudah dimengerti. Jangan sampai terkesan pemerintah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Bah­ kan, SBY nampaknya juga menyesal­ kan informasi yang dinilainya kurang akurat itu justru datang dari dalam atau dari Kejaksaan Agung. Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang merasa kena getahnya ikut ang­ kat bicara. Menurut dia, selama se­ tahun dia menjabat sebagai Seskab sudah me­ngeluarkan 28 surat izin pemeriksaan. Tanggapan Presiden yang cukup Warta BPK

59 - 63 hukum.indd 61

tegas itu tentu saja membuat Jaksa Agung Basrief Arief memberikan ko­ mentar. Secara diplomatis dia me­ nyatakan bahwa pihaknya akan ter­ lebih dulu mensinkronkan dan mene­ liti kembali data-data yang dilansir Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Ini wajar, tuturnya, karena tidak mustahil tersendatnya PPIP bukan karena tertunda, akan tetapi disebab­ kan persoalan administratif. Misalnya, surat permohonan izin itu memang belum sampai ke meja Presiden. Bahkan, beberapa hari kemudian Jaksa Agung Basrief Arief mengklari­ fikasi jumlah berkas permohonan izin

pemeriksaan kepala daerah yang di­ ajukan ke Presiden, baik sebagai saksi maupun tersangka kasus korupsi. Angka yang semula disebutkan 61 kepala daerah oleh Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad, dikoreksi oleh Jaksa Agung Basrief Arief men­ jadi tinggal delapan kepala daerah. Menurut Basrief, kini delapan berkas permohonan pemeriksaan itu sudah dikirim ke Presiden, berkoordinasi dengan Sekretaris kabinet. Dari peristiwa di atas, tampak­ nya ada garis yang terputus dalam hubungan korespondensi antara Presiden dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dengan Menteri Sekre­ taris Kabinet (Mensekab) dan Men­ teri Sekretaris Negara (Mensesneg) sebagai penghubung. Oleh karena itu, tidak ada salahn­ ya bila Jaksa Agung mengkaji kem­ bali sejumlah stafnya, terkait sistem administrasi permohonan surat izin pemeriksaan ke Presiden. Apalagi, dalam klarifikasinya Bas­ rief Arief juga mengakui, terdapat fak­ ta bahwa beberapa Kejaksaan Tinggi, ternyata langsung mengajukan per­ mohonan pemeriksaan ke Seskab, bukan melalui Kejaksaan Agung. Seyogyanya pihak kejagung cu­ kup berkoordinasi dengan Seskab dengan menanyakan perihal kepas­ tian surat yang dikirim ke Presiden. Lalu datanya mereka simpan dengan baik, karena berupa dokumen pen­ ting bersifat rahasia, publikpun tidak boleh mengetahuinya. Bila hal ini dilaksanakan, nicaya tidak ada lagi missing link mengenai data akurat berkas permohonan izin pemeriksaan. Sebab, hanya ada satu lembaga terkait mengenai suratmenyurat di lembaga kepresidenan, lewat Sekretaris Kabinet. Di sisi lain, dari peristiwa ini tam­ pak jelas buruknya koordinasi yang buruk antar Kejagung dengan pihak Seskab. Meski pihak kejagung telah meralat hal tersebut dan berusaha ju­ jur untuk meyakinkan semua pihak. bd APRIL 2011

61

5/23/2011 11:45:04 PM

HUKUM

M

antan sekretaris Gu­ bernur BI Burhanuddin Abdullah Mieke Henriett Bambang bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, setelah se­ bulan lebih mendekam di LP Pondok Bambu, Senin 21 Februari 2011 lalu, Mieke dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor dari ancaman pidana penjara 3-11 tahun. Meski putusan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, atau inkracht karena jaksa masih bisa melakukan verset ke Pengadilan Tinggi DKI. Pa­ ling tidak sejak akhir Februari itu Mieke, 58, sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Putusan Pengadilan Tipikor terha­ dap Mieke ini memang sangat istime­ wa. Selain memecahkan rekor Tipikor sebagai lembaga peradilan yang sejak keberadaanya tidak pernah melepas­ kan terdakwa dari jerat hukum, putu­ san bebas itu justru disampaikan se­ belum majelis hakim beranggotakan Herdi Agustin (Ketua), Hendra Yospin dan I Made Hendra masuk ke pokok perkara (putusan sela). Bagi Pengadilan Tipikor yang reputasinya dalam menangani kasus korupsi tak perlu diragukan, pen­ gambilan keputusan untuk Mieke ini tampaknya juga tak mudah. Hal ini ditandai dengan adanya pendapat lain (dissenting opinion) dari Herdi Agustin yang kebetulan menjadi ketua majelis hakim dalam kasus itu. Namun apa boleh buat, dalam voting Agustin kalah suara 1:2. Mieke diseret ke Pengadilan Tipikor setelah dia dituduh menyem­ bunyikan data-data berkaitan dengan penyidikan kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar yang melibatkan sejumlah petinggi bank sentral, termasuk Burhanudin Abdul­ lah. Pada saat itu, tepatnya 28 Okto­ ber 2008, Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan guna mendapatkan data-data yang berkai­ tan dengan aliran dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu ke kantor BI, terma­

62

59 - 63 hukum.indd 62

APRIL 2011

Mieke Bebas, Dakwaan Tak Berdasar Untuk yang pertama kali Pengadilan Tipikor membebaskan terdakwa dari jerat hukum. ICW tak merasa heran bila kasus berasal dari penyidikan Kepolisan dan Kejaksaan. Jaksa ajukan verset karena merasa dakwaannya sudah jelas dan lengkap.

suk menggeledah dan menyegel ka­ mar kerja Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Sementara itu Mieke sebagai se­ kretaris Burhanudin Abdullah meng­ aku tidak tahu menahu adanya peng­ geledahan dan penyegelan yang telah dilakukan KPK itu. Tanpa berpretensi apa-apa diapun merapikan berkasberkas yang masih dalam proses pemeriksaan KPK tersebut dan me­ nyimpannya kembali. Hal ini dilaku­ kan karena termasuk pekerjannya sehari-hari sebagai sekretaris. Akibat tindakannya itu Mieke di­ tuduh telah berupaya menghalangi penyidikan dan berusaha menyem­ buyikan data-data yang dibutuhkan KPK. Untung kesalahpahaman terse­ but bisa diatasi setelah Mieke menye­ rahkan data-data yang dicari KPK. Menurut dia, data itu memang bukan

disembuyikan, akan tetapi hanya di­ rapikan agar tak terlihat berantakan. Meski Mieke telah memberikan ali­binya, tak urung dirinya ikut di­ periksa oleh KPK. Namun, KPK ke­ mudian menyerahkan kasus Mieke ke Kepolisan, sehingga proses penun­ tutan selanjutnya jatuh ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam perkembangan penyidikan, setelah dua kali diperiksa Kejaksaan Tinggi meyakini Mieke telah beru­ paya menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan oleh penyidik KPK saat itu sehingga Kerjati DKI Jakarta menetapkan Mieke sebagai terdakwa. Awal Januari 2011 kasus Mieke diserahkan ke Tipikor. Dasar dima­ sukkanya kasus Mieke ke Tipikor cu­ kup menarik. Kasus Mieke merupak­ an perkara pertama yang disidang­ kan Pengadilan Tipikor yang proses

Warta BPK

5/23/2011 11:45:04 PM

penuntutannya tidak berasal dari KPK. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, pada Desember lalu MA telah membentuk empat peng­adilan an­ tikorupsi. Selain di Jakarta, tiga lain­ nya ada di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dengan adanya pengadilan ini di daerah, kasus-kasus korupsi di daerah tak perlu diadili di Jakarta. Pe­ nyidikannya diserahkan ke kepolisian dan penuntutan dilakukan Kejaksaan Tinggi setempat. Jadi, bisa saja sebuah perkara korupsi ditemukan KPK, teta­ pi kemudian diserahkan ke polisi. “Sekarang penanganan kasus ko­ rupsi yang ditangani Tipikor memang tak lagi dimonopoli KPK. Kepolisian bisa melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Selanjutnya penuntu­ tannya dilakukan Kejaksaan Tinggi si wilayah masing-masing. Namun, pengadilan tipikornya baru dibuka di empat tempat ,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Bila demikian maka persoalan utama yang kemungkinan akan mun­ cul adalah kesiapan aparat penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Sebab kalau hal ini tidak dipersiapkan secara matang, persolannya akan kembali lagi seperti dulu. Dalam artian hanya Tipikornya saya yang ganti baju, Kalau dulu peradilan penanganan kasus ko­ rupsi menjadi satu dengan peradilan umum Akibatnya, KPK dan Pengadilan Tipikor yang hingga kini diharapkan bisa menjadi ujung tombak pember­ antasan korupsi bisa kena getahnya. Sebagai contoh tentu bisa dilihat dari dibebaskannya Mieke itu. Mieke sebenarnya sudah diperiksa 3 tahun lalu. Selanjutnya oleh KPK diserahkan ke kepolisian. Di kepolisian dia diperiksa hanya dua kali. Dia ter­ kejut ketika tiba-tiba pada 10 Januari berkasnya dinyatakan lengkap dan ke­ mudian dia ditahan serta dimasukkan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu. Pada sidang Pengadilan Tipikor dalam dakwaan jaksa menyebut Mieke mengambil dokumen yang sudah dise­ gel oleh KPK. Pengambilan sejumlah Warta BPK

