DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang diwujudkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2018 dalam Peraturan Gubenur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang

-2-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan

-3-

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2018. Pasal 1 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2018. Pasal 2 Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari : a. BAB I b. BAB II c. BAB III d. BAB IV e. f.

BAB V BAB VI

: PENDAHULUAN : KONDISI DAN KEBUTUHAN E-GOVERNMENT : KEBIJAKAN DAN STRATEGI : RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT : SOLUSI PENTAHAPAN DAN PENGEMBANGAN : PENUTUP Pasal 3

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk : a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; b. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

-4-

Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD Dr. H. SOEKARWO

-5-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 20 Mei 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum TTD

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 30, SERI E.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 30 TAHUN 2016 TANGGAL : 20 MEI 2016 TENTANG : RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Saat ini kemajuan teknologi telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar. Informasi telah menjadi suatu komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan, dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) di lingkup pemerintahan semakin hari semakin meningkat, tidak hanya untuk proses administrasi perkantoran sehari-hari tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, di beberapa sektor khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, ketergantungan pada TI sangatlah besar. Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi TI, perlu diperhitungkan biaya dan keuntungan yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan atau juga disebut Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rencana Induk TIK) sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI. Rencana Induk TIK berisi rencana strategis organisasi dalam mengimplementasi dan membangun sistem informasi. Di dalamnya memuat pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang diperlukan organisasi. Rencana Induk TIK merupakan turunan dari business plan organisasi. TI diimplementasi sebagai alat untuk membantu organisasi mencapai visi dan misinya. Maka, tanpa ada visi dan misi yang jelas dari organisasi, Rencana Induk TIK juga tidak bisa dibangun.

-2 -

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan. Sebab tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, penerapan teknologi informasi diharapkan mendapat hasil yang optimal, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak semata hanya sebuah bentuk pengeluaran akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan. Memperhatikan dan menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya, seperti halnya sumber daya manusia, keuangan, dan waktu. Oleh karena itu melalui penyusunan dokumen Rencana Induk TIK ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk membangun dan mengembangkan suatu teknologi informasi dalam terminologi e-Government yang lebih dikenal dengan istilah Rencana Induk e-Government atau Rencana Strategis Pengembangan e-Government untuk pengelolaan manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1

MAKSUD Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Induk TIK adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, serta menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu organisasi tidak lagi sekedar membeli ataupun melakukan install, tetapi mempunyai perencanaan yang baik. Dokumen Rencana Induk TIK ini berisi : 1. Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework); 2. Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture); 3. Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap); 4. Rencana Proyek Implementasi Implementation Plan).

5

Tahun

(e-Government

-3 -

1.2.2

TUJUAN Tujuan Pembangunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rencana Induk TIK) adalah agar Rencana Induk TIK menjadi strategi organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif untuk mencapai : 1. terwujudnya Sistem Informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. peningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 3. perbaikan organisasi, kepemerintahan;

sistem

manajemen,

dan

proses

kerja

4. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 1.3 VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 1.3.1

VISI Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah : “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” Jawa Timur Lebih Sejahtera mempunyai makna : Terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita. Selain itu rakyat berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Masyarakat Jawa Timur juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

-4 -

Jawa Timur Lebih Berkeadilan bermakna : Terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan. Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Jawa Timur Lebih Mandiri mempunyai makna : Terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Namun membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri). Selain itu secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik, berkedaulatan hukum, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jawa Timur Lebih Berdaya Saing mempunyai arti : Terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi juga keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya.

-5 -

Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar identitas budaya (cultural identity). Jawa Timur Lebih Berakhlak bermakna : Terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa manusia ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai NKRI. Karenanya pembangunan Jawa Timur juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawa Timur untuk Indonesia. 1.3.2

MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,”adalah sebagai berikut:

-6 -

Misi Pertama : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar. Caranya, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu juga peningkatan kontribusi sektor pariwisata, yakni melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal. Dilakukan pula peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan, dan Penataan Ruang. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. Misi Keempat : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

-7 -

Misi Kelima: Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

-8 -

1.4 GAMBARAN UMUM KONDISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 1.4.1

KONDISI GEOGRAFI Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 48.039,14 Km2 memiliki batasbatas sebagai berikut: sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara 111o ,0’-114o ,4’ Bujur Timur dan 7 o ,12’-8 o ,48’ Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah Kepulauan termasuk Madura. Secara administrasif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.722 Desa.

1.4.2

DEMOGRAFI Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap tahun, baik laki-laki mapun perempuan. Jumlah penduduk di Jawa Timur tahun 2009 sebanyak 37.236.149 jiwa dan terus bertambah hingga tahun 2012 menjadi 38.052.950 jiwa, dimana pertumbuhan paling banyak adalah perempuan. Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur di setiap Kabupaten/Kota sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2.801.409 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,56 persen dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebesar 122.550 jiwa.

1.4.3

ANGKATAN KERJA Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 mencapai 19.901.558 orang, bertambah sekitar 139.672 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 19.761.886 orang. Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 mencapai 19.081.995 orang, bertambah sekitar 141.655 orang dibanding keadaan Agustus 2011 sebesar 18.940.340 orang. Jumlah penduduk pencari kerja/pengangguran pada bulan Agustus tahun 2011 sebanyak 821.546 orang turun menjadi 819.563 orang pada bulan Agustus tahun 2012.

-9 -

1.4.4

POTENSI DAERAH Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur dapat ditinjau dalam berbagai aspek, antara lain potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Potensi Kehutanan di Provinsi Jawa Timur dapat ditinjau pada kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas sekurang–kurangnya 782.772 Ha atau 16,38% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan hutan rakyat dengan luas sekurang – kurangnya 361.570,30 Ha atau 7,56% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, saat ini luas kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha. Untuk potensi perkebunan berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan dan perkebunan tanaman semusim. Berdasarkan total luasan rencana kawasan peruntukan perkebunan, Provinsi Jawa Timur mampu mencapai produksi terutama pada komoditas tanaman tahunan berupa tebu dan tembakau dan tanaman musiman berupa kopi dan kakao. Sedangkan potensi perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam. Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya. Sementara perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

- 10 -

Untuk potensi pertambangan di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan dan batubara), potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi panas bumi. Mineral logam yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah pasir besi dan mangaan. Di samping itu juga logam emas, tembaga serta unsur logam Au, Ag, Cu dan Zn. Mineral bukan logam yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah dolomit, pasir kuarsa dan fosfat, disamping itu mempunyai potensi mineral 31 bukan logam yang lain seperti yodium, belerang, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, kalsit, rijang, pirofilit, dan oker. Potensi batuan yang banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur adalah batuan gamping dan andesit. Selain itu juga mempunyai potensi batuan trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Untuk potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung dengan total potensi sebesar 6.902.004,35 ton seluas 74,1 Ha. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas. Adapun yang berstatus produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, sedangkan status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) wilayah kerja, dan status development sebanyak 3 (tiga) wilayah kerja. Potensi panas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif. Sementara untuk potensi pariwisata berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam di Provinsi Jawa Timur meliputi air terjun, pantai, goa, gunung dan danau atau telaga. Wisata air terjun di Jawa Timur antara lain Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto, Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk, Air Terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo dan Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

- 11 -

Wisata pantai di Jawa Timur antara lain Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan, Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep, Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung, Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan serta Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember. Wisata goa di Jawa timur meliputi Gua Lowo di Kabupaten Trenggalek, Gua Maharani di Kabupaten Lamongan serta Gua Gong dan Gua Tabuhan di Kabupaten Pacitan. Wisata gunung di Jawa Timur antara lain Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung. Wisata Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso serta Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Wisata danau di Jawa Timur meliputi Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi, Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu, Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo serta Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Adapun daya tarik wisata budaya di wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain berupa peninggalan bersejarah berupa istana, tempat ibadah seperti masjid atau gereja, keraton atau museum, serta makam. Untuk peninggalan bersejarah berupa istana antara lain Candi Jabung di Kabupaten Malang, Candi Jabung Tirto di Kabupaten Probolinggo, Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung, Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Sedangkan makam, yakni makam Asta Yusuf dan Asta Tinggi di Kabupaten Sumenep. Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang. Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan, Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo, Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang, Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya, Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan, Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik, Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto, Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto, Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang Untuk tempat ibadah anatar lain Masjid Agung Sumenep, Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri.

- 12 -

1.5 DASAR PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elekronik Instansi Penyelenggara Negara; 13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment Lembaga; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 19. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur.

- 13 -

1.6 METODOLOGI 1.6.1

METODE PENGUMPULAN DATA

Gambar 1.1 : Metode Pengumpulan Data 1. Kuesioner Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat/direkam. Lampirkan Semua Kuesioner 2. Observasi Melihat web, aplikasi dan observasi ke SKPD untuk mendapatkan data.

- 14 -

3. Wawancara Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan SKPD, baik melalui tatap muka Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. 4. Dokumen Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari SKPD. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan, seperti SK, SOP dan Dokumen lain yang berhubungan dengan TI. 1.6.2

METODE PENYUSUNAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pada prinsipnya penyusunan Rencana Induk TIK Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencakup antara lain : 

Penganalisaan terhadap Kondisi saat ini (Current Condition) Penganalisaan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi penerapan teknologi informasi saat ini di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Termasuk dalam hal ini adalah penganalisaan terhadap aplikasi bisnis yang telah ada, infrastrukur jaringan, SDM pendukung , computer literacy, peratuan- peraturan (regulasi) internal yang ada yang terkait dengan penerapan teknologi informasi.



Penganalisaan terhadap Kondisi Ideal (Future State) Penganalisaan ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung keseluruhan aspek bisnisnya. Penganalisaan difokuskan pada bagaimana teknologi informasi dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini juga dilakukan penganalisaan terhadap kondisi internal yaitu SDM pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan teknologi informasi serta pengaruh – pengaruh eksternal khususnya perkembangan teknologi informasi itu sendiri.

- 15 -



Pengembangan Transition Plan Dalam pengembangannya dilakukan penganalisaan terhadap kendala – kendala yang ada (gap analisys), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai. Kondisi dimana teknologi informasi akan dapat dipergunakan secara optimal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kondisi yang ada saat ini. Dari hasil penganalisaaan ini akan dapat diketahui posisi saat ini untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan, dan mengacu kepada hal ini akan dikembangkan pula langkah – langkah ke depan berikut dengan penyusunan prioritas kegiatan sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dengan kurun waktu tertentu.

