DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam ranqka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tuqas-tugas operasional Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan protein hewani maka perlu segera menetapkan organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dan mongaturnya dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kehewanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoinan Oraanisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neaara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Oraanisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 junctis Nomor 27 Tahun 1981 dan Nomor 16 Tahun 1991 tentang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan Persetuiuan, DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR

TENTANG

UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; b. Kabupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ; c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ; e. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Propinsi. Jawa Timur ; f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ;


2

h. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, adalah Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ; i.

Balai Inseminasi Buatan, adalah Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ;

j.

Laboratorium Kesehatan Hewan, adalah Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ;

k. Ternak, adalah hewan piaraan yang kehidupannya (tempat dan berkembang biak dan manfaatnya) diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan untuk memberikan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ; l.

Peternakan, adalah pengusahaan ternak.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Petornakan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, terdiri atas: a. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak b. Balai Inseminasi Buatan ; c. Laboratorium Kesehatan Hewan.


3

BAB III BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Balai

Pembibitan

dan

Hijauan

Makanan

Ternak

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang teknis Pembibitan dan Pembiakan Ternak serta Hijauan Makanan Ternak.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai fungsi : a. pembibitan dan Pemuliabiakan ternak ; b. pemeliharaan ternak dan pengadaan makanan ternak ; c. pembibitan hijauan makanan ternak ; d. pendistribusian bibit ternak ; e. pelaksanaan ketatausahaan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

Pasal 7

Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas memitnpin, mengawasi, mengkoordinasikan pengelolaan pemeliharaan dan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak serta urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumahtanggaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan kantor ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pasal 10

Soksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pemuliabiakan, pemeliharaan dan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, Seksi Produksi, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas bibit ternak dan hijauan makanan ternak ; b. penyediaan bibit sesuai dengan standar mutu ; c. pelaksanaan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak ; d. pelaksanaan pendistribusian bibit ternak dan hijauan makanan ternak ;


5

e. pemeliharaan lahan dan sarana pembibitan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pasal 12

(1) Seksi Produksi terdiri atas : a. Sub Seksi Pembibitan Ternak dan Pemuliabiakan Ternak ; b. Sub Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak ; c. Sub Seksi Produksi dan Distribusi;

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pembibitan dan Pemuliabiakan Ternak mempunyai tugas : a. melakukan pemeliharaan ternak dan penyediaan makanan ternak ; b. menghimpun data dan melakukan pencatatan tentang kebutuhan bibit ternak; c. melakukan pemuliaan dan pembiakan bibit ternak; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan dan pemuliabiakan ternak ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi;

(2) Sub Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak, mempunyai tugas : a. melakukan hijauan makanan ternak ; b. melakukan pengelolaan hijauan makanan ternak ; c. melakukan analisis jumlah dan kebutuhan hijauan makanan ternak ; d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan, hijauan makanan ternak ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi ;

(3) Sub Seksi Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas : a. menyiapkan sarana dan melakukan pemeliharaan sarana produksi pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak ;


6

b. menyiapkan bibit ternak dan hijauan makanan ternak sesuai dengan kebutuhan ; c. melakukan pencatatan dan distribusi bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak ; d. menyiapkan bahan dan melakukan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan tehnis dibidang peternakan ; e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana produksi serta pendistribusian bibit ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Seksi Produksi.

Bagian Ketiga Nama dan Lokasi

Pasal 14

Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jawa Timur yaitu : a. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Kabupaten Jember,

Garahan

dengan spesifikasi bibit kambing dan domba ekor

gemuk ; b. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Karangwaru Kabupaten Tuban, dengan spesifikasi bibit sapi potong ; c. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Branggahan Kabupaten Kediri, dengan spesifikasi ternak itik ; d. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Prampelan Kabupaten Magetan, dengan spesifikasi unggas ; e. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Singosari Kabupaten Malang, dengan usaha Taman ternak spesifikasi ternak kambing; f. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Batu Kabupaten Malang, dengan spesifikasi bibit sapi perah dan unggas.


7

BAB IV BALAI INSEMINASI BUATAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan inseminasi buatan serta ketatausahaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 15, Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi : a. pelayanan pelaksanaan inseminasi buatan dan pembinaan hasilnya ; b. pengadaan dan distribusi mani beku ; c. pengkajian dan pemeliharaan bahan inseminasi buatan ; d. penanganan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengadaan mani beku ; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ; f. pelaksanaan ketatausahaan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Pasal 17

Susunan Organisasi Balai Inseminasi Buatan terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan ; d. Kelompok Jabatan Fungsiorial.


8

Pasal 18

Kepala Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan

pelaksanaan,

pencatatan

inseminasi

buatan

dan

pemerataan hasilnya serta ketatausahaan.

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Balai Inseminasi Buatan.