59 - 63 hukum.indd 63

dokumen itu terkait dengan penyidi­ kan KPK dalam kasus aliran dana BI yang melibatkan Burhanuddin Abdul­ lah. Perbuatan Mieke menurut jaksa melanggar Pasal 21 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberan­ tasan Tindak Pidana Korupsi. Karuan saja dakwaan jaksa ini di­ sanggah oleh Mieke dan Tim Penga­ caranya. Sebagaimana alibi saat di­ periksa 3 tahun lalu, berkas itu tidak disembunyikan. Namun, hanya dira­ pihkan sebagimana dia menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai sekre­ taris. Bahkan, setelah itu berkas yang dirapihkan itu diserahkan ke KPK se­ hingga para petinggi BI yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu bisa di­ adili. Sekalipun belum masuk pada materi perkara, majelis hakim yang menangani kasus tersebut menerima alasan yang disampaikan dalam nota keberatan yang diajukan Mieke dan tim pengacara. Sebaliknya, hakim me­ nilai dakwaan jaksa tidak cermat se­ hingga menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi unsur yang ada dalam pasal 143 ayat 2 b KUHAP se­ hingga dakwaan tersebut harus din­ yatakan batal demi hukum. Putusan hakim langsung disam­ but girang oleh Mieke dan penasihat hukum­nya, Tumpal Halomoan Hu­ tabarat. Menurut dia, sejak awal dia sudah merasa yakin bahwa kliennya bakal dibebaskan karena dakwaan yang disampaikan jaksa memang ter­ lihat dipaksakan dan tidak mendasar. Di mata Tumpal. surat dakwaan un­ tuk kliennya pun agak aneh. “Bayang­ kan bagi sebuah kasus korupsi dengan tiga lapis dakwaan hanya diuraikan dalam lima lembar kuarto. Padahal ancaman hukuman pasal yang didak­ wakan itu cukup berat. Minimal dia bisa dihukum 3 tahun penjara,” kata Tumpal. Uraian dakwaan untuk Mieke, lan­ jutnya, tak lain sekadar copy-paste dari berita acara pemeriksaan. Dak­ waan itu tidak memasukkan kesak­ sian lima orang penyidik KPK yang

merasa kerjanya terganggu atas ulah Mieke. Barang bukti yang diajukan juga tidak jelas. “Dari awal kami ya­ kin hakim akan membebaskan Mieke kalau dilihat dari surat dakwaan yang sederhana begini,” kata Tumpal.

Sudah jelas Menanggapi putusan Mieke ini jubir Kejaksaan Agung Noor Roch­ mad menyatakan surat dakwaan yang dibuat tim jaksa pimpinan Syahroli sebenarnya sudah jelas. “Dakwaan itu sudah mencantumkan dengan cermat pasal demi pasal dan mennguraikan secara singkat tindakan yang didak­ wakaan. Selaian itu unsur formal dan materiilnya juga sudah terpenuhi,” ka­ tanya. Karena itu, kata Noor, Kejaksaan akan melakukan perlawanan atas pu­ tusan hakim. Bahkan saat ini pihaknya sudah mendaftarkan perlawanan (verzet) itu ke Pengadilan Tinggi Ja­ karta. Dia menyatakan masih ada pe­ luangnya untuk menang karena ketua hakim kasus Mieke, Herdi, mengemu­ kakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan dua hakim lainnya. “Kami ingin menguji dua pendapat ha­ kim yang lain,” ujar Noor. Emerson menyatakan pihaknya tak terkejut atas kasus-kasus seperti bebasnya Mieke di Pengadilan Tipikor Jakarta ini. Menurut dia, ini semua karena jaksa dan polisi, apalagi jika itu di daerah, tak cukup cakap menangani kasus-kasus korupsi layaknya jika di­ tangani KPK. “Mereka tak punya standar sebaik petugas KPK. Sejak awal ICW sudah menduganya. Menurut dia, pembagian pengadi­ lan korupsi yang kemudian disebar ke daerah itu justru akan membusukkan gerakan pemberantasan korupsi. Johan Budi mengakui KPK me­ mang tak bisa lagi ikut campur jika perkara korupsi yang ditangani polisi atau kejaksaan sudah masuk pengadi­ lan. “Tidak ada garis komando ke ke­ jaksaan. Yang bisa KPK lakukan hanya berkoordinasi dengan mereka selama penyidikan,” kata Johan. bd APRIL 2011

63

5/23/2011 11:45:05 PM

INTERNASIONAL associated with infrastructure, dipimpin oleh SAI Inggris - Wildlife conservation and tourism, dipimpin oleh SAI Lesotho.

istimewa

b. Tiga modul pelatihan (training module) - Forestry, dipimpin oleh SAI Indonesia - Mining, dipimpin oleh SAI Tanzania - Climate change, dipimpin oleh SAI Norwegia Anggota IV BPK Ali Masykur Musa menghadiri pertemuan ke-10 di Marakesh, Maroko

BPK Pimpin Penyusunan Modul Pemeriksaan Kehutanan Sebagai anggota Steering Committee (SC) INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), BPK menghadiri pertemuan ke-10 di Marakesh, Maroko, pada 8 – 11 Maret 2011.

P

ertemuan diikuti oleh 16 Supreme Audit Institution (SAI) anggota SC WGEA yaitu lembaga audit dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, China, Estonia, Finlandia, India, Indonesia, Inggris, Kanada, Lesotho, Maroko, Mesir, Norwegia, Selandia Baru, dan Tanzania. Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota IV BPK Ali Masykur Musa dengan anggota delegasi yaitu Plt Kepala Auditorat IV. A Edward Simanjuntak, Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Juska Meidy Enyke Sjam, dan Kepala Seksi IV.C.1.2. Dian Angraini. Pertemuan ke-10 ini bertujuan untuk membahas dan menyetujui rencana proyek INTOSAI WGEA

64

APRIL 2011

64 - 67 internasional.indd 64

2011-2013 yang disampaikan oleh masing-masing pemimpin proyek dari subkomite yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek itu. Berdasarkan Working Plan WGEA 2011-2013, terdapat sembilan proyek yang terdiri dari:

a. Lima proyek riset (research project) - Land use/land management practices in environmental perspective, dipimpin oleh SAI Maroko - Environmental data, dipimpin oleh SAI Amerika dan Kanada - Environment and sustainability reporting, dipimpin oleh SAI Finlandia - Environmental issues

c. Satu panduan pemeriksaan (audit guidance material), yaitu: - Fraud and corruption in environmental auditing, dipimpin oleh SAI Norwegia.

BPK sebagai project leader penyusunan modul pelatihan untuk pemeriksaan kehutanan telah mempresentasikan project plan dan mendapat persetujuan dari pleno SC. Selain itu, sebagai anggota subkomite penyusunan Research Project on land use/land management practice dan panduan pemeriksaan mengenai Fraud and corruption in environmental auditing, BPK memberikan masukan yang dapat diterima oleh masingmasing project leader proyek tersebut. Modul pelatihan yang akan disusun BPK ersama 15 negara lain merupakan langkah implementasi dari panduan pemeriksaan atas kehutanan (Guidance Material: Forestry Audit) yang sebelumnya telah disusun BPK bersama 14 negara lain dan telah menjadi dokumen sah INTOSAI yang digunakan oleh SAI di dunia dalam pemeriksaan kehutanan. Rencananya, modul pelatihan tersebut akan diujicobakan pada para anggota INTOSAI WGEA setelah disetujui oleh INTOSAI lif WGEA.

Warta BPK

5/23/2011 11:48:20 PM

Pemeriksaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh Bpk Posisi dan Tantangan BPK Dalam Pemeriksaan PHLN

S

ebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan ruang lingkup pemeriksaan. Hal ini terkait dengan banyaknya permintaan pemeriksaan proyek pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sebagai bagian dari keuangan negara, pinjaman dan hibah luar negeri harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Dalam APBN 2011 Pembiayaan Luar Negeri neto berjumlah sebesar – Rp 609.4 miliar, yang terdiri atas:

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI dalam laporan pinjaman pemerintah tahun 2010 mencatat bahwa selama tahun 2010, pemerintah menandatangani 50 perjanjian pinjaman dengan nilai komitmen sebesar USD 5,75 Milyar (sekitar Rp 51,75 triliun, kurs USD 1 = Rp. 9.000) yang diantaranya berasal dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang, Pemerintah Perancis, Pemerintah Korea, Pemerintah Arab Saudi dan Peme­ rintah Spanyol. Sebelumnya, sampai dengan akhir tahun 2009 pemerintah telah menandatangani 4.581 pinjaman. Pemeriksaan PHLN sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru untuk BPK RI. Sejak 2006, BPK telah melakukan beberapa pemeriksaan untuk proyek- proyek yang didanai oleh pinjaman maupun hibah ADB seperti proyek State Audit Reform- Sector Development Project (STAR SDP) , Earthquake and Tsunami Emergency SupWarta BPK