- 16 -

BAB II KONDISI DAN KEBUTUHAN E-GOVERNMENT

2.1 DESKRIPSI KONDISI PEMPROV JATIM SAAT INI Ditinjau dari arah dan strategi pengembangan e-Government, saat ini belum terdapat dokumen perencanaan strategis yang di dalamnya menjabarkan hubungan antara visi, misi, strategi dan program dengan sistem e-Government termasuk mengatur tahapan dan substansi pengembangan e-Government yang dapat menjadi acuan bagi setiap SKPD. Saat ini, pola pengembangan komponen e-government dengan sistem kerja pemerintahan yang berlaku saat ini dilakukan secara parsial oleh setiap SKPD. Agar pengembangan secara parsial tersebut tetap dapat saling mendukung dan terintegrasi satu dengan yang lain, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis di bidang pengembangan dan penerapan e-Government yang terencana, terpadu, menyeluruh dan terintegrasi. Ditinjau dari aspek legalitas, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam Rencana Induk TIK ini telah ditetapkan 5 (lima) dimensi yang akan dikaji, yaitu Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi, dan Dimensi Perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut saling memiliki keterkaitan. Penyusunan MP harus dapat memastikan bahwa perencanaan yang dibuat harus bisa digunakan sebagai panduan implementasi, bukan teoritis. Untuk mendukung terciptanya implementasi yang diharapkan, harus dibuat beberapa kebijakan yang memuat pedoman, standarisasi, peraturan, maupun keputusan yang didasarkan pada skala prioritas, dan kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Data yang menggambarkan kondisi saat ini dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- 17 -

2.1.1

KELEMBAGAAN Kelembagaan SKPD yang ada di Pemprov Jatim telah diatur dalam peraturan resmi berupa Peraturan Daerah yang mengatur Struktur Organisasi setiap SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, dan Peraturan Gubernur yang mengatur tugas pokok dan fungsinya. Adapun SKPD yang berperan dan mempunyai kaitan langsung dengan mekanisme Tata Kelola TIK yang ada di Pemprov Jatim telah diamanatkan kepada Dinas Kominfo. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan TIK sudah berada di tangan yang tepat dan sesuai sebagaimana mestinya. Adapun tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang bertanggung jawab menjalankan fungsi TI di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika. Apa yang dirasakan saat ini, adalah sulitnya melakukan koordinasi TI dengan SKPD non TI di Provinsi Jawa Timur. Ini karena tidak setiap SKPD memiliki tupoksi IT yang dibebankan pada bagian atau bahkan sub bagian yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TI di lingkungannya. Visi Misi Provinsi Jawa Timur telah sangat jelas menunjukkan bahwa peran TIK sangat dibutuhkan dalam pembangunan Jatim, sehingga memudahkan dalam menentukan skala prioritas pengembangan e-Goverment di masing-masing SKPD. Koordinasi TI antar SKPD dapat dijadikan prioritas utama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur agar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Selain itu, sebuah lembaga juga membutuhkan adanya CIO untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan. Sekarang ini, CIO SKPD belum terbentuk sehingga sedikit banyak memunculkan disparitas pemahaman tata kelola TI antar SKPD. Bahkan sebagian besar SKPD Non TI saat ini juga belum memiliki bagian atau bahkan sub bagian pengelola TI dengan standar kompetensi yang mumpuni dan bertanggung jawab secara resmi mengelola TI di institusinya.

- 18 -

2.1.2

HUKUM DAN KEBIJAKAN Kebijakan merupakan pernyataan yang akan menjadi arahan dan batasan bagi setiap proses tata kelola. Diperlukan suatu peraturan atau hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan Teknologi Informasi. Hukum atau kebijakan ini tentu harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang tersebut, dalam hal ini TIK. Ini dinilai penting sehingga perundangundangan yang dimaksud menjadi peraturan hukum yang sesuai dengan fungsinya. Adapun untuk membangun sebuah layanan TIK yang baik, pemerintah sudah menyiapkan regulasinya. Antara lain UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum diantaranya dalam penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum dan dilaksanakan melalui sistem elektronik. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pemprov Jatim telah memiliki kebijakan TIK berupa Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 masih bersifat Makro dan perlu perbaikan. Secara garis besar, Pergub ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman, dan berkesinambungan. Adapun tujuan diterbitkannya Pergub Nomor 48 th 2015 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk: a. memberikan batasan dan panduan umum bagi SKPD dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; b. mewujudkan sistem dan transaksi elektronik yang selaras dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; c. meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik.

- 19 -

Sesuai dengan Pergub Nomor 48 pasal 5 yang berbunyi “Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo” maka setiap SKPD harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Jatim. Dinas Kominfo bertanggung jawab menganalisa dan memfilter SKPD agar tidak melakukan pengadaan ataupun pengembangan sistem yang redundant dan dianggap kurang perlu untuk diaplikasikan. Menindaklanjuti Pergub Nomor 48 pasal 5 tersebut, Dinas Kominfo Jatim telah resmi menjadi Tim Peneliti Anggaran untuk penyelenggaraan, pengadaan, dan pemanfaatan TI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi kerentanan in-efisiensi anggaran. Diharapkan dari terlibatnya Dinas Kominfo sebagai Tim Peneliti Anggaran TI Provinsi Jawa Timur, mampu mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TI secara terintegrasi.

- 20 -

Tabel 2.1 : Hukum dan Kebijakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

1

Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

2

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

3

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

4

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

5

Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

6

Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

7

Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

8

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

PERATURAN :

PENGEMBANGAN :

Pergub No. 31 Tahun 2002 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Jatim

Website JDIH Prov.Jatim

KEPUTUSAN GUBERNUR :

HARAPAN UNTUK KOMINFO :

No. 188/22/KPTS/013/2015 dengan Tujuan Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan dan Pembinaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah, serta untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dalam Pengelolaan Perpustakaan Sekretariat Daerah

Menyediakan Bimtek Website petugas dan pengelola Website KEBUTUHAN : Kekurangan Staf TI

Biro

Hukum

Setda

terhadap

- 21 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : SOP No. 31111/2011 Pengelolaan JDIH 9

Biro Humas dan Protokol Daerah Provinsi Jawa Timur

Sekretariat

-

-

10

Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Timur

Daerah

-

-

11

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

12

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

13

Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur

dan

Politik

Rancangan SOP PPID yang belum disahkan

PENGEMBANGAN : Integrasi Jaringan di seluruh kantor

14

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

-

15

Badan Koordinasi Wilayah I Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Provinsi Jawa Timur

-

KEBUTUHAN : - Dukungan Kebijakan Pengelolaan TI

Pimpinan

dalam

- Bimtek untuk meningkatkan kemampuan Pegawai dalam Pemanfaatan TIK - Diklat untuk peningkatan SDM Pengelola TIK

kompetensi

- 22 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

16

Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

-

-

17

Badan Koordinasi Wilayah III Pemerintahan dan Pembangunan Malang Provinsi Jawa Timur

-

-

18

Badan Koordinasi Wilayah IV Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Provinsi Jawa Timur

-

19

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

-

20

Badan Pemberdayaan Provinsi Jawa Timur

Masyarakat

HARAPAN UNTUK KOMINFO : Menginginkan Pengembangan SDM yang tepat guna (Pelatihan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN :

PENGEMBANGAN :

SK tentang TIM PDE No. 39 Tahun 2015

 Mengoptimalkan Elektronik

Surat

Masuk

 Sistem Informasi Arsip / Dokumen  Peran Aktif dalam Update Informasi Wenbsite  Peningkatan sarana pengelolaan PPID

prasarana,

dan

 Peran aktif PDE dalam interaktif Media Sosial

- 23 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

21

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

-

-

22

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN KEPALA BADAN :

-

- Tim Pembangunan East Java Investment Super Coridor (EJISC) - Tim Evaluasi Website - Tim Koordinasi dan Kontributor Data dan Berita Website - Tim Pengelola Sistem Informasi Penanaman Modal Terintegrasi dan SPIPISE Online di Lingkungan

23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) :

PENGEMBANGAN :

SOP Pusdalops PB Jatim

Membuat Disaster Recovery Plan dengan lokasi Disaster Recovery Center yang dirahasiakan dan terpisah dari Server Utama yang ada saat ini

24

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

-

-

25

Badan Penelitian dan Provinsi Jawa Timur

-

-

26

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur

Aset

-

-

27

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

28

Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur

-

-

Pengembangan

dan

dan

Kearsipan

- 24 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

29

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur

30

Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur

dan

31

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

32

Dinas Kepemudaan Provinsi Jawa Timur

dan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS :

PENGEMBANGAN :

No. 188/33/Kpts/119.1/2015 Tentang Pengelolaan Website

Membuat Blue Print Pengembangan TIK 5 tahunan dan SOP yang berkaitan dengan TIK

-

-

-

-

Pariwisata

Keolahragaan

PENGEMBANGAN

KEPUTUSAN GUBERNUR :

PENGEMBANGAN :

No. 188/348/KPTS/013/2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Team Penilai Tokoh Olahraga

Pembuatan Aplikasi Dispora Dalam Angka dan Aplikasi Pendaftaran Online Gerak Jalan Mojosuro

KEPUTUSAN KEPALA DINAS : No. 188/74/109/2015 Tanggal 11 Mei 2015 Tentang Pembentukan Dispora Dalam Angka 12 SOP KESEKRETARIATAN : - Pengajuan Pencairan Dana Program/Kegiatan - Pengajuan Pencairan Dana Ganti Uang - Pengajuan Pencairan Dana Tambah Uang - Pengajuan Pencairan Dana Langsung Gaji Pegawai - Pengajuan Pencairan Dana Langsung Gaji Pegawai Berkala - Pengajuan Pencairan Dana Pangkat Pegawai/Tunjangan

Langsung

Gaji

Kenaikan

- Pengajuan Pencairan Dana Langsung Gaji Terusan Pegawai Meninggal Dunia

- 25 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

- Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Tunjangan Kematian Bagi Keluarga Pegawai - Pengajuan Pencairan Gaji Uang Duka Wafat - Pengajuan Pencairan Dana Tambahan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif

Penghasilan

- Pengajuan Pencairan Dana Langsung Lembur Pegawai - Pengajuan Pencairan Dana Langsung Pengadaan Barang dan Jasa 5 SOP PROGRAM KEGIATAN : - Invitasi Olahraga Tradisional - Festival Olahraga Tradisional - Pemilihan Pemuda Pelopor - Kejuaraan Paralimpic Pelajar Daerah - Pelatihan Organisasi Kepemudaan 33

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

34

Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur

dan

Informatika

-

-

PERATURAN :

PENGEMBANGAN :

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubagan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011.

