Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan di Jawa Timur sebagai program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, selalu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Jawa Timur. Mengacu pada RPJMD Jawa Timur serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun. Dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Perencana, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah dapat disusun. Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan. Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Timur.

Surabaya, April 2014 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

dr. HARSONO

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..........................................................................................................................i Daftar Isi .................................................................................................................................... ii SK Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ….......................................... iv BAB I

PENDAHULUAN.......................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 2 1.3 Maksud danTujuan .......................................................................................... 4 1.4 Sistematika....................................................................................................... 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DAN UPT NYA ............................................................................................................. 6 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................ 6 2.2 Sumber Daya SKPD ....................................................................................... 21 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................... 27 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................ 57

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................................... 65 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ....................................... 65 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur...................................................................................................... 69 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi................................................................................................. 71 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.......................................................................................................... 72 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................... 73

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................... 76 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ................................... 76 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

iii

4.2 Tujuan dan Sasaran....................................................................................... 77 4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................................. 84 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............................................................. 122

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .............................................. 126 BAB VII PENUTUP ............................................................................................................. 129 LAMPIRAN


iii

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

DINAS KESEHATAN Jl. Jend. A. Yani No. 118 Telp. 8280356 - 8280660 Fax (031) 8290423 Surabaya 60231

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR Nomor : 4436/101.1/2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun Rencana Strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun. b. Bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan. c. Bahwa sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur mengacu pada RPJMD 2014 - 2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta peraturan lain yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur; 9. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan.


v

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019. KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2014-2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Jawa Timur KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapk an dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanggal

: Surabaya : 2 Mei 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR

Dr. HARSONO Pembina Utama Muda NIP. 19560703 198312 1 001


v

B AB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014–2019 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 2014–2019 didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019, Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jawa Timur “Jawa Timur Lebih Sejahtera Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, dengan Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jatim juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-2019. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

1

Kesehatan, UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari kabupaten/kota melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan. Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Jawa Timur dan Masyarakat Jawa Timur. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan Jawa Timur yaitu “Masyarakat Jawa Timur yang Mandiri untuk Hidup Sehat”. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-nya. 1.2. Landasan Hukum Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25

Tahun

2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;


2

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 11. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota; 22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis SPM; 23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

3

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 26. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan;

27. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur. 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPTnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan kesehatan Jawa Timur dapat terlaksana dengan sebaikbaiknya. Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah: a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan. b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPTnya. c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya. d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran. 1.4. Sistematika Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra disusun serta sistematika penyusunan.


4

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DAN UPT-NYA

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi dalam Renstra dan RPJMD sebelumnya. Dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis ini. BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan isu-isu strategis. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan. BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. BAB VII : PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

5

B AB I I GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DAN UPT-NYA 2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan; 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan; 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh: 1. Sekretaris Sekretaris

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas

merencanakan,

mengendalikan

kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

6

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; i.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j.

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, standar pelayanan, pedoman teknis, pembinaan, bimbingan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan; b. Pengendalian kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga; c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; d. Penyelenggaraan kebijaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; e. Pelaksanaan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengendalian

program

kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; f. Pelaksanaan fasilitasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; h. Pelaksanaan evaluasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

7

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang 2) Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus 3) Seksi Kesehatan Keluarga 3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Bidang

ini

mempunyai

tugas

menyusun

perencanaan,

merumuskan

kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air serta penyehatan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan

perencanaan

program

bimbingan

dan

pengendalian

pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit,

masalah

kesehatan,

kesehatan

matra

dan

penyehatan

lingkungan; c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana; d. Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assesment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan pemberantasan penyakit, masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan; e. Pelaksanaan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengendalian

program

pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit,

masalah

kesehatan,

kesehatan

matra

dan

penyehatan

lingkungan;


8

g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit,

masalah

kesehatan,

kesehatan

matra

dan

penyehatan

lingkungan; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Pemberantasan Penyakit 2) Seksi P3PMK (Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan) 3) Seksi Penyehatan Lingkungan 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan; b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; c. Penyelenggaraan, pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; d. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu;


9

e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan; f. Penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan; g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi P3SDMK (Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan) 2) Seksi Farkalkes (Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan) 3) Seksi Pembiayaan Kesehatan 5. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian

dalam

kegiatan

promosi

kesehatan,

Upaya

Kesehatan

Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan. Untuk

melaksanakan

tugas

dimaksud,

Bidang

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

10

c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat; d. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; e. Pelaksanaan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; g. Pelaksanaan evaluasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu: 1) Seksi Promosi Kesehatan 2) Seksi Gizi 3) Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2008 yang kemudian di ganti menjadi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2013 tentang UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur. Bahwa UPT Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. Struktur organisasi UPT terdiri dari Kepala dan KTU. UPT Dinas Kesehatan terdiri dari: 1) Rumah Sakit Kusta Kediri Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Kusta Kediri, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta; b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta; c. Pelayanan medis penyakit kusta; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

11

d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta; i.

Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat;

j.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

k. Pelaksanaan ketatausahaan; l.


2) Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Sumberglagah, Mojokerto, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta; b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta; c. Pelayanan medis penyakit kusta; d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta; i.


j.




3) Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

12

c. Pelayanan medis penyakit paru; d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; i. Penyelenggaraan penilitian, pengembangan dan diklat; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; k. Pelaksanaan ketatausahaan; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 4) Rumah Sakit Paru Jember Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Jember, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; c. Pelayanan medis penyakit paru; d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; i.


j.




5) Rumah Sakit Paru Batu Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Batu, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

13

b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; c. Pelayanan medis penyakit paru; d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; i.


j.




6) Rumah Sakit Paru Surabaya Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Rumah Sakit Paru Surabaya, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru; b. Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru; c. Pelayanan medis penyakit paru; d. Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis; e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat; f. Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program; h. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru; i.


j.




7) Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat, mempunyai fungsi: Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

14

a. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan mata masyarakat yang ditugaskan kepada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, terutama program Pemberantasan Kebutaan Nasional (PGPK) serta program pendukungnya; b. Pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

mata

masyarakat

(promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik peorangan (UKP) maupun masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur; c. Pelaksanaan pelayanan rawat bedah dan rawat inap kesehatan mata dengan berorientasi pada komunitas dengan mempertimbangkan keterjangkauan biaya oleh masyarakat; d. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan mata masyarakat; e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan mata masyarakat; f. Pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di bidang kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen masyarakat termasuk LSM dalam dan luar negeri dengan sasaran Kabupaten/Kota se-Jawa Timur; g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan dan Kehumasan baik secara mandiri maupun di bawah koordinasi Dinas; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 8) Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun a. Penyusunan rencana kegiatan balai pemberantasan dan pencegahan penyakit paru; b. Pengawasan dan pengendalian operasional

pemberantasan dan

pencegahan penyakit paru; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis medis tuberculusa paru; d. Menyelenggarakan pelayanan medis masyarakat; e. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

15

f. Penyelenggaan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberculusa paru; h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; i.

Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

j.


9) Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,

UPT

Balai

Pemberantasan

Penyakit

Paru

Pamekasan,

mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kegiatan balai pemberantasan dan pencegahan penyakit paru; b. Pengawasan dan pengendalian operasional

pemberantasan dan

pencegahan penyakit paru; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis medis tuberculusa paru; d. Menyelenggarakan pelayanan medis masyarakat; e. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; f. Penyelenggaan pelayanan dan asuhan keperawatan ; g. Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberculusa paru; h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; i.

Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

j.


10)UPT Materia Medika Batu Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Materia Medika Batu, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan pengelolaan pemanfaatan

tanaman obat tradisional asli Indonesia ; b. Pelaksanaan

penyuluhan

tentang

perkembangan

pemanfaatan

tanaman obat tradisional asli Indonesia.kepada masyarakat; c. Penyeleksi dan mengoleksi tanaman obat asli Indonesia; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

16

d. Pelaksanaan pengembangan dan penelitian tanaman obat tradisional

asli Indonesia menjadi bahan baku obat tradisional terstandarisasi; e. Pelaksanaan pembinaan wilayah bidang perkembangan pemanfaatan

tanaman obat asli Indonesia di Jawa Timur; f.

Pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan tanaman obat asli Indonesia di Jawa Timur;

g. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

11) UPT Akademi Gizi Surabaya Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Akademi Gizi Surabaya, mempunyai fungsi : a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Gizi Surabaya; b. Penyusunan rencana dan program UPT; c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan di bidang gizi; d. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat; e. Pelaksanaan penelitian di bidang gizi; f. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan ; g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program; h. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; i.


12) UPT Akademi Keperawatan Madiun Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Akademi Keperawatan Madiun, mempunyai fungsi : a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Keperawatan Madiun; b. Penyusunan rencana dan program UPT; c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga keperawatan ; d. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat; e. Pelaksanaan penelitian di bidang keperawatan ; f. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan ; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

17

g. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program; h. Penyelenggaraan administrasi umum, kehumasan dan keuangan; i.


13) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang, mempunyai fungsi: a. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat ; b. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pelatihan; c. Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat; d. Persiapan dan pengembangan daerah binaan dan daerah percontohan; e. Pelaksanaan tugas operasional pelatihan dan pemberian pelayanan dan administrasi dan penyedian sarana pelatihan; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengembangan metode dan pelaporan pelatihan; g. Pelaksanaan pelayanan IPTEK kesehatan; h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program pelatihan; i.

Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan dan keuangan;

j.


Dengan ditetapkannya 12 UPT (kecuali UPT Balai Materia Medica) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Kerja maka 12 UPT tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan meliputi: a. pengelolaan pendapatan dan biaya b. pengelolaan kas c. pengelolaan utang d. pengelolaan piutang e. pengelolaan investas f. pengelolaan barang dan/atau jasa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

18

g. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban h. pengelolaan surplus dan defisit i.

kerjasama dengan pihak lain

j.

memperkerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS)

k. pengelolaan dana secara langsung l.

perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan


19

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur KEPALA DINAS KESEHATAN SEKRETARIS

SUBAG TATA USAHA

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN MASALAH KESEHATAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUBAG KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI GIZI

SEKSI FARKALKES

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN PENUNJANG

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN RUJUKAN DAN KHUSUS

SEKSI PENCEGAHAN, PENGAMATAN PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

SEKSI INFORMASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

SEKSI PERENCANAAN, PENDAYAGUNAAN &PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN

UPT


20

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya sampai tanggal 31 Maret pada tahun 2014 sebanyak 1218 orang, dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.1 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Jabatan No. 1 2 3 4

5

Jabatan Struktural Eselon II Struktural Eselon III Struktural Eselon IV Fungsional : 1) Epidemiolog 2) Pranata Labkes Staf Jumlah

Jumlah 1 5 15 2 1 342 366

Tabel 2.2 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Golongan No. 1 2 3 4

Jabatan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Jumlah 67 235 61 3 366

Tabel 2.3 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan No 1

Tingkat Pendidikan S2 Magister Kesehatan Magister Psikologi Sp.MPK Sp.Ortodontist Sp.Konservasi Gigi Umum

Jumlah 42 1 1 1 1 18


21

2

3

4 5 6 7

S1 Dokter Dokter Gigi Apoteker Sarjana Kesehatan Masyarakat Sarjana keperawatan Kesehatan Lingkungan Umum DIII Auntasi Kebidanan Kesehatan Lingkungan Gizi Umum DI SLTA SLTP SD

Jumlah

20 26 9 41 2 1 52 1 1 3 3 13 7 111 7 5 366

2.2.2. SDM di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah SDM UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2014 menurut data kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 852 orang dengan uraian sebagai berikut : No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 2.4

Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Jabatan Ess UPT Ess III Staf JUMLAH IV RSK Sumberglagah 1 1 110 112 RSP Batu 1 1 169 171 RSP Jember 1 1 108 110 RSP Dungus Madiun 1 1 68 70 RSP Surabaya 1 1 122 124 BP4 Madiun 1 1 42 44 BP4 Pamekasan 1 1 41 43 Latkemas Murnajati 1 1 57 59 BKMM Surabaya 1 1 45 47 RSK Kediri 1 1 72 74 AKZI Surabaya 1 1 39 41 AKPER Madiun 1 1 39 41 Balai Materia Medica 1 1 23 25 Jumlah 13 13 935 961 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

22

Tabel 2.5 Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Golongan No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UPT RSK Sumberglagah RSP Batu RSP Jember RSP Dungus Madiun RSP Surabaya BP4 Madiun BP4 Pamekasan Latkemas Murnajati BKMM Surabaya RSK Kediri AKZI Surabaya AKPER Madiun Balai Materia Medica Jumlah

Gol IV 1 11 3 1 10 3 1 5 9 3 4 2 1 54

Gol III 37 81 40 32 62 18 20 33 20 42 35 27 15 462

Gol II 73 76 65 35 51 23 22 17 18 23 2 9 8 422

Gol I

JUMLAH

1 3 2 2 1 0 0 4 0 6 0 3 1 23


112 171 110 70 124 44 43 59 47 74 41 41 25 961

23

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya sampai tanggal 31 Maret pada tahun 2014 sebanyak 1218 orang, dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.1 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Jabatan No. 1 2 3 4

5

Jabatan Struktural Eselon II Struktural Eselon III Struktural Eselon IV Fungsional : 1) Epidemiolog 2) Pranata Labkes Staf Jumlah

Jumlah 1 5 15 2 1 342 366

Tabel 2.2 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Golongan No. 1 2 3 4

Jabatan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Jumlah 67 235 61 3 366

Tabel 2.3 Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan No 1

Tingkat Pendidikan S2 Magister Kesehatan Magister Psikologi Sp.MPK Sp.Ortodontist Sp.Konservasi Gigi Umum

Jumlah 42 1 1 1 1 18


21

2

3

4 5 6 7

S1 Dokter Dokter Gigi Apoteker Sarjana Kesehatan Masyarakat Sarjana keperawatan Kesehatan Lingkungan Umum DIII Auntasi Kebidanan Kesehatan Lingkungan Gizi Umum DI SLTA SLTP SD

Jumlah

20 26 9 41 2 1 52 1 1 3 3 13 7 111 7 5 366

2.2.2. SDM di UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah SDM UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2014 menurut data kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 852 orang dengan uraian sebagai berikut : No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 2.4

Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Jabatan Ess UPT Ess III Staf JUMLAH IV RSK Sumberglagah 1 1 110 112 RSP Batu 1 1 169 171 RSP Jember 1 1 108 110 RSP Dungus Madiun 1 1 68 70 RSP Surabaya 1 1 122 124 BP4 Madiun 1 1 42 44 BP4 Pamekasan 1 1 41 43 Latkemas Murnajati 1 1 57 59 BKMM Surabaya 1 1 45 47 RSK Kediri 1 1 72 74 AKZI Surabaya 1 1 39 41 AKPER Madiun 1 1 39 41 Balai Materia Medica 1 1 23 25 Jumlah 13 13 935 961 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

22

Tabel 2.5 Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Golongan No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UPT RSK Sumberglagah RSP Batu RSP Jember RSP Dungus Madiun RSP Surabaya BP4 Madiun BP4 Pamekasan Latkemas Murnajati BKMM Surabaya RSK Kediri AKZI Surabaya AKPER Madiun Balai Materia Medica Jumlah

Gol IV 1 11 3 1 10 3 1 5 9 3 4 2 1 54

Gol III 37 81 40 32 62 18 20 33 20 42 35 27 15 462

Gol II 73 76 65 35 51 23 22 17 18 23 2 9 8 422

Gol I

JUMLAH

1 3 2 2 1 0 0 4 0 6 0 3 1 23


112 171 110 70 124 44 43 59 47 74 41 41 25 961

23

Tabel 2.6 Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN S2

MKes MKep Mgizi Sp. A Sp. B Sp. M Sp. R Sp. P Sp. OG Sp. PD Sp. KK Sp. PK Sp. THT Sp. Rad Umum

S1

dr drg Apt SKM Fisio S.Kep S. Gz

RSK SbR.Gla gah 1

RSP Batu

RSP Jember

2

RSP Dungus 1

RSP Suraba ya 4

BP4 Mad iun 2

BP4 Pame kasan 1

Latkes mas

BKMM

RSK kediri

4

5

3

AKZI Surab aya 6

AKPER Madiun

BMM

JML

6 2

1

36 2 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 7 1 1 2 2 3 2

2

2

1

1 1 2 1

4

1

1 1

1 4 1 1 2 1 4

2

11 1 2 1 2

3 10

9

16

6 9

3

2 3 1

4

1

1

1

2

1

3 2

1 6

1 1 2

2

2

1 22

3 1 3

3

66 3 7 17 1 20 8

1 1

6


24

PENDIDIKAN KL AK Umu m DIII

Kep AK Keb Far AMK KL RO Rad Gizi Gigi Umu m

DI SLTA

RSK SbR.Gla gah

JUMLAH

RSP Jember

RSP Dungus

RSP Suraba ya

BP4 Mad iun

BP4 Pame kasan

Latkes mas

BKMM

RSK kediri

AKZI Surab aya

AKPER Madiun

BMM

JML

1

1

15

13

35

30 2 1 1

2

10

1

11

1

3

6

1

4

4

2

2 1 1

12 2

1

15 1

11

1

1 1

2 1 11

15

5

4

1 1

1 1

1 1

1

17

1

1

10

16

39

2

1

30

56

41

22

36

5

3

2

2

1

3

3

3

106

150

101

59

12

1 6

3

1

6 11

2

1 3

2

17

6

4

19

89 112 9 5 1 13 2 3 2 11 1

1

3

SLTP SD

RSP Batu

1

5

115 1

8

7

240

1

22

2 133

37

32

52

12 43

62

41

21


15

852

25

2.2.3. Sarana dan Prasarana Hingga tahun 2013, jumlah aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai berikut : Tabel 2.7 Daftar Aset Tetap Dinkes Provinsi Jawa Timur Kode Bidang 01 0101 02

03

04

05

06

Pembidangan Golongan Tanah Tanah

Jml 28 28

Satuan

Nilai(Rp)

Bidang Bidang

888.322.331.505 888.322.331.505

Golongan Peralatan Dan Mesin

33.498

Buah / Set

48.208.121.114

Alat-Alat Besar Alat - Alat Angkutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat Studio Dan Alat Komunikasi Alat-Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat-Alat Persenjataan/Keamanan

40 139 11.721 n 6.482 449 916 13.751 0

Buah / Set Buah Buah Buah / Set Buah Buah Buah Buah Buah

1.393.151.750 4.747.879.000 2.424.215.098 1.365.861.260 12.109.275.592 2.169.935.345 7.776.721.602 16.221.081.467 0

Golongan Gedung Dan Bangunan

242

Buah

59.627.182.803

Bangunan Gedung Monumen

239 3

Buah Buah

59.610.721.303 16.461.500

Golongan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

9

Buah

230.689.309

Jalan Dan Jembatan Bangunan Air Irigasi Instalasi Jaringan

1 1 6 1

Buah Buah Buah Buah Buah / Set / Ekor Buah / Set Buah / Set Ekor / Buah

19.928.744 9.948.565 102.912.000 97.900.000

Golongan Asset Tetap Lainnya

1.146

Buku Dan Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan Hewan Ternak Serta Tanaman Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.135 11 0 0

174.226.175 168.306.175 5.920.000 0

Buah

0 996.562.550.906

Jumlah

2.2.4. Unit Usaha yang Masih Operasional Tabel 2.8 Daftar Unit Usaha Dinkes Provinsi Jawa Timur Yang Masih Operasional Tahun 2013 NO

UNIT USAHA

JML

SATUAN

1 Kantin

2

UNIT

2 Koperasi Karyawan

2

UNIT


26

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja pelayanan yang

yaitu

capaian indikator outcome

dari

upaya

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan jajaran

kesehatan diseluruh Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Jatim dan masyarakat. Jatim capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: 2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama Kesehatan merupakan indikator impact dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator tersebut diwakili dengan beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Gizi Buruk. Tabel 2.9 Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019-2013 NO

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

1

Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Balita Gizi Buruk

2

3

4

TARGET IKK

(4)

TARGET INDIKATOR LAINNYA

(5)

TARGET RENSTRA SKPD THN KE-

REALISASI CAPAIAN THN KE-

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

69,60 69,90 70,20 70,40 70,60 69,15 69,60 69,81 70,09

82,5

82,00 81,5

81

80,5

32

31,5

31

30,5

30

31,41 29,29 29,24 25,95

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

4,33

-

90,7 101,4 104,3 97,43 97,39

4,06

3,88 2,30

-

2,2

Sumber BPS dan Laporan Program

Angka Harapan Hidup (AHH) capaian Jawa Timur pertahun meningkat cukup baik, yang menyatakan bahwa semakin tahun umur harapan hidup penduduk Jawa Timur semakin panjang dibandingkan tahun sebelumnya.


27

Grafik 2.1 Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka Harapan Hidup (AHH) per kabupaten/kota menunjukkan bahwa daerah Madura dan sekitarnya (tapal kuda) lebih rendah dibandingkan dengan daerah kulonan (bagian barat Jatim). Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jatim terbagi sesuai daerahnya. Banyak pengaruh yang menyebabkan hal tersebut antara lain perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang tersedia, termasuk kebijakan daerah. AHH masing-masing kab/kota dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 Kabupaten/Kota

(Tahun) 2009

2010

2011

2012

01. Kabupaten Pacitan

71,04

71,26

71,48

71,69

02. Kabupaten Ponorogo

69,62

69,93

70,24

70,55

03. Kabupaten Trenggalek

71,36

71,62

71,87

72,13

04. Kabupaten Tulungagung

71,23

71,48

71,72

71,95

05. Kabupaten Blitar

70,66

70,88

71,09

71,30

06. Kabupaten Kediri

69,42

69,66

69,90

70,15

07. Kabupaten Malang

68,70

68,96

69,23

69,50

08. Kabupaten Lumajang

66,87

67,17

67,46

67,75

09. Kabupaten Jember

62,66

62,84

63,03

63,21


28

Kabupaten/Kota

(Tahun) 2009

2010

2011

2012

10. Kabupaten Banyuwangi

67,18

67,58

67,98

68,38

11. Kabupaten Bondowoso

62,92

63,23

63,54

63,85

12. Kabupaten Situbondo

63,02

63,19

63,36

63,52

13. Kabupaten Probolinggo

60,85

61,13

61,42

61,70

14. Kabupaten Pasuruan

63,70

64,01

64,31

64,61

15. Kabupaten Sidoarjo

70,31

70,55

70,79

71,03

16. Kabupaten Mojokerto

69,97

70,19

70,42

70,64

17. Kabupaten Jombang

69,99

70,09

70,18

70,28

18. Kabupaten Nganjuk

68,67

68,89

69,11

69,33

19. Kabupaten Madiun

68,72

68,90

69,07

69,25

20. Kabupaten Magetan

70,93

71,17

71,41

71,66

21. Kabupaten Ngawi

69,58

69,91

70,24

70,57

22. Kabupaten Bojonegoro

67,01

67,15

67,28

67,42

23. Kabupaten Tuban

67,56

67,78

68,00

68,21

24. Kabupaten Lamongan

68,02

68,20

68,37

68,55

25. Kabupaten Gresik

70,73

70,98

71,22

71,47

26. Kabupaten Bangkalan

63,16

63,32

63,48

63,65

27. Kabupaten Sampang

62,34

63,00

63,49

63,98

28. Kabupaten Pamekasan

63,59

63,99

64,39

64,79

29. Kabupaten Sumenep

64,53

64,71

64,89

65,07

30. Kota Kediri

70,18

70,41

70,64

70,86

31. Kota Blitar

71,95

72,23

72,51

72,80

32. Kota Malang

69,96

70,32

70,68

70,97

33. Kota Probolinggo

69,83

70,17

70,52

70,86

34. Kota Pasuruan

66,33

66,37

66,41

66,46

35. Kota Mojokerto

71,35

71,56

71,78

72,00

36. Kota Madiun

70,81

71,01

71,22

71,42

37. Kota Surabaya

70,71

71,01

71,27

71,53

38. Kota Batu

69,16

69,44

69,72

70,00

69,15

69,60

69,81

70,09

Jawa Timur Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka Kematian Ibu juga merupakan perwujudan dari tingkat derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi menunjukan bahwa AKI di Jawa Timur naik di tahun 2011 kemudian menurun ditahun 2012 dan 2013.