64 - 67 internasional.indd 65

port Project (ETESP) serta pada tahun 2007, BPK juga ikut serta dalam join audit untuk Project Procurement Related Audit (PPRA) - ADB. Kecenderungan peningkatan permintaan pemeriksaan proyek lembaga donor internasional kepada BPK dan bukan kepada lembaga tidak lepas dari adanya komitmen internasional antara International Organization of Supremen Audit Institution (INTOSAI- Organisasi BPK Sedunia) de­ngan Lembaga Pemberi Pinjaman Internasional dalam Paris Declaration pada tahun 2005. Dalam dokumen tersebut disepakati bahwa INTOSAI (atas nama SAI) dan Lembaga Pemberi Pinjaman akan bekerjasama dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dan pemanfaatan public fund. Ketentuan-ketentuang tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Negara berkembang dan Lembaga Pemberi Pinjaman yang dituangkan dalam Acra Agenda dimana dise­ pakati tentang pemanfaatan dana lembaga donor secara efektif (aid effectiveness). Aspek independent auditor, sesuai dengan semangat aid effectiveness tersebut, selalu ditekankan dalam setiap perjanjian ponjaman dan hibah luar negeri oleh lembaga donor. Sebagai contoh, dalam general condition untuk seluruh naskah perjanjian pinjaman maupun hibah Bank Dunia, section 5.09 poin b no i disebutkan bahwa the borrower shall have the financial statement pe-

Sumber: Laporan Pinjaman Pemerintah Tahun 2010, Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI. APRIL 2011

65

5/23/2011 11:48:21 PM

INTERNASIONAL riodically audited in accordance with the legal agreement by independent auditors acceptable to the bank, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the bank. Berdasarkan kalusul tersebut, jelas bahwa Bank Dunia memerlukan pemeriksa independen untuk pemeriksaan proyek-proyeknya di Indonesia. Sementara itu, penunjukan BPK sebagai pemeriksa proyek-proyek ADB bahkan lebih jelas dengan menyebutkan dalam naskah perjanjian pinjaman bahwa auditors means the supreme audit institution of the recipient, or an independent audit firm acceptable to ADB. Selama ini, pemeriksaan proyek PHLN dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemeriksaan oleh BPKP tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Bank Indonesia, Bappenas dan Kementerian Keuangan tahun 1995, mengenai pelaksanaan pemeriksaan pinjaman dan hibah luar negeri oleh BPKP. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Hal ini menjadi perhatian lembaga pemberi donor terutama terkait dengan independensi dan kedudukan BPK. Oleh karena itu,

66

APRIL 2011

64 - 67 internasional.indd 66

adalah wajar apabila pada saat ini Lembaga Donor mulai mengalihkan permintaan pemeriksaan proyekproyek yang mereka danai kepada BPK.

Posisi BPK

Beberapa hal yang mendasari posisi BPK dalam pemeriksaan proyek PHLN adalah sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dalam BAB VIIIA mengenai Badan Peme­ riksa Keuangan khususnya Pasal 23E ayat (1) disebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan nega­ ra diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara yang sesuai mandat tersebut harus diperiksa oleh BPK. Kedua, pemilihan objek peme­ riksaan merupakan wewenang BPK. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pasal 6 disebutkan bahwa penentuan objek pemeriksaan,perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Sementara itu

dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bagian Kedua mengani wewenang BPKRI, yaitu pasal 9 ayat 1.a disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan me­laksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Adanya dua ketentuan dalam Undang-undang tersebut mengukuhkan wewenang BPK dalam memilih Objek Pemeriksaan. Hal ini termasuk wewenang dalam memilih proyek yang didanai pinjaman dan hibah luar negeri sebagai objek pemeriksaan. De­ngan demikian diminta ataupun tidak diminta oleh lembaga donor, dana pinjaman maupun hibah dari lembaga donor sebagai bagian dari APBN dapat diperiksa oleh BPK. Ketiga, BPK telah menerima surat permintaan pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia untuk memeriksa beberapa proyek lembaga donor di Indonesia. Selain itu, BPK sendiri juga telah menerima permintaan pemeriksaan dari lembaga donor khusunya Bank Dunia dan ADB untuk memeriksa proyek-proyek yang ada di Indonesia. Proyek-proyek yang saat ini diajukan untuk diperiksa BPK oleh ADB pada tahun 2011 berjumlah empat

Warta BPK

5/23/2011 11:48:21 PM

Tabel Permintaan Pemeriksaan Proyek Bank Dunia TA 2012

proyek. Sementara itu Bank Dunia telah meminta pemeriksaan atas lima proyek barunya di Indonesia di tahun 2011, yang akan diperiksa di tahun 2012. Selain itu, BPK juga menerima permintaan pemeriksaan investigatif atas dugaan kecurangan pada proyek Technical Assistance for Basin Water Resources Management Contract Under the Water Resources Management and Irrigation Project (WISMP).

Tantangan BPK Pimpinan BPK sepakat untuk menerima permintaan Pemerintah Indonesia dan Lembaga Donor agar BPK memeriksa proyek PHLN. Konsekuen­ sinya, BPK harus mempersiapkan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tersebut. Setidaknya ada empat hal yang harus disiapkan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan proyek PHLN yaitu: kesiapan Sumber Daya Manusia Warta BPK

64 - 67 internasional.indd 67

(SDM), Organisasi Pemeriksaan, Anggaran dan Mekanisme serta Prosedur Pemeriksaan. Empat hal tersebut kemudian harus diterapkan dalam tahapan pemeriksaan yaitu Perencanaan/ Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan pemeriksaan PHLN sebagai mandatory audit. Dalam proses perencanaan pemeriksaan, BPK harus melakukan kajian terhadap Term of Reference (TOR) pemeriksaan yang diajukan lembaga donor dan menyesuaikannya sesuai dengan mandat dan kewenangan BPK serta kondisi BPK saat ini. Selain itu, dalam tahap ini BPK perlu mengukur ketersediaan SDM yang dimiliki untuk melakukan pemeriksaan tersebut serta mempersiapkan strategi dalam memenuhi tuntutan ketersediaan SDM, misalnya dengan mekanisme outsourcing atau penunjukan KAP. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK perlu mempersiapkan diri de­ ngan kejelasan tugas pemeriksa dan

penggunaan tenaga ahli dari luar BPK, permasalahan pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyusunan kertas kerja pemeriksaan serta pengendalian mutu pemeriksaan. Selanjutnya, dalam proses pelaporan, hal-hal yang harus dipersiapkan BPK adalah bagaimana BPK menyesuaikan waktu penyampaian laporan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-unda­ nganan yang berlaku, proses translasi laporan pemeriksaan serta penanganan terhadap dugaan kecurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Sudah menjadi komitmen BPK untuk memeriksa PHLN sebagai bagian dari mandatnya dalam meme­ riksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari setiap unsur yang ada di BPK untuk menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut serta memberikan duku­ ngan sepenuhnya dalam pelaksanaan pemeriksaan PHLN. APRIL 2011

67

5/23/2011 11:48:21 PM

LINTAS PERISTIWA

BPK Tunggu Surat DPR Terkait Skandal Citibank BPK bersedia menindaklanjuti permintaan DPR untuk melakukan investigasi Bank Indonesia bidang pengawasan perbankan terkait skandal Citibank. Namun, BPK belum bisa melakukan investigasi jika DPR belum melayangkan surat resmi. Hal itu diungkapkan Ketua BPK Hadi Poernomo sebelum bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II/ 2010 di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, belum

lama ini. “Sampai sekarang belum ada. Suratnya belum ada,” kata Hadi sebagaimana dikutip dari MediaIndonesia.com. Sebelumnya, Komisi IX dalam rekomendasi dan sarannya meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap BI bidang pengawasan. Hal itu berkaitan dengan adanya kasus pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee dan meninggalnya nasabah Citibank Irzen Octa. “Kalau DPR yang dr minta tentu bisa. Kalau DPR yang minta yah,” imbuhnya.

Pencegahan, Titik Berat Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi Pemerintah kini tengah menggodok rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang rencana aksi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres yang sudah mendekati penyelesaian ini akan menitikberatkan pada pencegahan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi. “Tentu heavy-nya di pencegahan. Kan, ada pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan, pengembalian aset, kerja sama internasional, dan legislasi. Ada 6. Tapi heavy-nya di pencegahan,” kata Menteri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana. Selaku penyusun Inpres tersebut, Armida mengatakan

pencegahan korupsi nantinya juga akan meliputi berbagai kelompok. Namun, pencegahan korupsi di institusi penegak hukum akan menjadi prioritas utama. “Artinya penguatan kapasitas dan kelembagaan dari institusi penegak hukumnya. Penegak hukum itu ada Polri, Kejaksaan, ada Kemenkumham. Terus nanti ada rencana aksi spesifik,” jelas Guru Besar UNPAD, Bandung, ini. Ketua UKP4 Kuntoro menambahkan, “Disebut penanggungjawabnya, walaupun nanti ditekankan tiga lembaga yaitu Kepolisian, Jaksa Agung, dan Kemenkumham khususnya Lembaga permasyarakatan.” dr

Wakil Presiden Boediono menyoroti lima hal yang perlu diperhatikan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam menjalankan rencana kerja pemerintah (RKP) 2012. “Pertama, dokumen yang sebentar lagi ada, akan jadi acuan kita semua. Setelah itu dilaksanakan dengan baik. Pada tahun lalu mungkin para gubernur, bupati, wali kota, dan menteri mungkin (masih) ingat,” ujarnya ketika menutup Musayawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  (Musrenbangnas) 2011, belum lama ini. Kedua, Boediono memberikan perhatian khusus terhadap kebocoran APBN dan APBD karena praktik pemotongan anggaran program-program prorakyat di tingkat pusat dan daerah. Untuk seluruh aparatur negara yang terkait dengan pengelolaan APBN dan APBD harus menindaklanjuti temuan tersebut untuk memastikan tidak lagi terulang kasus serupa. “Apa yang dipesankan presiden tadi pagi adalah abaaba bagi kita semua untuk memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini. Akan ada follow up, tidak hanya [sebatas] pesan yang kemudian hilang. Aparat pemerintah yang terkait harus serius untuk menindaklanjutinya. Minimal yang harus dilakukan adalah jangan menjadi bagian dari proses itu lagi,” tegasnya.