Pasal 21

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pengadaan, pemeriksaan dan pengujian, pendistribusian mani beku serta pencatatan hasil inseminasi buatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21, Seksi lelayanan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengkajian data

serta menyusun program inseminasi

buatan ; b. pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku ; c. pemeriksaan dan pengkajian kualitas mani beku serta kondisi akseptor; d. pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan serta penanggulangan gangguan reproduksi ; e. pembinaan dan pemantauan terhadap ternak hasil Inseminasi Buatan ;


9

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Inseminasi Buatan.

Pasal 23

(1) Seksi Pelayanan terdiri atas : a. Sub Seksi Pengadaan dari Distribusi ; b. Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan ;

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Pengadaan dan Distribusi, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program inseminasi buatan dan kebutuhan bahan inseminasi buatan ; b. melakukan pengadaan, penyimpanan dan distribusi mani beku ; c. melakukan pemeriksaan dan pengamatan kwalitas mani beku ; d. melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap hasil

Inseminasi

Buatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan ;

(2) Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan, mempunyai tugas : a. melakukan pengujian fertilitas mani beku ; b. menyusun rencana dan melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap gangguan akseptor inseminasi buatan ; c. melaksanakan pemerataan teknologi

inseminasi Buatan dan transfer

embrio ; d. melakukan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kebuntingan ; e. melakukan pengobatan terhadap gangguan reproduksi serta melaporkan hasilnya ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan.


10


Pasal 25

Balai Inseminasi Buatan berlokasi di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

BAB V LABORATORIUM KESHHATAN HEWAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan serta ketatausahaan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 26, Balai Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidikan penyakit hewan ; b. pelaksanaan pemeriksaan dan diagnosa penyakit hewan ; c. pelaksanaan evaluasi dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan ; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Pasal 28

Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Hewan terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan ; d. Kelompok Jabatan Fungsional.


11

Pasal 29

Kepala

Laboratorium

Kesehatan

Hewan

mempunyai

tugas

memimpin,

mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan, diagnosa penyakit hewan dan saran penanggulangannya serta tugas-tugas ketatausahaan.

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan administrasi kepegawaian ; b. pengelolaan administrasi keuangan ; c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ; d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ; e. pelaksanaan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Balai

Laboratorium Kesehatan Hewan.

Pasal 32

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan bakteriawi, virusi, parasiti dan patologi serta saran penanggulangannya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 32, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengkajian bahan (sample) untuk mengetahui jenis penyakit hewan ; b. pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa tentang penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi ; c. pelaksanaan evaluasi hasil pemeriksaan ;


12

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan.

Pasal 34

(1) Seksi Pelayanan terdiri atas : a. Sub Seksi Pemeriksaan ; b. Sub Seksi Evaluasi ;

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 35

(1) Sub Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas : a. mencari dan menerima bahan untuk pemeriksaan penyakit hewan ; b. melakukan pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan patologi ; c. membuat

catatan

dan

laporan

tentang

hasil pemeriksaan atau

diagnosa ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan.

(2) Sub Seksi Evaluasi, mempunyai tugas : a. menghimpun data tentang hasil pemeriksaan penyakit hewan ; b. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan dan diagnosa tentang kondisi dan penyakit hewan ; c. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan diagnosa ; d. menyusun petunjuk tentang cara-cara penanggulangan penyakit hewan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan.


Pasal 36

Laboratorium Kesehatan Hewan berlokasi di Kecamatan Kota Kabupaten Tuban dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.


13

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSZONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional raempunyai tugas melaksana-kan sebagian tugas Balai Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur ;

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala Inseminasi Buatan dan Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Peternakan berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberi bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan ;


14

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas wajib menerap-kan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan maupun dalam lingkungan Dinas Peternakan serta dengan instansi lainnya.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Timur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuni syarat atas usul Kepala Dinas molalui Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 43

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1998 Nomor 62 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.


15

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


16

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 18 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


17

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR

: 19 TAHUN 2000

TANGGAL

: 27 SEPTEMBER 2000

III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, perlu ditingkatkan pula usaha-usaha peningkatan produksi pangan terutama yang berasal dari produk hewani. Untuk itu perlu dukungan petugas di lapangan yang secara langsung menangani kegiatankegiatan operasional Dinas Peternakan dilasanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Dinas Peternakan telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Mei 1998 Nomor 62 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tirnur, selanjutnya sesuai Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi pe-rangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Yang dimaksud dengan pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak atau tanaman bahan untuk keperluan sendiri ;

Pasal 5

: a. yang dimaksud dengan Bibit Ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak. b. yang dimaksud dengan Pemulia Biakan adalah kegiatan budidaya ternak yang bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik dan meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan kelahiran dengan perkawinan pejantan unggul.

Pasal 6 sampai dengan 45 : Cukup jelas.


1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents