DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2000 TE NTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagian ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengoperasian Kendaraan Berrnotor Di Bidang Pengujian Izin Trayek, Izin Operasi Dan Dispensasi Di Jawa Timur yang mengatur mengenai Retribusi Dispensasi telah dicabut dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998

tentang

Pencabutan dan Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa angkutan serta demi tcrciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 31 Tahun 1994 dan mengatur kembali ketentuan mengani pengujian kendaraan bermotor dan trayek angkutan umum dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan.Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; 4. Undang-uncfang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ; 7. Peraturan

Pemerintah Nomor

22

Tahun

1990

tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ; 9. Peraturan

Pemerintah Nomor 42

Tahun

1993

tentang Pemeriksaan

Kendaraari Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 3528) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara

Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3530) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ; 13. Keputusan Mcnteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Kompbnen-komponennya ;


2

14. Keputusan

Menteri

Perhubungan

Nomor

69

Tahun

1993

tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Tingkat II ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian. Kendaraan Bermotor ; 20. Peraturan Daerah Propinsi -Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI

JAWA TIMUR TENTANG PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR DAN PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur; b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur ;


3

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur ; f. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ; g. Kepala Balai, adalah Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; h. Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan

atau

diberikan

Pemerintah Propinsi untuk kepentingan oraiig pribadi atau badan ; i. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Propinsi untuk tujuan kepentingan dan petnanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; j. Unit Penyelenggara Pelaksanaan Uji, adalah lokasi ternpat pelaksanaan uj i berkala yang bersifat tetap dan merupakan bagian dari Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; k. Kendaraan Bermotfor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralafran teknik yang berada pada kendaraan itu ; l. Mobil Bis, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ; m. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan kendaraan khusus; n. Kendaraan Wajib Uji, adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan ; o. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ; p. Kendaraan Khusus, adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barany khusus ; q. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ; r. Kereta

Gandengan,

adalah|

suatu

alat

yang

dipergunakan

untuk

mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat ini sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;


4

s. Pengujian Kendaraan, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa

bagian-bagian

kendaraan

dalam

rangka

pemenuhan

persyaratan teknis dan laik jalan ; t. Uji Tipe, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, keretn gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus selain dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal ; u. Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ; v. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu, adalah surat keterangan hasil pemeriksaaan

dan

penelitian

terhadap

konstruksi

kendaraan,

yang

dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ; w. Uji Ulang, adalah Pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uj i ; x. Uji Pelartggaran, adalah Uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ; y. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Tanda Uji ; z.

Mutasi Uji, adalah Perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai ak,ibat dari per-pindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;

aa. Numpang

Uji, adalah pelaksanaan pengujian yang kerena alasan

operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdpmisili ; bb. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat has.il uji berkala,

yang

dicantumkan

dipasang

secara

permanen

dengan

menggunakan cat bagian samping kanan dan kiri mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus ; cc. Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dd. Pembantu Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor ;


5

ee. Trayek, adalah lintasan kendaraan unnum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ; ff. Jaringan Trayek, adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ; gg. Izin Trayek, adalah Izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum atau Badan Usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur ; hh. Izin Operasi, adalah Izin yang diberikan kepada se-seorang atau badan hukum atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalam trayek ; ii. Perusahaan Angkutan, adalah Perusahaan yang menyedia-kan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan ; jj. Jalan, adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ; kk. Persyaratan Teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor ; ll. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ; mm.Kartu Pengawasan (KPS), adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang selalu berada pada kendaraan tersebut. BAB II KETENTUAN PENGUJIAN Pasal 2 (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut pada ayat (1) dilakukan pengujian ; (3) Pengujian kendaraan dilakukan oleh penguji dan pembantu penguji.


6

Pasal 3 (1) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau peme-gang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala; (2) Pelaksanaah pengujian dilakukan tepat pada waktunya ; (3) Terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pelaksana uji dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji. Pasal 4 (1) Terhadap kendaraan yang telah mernenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uj i dan di-berikan tanda bukti lulus uji ; (2) Tanda bukti lulus uji berlaku selama 6 (enam) bulan. Pasal 5 (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dipenuhi ; (2) Apabila pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak menyetujui pernyataan

penguji

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dapat

mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan ; (3) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam ; (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

7

Pasal 6 (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggaran ; (2) Uji Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala. Pasal 7 (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan menumpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah rnendapat persetujuan dari unit penyelenggara

pelaksana

uji

dimana

kendaraan

bermotor

yang

bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji ; (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian buku uji berkala. Pasal 8 Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan : a. kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mutasi ; b. kepada

unit

secepatnya

penyelenggara setelah

pelaksanaan

pelaksanaan

mutasi

uji

ditempat

dengan

yang

dituju,

dilengkapi

surat

rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu perigawasan. Pasal 9 Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlalcu.


8

BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 10 (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang melayani angkutan antar kota dalam Propinsi harus dilengkapi dengan izin ; (2) Izin tersebut pada ayat (1) meliputi izin trayek dan izin operasi; (3) Izin tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan. Pasal 11 Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 12 Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-per-syaratan yang berlaku. Pasal 13 (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pengendalian dan peng-awasan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; (2) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang berlaku selatna 1 (satu) tahun. Pasal 14 (1) Untuk memperbarui masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya ;


9

(2) Permohonan untuk memperpanjang Kartu Pengawasan, permohonan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya ; (3) Apabila tidak mcngajukan permohonan perpanjangan Kartu Pegawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut, akan dikenakan sanksi pencabutan izin kecuali jika dapat mengajukan alasan yang sah. Pasal 15 (1) Penitipan Kartu Pengawasan dapat dilakukan apabila : a. kendaraan dalam keadaan rusak ; b. terjadinya penurunan permintaan angkutan (penurunan load factor muatan) dilapangan yang disebabkan karena sesuatu hal ; (2) Penitipan Kartu Pengawasan paling lama 1 (satu) kali masa berlaku Kartu Pengawasan. BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Pertama Retribusi Pengujian Pasal 16 Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pasal 17 Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut : a. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp . 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ; b. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari

3.500 kg sebesar Rp .

45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); c. kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 40. 000, 00 (empat puluh ribu rupiah).


10

Pasal 18 (1) Setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat

(2),

dikenakan

biaya

tambahan setiap bulan keterlambatan sebesar sebagai berikut : a. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp . 6.000,00 (enam ribu rupiah) ; b. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar

Rp .

7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; c. kereta gandengan atau kereta .tempelan sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ; (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; (3) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan sebagimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 19 Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan uji. Bagian Kedua Retribusi Perizinan Pasal 20 Setiap pelaksanaan pemberian Izin Trayek dan Izin Operasi dikenakan retribusi.


11

Pasal 21 (1) Besarnya retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai berikut : a. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ; b. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 6 (enam) meter sampai dengan 9 (sem-bilan) meter, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ; c. Angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat /duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ; (2) Penggantian Kartu Pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ; (3) Setiap keterlambatan memperpanjang Izin dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; (4) Keterlambatan pengajuan permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ; (5) Setiap keterlambatan memperpanjang Kartu Pengawasan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan biaya tambahan : a. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per bulan ; b. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) tempat duduk sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per bulan ;


12

c. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per bulan ; (6) Dengan dilunasinya biaya tambahan, maka kewajiban membayar retribusi selama masa keterlambatan per-panjangan Kartu Pengawasan tersebut tidak dipungut ; (7) Dalam Keadaan Kartu Pengawasan masih berlaku sedang-kan retribusi Izin Trayek belum dilunasi (masa pembayarannya berakhir), maka Kartu Pengawasan tersebut dibekukan untuk sementara sampai dilunasinya retribusi. Bagian Ketiga Setoran Pemungutan Retribusi Pasal 22 Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 dan 18 dibayarkan kepada Petugas Pemegang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