Ketiga, lanjut Wapres, penyikapan serius terkait ancaman terorisme dan konflik horizontal guna menjaga kerukunan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas ini tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah pusat, tetapi perlu peran aktif gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pengawal terdepan dari NKRI. Keempat, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan produksi pangan guna mengamankan kebutuhan pangan dalam negeri di tengah tingginya harga pangan dunia. Menurutnya, masalah pangan tidak boleh dianggap ringan karena hal itu justru menjadi pemicu gejolak politik di sejumlah negara. “Produksi, produksi, produksi dulu, jangan yang lain. Amankanlah kebutuhan pangan dari dalam negeri. Tidak mungkin kita andalkan impor dalam situasi global seperti ini. Artinya dalam jangka pendek, Juni sampai Mei tahun depan, setiap bulan jangan terlewatkan, tanamlah, tanamlah, tanamlah,” katanya seperti dikutip Bisnis.com. Kelima, menyangkut penghematan energi, terutama listrik. Boediono mengatakan perlu dicari langkah-langkah praktis dan kongkrit di masing-masing daerah untuk bisa menghemat listrik. “Itu yang paling awal dan paling jelas di kantor-kantor kita sendiri. Cek pengeluarannya berapa, kalau malam dimatikan.” lif

Wapres soroti 5 hal terkait RKP 2012

68

APRIL 2011

68-69 lintas peristiwa.indd 68

Warta BPK

5/23/2011 11:52:21 PM

BPKP Lanjutkan Audit Dana Taspen di Bank Mandiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan saat ini pihaknya masih melanjutkan audit investigasi atas adanya dugaan pembobolan dana deposito milik PT Taspen (Persero) di PT Bank Mandiri Tbk senilai Rp110 miliar. Pelaku pembobolan dana Taspen itu diduga berinisial AF, mantan kepala cabang Bank Mandiri. “Itu masih dalam proses dan belum selesai ya,” ujar Deputi Bidang Investigasi BPKP, Suraji kepada VIVAnews.com. Sebelumnya, Taspen juga sudah meminta bantuan

Kementerian BUMN agar Bank Mandiri segera mencairkan dana deposito yang disimpan perseroan di bank tersebut. Sebab, dana yang diduga dibobol pelaku berinisial AF tersebut adalah hak para pegawai negeri sipil (PNS). Sekretaris Perusahaan Taspen, Faisal Rachman menuturkan upaya tersebut ditempuh perseroan karena Kementerian BUMN adalah pemegang saham Taspen maupun Bank Mandiri. “Mudahan-mudahan, jadi lebih mudah dan cepat selesai,” tuturnya. dr

Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur, protes. Uang kehormatan yang seharusnya mereka terima utuh malah dipotong pajak. Padahal aturan Ditjen Pajak, uang kehormatan dan tunjangan hakim Tipikor tidak dipotong. Mereka pun mengancam mogok sidang. “Padahal kami tunggu sejak Desember 2010, sekarang April baru cair. Per bulan Rp13 juta, tetapi uang yang cair dipotong pajak 15%, kami menolak mengambil,” kata hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Gazalba Saleh, saat menyampaikan pemotongan ini kepada detikcom. Dia menjelaskan total ada enam hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Surabaya.  “Sesuai surat edaran Ditjen Pajak Darmin Nasution pada 2008 bernomor S 295.

PD.03/2008/ 7 April 2008, uang kehormatan hakim Tipikor tidak dikenai potongan. Namun, Ketua KPPN Jawa Timur malah beralasan berhak melakukan pemotongan,” jelasnya. Gazalba memberi bukti, rekan mereka hakim Pengadilan Tipikor di Semarang, Jawa Tengah, sudah mencairkan uang kehormatan dan tidak ada potongan sama sekali. “Lalu kenapa kami ada potongan sampai 15%, ada apa ini? Kalau begini kami akan mogok sidang,” tegas Gazalba mewakili rekan-rekannya. Sebagai hakim Tipikor, dia berharap uang kehormatan segera cair. Jangan sampai nasib para hakim termasuk kesejahteraannya justru ditelantarkan.”Kami juga ingin ada keadilan,” ujarnya. dr

Tahun ini, Kementerian Keuangan memangkas anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebesar Rp 897 juta. Lembaga yang dikomandoi Patrilias Akbar ini protes dan berniat mengadu ke DPR. Kemenkumham adalah sa­lah satu dari tiga lembaga ne­gara yang disunat anggarannya karena di­nilai rendah menyerap ang­garan, dan tidak bisa mem­per­tang­ gungjawabkan anggaran be­lanja modalnya pada 2010. Dengan alasan itu, Kemenkeu menge­luar­kan Keputusan Menteri Ke­uangan Nomor 106/2011 yang telah ditetapkan 31 Maret 2011. Isinya tentang penetapan ke­men­terian dan lembaga negara yang dapat menggunakan hasil opti­ malisasi anggaran belanja ta­hun anggaran 2010 pada tahun ang­garan 2011 dan kementerian dan lembaga negara yang dikena­kan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran 2011. Se­belumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Harry Purnomo menjelaskan lem­baganya memberikan punish­ment kepada tiga kementerian dan lembaga negara berupa pe­mo­tongan pagu anggaran belanja

2011.Tiga kementerian dan lembaga negara itu adalah Kemenkumham di­potong Rp897 juta, Kemenko Polhukam Rp159,470 juta, dan Pe­r­pustakaan Nasional Republik Indonesia Rp 584,028 juta. “Terus terang saya belum men­dengar kabar tentang rencana pe­mang­kasan anggaran secara ke­seluruhan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sebelumnya ten­tang penghematan anggaran di setiap K/L sudah disampaikan oleh Presiden. Tentunya semua ha­rus dilakukan dengan alasan yang kuat, bukan hanya sekadar pe­motongan anggaran,” kata Ke­pala Bagian Hubungan Antar Lem­baga Biro Humas Kemen­te­rian Hukum dan HAM, Bambang Wi­yono, kepada Rakyat Mer­deka. Menurut dia, keputusan Men­keu itu sebaiknya dipikirkan kem­bali karena ini menyangkut efektifitas dan efisiensi kinerja di setiap kementerian dan lembaga ne­gara, termasuk Kemen­kum­ham. Dampaknya bisa mem­pe­ngaruhi dr dan menurunkan kinerja.

Uang Kehormatan Disunat untuk Pajak

Anggaran  Kemenkumham Dipotong Rp897 juta

Warta BPK

68-69 lintas peristiwa.indd 69

APRIL 2011

69

5/23/2011 11:52:21 PM

INMEMORIAL

Abdullah Zainie,

Sosok Kebapakan dan Kalem

Sabtu sore menjelang maghrib pada 4 April 2009, di sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro Jakarta, Abdullah Zainie menghembuskan nafas terakhir. Koleganya banyak yang kaget. Pasalnya, sehari sebe­ lumnya, dia masih sehat segar di kantor pusat BPK. Bahkan, sampai Sabtu siang, walau bukan hari kerja, dia masih sempatkan diri ke BPK. Namun, Tuhan berkehendak lain. Almarhum Abdullah Zainie lama berkarier di dunia politik. Berge­ lut di Panitia Anggaran DPR dalam rentang waktu panjang. Ini yang membuat dia berlabuh di BPK seb­ agai wakil ketua. Namun, sekitar 7 bulan sebelum masa jabatannya be­ rakhir, keburu dipanggil Yang Maha Kuasa.. Banyak orang yang mengenal­ nya sebagai pribadi yang kalem, dan memiliki jiwa sosial tinggi. Mantan Ketua BPK Anwar Nasution, Ang­ gota III BPK Hasan Bisri, mantan anggota DPR Djafar Sidiq, dan Ketua BPK Hadi Poernomo mencoba me­ ngenang sosok yang shalih ini.