29

Grafik 2.2 Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Trend AKI yang cenderung menurun dua tahun terakhir, karena berbagai upaya yang telah dilakukan berupa dukungan provinsi ke kabupaten/kota melalui fasilitasi baik dari segi manajemen Program KIA maupun sistim pencatatan dan pelaporan, peningkatan ketrampilan klinis petugas di lapangan serta melibatkan multi pihak dalam pelaksanaan program KIA. Di lihat dari gambaran kematian ibu di Jawa Timur terlihat jumlah kematian ibu tahun 2013 di bandingkan dengan kematian ibu di tahun 2012, maka dari 9 kabupaten/kota yang menjadi fokus pembinaan provinsi (Kota Surabaya, Jember, Kediri, Sidoarjo, Nganjuk, Tuban, Jombang) mengalami penurunan sementara Kabupaten Malang dan Pasuruan terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Beberapa kabupaten /kota lainnya terjadi peningkatan kematian ibu yang cukup signifikan, hal ini disebabkan berbagai hal yang mempengaruhi upaya penurunan kematian ibu yaitu alokasi anggaran untuk kegiatan kesehatan ibu dan anak di 60% kabupaten/kota sangat minimalis dibawah 300 juta setahun bahkan ada daerah yang hanya mendapat alokasi dana hanya 45 juta per tahun ini menunjukkan belum adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap permasalahan nasional yaitu tingginya AKI. Dari sisi SDM belum semua tenaga kesehatan (dokter dan bidan) kompeten dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sistim rujukan berjenjang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

30

dan regional belum berjalan optimal, penyebab mendasar adalah terkait dengan ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum memadai.

Grafik 2.3. Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 - 2013

Angka Kematian Bayi dapat dilihat ada grafik 2.4 dibawah ini. AKB cenderung menurun, hal ini juga selaras dengan capaian Indikator kinerja Anak yang akan di jelaskan berikut ini. Grafik 2.4 Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2012

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur


31

Trend AKB diatas cenderung menurun, hal ini juga selaras dengan capaian Indikator kinerja Anak yang akan di jelaskan berikut ini. Mengingat AKB tahun 2013 belum dikeluarkan oleh BPS Prov. Jatim, maka jumlah kematian bayi yang bersumber dari LB3-KIA dapat kami sajikan sebagai berikut :

Grafik 2.5. Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 – 2013

Berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) dapat diketahui bahwa keadaan gizi balita di Jawa Timur semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari prevalensi gizi buruk di Jawa Timur mulai tahun 2009–2013 menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Hasil survey PSG tahun 2013 memberikan informasi bahwa prevalensi balita gizi buruk telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,3 %.


32

Grafik 2.6 Prevalensi Balita Gizi Buruk Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 PREVALENSI GIZI BURUK DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

4,6 4,1

5,0

4,6

6,0

5,7

7,0

4,0

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

1,0

0,9

1,0 1,0

1,0

1,4

1,3

1,6

1,5

1,7

1,6

1,7

1,7

2,2

2,5

2,3

2,6

2,5

2,7

2,6

2,8

2,7

2,9

2,9

3,0

3,0

1,9

2,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,4

Target MDGs 2015

0,0

Sumber : Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2013

Meskipun rata-rata prevalensi balita gizi buruk telah mencapai target, tetapi masih dijumpai kabupaten/kota dengan prevalensi gizi buruk di atas target, yaitu Kabupaten : Sampang, Situbondo, Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Lumajang, Jember, Pamekasan, Ngawi, Lamongan, Sumenep, Bondowoso, Mojokerto, Kediri, Tuban, Nganjuk, serta Kota: Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Surabaya. Penyebab gizi buruk berkaitan dengan faktor asupan gizi yang kurang mencukupi kebutuhan dan adanya penyakit infeksi. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penurunan prevalensi gizi buruk di beberapa kabupaten/kota tersebut, antara lain karena faktor : SDM Kesehatan (Ahli Gizi) yang belum mencukupi kebutuhan dan belum terdistribusi dengan merata; fasilitas/sarana prasarana pendukung program gizi yang belum mencukupi kebutuhan; sistem rujukan yang belum berjalan secara optimal; pembiayaan kesehatan yang terbatas, regulasi, dukungan lintas program dan lintas sektor yang belum optimal; pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang yang masih rendah, serta adanya faktor kemiskinan.


33

Tabel 2.11 Status Gizi Balita Di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2013 No

Kabupaten/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Provinsi Jawa Timur

Gizi Buruk (%) 1,6 1,0 0,6 0,5 1,3 2,5 1,0 3,0 3,0 1,7 2,6 4,6 3,4 4,1 1,7 2,6 1,6 2,3 1,0 1,4 2,9 0,9 2,5 2,7 1,7 3,0 5,7 2,9 2,7 1,9 0,7 2,9 3,0 4,6 1,5 0,6 2,8 0,6 2,2

Gizi Kurang (%) 8,6 5,5 7,0 6,3 7,1 11,0 7,2 10,3 15,8 10,3 11,3 14,6 14,1 14,9 9,9 7,9 10,0 10,1 9,0 10,9 10,0 8,2 14,0 8,3 9,5 13,7 17,7 12,3 11,6 6,4 4,2 6,6 11,2 12,8 10,3 6,9 9,5 6,3 9,9

Gizi Baik (%) 88,0 90,7 89,8 89,9 88,7 84,1 88,8 83,1 80,1 84,3 83,6 79,4 80,4 78,6 83,4 86,6 84,9 84,8 87,2 84,5 84,8 88,3 81,6 83,0 85,4 81,8 76,1 83,6 83,8 89,0 90,7 86,8 82,3 79,7 83,0 88,1 83,4 91,8 84,9

Gizi Lebih (%) 1,9 2,7 2,6 3,4 2,9 2,4 3,0 3,6 1,1 3,8 2,5 1,4 2,1 2,4 4,9 2,9 3,4 2,7 2,8 3,2 2,3 2,6 1,9 5,9 3,4 1,5 0,5 1,2 1,9 2,7 4,4 3,9 3,5 2,9 5,2 4,4 4,3 1,3 2,9

Sumber : Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2013


34

2.3.2.Indikator Kinerja Upaya Kesehatan Indikator kinerja upaya kesehatan Dinas Kesehatan adalah indikator yang merupakan bagian indikator yang tertuang dalam Renstra 2009-2014, indikator LAKIP ataupun LKPJ. Indikator tersebut juga untuk menilai

keberhasilan

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Jawa Timur. Indikator ini juga merupakan gambaran capaian outcome yang merupakan capaian kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi,

UPT

dan

jajaran

kesehatan

lainnya

di

provinsi/kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Kinerja ini merupakan indikator indikator antara untuk mencapai indikator impact. Indikator tersebut dirinci dalam 21 indikator yang target dan pencapaiannya digambarkan selama 5 tahun seperti dilihat pada tabel 2.12.


35

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Upaya Kesehatan Tahun 2009 - 2013

NO

(1) 1

INDIKATOR KINERJA

(2)

Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) 2 Persentase cakupan kunjungan neonatal lengkap 3 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas standar 4 Jumlah Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas rawat inap PLUS 5 Jumlah Pustu yang menjadi Pustu yang layani gawat darurat dan observasi 6 Jumlah Polindes menjadi Ponkesdes 7 Persentase posyandu dengan strata PURI 8 Persentase Desa Siaga aktif 9 Rumah Sakit Pemerintah yang sudah terlatih PONEK 10 Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi 5 pelayanan dasar

TARGET SPM

TARGET IKK


2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

V

90

90

93

94

94

92.96

95.04

95.95

97.13

94.40

90

94

95

95

95

93.8

94.93

95.82

95.70

97,06

0 0%

10 3%

30 8%

60 16%

90 24%

0 0%

10 3%

29 7.67%

59 15,61%

84 22,22%

0 0%

10 3%

30 8%

60 16%

90 24%

0 0%

8 2,12%

28 7,41%

43 11,38%

48 12,7%

0 0%

50 3%

130 6%

180 8%

230 10%

0 0%

25 1,1%

105 4,63%

140 6,17%

175 7,7%

V

0 0%

1814 31%

2383 41%

3714 64%

4500 78%

V

40

43

46

48

50

50

55

60

65

70

0 0% 22.934 43,3% 59,97

1610 27,88% 22.934 43.3% 60,15

2316 40,10% 26.069 52.68% 80,53

2828 48,97% 27.683 56.79% 89,77

3222 55,79% 28.701 60.28% 95,4

V

-

51

51

54

55

-

32

41

46

47

V

50

55

60

65

70

62

62

90

95

88

V

V V V

V

V




36

NO

(1)

INDIKATOR KINERJA

(2)

11 Partisipasi balita ditimbang berat badannya (D/S) 12 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 13 Angka keberhasilan pengobatan peny.TB 14 % RS pemerintah yang menyelenggarakan rujukan ODHA 15 API Malaria 16 RFT rate Kusta 17 Akses Air layak minum 18 Akses Dasar (Jamban sehat) 19 Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi berijin 20 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di kab/kota 21 Persentase penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

TARGET SPM

TARGET IKK




2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

V

60%

65%

70%

75%

80%

71.90%

75.30%

75.90%

73.40%

74.20%

V

>80%

>80%

>85% >90%

>95%

79.90%

81.20%

87.40%

91.50%

95.80%

V

90

90

90

90

90

90

90

91

91

90

V

0%

0%

30%

40%

70%

21%

24%

27%

30%

35%

V V V V

<1 85 52 51

<1 85 53,20 52,10

<1 87 57,12 54,10

<1 90 59 56

<1 95 62 58

0,33 92,35 53,92 51,07

0,18 91,56 54,60 53,43

0,24 90,25 62,75 56,76

0,034 91,1 70,50 57,11

0,024 88,8 80.60 71,12

V

100%

100%

100% 100%

100%

0

85.85%

100%

96.89%

0

V

>95%

>95%

>95%

>95%

>95%

65%

70%

87%

92%

95%

V

30%

40%

50%

55%

60%

-

45%

46,1%

49,94%

52,51%


37

2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Upaya Kesehatan 1). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) Grafik 2.7 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 2009 - 2013

Persalinan disini adala persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan. Melihat hasil diatas maka bisa disimpulkan bahwa ada kecederungan capaian Linakes meningkat dan telah mencapai target, khusus untuk tahun 2013 capaian turun dan belum mencapai target. Hal ini di karenakan sasaran ibu bersalin menggunakan Sensus Penduduk 2010, sedangkan tahun 2009 - 2012 masih menggunakan Sensus Penduduk 2000. Secara absolut ada peningkatan sebesar 23.461 persalinan dalam melihat capaian PN dari tahun 2010 ke tahun 2012. 2) Persentase kunjungan neonatal (KN) lengkap Grafik 2.8. Kunjungan Neonatal (KN) lengkap 2009-2013


38

Trend meningkat tiap tahunnya dan telah mencapai target. Namun walaupun dapat memenuhi target capaian, beberapa hal yang tidak terkorelasi antara capaian yang memenuhi target dengan tetap tingginya angka kematian bayi (AKB). Walapun upaya yang sudah dilakukan berupa fasilitasi baik dari segi manajemen Programa KIA maupun sistim pencatatan dan Palaporan peningkatan klinis ketrampilan petugas di lapangan serta melibatkan multi pihak dalam pelaksanaan program KIA. 3).

Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Standar Puskesmas yang menjadi Puskesmas Standar adalah salah satu program ICON Gubernur yang dimulai tahun 2010 - 2014.

Program Puskesmas

Standar adalah penambahan 1 orang tenaga dokter yang dibiayai oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan dan bantuan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan di Puskesmas Rawat Inap dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan. Capaiannya dapat dilihat pada grafik 2.9. Grafik 2.9 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Standar Tahun 2010 –2013

90 60

84

59

30 29 10 10

2010

2011 Target

2012 Capaian

2013

Pada tahun 2010 capaian terpenuhi terhadap target, namun untuk tahun 2011 - 2013 capaian tidak terpenuhi, karena tidak ada dokter yang berminat/ mendaftar untuk

menjadi tenaga kontrak dengan gaji kecil

(Rp.1.250.000). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

39

4). Jumlah Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap PLUS Puskesmas yang menjadi Puskesmas PLUS adalah salah satu program ICON Gubernur yang dimulai tahun 2010 s/d 2014. Program Puskesmas PLUS adalah penambahan 1 orang tenaga dokter dan kunjungan dr.Sp.OG dan dr.Sp.A yang ada diwilayah Kabupaten terpilih yang dibiayai oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan, serta bantuan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan di Puskesmas Rawat Inap/ Puskesmas PONED dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Fungsi dr.Sp.OG dan dr.SpA di Puskesmas terpilih adalah pembinaan dan transfer pengetahuan tentang penanganan kesehatan ibu dan anak. Grafik 2.10 Jumlah Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas rawat inap PLUS Tahun 2010 - 2013 100

90

80 60

60

40 20

10

43

30 28

48

8

0 2010

2011 Target

2012

Capaian

2013

Capaian program Puskesmas PLUS terhadap target tahun 2010 - 2013 capaian tidak terpenuhi, karena tidak ada dokter yang berminat untuk menjadi tenaga kontrak dengan gaji kecil (Rp.1.250.000), dan tenaga untuk dr.SpOG dan dr.SpA yang terbatas di Kabupaten/Kota terpilih, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten terpilih tersebut tidak bisa melakukan MOU dengan RSUD setempat, sehingga Puskesmas PLUS yang sudah dialokasi tidak dapat memenuhi target. 5). Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi Pustu yang layani Gawat Darurat dan Observasi Puskesmas pembantu yang mampu melakukan pelayanan gawat darurat dan Observasi (Pustu gadar) adalah salah satu program ICON Gubernur yang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

40

dimulai tahun 2010 - 2014. Dengan memberikan bantuan alat kesehatan untuk kegawatdaruratan diwilayah pustu yang rawan bencana atau kecelakaan, melalui dana Bantuan Keuangan. Grafik 2.11 Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi Pustu yang layani Gawat Darurat dan Observasi Tahun 2010-2013

Pada tahun 2010 capaian tidak terpenuhi terhadap target, karena dana Bantuan Keuangan yang disediakan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang semula alokasi 50 Pustu, hanya bisa dipenuhi 25 Pustu, karena dana yang disediakan hanya untuk 25 Pustu, sehingga mempengaruhi akumulasi target dari tahun 2011 sampai dengan 2013. 6) Jumlah Polindes menjadi Ponkesdes Ponkesdes adalah salah satu program ICON Gubernur yang dimulai tahun 2010 - 2014. Ponkesdes merupakan pengembangan dari Polindes, dimana ditempatkan 1 orang tenaga perawat di Polindes yang sudah ada Bidannya serta memberikan bantuan alat kesehatan dan meubelair untuk mendukung pelayanan. Tujuan dibentuknya Ponkesdes adalah untuk mendekatkan akses pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan dengan adanya tenaga perawat. Bidan bertanggung Jawab terhadap Pelayanan Kesehatan maupun program Ibu dan Anak, sedangkan perawat bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan umum maupun program diluar kesehatan ibu dan anak.


41

Grafik 2.12 Jumlah Polindes menjadi Ponkesdes

5000

4500

4000 3000 2000

3714

1814 1610

23832316

2828

3222

1000 0 2010

2011 Target

2012

Capaian

2013

Capaian program Ponkesdes terhadap target belum terpenuhi, karena Program tersebut memberikan honor perawat sebesar Rp.500.000,-/bulan, sedangkan pemerintahan kabupaten/kota harus menyediakan honor sharing sebesar 50% dari Rp.500.000,- dari APBD II. Hal ini mengakibatkan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk Honor perawat secara terus menerus, jadi untuk Program ICON Ponkesdes, beberapa pemerintah kabupaten/kota belum mendukung karena akan mengurangi APBD II. Selain hal tersebut diatas, karena honor masih dibawah UMR, sehingga perawat kurang berminat. 7) Persentase posyandu dengan Strata PURI Grafik 2.13 Persentase posyandu dengan strata PURI


42

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 Posyandu strata Purnama dan Mandiri sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian Posyandu Puri sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya ungkitan dari Taman Posyandu yang merupakan peningkatan layanan Posyandu yang berstrata Purnama atau Mandiri, sehingga Posyandu yang berstrata Pratama dan Madya terpacu untuk meningkatkan stratanya menjadi Purnama dan Mandiri. Selain itu dukungan dana untuk pembentukan Taman Posyandu juga mulai meningkat pada tahun 2012 dan 2013. 8). Persentase Desa Siaga Aktif Grafik 2.14 Persentase Desa Siaga aktif 100

95,44 8 9 ,7 7

90 80,53 80 70 70

65 59,97

60

60,15 55

60

50 50

Target C apaian

40 30 20 10 0 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Pencapaian Desa Siaga Aktif mengalami peningkatan sebesar 35,44 % dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Capaian kuantitas setiap tahunnya sudah melebihi target nasional, namun demikian kualitas Desa Siaga aktifnya masih didominasi aktif pratama sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas Desa Siaga Aktifnya. Untuk meningkatkan kualitas Desa Siaga Aktif ini, perlu dukungan dan peran aktif dari berbagai lintas sektor, ormas, LSM maupun dunia usaha yang dapat berkontribusi dalam peningkatan di 8 indikator Desa Siaga Aktif.


43

9). Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan PONEK RS Mampu PONEK 24 jam adalah RS yang mampu menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang dapat terukur melalui Penilaian Kinerja Manajemen dan Penilaian Kinerja Klinis dan Buku Paket Pelatihan PONEK Protokol bagi Tenaga Pelaksana. Grafik 2.15 Capaian RSU Pemerintah di Jawa Timur yang terlatih PONEK Tahun 2010 – 2013

Pencapaian RS Ponek mengalami peningkatan sebesar 23% dari tahun 2010 hingga tahun 2013 dan masih terdapat 7 RSUD yang masih belum terlatih PONEK yaitu: RSUD Dr R Soedarsono Pasuruan, RSUD RA Basuni Mojokerto, RSUD Kertosono, RSUD Ngimbang, RSUD Lawang, RSUD Dolopo, RSUD Ploso Jombang dan 1 RS baru yaitu RSUD Besuki Situbondo. Keterbatasan SDM spesialistik khususnya dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak yang full timer masih menjadi permasalahan RS Pemerintah belum mampu PONEK 24 jam. 10). Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Akreditasi RS dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri, sesuai yang diamanatkan pada UU RS No 44 Tahun


44

2009 pasal 40 dimana dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Berbagai kegiatan terkait peningkatan pencapaian indikator renstra untuk akreditasi RS antara lain: a. Workshop Pembuatan Dokumen Akreditasi bagi RS, dengan tujuan agar RS dapat membuat dokumen sesuai standar dan parameter penilaian akreditasi RS, sasaran adalah RS Pemerintah yang belum terakreditasi b. Monitoring dan Evaluasi Grafik 2.16 Capaian Akreditasi Rumah Sakit RS di Jawa Timur

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan capaian akreditasi rumah sakit di Jawa Timur sebanyak 66,38% dengan menggunakan instrument penilaian akreditasi versi 2007. Hingga tahun 2013 terdapat 33,61% Rumah Sakit yang belum terakreditasi dan terbanyak RS Swasta (89,91%). RSU pemerintah yang belum terakreditasi terdapat 5 RSU Pemerintah (RS Ngimbang RS Besuki Situbondo, RSUD Lawang, RSUD Ploso, RS Universitas Airlangga). Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi RS dimana disebutkan pada pasal 3 bahwa RS wajib mengikuti akreditasi nasional, dan pada pasal 4 untuk dalam upaya meningkatkan daya saing, RS dapat mengikuti akreditasi internasional sesuai kemampuan. Sampai pada Oktober 2013 RS di Jawa Timur yang sudah terakreditasi nasional adalah 2 (dua) RS swasta yaitu RS Panti Nirmala dan RS Khusus Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

45

Mata Undaan dan RS yang terakreditasi internasional adalah RS Premier Surabaya. 11). Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Capaian D/S pada tahun 2013 adalah : 74,2% yang berarti masih di bawah target sebesar 80%. Grafik 2.17 berikut menggambarkan capaian D/S selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Grafik 2.17 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Masih rendahnya cakupan D/S tersebut antara lain berkaitan dengan banyak berdirinya PAUD (pendidikan anak usia dini) yang kegiatnnya belum terintegrasi dengan Posyandu. a. Minimnya dana operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menggerakkan kegiatan Posyandu. b. Tingkat pengetahuan kader dan kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling masih kurang karena banyaknya kader baru. c. Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan pentingnya memantau pertumbhhan balita melalui kegiatan penimbangan di Posyandu masih rendah. d. Belum optimalnya pembinaan dari Tim Pokjanal Posyandu kepada kader . e. Kurangnya kegiatan inovatif di Posyandu yang dapat meningkatkan cakupan D/S.


46

12) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Secara umum terjadi peningkatan pencapaian dalam 5 tahun dan melebihi target, pada tahun I sedikit dibawah target karena ada kendala dalam hal 1) mobilisasi masyarakat untuk menerima program immunisasi

misalnya

keengganan ibu membawa anaknya ke Posyandu, takut anaknya sakit setelah diberi imunisasi, adanya kelompok masyarakat yang menolak, 2) kegiatan layanan mobile yang belum optimal ( sweeping ). 13). Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB Angka keberhasilan TB menunjukkan capaian yang cukup baik dengan melampaui

target

yang

ditetapkan.

Keberhasilan

pengobatan

ini

menunjukkan bahwa kualitas pengobatan TB di Jawa Timur telah cukup baik, namun tantangannya adalah bila dikaji lebih teliti, dengan membandingkan hasil pengobatan per fasilitas pelayanan kesehatan, maka akan tampak bahwa rumah sakit masih memiliki hambatan untuk mencapai target yang ditetapkan. Bila analisis berdasarkan kabupaten/kota, belum semua kabupaten/kota mencapai angka keberhasilan pengobatan sesuai target, meskipun jumlahnya tidak banyak. 14). Persentase RS pemerintah yang menyelenggarakan rujukan Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) Dalam 5 tahun persentase RS pemerintah yang menyelenggarakan rujukan ODHA tidak mencapai target. Beberapa rumah sakit pemerintah yang sudah dilatih untuk memberikan layanan HIV, ternyata masih belum bisa melaksanakan kegiatan layanan HIV baik tes maupun pengobatan dan dukungan. Masih ada 4 kabupaten yang belum memiliki RS untuk layanan HIV. 15). API Malaria Kasus malaria dapat ditekan dengan baik sehingga Annual Parasite Index yang dicapai dapat melampaui target yang ditetapkan. Keinginan untuk melakukan sertifikasi bebas malaria dapat menjadi motivasi untuk menekan angka API sehingga angka terjaga selalu di bawah 1% sesuai dengan target.