- Rencana Induk TIK

- Peraturan Guberbur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

- Review Rencana Induk TIK Secara Berkala

- 26 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur - Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 065/561/105/2016 perihal Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. - Pedoman Umum Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK bagi SKPD, UPT dan Lembaga Non Struktural di Lingkunagn Pemerintah Provinsi Jawa Timur KEPUTUSAN KEPALA DINAS : - Penyusunan Rencana Induk TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur - Tim pengelola Website kominfo.jatimprov.go.id 15 SOP KESEKRETARIATAN : Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pembayaran Gaji Rakor Singram Kegiatan Kominfo Kab/Kota se-Jawa Timur Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Front Office Pengajuan Cuti Administrasi Surat Masuk Administrasi Surat Keluar Musyawarah Rencana Pembangunan Entry Data Renja RKPD melalui Aplikasi SIPPD Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Kominfo - Penyusunan LPPD SKPD Dinas Kominfo - Penyusunan LKPJ SKPD Dinas Kominfo - Pengumpulan Dokumen dan Laporan/Data Kinerja -

PENGEMBANGAN

- 27 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN SOP PROGRAM KEGIATAN NON TI : - Penerbitan Majalah Potensi - Peliputan dan Membuat Karya Jurnalistik di Jatim News Room - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - PPID SKPD Dinas Kominfo Prov. Jatim Jika Terjadi Bahaya Kebakaran dan Evakuasi - Bakohumas - Pembentukan Forum KIM Tingkat Kab/Kota - Sosialisasi Filateli - Pelayanan Rekomendasi Penyelenggara POS - Tim Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang POSTEL - Penerbitan Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan aspek Teknis Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi SOP TI : Perbaikan Jaringan pada Pengguna Akhir (End User) Pengendalian Jaringan Aula dan workshop Pelayanan Penyediaan Video Conference Pembentukan Telecenter baru Pelaksanaan Workshop TIK Pemerintah Update Data pada Website kominfo.jatimprov.go.id Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Website SKPD, Kab/Kota di Jawa Timur - Collocation -

PENGEMBANGAN

- 28 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

35

Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur

-

-

36

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur

Marga

-

-

37

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

-

-

38

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur

-

-

39

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

-

-

40

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

-

Terdapat UPT Tekkomdik dengan Basis TIK Pendidikan/Model Pembelajaran Berbasis TIK

Bina

Pengairan

PENGEMBANGAN : - Pemenuhan Infrastruktus pada Akses ( Instalasi perangkat pendukungnya

khususnya LAN), dan

- Pengaturan dalam penggunaan pemanfaatan TIK (Internet)

atau

- 29 -

NO

SKPD

41

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

PERATURAN :

PENGEMBANGAN :

 Perauturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengirim pegawai yang dirasa kurang pemahamannya terhadap TIK ke Badan Diklat Provinsi Jawa Timur guna mengikuti program yang berhubungan dengan TIK

 Perauturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan  Perauturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Timur KEPUTUSAN GUBERNUR : No. 188/203/KPTS/013/2015 Tentang Tim Pengelola Data Perhubungan KEPUTUSAN KEPALA DINAS :  No. 188.4/57/104/2015 Tentang Tim Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun 2015  No. 188.4/934/104/2015 Tentang Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Pengelola

 No. 1884/53/104/2015 Tentang Tim Pengelola Website Tahun 2015  No. 188.4/60/104/2015 Tentang Penunjukan Operator Pusat Data Jawa Timur (PUSDATIM) Tahun 2015

- 30 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

Rapat/FGD :  Rapat Koordinasi Data dan Informasi bidang Perhubungan antar KabKo membahas Data Berbasis Geospasial untuk Pemenuhan Data  Rapat Koordinasi Perencanaan Sektor Transportasi membahas Sinkronisasi Perencanaan Sektor Transportasi yang Terintegrasi 42

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

-

PENGEMBANGAN :  Memasang jaringan LAN untuk gedung baru  Penambahan Bandwidth FO

43

Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

dan

Perdagangan

-

PENGEMBANGAN :  Ruang Server Untuk Dashboard Atim Yang Berisikan Informasi Industri Dan Perdagangan Berbasis Web  Integrasi Akses Jaringan Internet Maupun Intranet Menggunakan Fiber Optic Yang Disediakan TELKOM (Astinet) Di 4 Gedung Disperindag  Mengaktifkan Kantor Maya Dan Nota Dinas Elektronik Di Lingkungan Diserindag

44

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS :

PENGEMBANGAN :

No. 188.4/750/Kpts/114/2015 Tentang TIM Pengelola Website

Penataan topologi jaringan dan pengembangan aplikasi LAN messenger seluruh perangkat komputer di Disbun Jatim

- 31 -

NO 45

SKPD

KEBIJAKAN

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

-

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN : Membangun Aplikasi Berbasis Web Untuk Dokumen Perencanaan dari KabKo ke Provinsi, maupun dari Provinsi ke Pusat

46

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

47

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS : Tim Informasi

48

Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi Kependudukan Provinsi Jawa Timur

49

dan

Tersedia Unit Pengelola TIK, tapi tidak memadai & tidak berjalan efektif

-

-

Inspektorat Provinsi Jawa Timur

-

-

50

Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

-

-

51

Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) :

PENGEMBANGAN :

No. 01.04.29 Prosedur Permintaan Perbaikan Kerusakan dan Gangguan Sistem Informasi Manajemen

Pelatihan Internal Manajemen

Sistim

Informasi

HARAPAN UNTUK KOMINFO : Memperbanyak Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 52

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

-

-

- 32 -

NO

SKPD

KEBIJAKAN

53

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

-

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN :  Mendirikan Instalasi PDE  Tim SIMRS  Tim Pengelola Website  Tim Pengembangan TIK

54

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur

55

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN DIREKTUR RSU HAJI SURABAYA :

-

No. 800/40/304/2009 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : Sudah ada SOP dan di evaluasi secara periodik tergantung dari perubahan kebijakan IT

56

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur

-

-

57

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur

-

-

58

Sekretariat Dewan Perwakilan (DPRD) Provinsi Jawa Timur

Rakyat

-

-

59

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur

-

-

- 33 -

2.1.3

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Peningkatan peran SDM TI untuk mempercepat proses bisnis di setiap SKPD memperlihatkan terdapat banyak peluang proses bisnis yang bisa dimutakhirkan dan diotomatisasikan dengan TI. Jumlah SDM TI yang ada di setiap SKPD belum bisa mencukupi kebutuhan teknis yang ada, dan sejumlah 43 Orang Fungsional Pranata Komputer (Prakom) yang tersebar di 59 SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Timur tidak merata. Sebagian SKPD mempunyai Prakom dengan jumlah yang cukup banyak, sebagian mencukupi dan sebagian lagi tidak memiliki Prakom atau tidak memiliki Staf TI sama sekali. Prakom yang tersebar di beberapa SKPD juga tidak dimanfaatkan secara optimal, karena mayoritas dari mereka berada di Bidang/Bagian Tata Usaha khususnya di bidang Penyusunan Program dan Keuangan. Kurangnya optimalisasi pemberdayaan SDM TI yang ada menyebabkan banyak pekerjaan yg semestinya bisa dikerjakan sendiri pada akhirnya dipercayakan kepada pihak ketiga. Pelatihan teknis untuk mengoptimalkan layanan TI di SKPD telah dilakukan melalui bimbingan teknis di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Pelatihan teknis ini mencakup berbagai pelatihan, baik Aplikasi, Jaringan, Pengelolaan Website, Pembuatan SOP TI, dan beragam pelatihan teknis lainnya. Staf TI maupun Fungsional Pranata Komputer juga belum mendapatkan bekal sertifikasi yang dapat memperkuat potensi TI di institusinya masing-masing, seperti sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), CDCP (Training Certified Data Center Profesional), dan sertifikasi International lainnya. Kondisi SDM saat ini, digambarkan melalui Tabel 2.2. mengenai SDM IT di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

- 34 -

Tabel 2.2 : SDM IT di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

NO

SKPD

STAF TI NON PRAKOM

FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

1


-

-

2

Biro Administrasi Kerjasama Provinsi Jawa Timur

Daerah

-

-

3


-

-

4


-

-

5


-

-

6


-

-

7


-

-

8


-

-

9

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

10

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

-

Sekretariat

2 Orang Fungsional Pranata Komputer -

- 35 -

NO

SKPD

STAF TI NON PRAKOM


11


-

-

12


-

-

13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

14


15

Badan Koordinasi Wilayah I Pemerintahan Pembangunan Madiun Provinsi Jawa Timur

dan

16

Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan Pembangunan Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

dan

-

17

Badan Koordinasi Wilayah III Pemerintahan Pembangunan Malang Provinsi Jawa Timur

dan

-

18

Badan Koordinasi Wilayah IV Pemerintahan Pembangunan Pamekasan Provinsi Jawa Timur

dan

1 Staf TI 2 Staf TI

1 Orang Fungsional Pranata Komputer 1 Orang Fungsional Pranata Komputer

PNS 45 Orang


PTT 4 Orang Belum ada SDM yang menangani TI secara khusus

19


20

Badan Timur

Pemberdayaan

Masyarakat

Badan Pemberdayaan Perempuan Berencana Provinsi Jawa Timur

Provinsi dan

Jawa

Keluarga

1 Orang Fungsional Pranata Komputer

13 Staf TI -

-

- 36 -

NO

SKPD

STAF TI NON PRAKOM


-

-

22


23

Badan Penanggulangan Jawa Timur

24


25

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

-

26

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

-


27


-


28

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

-

29


30

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

-

31


-

32

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur

33


34

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Bencana

Daerah

Provinsi

5 Staf TI 1 Staf TI


1 Staf TI


1 Staf TI


15 Staf TI

-


- 37 -

NO

SKPD

STAF TI NON PRAKOM

35


-

36

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

-

37


-

38

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

-

39


-

40


-

41



Timur

PNS : 558 Orang

3 Orang Fungsional Pranata Komputer 1 Orang Fungsional Pranata Komputer 8 Orang Fungsional Pranata Komputer 4 Orang Fungsional Pranata Komputer

PTT : 190 Orang Staf TI : 1 Orang

42


2 Staf TI


43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

44


45


-

-

46


-

-

3 Staf TI

-

- 38 -

NO 47

SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

STAF TI NON PRAKOM Rochandi Wirawan

FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER -

Admin Jaringan Helpdesk TI 48

Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

-

-

49


-

-

50


-

-

51


PNS : 357 Orang


PTT : 91 Orang Staf TI : 6 Orang 52


53


54


55


4 Staf TI


12 Staf TI Terdapat Unit Khusus Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terdiri dari : 1. Koordinator Perangkat Lunak (4 Orang) 2. Koordinator Perangkat Keras &


- 39 -

NO

SKPD

STAF TI NON PRAKOM


Pendukung Sistem (5 Orang) 3. Koordinator Informasi Komputer (4 Orang) 4. Koordinator Monev & Mutu (3 Orang) 56


-

-

57


-

-

58

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Timur

-

-

59

Sekretariat Komisi Provinsi Jawa Timur

-

-

Penyiaran

Indonesia

Daerah

- 40 -

2.1.4

INFRASTRUKTUR JARINGAN Infrastruktur jaringan intranet saat ini menggunakan infrastruktur pihak ke-tiga. Kondisi saat ini integrasi sudah terhubung seluruh SKPD induk satu dengan yang lain melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Beberapa SKPD induk ke UPT-UPT belum terintegrasi infrastruktur jaringan. Topologi infrastruktur jaringan secara fisik berbentuk ring, Gambar 2.1. menyajikan topologi infrastruktur jaringan TIK secara umum yang terdapat di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Terdapat dua cloud metro yang berada di Surabaya dan Jakarta. Sambungan Internet SKPD sudah menggunakan fiber optik. Garis berwarna kuning merupakan sambungan konektivitas internet. Garis warna merah putus-putus merupakan jalur internet dari SKPD melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Garis warna biru putus-putus merupakan jalur VPN dari SKPD ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pada beberapa SKPD atau UPT kondisi sekarang infrastruktur TIK ada yang dibangun sendiri, ada yang menggunakan jasa pihak ke-tiga. UPT-UPT ada yang sudah terhubung dengan intranet melalui sambungan dengan metode tunneling. Server tunneling berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.1 Topologi jaringan Internet dan Intranet Provinsi Jawa Timur

- 41 -

Table 2.3 : Infrastruktur Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

INTERNET NO

1

2

3

4

SKPD





20 Mbps (Ikut Sekda)

INTRANET DARI KOMINFO

SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP DATA UTAMA

PRODUK

BANDWIDTH

-

7 Mbps

BIAYA -

LOKASI -

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


TELKOM

INDIHOME

10 Mbps

-

BIRO AP

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps

- 42 -

INTERNET NO

5

6

7

8

9

SKPD








SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP TELKOM

PRODUK MULTI SPEED

BANDWIDTH 10 Mbps

BIAYA 1.5 Jt / Bln

LOKASI BIRO ADM

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


TELKOM

SPEEDY

1 Mbps

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


TELKOM

SPEEDY

6 Mbps

-

-

512 Kbps

- 43 -

INTERNET NO

10

11

12

13

SKPD






SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps


TELKOM

ASTINET

28 Mbps

-

BELAKANG

63 Mbps

-

DEPAN fadil

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :


1 Mbps

6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :

15 Mbps

1 Mbps

2 Mbps

TELKOM

SPEEDY

3 Mbps

±350 Rb / Bln

TU

FIRST MEDIA

FAST NET

3 Mbps

±350 Rb / Bln

KEUANGAN

1 Mbps

±195 Rb / Bln

KEWASPADAAN

2 Mbps

-

IB

512 Kbps

- 44 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

2 Mbps

-

POSKO

5 Mbps

-

BUDPOL

14


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

15


-

-

-

-

-

-

-

16


-

-

-

-

-

-

-

17


-

-

-

-

-

-

-

18

Badan Koordinasi Wilayah IV Pemerintahan dan Pembangunan

-

-

-

-

-

-

-

- 45 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

Pamekasan Provinsi Jawa Timur 19


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

20

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

6 Mbps

LINTAS ARTA

-

2 Mbps

4.9 Jt / Bln

SEKRETARIAT

512 Kbps

21


-

TELKOM

SPEEDY

3 Mbps

-

-

-

22


6 Mbps Belum Terpasang

LINTAS ARTA

FO

11 Mbps

-

DATIN

512 Kbps

Wireless Radio

5 Mbps

-

SEKRETARIAT

2 Mbps

-

SEKRETARIAT

TELKOM

SUNGRAM

SPEEDY 23


6 Mbps

24


2 Mbps

512 Kbps

TELKOM ICON +

SPEEDY

10 Mbps 4 Mbps

-

HOTSPOT G Utama & Terpadu

-

- 46 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

25


2 Mbps

LAXO

-

5 Mbps

-

-

512 Kbps

26


2 Mbps

DNET

-

1 Mbps

-

-

512 Kbps

27


8 Mbps

TELKOM

SPEEDY

1 Mbps

-

Keuangan

1 Mbps

-

P2K

512 Kbps (Bandwidth 1 Mbps dengan Biaya 15 Jt / Bln)

1 Mbps

-

Lt.2 AIPP

1 Mbps

-

Lt.3 PEMAS

28


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

29


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

30


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

31

Dinas Kehutanan

6 Mbps

TELKOM

SPEEDY

1 Mbps

1.5 Jt / Bln

SUNGRAM

512 Kbps

- 47 -

INTERNET NO

SKPD

ISP

PRODUK

Provinsi Jawa Timur

BANDWIDTH

LOKASI

750 rb / Bln

SEKRETARIAT

2 Mbps

-

-

512 Kbps

2 Jt / Bln

Dinkes dan Seksi Infolitbang

512 Kbps


2 Mbps

JATAYU

33


6 Mbps

TELKOM

SPEEDY

3 Mbps

TELKOM

INDIHOME

1 Mbps

35

BIAYA

2 Mbps

32

34


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :

15 Mbps

1 Mbps

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

60 Mbps Internet


6 Mbps

TELKOM

Astinet

60 Mbps

-

Data Center

60 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

60 Mbps IIX

PENGEMBANGAN : 1 Mbps

36


6 Mbps

TELKOM

SPEEDY INDIHOME

10 Mbps

-

-

512 Kbps

20 Mbps

PENGEMBANGAN :

PENGEMBANGAN :

10 Mbps

1 Mbps

- 48 -

INTERNET NO

37

38

39

40

SKPD



6 Mbps

ISP -

BANDWIDTH

-

-

BIAYA -

LOKASI -

512 Kbps PENGEMBANGAN :

8 Mbps

1 Mbps

6 Mbps


6 Mbps


10 Mbps

TELKOM

SPEEDY

5 Mbps

750 Rb / Bln

Lt. 3 Kadis

TELKOM

SPEEDY

5 Mbps

750 Rb / Bln

Lt. 4 Barat

TELKOM

SPEEDY

5 Mbps

750 Rb / Bln

Lt. 5 Barat

PENGEMBANGAN :

TELKOM

SPEEDY

5 Mbps

750 Rb / Bln

Lt. 6

1 Mbps

TELKOM

INDIHOME

10 Mbps

900 Rb / Bln

Lt. 5 Timur

DNET

16 Mbps

TELKOM

2 Mbps

FIRST MEDIA -

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan

PRODUK

PENGEMBANGAN :

TELKOM

41


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

6 Mbps

TELKOM

512 Kbps

512 Kbps

-

3 Mbps

-

-

-

3 Mbps

ASTINET

5 Mbps

PENGEMBANGAN :

VPN

1 Mbps

1 Mbps

SPEEDY

5 Mbps

RAD NET

6 Mbps

SPEEDY

3 Mbps

B. DAL OPS

512 Kbps

512 Kbps

- 49 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

Jalan Provinsi Jawa Timur

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

3 Mbps

B. LALIN

1 Mbps

B. ANGKUTAN

7 Mbps

B. KERETA API

3 Mbps 3 Mbps 5 Mbps 3 Mbps 20 X @ 1 Mbps 11 X @ 1 Mbps

42


6 Mbps

TELKOM

INDIHOME

5 Mbps

1.4 Jt / Bln

-

43


6 Mbps

TELKOM

SPEEDY

2 Mbps

700 Rb / Bln

IIMETA

Rad net

-

2 Mbps

700 Rb / Bln

IAK

2 Mbps

700 Rb / Bln

SDPI

2 Mbps

700 Rb / Bln

IATT

2 Mbps

700 Rb / Bln

PDN

2 Mbps

700 Rb / Bln

METEROLOGI

-

-

-

44


6 Mbps

-

-

512 Kbps

512 Kbps

- 50 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

45


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

46


6 Mbps

TELKOM

SPEEDY

2 Mbps

352.300

SUNGRAM

512 Kbps

SPEEDY

2 Mbps

352.300

KESWAN

47


6 Mbps

48


6 Mbps

512 Kbps TELKOM

SPEEDY

3 Mbps

800 Rb / Bln

SUNGRAM

3 Mbps

800 Rb / Bln

KEUANGAN

2 Mbps

800 Rb / Bln

LABPRO

512 Kbps

2 Mbps 49


-

-

-

-

-

-

-

50


-

-

-

-

-

-

-

51


6 Mbps

-

-

-

-

-

512 Kbps

52


-

-

-

-

-

-

-

- 51 -

INTERNET NO

SKPD


SUMBER LAIN

ASTINET FO KOMINFO

ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

LOKASI

53


-

-

-

-

-

-

-

54


6 Mbps

INDOSAT

-

10 Mbps

-

-

512 Kbps

DATA UTAMA

-

10 Mbps

SPEEDY

40 X @ 2 Mbps

TELKOM

INDIHOME

10 Mbps 55


2 Mbps

INDOSAT

M2

25 Mbps

56


2 Mbps

TELKOM

SPEEDY

10 Mbps

57


20 Mbps

58


512 Kbps

-

SUNGRAM

512 Kbps

10 Mbps 10 Mbps -

-

-

-

-

512 Kbps

TELKOM

ASTINET

40 Mbps

±80 Jt / Bln

R. SERVER

-

- 52 -

INTERNET NO

59

SKPD


ASTINET FO KOMINFO 2 Mbps


SUMBER LAIN ISP

PRODUK

BANDWIDTH

BIAYA

FIRST MEDIA

PAKET SOHO

12 Mbps

1.2 Jt / Bln

1 Mbps

715 Rb / Bln

TELKOM

SPEEDY

LOKASI SEKRETARIAT KPID

512 Kbps

- 53 -

2.1.5

SISTEM INFORMASI Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini masih dikelola oleh masing-masing SKPD dan belum terintegrasikan. Sedangkan untuk Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini masih banyak kelemahan, diantaranya berkaitan dengan penatakelolaan website adalah :     

Belum memiliki unit kerja khusus menangani website; Muatan isi yang belum sesuai dengan UU KIP dan Tupoksi Unit Kerja; Updating Data dan Pemeliharaan yaitu data masih dalam posisi belum terupdate dengan data baru; Tidak memiliki ruang coment, sehingga tidak dapat melakukan feedback atau timbal balik yang informatif; Tidak adanya form saran dan kritik.

Sedangkan untuk UPT masih banyak yang belum memiliki memiliki website dengan domain go.id serta konten yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dibawah ini merupakan daftar aplikasi yang ada di SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Table 2.4 : Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

NO

SKPD

APLIKASI

1


Entry bantuan masyarakat

2


-

-

3


-

-

4


-

-

sosial

FUNGSI dan

-

- 54 -

NO

SKPD

APLIKASI

5


-

-

6


-

-

7


-

-

8


JDIH

9


1.

Kegiatan Gubernur

2.

Website

3.

PPI.jatimprov.go.id (pengumpulan penyaringan informasi)

10


11


12


13

1.

E-Sakip

2.

E-Anjab

3.

Website

FUNGSI

-

-

dan -

-

-


Quick Count Pilkada

-

14


Website

15


Website

-

16


-

-

- 55 -

NO

SKPD

APLIKASI

FUNGSI

17


-

-

18

Badan Koordinasi Wilayah IV Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan Provinsi Jawa Timur

-

-

19


-

-

20

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

1. Web

-

2. SI MODE 3. ELO Dokumen System 4. Aplikasi Jalin Kesra 5. ISMPP 6. Sistem Informasi Posyandu

21


Website

-

22


1. Web

-

2. Sistem Informasi Penanaman Modal 3. Aplikasi Pelayanan Masyarakat Terpadu 4. Aplikasi P2BJ

23


1. Aplikasi Logistik dan Peralatan

-

2. Web 3. Warning Receiver system 4. Aplikasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian 5. Aplikasi Document Manajemen System

24


-

-

25


-

-

- 56 -

NO

SKPD

APLIKASI

26


1. Sikda

FUNGSI -

2. Sibaku 3. Sim Gaji 4. Simbada Inventaris 5. Simbada Pergudangan

Administrasi

6. Sikda 7. Sibaku 8. Website 27


1.

http://sievap.jatimprov.go.id

2.

http://sippd-jatim.net

3.

http://bappeda.jatimprov.go.i d/dak/

4.

www.musrebang-jatim.net

5.

www.csrjatim.com

6.

http://sievap.jatimprov.go.id

7.

http://sippd-jatim.net

8.

http://bappeda.jatimprov.go.i d/dak/

9.

www.musrebang-jatim.net

-

10. www.csrjatim.com 28


29


30


-

-

31


-

-

32


Sistem Informasi Kepemudaan Provinsi Jawa Timur

-

33


34

Dinas

Komunikasi

dan

-

-

-

1.

Sistem Informasi Absensi

1. Absensi Online Integrasi

- 57 -

NO

SKPD Informatika Provinsi Jawa Timur

APLIKASI 2.

TNDE

3.

SI Pranata Humas

4.

SI Penilaian Berita

FUNGSI dengan BPKAD dan BKD 2. Aplikasi Surat Menyurat Integrasi dengan Biro Umum 3. Untuk Menilai PAK Pranata Humas 4. Untuk penilaian Berita bagi Reporter

35


Website

-

36


1. Website

-

2. Data Jalan

37


-

-

38


-

-

39


1. Kasir

-

2. Daftar Kendaraan Bermotor 3. Tetap

40


1. E-Learning

-

2. E-Administrasi 3. TNDE 4. Klinik Pendidikan

41


1.

Aplikasi Tabel Tangga Tarif AKDP

2.

Aplikasi Digitasi Hasil Kajian / Studi

3.

Sistem Informasi MPU AKDP

4.

Administrasi Bis dalam dan Antar Provinsi

5.

ATCS

6.

Monitorinngn Jembatan Timbang

7.

Website Dinas

8.

EAWS (Early Alarm Warning System)

-

- 58 -

NO

SKPD

APLIKASI 9.

FUNGSI

FIDS (Flight Information Display System)

10. SISPO (Sistem Informasi Pelaporan Online) 42

43

Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Timur

dan Jawa


1. Web

-

2. Sistem Informasi Perencanaan Program/ Kegiatan 1. Website

-

2. Intranet 3. www.siskaperbapo.com 4. www.eximjatim.com 5. Aplikasi Sistem Informasi UKM (By SMS) 6. Aplikasi Disposisi Elektronik 7. Aplikasi Execumtive Information 8. Summary 9. http://tobaccoinformationcente r.org/

44


1. Web 2. Aplikasi Pertambangan Umum 3. Aplikasi Tanah

45

Dinas Pertanian Jawa Timur

Provinsi

46


47


Geologi

Website

Gerakan -

1. Web

-

2. E-Adopsi 3. CRSjatim.com

48


1. Web

-

2. Info-kerja.com

49


-

-

50


-

-

- 59 -

NO

SKPD

APLIKASI

51


Pendaftaran Pasien

-

52


Pendaftaran Pasien

-

53


-

-

54


-

-

55


-

-

56


1. Website

FUNGSI

-

2. Pelaporan pengaduan

57


-

-

58


-

-

59


2.1.6

Website

-

PENDANAAN Penerapan Teknologi Informasi (TI) membutuhkan modal keuangan yang tidak sedikit. Pengguna dalam hal ini SKPD harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup sebagai syarat investasi pembangunan dan pengembangan TI. Para pemangku kepentingan harus dapat mendefinisikan dan mengganggarkan kebutuhan investasi untuk membangun serta mengembangkan TI di lingkungannya. Anggaran yang dimaksud tidak terbatas pada jumlah investasi, namun juga keperluan operasional lainnya (Total Cost Ownership) yang juga dihitung pada manfaat yang diperoleh (Cost Benefit Analysis).

- 60 -

Saat ini pendanaan Teknologi Informasi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih berada di SKPD dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai instansi Perencana, namun dengan sistem tersebut banyak kelemahan dalam penganggaran Teknologi Informasi diantaranya belum ada Return On Invesment dan Biaya Manfaatnya. 2.2 KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL Di Indonesia perkembangan TI sangatlah pesat. Informasiinformasi dari berbagai belahan dunia sudah dapat diakses dengan cepat dan mudah. Fasilitas internet telah mengubah paradigma masyarakat menjadi semakin modern dan praktis. Internet semakin mudah diakses. Selain fasilitas warnet yang semakin banyak, masyarakat juga dapat mengakses internet melalui PC atau laptop di rumah, bahkan bisa memanfaatkan fasilitas hotspot atau menggunakan smartphone. Tak hanya itu, internet saat ini telah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, bisnis, kemiliteran, dan berbagai bidang lain. Kini pemerintah Indonesia telah menjadikan internet sebagai salah satu bagian pentIng dalam berbagai bidang. Dengan memanfaatkan internet, Indonesia telah melakukan satu langkah maju untuk semakin berkembang di masa mendatang. 2.2.1

POLITIK Peranan TI sangat berpengaruh di bidang politik, utamanya saat pelaksanaan Pemilihan Umum(Pemilu). Tahun lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melibatkan 13 (Tiga Belas) ahli yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang sosial dan politik (sospol), bidang hukum dan bidang finansial, untuk mengkaji layak atau tidaknya TI dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kemudian tim kajian tersebut juga memberi rekomendasi penerapan TIK kepada KPU atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan kebutuhan. Menurut Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, untuk menerapkan IT dalam pemilu, KPU harus melibatkan semua pihak. Dengan begitu tim kajian tersebut bisa merumuskan isu strategis penerapan IT dalam pemilu.

- 61 -

Menristekdikti Muhammad Nasir juga menyambut baik usaha penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi elektronik atau disebut evoting. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara. Hanya menggunakan KTP, kemudian dicetak sidik jarinya (finger print) lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis. Peranan TI juga diperlukan dalam upaya perluasan tingkat partisipasi masyarakat serta keterbukaan data dan informasi Pemilu. Sebagai contoh, KPU Surabaya yang yang bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar perlombaaan aplikasi Pilkada Surabaya 2015, yang bertajuk "Pahlawan Muda Apps Challenge, Code for Vote 3.0". Ini bertujuan untuk melanjutkan upaya keterbukaan data dan informasi dengan meningkatkan keterbukaan informasi menjelang pilkada serentak. Sebelumnya KPU RI dan Perludem telah membuat MoU tentang akses/implementasi data terbuka, sosialisasi, dan pendidikan pemilih. Sosialisasi tentang keterbukaan informasi dalam MoU tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk perlombaan aplikasi untuk Pilkada Surabaya. 2.2.2

EKONOMI Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengavaluasi pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyatakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaiknya bila negatif berarti menunjukkan adanya penurunan. Kini, pola pertumbuan ekonomi yang beragam sangat umum ditemukan di berbagai negara. Adapun salah satu komponen utama yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Ini dapat terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan. Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang membedakan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara. Teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK merupakan teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). TIK telah menjadi fasilitas utama bagi berbagai kegiatan sektor kehidupan, dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang

- 62 -

mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan maupun penelitian. Sektor TIK di seluruh dunia kini telah berkembang pesat. Saat ini kita hidup di dunia dimana TIK telah mengambil peran utama, TIK membawa perubahan drastis tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Kita telah bergerak menuju sebuah negara dimana masyarakatnya membutuhkan informasi yang semakin global, negara-negara di seluruh dunia telah mencurahkan sumber daya yang lebih besar untuk pengembangan TIK untuk mendorong munculnya kegiatan perdagangan secara elektronik dan meningkatkan lingkup ekonominya. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan TIK adalah salah satu kekuatan pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Perkembangan satelit, serat optik, mobile technology dan internet telah meningkatkan komunikasi global dan memfasilitasi pertukaran informasi antara individu di dunia. Inovasi teknologi di bidang TIK telah mengurangi biaya komunikasi dan memfasilitasi globalisasi pasar. Tak hanya itu, TIK juga dapat menyediakan alat dalam sektor bisnis yang lebih efisien dan efektif untuk riset pasar, komunikasi dengan pelanggan dan pemasok. Dengan memperdalam penetrasi TIK akan meningkatkan rata-rata kinerja bisnis perusahaan, dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Begitupun dalam hal pengurangan biaya produksi, TIK memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengurangi biaya produksi secara signifikan karena biaya komunikasi yang jauh lebih rendah dan akses yang lebih baik kepada pemasok. Sementara untuk hal pengguna TIK, mengalami peningkatan baik pengguna individu, perusahaan dan dunia bisnis, maupun dari sisi pemerintah. Seperti halnya di India, banyak perusahaan telah mengadopsi teknologi baru yang relatif cepat. Meskipun begitu, tingkat penetrasi dari internet dan telepon di antara penduduk India tetap yang paling rendah di antara negara berkembang Asia. Meski telepon seluler telah banyak dijumpai, hanya satu dari sepuluh penduduk yang menggunakan internet secara teratur. Sama halnya di Indonesia yang ditunjukkan oleh sektor swasta yang semakin agresif dalam mengadopsi teknologi terbaru. Perusahaan cepat menyerap teknologi terbaru dan menjadi semakin inovatif. Telepon seluler sudah di mana-mana, teknologi broadband mobile meningkat drastis antara tahun 2010 dan 2011, yakni mencapai 22 pelanggan per 100 penduduk. Penggunaan TIK oleh pemerintah juga memberikan kontribusi terhadap tren positif. Namun demikian investasi TIK pada negara-negara berkembang belum sepenuhnya berperan signifikan terhadap peningkatan output perekonomian. Ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan

- 63 -

masyarakat pada negara-negara berkembang. Meskipun peningkatan akses dan infrastruktur telah terlihat secara signifikan, namun keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan mayoritas masyarakatnya lebih memilih untuk melakukan kegiatan media sosial dan hanya sedikit yang menggunakan fasilitas TIK untuk kegiatan komersial yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian. 2.2.3

SOSIAL TIK juga berperan dalam bidang sosial. Salah satunya dalam upaya memantau kondisi sosial masyarakat dimana pemerintah memanfaatkan TIK dengan programnya yang disebut information and Communication Technology for Poverty Reduction. Program ini membangun pusat-pusat Teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan telecenter. Adapun manfaat dari telecenter ini adalah sebagai sumber informasi dan sarana belajar dari masyarakat, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, meningkatkan informasi kesehatan, untuk melihat peluang yang lebih luas dalam memasarkan produk setempat, serta mengembangkan perdagangan melalui e-commerce. TIK sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Perlu diketahui bahwa perubahan sosial selalu terjadi setiap saat secara terus menerus. Perubahan sosial tersebut terjadi karena diinginkan atau sebagai dampak dari perubahan pada sektor lain yang terkait dengan masalah sosial. Perubahan itu sendiri dapat menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan. TIK terbukti berperan sebagai salah satu faktor pengubah tatanan sosial. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan TIK terjadi di lingkungan ekonomi, bisnis, politik, pemerintahan, dan terutama dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Dampak dari perubahan yang bersifat positif menjadikan faktor pengubah beralih peran dari yang semula sebagai alat menjadi tujuan agar dapat dimiliki untuk mengubah kondisi pemiliknya. Implikasi dari interaksi semacam ini menuntut dukungan semua pihak terutama pemerintah agar mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki TIK menjadi berkesempatan memanfaatkannya. Perubahan sosial yang terjadi dari pemanfaatan TIK dapat terkendali sehingga dampak negatifnya minimal, serta adanya perlindungan bagi pengguna TIK dari tindak kejahatan yang dilakukan sesama pengguna TIK. Netralitas dan fleksibilitas TIK menjadikan peran sosial TIK sangat tergantung pada pengendalinya.

- 64 -

2.2.4

TEKNOLOGI Sebagai sebuah teknologi serba guna (general purpose technology), TIK dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu : a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman. Kemampuan ini dapat mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat. b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian. Dengan memasukkan komponen teknologi informasi ke dalam hampir semua peralatan produksi, transportasi, perbankan, asuransi memungkinkan untuk melakukan pencatatan dan pengendalian secara real time, mempercepat pelaksanaan transaksi, pembuatan dan penyesuaian rencana serta perbandingannya dengan realisasi. Dengan demikian permasalahan akan cepat dideteksi, diidentifikasi, dan diselesaikan. Pada akhirnya efisiensi dan produktivitas akan meningkat. c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya. Dengan terbentuknya hubungan ini akan terlaksana kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi. Selain itu juga dapat berperan dalam pembelajaran bisnis dan sosial, serta terjadinya sinergi yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan percepatan pengetahuan. Dengan demikian masing - masing pihak yang terhubung akan memperoleh manfaatnya. Peran fundamental teknologi informasi tersebut menjadikan teknologi informasi memiliki potensi pemanfaatan yang dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut : a. Keterhubungan antar dua titik atau lebih yang terbentuk dari pemanfaatan teknologi informasi. Keterhubungan ini untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat harus memenuhi syarat – syarat. Antara lain, syarat infrastruktur, layanan, dan informasinya tersedia di lokasi yang membutuhkan, tarifnya terjangkau bagi yang membutuhkan, kualitas jaringan dan layanannya memenuhi syarat, dan keamanan layanannya terjamin.

- 65 -

b. Transaksi ekonomi yang dapat dilakukan menggunakan keterhubungan yang telah terbentuk tersebut sehingga memunculkan inovasi-inovasi bisnis baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi berputar lebih cepat. c. Kolaborasi yang terjadi antar pengguna yang terhubung dalam suatu jaringan yang terbentuk dari keterhubungan yang ada sehingga menghasilkan sinergi yang kuat antar mereka. d. Transformasi sosial dan ekonomi yang terlaksana karena terjadinya perubahan yang mendasar dalam bagaimana kegiatan - kegiatan bisnis dan sosial dilaksanakan. Dengan peran fundamental inilah TIK menentukan perkembangan di era selanjutnya. 2.2.4.1

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Perkembangan dunia di awal abad ke-20 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, setelah teknologi mesin uap dan teknologi tenaga listrik. Dikatakan sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi general purpose technology yang berpengaruh terhadap teknologi - teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya terus digunakan dalam beberapa dekade mendatang. Kabar tersebut sangat menggembirakan karena kemampuan teknologi yang semakin meningkat membawa berbagai dampak positif. Salah satunya pada penurunan harga yang semakin drastis. Dengan begitu pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin menyatu dengan kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial. Teknologi informasi telah memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global.

- 66 -

Teknologi informasi juga telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan - tujuan tertentu yang menguntungkan. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi berada pada garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset aset yang lain. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi - fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, namun lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global. Dalam memenangkan persaingan yang makin mengglobal, pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai pengetahuan (knowledge) secara tepat, akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk dalam negeri yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. Penciptaan produk--‐produk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat, dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keunggulan nasional untuk memasuki pasar dunia di bidang komunikasi dan informatika. Dalam tataran ini berfungsi sebagai eksekutor dan

- 67 -

juga regulator yang mendorong menggunakan produk dalam negeri.

penyelenggara

untuk

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal bangsa Indonesia seperti : keindahan alam Indonesia, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Sebagaimana informasi yang merupakan hasil olahan data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila dikembangkan secara sistematis dan terus--‐menerus dapat menghasilkan suatu backbone ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai Knowledge Base Society. Seluruh capaian/produk budaya bangsa Indonesia baik yang berupa produk--‐produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk--‐produk pengembangan budaya tradisional dan keunggulan lokal, produk--‐produk hasil pengembangan sumber daya alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan bangsa. Suatu upaya untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bangsa Indonesia menjadi bagian dari bangsa--‐bangsa yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya masing--‐masing. Pentingnya informasi bagi setiap warganegara telah dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan informatika mutlak harus dibangun oleh negara, sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya. Di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi.

- 68 -

2.2.4.2

TREND TEKNOLOGI INFORMASI Trend teknologi informasi tidak dapat dibatasi oleh geografis semata, karena trend akan mengikuti perkembangan teknologi informasi (no bondaries) yang mengglobal seluruh dunia. Namun untuk beberapa trend masih dapat ditentukan sesuai kearifan lokal antara lain : 1. Lisensi yang bergeser dari lisensi yang berbeda untuk penyelenggaraan telekomunikasi, internet, penyiaran menjadi satu macam lisensi gabungan yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam penyelenggaraan. 2. Pemisahan secara vertikal per sektor bergeser menjadi pemisahan secara horisontal antara infrastruktur, layanan, aplikasi dan konten. Demikian juga tentang perlunya pemisahan antara sumber daya dan penyelenggaraan. 3. Ekslusivitas sumber daya dan infrastruktur pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur.

menjadi

4. Tarif layanan yang bebasis jarak dan waktu menjadi berbasis volume konten dan kualitas. 5. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi. 6. Konten yang bebas tanpa campur tangan pemerintah menjadi yang aman dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasannya. 7. Pasar yang bergeser dari bebas menjadi terlindungi untuk memberi kesempatan pada pemain domestik. 8. Hak warganegara atas informasi yang telah dijamin dalam UUD 1945 serta hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. 9. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi. 10. Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism, dimana anggota masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya.

- 69 -

11. Dominasi kepentingan bisnis mempengaruhi media massa dan aktifitas komunikasi lainnya, sehingga menjadikan informasi sebagai komoditas material yang akan mendangkalkan rasionalitas, kepekaan, harmonisasi, keserasian yang akhirnya tidak mendukung masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu. 2.2.4.3

TURUNNYA NILAI PERANGKAT KERAS Sampai saat ini implementasi teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha ataupun pemerintahan di beberapa daerah masih mempunyai kendala dalam penyediaan sumber dana. Hal ini sebagian besar disebabkan karena relatif tingginya biaya yang dibutuhkan dalam implementasi teknologi informasi, baik dari sisi harga perangkat keras maupun perangkat lunak. Bila dilihat dari kecenderungan harga pasar terhadap komputer dan perangkat keras pendukung lainnya, terlihat bahwa harga semakin turun dari tahun ke tahun dengan kemampuan yang semakin meningkat. Gambar II.1 dan Gambar II.2 menunjukkan kecenderungan tersebut. Hal ini banyak disebabkan oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga rentang waktu yang dibutuhkan untuk produk-produk baru dengan kemampuan yang lebih tinggi menjadi pendek, dengan sendirinya. Ini mengakibatkan turunnya harga pada produk-produk yang relatif masih baru. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bagaimana riskannya investasi di bidang teknologi informasi. Di bidang ini investasi awal besar dan depresiasi sangat cepat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi harus dipikirkan dengan sangat matang.

- 70 -

Gambar 2.2 : Penurunan Harga Komputer

Gambar 2.3 : Penurunan Harga Penyimpanan Informasi

- 71 -

2.2.4.4

ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION (EAI) EAI adalah proses program aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja. EAI merupakan business application. EAI memiliki beberapa tujuan, antara lain dapat memenyalurkan data, menyediakan data penyimpanan, dan menyalurkan data dari beberapa menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Biasanya EAI digunakan aktivitas bisnis untuk menyelesaikan transaksi beberapa sistem. Beberapa alasan mengapa lembaga atau perusahaan besar menggunakan EAI adalah terkait e-commerce dan komunikasi mencari keuntungan dari teknologi baru, contoh email dan konferensi video. Sebagian besar pengguna EAI merupakan bisnis besar yang memiliki persyaratan berbagi data besar. Contoh yang paling mudah dimengerti yakni sistem perbankan, insurance, payroll (sebuah cara menghitung gaji karyawan), ERP/Enterprise Resource Planning (sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan), shipping tracking, accounting, dan lain-lain. Itu semua merupakan contoh-contoh aplikasi enterprise. Dengan kata lain melalui EAI bagaimana sebuah sebuah lembaga atau perusahaan menjalankan operasi bisnisnya. Kebanyakan EAI digunakan perusahaan kartu kredit dan badan pengawas lainnya yang tujuannya untuk menangkap pencuri kartu kredit. EAI memungkinkan perusahaan-perusahaan secara efisien untuk melacak jutaan bit data dan menghubungkan data untuk tujuan tertentu. Berbagai sistem yang dihubungkan dengan EAI sering berada pada kondisi : 1. Memiliki berbagai sistem operasi dimana dengan sistem operasi yang berbeda-beda maka akan menghambat dan mempersulit proses integrasi sistem. 2. Menggunakan berbagai bahasa komputer. 3. Legacy system yang tidak disokong lagi oleh vendor yang membuat Stove pipe system.

2.2.4.5

WIRELESS Teknologi Komunikasi Jaringan saat ini sudah memasuki era Wireless atau tanpa kabel (Nirkabel). Hal ini disebabkan oleh tuntutan kebutuhan komunikasi data manusia yang perlu mobilitas tinggi. Saat ini, orang-orang ingin berkomunikasi dimana saja dan kapan saja. Tentu hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Teknologi jaringan kabel (wired) yang bersifat Fixed atau tidak dapat berpindah-pindah. Dari masalah-masalah dan kebutuhan tersebut munculah teknologi komunikasi data yang bersifat nirkabel yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja selama masih berada di dalam radius jangkauan. Teknologi itu seperti WiFi (Wireless Fidelity), WIMAX dan yang terbaru adalah LTE (Long Term Evolution).

- 72 -

1. WiFi atau Wireless LAN WiFi (Wireless Fidelity) atau lebih dikenal dengan Wireless LAN (WLAN) ditujukan untuk menghubungkan beberapa terminal berbasis IP (PC notebook atau PDA) dalam suatu area LAN (Local Area Network). Dalam implementasinya, WiFi dapat difungsikan untuk mengganti jaringan kabel data (UTP) yang biasanya digunakan untuk menghubungkan terminal LAN. Wireless LAN merupakan salah satu aplikasi pengembangan wireless untuk komunikasi data. Sesuai dengan namanya, yang berarti tanpa kabel, WLAN (Wireless Local Area Network) adalah jaringan lokal (dalam satu gedung, ruang, kantor, dsb) yang tidak menggunakan kabel. Berbagai kombinasi dari wireless, NIC dan Acces Point nya akan memberikan konfigurasi utama untuk network manager dan engineer dalam menciptakan berbagai jenis konfigurasi jaringan. 1.1 Arsitektur Wireless LAN Menurut standar yang diajukan oleh IEEE untuk wireless LAN, ada 2 model konfigurasi utama untuk jaringan ini yaitu ad-hoc dan infrastruktur. Ad-Hoc Wireless LAN Contoh dari jaringan Ad-Hoc, adalah jaringan yang memiliki konfigurasi peer-to-peer. Untuk sebuah kantor yang tidak terlalu besar dan hanya terdiri atas satu lantai, maka konfigurasi peer-to-peer wireless akan cukup memadai. Peer-to-peer Wireless LAN hanya mensyaratkan wireless NIC dalam setiap device yang terhubung ke jaringan. Di sini, kita tidak memerlukan Access Point. Dengan konfigurasi peer-to-peer, maka kita dapat membentuk sebuah jaringan temporer (penggunaan sewaktu-waktu). Dengan begitu jika sewaktu-waktu kita memerlukan adanya jaringan, dan hanya digunakan pada saat itu saja, kita tidak perlu repot-repot untuk mengurusi kabel-kabel yang akan menghubungkan jaringan kita tersebut, dan membongkarnya kembali ketika sudah tidak memerlukannya lagi.

- 73 -

Gambar 2.4 : Jaringan Ad-Hoc Infrastruktur Wireless LAN Infrasturktur Wireless LAN adalah sebuah konfigurasi jaringan dimana jaringan wireless tidak berhubungan dengan sesama jaringan wireless saja. Akan tetapi, berhubungan juga dengan jaringan wired (kabel). Agar jaringan wireless dapat terhubung dengan jaringan wired, maka digunakan Access Point.