foto-foto: rianto

Mantan Ketua BPK Anwar Nasution

70

MARET 2011

70 - 71 INMEMORIAL.indd 70

Bagi saya dan Pak Hadi Poernomo, mengenal Pak Abdullah Zainie sudah lama sekali. Waktu beliau menjadi ang­ gota, wakil ketua, dan ketua panitia anggaran DPR. Kita banyak berhubu­ ngan ketemu beliau karena pekerjaan. Pak Hadi di Dirjen Pajak dan saya di Bank Indonesia pada waktu itu. Me­ mang Pak Abdullah Zainie ini orangnya ramah dan sangat membantu. Saya sering bercanda dulu itu. “Ini panitia anggaran kok monopoli orang Kalimantan. Dimulai dari Pak Hamzah Haz dari Kalimantan Barat, Pak Abdullah Zainie dari Kalimantan Tengah. Dan sampai sekarang pak Emir Moeis dari Kalimantan Timur.” Saya juga bercanda dengan Pak Abdullah Zainie mengenai parpol. “Kali ini tak ada lagi partai yang berkuasa. Karena Pak Abdullah Zainie sebagaimana yang kita lihat adalah aktivis Golkar. Nah, pada waktu beliau berkuasa di panitia anggaran itu, Presi­ den bukan dari Partai Golkar, tetapi Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun, kalau tidak ada dukungan yang sangat kuat dari panitia anggaran, lha APBN tidak mungkin selesai pada waktunya.” Nah, saya sering bercanda sama be­ liau seperti itu. Bahwa kalian Golkar ini sudah lama berkuasa tidak bisa meng­ khususkan diri sebagai partai oposan. Nah, itu saya kira jasa yang juga sangat besar dari Pak Abdullah Zainie. Saya beruntung bahwa bisa bekerja dengan beliau di BPK. Sebagaimana Anda ketahui bahwa selama di BPK urusan dalam itu adalah urusan Pak Abdullah Zainie dan Pak Darma ya. Nah, urusan yang lain-lain itu baru di­ tangani oleh ketua. Nah, saya sangat beruntung bahwa beliau itu sangat kebapakan dan juga urusan dalam bisa kita serahkan.

Anggota III BPK Hasan Bisri

Saya mengenal beliau, pada saat menjadi Anggota BPK. Pertemuan per­ tama di rumah Bapak Anwar Nasution, mendiskusikan bagaimana langkah yang harus kita lakukan menunggu pelantikan yang ditunda-tunda terus. Jadi, Kepresnya sudah terbit pada Ok­ tober, akan tetapi sampai hampir akhir November tidak kunjung ada berita tentang pelantikan sehingga kita ber­ temu di rumah Pak Anwar. Di situlah saya mulai mengenal bagaimana Pak Abdullah Zainie memberikan panda­ ngan yang sangat bijak terhadap per­ masalahan itu. Posisi Pak Haji Abdullah Zainie pada saat itu, saya menggambarkan di dalam rumah tangga seperti seorang ibu. Sementara Pak Anwar saya gam­ barkan seperti seorang ayah, yang sangat keras. Jujur saja, tahun pertama masuk di sini, semua orang BPK stress. Karena ternyata Pak Anwar itu luar biasa. Meledak-ledak, dan kadangkadang membuat orang menjadi kecil hati. Dan, semua larinya ke Pak Abdul­ lah Zainie. “Bagaimana Pak, Pak Anwar marah-marah terus ini?” “Tenang-tenang.” Itu kata beliau.

Warta BPK

5/23/2011 11:55:37 PM

Dan, beliau selalu menyikapi ke­ jadian apapun dengan penuh ketawa. Saya kadang, mengatakan, “Pak, ini serius..” “Iya, tenang saja, serahkan kepada saya.” Saya kira para pejabat yang ada di sini mengalami sendiri bagaimana ke­ tika “terbentur” oleh Pak Anwar, pasti larinya ke Pak Abdullah Zainie. Dan, di situlah kita menemukan kesejukan. Sebagaimana layaknya seorang anak dimarahi Bapaknya, larinya ke ibunya. Di situlah kita mengalami suatu cooling down. Namun, setelah kami berjalan ter­ us, ternyata kami merasakan bahwa inilah kombinasi yang sangat ideal. Pak Anwar sebagai komandan perang. Selalu meneriakkan “Maju terus, hajar terus!” sehingga terus terang berkat komposisi kepemimpinan seperti ini, BPK sa­ngat dikenal, dan malah dita­ kuti karena langkah-langkah yang di­ lakukan oleh Pak Anwar. Sementara di dalam, Pak Abdullah Zainie selalu memberikan semangat kepada staf dan seluruh auditor agar tidak perlu grogi menghadapi sikap bapak yang begitu keras. Saya sering berdiskusi dengan be­ liau. Kadang-kadang diajak makan, ke­luar. Rupanya Pak Zainie itu tahu, karena saya dari kecil di BPK, sehingga banyak yang menanyakan tentang in­ dividu di BPK, juga tentang bagaima­ na kultur di BPK. Nampaknya beliau seorang pembelajar yang cepat. Se­ hingga dalam tempo tidak terlalu lama, beliau sangat mengenal betul bagaima­ na kultur budaya organisasi yang ada di BPK. Satu hal yang menarik perhatian bagi saya pribadi adalah bagaimana beliau selalu cool dan tenang walaupun menghadapi situasi yang sulit seka­ lipun. Ini menurut saya, dipengaruhi oleh kematangan beliau, pengalaman beliau, terutama pengalaman di bi­ dang politik. Bagi generasi muda di BPK, patut bersyukur kepada beliau. Pasalnya, Un­ dang-Undang No. 15/2006 itu meru­ Warta BPK

70 - 71 INMEMORIAL.indd 71

pakan peraturan BPK yang sudah kita susun semenjak amendemen UU BPK lahir tetapi berbagai kendala dihadapi. Dan, itulah peran besar dari BapakBapak para anggota lainnya, terutama Pak Abdullah Zainie.

Mantan anggota DPR Djafar Sidiq

Kami ini sudah seperti kakak-adik. Kami sering berdebat masalah-ma­ salah masa depan. Masalah-masalah masa depan Kalimantan. Yang kami anggap sebagai national resources un­ tuk masa depan Indonesia. Sahabat saya ini seorang yang sa­ bar, tekun, serius, tetapi nggak pernah cerewet. Senyum dan sangat terbuka. Saya sering diskusi itu. Dan, dia tak per­ nah meninggalkan sholat apapun juga. Dan, tak pernah meninggalkan mem­ baca Al Qur’an, kapan pun juga dibawa.

Ketua BPK Hadi Poernomo

Tentunya bertanya, apa hubungan kamu dengan Pak Zainie? Oh, ba­nyak sekali, yang tahu saya dengan Pak Zain­

ie tentu adalah saya, Pak Zainie dan Bu Zainie, selalu beliau mendampingi, tetapi tidak semuanya. Pada Agustus 2008, beliau berbin­ cang dengan saya. “Pak Hadi, Anda sekarang di mana?” kata Pak Zainie. Rupanya beliau masih ingat sekali ke­ pada saya. “ Saya sekarang ada di BIN, Pak.” “BIN, ngapain di sana?” “Ya, saya hanya sebagai Ketua De­ wan Ekonomi di Dewan Analisis Stra­ tegis.” “Ini sebentar lagi saya mau habis. Sebentar lagi mau habis semuanya. Daftar lah kau,” katanya. “Udahlah kamu masuk,” ujarnya. Saya ketemu Pak Zainie, selalu pagi hari, sebelum beliau masuk kantor. Dan, selalu dikasih kopi dan makanan Palangkaraya oleh Bu Zainie. Pak Zainie sakit pun, ada persoalan apapun saya dipanggil. Jadi, saya sebagai adiknya saja. Entah kesenangan, kesulitan, se­ lalu saya dipanggil. Ketika saya dilantik Dirjen Pajak pada Februari 2001. Terus saya pu­ nya ide. Saya ingin bikin Single Identity Number dan akses data. Saya mulai. Pak Zainie waktu itu Wakil Ketua Panitia Anggaran. Ketuanya Benny Pasaribu, dan almarhum Alberson Sihaloho. Saya menjelaskan kepada Pak Zain­ ie dan Pak Alberson. Akhirnya pada 16 Juli 2001, keluarlah persetujuan Panitia Anggaran DPR bersama-sama Pemerintah, yang dalam hal ini Menteri Keuangan memutuskan antara lain: Ditjen Pajak boleh akses, SIN dibuka, akses RTGS pun diberikan, dan aman­ demen undang-undang perpajakan. Sejak itulah saya dengan Pak Zainie su­ dah seperti kakak-adik dan juga seperti bapak-anak. Saya mulai banyak belajar bagaima­ na beliau mencapai sukses. Ternyata, beliau mempunyai dua kata yang sering diucapkan kepada saya. “Pak Hadi, anda ingin sukses?” “Iya, dong Pak.” “Ok. Hanya dua: keterbukaan dan introspeksi. Dari dua ini intinya satu: Jangan bohongi istrimu.” and MARET 2011

71

5/23/2011 11:55:42 PM

UMUM

PSSI Sulit Keluar dari Lingkaran Kemelut

istimewa

Kemelut di PSSI masih bergulir. Pembentukan Komite Normalisasi yang dikomandoi oleh Agum Gumelar diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif. Namun, deadlock menghadang.