47

16). RFT Rate Kusta Angka Release From Treatment yang menjadi indikator keberhasilan pengobatan kusta telah mencapai target yang ditetapkan. Dukungan petugas di tingkat layanan, khususnya yang memiliki permasalahan kusta serta masyarakat (termasuk pasien dan orang yang terdampak kusta) menjadi kunci keberhasilan ini. Pada akhir tahun ke 5 tidak tercapai target karena penderita masih dalam proses pengobatan dan belum semua bisa dievaluasi, setelah selesai. 17). Akses Air Layak Minum Dalam RPJMD Jawa Timur 2009 – 2014 ditargetkan sampai dengan tahun 2013 masyarakat yang sudah dapat mengakes air minum dari sumber yang layak 62%, sedangkan capaian Jawa Timur tahun 2013 sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sudah mencapai 80,6%. Dengan demikian maka Jawa Timur telah mencapai target akses air minum yang layak. Diantara yang mempercepat peningkatan akses minum air yang layak adalah adanya koordinasi program peningkatan air bersih yang dilakukan oleh SKPD terkait untuk mensinkronkan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas. Di samping itu juga adanya pembinaan yang intensif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui petugas sanitarian puskesmas. Sanitarian melakukan inspeksi sanitasi sarana air bersih, dengan inspeksi tersebut diketahui faktor risiko pencemarannya, selanjutnya masyarakat menindaklanjuti hasil inspeksi tersebut dengan perbaikan sarana air bersih. Dan dari hasil inspeksi tersebut sanitarian bisa menindaklanjuti dengan melakukan uji kualitas di Laboratorium. 18). Akses Jamban sehat Dalam RPJMD Jawa Timur 2009 – 2014 ditargetkan bahwa sampai dengan tahun 2013 jumlah masyarakat yang dapat mengakes sanitasi dasar (jamban sehat) 57,11%. Dari hasil laporan sampai tahun 2013 jumlah masyarakat yang mengakes sanitasi dasar (jamban sehat) sebesar 71,12%. Dengan demikian maka Jawa Timur telah mencapai target sanitasi dasar (jamban sehat). Diantara yang mempercepat peningkatan akses sanitasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

48

dasar (jamban sehat) adalah keberhasilan Jawa Timur dalam melaksanakan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang lebih fokus pada metode pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi menciptakan lingkungan yang kondusip, peningkatan demand dan peningkatan supply, maka kebutuhan masyarakat akan adanya jamban meningkat, sehingga masyarakat secara swadaya termotivasi untuk memenuhi kebutuhan jamban tersebut. Dan keberhasilan tersebut juga ditunjang adanya wira usaha sanitasi yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap jamban dengan opsi jamban yang murah tetapi sudah memenuhi syarat kesehatan. 19). Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.13. Pesentase tenaga kesehatan yang lulus kompetensi No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun Pelaksanaan 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Peserta 9.678 23.911 16.324 30.638 3.957

Peserta Lulus 8.178 20.138 14.697 29.806 2.729

Persentase 84,5% 84,2% 90,0% 97,0% 69,0%

Sesuai dengan Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 23 ayat 3, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah,” dan kemudian ditegaskan pula pada pasal 34 ayat 2, yang menyatakan “Penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.” Menyikapi hal tersebut di atas, maka di provinsiJawa Timur sejak tahun 2008 telah dilakukan Uji Kompetensi oleh MTKP Jawa Timur. Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP diberlakukan kepada tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan sebagai salah satu syarat mendapatkan Surat Izin Tenaga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

49

Kesehatan (sekarang berganti menjadi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan). Setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus, maka kepada yang bersangkutan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai salah satu syarat pengurusan Surat Izin Tenaga Kesehatan/STR Tenaga Kesehatan, yang mana STR tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan Surat Izin Kerja (bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan) dan atau Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan (bagi tenaga kesehatan yang praktek mandiri) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat bertugas. Permenkes No. 1796 tahun 2012 tentang Registrasi tenaga kesehatan menyatakan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di pusat. Tetapi karena sampai akhir 2012 MTKI belum bisa menyelenggarakan uji kompetensi maka MTKP Jawa Timur masih melakukan Uji Kompetensi agar tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur dapat mengurus STR Tenaga Kesehatan yang nantinya diperuntukkan sebagai salah satu syarat pengurusan SIK serta SIP di Kabupaten/Kota. Dilihat dari grafik kelulusan Uji Kompetensi bagi tenaga kesehatan, ternyata masih banyak tenaga kesehatan yang tidak lulus uji kompetensi. Hal ini menyebabkan input tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kompetensi yang belum optimal. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Organisasi Profesi Kesehatan. Sesuai dengan Permenkes No. 340 tahun 2010 tentang Standarisasi Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit, dari 21 RS tipe C hanya 5 RS yang memenuhi standar (4 dasar untuk dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan spesialis obgyn masing-masing 2 dokter dan 4 dokter spesialis penunjang yaitu spesialis anestesi, spesialis radiologi, spesialis rehab medik, dan spesialis patologi klini masing-masing 1 dokter). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

50

Sesuai standar puskesmas, setiap puskesmas harus mempunyai 2 dokter umum, sedangkan saat ini dari 960 puskesmas, yang tidak memiliki dokter umum sebanyak 19 puskesmas dan puskesmas yang hanya mempunyai 1 dokter umum sebanyak 427 puskesmas. Sedangkan untuk tenaga nutrisionis, dari 960 puskesmas ada 827 puskesmas yang memiliki tenaga nutrisionis, dan masih ada 133 puskesmas yang belum memiliki tenaga nutrisionis. Sehingga perlu penambahan jumlah dokter spesialis, dokter umum dan nutrisionis serta penataan kembali penyebaran tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa optimal. 20). Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di kabupaten/kota Mutu pelayanan kesehatan sangat bergantung kepada ketersediaan obat dan alat kesehatan yang berkualitas sebagai penunjang utama dalam pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Oleh karena itu jaminan ketersediaan obat baik secara kualitas maupun kuantitas harus tetap terjaga di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat harus dipertahankan agar pelayanan kesehatan tdk terganggu dengan melalui kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan penggunaannya yang didukung dengan sarana pendukung, termasuk sistem informasi dan SDM yang kompeten. Permasalahan yang ada adalah : 1. Penggunaan obat bainyak dijumpai tidak rasional sehingga mengganggu perhitungan perencaan kebutuhan obat, menimbulkan penyakit baru dan menyebabkan pemborosan, 2. Tenaga teknis yang kompeten belum memadai jumlahnya, 3. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan obat sangat kecil, sehingga hanya menggantungkan anggaran dari DAK, yang bisa menyebabkan terjadinya kekurangan obat, 4. Pelayanan Kefarmasian belum dilaksanakan secara optimal di fasilitas pelayanan kesehatan.


51

21). Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. 2.14. Jumlah penduduk yang punya jaminan kesehatan No

Kepesertaan

Jumlah Jiwa 2010 10.710.051

Jumlah Jiwa 2011 10.710.051

Jumlah Jiwa 2012 12.586.401

Jumlah Jiwa 2013 14.001.871

1 Jamkesmas ( Maskin Kuota ) 2 Dijamin Prov, Kab/ Kota (Maskin Non Kuota/Jamkesda ) 3 Askes PNS 5 Jamsostek 6 TNI/POLRI 7 Asuransi Komersial Jumlah penduduk yang tercover

1.257.572

1.257.572

1.257.572

707.305

2.950.395 539.047 60.207 1.635.763 17.098.163 (45%)

3.042.829 698.482 60.427 1.572.112 17.281.046 (46,1%)

2.176.478 822.121 62.333 2.083.939 18.988.844 (49,94%)

2.163.139 922.369 243.389 2.083.939 20.122.012 (52,51%)

Belum tercover Jaminan Kesehatan

20.333.857 (55%)

20.194.965 (53,89%)

19.037.706 (50,06%)

18.196.779 (47,48%)

Jumlah Total Penduduk 37.432.020

37.476.011

38.026.550

38.318.791

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan penduduk yang tercover jaminan kesehatan. Pencapaian tersebut untuk tahun 2011 dan 2013 masih dibawah angka dari Rencana Strategis tahun 2009 s/d 2014, yaitu tahun 2011 sebesar 50%, 2012 sebesar 55% dan 2013 sebesar 60%. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan

perusahaan asuransi komersial belum mau terbuka dengan

keanggotaannya, sehingga masih sedikit sekali Perusahaan Asuransi kesehatan swasta yang mau memberikan datanya. Kondisi tersebut masih terjadi di Tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 9%, dengan bertambahnya sasaran Jamkesmas, Jamsostek, TNI/POLRI dan Asuransi komersial, tetapi kondisi tersebut masih belum bisa memenuhi target Renstra. Dengan adanya program JKN oleh BPJS mulai 1 Januari 2014 target renstra sebesar 70% diharapkan bisa terpenuhi. Oleh karena adanya kebijakan JKN Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

52

oleh Pemerintah Pusat yang bersifat wajib bagi semua masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan. Sosialisasi program JKN akan lebih banyak diberikan

kepada

masyarakat

baik

melaluli

media–media

maupun

pertemuan–pertemuan.


53

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Anggaran pada tahun keNo

Uraian

1

Dana Ex Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2

Dana Ex Pembangunan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

2009

2010

201 1

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

18.741.075 .000

11.815.565 .000

15.725.69 1.250

17.532.732. 000

11.392.400 .500

14.848.675 .115

10.635.146 .594

13.266.730 .149

15.591.810 .884

10.185.305 .714

9,46

3,43

4,43

14.324.525 .000

10.566.565 .000

11.855.23 8.650

11.310.469. 347

9.952.400. 500

12.203.809 .785

9.463.820. 279

10.690.907 .374

10.056.514 .138

8.849.737. 314

7,78

3,05

4.416.550. 000

1.249.000. 000

3.650.452. 600

6.042.262.6 53

1.240.000. 000

2.644.865. 330

1.171.326. 315

2.364.472. 775

5.355.296. 746

1.155.568. 400

1,69

-

-

220.000.0 00

180.000.00 0

200.000.00 0

-

-

211.350.00 0

180.000.00 0

180.000.00 0

102.754.88 7.883

267.294.50 3.215

254.059.3 24.750

248.660.84 7.200

112.221.45 2.500

83.157.333 .423

228.999.64 3.754

239.150.04 0.872

218.859.10 1.349

8.011.000. 000

7.850.000. 000

19.255.78 5.000

16.320.943. 000

12.695.000 .000

5.813.703. 584

4.401.998. 823

16.525.524 .144

30.400.000 .000

23.370.000 .000

9.178.614. 000

7.843.894.7 00

6.363.312. 500

26.126.558 .520

19.003.749 .557

5.200.000. 000

5.250.000. 000

3.851.279. 000

4.123.963.5 00

5.684.926. 500

3.308.969. 587

4.400.537. 585

2012

Rata-rata pertumbuhan

2013

Anggaran

Realisasi

0,52

6,82

(1.469.73 4.900)

(932.673 .880)

3,57

0,34

5,93

(874.424. 900)

(670.814 .494)

0,38

0,79

0,18

0,77

(635.310. 000)

(297.859 .386)

-

-

0,07

0,01

0,12

40.000.0 00

36.000.0 00

85.140.617 .095

52,98

73,87

79,7 7

73,42

57,01

1.893.31 2.923

396.656. 734

13.432.139 .754

12.247.397 .158

3,70

1,42

5,51

4,51

8,20

936.800. 000

1.286.73 8.715

8.242.920. 450

7.271.599. 320

5.879.274. 608

16,65

6,13

2,75

2,44

3,94

(4.807.33 7.500)

(4.049.4 56.782)

3.244.707. 750

3.838.723. 330

5.181.597. 847

2,11

1,42

1,08

1,29

3,47

96.985.3 00

374.525. 652


54

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

56

Anggaran pada tahun keNo

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Realisasi Anggaran pada tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

201 1

2012

2013

Anggaran

Realisasi

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7.600.000. 000

8.351.225. 000

9.716.460. 000

7.619.200.0 00

5.075.000. 000

6.289.042. 650

7.154.609. 125

3.056.368. 820

2.914.680. 910

4.424.502. 751

4,01

2,31

1,02

0,98

2,96

(505.000. 000)

(372.907 .980)

Program Upaya Kesehatan Perorangan

21.063.085 .383

4.140.000. 000

3.283.813. 000

2.937.668.0 00

2.087.431. 800

16.702.627 .929

3.386.574. 779

2.879.932. 400

2.684.110. 865

1.893.934. 930

10,64

1,09

0,96

0,90

1,27

(3.795.13 0.717)

(2.961.7 38.600)

7.640.000. 000

187.859.45 6.975

181.186.3 46.000

178.355.22 5.000

61.572.622 .500

5.538.045. 295

164.327.97 7.518

179.903.49 1.953

160.319.34 2.687

38.835.755 .636

3,53

53,01

60,0 1

53,78

26,01

10.786.5 24.500

6.659.54 2.068

Program Sumber Daya Kesehatan

6.100.000. 000

7.700.000. 000

7.643.870. 750

13.400.951. 500

2.554.372. 500

5.595.444. 507

6.749.812. 289

7.003.162. 573

12.397.502 .096

1.930.485. 081

3,56

2,18

2,34

4,16

1,29

(709.125. 500)

(732.991 .885)

Program Lingkungan Sehat

3.000.000. 000

4.250.000. 000

5.000.000. 000

2.946.842.5 00

2.500.000. 000

2.835.093. 561

4.112.004. 165

4.905.207. 935

2.915.137. 300

2.464.258. 092

1,81

1,33

1,64

0,98

1,65

(100.000. 000)

(74.167. 094)

13.740.802 .500

18.523.821 .240

14.943.15 7.000

15.112.159. 000

13.688.786 .700

10.947.847 .790

15.462.379 .913

13.388.724 .847

13.085.865 .087

12.283.410 .992

6,98

4,99

4,47

4,39

8,23

(10.403.1 60)

267.112. 640

Uraian

Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Program Pencegahan dan Pemberantasa n Penyakit


55

Dinas Kesehatan mendapat APBD tahun 2009-2013 antara Rp 121– Rp 279 Milyar. Alokasi tersebut meningkat di Tahun 2010 karena adanya penambahan anggaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (jamkesda) dari tahun 2010 - 2012 sebesar Rp 170 Milyar. Pada tahun 2013 karena sebagian besar peserta jamkesda masuk menjadi peserta jamkesmas (pembiayaan APBN) dan Dinas Kesehatan provinsi tidak lagi membiayai pelayanan kesehatan bagi pemegang surat pernyataan miskin (SPM) seluruhnya dibebankan pada dinas kabupaten/kota yang merujuk ke Rumah Sakit Provinsi dan UPT sehingga anggaran jamkesda dikurangi menjadi Rp 55 Milyar. Alokasi diluar jamkesda juga menurun karena sebagian APBD mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan aturan hibah dan bansos harus ditransfer ke kabupaten/kota melalui bantuan keuangan. Utamanya untuk program prioritas seperti ponkesdes dengan rata –rata yang ditransfer sebesar Rp 25 Milyar. Grafik. 2.18. APBD Dinas Kesehatan Provinsi dengan atau tanpa anggaran Jamkesda

Grafik 2.19. Anggaran dan Penyerapan APBD Tahun 2009-2013


56

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi(untuk kabupaten/kota) Komparasi capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dapat dijelaskan dalam tabel 2.13. Capaian Renstra Kabupaten/Kota tidak bisa ditayangkan karena apa yang dihasilkan Dinas Kesehatan Provinsi adalah merupakan capaian rata-rata atau total dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Renstra Kementrian Kesehatan tidak semua bisa sama dengan indikator Dinas Kesehatan Provinsi. Beberapa indikator adalah indikator specifik daerah Jawa Timur. Tabel 2.16. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L NO (1)

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/ KOTA

(2)

(3)

CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI (Sebagai Hasil tidak langsung dr koordinasi dan fasilitasi Dinkes Provinsi) (4)

1

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Capaian cakupan Linakes untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah 94,4. Angka ini di bawah target yang telah ditentukan, yakni 94%.

2

Cakupan bayi parpurna

Capaian cakupan Linakes untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah 89,14%. Angka ini di bawah target yang telah ditentukan, yakni 94%.

CAPAIAN SASARAN PADA RENSTRA K/L (5)

Cakupan proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ditargetkan sebesar 90% pada tahun 2014 dan sejak tahun 2010 telah menunjukkan capaian yang melebihi target tahunan. Tahun 2010 tercapai 84,78% dari target 84%,tahun 2011 dengan target 86% tercapai 86,38%, dan hingga Juni 2012 telah tercapai 45,22% dari target 88% pada tahun 2012 Cakupan proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ditargetkan sebesar 90% pada tahun 2014 dan sejak tahun 2010 telah menunjukkan capaian yang melebihi target tahunan. Tahun 2010 tercapai 84,78% dari target 84%,tahun 2011 dengan target


57

NO

INDIKATOR KINERJA


(1)

(2)

(3)

3

4

5

Persentase Puskesmas yang menjadi Puskesmas rawat inap standar Persentase Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas rawat inap PLUS Persentase Pustu yang menjadi Pustu yang layani gawat darurat dan observasi

6

Persentase Polindes menjadi Ponkesdes

7

Persentase posyandu dengan strata PURI(PurnamaMandiri)

Capaian Posyandu PURI tertinggi di kabupaten Jember 93,39 % dan Kota Blitar 93,87%

8

Persentase Desa Siaga aktif

Terdapat 20 Kabupaten/Kota sudah mencapai Desa Siaga 100%

9

Persentase Rumah Sakit Pemerintah menyelenggarakan PONEK

Dari 38 Kab/Kota, terdapat 1 kab/kota yang RS Pemerintahnya belum terlatih PONEK yaitu Kota Pasuruan, dan terdapat 8 RS pemerintah yang


Sampai Tahun 2013, Puskesmas yang menjadi Puskesmas rawat inap standar 84 (22,22%) Sampai tahun 2013, Puskesmas PLUS yang terbentuk meningkat menjadi 48 (12,7) Puskesmas PLUS Pustu dengan kemampuan penanganan gawat darurat dan melakukan observasi telah terbentuk sebanyak 175(7,7%) sampai dengan tahun 2012 Hingga tahun 2012, jumlah Ponkesdes yang terbentuk adalah sebanyak 3.222 (55,79%) unit. Tingkat perkembangan Posyandu PURI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 (50,29%), tahun 2011 (54,07%) tahun 2012 (60,28%) dan tahun 2013 (62,37%. Sehingga terdapat kenaikan 2,09 % dari tahun 2012 ke tahun 2013. Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga di Jawa Timur 8.497 desa/kel dari 8.505 desa/ kel yang ada. Tahun 2013 jumlah Desa Siaga Aktif 8.117 desa/kel sebesar 95,4% Pencapaian RS PONEK mengalami peningkatan sebesar 23% dari tahun 2010 hingga tahun 2013 dan masih terdapat 7 RSUD yang masih belum terlatih PONEK yaitu: RSUD Dr R Soedarsono


86% tercapai 86,38%, dan hingga Juni 2012 telah tercapai 45,22% dari target 88% pada tahun 2012 Kegiatani ini specifik Jawa Timur Kegiatani ini specifik Jawa Timur

Kegiatani ini specifik Jawa Timur



Target Desa Siaga Aktif Nasional Tahun 2013 sebesar 60%. Sedangkan capaian Desa Siaga Aktif Tahun 2013 sebesar 67,1%

Jumlah RS di Indonesia yang terlatih PONEK sebanyak .....RS dari 759 RS di Indonesia


58

NO

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/ KOTA (3)

belum terlatih PONEK adalah RS Kota Pasuruan RS RA Basuni Mojokerto, RS Kertosono Nganjuk, RS Ngimbang, RS Lawang, RS Dolopo, RS Besuki, RS Tongas

10

Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi

11

Pesentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

12

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

13

Angka keberhasilan pengobatan peny.TB

Semua RS Pemerintah di 38 Kab/Kota sudah terakreditasi versi 2007, hanya ada 4 RS yang belum terakreditasi yaitu RSUD Lawang di Kab Malang, RSUD Ngimbang di Kab Lamongan, RSUD Besuki di Kab Situbondo, RSUD Ploso di Kab Jombang karena merupakan RS baru kelas D Persentase D/S tahun 2013 tertinggi di Kota Pasuruan sebesar 86,0% dan terendah di Kota Mojokerto sebesar 56,3%


Pasuruan, RSUD RA Basuni Mojokerto, RSUD Kertosono, RSUD Ngimbang, RSUD Lawang, RSUD Dolopo, RSUD Ploso Jombang dan 1 RS baru yaitu RSUD Besuki Situbondo. Keterbatasan SDM spesialistik khususnya dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak yang full timer masih menjadi permasalahan RS Pemerintah belum mampu PONEK 24 jam Terdapat peningkatan jumlah RS yang terakreditasi dari 60 % menjadi 90 % pada tahun 2011, 95 % pada tahun 2012 tetapi pada tahun 2013 capaiannya 88 % karena adanya penambahan RS pemerintah

Capaian angka D/S di Jawa Timur tahun 2013 adalah sebesar 74,2% dari target 85%

Cakupan desa/kelurahan UCI di Jawa Timur tahun 2012 sebesar 73,02% dimana angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 (54,62%). Angka keberhasilan pengobatan yang tersendah pada tahun 2012 adalah Kota

Hasil pengobatan TB di Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang cukup baik, karena telah


Jumlah RS yang terakretasi di Indonesia adalah 52 % yaitu dari 2228 di Indonesia sebanyak 1283 RS (Data SIRS Online)

Target yang ditetapkan untuk tahun 2014 adalah 85%. Capaian tahun 2010 sebesar 67,9%, kemudian naik menjadi 71,4% pada tahun 2011, tahun 2012 69,6% dan tahun 2013 sebesar 74,2% Pencapaian UCI desa secara nasional pada tahun 2012 belum mencapai target, yaitu 79,3% (target ≥ 90%)

Angka keberhasilan pengobatan di tingkat nasional ditargetkan minimal sebesar 85%.


59

NO

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/ KOTA (3)

Batu (64%) dan yang tertinggi adalah Kab. Bojonegoro (97,2%)


mencapai angka keberhasilan pengobatan lebih dari 90% (tahun 2013 sebesar 91%) Angka kematian DBD Di Jawa Timur tahun 2013 adalah 1,05% (lebih rendah daripada tahun 2014 yang sebesar 1,46%)


Pada tahun 2012 Angka yang dicapai adalah

14

Angka kematian DBD

Angka kematian DBD di Kabupaten Kota di Jawa Timur pada tahun 2013 yang tertinggi terjadi di Kabupaten Mojokerto (6,45%) dan yang paling rendah ada di 6 Kabupaten /kota (0%)

15

%ODHA yang mendapatkan ARV

ODHA yang mendapat ARV di tahun 2012 sebesar 71%

16

API Malaria

Pelayanan ODHA yang mendapat ARV tidak berbasis kab/ko, namun berbasis layanan rumah sakit Kabupaten dan Kota dengan API tertinggi adalah Kab. Trenggalek (0,46 di tahun 2012)

Angka Annual Parasite Incidence (API) Malaria Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 0,12 per 1.000 penduduk beresiko (target <1)

Capaian API pada tahun 2010 sebesar 2 per 1.000 penduduk dan tahun 2011 sebesar 1,75 per 1.000 penduduk. Untuk Juni 2012 API menunjukkan angka 0,63 dari target sebesar 1,25

17

RFT rate Kusta

Kabupaten dengan RFT terbaik adalah Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan Kota Pasuruan dengan capaian sebesar 100% sedangkan yang terendah adalah Pacitan (68%)

Pada tahun 2010, capaian RFT Kusta Tipe MB adalah 89% dari target 90%, sedangkan RFT Kusta Tipe PB, capaian pada tahun 2012 adalah 93% dari target 95%

Angka RFT secara Nasional pada tahun 2012 adalah 89,6%

18

Akses sanitasi dasar

Capaian akses sanitasi dasar yang layak pada tahun 2012 sudah tercapai 57,11% dari target 62,41%

Pemenuhan sanitasi dasar masyarakat dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target tahun 2014 sebanyak 20.000 desa menerapkan STBM dan capaian tahun 2010 menunjukkan capaian sebanyak 2.510 desa,

Angka kematian DBD Nasional di tahun 2012 adalah 0,9%. Angka tertinggi ada di Provinsi Papua (12,50%) dan yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku (0%). Jawa Timur menempati urutan ke 11 sebagai provinsi dengan angka kematian DBD tertinggi Capaian ODHA yang memperoleh ARV tahun tahun 2012 capaiannya adalah 53%


60

NO

INDIKATOR KINERJA


(1)

(2)

(3)

19

Akses Jamban sehat

20

Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi

Kab/kota tidak punya kewenangan kompetensi

21

Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di kab/kota

Persentase ketersediaan obat rata-rata di kabupaten/kota mencapai 90 % (perhitungan terhadap 144 item obat)

22

% penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan


Cakupan akses Jawa Timur berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) diperiksa (52,90% dari KK yang ada), KK yang memiliki jamban sebesar 91,16% dan yang sehat sebesar 69,36%. Persentase kelulusan uji kompetensi exit exam pada tahun 2013 di Jawa Timur sebesar 68,97 % Persentase ketersediaan obat secara regional Jawa Timur rata-rata mencapai 94,81%, yang berarti bahwa dari 144 item obat dapat terpenuhi 94,81%


tahun 2011 sebanyak 6.235, dan hingga Juni 2012 sebanyak 7.325 desa sudah menerapkan STBM. Capaian masyarakat yang menggunakan jamban sehat pada tahun 2010 tercapai 55,55% dan tahun 2011 tercapai 55,60% dari target 75% sampai dengan tahun 2014 Angka uji kompetensi exit exam pada tahun 2013 Pusat telah mencapai 59,8%.Mulai tahun 2014 uji ini ditarik menjadi Persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan hasil yang baik di mana pada tahun 2012 capaiannya 102,5% dari target, tahun 2013 capaiannya 102,35% dari target. Pada tahun 2014, hingga semester I telah tercapai 74,44% dari target

Sampai dengan akhir tahun 2012 masyarakat Jawa timur yang telah tercover dalam program jaminan kesehatan sebanyak 49,94% sedang masyarakat yang masih belum tercover dalam jaminan kesehatan sebesar 50,06%.

Ditargetkan 59% masyarakat pada tahun 2010 mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan namun capaian saat itu hanyalah 50,1%; demikian pula pada tahun 2011 dari target 70,3% hanya 64,48% masyarakat yang mendapatkan akses; capaian tahun 2012 masih sama dengan tahun 2011 dan dibawah target yaitu 86,4% masyarakat * Sumber : Laporan program Dinas Kesehatan dan Midterm Review Renstra Kemenkes Tahun 20102014


61

2.4.2. Hasil telaahan terhadap RTRW Berdasarkan Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur menunjuukan baha Jawa Timur mengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah, Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung pengembangan yang berbasis agribisnis dyang mendukung fungsi kawasan seperti kawasan peternakan, perkebunan, perdagangan dan pariwisata. Tabel. 2.17. Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dengan fokus strategis untuk aspek kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk Aspek Kesehatan diharapkan dapat : Mendukung fungsi dari kawasan Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya

1

Terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”.

Dinas Kesehatan menyiapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai rencana Rencana pengembangan kawasan permukiman yang terkait dengan pengembangan industri, pertambangan, pelabuhan, perdagangan, pariwisata, kawasan rawan bencana. Yang sudah ada saat ini adalah : Puskesmas/pustu/ ponkesdes di kawasan pemukiman. Puskesmas pariwisata Puskesmas daerah bencana. Dan yang lain dikembangkan kemudian sesuai dengan kawasan masing-masing.


62

No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Namun demikian koordinasi pengembangan pelayanan harus memperhatikan pengembangan dan kemampuan pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota

2.4.3. Hasil analisis terhadap KLHS Dalam upaya mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Prov. Jawa Timur) khusunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut :


63

Tabel 2.18. Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No

Aspek Kajian

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program Dan Kegiatan SKPD Program UKP dan UKM di Dinas Kesehatan dan seluruh UPTnya

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung adminsitrasi dan gedung pelayanan dasar dan rujukan

2

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Kegiatan Peningkatan SPAL , (Sarana Pembuangan Air Limbah) utamanya limban rumah tangga. Kegiatan Peningkatan sarana air bersi dan jamban keluarga

Program Lingkungan Sehat di Dinas Kesehatan dan seluruh UPTnya

3

Kinerja layanan/jasa ekosistem Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Kegiatan pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis yang berkaitan dengan iklim/cuaca Kegiatan peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Kegiatan pengembangan tanaman obat

Program Pengendalian penyaikit

4 5

6

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Program Perbaikan Gizi dan Pengembangan tanaman Obat ( UPT Balai Materia Medika)


64

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi RS adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian (1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD

Capaian/ Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan

(2) 1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi 2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu

(3) MDGs

Masih adanya balita kurang buruk dan stunting

Renstra 20092014

Renstra 20092014

Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan SKPD) (4) 1. SDM 11 Kesehatan belum memadai 2. Fasilitas / 22 Sarana prasarana belum memadai 33 3. Sistem Rujukan belum optimal 4 4 4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang 5. Policy/ Regulasi 3 masih kurang . 6. Koordinasi lintas program belum terpadu 1. SDM Kesehatan belum mencukupi 2. Fasilitas / Sarana prasarana 3. Sistem Rujukan 4. Pembiayaan Kesehatan 5. Regulasi

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) (5) Lulusan Institusi Pendidikan belum siap pakai Belum semua Organisasi Profesi melaksanakan standar kompetensi bagi anggotanya Kesadaran masyarakat tentang kesehatan belum maksimal Dukungan lintas sektor masih kurang

1. Ketersediaan Pangan 2. Pengetahuan masyarakat 3. Dukungan Lintas Sektor 4. Kemiskinan

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. Kompeten si, jumlah dan distribusi kurang 2. Mutu pelayanan kesehatan tidak memenuhi standar 3. Sistem Rujukan belum optimal

1. Asupan gizi yang rendah 2. Adanya penyakit infeksi


65

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Masih tingginya penyakit menular, tidak menular dan bencana

Renstra 20092014

Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan SKPD) (4) 6. Dukungan lintas program 1. SDM Program masih belum memadai dan kompeten 2. Pembiayaan Program belum memadai 3. Logistik Program kurang 4. Ketersediaan alat diagnosis dan terapi masing kurang 5. Standar Petunjuk teknis 6. Fasilitas pelayanan kesesehatan 7. Sistem Rujukan 8. Belum semua didukung Regulasi

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) (5) 1. 2. 3.

Perubahan Iklim Gaya hidup Perubahan Virulensi agen penyakit 4. Pola resistansi agen penyakit 5. Regulasi 6. Dukungan lintas sektor 7. Lingkungan tidak sehat 8. Kemudahan Transportasi 9. Migrasi penduduk 10. Tingkat pengetahuan masyarakat 11. Komitmen Organisasi profesi masih kurang mendukung

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. Pergantian petugas program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru 2. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program 3. Perubahan iklim yang mempe ngaruhi virulensi agen 4. Akses layanan yang terhambat karena keterbatas an jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu 5. Ketersedia an logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus 6. Kemudahan


66

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan SKPD) (4)

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) (5)

Permasalahan Pelayanan SKPD

7.

Tingginya kasus gangguan jiwa

Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. SDM Kesehatan terbatas dan kurang kompeten 2. Fasilitas / Sarana prasarana penanganan dasar belum ada 3. Ketersediaan obat belum memadai 4. Sistem Rujukan 5. Pembiayaan Kesehatan terbatas 6. Belum ada Regulasi

1. Belum ada koneksi Institusi Pendidikan dengan program 2. Organisasi Profesi khusunya pemyakit kejiwaan yang ada belum sinergis 3. Stigma masyarakat tentang pasien gangguan jiwa 4. Belum sinergis dukungan lintas sektor

1.

2.

3.

4.

(6) transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabk an penyebaran penyakit menular Pola hidup yang tidak sehat menyebab kan peningkata n risiko penyakit tidak menular 5. Stigma masyarakat terhadap pasien jiwa masih kuat Terbatasnya sarana prasarana perawatan pasien jiwa Kurangnya tenaga kesehatan yang mampu menangani pasien jiwa Terbatasnya sarana dan prasana untuk kesehatan jiwa

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut: 1. Kompetensi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan kurang, 2. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum memenuhi standar; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

67

3. Sistem rujukan kesehatan Provinsi Jawa Timur belum optimal; 4. Konsumsi/asupan zat

gizi yang masih rendah di tambah dengan adanya

penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk; 5. Pergantian

petugas

kesehatan/pengelola

program

di

masing-masing

bidang/yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru; 6. Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk meningkatkan capaian kinerja kesehatan; 7. Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen; 8. Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu; 9. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus;, 10. Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular; 11. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit tidak menular; 12. Stigma masyarakat terhadap pasien jiwa, kusta dan lainnya; 13. Terbatasnya sarana prasarana perawatan pasien jiwa. Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan. Ada 25 isu strategis yang dijelaskan dalam yang Tabel 3.2. Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Internasional (1)

1. AFTA ( Asean Free Trade Area) 2. MDGS (Millenium Developments Goals) 3. Universal Coverage 4. Frame Convention on

Dinamika Nasional (2)

Dinamika Regional/ Lokal (3)

1. Otonomi Daerah 2. Regulasi Kementrian kesehatan belum semua mendukung Daerah

1. Semakin banyaknnya jumlah tenaga kesehatan dan tidak Kompeten 2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan 3. Perijinan, standarisasi dan akreditasi pelayanan falititas pelayanan

3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang

Lain-Lain (4)


68

Isu Strategis Dinamika Internasional (1)

5. Tobacco Control (FTCT) 6. Global Warming (Pemanasan Global) 7. Konvensi ILO AEC (ASEAN Economic Community) 8. Hak Azazi Manusia (HAM)

Dinamika Nasional (2)

Dinamika Regional/ Lokal (3)

pesat 4. Kebijakan JKN 5. Indikator MDGS yang berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang masih off track 6. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok 7. Perubahan lingkungan menyebabkan bencana alam dan sosial 8. Pengarusutamaan Gender

kesehatan 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung. 9. Perubahan Gaya Hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pegawasan yang belum optimal 10. Penutupan Lokalisasi

Lain-Lain (4)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD 2014-2019, maka Dinas Kesehatan menindaklanuti Visi:“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri Dan Berdaya Saing” dan Misi: “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Utamanya Misi I yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:


69

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Visi:“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri Dan Berdaya Saing” Misi : “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” Misi Dan Program Faktor Permasalahan No Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong Gubernur Jawa Timur (1) (2) (3) (4) (5) Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan Fokus Program : 1. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (poskesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa. 2. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur 3. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun melalui penguatan dan Pengembangan Taman Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) 4. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi 2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu 3. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Adanya kantongkantong gizi kurang di wilayah Jawa Timur 5. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung 6. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular 7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat 8. Masih belum optimalnya sediaan mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes &

INTERNAL : 1. SDM : - Kompetensi - Jumlah tenaga medis yang kurang 2. Sarana dan prasarana belum memadai 3. Pembiayaan operasional 4. Obat dan perbekalan kesehatan EKSTERNAL : 1. tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektor belum optimal 2. provinsi jatim rawan bencana alam 3. pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 4. belum sinkron dan terpadunya indikator programlintas sektor

INTERNAL : - Jumlah SDM bidan dan perawat cukup - Pergub no 4 tahun 2010 tentang Ponkesdes - Pergub no 63 tahun 2011 tentang PAUD holistik integratif - SK Gub No 188 tahun 2013 tentan pelaksanaan regional sistem rujukan prov jatim - Perda no 11 tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi - Perda HIV no 4 tahun 2005 tentang Pengendalian HIV - Pergub DBD no 20 tahun 2011 tentang Pengendalian DBD di Jatim - Perda 4 tahun 2008 tentang Jamkesda EKSTERNAL :


70

Visi:“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri Dan Berdaya Saing” Misi : “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” Misi Dan Program Faktor Permasalahan No Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong Gubernur Jawa Timur (1) (2) (3) (4) (5) kesehatan jiwa makanan - dukungan 5. Melanjutkan dan kepala desa 9. Belum memperkuat melalui SK optimalnya revitalisasi program penguatan desa jumlah, jenis, keluarga berencana siaga mutu, untuk meningkatkan - kemitraan pemerataan dan kualitas hidup strategis pihak pengembangan keluarga ketiga, sumber daya organisasi kesehatan kemasyarakatn 10. Belum dan organisasi optimalnya profesi pelaksanaan - Permenkes 7 Jaminan tahun 2012 Kesehatan tentang 11. Belum Perpanjangan mencukupi bidan PTT pembiayaan Perpes 42 kesehatan tahun 2013 dengan jumlah tentang gerakan mencukupi. nasional 12. Belum percepatan optimalisasi perbaikan gizi pelaksanaan manajemenpem bangunan kesehatan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi terkait Sasaran Kemenkes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


71

Tabel. 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (2)

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi

PENGHAMBAT

PENDORONG

(4)

(5)

1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah 2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan 3. Pernebitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan erenggar 5. Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK. 6. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Jawa Timur

1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan 2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum 3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

(3)

Renstra 1. Lemahnya Kementerian sinkronisasi Kesehatan perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan 2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai 3. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu 4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya No

Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan


1. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembangunan gedung adminsitrasi

1. Pembangunan kesehatan belum berwawasan lingkungan

Faktor Penghambat

1. Lemah Koordinasi dengan sektor

Pendorong

1. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan


72

No

Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

2. 3. 4.

5. 6.

dan gedung pelayanan dasar dan rujukan Peningkatan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) Peningkatan sarana air bersi dan jamban keluarga Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis yang berkaitan dengan iklim/cuaca Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Pengembangan tanaman obat


2. Belum ada juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan 3. Belum adanya kesatuan gerak dengan sektor lain dalam peningkatan lingkungan sehat

Faktor Penghambat

Pendorong

terkait adalah lingkungan pembangunan 2. Kurangnya berwawasan kompetensi kesehatan sumber 2. Banyak lintas daya tenaga sektor mempunyai tupoksi terkait lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi ditinjau dari : 1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan 3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi 4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut : Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No. 1

Kriteria

Bobot 20

2

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab/Kota Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD

3

Dampak yang ditimbulkan terhadap publik

20

10


73

No.

Kriteria

Bobot

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor diatas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria No. 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

9.

10

Isu Strategis Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung Belum optimalnya penanganan masalah gizi Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nilai skala kriteria ke-

Total

1

2

3

4

5

6

skor

20

10

20

10

10

25

95

20

10

20

10

10

25

95

16

10

16

8

12

20

82

17

8

20

10

12

25

92

19

8

20

10

13

23

93

19

9

19

10

12

24

93

17

8

17

7

12

22

83

16

8

16

7

14

20

81

19

10

19

10

12

24

94

15

7

14

6

22

74

10


74

Berdasarkan skala kriteria diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah : 1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar MDGs 2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Belum

optimalnya

jumlah,

jenis,

mutu,

pemerataan

dan

pengembangan

sumberdaya manusia kesehatan 4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi 5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana 6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat 7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung 8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan 10. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan


75

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

4.1.1. Visi Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan 2014 -2019 dilaksanakan melalui analisis dan teahaan pada babbab sebelumnya. Visi Dinas Kesehatan merujuk pada visi Gubernur dalam RPJMD 2014-2019 dan Visi dalam Renstra Kementrian Kesehatan. Rumusan Visi Renstra Dinas Kesehatan 2014-2019 adalah sebagai berikut: ” Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat”. Visi tersebut dijelaskan melalui beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut: Tabel 4.1. Penyusunan Penjelasan Visi Visi Pokok-Pokok Visi Masyarakat Masyarakat Jawa Timur Jawa Timur Lebih Mandiri Lebih Mandiri Untuk Hidup Sehat Hidup Sehat:

Penjelasan Visi Masyarakat Jawa Timur memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya dalam menjaga kesehatannya secara mandiri Hidup dengan kondisi fisik, sosial, mental, emosional, spiritual dan kultural yang sehat dan dapat beraktifitas sebagai manusia produktif Pendukung : Sistem informasi kesehatan yang Dukungan manajemen dan kuat, regulasi yang memadai, dukungan teknis lainnya pengelolaan pembangunan kesehatan yang berkuatitas dan akuntabel

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan berupaya untuk mewujudkan masyakakat yang mandiri dengan kemampuan yang optimal bisa memelihara kesehatan secara mandiri dalam rangka mencapai hidup yang sehat yang paripurna mulai dari fisik, mental, emosional, spiritual dan kultural. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.


76

4.1.2. Misi Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara jelas mengambarkan visi Dinas Kesehatan yang menjadi cita-cita upaya kesehatan dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah: 1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat 2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan 5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih Misi tersebut merupakan hasil dari proses perumusan visi sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini : Tabel 4.2. Perumusan Misi Visi Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri Untuk Hidup Sehat

Pokok-Pokok Visi Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri Hidup Sehat

Pendukung: Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

4.2.

Misi Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat 1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 2. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan 1. Mendayagunakan sumber daya kesehatan 2. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih

1.

Tujuan Dan Sasaran

4.2.1.Tujuan Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

77

Kesehatan adalah sebagi berikut: 1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat” dengan indikator : Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI 2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“ dengan indicator : a. Angka Kematian Ibu (AKI) b. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah

“Optimalisasi penanggulangan masalah gizi“

dengan

indikator Persentase Balita Gizi Buruk dan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana“

dengan indikator

Persentase Penanggulangan KLB Skala Provinsi dalam < 48 jam serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“

dengan indikator

Persentase Akses Air Minum Berkualitas . 4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber daya kesehatan“,

maka

tujuan

yang

ingin

dicapai

adalah

“Optimalisasi

ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan”

dengan indikator Persentase Sediaan Farmasi yang Memenuhi

Syarat Kesehatan dan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan” dengan indikator Rasio Dokter Umum dan Rasio Bidan serta “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”

dengan indikator Persentase

Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


5. Dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan“ dengan indicator Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Penggunaan Anggaran Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti. 4.2.2. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Dalam mewujudkan tujuan “ Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat “ maka ditetapkan sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” dengan indikator: Persentase Desa Siaga Aktif PURI. 2. Dalam mewujudkan tujuan “ Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh,

terpadu,

berkelanjutan,

terjangkau

dan

bermutu

bagi

masyarakat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat” dengan indikator: a. Angka Kematian Ibu (AKI) b. Angka Kematian Bayi (AKB) c. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar d. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar e. Persentase Penurunan Kasus Pemasungan 3. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi penanggulangan masalah gizi” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal“ dengan indikator: a. Persentase Balita Gizi Buruk. b. Persentase Balita Stunting 4. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah

kesehatan

akibat

bencana”,

maka

ditetapkan

sasaran

“Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana” dengan

indikator:


a. Persentase penanggulangan KLB skala provinsi dalam <48 jam b. Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi 5. Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat” maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat“ dengan

ndicator:

a. Persentase akses air minum berkualitas b. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) 6. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makanan”, maka ditetapkan sasaran “ Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman” dengan

ndicator: Presentase sediaan farmasi, yang memenuhi

syarat. 7. Dalam mewujudkan tujuan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengambangan sumber daya kesehatan dan kecukupan pembiayaan kesehatan”, maka ditetapkan sasaran “Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal” dengan indikator rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk yaitu: a. Rasio Dokter Spesialis Anak b. Rasio Dokter spesialis Obgyn c. Rasio Dokter Umum d. Rasio Bidan e. Rasio Perawat f. Rasio Nutrisionis 8. Dalam mewujudkan tujuan “Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil“, maka ditetapkan sasaran “Meningkatnya pembiayaan kesehatan” dengan indikator: Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar. 9. Dalam mewujudkan tujuan “Optimalisasi

kesehatan untuk menunjang

program kesehatan”, maka ditetapkan sasaran “Terwujudnya Tertib adminstrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi”, dengan indikator:

Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP)

atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti.


Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No.

(1)

TUJUAN

SASARAN

(2)

INDIKATOR SASARAN

(3)

(4)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 (2015) (5)

2 (2016) (6)

3 (2017) (7)

4 (2018) (8)

5 (2019) (9)

1

Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI

10%

11%

12%

13%

14%

2

Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat

Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

97.29 26.48

97.19 25.61

97.09 24.74

96.99 23.87

96.89 23

9%

15%

20%

25%

30 %

65 %

65 %

70 %

75 %

>75%

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

2,1 28,2

2,0 27,2

1,9 26,2

1,9 25,2

1,7 25

2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar 4. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar 5. Persentase Kasus Pemasungan

3

Optimalisasi penanggulangan masalah gizi

Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal

1. Persentase Balita Gizi Buruk. 2. Presentase Balita Stunting


81

No.

(1) 4

5

6

7

TUJUAN

SASARAN

(2)

INDIKATOR SASARAN


2 (2016) (6)

3 (2017) (7)

4 (2018) (8)

5 (2019) (9)

(3)

(4)

Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana

Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana

1. Persentase penanggulangan KLB skala provinsi dalam <48 jam 2. Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >1 5 tahun secara kumulasi

80%

80%

80%

80%

80%

6%

12%

18%

24%

30%

Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat

Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat

1. Persentase akses air minum berkualitas 2. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) Persentase sediaan farmasi,yang memenuhi syarat

81,5

82

83

84

85

73

75

77

78

80

68%

70%

72%

74%

76%

Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makan Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengambangan sumber daya kesehatan

Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan profesional

Terpenuhinya Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap 100.000 penduduk 1. Dokter Spesialis Obgyn 2. Dokter spesialis Anak 3. Dokter Umum 4. Bidan 5. Perawat

1 (355 SpOG)

1 (359 (SpOG)

1 (363 SpOG)

1 (367 SpOG)

1 (371 SpOG)

1 (253 SpA)

1 (259 SpA)

1 (265 SpA)

1 (271 SpA)

1 (271 SpA)

17 (6632 dr)

19 (7232 dr)

21 (7832 dr)

22 (8432 dr)

24 (9032 dr)

49 (18652 bidan)

52 (19652 bidan)

57 (22652 bidan)

57 (21652 bidan)

46 (17652 bidan)


82

No.