13

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Lalu lintas Dan Angkutan Jalan dapat melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ; (2) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yarig berlaku. Pasal 25 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud da lam Pasal 24 ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ; b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ; d. melakukan penyitaan tanda bukti lulus uji kendaraan yang tidak sah ; e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum ; f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ; g. membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan ; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum ; (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


14

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dibidang Pengujian, Izin Trayek, Izin Operasi dan Dispen-sasi di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi . Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeriritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO. S


15

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 19 Januari 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Seri B. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERIZINAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jrang dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pungutan. Untuk itu jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkah penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerrninkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi iengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Irimur Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Idi Bidang Pengujian Izin Trayek, Izin Operas! dan Dispensasi di Jawa Timur perlu pula ditinjau dan disesuaikaii dengan j iwa dan |semangat Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Disamping adanya perubahan klasifikasi jenis-jeriis retribusi, maka pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 31 Tahun 1994 terdapat perigenaan denda yang tarapaknya fdapat memberatkan masyarakat karena tidak ditentukan bataaan fmaksimal pengenaannya, sehingga dimungkinkan mengakibatkan dencici lebih besar daripada nilai obyek denda tersebut, dengan demikian lhal ini dirasa perlu untuk ditinjau ulanq kembali. Kemudian sebagai akibat dari kemajuan teknologi diperlukan pula pengaturan penyesuaian

agar

dapat

mengantisipasi

dan

pengaruh-pengaruh tersebut secara teknis

dan administratif dengan tujuan Idapat menjaring kernungkinan penyimpangan yang terjadi, balk |dibidang pengujian kendaraan berrnotor maupun perizinan trayek. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12

: Permohonan pernbaharuan izin ini harus dilengkapi dengan : a. Izin Usaha Angkutan ; b. Pertimbangan dari Dinas Lalu Lintas dan Angutan Jalan Kabupaten / Kota sesuai dengan domisili Perusahaan ;


1

c. Surat Keputusan Izin Trayek yang diperbaharui ; d. Formulir pendaftaran. Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas.

Ayat (3)

: Yang dimaksud alasan yang sah adalah : a. KPS dititipkan ; b. Terjadinya sengketa di Pengadilan / Kepolisian yang menyebabkan kendaraan dan /atau surat-suratnya ditahan.

Pasal 15 ayat (1) huruf a

: Apabila kendaraan dinyatakan dalam keadaan rusak, harus disertai Surat Keterangan dari Kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor setempat.

huruf b

: Yang dimaksud sesuatu hal, adalah : 1. Terjadinya krisis ekonomi ; 2. Terjadinya

bencana

alam

yang

mengakibatkan

rusaknya jalan dan lain-lain ; Ayat (2) Pasal 16

: Cukup jelas. : Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi : a. Biaya investasi ; b. Biaya pemeriksaan emisi gas buang ; c. Biaya pemeriksaan komporien,

perlengkapan dan

peralatan kendaraan; Pasal 17

: Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari : a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) meliputi : 1. biaya jasa uji sebesar Rp. 24.000,00 ; 2. biaya tanda uji sebesar Rp. 2.500,00 ; 3. biaya tanda samping sebesar Rp. 3.500,00 ; 4. biaya buku uji sebesar Rp. 5.000,00 ; b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8.000 kg sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh liffia ribu rupiah) meliputi : 1. biaya jasa uji sebesar Rp 34.000,00


2

2. biaya tanda uji sebesar Rp 2.500,00 3. biaya tanda samping sebesar Rp 2.500,00 4. biaya buku uji sebesar Rp 5.000,00 c. Kereta gandengan atau kereta tempelaii sebesar Rp 40.000,00 meliputi : 1. biaya jasa uji sebesar Rp 29.000,00 ,2. biaya tanda uji sebesar Rp 2.500,00 ; 3. biaya tanda samping sebesar Rp 3.500,00 ; 4. biaya buku uji sebesar Rp 5.000,00. Pasal 18 sarnpai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.


3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

Recommend Documents