Agum Gumelar (kanan)

U

paya persepakbolaan Indonesia keluar dari kemelut kepemimpinan yang melanda PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), sedikit demi sedikit mulai terbuka. Langkahlangkah Agum Gumelar yang ditunjuk FIFA menjadi Ketua Komite Normalisasi tampaknya terus mendapatkan respons positif, baik dari pemerintah, KONI, maupun masyarakat olahraga di tanah air. Meski upaya Agum yang pernah menjabat sebagai ketua PSSI itu mungkin tidak sepenuhnya bisa diterima oleh para pemilik suara tetap, akan tetapi adanya mandat dari FIFA setidaknya bisa mempercepat proses pemilihan Ketua PSSI dan Ketua Komite Banding. Pemilik suara tetap itu ber­ anggotakan dari perwakilan Pemprov (33), Liga Super (18), Divisi Utama

72

72 - 73 umum.indd 72

APRIL 2011

(16), Divisi I (14), Divisi II (12) dan Divisi III (10). Dalam surat FIFA disebutkan pada dasarnya Komite Normalisasi PSSI mempunyai tiga misi. Pertama, menggelar kongres pemilihan berdasarkan electoral code FIFA dan statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Kedua, mengontrol Liga Primer Indonesia masuk di bawah PSSI atau menghentikan secepatnya. Ketiga, menjalankan tugas sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi demi kebaikan sepak bola Indonesia.

Berdasarkan surat itu, Agum segera menetapkan enam anggota yang semuanya tidak boleh menjadi pengurus PSSI. Mereka terdiri dari Joko Driyono (CEO PT Liga Indonesia), Sukawi Sutarip (Ketua Pengprov Jawa Tengah), Siti Nurzanah (Arema Indonesia), Hadi Rudiatmo (Persis), Samsul Ashar (Persik Kediri), Satim Sofyan (Pengprov Banten), dan Dityo Pramono (PSPS Pekan Baru). Upaya Komite Normalisasi untuk memulihkan kembali kemelut di PSSI ini awalnya berjalan mulus. Selang seminggu setelah Komite Normalisasi terbentuk Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang sudah menjabat lebih dari 20 tahun menyatakan mundur. Keputusan ini bisa dipandang suatu langkah awal yang melegakan. Pasalnya, Besoes merupakan salah satu pengurus yang menjadi target untuk dilengserkan . Dalam gerakan reformasi sepak

bola Indonesia sejak awal 2011, Besoes bukan saja dianggap sudah terlalu lama duduk di kursi kepengurusan PSSI, tetapi dia juga dianggap sebagai kroni Ketua PSSI Nurdin Halid. Titik terang itu makin benderang. Pada pertemuan Komite Normalisasi dengan 78 pemilik suara tetap dise­ pakati untuk membentuk Komite Pemilihan, Komite Banding, dan Kode Pemilihan (Electoral Code). Pertemuan di Hotel Sultan itu akhirnya ditetapkan sebagai prakongres. Keputusan itu juga tidak menyimpang dari aturan main yang diatur dalam statuta FIFA. Memang dalam Standard Electoral Code FIFA Pasal 4 Ayat 3 disebutkan, kongres untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding harus dilaksanakan 6 bulan sebelum kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif. Jika itu diterapkan, kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif dilaksanakan 6 bulan setelah kongres pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding. Artinya, baru pada September 2011 kongres pemilihan ketua umum PSSI bisa digelar. Padahal, Komite Darurat FIFA meng­instruksikan supaya kongres pemilihan ketua umum PSSI dilaksanakan sebelum 21 Mei. Komite Normalisasi mengagendakan kongres pada 20 Mei. Namun, dari hasil pertemuan Agum Gumelar dengan FIFA, akhirnya FIFA bisa memahami keadaan darurat yang dihadapi PSSI. Dengan ditetapkannya proses pen­ daftaran ketua kongres pemilihan ke­ tua umum PSSI dilaksanakan sebelum 21 Mei, Anggota Komite Normalisasi yang sekaligus pejabat Sekjen PSSI sementara Joko Driyono menegaskan pihaknya sudah membuat timetable, dan semua diharapkan akan berjalan sesuai jadwal. Salah satu agenda yang penting adalah dibukanya pendaftaran untuk calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Komite Eksekutif. Dari hasil pendaftaran calon Ke­ tua Umum PSSI, hingga penutupan pendaftaran Sabtu 23 April 2011, paniWarta BPK

5/23/2011 11:58:33 PM

istimewa

Pelatih Alfred Riedl (Kanan) saat mmberikan semangat pada Irfan Bachdim (kiri) dan Bambang Pamungkas (tengah) dalam pertandingan Piala AFF Zuzuki Cup 2010 lalu

ta telah mencatat 20 orang yang secara resmi mendaftaran diri sebagi calon Ketua Umum PSSI. Orang terakhir yang mendatangi meja panitia adalah Pre­siden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal. Dia membawa dua rekomendasi dari Pengcap PSSI Ngawi dan klub Divisi II, Persinga Ngawi. Sementara data PSSI menyebutkan telah ada 19 orang mendaftar. Nama-nama yang muncul di antaranya George Toisutta, Arifin Panigoro, Adhan Dambea, Diza Rasyid Ali, Erwin Aksa, Agusman Effendi, Iman Arif, Syarif Bastaman, Djohar Arifin, Rahim Soekasah, dan Adhyaksa Dault. Sekalipun daftar calon Ketua Umum PSSI sudah masuk, akan tetapi persoalan calon ketua umum ini ternyata belum selesai. Rapat Komite Normalisasi sebagai Komite Pemilihan mengalami deadlock karena ada Warta BPK

72 - 73 umum.indd 73

perbedaan pendapat di dalam tubuh Komite Normalisasi. Ini terkait dengan pengguguran empat kandidat ketua umum PSSI. Pemilihan kepengurusan baru di tubuh PSSI yang tinggal selangkah lagi harus kembali diwarnai tarik menarik tentang calon ketua umum. Yang lebih celaka lagi, masalah yang terakhir ini justru muncul di tubuh Komite Normalisasi yang semestinya menjadi motor dalam menyelesaikan krisis kepemimpinan yang terjadi di induk olahraga terpopuler di Tanah Air ini. Menurut salah seorang anggota Komite Normalisasi Dityo Pramono, penyebab deadlock dikarenakan Agum Gumelar secara tegas mengikuti surat FIFA untuk menggugurkan empat kandidat, termasuk George dan Arifin. “Untuk sementara, hasilnya deadlock. Ketua mengatakan bahwa dengan

tegas mengikuti surat FIFA. Dan de­ngan tegas, saya mengatakan bertentangan dengan ketua,” ujar Dityo Pramono di Hotel Sultan, Rabu, 27 April 2011. Akibat belum menemukan titik temu terkait hal tersebut, Ketua Komite Pemilihan Agum Gumelar memberikan kesempatan kepada masingmasing anggota untuk mengevaluasi pendapatnya. “Kami diberikan waktu sampai besok, tetapi saya tidak akan mengubah pendirian,” tambah Dityo. Memang dalam suratnya FIFA menegaskan bahwa empat kandidat yang sebelumnya ditolak Komite Ban­ ding PSSI, yaitu Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta dan Arifin Panigoro, tidak boleh ikut pencalonan lagi. Keputusan FIFA itu hingga saat ini belum dicabut sehingga Agum Gumelar tetap berpegang pada surat FIFA tersebut. bd APRIL 2011

73

5/23/2011 11:58:35 PM

Resensi Buku

APBN, DPR, dan Pemilu di Mata Seorang Politisi Judul Penulis Editor Penerbit Tahun Terbit Jumlah hlm

: Kontroversi Dana Pemilu, Hak Budget, dan Fungsi Anggaran : H. Abdullah Zainie, SH : Soekedy : Bentera Cipta Prima Indocamp : November 2010 : 304 hlm

K

arier politik Abdullah Zainie membentang panjang sejak 1962. Berawal dari aktivitasnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kemudian terjun ke dunia politik nyata di bawah naungan Partai Golkar pada tahun 1970. Sekitar setahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, ia berpindah ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menjalani selama enam tahun pada periode pertama (1971-1977), dan lima tahun pada periode keduanya (19992004). Sekitar 11 tahun sudah menjadi politisi DPR. Setelah hengkang dari DPR di tahun 2004, ia menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009. Namun, sebelum menuntaskan tugasnya di BPK, pada 4 April 2009, ia dipanggil Yang Khalik. Wafatnya beliau tak begitu saja tanpa meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditinggalkan adalah bukunya berjudul: Kontroversi Dana Pemilu, Hak Budget, dan Fungsi Anggaran. Apa yang ditinggalkannya itu menggambarkan bagaimana menyoroti sebuah bidang dimana dia telah lama berke­ cimpung. Baik, sebagai politisi parlemen, maupun sebagai Wakil Ketua BPK. Sehingga, tak heran jika karyanya ini berputar pada kaitan DPR dan keuangan negara. Secara detail ia menceritakan soal fungsi anggaran DPR, Hak Budget DPR,

74

APRIL 2011

74-75 resensi buku.indd 74

Warta BPK

5/24/2011 12:01:42 AM

Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN), Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), BPK, keanggotaan DPR, pemilu, dan ekonomi makro. Uraian yang bersifat konseptual mendominasi isi buku ini. Ada hal yang sudah menjadi rahasia umum, namun tetap menarik untuk dibahas. Terkait dengan DPR dengan fungsi anggarannya. Abdullah Zainie (alm) membandingkan dengan masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Pada masa Orde Lama, kekuasaan Presiden yang besar membuat fungsi anggaran DPR tidak berjalan dengan semestinya. Pernah pada 22 Juli 1959, DPR menolak rancangan APBN tahun 1960. Pihak DPR waktu itu berpendapat bahwa pengeluaran negara harus disesuaikan dengan membatasi anggaran negara tanpa mengadakan pajak baru. Apa yang terjadi kemudian, Presiden melalui Penetapan Presi­ den No.3 Tahun 1960, menghentikan kegiatan parlemen dengan pembaruan susunan DPR. Pada masa Orde Baru pun setali tiga uang. Setiap RAPBN yang diajukan pemerintah tak ada fungsi anggaran DPR yang termasuk hak budget di dalamnya dan selalu disetujui. Jika ada yang menentang, recall terhadap anggota DPR tersebut akan terjadi. Kedua masa itu kemudian berubah dengan datangnya era reformasi. Ditandai mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden akibat gerakan pembaharuan dan demonstrasi besar-besaran dalam rentang 1997-1998. Salah satu implementasi dari reformasi ini adalah dilakukannya amandemen UUD 45. Dalam amandemen UUD 45 tersebut, hak-hak DPR menjadi Warta BPK

74-75 resensi buku.indd 75

lebih terlindungi. DPR bisa menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Jika ditolak, maka pemerintah menggunakan RAPBN tahun lalu yang telah disahkan DPR. Artinya, fungsi anggaran DPR berjalan dengan baik. Sebagai politisi yang telah malangmelintang di DPR, Abdullah Zainie (alm) cukup fasih dalam memaparkan proses pembahasan RAPBN, keanggotaan DPR secara konseptual dan kenyataan tataran praktis. Semuanya digambarkan cukup detail. Pun hal yang sama dengan BPK, dimana ia menjabat sebagai Wakil Ketua. Walau terlalu singkat, namun ia jabarkan bagaimana peran BPK terkait dengan keuangan negara. Juga mekanisme hasil pemeriksaan BPK. Selain pengelolaan keuangan nega­ ra, buku ini juga menyoroti masalah yang muncul berkenaan dengan anggaran keuangan negara untuk pemilu tahun 2004. Dimana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu meminta tambahan anggaran dari anggaran pertama yang telah disetujui pihak terkait: KPU, Pemerintah, dan DPR. Abdullah Zainie cukup gamblang bercerita soal ini. Hal lain yang disoroti dalam buku ini adalah kondisi ekonomi Indonesia secara makro. Dikatakannya, bahwa kondisi ekonomi Indonesia sebenar­ nya rentan terhadap gejolak yang terjadi, baik pada lingkup global maupun domestik. Pada lingkup domestik, gejolak sosial politik kerap terjadi setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonominya. Padahal de­ ngan pertumbuhan ekonomi, sebagian masalah negara, seperti lapangan pekerjaan dapat diharapkan untuk ditanggulangi. Sementara dalam ling-

kup global, membumbungnya harga minyak dunia, biasanya membuat nilai rupiah dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) cenderung tak stabil. Hal yang kemudian terjadi adalah kelesuan di sektor riil. Oleh karena itu, investasi salah satu jalan keluarnya. Salah satu cara agar investasi di Indonesia dapat berkembang tentu butuh kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi para investor (pengusaha) untuk menanamkan model dan menjalankan bisnisnya. Namun, bagi Abdullah Zai­ nie (alm), hal yang terpenting sebetulnya bukan itu. Kepastian hukum, terutama pada tataran pelaksanaan justru hal yang paling penting. Pemberian insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tarif, dianggapnya, sebagai kebijakan yang justru cenderung akan merugikan negara. Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum di sini adalah jaminan hukum yang pasti dapat mengembangkan bisnis dan usaha para pelaku usaha (investor) secara lebih efektif dan efisien. Sebab, menurut Abdullah Zainie (alm), dengan cara itulah ekonomi biaya tinggi dapat ditekan de­ngan tanpa harus mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Sebagai seorang politisi kawakan, Abdullah Zainie (alm) mencoba mere­ kam memorinya ke dalam buku ini. Walau isi buku karyanya ini lebih didominasi tema-tema dalam tataran konseptual, akan tetapi, pengalamannya sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua BPK tertuang dalam tema-tema tersebut. Dari perspektif ketatanegaraan, buku ini layak untuk dibaca, teru­tama pembahasan lembaga legislatif yang self explained. and APRIL 2011

75

5/24/2011 12:01:42 AM

SERBA-SERBI

M

AU kredit peralatan rumah tangga, telepon selular, kom­ puter atau bahkan motor dan rumah? Atau ingin pinjam uang hingga Rp50 Juta? Jadilah anggota Koperasi Pegawai BPK. Semua kebu­ tuhan akan terpenuhi. Begitulah kirakira salah satu manfaat yang akan di­ dapat anggota koperasi. Dan yang menarik, meski kope­ rasi ini berada di kantor pusat Jl Gatot Subro­to, Jakarta, akan tetapi keang­ gotaannya terbuka untuk semua pega­ wai BPK di seluruh Indonesia. “Meski jauh, mereka di daerah mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan di sini (Jakarta). Artinya, bisa mengajukan pinjaman uang, beli motor atau produk koperasi lainnya,” jelas Gunarwanto, Ketua Koperasi Pegawai BPK saat berbincang dengan Warta BPK di ruang kerjanya, baru baru ini. Syarat  menjadi anggota, tidak rumit. Cukup mengisi formulir per­ mohonan menjadi anggota, dan mem­ bayar simpanan pokok sebesar Rp500 dan simpanan wajib Rp 20.000 per bulan yang akan dipotong langsung pada gaji atau tunjangan. Sejauh ini, total jumlah anggota Koperasi BPK sekitar 2.000 orang, yang meliputi pegawai kantor pusat BPK, Perwakilan BPK DKI dan Banten. Jumlah ini masih jauh dari harapan, terutama jika dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai BPK yang berjumlah 5.000 pegawai lebih. Rendahnya pertumbuhan jumlah anggota ini, selain karena sifat keang­ gotaan yang sukarela, sesuai UU Ko­ perasi, juga karena minimnya sosial­ isasi. Sehingga, tidak banyak yang me­ ngetahui keberadaan koperasi. Oleh karena itu, salah satu program utama yang dilancarkan kepengurusan ko­ perasi 2010-2013 adalah sosialisasi koperasi, termasuk program-program yang telah dan akan dilaksanakan. “Impian kami adalah menjadikan seluruh pegawai BPK menjadi ang­ gota koperasi. Potensi koperasi besar sekali. Begitu juga kepercayaan pihak luar, tinggi. Banyak bank menawarkan kerja sama,” paparnya.

76

76-77 serba serbi.indd 76

APRIL 2011

Koperasi BPK kinclong tapi kurang dikenal Keberadaan koperasi pegawai BPK sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya. Segala kebutuhan bisa dipenuhi. Hanya saja, masih perlu sosialisasi yang gencar.

Gunarwanto

Untuk mempercepat program so­ sialisasi kepada anggota, dalam kepe­ ngurusan baru ini, dibentuk Kepala Bagian Komunikasi dan Teknologi In­ formasi. Ini dimaksudkan agar semua program atau kegiatan koperasi bisa cepat diketahui anggota. “Segala upaya akan kita coba kerah­ kan. Brosur dan pertemuan digelar. Ke depan, kita akan menggelar eventevent yang melibatkan anggota atau pegawai pada umumnnya sehingga mereka tahu koperasi. Kita akan buka laman web tentang koperasi. Sehingga orang bisa melihat profile koperasi pegawai BPK, siapa  pengurusnya, juga apa saja  kegiatannya,” tuturnya. Jenis usaha koperasi antara lain simpan pinjam. Unit usaha ini ter­ golong cepat berkembang, khususnya dalam beberapa tahun terakhir sejak koperasi bekerja sama dengan pihak luar dalam memberi fasilitas pinja­ man. Jumlah yang bisa dipinjam anggota

pun mengalami kenaikan, dari sebelumnya hanya Rp5 juta, meningkat menjadi Rp10 juta. Bahkan, di bawah kepengurusan baru 20102011, kebijakan pinjaman bisa mencapai Rp50 juta. “Untuk kondisi tertentu malah bisa sampai Rp100 juta. Pernah ada anggota yang membutuhkan pin­ jaman Rp100 juta untuk pembangunan sekolah ta­ man kanak-kanak. Dengan pertimbangan ini untuk pendidikan, pinjaman terse­ but diberikan,” papar Gunar­ wanto yang semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yo­ gyakarta, juga aktif sebagai pengurus koperasi. Seperti umumnya urusan utangmengutang, program pinjaman tunai menjadi primadona. Ini terbukti dari jumlah dana yang digelontorkan ko­ perasi untuk memberikan pinjaman mencapai Rp1 miliar lebih per bulan. Bisa dibilang jumlah ini cukup luar bi­ asa. Sepanjang Januari, dana yang di­ gelontorkan untuk pinjaman men­ capai Rp1,6 miliar, Februari Rp1,07 miliar, Maret Rp 1,4 miliar dan April Rp1,7 miliar. “Sepanjang memenuhi per­ syaratan, permintaan anggota untuk mengajukan pinjaman pasti dilulus­ kan,” ujar Gunarwanto.

Gandeng bank

Untuk menutup program simpanpinjam ini, koperasi bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Warta BPK

5/24/2011 12:05:51 AM

(BNI) melalui kredit sekitar Rp10 mi­ liar. Pengurus memperkirakan fasili­ tas BNI itu akan habis terpakai hanya dalam tempo 6 bulan. “Jika habis, kami akan mengajukan kredit lagi ke BNI. Jadi tidak masalah soal dana,” ucapnya. Menurut dia, prinsip kehati-hatian tetap menjadi pegangan pengurus. Oleh karena itu, setiap anggota yang meminjam, ditutup asuransi. Dengan begitu, unit usaha ini nyaris tanpa risiko jika terjadi kemacetan. Sejauh ini, sebagian besar pemin­ jam adalah anggota BPK kantor pusat, dan beberapa dari perwakilan Jakarta dan Banten. Ke depannya, diharap­

kan anggota-anggota dari perwakilan daerah lain di seluruh Indonesia juga dapat mengajukan pinjaman. Gunarwanto menjelaskan Kope­ rasi Pegawai BPK berdiri sejak Juni 1982. Sesuai dengan AD/ART, tujuan koperasi adalah meningkatkan kese­ jahteraan anggota khususnya, umum­ nya meningkatkan kesejahteraan di lingkup daerah kerjanya. Contohnya, mempekerjakan orang sekitar di ko­ perasi. Namun, penekanan tetap pada kesejahteraan anggota. Untuk itu, koperasi membuka toko serba ada yang menjual ber­bagai keperluan rumah tangga, termasuk

barang elektronik. “Disebut toko ser­ ba ada karena bukan hanya kebutuhan rumah tangga dijual di sini tapi juga yang lain, seperti sepeda dan motor. Tidak semua barang bisa dipajang. Bagi anggota yang membutuhkan, se­ perti mesin cuci, AC, bisa pesan, nanti kami belikan. Setelah itu, anggota ting­ gal mengkreditnya pada koperasi. Dengan berbagai kebutuhan ada di sini, boleh dibilang unit usaha ini ter­ golong cukup aktif dengan nilai total transaksi pada 2010 mencapai Rp2,5 milir. Terdiri dari penjualan tunai ham­ pir Rp 1,1 milir dan kredit Rp1,3 miliar dr

Motor dan Rumah Impian Paling Diminati

Selama ini, program penjualan motor banyak peminatnya. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2007, tetapi ketika itu masih bekerja sama dengan perusahaan leasing. Jadi koperasi hanya mendapat fee atas penjualan kredit. Namun, sejak 2010, koperasi membeli motormotor itu dengan modal sendiri, kemudian mengkreditkannya pada anggota. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Hal ini karena pengenaan suku bunga hanya 18% termasuk asuransi. Jauh lebih rendah dari perusahaan pembiayaan yang mematok bunga sampai 25%. Kelebihan lain, syarat yang tidak rumit. Tak heran

Warta BPK

76-77 serba serbi.indd 77

program ini mendapat sambutan hangat para anggota. Pada 2010, koperasi mampu menjual 30 unit. “Ketertarikan anggota cukup bagus. Sampai sekarang permintaan motor terus mengalir,” papar Gunarwanto, Ketua Koperasi Pegawai BPK, belum lama ini. Pengurus membentuk manajer unit pemasaran dan pengembangan usaha. Tugasnya, melaksanakan kegiatan pemasarana produk koperasi, seperti simpan pinjam. Unit ini juga, mencari alternatif pengembangan usaha seperti penawaran rumah atau mobil. “Angan-angan saya, nantinya koperasi memiliki banyak alternatif usaha yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya simpan pinjam dan toko serba ada. Di antaranya, unit pengadaan rumah. Setiap anggota perlu rumah, terutama pegawai pegawai baru. Karenanya usaha ini tengah kami jajaki,” jelasnya. Ke depannya, tambahnya, mungkin juga akan ada pengadaan mobil. Tentunya dengan perhitungan yang memungkinkan mereka mengajukan pinjaman itu. Gunawanto menjelaskan saat ini sedang melakukan penjajakan dengan perusahaan pengembang. Ada beberapa penawaran yang masuk, tetapi pengurus masih mempertimbangkan berbagai hal di antaranya, bonafiditas pengembang , harga jual, serta lokasi. dr APRIL 2011

77

5/24/2011 12:05:51 AM

Pentingnya Memahami Diri Sendiri SUDAHKAH Anda memahami diri Anda sendiri? Dari mana Anda memahami diri sendiri? Pertanyaan yang sederhana tapi terkadang orang bingung menjawabnya. Apa benar kita telah memahami diri sendiri, semua kelebihan, potensi, juga kekurangan kita. Apakah Anda mengetahui dan memahaminya? Demikian lontaran pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dokter Indria Laksmi Gamayanti dalam seminar Kesehatan Mental dan Konseling Kelompok yang diselenggarakan Kasubbag Konsultasi Biro SDM BPK di Perwakilan BPK Yogyakarta, belum lama ini. Pasalnya, katanya, ada sebagian orang yang tidak memahami dirinya, tidak mengerti potensi yang ada dalam dirinya. Bahkan ada juga yang tidak realistis, sampai-sampai menolak kondisi tubuhnya. Contohnya, tidak bisa menerima rambutnya lurus, keriting, ubanan, dan sebagainya. Memahami diri sendiri adalah penting karena dengan begitu kita tahu akan potensi diri kita. Kegagalan manusia dalam memahami dirinya sendiri selalu menjadi sumber kegagalan dalam mengembangkan aspek kehidupan yang lebih luas. Namun, memahami diri sendiri juga tidak mudah, dibutuhkan proses dan itu akan berangsung sepanjang hayat di mana ada pembelajaran di sana. “Kalau tidak tahu siapa kita, atau tidak mau tahu, kita seperti orang bingung. Jika bingung dengan diri sendiri, apalagi orang lain? Kalau tidak bisa memahami diri sendiri, apalagi memahami orang lain, tentu kita tidak bisa.” Sumber masalah sering kali ada di dalam diri kita yang tidak berani jujur melihat diri sendiri. Tidak berani melihat diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Allah menciptakan manusia lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tinggal bagaimana kita memahami itu semua. Dan ini semua tentu memerlukan proses yang terus menerus juga pembelajaran terus menerus. Namun, yang terpenting adalah kemauan kita untuk selalu memperbaiki diri. Kemauan kita untuk meregulasi diri. Yang dimaksud dengan regulasi diri adalah, kemampuan seseorang menata, mengatur pikirannya, perasaannya juga mengatur perilakunya.

Latar Belakang Keluarga

Yang juga perlu dipahami adalah, latar belakang keluarga memberi pengaruh yang sangat kuat. Bahkan, sejak kita masih kecil kemudian berproses remaja dewasa tua, dan itu merupakan cycle . Termasuk ketika kita sudah menjadi orangtua, sangat mungkin apa yang kita lakukan pada anak

78

APRIL 2011

78 - info kesehatan.indd 78

kita, keluarga kita, tanpa disadari itu adalah pengaruh atau efek dari masa lalu. Semua manusia memiliki pesona dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pesona adalah topeng. Pesona menutupi kita supaya tidak kelihatan aslinya. Padahal, dengan memakai topeng terus-menerus akan sangat melelahkan. Adalah lebih baik pesona itu dilepas--- tentunya, dengan kontrol--- dan kita tampil apa adanya. Sehingga kita tidak menipu diri sendiri, juga orang lain, bahwa kita sebenarnya memiliki masalah. Ketika kita bisa share perasaan kita, pengalaman kita, itu bisa membuat kita menjadi lebih ‘enteng’. “Saya punya kenalan, dia sudah bercerai setahun lalu. Namun, dia tidak berani bilang pada siapapun, termasuk pada partner bisnisnya. Dan itu sebenarnya membebani. Karena di mana pun dia berada, harus memakai ‘topeng’.” Kalau orang bertanya tentang suaminya, dia harus men­ cari berbagai alasan yang menjelaskan keberadaan suaminya. Dia beralasan, hal itu dilakukannya untuk melindungi diri. Bahkan, pada teman wanita yang menjadi partner bisnisnya, dia tidak menceritakan keadaan dirinya. Sampai akhirnya dia mengalami psikosomatik (gangguan kesehatan yang berkaitan dengan jiwa dan badan). Nah, ketika dia bisa ngomong, asmanya pun menjadi jarang kambuh lagi. Karena asmanya dulu sering kambuh dan akhirnya parah, diakibatkan beban yang ditanggungnya. Dia harus terus menerus memakai topeng, dan itu melelahkannya. Dari semua penjelasan di atas, yang terpenting adalah kemampuan kita memahami diri sendiri. Dengan memahami pola pikir, perasaan dan perilaku sendiri, akan mampu mengembangkan potensi kita. Karena kita berani melihat kelebihan-kelebihan juga kekurangan sendiri. dr

Warta BPK

5/24/2011 12:10:23 AM

Warta BPK

79 - ihps dpd.indd 79

MARET I 2011

79

5/24/2011 12:13:06 AM

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan IHPS II kepada ketua DPD Irman Gusman pada 8 April 2011.