(1)

TUJUAN

SASARAN

(2)

INDIKATOR SASARAN

(3)

(4)

6. Nutrisionis


2 (2016) (6)

3 (2017) (7)

4 (2018) (8)

5 (2019) (9)

81 (30699 perawat)

86 (32699 perawat)

91 (34699 perawat)

97 (36699 perawat)

102 (38644 perawat

5 6 7 (1961 (2361 (2561 nutriisionis nutriisionis) nutrisionis)

7 7 (2761 2761 nutrisionis) (nutrisionis)

8

Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil

Meningkatnya pembiayaan kesehatan

Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar

50%

60%

70%

80%

90%

9

Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan

Terwujudnya Tertib adminstrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi

Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti

85%

87%

89%

92%

95%


83

4.1

Strategi Dan Kebijakan Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatua cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Strategi dan Kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 4.4, Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” PELUANG (OPPORTUNITIES)

FAKTOR INTERNAL

1. Dukungan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat FAKTOR 2. Dukungan dari TP PKK EKSTERNAL Provinsi Jatim, PERSIT, Fatayat, Aisyiah dan lainnya (kemitraan lintas sektor yang terjalin cukup baik) 3. Kesediaan lembaga potensial dalam memobilisasi sasaran program kesehatan yaitu TNIAD di tingkat kecamatan (koramil) dan desa (Babinsa) 4. Adanya dukungan aktif Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga, Posyandu Lansia, Balita, Polindes, Poskesdes, Bindu Penyakit Tidak Menular dan Jumantik)

KEKUATAN (STRENGTH) 1. Kemauan yang kuat untuk melaksanakan PHBS

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Meningkatkan peran serta masyarakat, kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan

KELEMAHAN ALTERNATIF STRATEGI (WO) (WEAKNESS) Meningkatan koordinasi dengan Capaian indikator PHBS lintas sektor untuk pelaksanaan masih rendah PHBS

ANCAMAN (THREATS) 1. Sulitnya rekrutmen kader kesehatan baru 2. Kepatuhan kader dalam melakukan pencatatan programprogram kesehatan masih rendah 3. <2% Desa Siaga Aktif PURI

ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1.Meningkatkan kesadaran masyarakat dan KIE PHBS ALTERNATIF STRATEGI (WT) Peningkatan kemampuan dan kapasitas kader kesehatan Intensifikasi pembinaan posyandu dengan melibatkan lintas sector


84

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” beserta indikatornya adalah : Tabel 4.5. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran “Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat” SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

Masyarakat yang 1. Persentase 1. Meningkatkan Mandiri dan hidup rumah tangga peran serta sehat sehat masyarakat, 2. % Desa Siaga kemitraan aktif berstrata dengan PURI organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan KIE PHBS 3. meningkatan koordinasi dengan lintas sektor untuk pelaksanaan PHBS 4. Peningkatan kemampuan dan kapasitas kader kesehatan 5. Intensifikasi pembinaan posyandu dengan melibatkan lintas sektor

STRATEGI TERPILIH Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui kemitraan dengan Organisasi kemasyarakatan, Profesi, LSM dan dunia usaha serta koordinasi lintas sektor


85

Tabel 4.6. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. AFTA 2. Peningkatan Jumlah Rumah Sakit yang merupakan upaya peningkatan jumlah FAKTOR tempat tidur EKSTERNAL 3. Dukungan Program Kemenkes untuk Distribusi Dokter Spesialis (PDBSBK) 4. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinkes dan Klinik 5. Sistem Pembiayaan Puskesmas melalui Kapitasi 6. Kebijakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat 7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Jumlah bidan 15.406 (tahun 2013) 2. Semua bidan desa memiliki SK bidan desa (tahun 2013) 3. Setiap puskesmas memiliki pedoman program-program kesehatan 4. setiap kecamatan sudah ada minimal satu puskesmas dan jaringannya 5. Ketersediaan buffer stock obat dan vaksin 6. Adanya kebijakan semua fasilitas kesehatan harus mempunyai izin operasional 7. Sebagian besar RSUD mempunyai tim dan pelayanan dalam mendukung program kesehatan

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Optimalisasi Koordinasi antara Provinsi dan Kab/Kota dalam kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 2. Meningkatkan Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan 3. Fasilitasi Tenaga spesialis dan Rekomendasi Usulan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam rangka Optimalisasi Rumah Sakit sebagai rujukan penyakit menular dan tidak menular serta penyakit jiwa 4. Koordinasi Distribusi

ANCAMAN (THREATS) 1. Akreditasi Puskesmas 2. Akreditasi Rumah Sakit dengan standar JCI 3. Masih terbatasnya dan tidak meratanya jumlah dokter spesialis dan subspesialis 4. Kendali Mutu dan Kendali Biaya dalam Pelayanan BPJS 5. Kompetensi Tenaga Kesehatan 6. Masih terbatasnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penurunan AKI dan AKB 7. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan

ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. Meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah tentang penurunan AKIAKB, bebas pasung, penyakit menular/tidak menular dan program pembiayaan kesehatan 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah jiwa, pengetahuan kesehatan ibu dan anak 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah jiwa 4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta 5. Berkoordinasi dengan Pusat untuk meningkatkan jumlah surveyor lokal dan


86

8. Adanya regulasi yang mendukung program kesehatan 9. Sudah adanya Standar Prosedur Operasional di Fasilitas Kesehatan 10.>90 & RS Pemerintah sudah BLUD 11.> 90 % RS Pemerintah mempunyai Sistem Informasi Manajemen RS terkait pembiayaan/biling system

Obat dan Vaksin pada fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan 5. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi dan Institusi pendidikan 6. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan di Kab/Kota 7. Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan Medis Pelayanan Maternl Neonatal 8. Koordinasi pembiayaan terkait dengan rujukan maternal neonatal 9. Penguatan sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan 10. Kebijakan Penangan Keluhan Pasien di Fasilitas Kesehatan 11. Program Improvement Collaborating PONEDPONEK

Membuat model Fasilitas kesehatan terakreditasi sebagai benchmark fasilitas kesehatan lainnya 6. Fasilitasi Clinical Pathways di fasilitas kesehatan rujukan untuk kasus-kasus terbanyak dan membutuhkan biaya yang tinggi 7. Fasilitasi sistem informasi bidang kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan

KELEMAHAN (WEAKNESS)

ALTERNATIF STRATEGI (WO)

ALTERNATIF STRATEGI (WT)

1. Kompetensi bidan (tata laksana maternal perinatal) kurang,dari 15.406 bidan, baru 30% yang terlatih (Tahun 2013) 2. 30% bidan desa yang memiliki SK tidak berdomisili di desanya (Tahun 2013) 3. 12 RSUD tidak memiliki dokter spesialis anak (Tahun 2013) 4. 5 (lima) RSUD tidak memiliki dokter spesialis obsgyn (Tahun 2013) 5. Dari 24 RSUD kelas B, hanya 2 RSUD yang memenuhi standar tenaga medis sesuai

1. Meningkatkan kerjasama dengan fakultas kedokteran dan institusi pendidikan kesehatan untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A, Sp. An, SpKJ dan Nutrisionis) 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan Nakes Mandiri/Kebijakan In House Training/Pemberdayaan pelaihan oleh organisasi profesi contoh : P2KS) 3. Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya

1. Pemetaan Sumber Daya dan Manajemen Puskesmas 2. Peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD 3. Kebijakan grade mutu sesuai kondisi sumber daya fasilitas kesehatan rujukan (dasar, madya,utama, paripurna) 4. Peningkatan Pengetahuan Nakes pada deteksi dini penyakit menular, bumil resiko tinggi, gangguan jiwa 5. Peningkatan Pengetahuan Nakes pada deteksi dini


87

permenkes 340 (Tahun 2013) 6. Hanya 2 RS yang telah terakreditasi nasional (Tahun 2013) 7. 30% puskesmas belum memenuhi standar (manajemen, sumber daya, kinerja) dan 19 diantaranya tidak memiliki tenaga medis (dokter dan dokter gigi) sesuai standar (Tahun 2013) 8. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan 9. Belum ada puskesmas BLUD 10. 60% dokter spesialis THT dan internist serta dokter di unit potensial belum mendukung pengendalian penyakit difteri (Tahun 2013) 11. 50% UPT Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi tidak memiliki dokter spesialis (Tahun 2013) 12. Hanya 10% Tim PONEK RSUD yang aktif 13. Hanya 8 RSU Pemerintah dari 60 RS yang mempunyai dr SpKJ 14. 20 Puskesmas dengan layanan unggulan jiwa rawat jalan dan 2 Puskesmas layanan jiwa rawat inap dari 960 pusk 15. Tiap kab/kota hanya ada 1 tim yang terdiri dari: dokter, perawat dan kader yang dilatih 16. Belum semua NICU dan ICU sebagai perawatan intensif di RS memenuhi standar 17. Jumlah kader jiwa dan fasilitas kesehatan yang mempunyai pelayan

4.

5.

6.

7.

program kesehatan/promotif preventif bagi masyarakat Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular dan penyakit yang terkait dengan kematian ibu dan bayi disemua jenjang pelayanan kesehatan Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Dokter spesialis/mengikutsertak an program PDBSBK Koordinasi dengan Kab/Kota dalam rangka pemanfaatan Kapitasi Puskesmas Pengembangan Regionalisasi Sistem Rujukan

penyakit menular, bumil resiko tinggi, neo risti dan gangguan jiwa 6. Pengembangan Regionalisasi Sistem Rujukan


88

jiwa terbatas

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat adalah : Tabel 4.7. Strategi Pencapaian Sasaran “Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

a. % Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar b. % Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar c. % Penurunan Kasus Pemasungan d. Angka Kematian Ibu e. Angka Kematian Bayi

1. Optimalisasi Koordinasi antara Provinsi dan Kab/Kota dalam kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar 2. Meningkatkan Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan 3. Fasilitasi Tenaga spesialis dan Rekomendasi Usulan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam rangka Optimalisasi Rumah Sakit sebagai rujukan penyakit menular dan tidak menular serta penyakit jiwa 4. Koordinasi Distribusi Obat dan Vaksin pada fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan 5. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi

Penguatan advokasi ke Pemda dalam Penurunan AKI dan AKB, Peningkatan Kualitas Fasilitas pelayanan kesehatan serta Penangan kesehatan jiwa 1. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi, institusi pendidikan dan lintas sektor 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB, penanganan masalah kesehatan jiwa serta kesehatan lansia 3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kesga serta kesehatan khusus 4. Pengembangan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dalam regionalisasi sistem rujukan


89

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

dan Institusi pendidikan 6. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana,peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan di Kab/Kota 7. Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan Medis Pelayanan Maternal Neonatal 8. Koordinasi pembiayaan terkait dengan rujukan maternal neonatal 9. Penguatasn sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan 10. Kebijakan Penangan Keluhan Pasien di Fasilitas Kesehatan 11. Meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah tentang penurunan AKI-AKB, bebas pasung, penyakit menular/tidak menular dan program pembiayaan kesehatan 12. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah jiwa,kesehatan ibu dan anak 13. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah jiwa 14. meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta 15. berkoordinasi dengan Pusat untuk Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

90

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

STRATEGI TERPILIH

meningkat kan jumlah surveyor lokal Membuat model Fasilitas kesehatan terakreditasi sebagai benchmark fasilitas kesehatan lainnya Fasilitasi Clinical Pathways di fasilitas kesehatan rujukan untuk kasus-kasus terbanyak dan membutuhkan biaya yang tinggi Fasilitasi sistem informasi bidang kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Meningkatkan kerjasama dengan fakultas kedokteran dan institusi pendidikan kesehatan untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A, Sp. An, SpKJ dan Nutrisionis) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan Nakes Mandiri/Kebijakan In House Training/Pemberdaya an pelaihan oleh organisasi profesi contoh : P2KS) Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya program kesehatan/promotif preventif bagi masyarakat Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak


91

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

23.

24.

25. 26. 27. 28.

29.

30.

STRATEGI TERPILIH

menular dan penyakit yang terkait dengan kematian ibu dan bayi disemua jenjang pelayanan kesehatan Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Dokter spesialis/ mengikutsertakan program PDBSBK Koordinasi dengan Kab/Kota dalam rangka pemanfaatan Kapitasi Puskesmas Pengembangan Regionalisasi Sistem Rujukan Pemetaan Sumber Daya dan Manajemen Puskesmas Peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD Kebijakan grade mutu sesuai kondisi sumber daya fasilitas kesehatan rujukan (dasar, madya,utama, paripurna) Peningkatan Pengetahuan Nakes pada deteksi dini penyakit menular, bumil resiko tinggi, gangguan jiwa Program Improvement Collaborating PONEDPONEK


92

Tabel 4.8. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Penanggulangan masalah gizi yang optimal”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Adanya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) untuk mendukung akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama FAKTOR kehidupan EKSTERNAL 2. Adanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) untuk mendukung cakupan ASI Ekslusif 3. Ada 4 institusi pendidikan gizi 4. Adanya Tim Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Makanan Impor (TKP2MI) 5. Dukungan kebijakan dari TP PKK Provinsi Jatim. 6. Adanya organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Ketersediaan Tablet Fe dan kapsul vit A cukup 2. Adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 3. Semua RSUD memiliki Tim Asuhan Gizi 4. PP 33/2012 tentang ASI Eksklusif 5. PP 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 6. Therapeutic Feeding Center (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi. 7. Buku pedoman pemberian makanan bayi dan anak 8. Perda Nomor 11/2011 tentang Perbaikan Gizi dan SK Gubernur Jatim nomor 188/228/KPTS/013/ 2013 tentang Tim Pangan dan Gizi

ANCAMAN (THREATS) 1. 36% (data tahun 2012) kasus gizi disebabkan oleh pola asuh yang salah dalam masyarakat 2. Belum semua tempat kerja dan tempat-tempat umum menyediakan ruang laktasi 3. Budaya masyarakat yang salah tentang pemberian makanan pada bayi dan anak 4. Sulitnya rekruitmen kader kesehatan (gizi) baru 5. Kepatuhan kader dalam melakukan pencatatan program-program kesehatan (gizi) masih rendah

ALTERNATIF STRATEGI (SO) ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. Akselerasi perbaikan gizi 1. Mendorong penyediaan pada 1000 hari pertama ruang laktasi di tempat kehidupan dalam rangka kerja dan tempatpencegahan dan tempat umum sesuai penanggulangan gizi dengan PP 33/2012 buruk dan stunting 2. Meningkatkan peran 2. Memberdayakan serta masyarakat masyarakat dalam dalam keamanan peningkatan cakupan ASI pangan Eksklusif 3. Meningkatkan cakupan 3. Melakukan penguatan pemulihan gizi buruk terhadap Tim Pangan melalui pembentukan dan Gizi serta TKP2MI Pusat Pemulihan Gizi (TFC) di Puskesmas Perawatan


93

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 820/Menkes/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Penanganan KLB Gizi Buruk . 10. SK Menkes No. 1457/Menkes/SK/X/ 2003 tentang Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal. KELEMAHAN (WEAKNESS) ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Jumlah nutrisionis di Puskesmas dan RS 1. Meningkatkan jumlah kurang nutrisionis bekerja sama 2. 30% tenaga dengan institusi kesehatan yang pendidikan gizi terlatih tata laksana 2. Meningkatkan kapasitas penanganan gizi buruk tenaga kesehatan dalam 3. Cakupan D/S 72% penanganan gizi buruk (target : 85%) 4. Belum ada puskesmas BLUD 5. Cakupan ASI eksklusif 54,6% (target : 80%) 6. Cakupan Kadarzi 34,8% (target : 70%) 7. Kurangnya sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Gizi 8. Kurangnya sosialisasi gerakan nasional sadar gizi

ALTERNATIF STRATEGI (WT) 1. Melakukan sosialialisasi pemberian makanan pada bayi dan anak untuk merubah pola asuh dan budaya masyarakat 2. Meningkatkan jumlah nutrisionis melalui peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal” adalah: Tabel 4.9. Strategi Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Penanggulangan masalah gizi yang optimal” SASARAN INDIKATOR Penanggulangan Persentase masalah gizi yang balita gizi buruk optimal

STRATEGI 1. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

STRATEGI TERPILIH 1. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan


94

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI gizi buruk dan stunting 2. Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan cakupan ASI Eksklusif 3. Melakukan penguatan terhadap Tim Pangan dan Gizi serta TKP2MI 4. Mendorong penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan tempat-tempat umum sesuai dengan PP 33/2012 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keamanan pangan 6. Meningkatkan cakupan pemulihan gizi buruk melalui pembentukan Pusat Pemulihan Gizi (TFC) di Puskesmas Perawatan 7. Meningkatkan jumlah nutrisionis bekerja sama dengan institusi pendidikan gizi 8. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan gizi buruk 9. Melakukan sosialialisasi pemberian makanan pada bayi dan anak untuk merubah pola asuh dan

STRATEGI TERPILIH gizi buruk dan stunting. 2. Meningkatkan jumlah nutrisionis melalui peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD


95

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI budaya masyarakat 10. Meningkatkan jumlah nutrisionis melalui peningkatan status Puskesmas jadi BLUD

STRATEGI TERPILIH

Tabel 4.10. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Tersedianya lembaga potensial dalam memobilisasi sasaran imunisasi yaitu TNI-AD di tingkat kecamatan FAKTOR (koramil) dan desa EKSTERNAL (Babinsa)yang berpeluang 2. Organisasi profesi mendukung kegiatan identifikasi faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular 3. Adanya dukungan aktif lembaga UKBM (Posyandu Lansia, Balita, dll) 4. Mitra kerja pendukung seperti YKI, KPA dan LSM lainnya. 5. Sekretariat Tetap DBD 6. Setiap desa memiliki jumantik 7. Adanya kelompok perawatan diri (kpd) pasien kusta di 16 kab 8. Adanya bppd tk prov /kab/kota

KEKUATAN (STRENGTHS) 12. 100% desa/kel memiliki bidan. 13. Logistik obat dan vaksin cukup 14. 100% Puskesmas memiliki juknis

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Optimalisasi Rumah Sakit sebagai rujukan penyakit menular dan tidak menular 2. Optimalisasi pencapaian program kesehatan dengan melibatkan

ANCAMAN (THREATS) 1. Adanya New emerging dan re-emerging deseases 2. Mobilitas manusia / barang yang tinggi 3. Kurangnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor pada penanggulangan bencana 4. Jatim rawan bencana 5. Tingkat resistensi dan stigma masyarakat terhadap program kesehatan tertentu masih tinggi 6. Kepatuhan penderita minum obat 7. Pendampingan keluarga penderita untuk rutin minum obat 8. Kasus TB MDR meningkat (Tahun 2013) 9. Keikutsertaan dokter praktek swasta untuk program DOTS masih rendah 10. Penutupan lokalisasi

ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 2. Peningkatan respon petugas kesehatan terhadap KLB, bencana , masalah kesehatan,


96

15.

16.

17. 18.

19. 20. 21.

22.

program pengendalian peny.menular dan tidak menular dan bencana Tersedia Pusat Penanggulangan Krisis (PPK regional jatim) Telah tersusun rencana kontigency tiap kab/kota sesuai jenis ancaman bencana Telah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di tiap kab/kota Dukungan RS rujukan penyakit menular dan tidak menular Ada 2 RSK Kusta, 2 RS Jiwa, 4 RS Paru Ada Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Semua puskesmas dan RS pemerintah melaksanakan program DOTS Adanya kebijakan BOK untuk prioritas kegiatan promotif dan preventif

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. 46,5% lemari es penyimpan vaksin tidak berfungsi sesuai standar (Tahun 2013) 2. Capaian UCI Desa hanya 84,8% 3. 27,1% masyarakat menolak imunisasi dengan alasan takut anaknya menjadi sakit panas 4. 60% tenaga surveilans Puskemas dan RS belum terlatih (turn over tinggi)

Koramil dan babinsa masyarakat dan berita yang 3. Meningkatkan kemitraan meresahkan masyarakat dengan organisasi 3. Penguatan mutu program di profesi, LSM dan Dunia fasilitas pelayanan Usaha bidang kesehatan kesehatan, khususnya RS 4. Membuat upaya inovatif Khusus (RS Paru, RS dalam pengendalian Kusta,dan BP4) dan penyakit dan Puskesmas untuk penanggulangan masalah menghadapi tantangan kesehatan dengan penyakit baik menular melibatkan kalangan maupun tidak menular akademisi dan lembaga 4. Peningkatan kapasitas riset kesehatan tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar 5. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit

ALTERNATIF STRATEGI (ST)

ALTERNATIF STRATEGI (WT)

1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan 2. Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya program kesehatan bagi masyarakat 3. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan

1.

Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Pembuatan program unggulan untuk RS Khusus dan BP4 yang menjawab permasalahan program 3. Membuat wilayah percontohan untuk pengendalian penyakit 4. Meningkatkan deteksi dini penyakit menular,


97

5. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan 6. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan 7. 50% UPT Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi tidak memiliki dokter spesialis (Tahun 2013) 9. Rapid Diagnostic Test untuk malaria kurang 10. Kurangnya akses layanan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana “ adalah : Tabel 4.11. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana “ SASARAN Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana”

INDIKATOR

STRATEGI

% Penurunan 1. Optimalisasi Rumah KLB Sakit sebagai % Penurunan rujukan penyakit Penyakit Tidak menular dan tidak Menular menular 2. Optimalisasi pencapaian program kesehatan dengan melibatkan Koramil dan babinsa 3. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Dunia Usaha bidang kesehatan 4. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit dan penanggulangan

STRATEGI TERPILIH 1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola


98

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

masalah kesehatan oleh lembaga pelatihan dengan melibatkan kesehatan yang kalangan akademisi terstandar dan lembaga riset 6. Membuat upaya kesehatan inovatif dalam 5. Penguatan pengendalian penyakit Manajemen dan penanggulangan Bencana dan masalah kesehatan Surveilans dengan melibatkan Epidemiologi kalangan akademisi 6. Peningkatan respon dan lembaga riset petugas kesehatan kesehatan terhadap KLB, bencana , masalah kesehatan, masyarakat dan berita yang meresahkan masyarakat 7. Penguatan mutu program di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya RS Khusus (RS Paru, RS Kusta, dan BP4) dan Puskesmas untuk menghadapi tantangan penyakit baik menular maupun tidak menular 8. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar 9. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 10. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan 11. Peningkatan sosialisasi tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

99

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

pentingnya program kesehatan bagi masyarakat 12. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan 13. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 14. Pembuatan program unggulan untuk RS Khusus dan BP4 yang menjawab permasalahan program 15. Membuat wilayah percontohan untuk pengendalian penyakit 16. Meningkatkan deteksi dini penyakit menular,


100

Tabel 4.12. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “ Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Pendekatan fokus pada FAKTOR upaya pemberdayaan EKSTERNAL masyarakat 2. Event program Kota Sehat sebagai pendekatan mengatasi masalah melalui sinergisitas lintas sector

ANCAMAN (THREATS) 1. Masih banyaknya wilayah dengan kondisi sanitasi yang buruk 2. Masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak sehat yang berpotensi menyebarkan penyakit

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Adanya fasilitator pemicuan (3.204 orang) yang tersebar di 38 Kab/Kota 2. Surat Edaran Gubernur tentang strategi gerakan Gotong Royong untuk mengatasi masalah sanitasi dan masalah kesehatan lainnya 3. Setiap Kab/Kota memiliki Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) 4. 34 Kab/Kota sudah memiliki Tim Pembina Teknis dan Forum Kota Sehat

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, termasuk membangkitkan gerakan Gotong Royong

ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, upaya pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran Pokja AMPL/Pokja Sanitasi, dan Tim Pembina Teknis Kota Sehat

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Tidak semua petugas kesehatan lingkungan memiliki basis pendidikan Sanitarian

ALTERNATIF STRATEGI (WT) 1. Menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan intervensi lainnya

ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Memanfaatkan event Kota Sehat dalam rangka memperbaiki kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat


101

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Akses Pada Lingkungan yang Sehat “ adalah: Tabel 4.13. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Akses Pada Lingkungan yang Sehat “ SASARAN Meningkat nya Akses pada lingkunga n yang sehat

INDIKATOR 1. Persentase akses air minum berkualitas 2. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat)

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, termasuk membangkitkan gerakan Gotong Royong 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, upaya pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran Pokja AMPL/Pokja Sanitasi, dan Tim Pembina Teknis Kota Sehat 3. Menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan intervensi lainnya 4. Memanfaatkan event Kota Sehat dalam rangka memperbaiki kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, termasuk membangkitkan gerakan Gotong Royong 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, upaya pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran Pokja AMPL/Pokja Sanitasi, dan Tim Pembina Teknis Kota Sehat 3. Menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan intervensi lainnya 4. Memanfaatkan event Kota Sehat dalam rangka memperbaiki kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat


102

Tabel 4.14.Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Adanya dukungan organisasi profesi, Asosiasi bidang kefarmasian dan lintas FAKTOR sektor EKSTERNAL 2. Adanya dukungan 5 Institusi pendidikan dalam bidang kefarmasian, alat kesehatan dan makanan baik secara kuantitas maupun kualitas 3. dukungan Balai Besar POM dalam pengawasan Obat dan Makanan 4. dukungan sarana kefarmasian dan alat kesehatan mulai dari sektor industri sampai dengan pelayanan

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Adanya UU dan Peraturan lainnya di bidang kefarmasian, alkes dan makanan yang merupakan payung hukum 2. Adanya standar-standar penilaian produk sediaan farmasi, alkes dan makanan yang memenuhi syarat 3. Adanya standar-standar penilaian sarana produksi dan distribusi yang memenuhi standar 4. Adanya standar penilaian pelayanan kefarmasian

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi dan asosiasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar POM Meningkakan kualitas sarana kefarmasian dan alat kesehatan melalui pembinaan dan pengendalian

ANCAMAN (THREATS) 1. Banyaknya jenis Produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar yang memerlukan perhatian 2. Banyaknya sarana produksi dan distribusi bidang farmasi, alat kesehatan dan makanan yang ada di Jawa Timur yang belum memenuhi standar 3. Diberlakukannya harmonisasi ASEAN terhadap produk-produk sediaan farmasi dan alat kesehatan 4. Beredarnya bahan-bahan berbahaya yang cenderung disalahgunakan untuk makanan ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap produk-produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar 2. Pembatasan jenis produk yang dibutuhkan di sektor pelayanan 3. Memperketat persyaratan perijinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan makanan

KELEMAHAN (WEAKNESS) ALTERNATIF STRATEGI : (W,O) ALTERNATIF STRATEGI:(W T) 1. Belum optimalnya penerapan pelayanan 1. Meningkatkan kerjasama 1. Meningkatkan kualitas SDM kefarmasian di fasilitas dengan institusi farmasi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

103

kesehatan 2. Jumlah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dan instansi pelaksana program kefarmasian masih kurang 3. Dukungan lintas program terhadap pentingnya pelayanan kefarmasian masih belum optimal 4. Dukungan anggaran untuk penyediaan obat masih kurang 5. Sarana dan Prasarana pengelolaan obat masih kurang

pendidikan, organisasi mengoptimalkan sumber profesi dan lintas sektor daya yang ada untuk terkait untuk meningkatkan pelayanan meningkatkan kualitas kefarmasian SDM 2. Meningkatkan kerjasama 2. Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dengan institusi dalam hal pengawasan dan pendidikan, organisasi sediaan pengendalian produk profesi dan lintas sektor sediaan farmasi, alat terkait untuk kesehatan dan makanan mengadvokasi terbitnya kebijakan-kebijakan yang mendukung program kefarmasian dan anggaran obat 3. Advokasi untuk pengadaan tenaga farmasi

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman” Tabel 4.15. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman” SASARAN

INDIKATOR

Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman

Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang dinilai memenuhi syarat

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

1. Meningkatkan 1.Meningkatkan kerjasama dengan kerjasama dengan institusi institusi pendidikan, pendidikan, organisasi profesi dan organisasi profesi lintas sektor terkait dan asosiasi untuk mengadvokasi 2. Meningkatkan terbitnya kebijakankoordinasi dengan kebijakan yang Balai Besar POM mendukung program 3. Meningkakan kefarmasian dan kualitas sarana anggaran obat kefarmasian dan alat kesehatan 2.Meningkatkan kualitas melalui pembinaan SDM farmasi dalam dan pengendalian mengoptimalkan 4. Memperketat sumber daya yang ada pengawasan dan untuk meningkatkan pengendalian pelayanan kefarmasian terhadap produkproduk sediaan 3.Meningkatkan farmasi, alat kerjasama lintas kesehatan dan program dan sektor


104

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI makanan yang beredar 5. Pembatasan jenis produk yang dibutuhkan di sektor pelayanan 6. Memperketat persyaratan perijinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan makanan 7. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kualitas SDM 8. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk mengadvokasi terbitnya kebijakankebijakan yang mendukung program kefarmasian 9. Advokasi untuk pengadaan tenaga farmasi 10. Meningkatkan kualitas SDM farmasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian 11. Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dalam hal pengawasan sedan

STRATEGI TERPILIH dalam hal pengawasan dan pengendalian produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, Asosiasi dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kualitas SDM 5. Memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap produk-produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar 6 Meningkakan kualitas sarana kefarmasian dan alat kesehatan melalui pembinaan dan pengendalian 7. Meningkatkan dan mengembangkan bahan alam untuk sediaan farmasi yang berkualitas


105

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

pengendalian produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan


106

Tabel 4.16. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “ Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang memadai”

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Ada 10 fakultas kedokteran (2 diantaranya mendidik dokter spesialis), 83 D3 kebidanan, 12 D4 kebidanan, 46 S1 FAKTOR kebidanan, 46 s1 EKSTERNAL keperawatan, 55 D3 keperawatan 2. Adanya Uji Kompetensi Exit Exam bagi calon lulusan intitusi pendidikan tinggi kesehatan (khususnya Kebidanan dan Keperawatan) 3. Adanya Program PPDSBK 4. Adanya jaminan pembiayaan kesehatan 5. Dukungan Organisasi Profesi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan teknis 6. Hubungan yang harmonis dengan Organisasi Profesi 7. Adanya dukungan dari LSM dan dunia usaha 8. Alokasi minimal besaran anggaran kesehatan ditentukan dalam UU Kesehatan 9. Adanya Komitmen Nasional Jaminan kesehatan sesuai UU SJSN 10.Dukungan politik Pemerintah Povinsi dan Kab/Kota untuk menjamin masyarakat terutama maskin dan tidak mampu

ANCAMAN (THREATS) 1. Sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh institusi pendidikan sendiri 2. Penyebaran RS swasta tidak merata hanya menumpuk di 4 kab/kota 3. Penyebaran dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak menumpuk di 4 kab/kota 4. Pengaturan penempatan tenaga kesehatan di Kab/Kota seringkali tidak sesuai dengan tupoksinya 5. Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota masih belum memenuhi standar 6. Pemerintah Daerah Kab/Kota masih menganggap pendapatan Puskesmas dan RS sebagai PAD, sehingga pelayanan habis mengarah ke kuratif dari pada preventif dan promotif 7. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah kurang mendukung puskesmas yang belum BLUD 8. Masyarakat belum memahami manfaat JKN sehingga enggan membayar iuran kecuali dalam kondisi sakit parah 9. Rumah sakit belum memahami pembayaran tarif paket Ina - CBG’s, msh ada yang menarik iur biaya dari pasien 10. Laporan klaim dan pemanfaatan pelayanan tidak tepat waktu, sulit untuk memprediksi kecukupan dana 11. Kemampuan petugas tentang pembiayaan dan


107

jaminan kesehatan masih kurang 12. Kemampuan petugas untuk pengelolaan keuangan puskesmas non BLUD kurang

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Tersusunnya Perda tentang Tenaga Kesehatan di Jawa Timur 2. Proporsi dr.SpOG adalah 0,89/100 ribu penduduk 3. Proporsi dr. SpA adalah 0,65/100 ribu penduduk 4. Proporsi dokter umum adalah 20,5/100 ribu penduduk 5. Proporsi bidan adalah 40,5/100 ribu penduduk 6. Memiliki 2 institusi pendidikan tinggi kesehatan (AKZI Surabaya dan Akper Soedono Madiun) 7. Adanya Perda, Pergub Jamkesda dan adanya Perjanjian Kerjasama Jamkesda antara Gubernur dan Walikota/ Bupati 8. Adanya anggaran untuk biaya pelayanan dan pembayaran premi dari APBD Prov/Kab/Kota 9. Adanya Tim koordinasi pelaksanaan JKN Prov. Jatim dan Kab./Kota 10. Memiliki Jaringan fasilitas kesehatan dasar dan lanjutan pemerintah dan swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Penguatan sistem informasi perencanaan nakes 2. Melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pelatihan teknis tenaga kesehatan dengan Organisasi Profesi 3. Menempatkan residen PPDSBK di RS Kab/Kota yang membutuhkan 4. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dan swasta 5. Koordinasi pelaksanaan jaminan kesehatan Pusat, Pemerintah provinsi Dinkes, provider, Organisasi Profesi dan masyarakat 6. Kerjasama yang baik antara fasilitas kesehatan dan BPJS sesuai Peraturan yang berlaku

ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Mengadvokasi pemerintah Kab/kota untuk mengadopsi Perda Tenaga Kesehatan di setiap kebijakannya yang terkait dengan pengaturan tenaga kesehatan di wilayahnya 2. Sosialisasi 3. Peningkatan kapasitas petugas Dinkes/RS/Puskesmas 4. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar 5. Evaluasi kecukupan dan pemanfaatan dana di Dinkes dan fasilitas kesehatan


108

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Tingkat kelulusan uji kompetensi exit exam bagi Bidan, Perawat, dan Ners th 2013 masih relatif rendah (68,97%) 2. 12 RSUD tidak memiliki dokter spesialis anak 3. 5 RSUD tidak memiliki dokter spesialis obsgyn 4. Dari 24 RSUD Kelas b, hanya 2 RSUD yang memenuhi standar tenaga medis sesuai permenkes 340 5. Dinas Kesehatan tidak dapat lagi ikut serta membina institusi pendidikan tinggi kesehatan 6. Kurangnya dana untuk operasional kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan 7. Merupakan Program baru kebijakan belum tersosialisasi dengan baik dan berubah-ubah 8. Petugas di Puskesmas dan Pejabat Pemda Kab/Kota kurang memahami pembayaran kapitasi. 9. Petugas RS belum memahami mekanisme pembayaran klaim 10. Pemanfaatan dana lebih banyak untuk biaya pelayanan kuratif dari pada preventif/promotif 11. Realisasi Dana lebih untuk biaya tidak langsung dari pada biaya langsung ke masyarakat. 12. Sosialisasi ke masyarakat

ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. Meningkatkan koordinasi dengan fakultas kedokteran untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A) 2. Meningkatkan koordinasi dengan Institusi pendidikan tinggi khususnya Kebidanan untuk meningkatkan kompetensinya menghasilkan tenaga bidan yang siap pakai 3. Menghitung pembiayaan kesehatan daerah 4. Penguatan kapasitas petugas dalam penyelenggraan JKN terutama dalam aspek pembiayaan

ALTERNATIF STRATEGI (WT) 1. Mengadvokasi institusi pendidikan tinggi kesehatan untuk meningkatkan kualitas lulusannya sesuai dengan standar 2. Pemberian insentif petugas yang pelaksanaan kegitanan preventif, promotif 3. Peningkatan kemampuan tenaga dalam perencanaan pembiayaan kesehata

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran “Sumber daya kesehatan yang memadai”


109

Tabel 4.17. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran ““Sumber daya kesehatan yang memadai”“ SASARAN

INDIKATOR

Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal

1. Rasio dokter spesialis kandungan terhadap jumlah penduduk 2. Ratio dokter spesialis anak terhadap jumlah penduduk 3. Ratio dokter umum terhadap jumlah penduduk 4.Ratio Bidan terhadap jumlah penduduk 5. Ratio Perawat terhadap jumlah penduduk 6. Ratio Nutrisionis terhadap jumlah penduduk 7. Persentase pembiayaan kesehatan yang memenuhi standar

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

1. Penguatan sistem informasi perencanaan nakes 2. Meningkatkan koordinasi dengan fakultas kedokteran untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A) 3. Menempatkan residen PPDSBK di RS Kab/Kota 4. Meningkatkan koordinasi dengan Institusi pendidikan tinggi khususnya Kebidanan untuk peningkatan kompetensi menghasilkan tenaga bidan yang siap pakai

1. Penguatan sistem informasi perencanaan nakes 2. Meningkatkan koordinasi dengan fakultas kedokteran untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A) 3. Menempatkan residen PPDSBK di RS Kab/Kota 4. Meningkatkan koordinasi dengan Institusi pendidikan tinggi khususnya Kebidanan untuk peningkatan kompetensi menghasilkan tenaga bidan yang siap pakai 5. Advokasi kepada Pemda dan swasta terkait dengan pembiayaan kesehatan program kesehatan 6. Peningkatan kapasitas petugas dalam pembiayaan kesehatan


110

Tabel 4.18. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran “Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi “

FAKTOR INTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Peraturan keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi sudah tersedia 2. Tersedianya Pokja Unit Layanan pengadaan FAKTOR (ULP) EKSTERNAL 3. Kewajban untuk memenuhi Good and Clean Government (WTP, WBK, WBBM) 4. Penilaian kinerja pemerintahan (LAKIP, LPPD) 5. Penilaian Budaya Kerja dan PPID

KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Adanya SOP 2. Tersedianya data yang up to date 3. Komitmen untuk mencapai target

TANTANGAN (THREATS) 1. Belum semua kabupaten/kota memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi (masih manual) 2. Inkonsistensi dalam perencanaan

ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. Optimalisasi pelaksanaan peraturan dan pemenuhan kewajiban dalam rangka Good Government

ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. Menguatkan sistem informasi terintegrasi dan fasilitasi ke kabupaten/kota dalam manajemen data, perencanaan dan evaluasi

4. Adanya Tim SPIP, PPID, Kelompok Budaya Kerja, Perencana Internal, Manajemen Data KELEMAHAN (WEAKNESS) ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. Kurangnya koordinasi 1. Meningkatkan 2. Data inventaris aset koordinasi dalam belum akurat manajemen keuangan, 3. Jumlah tenaga yang aset, perencanaan dan kompeten terbatas evaluasi

ALTERNATIF STRATEGI (WT) 1. Meningkatkan kapasitas tenaga dalam bidang aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Dari alternatif strategi tersebut diatas maka strategi terpilih untuk mencapai sasaran ““Tertib administrasi dan manajemen keuangan

dan aset” adalah

sebagai berikut : Tabel 4.19. Strategi Pencapaian Indikator Sasaran “Tertib administrasi dan manajemen keuangan dan aset” SASARAN “Tertib administrasi dan manajemen keuangan dan aset

INDIKATOR Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan

STRATEGI 1. Optimalisasi pelaksanaan peraturan dan pemenuhan

STRATEGI TERPILIH 1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai


111

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI TERPILIH

(LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti

kewajiban dalam rangka Good Government 2. Menguatkan sistem informasi terintegrasi dan fasilitasi ke kabupaten/kota dalam manajemen data, perencanaan dan evaluasi 3. Meningkatkan koordinasi dalam manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi 4. Meningkatkan kapasitas tenaga dalam bidang aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

peraturan dalam rangka Good and Clean Governance 2. Menguatkan sistem informasi terintegrasi dan fasilitasi ke kab/kota dalam manajemen data, perencanaan dan evaluasi 3.

Dari analisis SWOT, terpilih strategi yang prioritas untuk mencapai indikator sasaran, yaitu seperti terlihat dalam tabel 4.20. Tabel 4.20. Strategi Terpilih NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

1


1. Meningkatnya Desa Siaga Aktif PURI

2


1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 4. Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

STRATEGI 1. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui kemitraan dengan Organisasi kemasyarakatan, Profesi, LSM dan dunia usaha serta koordinasi lintas sektor 1. Penguatan advokasi ke Pemda dalam Penurunan AKI dan AKB, Peningkatan Kualitas Fasilitas pelayanan kesehatan serta Penangan kesehatan jiwa 2. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi, institusi


112

NO


SASARAN

5. Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar 6. Menurunnya Kasus Pemasungan

STRATEGI

3.

4.

5.

3


Menurunnya Persentase balita gizi buruk

1.

2.

4


1. 2.

Menurunnya KLB 1. Menurunnya Penyakit Tidak menular 2.

3. 4. 5.

pendidikan dan lintas sektor Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB, penanganan masalah kesehatan jiwa serta kesehatan lansia Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kesga serta kesehatan khusus Pengembangan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dalam regionalisasi sistem rujukan Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting. Meningkatkan jumlah nutrisionis melalui peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar


113

NO

SASARAN


STRATEGI 6.

5

Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat

1. Persentase akses air 1. minum berkualitas 2. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) 2.

3.

4.

6

Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman

Meningkatnya persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang dinilai memenuhi syarat

1.

2.

3.

Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melibatkan kalangan akademisi dan lembaga riset kesehatan Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, termasuk membangkitkan gerakan Gotong Royong Meningkatkan kerjasama lintas sektor, upaya pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran Pokja AMPL/Pokja Sanitasi, dan Tim Pembina Teknis Kota Sehat Menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan intervensi lainnya Memanfaatkan event Kota Sehat dalam rangka memperbaiki kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk mengadvokasi terbitnya kebijakan-kebijakan yang mendukung program kefarmasian dan anggaran obat Meningkatkan kualitas SDM farmasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dalam hal pengawasan dan pengendalian produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan


114

NO

SASARAN


STRATEGI 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, Asosiasi dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kualitas SDM 5. Memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap produk-produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar 6. Meningkakan kualitas sarana kefarmasian dan alat kesehatan melalui pembinaan dan pengendalian 7. Meningkatkan dan mengembangkan bahan alam untuk sediaan farmasi yang berkualitas

7

Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai

8


Terpenuhinya Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk


1. Penguatan sistem informasi perencanaan nakes 2. Meningkatkan koordinasi dengan fakultas kedokteran untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten (dokter umum, SpOG,Sp.A) 3. Menempatkan residen PPDSBK di RS Kab/Kota 4. Meningkatkan koordinasi dengan Institusi pendidikan tinggi khususnya Kebidanan untuk peningkatan kompetensi menghasilkan tenaga bidan yang siap pakai 1. Advokasi kepada Pemda dan swasta terkait dengan pembiayaan kesehatan program kesehatan 2. Peningkatan kapasitas petugas dalam pembiayaan


115


NO

SASARAN

9

Meningkatnya manajemen kesehatan yang bersih untuk menunjang program kesehatan

Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti

STRATEGI 1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan dalam rangka Good and Clean Governance 2. Menguatkan sistem informasi terintegrasi dan fasilitasi ke kabupaten/kota dalam manajemen data, perencanaan dan evaluasi

Tabel 4.21 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MISI I : Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat


Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui kemitraan dengan Organisasi kemasyarakatan, Profesi, LSM dan dunia usaha serta koordinasi lintas sektor

1. Pembangunan berwawasan kesehatan 2. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam pelaksanaan PHBS 3. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM

MISI II : Mewujudkan, memeliharadan meningkatkan yankes yang bermutu, merata dan terjangkau TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjuta n, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat


1. Penguatan advokasi ke Pemda dalam Penurunan AKI dan AKB, Peningkatan Kualitas Fasilitas pelayanan kesehatan serta Penangan kesehatan jiwa 2. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi profesi, institusi pendidikan dan lintas sektor 3. Meningkatkan pemberdayaan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, KB, bayi, remaja dan lansia 2. Peningkatan aksesibilits dan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan 3. Penanganan masalah kesehatan jiwa


116

masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB, penanganan masalah kesehatan jiwa serta kesehatan lansia 4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kesga serta kesehatan khusus 5. Pengembangan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dalam regionalisasi sistem rujukan

MISI III : Mewujudkan upaya pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penanggulangan masalah kesehatan TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Optimalisasi penanggulang an masalah gizi


.1. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting. 3. Meningkatkan jumlah nutrisionis melalui peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui



1. Penguatan kepemilikan program di tingkat kabupaten kota melalui advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial 2. Optimalisasi tata laksana penyakit menular , tidak menular disemua jenjang pelayanan kesehatan

a. Mengacu pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan b. Mengacu pada kebijakan Nasional Program-program Pengendalian Penyakit (menular dan tidak menular), Gizi, Penyehatan


117

3. Penguatan dukungan masyarakat sipil dalam pengendalian penyakit 4. Penguatan Manajemen Bencana dan Surveilans Epidemiologi 5. Peningkatan kapasitas tenaga teknis program melalui pelatihan yang bermutu yang dikelola oleh lembaga pelatihan kesehatan yang terstandar 6. Membuat upaya inovatif dalam pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melibatkan kalangan akademisi dan lembaga riset kesehatan Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat

1. Persentase akses air minum berkualitas 2. Persentase aks es sanitasi dasar (jamban sehat)

1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, termasuk membangkitkan gerakan Gotong Royong 2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor, upaya pembentukan jejaring termasuk meningkatkan peran Pokja AMPL/ Pokja Sanitasi, dan Tim Pembina Teknis Kota Sehat 3. Menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan intervensi lainnya

Lingkungan Bencana

dan

1. Peningkatan akses Lingkungan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatn peran lintas sektor dalam mendukung akses lingkungan sehat


118

4. Memanfaatkan event Kota Sehat dalam rangka memperbaiki kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat

MISI IV : Mendayagunakan sumber daya kesehatan TUJUAN Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makan

SASARAN Meningkatnya Sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman

STRATEGI 1. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk mengadvokasi terbitnya kebijakankebijakan yang mendukung program kefarmasian dan anggaran obat 2. Meningkatkan kualitas SDM farmasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian 3. Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dalam hal pengawasan dan pengendalian produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, Asosiasi dan lintas sektor terkait untuk meningkatkan kualitas SDM 5. Meningkatkan dan mengembangkan bahan alam untuk sediaan farmasi yang berkualitas

KEBIJAKAN Peningkatan Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan memenuhi syarat untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berorientasi patient safety


119

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengambanga n sumber daya kesehatan

Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal

Pembiayaan Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil


1. Penguatan sistem 1. Pendistribusian informasi perencana tenaga kesehatan an nakes di rumah sakit, 2. Meningkatkan balai kesehatan, koordinasi dengan puskesmas dan fakultas kedokteran jaringannya untuk memenuhi 2 .Pendayagunaan tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang kompeten (dokter yang kompeten umum, SpOG,Sp.A) sesuai kebutuhan 3. Menempatkan penataan residen PPDSBK di RS 3. Pembuatan Kab/Kota regulasi penataan 4. Meningkatkan tenaga kesehatan koordinasi dengan Institusi pendidikan tinggi khususnya Kebidanan untuk peningkatan kompetensi menghasilkan tenaga bidan yang siap pakai 5. Advokasi kepada Pemda dan swasta terkait dengan pembiayaan kesehatan program kesehatan 6. Peningkatan kapasitas petugas dalam pembiayaan 1. Advokasi kepada 1. Peningkataan Pemda dan swasta pembiayaan terkait dengan kesehatan pembiayaan provinsi/kab/kota kesehatan program melalui DHA kesehatan 2. Pemberdayaan 2. Peningkatan masyarakat kapasitas petugas /swasta dalam dalam pembiayaan jaminan kesehatan kesehatan 3. Perbaikan sistem pencatatan pembiayaan kesehatan 4. jaminan kesehatan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat 5. Peningkatan kegitan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan


120

MISI V : Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih Optimalisasi manajemen kesehatan untuk menunjang program kesehatan

Terwujudnya Tertib adminstrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi

Meningkatkan 1. Peningkatan koordinasi manajemen pelaksanaan kegiatan kesehatan yang sesuai peraturan bersih dan dalam rangka Good bertanggungjawa and Clean b Governance 2. Pengembangan Regulasi Bidang Kesehatan


121

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dijabarkan sebagai berikut : 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 3 Kegiatan yaitu : a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b) Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) c) Pengembangan posyandu dan Desa Siaga 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 8 kegiatan yaitu : a)

Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

b)

Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya

c)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah

d)

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

e)

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa

f)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

g)

Peningkatan

Mutu

Pelayanan

dan

Jangkauan

Kesehatan

Penunjang

(Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes) h)

Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

3. Program Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a) Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS b) Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 3 kegiatan yaitu : a) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

122

b) Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi c) Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi 5. Program Pengendalian Penyakit, terdiri dari 12 kegiatan yaitu : a) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita b) Peningkatan

Surveillance

Epidemologi

dan

Pengamatan

Penyakit

serta

Penanggulangan KLB c) Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia d) Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) e) Pengendalian HIV/AIDs f) Pengendalian Penyakit Malaria g) Pengendalian Penyakit PES h) Pencegahan DBD (Demam Berdarah) i) Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah j) Peningkatan Imunisasi k) Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) l) Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) m) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri dari 4 kegiatan yaitu : a) Pengembangaan Sarana SAPL Melalui Participatory b) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar c) Penyehatan Lingkungan d) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat 7. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan, terdiri dari 9 kegiatan yaitu : a) Upaya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan b) Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan c) Peningkatan mutu Penggunaan obat d) Upaya Pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika e) Peningkatan mutu dan keamanan makanan f) Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika Batu g) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

123

h) Peningkatan kualitas produk alat kesehatan i) Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium 8. Program Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu : a) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit b) Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah sakit dan jaringannya) c) Peningkatan Profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan d) Peningkatan Pembiayaan Kesehatan. 9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, yang terdiri dari kegiatan yaitu : a) Pengembangan dan fasilitasi Program Kesehatan b) Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan c) Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan d) Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 1 kegiatan yaitu: a) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan yaitu : a) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana b) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana c) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana d) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana 12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a)

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

b)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari 3 kegiatan yaitu : a)

Penyusunan Dokumen Perencanaan

b)

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

c)

Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan

dan

Pelaksanaan

Sistem

Informasi Data


124

Rencana Program dan Kegiatan diatas disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1. (excel)


125

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN

1 Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

2 Masyarak at yang mandiri dan hidup sehat

KODE

3 4 Persentase 1.02.19 Desa Siaga aktif berstrata PURI

1.02.19.001

PROGRAM / KEGIATAN

5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Pagu Indikatif Program: Persentase Desa Siaga (Desi) Aktif Purnama Mandiri (PURI)

1.02.19.015

Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) Pengembangan posyandu dan Desa Siaga

Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat

Meningkat nya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangka u bagi masyarak at

1 3

4

5

Angka 1.02.16 Kematian Ibu Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar Persentase Fasilitas Kesehatan Persentase kasus pemasungan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017

2016

Rp

target

11 4,994,000,000

Rp

12

target

60%

64%

68%

70%

46%

50%

53%

56%

38%

41%

43%

-

8

10

target

13 5,493,400,000 -

7

9 4,540,000,000

Rp

14

2018

2019

Rp

target

72%

15 6,042,740,000 -

-

59%

45%

-

9

2,127,675,000 -

100%

16

Penangg ung Jawab

Rp

74%

17 6,647,014,000 -

-

62%

-

47%

-

49%

-

9

2,340,442,500 -

9

2,574,486,750 -

9

2,831,935,425 -

-

100%

-

100%

-

100%

-

198 2%

666,325,000 -

298 3%

732,957,500 -

397 4%

806,253,250 -

496 5%

886,878,575 -

2,000,000,000 12.602 12.602

2,200,000,000 -

12.804 12.804

2,420,000,000 13.004 - 13.004

2,662,000,000 -

302

403

20

Dinkes Persentase rumah tangga sehat Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah jenis media promosi program prioritas yang di hasilkan Persentase program prioritas yang disosialisasikan elalui media

1.02.19.013

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa target n

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah UKBM yang dibina Persentase UKBM yang dibina Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah posyandu PURI yang dibina Jumlah desa siaga aktif madya yang dibina Outcome Kegiatan: Persentase posyandu PURI yang dibina Persentase Desa Siaga aktif Madya yang dibina Pagu Indikatif Program:

Dinkes

Dinkes 1,934,250,000 9

9

100%

100%

98 0.54%

111 1%

-

605,750,000

10.912 12.40 4 0 101

38%

41%

0

4%

-

201

-

2,928,200,000 504

43%

-

45%

-

47%

-

49%

-

8%

-

12%

-

16%

-

20%

-

6,265,700,000

6,892,270,000

Persentase Puskesmas yang terakreditasi

9%

15%

20%

Persentase Ponkesdes sesuai standar

44%

46%

48%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

64%

65%

Cakupan pelayanan kesehatan USILA Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes Cakupan Pelayanan Bayi Persentase Kasus Pasung ditangani

53%

1,056,000,000

7,581,497,000

8,339,646,700

9,173,611,370

25%

1,161,600,000

30%

1,277,760,000

>35%

1,405,536,000

-

50%

-

52%

-

>52%

-

66%

-

67%

-

68%

-

>68%

-

54%

55%

-

56%

-

57%

-

58%

-

66% 93%

67% 94%

68% 95%

-

69% 96%

-

70% 97%

-

>70% >97%

95% 100%

95% 100%

96% 100%

-

96% 100%

-

97% 100%

-

>97% 100%

Dinkes

Dinkes

Dinkes Dinkes - Dinkes Dinkes - Dinkes Dinkes

dan bermutu bagi masyarakat

TUJUAN

1

masyarak at

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4 1.02.16.021

PROGRAM / KEGIATAN

5 Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Nakes yang terlatih Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Jumlah Tim Pembina UKS yang aktif Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Jumlah Nakes yang terlatih pelayanan kesehatan lansia Persentase sekolah yang melaksanakan program UKS


7

8

2015


2016

2018

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Penangg ung Jawab

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

800,000,000

880,000,000

968,000,000

1,064,800,000

1,171,280,000

10

10

10

10

10

10

2%

10%

10%

12%

12%

14%

29%

29%

29%

29%

29%

29%

5 5Puske Puskesma smas s 100% 100%

5 Puskes mas 100%

5 Puskes mas 100%

5 Puskes mas 100%

5 Puskes mas 100%

Dinkes

Dinkes

Dinkes

1.02.16.023

1.02.16.037

1.02.16.038

Persentase Puskesmas santun lansia Peningkatan mutu Pagu Indikatif Kegiatan: dan jangkauan Jumlah Puskesmas yang pelayanan terakreditasi kesehatan dasar di Jumlah Puskesmas PONED Puskesmas beserta yang aktif jaringannya Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar Outcome Kegiatan: Persentase Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Peningkatan kualitas Pagu Indikatif Kegiatan: pelayanan Jumlah kemitraan dalam kesehatan ibu, bayi, peningkatan pelayanan ANC balita dan anak pra berkualitas sekolah Jenis data kesehatan ibu, bayi, balita dan anak prasekolah Jumlah forum PENAKIB yang terbentuk tk kab/kota Jumlah kemitraan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC berkualitas Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas Peningkatan Mutu Pagu Indikatif Kegiatan: Pelayanan Jumlah tenaga kesehatan Kesehatan terlatih CTU Reproduksi dan Keluarga Berencana

5%

6%

7%

150 Pusk

200 pusk 125 Pusk 200 Pusk

300 pusk 150 Pusk 300 Pusk

9%

15%

20%

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

3

6

8

10

12

2

2

2

2

2

86%

87%

88%

97%

97%

97%

20 orang

20 orang

1,100,000,000

100 Pusk 150 Pusk

-

7%

1,210,000,000

2,000,000,000

-

-

25%

89%

-

-

98.00%

8%

1,464,100,000

30%

90%

-

-

1,610,510,000

>35%

-

2,928,200,000

90%

-

98%

98.00%

665,500,000 20 orang

-

600 Pusk 225 Pusk 600 Pusk

2,662,000,000

605,000,000 20 orang

-

500 Pusk 200 Pusk 500 Pusk

2,420,000,000

550,000,000 20 orang

8%

1,331,000,000 400 Pusk 175 Pusk 400 Pusk

2,200,000,000

500,000,000

-

732,050,000 20 orang

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE 1.02.16.038

1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan5 6 Reproduksi dan Jumlah tenaga kesehatan Keluarga Berencana

terlatih APBK Persentase tenaga kesehatan terlatih CTU dan APBK

1.02.16.044

1.02.16.050

1.02.16.051

1.02.16.052

1.02.33

Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Koordinasi dalam rangka meningkatkan Puskesmas mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas


7 20 orang 7%

8

2015

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

20 orang 8%

20 orang 9%

400,000,000 200 400 Ponkesdes Ponkes des 44% 46%

500 Ponkes des 48%

1,000,000,000 32 kali 40 kali

44 kali

40 orang

40 orang

Persentase Puskesmas mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas Peningkatan Mutu Pagu Indikatif Kegiatan: Pelayanan dan Jumlah Laboratorium Jangkauan sederhana di Puskesmas Kesehatan sesuai standar Penunjang Persentase tenaga kesehatan (Laboratorium, yang terlatih Laboratorium Darah, Radiomedik, sederhana puskesmas sesuai Bengkel Alkes) standar

5%

10%

15%

150 Pusk

200 Pusk

250

9%

15%

20%

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Rumah Sakit terakreditasi Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan PONEK Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar

265,700,000

10%

65%

-

20 orang 9,2%

440,000,000 -

600 Ponkesd es 50% -

1,100,000,000 -

48 kali

-

484,000,000 -

-

-

20%

800 Ponkes des 52%

-

25%

321,497,000

25%

220,000,000

target

-

1000 Ponkes des 55% -

1,331,000,000 -

56 kali

-

30%

353,646,700

30%

242,000,000

Rp

Penangg ung Jawab

17

20

-

585,640,000 -

-

1,464,100,000 -

40 orang

350

-

16 20 orang 11%

532,400,000 -

40 orang

300

-

20 orang 10

1,210,000,000 - 52 kali

40 orang

292,270,000

200,000,000

0

2019

target

22 orang

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Outcome : Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Pagu Indikatif Program:

2018

Rp

Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan Program Kesehatan Khusus

Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya


2016

-

389,011,370 400

-

35%

266,200,000

-

292,820,000

15%

-

20%

-

25%

-

30%

-

65%

70%

2,453,000,000 -

75%

2,698,300,000 -

75%

2,968,130,000 -

>75%

3,264,943,000 -

50%

50%

55%

-

60%

-

65%

-

>65%

-

75%

75%

80%

-

80%

-

80%

-

>80%

-

2,230,000,000

Dinkes

Dinkes

Dinkes

TUJUAN

1

Melaksanaka n upaya penanggulang an masalah gizi

SASARAN

2

Meningkat 1 nya Upaya Penanggul 2 angan masalah gizi yang optimal

INDIKATOR SASARAN

3

Persentase Balita Gizi Buruk Pesentase Balita Stunting

KODE

4 1.02.33.008

PROGRAM / KEGIATAN


6 Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur Jumlah RS yang melaksanakan On The Job Training PONEK Prosentase RS yang mempunyai SOP sesuai standar 1.02.33.019 Peningkatan Pagu Indikatif Kegiatan: pelayanan Jumlah Bimbingan Teknis kesehatan dalam rangka penunjang dan pengembangan sistem kegawatdaruratan di kegawatdaruratan RSU dan RS khusus pelayananpenunjang di RSU dan RS Khusus Jumlah tenaga RS terlatih sistem informasi kegawatdaruratan Jumlah sarkes melaksanakan uji coba juknis sistem rujukan

1.02.20

5 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS

Jumlah Pengobatan dan rapat koordinasi pada P3K Persentase rujukan fasilitas primer ke RS Tersier Program Perbaikan Pagu Indikatif Program:


7

8

2015


2016

Rp

9 960,000,000

target

10

Rp

target

11 1,056,000,000

12

Rp

target

13 1,161,600,000

14

2018

2019

Rp

target

15 1,277,760,000

16

1 buah 1buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

25 RS 30 RS

35 RS

40 RS

45 RS

50 RS

10%

10%

15%

6 kali

6 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

0

2 sarkes

3 sarkes

4 sarkes

5 sarkes

257 kali

257 kali 75%

257 kali 75%

- 257 kali

- 262 kali

-

-

-

1,270,000,000

80%

2,453,000,000

20%

1,397,000,000

3,250,000,000

-

2,698,300,000

25%

1,536,700,000

70%

3,575,000,000

2,968,130,000

30%

1,690,370,000

70%

3,932,500,000

Penangg ung Jawab

Rp

17 1,405,536,000

3,264,943,000

1,859,407,000

6 sarkes 267 kali 65%

4,325,750,000

4,758,325,000

Gizi Masyarakat

1.02.20.003

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

Persentase Balita Kurang Gizi

12,1

11,7

10,3

Pesentase Balita Stunting Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi

29,2

28,2

Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MPASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan

100%

100%

100%

-

27,2 2,100,000,000

10,9

-

26,2 2,310,000,000

-

10,5

-

10,1

2,795,100,000

100%

-

25

25,2 2,541,000,000

100%

-

-

3,074,610,000

100%

-

20

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4 1.02.20.004

1.02.20.011


Meningkat nya Upaya Pengendal ian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana

1 Persentase 1.02.xx penanggulang an KLB skala provinsi 2 Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >1 5 tahun secara kumulasi

1.02.42.001

PROGRAM / KEGIATAN


5 6 Pemberdayaan Pagu Indikatif Kegiatan: masyarakat Untuk Jumlah survey dalam rangka pencapaian keluarga pemetaan situasi Kadarzi sadar gizi

Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi

Program Pengendalian Penyakit

7

2015

Rp

9 620,000,000

8


2016

target

10

Rp

target

11 682,000,000

Rp

12

target

13 750,200,000

14

2018

2019

Rp

target

15 825,220,000

16

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

Persentasebalita yang ditimbang berat badannya (D/S). Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi Persentase pelaksanaan surveilans gizi Pagu Indikatif Program:

80%

81%

82%

4 kali

4 kali

4 kali

100%

100%

100%

530,000,000

-

83%

583,000,000

6,955,317,500

-

20

20

-

84%

641,300,000 4 kali

100%

7,650,849,250

22

-

-

-

85%

705,430,000 4 kali

100%

8,415,934,175

20

-

20

-

775,973,000

-

100%

-

10,183,280,352

20

Persentase KLB Pasca Bencana Persentase RFT Rate

0

0

0

0

0

0

90

90

90

91

92

93

Persentase ODHA dengan ARV

71

75

80

85

87

90

Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT Persentase penderita suspect pes yang tertangani Insiden rate DBD Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE

99,81

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

100

39 100

<51 100

<51 100

<51 100

<51 100

<51 100

Persentase cakupan diare Persentase cakupan pneumonia Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang

70 30

75 40

80 45

85 45

90 45

95 50

16

10

10

10

10

5

Persentase keberhasilan pengobatan TB

90

90

90

95

95

95

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang dilakukan

Rp

4 kali

9,257,527,593

20

Penangg ung Jawab

17 907,742,000

1 kali

Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita


-

Dinkes, UPT RSK Kusta

Dinkes, UPT RS Paru, BP4 400,000,000 20

38

440,000,000 38

484,000,000 38

532,400,000 38

585,640,000 38

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE 1.02.42.001

1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata 5 Laksana Penderita

1.02.42.002 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB

1.02.42.003 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia

1.02.42.004

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis)



2015


2016

Rp

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

target

0

5

10 10

0

0

6%

30

38

38

38

38

38

30

38

38

38

38

38

30

38

38

38

38

38

30

38

38

38

38

38

30

38

38

38

38

38

30

38

38

38

38

38

100

110

120

130

140

150

70%

80%

80%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

Jumlah penderita kusta ditemukan Jumlah KPD Kusta terbentuk

4000

4100

4200

4300

4400

4500

33

35

37

39

41

43

Persentase penderita kusta ditemukan Persentase KPD baru Kusta terbentuk Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang dilakukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76

76

76

76

76

76

5

7

10

13

17

20

16

19

22

25

27

30

6 Jumlah kelompok populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM Persentase penduduk usia lebih dari 20 tahun yang di screening FR PTM Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 2x 24 Jam Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia yang dilakukan

Jumlah layanan rujukan TB MDR Jumlah laboratorium diagnosis TB yang bermutu

7

9

target

2018

8

700,000,000

15

-

6%

770,000,000

400,000,000

-

440,000,000

1,000,000,000

-

-

6%

847,000,000

80%

-

-

100% 1,100,000,000

-

6%

931,700,000

80%

484,000,000

100%

16 25

20

-

-

100% 1,210,000,000

17

20

-

1,024,870,000

80%

532,400,000

100%

Rp

Penangg ung Jawab

-

585,640,000

100%

-

100% 1,331,000,000

1,464,100,000

1.02.42.004

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4

1.02.42.005

1.02.42.006

Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) PROGRAM / KEGIATAN

5

Pengendalian HIV/AIDs

Pengendalian Penyakit Malaria

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Persentase RS Rujukan atau sub rujukan TB MDR terbentuk Persentase laboratorium TB yang tidak memiliki angka kesalahan baca besar Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan

Pengendalian Penyakit PES

Pencegahan DBD (Demam Berdarah)


2016

Rp

9

target

10 100%

Rp

target

11

12 100%

Rp

target

13

14 100%

2018

2019

Rp

target

15

16 100%

8 100%

100%

100%

76

76

76

76

76

76

Jumlah kegiatan sero survey

10

10

10

10

10

10

Jumlah layanan CST yang aktif

40

45

50

55

60

65

100

103

106

109

112

115

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah layanan VCT yang aktif Persentase layanan CST yang aktif Persentase layanan VCT yang aktif Pagu Indikatif Kegiatan:

Persentase Puskesmas yang melakukan surveilans humans Pagu Indikatif Kegiatan:

-

100%

1,000,000,000

-

100%

1,100,000,000

655,317,500

-

100%

1,210,000,000

100%

-

100% 720,849,250

-

1,331,000,000

100%

-

100% 792,934,175

100%

872,227,593 76

76

12

19

19

19

19

19

25

30

35

40

45

50

12%

19%

19%

25%

30%

35%

200,000,000

40%

220,000,000

19%

-

19%

266,200,000

60

60

60

70

70

18

18

18

15

15

15

5

5

5

5

5

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

500,000,000

100%

-

100%

550,000,000

100%

-

100%

605,000,000

-

292,820,000

50

-

-

50%

45%

242,000,000

20 -

959,450,352

76

-

17

100%

76

19%

Rp

1,464,100,000

76

-

Penangg ung Jawab

100%

76

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang dilakukan Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans Persentase dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent

1.02.42.008

2015

7 100%

Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit malaria yang dilakukan Jumlah spot check vektor malaria Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan Outcome : Persentase spot check vektor malaria Outcome : Persentase kasus malaria yang dilakukan pelacakan 1.02.42.007


100%

-

100%

665,500,000

732,050,000

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

1.02.42.008 4

1.02.42.009

PROGRAM / KEGIATAN

Pencegahan DBD 5 (Demam Berdarah)

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Jumlah fasilitasi pengendalian DBD yang dilakukan Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak Jumlah desa dengan jumantik terlatih Persentase penderita DBD meninggal yang dilacak Persentase desa dengan jumantik terlatih Pagu Indikatif Kegiatan:

Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Jumlah fasilitasi penyakit

menular wabah yang dilakukan Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 1.02.42.010

Peningkatan Imunisasi

Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan

Persentase Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML)

1.02.42.012 Pemberantasan

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah fasilitasi penyakit menular langsung yang dilakukan Persentase kematian karena pneumonia yang dilakukan Persentase kematian diare yang dilakukan Jumlah fasilitasi penyakit bersumber binatang yang dilakukan Pagu Indikatif Kegiatan:

penyakit bersumber binatang (P2B2) Jumlah survey logitudinal

malaria yang dilakukan

2015


2016

Rp

9

target

76

76

10 76

3

15

30

2018

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

11

12

13

14

15

target

76

76

16 76

15

15

15

15

40

50

60

70

80

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

8

250,000,000

-

100%

-

100% 275,000,000

100%

-

100% 302,500,000

100%

332,750,000

76

76

76

76

16

10

10

10

5

5

100%

100%

100%

800,000,000 20 22 kab/kota, kab/ko 200 Pusk ta, 220 Pusk 45 50 Desa/kel Desa/k el 80 Pusk 80 Dan 80 Pusk Desa/kel Dan 80 90% Desa/k 90%

100%

880,000,000 24 kab/kot a, 240 Pusk 55 Desa/k el 80 Pusk Dan 80 Desa/k 90%

200,000,000

-

-

100%

968,000,000 26 kab/kot a, 260 Pusk 60 Desa/ke l 80 Pusk Dan 80 Desa/ke 90%

220,000,000

-

242,000,000

100%

-

266,200,000

76

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76%

76%

76%

76%

76%

76%

76

76

100%

220,000,000 76

76

-

100%

242,000,000 76

-

-

76

-

100%

266,200,000 76

-

292,820,000

76

-

20

1,171,280,000 30 kab/ko ta, 300 Pusk 70 Desa/k el 80 Pusk Dan 80 Desa/k 90%

76

200,000,000

76

-

1,064,800,000 28 kab/kot a, 280 Pusk 65 Desa/k el 80 Pusk Dan 80 Desa/k 90%

17

366,025,000

76

-

Rp

Penangg ung Jawab

100%

76

Pagu Indikatif Kegiatan:

Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA) Jumlah kegiatan Data Qualty Self Assessment (DQS)

1.02.42.011


-

292,820,000 76

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

PROGRAM / KODE KEGIATAN Pemberantasan 1.02.42.012 penyakit bersumber binatang (P2B2)

4

5

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Jumlah survey logitudinal DBD yang dilakukan Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan Jumlah uji efikasi insektisida yang dilakukan Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani

pelayanan dan penanggulangan masalah bencana

Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat

Meningkat 1 nya akses pada lingkunga 2 n yang sehat

Persentase 1.02.37 akses air minum Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7

8

2015


2016

2018

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Penangg ung Jawab

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

1

2

2

2

3

3

1

2

2

2

3

3

2

4

4

4

4

4

18

23

28

33

38

43

2

4

4

4

4

4

20

20

20

20

Persentase survey logitudinal DBD yang dilakukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase uji resistensi vektor yang dilakukan Persentase uji efikasi insektisida yang dilakukan Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani Persentase pasien filariasis yang ditemukan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah pasien filariasis yang ditemukan Persentase survey logitudinal malaria yang dilakukan

1.02.42.013 Peningkatan



Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan logistik bencana Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA) Persentase Bencana yang dilaksanakan pelayanan kesehatan Pagu Indikatif Program:

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung;

650,000,000

715,000,000

-

100%

786,500,000

-

100%

865,150,000

951,665,000

20 kab 25 kab kota kota

25 kab kota

30 kab kota

30 kab kota

38 kab kota

30 kej 30 kej

35 kej

35 kej

40 kej

40 kej

10 dok 10 dok

15 dok

15 dok

15 dok

20 dok

30 kej 30 kej

35 kej

35 kej

40 kej

40 kej

100%

100%

100%

2,300,000,000

81

81.5

-

100%

2,530,000,000

82

-

-

100%

2,783,000,000

83

-

-

100%

3,061,300,000

84

-

-

-

3,367,430,000

85

-

Mewujudkan mutu TUJUAN lingkungan

Meningkat nya akses SASARAN pada

yang lebih sehat

lingkunga n yang sehat 2

1

1.02.37 INDIKATOR SASARAN 2 Persentase akses sanitasi dasar 3 (jamban sehat)

KODE

4

Program Pengembangan PROGRAM / Lingkungan Sehat KEGIATAN

5

1.02.21.009 Pengembangaan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat

Persentase Desa STBM air bersih dan sanitasi dasar

1.02.21.006

Penyehatan Lingkungan

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat Kesehatan Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah Forum Kota Sehat yang terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota Jumlah rumah yang diperiksa

8 71

73

5878 ds/kl

255 ds/kl 73

2015

2019

target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14 78

15

75

4560 SAB 81.5

77

770,000,000 255 ds/kl 75

500,000,000

81

2018

Rp

700,000,000

71


2016

-

847,000,000 255 ds/kl 77

550,000,000 5320 SAB 82

800,000,000

-

-

880,000,000

-

16 80

931,700,000 255 ds/kl 78

605,000,000 6080 SAB 83

target

665,500,000

6840 SAB 84

968,000,000

-

7600 SAB 85

1,064,800,000 2 kb/kt

2 kb/kt

5000 rmh 2500 TTU/TP M





10 kb/kt 2 kb/kt

2 kb/kt

2 kb/kt

2 kb/kt

2 kb/kt

200 TPP

200 TPP

200 TPP

200 TPP

200 TPP

75

80

85

72

73.5

75

76.5

78

79.5

76

76.5

77

77.5

78

78.5

Persentase Kab/Kota yg melaksanakan Strategi Adaptasi dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

26

31

36

41

46

51

Persentase TP Pestisida yang memenuhi syarat Peningkatan upaya Pagu Indikatif Kegiatan: pengamanan limbah Jumlah Fasilitas Pelayanan cair dan padat Kesehatan yang dibina Jumlah rumah tangga yang dibina tentang pengelolaan limbah Rumah Tangga

52

55

60

63

67

70

300,000,000

330,000,000

-

95

363,000,000

-

20

-

-

1,171,280,000

2 kb/kt

90

17

732,050,000

2 kb/kt

-

Rp

Penangg ung Jawab

1,024,870,000 255 ds/kl 80

30 kb/kt 2 kb/kt

Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) & Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang dibina Jumlah Kab/Kota potensi yang melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Jumlah TP Pestisida (Tempat Pengelolaan Pestisida) yg dibina Persentase Forum Kab./Kota yang terbentuk Persentase rumah memenuhi syarat Persentase Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan

1.02.21.008

7


Sarana SAPL Melalui Jumlah Desa yang sudah Participatory dilakukan pemicuan

1.02.21.005 Penyediaan sarana


100

399,300,000

-

439,230,000

30 RS 15 RS

30 RS

15 RS

30 RS

30 RS

250 RT

250 RT

250 RT

250 RT

250 RT

TUJUAN

1

Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makan

SASARAN

2

Meningkat nya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfa at, dan aman

INDIKATOR SASARAN

3

1.02.21.008 KODE

4

Meningkatnya 1.02.44 Persentase produk sediaan farmasi, yang memenuhi syarat

1.02.44.001

1.02.44.002

1.02.44.003

1.02.44.004

Peningkatan upaya PROGRAM / pengamanan limbah KEGIATAN cair dan padat

5

Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan Persentase rumah tangga yang sudah mengelola limbah Rumah Tangga dengan benar

Peningkatan mutu Penggunaan obat

7

8

Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat Persentase produk makanan yang memenuhi syarat

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian Persentase sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dinilai mampu menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar Pagu Indikatif Kegiatan:

2015


2016

Rp

target

Rp

9

10

11

10

15

25

10

10.5

11

Pagu Indikatif Program:

Persentase produk obat tradisionalyang memenuhi syarat Upaya penyediaan Pagu Indikatif Kegiatan: obat dan perbekalan jumlah paket obat buffer kesehatan program yang diadakan Persentase ketersediaan obat buffer, obat program, KLB, dan bencana Peningkataan Pagu Indikatif Kegiatan: pemerataan obat Jumlah Kab / Kota yang dan perbekalan ketersediaan obatnya cukup kesehatan sesuai kebutuhan Persentase kab/kota yang ketersediaan obatnya cukup Peningkatan pelayanan kefarmasian


12,414,590,000

-

target

Rp

12

13 30

-

11.5

13,656,049,000

2019

target

Rp

14 40

15

target

-

16 50

16,523,819,290

96%

97%

65%

67%

69%

71%

73%

75%

65%

68%

71%

74%

77%

80%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

3

4

5

90%

92%

93%

25

30

32

65%

78%

84%

12%

17%

25%

7%

10%

15%

3,560,000,000

3,916,000,000

300,000,000

227,640,000

-

95%

-

275,000,000

250,404,000

94%

20%

-

275,444,400

98%

-

439,230,000

-

100%

332,750,000

25%

-

38

45%

-

20 -

5,212,196,000

399,300,000

302,500,000 35%

-

96%

17

5

36

-

100%

4,738,360,000

363,000,000

89%

-

5

34

-

99%

4,307,600,000 5

330,000,000

250,000,000

-

Rp

18,176,201,219

95%

-

Penangg ung Jawab

12.5

12

15,021,653,900

98%

2018

-

366,025,000 55%

-

302,988,840

30%

-

333,287,724

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4 1.02.44.004

1.02.44.005

1.02.44.006

PROGRAM / KEGIATAN


6 Output : Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator Persentase penggunaan obat rasional untuk tiga penyakit indikator Peningkatan dan Pagu Indikatif Kegiatan: Pengembangan Jumlah jenis tanaman obat Balai Materia asli Indonesia yang Medika Batu dibudidaya di UPT untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Jumlah masyarakat Jatim memahami manfaat TOGA yang aman dan benar Persentase Tanaman obat asli Indonesia di UPT Materia Medica Batu dapat dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan. Pencegahan Pagu Indikatif Kegiatan: Penyalahgunaan Jumlah sarana kefarmasian Narkotik, yang dibina dalam mengelola Psikotropika Dan Zat narkotika dan Psikotropika 5 mutu Peningkatan Penggunaan obat

Adiktif Lainnya (Napza)

1.02.44.007

1.02.44.008

1.02.44.009

Outcome : Persentase sarana kefarmasian yang mengelola narkotika dan psikotropika sesuai standar Upaya Pagu Indikatif Kegiatan: Pengembangan Jumlah sarana obat Pemanfaatan Bahan tradisional dan kosmetika Alam Indonesia yang di bina untuk memenuhi dalam bentuk obat standar tradisional dan Persentase sarana obat kosmetika tradisional dan kosmetika yang dinilai memenuhi standar Upaya Peningkatan Pagu Indikatif Kegiatan: mutu dan keamanan Jumlah Industri rumah Tangga makanan Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi Persentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat Peningkatan kualitas Pagu Indikatif Kegiatan: produk alat kesehatan


7

2015

Rp

9

target

10 288

192

8 240

20

23

850

850

1000

350000 35000 0

26

100

12 336

-

13

14 382

Rp

target

15

16 432

2,057,000,000

1750

2,262,700,000

95000 0

130000 0

100

100

627,000,000

35

20000 00

100

100

Dinas Kesehata n Dinas Kesehata n

758,670,000

834,537,000 3,479

60

65

70

75

70%

72%

74%

450,000,000

302,500,000 60%

-

76%

495,000,000 7,000

72%

220,000,000

78%

544,500,000 8,000

-

332,750,000 60%

-

75%

242,000,000

366,025,000 60%

-

80%

598,950,000 9,000

-

-

16000 00

689,700,000

275,000,000

20

Dinas Kesehata n

3247

60%

17

2,488,970,000

3,015

250,000,000

Rp

Penangg ung Jawab

2000

2,783

60%

200,000,000

target

1300

50%

70%

29

1,870,000,000

55

67%

11

Rp

-

50

5,000 6,000

target

2019

32

570,000,000 2,319 2,551

Rp

2018

-

1,700,000,000

100


2016

77%

-

658,845,000 10,000

-

266,200,000

80%

-

292,820,000

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

4 1.02.44.009

PROGRAM / KEGIATAN

5 kualitas 6 Peningkatan produk alat Jumlah sarana produksi dan kesehatan sarana distribusi yang di bina

1.02.44.0010 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium

1.02.xx.xxx

1.02.xx.xxx

Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembanga n sumberdaya kesehatan

Terwujudn 1 ya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsio nal, dan handal

Rasio tenaga 1.02.36 kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk 1. Dokter Spesialis Anak 2. Dokter spesialis Obgyn 3. Dokter Umum 4. Bidan 5. Perawat

1.02.36.001


Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )

Pendampingan Optimalisasi Instalasi Farmasi Provinsi ( DAK )

Program Sumber Daya Kesehatan

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta

untuk dapat memenuhi standar Outcome: Persentase sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi standar Pagu Indikatif Kegiatan: output : tersedianya bufer bahan kimia dan laboratorium Outcome : Persentase paket bahan kimia dan laboratorium yang diadakan Pagu Indikatif Kegiatan:


7

8



2016

2018

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14 60

15

50

60

60

70

71

72

2

2

2

100%

100%

100%

400,000,000

0

100%

0

80%

60

-

73

440,000,000

3,932,640,000

output : Terlaksananya rehab/perluasan gudang Instalasi Farmasi Provinsi Outcome : Tersedianya sarana penyimpanan obat di provinsi yang memadai sesuai standar pagu indikatif output : Terlaksananya rehab/perluasan gudang Instalasi Farmasi Provinsi Outcome : Tersedianya sarana penyimpanan obat di provinsi yang memadai sesuai standar Pagu Indikatif Program: Output : Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)

2015

574,310,000

-

484,000,000 2

600,000,000

74

100%

target

16 60

-

532,400,000

100%

17

20

-

585,640,000 2

2

660,000,000

75

Rp

Penangg ung Jawab

726,000,000

100%

798,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

80%

2,500,772,500 SpOG : 1 per 100.000 pddk(341 dr.spOG) SpA : 1 per 100.000 pddk (247 dr Sp A) Dr umum : 16 per 100.000 pddk (6.032.dr.) Bdn : 44 per 100.000 pddk

SpOG : 1 (355 dr.SpO G) SpA : 1 (253 dr SP.A) Dr : 17 (6.632 dr) Bdn : 46 (17.65 2 bidan) Pwt : 81 (30.69 9

150,772,500

2,750,849,750 SpOG : 1 (359 dr.SpO G) SpA : 1 (259 dr SP.A) Dr : 19 (7.232 dr) Bdn : 49(18. 652 bidan) Pwt : 86 (32.69 9 perawa

165,849,750

3,025,934,725 SpA : 1 (363 dr.SpA) SpOG : 1 (265 dr SP.A) Dr : 21 (7.832 dr) Bdn : 52(19.6 52 bidan) Prwt : 91 (34.699 perawat Ntr : 6 ( 2.361

182,434,725

3,328,528,198 SpOG: 1 (367 dr.SpO G) SpA : 1 (271 dr SP.A) Dr : 22 (8.432 dr) Bdn : 54(22. 652 bidan) Pwt : 97 (36.69 9 perawa

200,678,198

3,661,381,017 SpOG : 1 (371 dr.SpO G) SpA : 1 (277 dr SP.A) Dr : 24 (9.032 dr) Bdn : 57 (21.65 2 bidan) Pwt : 102 (38.69 9

220,746,017

handal

TUJUAN

1

Anak 2. Dokter spesialis Obgyn 3. Dokter Umum 4. Bidan INDIKATOR 5. Perawat SASARAN

SASARAN

2

3

KODE

4 1.02.36.001

1.02.36.013

1.02.36.002

2

Optimalisasi tata kelola kesehatan untuk menunjang program

Mewujudk an tertib adminstra si dan manajem en


1.02.36.xxx

Menurunnya 1.02.34 Jumlah Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas

PROGRAM / KEGIATAN

5 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Jumlah dokumen perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga kesehatan di Dinkesprov dan UPT Dinkes Persentase dokumen perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga kesehatan sesuai standar

Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah sakit dan jaringannya)

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010) Persentase RS pemerintah yang memiliki dokter spesialis sesuai dengan standar (Permenkes 340 th 2010)

Peningkatan Profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan

Pagu Indikatif Kegiatan: Output : Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi di Dinkesprov dan UPT Dinkesprov Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim yang belum diselesaikan Persentase Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi

Persentase Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim Peningkatan Pagu Indikatif Kegiatan: Pembiayaan Jumlah Dokumen DHA Sesuai Kesehatan. standar Jumlah maskin yang dicover jamkesda Persentase Kab./Kota Yang Memiliki DHA Program Kebijakan Pagu Indikatif Program: dan Manajemen Pembangunan Kesehatan


7

8

2015


2016

2018

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16 14

17

20

1

3

0%

38%

54%

5

7

10

8%

11%

15%

62

70

80

90

100

100

33

30

25

15

5

0

80%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

98%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

3

7

13

15

17

19

100%

100%

75%

50%

25%

0%

8%

20%

35%

40%

45%

50%

-

-

23%

-

-

31%

-

1,464,100,000 17

-

38%

732,050,000

98,978,000,000

1,752,080,000

100%

1,331,000,000 15

665,500,000

89,980,000,000

1,592,800,000

85%

1,210,000,000 13

605,000,000

81,800,000,000

1,448,000,000

69%

1,100,000,000

550,000,000

-

-

9

Rp

0

1,000,000,000

6

target

Penangg ung Jawab

805,255,000

108,875,800,000

1,927,288,000

-

119,763,380,000

2,120,016,800

TUJUAN Optimalisasi tata kelola kesehatan 1 untuk menunjang program kesehatan

SASARAN Mewujudk an tertib adminstra 2 si dan manajem en keuangan , aset , perencan aan dan evaluasi

INDIKATOR KODE SASARAN Menurunnya 1.02.34 Jumlah Temuan 3 4 Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset

PROGRAM / KEGIATAN Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 5 Kesehatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Persentase Pengelolaan Admisnitrasi Keuangan sesuai SKP Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar

Persentase Dinkes dan UPT yang melaksanakan budaya kerja 1.02.34.005 Pengembangan dan Pagu Indikatif Kegiatan:


7

2015


2016

Rp

target

9

10 100

100

8 100

100

100

100

50

60

70

500,000,000

Rp

target

11

Rp

-

12 100

-

100

target

13 -

14 100

-

100

80

550,000,000

2018

2019

Rp

target

15 -

16 100

-

100

90

605,000,000

Penangg ung Jawab

Rp

17

20 -

-

100

665,500,000

732,050,000

fasilitasi Program Kesehatan

Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan. Jumlah dokumen hasil pembinaan bakorwil 1.02.34.006 Pengembangan

bidang kesehatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang 1.02.34.007 Kerjasama program, Pagu Indikatif Kegiatan:

Jumlah fasilitasi penyusunan PKS/ kerjasama yang dilaksanakan Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi / kab/kota/BLN dll terdokumentasi

1.02.34.008 Peningkatan

7

8

9

10

12

70

70

72

75

77

78

4

4

4

4

4

4


manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan Jumlah rapat koordinasi

lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan

7

498,000,000

struktur organisasi (SOTK) UPT, Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan

602,580,000

662,838,000

729,121,800

6

6

0

6

0

6

0

6

0

6

36

36

0

36

0

36

0

36

0

36

250,000,000

275,000,000

2

3

4

60

60

70


manajemen dan fungsi kelembagaan UPT Jumlah dokumen hukum

547,800,000

200,000,000

302,500,000

5

-

80

220,000,000

332,750,000

6

-

90

242,000,000

Dinas Kesehata n 0 Dinas Kesehata n 366,025,000

7

-

100

266,200,000

-

292,820,000

1

1

1

6

6

7

8

9

10

6

6

7

8

9

10

-

0

TUJUAN

1 Optimalisasi tata kelola

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM / KEGIATAN


5 2 3 4 6 Pelayanan Persentase 1.02.01 Pagu Indikatif Mewujudkan tertib adminstrasi dan manajemen Program keuangan , aset , perencanaan danProgram: evaluasi Administrasi Temuan Perkantoran Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

1.02.01.001

1.02.02

1.02.02.001

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif Program: Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

waktu pelayanan perkantoran dengan ketersediaan operasional yang memadahi


7

2015

Rp

9 3,619,461,530

8

100%

target

10

100%

12

target

-

7,883,461,530 100%

1,500,000,000 4

Rp

12

target

13 3,677,665,937

100%

3,651,885,376 12

100%

Penyediaan Pagu Indikatif Kegiatan: Peralatan dan Kelengkapan Sarana Jumlah paket sarana

Rp

11 3,651,885,376

3,619,461,530 12


2016

-

100%

1,650,000,000 4

2019

Rp

target

15 3,695,842,315

100%

3,677,665,937 12

8,342,285,376 -

14

2018

-

100%

1,815,000,000 4

Rp

17 3,705,348,625

100%

3,695,842,315 12

8,837,105,937 -

16

Penangg ung Jawab

-

3,705,348,625 12

9,371,226,315 -

100%

1,996,500,000 5

9,948,271,025 -

2,196,150,000 5

perkantoran yang diadakan 1.02.02.002

Pemeliharaan Pagu Indikatif Kegiatan: Peralatan dan Kelengkapan Sarana Jumlah paket pemeliharaan

1,264,000,000 4

1,390,400,000 4

1,529,440,000 4

1,682,384,000 5

1,850,622,400 5

sarana perkantoran 1.02.02.003

1.02.02.004

1.02.07

1.02.07.001

1.02.07.002

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana


Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pagu Indikatif Program: Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


3,619,461,530

Jumlah paket peralatan dan kelengkapan prasarana perkantoran

3

3

1,500,000,000

Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana

9

3

9

100

100 1,000,000,000

9

2,551,885,376 -

1,815,000,000

100

1,100,000,000

2,467,665,938 -

1,996,500,000

100

2,196,150,000 9

2,364,842,316 -

100

1,331,000,000

1,210,000,000 9

1,257,665,938

3,705,348,625 3

9

9

1,451,885,376

3,695,842,315 3

9

9

1,619,461,530

3,677,665,937

1,650,000,000

2,619,461,530 100

Pagu Indikatif Kegiatan: output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

3,651,885,376

2,241,248,624 1,464,100,000

9

1,033,842,316

777,148,624

20

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE

1.02.07.002 4

1.02.11

1.02.11.001

PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Kapasitas5Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM

Program: Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD

Pagu Indikatif Program: Persentase operasional perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pagu Indikatif Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun Jumlah fasilitasi perencanaan dan penganggaran di UPT Jumlah dokumen usulan musrenbang kab/kota

1.02.11.002

Penyusunan Laporan Pagu Indikatif Kegiatan: Hasil Pelaksanaan Rencana Program Jumlah dokumen evaluasi dan Anggaran yang disusun sesuai aturan


7

8 5

5

100%

100%

2015


2016

Rp

target

Rp

target

9

10

11

12

5

2,380,000,000 100%

880,000,000

100%

968,000,000

2019

Rp

target

Rp

target

Rp

Penangg ung Jawab

13

14

15

16

17

20

5

2,618,000,000 -

2018

6

2,879,800,000 -

100%

1,064,800,000

6

3,167,780,000 -

100%

1,171,280,000

1,288,408,000

5

5

5

5

5

5

13

13

13

13

13

13

38

38

38

38

38

38

500,000,000

550,000,000 13

605,000,000 13

665,500,000 13

3,484,558,000 -

732,050,000

13

13

13

0

5

10

25

45

66

0

100

300

600

750

960

0

1

2

3

4

4

0

8

15

25

31

38

yang berlaku 1.02.11.003

Penyusunan, Pagu Indikatif Kegiatan: Pengembangan, Jumlah RS Pemerintah yang Pemeliharaan, dan memiliki SIK sesuai standar Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Puskesmas yang memiliki SIK sesuai standar Jumlah UPT Dinkes Provinsi (non RS) yang memiliki SIK sesuai standar Jumlah Dinkes Kab/Kota yang memiliki SIK sesuai standar

1,000,000,000

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

1,464,100,000

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

(1) 1 2

Indikator

(2) Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3) 60

Angka Kematian Ibu (AKI)

36

3

Angka Kematian Bayi

48

4

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1 (4) 10%

Tahun 2 (5) 11%

Tahun 3 (6) 12%

Tahun 4 (7) 13%

Tahun 5 (8) 14%

(9) 14%

97.29

97.19

97.09

96.99

96.89

96.89

26.48

25.61

24.74

23.87

23

23

Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

9%

15%

20%

25%

30%

30%

5

Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar

65%

65%

70%

75%

>75%

.>75%

6

Persentase Kasus Pemasungan

0,7%

0.6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

7

Prevalesi Balita Gizi Buruk.

2,1

2,0

1,9

1,9

1,7

1,7

8

Persentase penanggulangan KLB skala provinsi

80%

80%

80%

80%

80%

80%


126

No

Indikator

(1)

(2) dalam <48 jam

9

Persentase screening PTM bagi penduduk berisiko usia >1 5 tahun secara kumulasi Persentase akses air minum berkualitas

10

11

12

13

Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang dinilai memenuhi syarat Terpenuhinya Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap 100.000 penduduk 1. Dokter Spesialis Obgyn 2. Dokter spesialis Anak 3. Dokter Umum 4. Bidan

5. Perawat 6. Nutrisionis

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

6%

12%

18%

24%

30%

30%

80,6

81,5

82

83

84

85

85

71,12

73

75

77

78

80

80

68%

70%

72%

74%

(9)

76%

76%

1 (355 SpOG)

1 (359 (SpOG)

1 (363 SpOG)

1 (367 SpOG)

1 (371) SpOG)

1 (253 SpA)

1 (259 SpA)

1 (265 SpA)

1 (271 SpA)

1 (271 SpA)

19 (7232 dr)

21 (7832 dr)

22 (8432 dr)

24 (9032 dr)

46 (17652 bidan)

49 (18652 bidan)

52 (19652 bidan)

57 (22652 bidan)

57 (21652 bidan)

81 (30699 perawat)

86 (32699 perawat)

91 (34699 perawat)

97 (36699 perawat)

102 (38644 perawat

17 (6632 dr)

5 (1961 nutriisionis

6 7 (2361 (2561 nutriisionis) nutrisionis)

7 7 (2761 2761 nutrisionis) (nutrisionis)


127

No

(1) 14

15

Indikator

(2) Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar Persentase Temuan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) atas penggunaan anggaran keuangan dan aset yang ditindaklanjuti

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3)

83%


Tahun 1 (4) 50%

Tahun 2 (5) 60%

Tahun 3 (6) 70%

Tahun 4 (7) 80%

Tahun 5 (8) 90%

85%

87%

89%

92%

95%


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9) 90%

95%

128

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 –2014 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu dipengaruhi faktor

yang

ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat

nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Tentunya rencana strategis ini (atau yang telah disesuaikan) hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945.


129

Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Jawa Timur

Recommend Documents