Gambar 2.5 : Jaringan Infrastruktur Terdapat 2 model arsitektur Wireless LAN (WLAN) infrastruktur, yaitu Basic Service Set (BSS) dan Extended Service Set (ESS).

- 74 -

1.2 Komponen Wireless LAN Komponen Wireless LAN terdiri dari perangkat berikut ini: Access Point Pada wireless LAN, device transceiver disebut sebagai Access Point (AP), dan terhubung dengan jaringan kabel (wired) pada suatu lokasi yang tetap. Tugas dari Access Point adalah mengirim dan menerima data serta berfungsi sebagai buffer data antara wireless LAN dengan wired LAN. Suatu Access Point dapat melayani sejumlah user (tergantung metode akses yang digunakan) untuk jarak sampai ratusan kaki (feet/ft). Umumnya antena Access Point ditempatkan pada langit-langit ruangan, atau dimanapun tergantung pada cakupan yang diinginkan. Penggunaan Access Point dapat meningkatkan cakupan jaringan. Jarak jengkauan dapat mencapai hingga ratusan meter. Roaming adalah kemampuan client untuk berpindah tanpa kehilangan kontak dengan jaringan. Extension Point Guna mengatasi berbagai problem khusus dalam topologi jaringan, designer dapat menambahkan extension point untuk menambah cakupan jaringan. Extension Point hanya berfungsi layaknya repeater untuk client di tempat yang lebih jauh. Antena Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat diudara. Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena dapat beroperasi pada daerah tertentu. Ada dua tipe antena yang dapat mendukung implementasi WLAN, yaitu Antena Omnidirectional dan Antena Directional. 1. Antena Omnidirectional Yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal kesegala arah dengan daya yang sama. Keuntungan dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah pengguna yang lebih banyak. Namun, kesulitannya

- 75 -

adalah pola pengalokasian frekuensi pada setiap sel agar tidak terjadi interferensi. 2. Antena Directional Yaitu antena yang meiliki pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antar gedung untuk daerah yang mempunyai konfigurasi cakupan area yang kecil seperti pada lorong-lorong yang panjang. Wireless LAN Adapter User mengakses wireless LAN melewati wireless LAN Adapter, yang diimplementasikan sebagai card PC pada notebook (PCMIA Card) atau sebagai card pada PC. Wireless LAN Adapter berfungsi sebagai inteface antara sistem operasi jaringan client dengan format interface udara yang digunakan. Hardware wireless LAN yang ada di pasaran saat ini berupa :     

PCI USB PCMIA Compact Flash Embeded (tertanam) di Notebook atau PDA atau HP

1.3 Standard / Spesifikasi WLAN WiFi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Saat ini ada empat variasi dai 802.11, yaitu: 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Spesifikasi b merupakan produk pertama WiFi. IEEE 802.11 Standar 802.11 adalah standar pertama yang menerangkan tentang pengoperasian Wireless LAN. Standar ini berisis semua teknologi transmisi yang tersedia termasuk di dalamnya Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) dan Infrared. IEEE 802.11 adalah satu dari dua standar yang menerangkan tentang pengoperasian dari Frequency Hopping pada sistem Wireless LAN. Standar 802.11 juga menerangkan penggunaan dari sistem FHSS pada 1 dan 2 Mbps. 802.11 Compliant Product beroperasi pada 2,4GHz ISM Band antara 2.400 MHz dan 2.483,50 MHz.

- 76 -

IEEE 802.11b Digunakan mulai akhir tahun 1999 dengan menggunakan frekuensi 2,4GHz. Maksimum bandwidth yang bisa dicapai adalah 11 Mbps (Megabit per Second). Pada koneksi ini, modulasi yang digunakan adalah DSSS. Kanal yang tidak overlapping berjumlah 3, yaitu kanal 1, kanal 6, dan kanal 11. Protokol ini kompatibel dengan tipe 802.11g jika tipe 802.11g beroperasi pada mode mixed. IEEE 802.11a Digunakan mulai akhir 2001 dengan menggunakan frekuensi 5GHz. Maksimum bandwidth yang bisa dicapai adalah 54Mbps. Sementara modulasi sinyal yang digunakan adalah OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Kanal yang tidak overlapping berjumlah 12 (bisa lebih) dan tipe ini tidak kompatibel dengan 802.11b maupun 802.11g IEEE 802.11g Digunakan mulai pertengahan 2003 dengan menggunakan frekuensi 2,4GHz. Maksimum bandwidth yang bisa dicapai sebesar 54Mbps. Modulasi yang digunakan adalah OFDM. Kanal yang tidak overlapping berjumlah tiga buah. Protokol ini kompatibel dengan tipe 802.11b. IEEE 802.11n 802.11n merupakan pengembangan dari versi 802.11 sebelumnya, dengan menambahkan teknologi multiple-input multiple-output (MiMo). 802.11n beroperasi pada band antara 2,4 ghz dan lebih rendah dari 5 Ghz. IEEE telah menyetujui amandemen tersebut dan diterbitkan pada tanggal Oktober 2009. Sebelum ratifikasi dirampungkan, perusahaan - perusahaan sudah mulai migrasi ke jaringan 802.11n berdasarkan sertifikasi Wi-Fi Alliance's sesuai dengan draft 2007 proposal 802.11n.

- 77 -

1.4 Aplikasi Wireless LAN Secara umum, aplikasi Wireless LAN dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu indoor dan outdoor. Di area indoor Wireless LAN banyak digunakan di area perkantoran (ruang rapat, ruang kerja), kampus (perpustakaan, ruang seminar, ruang kelas), hot spot (kafe, executive longue, ruang tunggu, kantin). Sedangkan outdoor Wireless LAN banyak dipakai untuk menghubungkan antar gendung, jaringan di taman, perkotaan, tempat parkir, dan lain sebagainya. 2. WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) merupakan standar industri yang bertugas menginterkoneksikan berbagai standar teknis yang bersifat global menjadi satu kesatuan. WiMAX dan WiFi dibedakan berdasarkan standar teknik yang bergabung di dalamnya. WiFi menggabungkan standar IEEE 802.11dengan ETSI HiperLAN yang merupakan standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN, sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan ETSI HiperMAN. Standar keluaran IEEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, yaitu Eropa dan sekitarnya. Untuk dapat membuat teknologi ini digunakan secara global, maka diciptakan WiMAX. Kedua standar yang disatukan ini merupakan standar teknis yang memiliki spesifikasi yang sangat cocok untuk menyediakan koneksi berjenis broadband lewat media wireless atau Broadband Wireless Access (BWA). Pada masa mendatang, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi BWA kemungkinan akan diberi sertifikasi WiMAX. Standar WiMAX dibentuk oleh gabungan-gabungan industri perangkat wireless dan chip-chip komputer di seluruh dunia. Perusahaan besar ini bergabung dalam suatu forum kerja yang merumuskan standar interkoneksi antar teknologi BWA yang mereka miliki pada produk-produknya.

- 78 -

Berbeda dengan WiFi yang hanya mencakup jaringan lokal yang kecil, kurang dari 50 meter, teknologi untuk WiMax sangat cocok untuk jaringan geografis yang luas hingga ratusan kilometer. Gambar 3.2.1 menggambarkan perubahan ukuran jaringan, teknologi WiMax mencakup: Wide Area Networks (WAN) dan Metropolitan Area Networks (MAN). Teknologi Local Area Network (LAN) seperti WiFi telah sukses mengantarkan data untuk jarak kurang dari 50 meter dan Personal Area Networks (PAN) seperti teknologi Bluetooth untuk jarak sekitar kurang dari 10 meter. 2.1 Standar IEEE 802.16 (Standarisasi WIMAX) Pada awalnya standard IEEE 802.16 beroperasi pada frekuensi 10 - 66 GHz dan memerlukan tower line of sight. Tetapi pengembangan IEEE 802.16a yang disahkan pada bulan Maret 2004, menggunakan frekuensi yang lebih rendah yaitu sebesar 2-11GHz, sehingga mudah diatur. Ini juga tidak memerlukan line-of-sight. Cakupan area yang dapat didukung sekitar 50km dan kecepatan transfer data sebesar 70Mbps. Pengguna tidak akan kesulitan dalam mengulur berbagai macam kabel. Apalagi WiMax mampu menangani hingga ribuan pengguna sekaligus. 2.2 Elemen dan Konfigurasi WIMAX Elemen/ perangkat WiMAX secara umum terdiri dari BS di sisi pusat dan CPE di sisi pelanggan. Namun demikian masih ada perangkat tambahan seperti antena, kabel dan asesoris lainnya. Base Station (BS) Merupakan perangkat transceiver (transmitter dan receiver) yang biasanya dipasang satu lokasi (colocated) dengan jaringan Internet Protocol (IP). Dari BS ini akan disambungkan ke beberapa CPE dengan media interface gelombang radio (RF) yang mengikuti standar WiMAX. Komponen BS terdiri dari: 

NPU (networking processing unit card)



AU (access unit card)up to 6 +1



PIU (power interface unit) 1+1



AVU (air ventilation unit)



PSU (power supply unit) 3+1

- 79 -

Antena Antena WiMAX, seperti antena mobil radio, telepon seluler, FM radio atau TV, dirancang untuk mengoptimalkan kinerja untuk aplikasi tertentu. Gambar di atas menggambarkan tiga jenis utama dari antena digunakan dalam penyebaran WiMAX. Dari atas ke bawah omni directional, sektor dan panel antena masing-masing memiliki fungsi khusus. Antena yang dipakai di BS dapat berupa sektor 60°, 90°, atau 120° tergantung dari area yang akan dilayani. Omnidirectional Antenna Omni directional antenna digunakan untuk point-tomultipoint konfigurasi. Kelemahan utama dengan omni directional antenna adalah bahwa energi yang sangat menyebar dalam luas-casting 360 derajat. Ini membatasi jangkauan dan kekuatan sinyal pada akhirnya. Omni directional antenna baik untuk situasi di mana terdapat banyak pelanggan yang terletak sangat dekat dengan stasiun base. Contoh omni directional aplikasi adalah hotspot WiFi yang mana kisaran berjarak kurang dari 100 meter dan pelanggan terkonsentrasi di daerah kecil Sector Antenna Sebuah antena sektor, dengan memfokuskan sinar di area yang lebih terfokus, menawarkan berbagai dan throughput dengan energi yang lebih besar. Banyak operator akan menggunakan sektor antena untuk menutupi 360-derajat cakupan daripada menggunakan antena Wireless omni directional karena unggul performance sektor antena selama omni directional antena.

- 80 -

Panel Antenna Antena panel ini biasanya panel datar sekitar satu kaki persegi. Mereka juga dapat konfigurasi yang mana berpotensi WiMAX radio yang terkandung dalam kandang persegi antena. Konfigurasi seperti yang didukung melalui kabel Ethernet yang menghubungkan kombinasi radio/antena ke jaringan lebih luas. Sumber daya yang dikenal sebagai Power over Ethernet (PoE). Ini arus penyebaran karena tidak perlu rumah radio di kandang yang terpisah, tahan cuaca jika di luar ruangan atau di dalam lemari kabel jika di dalam ruangan. Konfigurasi ini juga dapat sangat berguna untuk relay. Subscriber Station (SS) Secara umum Subscriber Station (SS) atau (Customer Premises Equipment) CPE terdiri dari Outdoor Unit (ODU) dan Indoor Unit (IDU). Sedangkan perangkat radionya ada yang terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena. Point-to-point (P2P) Point-to-point digunakan dimana terdapat dua poin menarik, yaitu satu pengirim dan satu penerima. Ini juga merupakan sebuah skenario untuk backhaul atau transportasi dari sumber data (data center, fasilitas co-lo, serat POP, kantor pusat, dll) untuk pelanggan atau untuk titik untuk distribusi menggunakan titik multipoint arsitektur. Radio backhaul terdiri dari sebuah industri mereka sendiri dalam industri nirkabel. Sebagai arsitektur panggilan untuk berkas yang sangat terfokus antara dua titik berbagai dan throughput titik-ke titik radio akan lebih tinggi dari produk point-to-multipoint. Point-to-Multipoint (PMP) Seperti yang terlihat pada gambar di atas, point-tomultipoint ini identik dengan distribusi. Satu stasiun base bisa Layanan ratusan pelanggan yang berbeda dalam hal bandwidth dan layanan yang ditawarkan.

- 81 -

Line of sight (LOS) atau Non-line of sight (NLOS) Sebelumnya teknologi nirkabel (LMDS, MMDS misalnya) tidak berhasil di pasar massal karena mereka tidak bisa memberikan layanan dalam skenario bebasline-of-sight. Jumlah pelanggan yang mereka capai juga terbatas dan mengingat tingginya biaya stasiun base dan CPE, rencana bisnis mereka gagal. Sementara WiMAX memiliki fungsi terbaik di garis pandang situasi. Tidak seperti teknologi sebelumnya, WiMAX menawarkan rentang yang dapat diterima dan throughput untuk pelanggan yang tidak line of sight pada stasiun base. Bangunan antara stasiun base dan pelanggan mengurangi berbagai throughput, tetapi di lingkungan perkotaan, sinyal masih akan cukup kuat untuk memberikan layanan yang memadai. Mengingat WiMAX memiliki kemampuan untuk memberikan layanan bebasline-of-sight, penyedia layanan WiMAX dapat mencapai banyak pelanggan di bangunan perkantoran tinggi untuk mencapai harga murah per pelanggan karena begitu banyak pelanggan dapat dicapai dari satu base station.

- 82 -

Arsitektur Mobile WiMAX Menurut WiMAX Forum, arsitektur Mobile WiMAX terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu: 

User Terminal yang digunakan oleh end-user untuk mengakses jaringan.



Access Service Network (ASN) yang terdiri dari satu atau lebih BS dan satu atau lebih ASN gateway yang membentuk jaringan akses radio.



Connectivity Service Network (CSN) yang menyediakan konektivitas IP dan semua fungsi core Network Internet Protocol.

Gambar 2.6 : Arsitektur Mobile WIMAX Network Working Group (NWG) WiMAX Forum merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk merancang arsitektur jaringan dan protocol Mobile WiMAX dengan air interface yang telah distandarkan oleh IEEE 802.16e. WiMAX NGW mendefinisikan beberapa entity dalam jaringan Mobile WiMAX : 

Base Station (BS) Base Station memiliki fungsi utama yaitu membangun hubungan dengan mobile station. BS juga memiliki fungsi lain yaitu mengatur micromobility management seperti proses handover, radio resource management.



Access Service Network - Gateway (ASN-GW) ASN-GW berfungsi untuk mengatur location management dan paging intra-ASN, mengatur AAA pelanggan, serta menjalankan fungsi mobile IP.

- 83 -



Connectivity Service Network (CSN) Berfungsi menyediakan konektivitas ke internet, ASP dan fungsi jaringan umum lainnya.

Gambar 2.7 : Connectivity Service Network (CSN) 3. LTE (Long Term Evolution) Istilah LTE pertama kali diperkenalkan oleh 3GPP untuk memulai tahap evolusi berikutnya dalam sistem komunikasi mobile yang berdasarkan pada teknologi Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing (OFDM). LTE digunakan untuk menyediakan solusi all-IP pada arsitektur jaringannya. LTE memiliki kemampuan untuk beroperasi pada mode FDD ataupun TDD. Tidak seperti UMTS, LTE tidak mendukung soft andover. LTE memberdayakan operator untuk mencapai tingkat puncakuplink dan downlink, meningkatkan efisiensi spektrum, dan mengurangi CAPEX dan OPEX.Jaringan inti LTE didasarkan padasolusi all-IP, dan tidak seperti GSM/UMTS, tidak ada elemen jaringan yang terpisah. Pada LTE circuit-switching hadir dijaringan inti. Perubahan siginifikan dibandingkan standar sebelumnya meliputi 3 hal utama, yaitu air interface, jaringan radio serta jaringan core. Menurut IMT Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced), LTE tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan 4G. Layanan LTE pertama di dunia dibuka oleh TeliaSonera di dua kota Skandinavia yaitu Stockholm dan Oslo pada 14 Desember 2009.

- 84 -

LTE adalah satu set perangkat tambahan ke Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) yang diperkenalkan pada 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 8 dan juga merupakan evolusi teknologi 1xEVDO sebagai bagian dari roadmap standar 3GPP2. Teknologi LTE sendiri merupakan pengembangan teknologi dari aplikasi GSM dan CDMA yang sudah ada di Indonesia saat ini. Bila pada GSM (2G), berevolusi menjadi GPRS (2,5G), yang dilanjutkan dengan EDGE, serta EDGE Evolved. Maka di WCDMA (3G), berevolusi menjadi HSPA (3,5G) dan HSPA+, maka solusi berikutnya adalah penggunaan LTE yang mempunyai layanan kapasitas gigabytes di atas semuanya. LTE juga secara dramatis menambah kemampuan jaringan untuk mengoperasikan fitur Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS), bagian dari 3GPP Release 6, dimana kemampuan yang ditawarkan dapat sebanding dengan DVB-H dan WiMAX .LTE dapat beroperasi pada salah satu pita spektrum seluler yang telah dialokasikan yang termasuk dalam standar IMT-2000 (450, 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) maupun pada pita spektrum yang baru seperti 700 MHz dan 2,5 GHz. Sesuai spesifikasi release 8, jaringan inti yang berkembang dikenal sebagai EPC, dan menyediakan jaringan inti all-IP untuk LTE. Berbeda dengan multidomain jaringan inti UMTS (packet-switched dancircuit-switched), EPC menggunakan domain IP tunggal paket-switched. Sebuah domain IP tunggal dalam jaringan inti secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan untuk layanan real time dan non real-time. EPC memfasilitasi koneksi IP end-toend dari UE untuk setiap perangkat akhir atau pada jaringan.

Gambar 2.8 : Evolusi Jaringan 3G ===> LTE

- 85 -

3.1 Tujuan Desain LTE LTE Physical Layer (PHY) di desain dengan tujuan sebagai berikut : 1. Mendukung skalabilitas bandwidth 1.25, 2.5, 5.0, 10.0, dan 20.0 MHz 2. Tingkat petak data berskala dengan sistem bandwidth a. Downlink (2 Ch MIMO) peak rate 100 Mbps pada Channel 20 MHz b. Uplink (Single Ch Tx) peak rate 50 Mbps pada Channel 20 MHz 3. Konfigurasi Antenna Pendukung a. Downlink: 4x2, 2x2, 1x2, 1x1 b. Uplink: 1x2, 1x1 4. Efisiensi Spektrum a. Downlink: 3 to 4 x HSDPA Rel. 6 b. Uplink: 2 to 3 x HSUPA Rel. 6 5. Latency a. C-Panel: <50 - 100 msec untuk membangun UPlane b. U-Panel: <10 msec dari UE ke server 6. Mobility a. Optimal untuk Low Speed (<15 Km/h) b. Performansi yang tinggi pada kecepatan sampai 120 Km/h c. Pemeliharaan hubungan pada kecepatan sampai 350 Km/h 7. Cakupan/Jangkauan a. Full Peformance sampai 5 km b. Sedikit penurunan kinerja pada 5 - 30 km c. Operasi sampai 100 km tidak harus dihalangi oleh standar

- 86 -

3.2 Arsitektur LTE

Gambar 2.9 : Arsitektur UMTS dan LTE

- 87 -

LTE release 8 sangat terkait dengan evolusi arsitektur 3GPP yang disebut proyek system architecture evolution (SAE) yang menghasilkan Evolved Packet System (EPS). EPS terdiri atas evolved packet core (EPC) dan Evolved UTRAN (E-UTRAN). EPC dapat pula terhubung ke jaringan radio akses lain baik yang menggunakan standar 3GPP maupun bukan 3GPP. Logical Nodes dan koneksi interface antar node yang diperlukan untuk menggelar jaringan LTE. Beberapa node dan element interface lain diperlukan untuk koneksi antara LTE dengan jaringan lain seperti interoperability ke jaringan 2G/3G. Secara keseluruhan jaringan arsitektur LTE sama dengan teknologi GSM dan UMTS. Secara mendasar, jaringan di bagi menjadi bagian jaringan radio dan bagian jaringan inti. Walaupun begitu, jumlah bagian jaringan logis dikurangi untuk melangsingkan aristektur secara keseluruhan dan mengurangi biaya serta latensi di dalam jaringan. 3.3 Fitur -Fitur dan Layanan LTE

Tabel 2.5 : Fitur -fitur yang ada pada LTE

- 88 -

Tabel 2.6 : Layanan LTE

- 89 -

2.2.4.6

VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) Voice over Internet Protocol adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog, seperti yang anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan Internasionaldapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat di tekan karena voicedan data networkterpisah, sehingga IP Phone dapat di tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX (Private branch exchange).

Gambar 2.10 : PBX

- 90 -

Gambar 2.11 : Cara Kerja VOIP Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada Komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui Hub/ Router/ ADSL Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital yaitu sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan ADC (Analog to Digital Converter), kemudian ditransmisikan, dan di penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC (Digital to Analog Converter). Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk packets data, dikirimkan dan di pulihkan kembali dalam bentuk voice di penerima. Format digital lebih mudah dikendaika, dalam hal ini dapat dikompresi, dan dapat diubah ke format yang lebih baik dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Syarat-syarat dasar untuk mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet, mempunyai sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikropon. Dengan dukungan software khusus, kedua pemakai komputer bisa saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, gambar. Penekanan utama dalam VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara.

- 91 -

Pada perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP. Jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Komunikasi antara komputer dengan pesawat (extension) di kantor adalah memungkinkan. Bentuk komunikasi bukan Cuma suara saja. Bisa berbentuk tulisan (chating) atau jika jaringannya cukup besar bisa dipakai untuk Video Conference. Dalam bentuk yang lebih lanjut komunikasi ini lebih dikenal dengan IP Telephony yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan bentuk komunkasi suara (VoIP). Keluwesan dari VoIP dalam bentuk jaringan, peralatan dan media komunikasinya membuat VoIP menjadi cepat popular di masyarakat umum. 2.2.4.7

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE Dalam kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah sebuah cara untuk otentikasi, pengamanan data dan perangkat anti sangkal. Secara teknis, PKI adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimnya dan mencegah penyangkalan. Teknik-teknik kriptografi yang digunakan antara lain fungsi hash, algoritma enkripsi simetrik, dan algoritma enkripsi asimetrik. Fungsi hash akan digunakan bersama dengan algoritma enkripsi asimetrik dalam bentuk tanda tangan digital untuk memastikan integritas dan keaslian berita/data berikut pengirimnya. Algoritma enkripsi simetrik digunakan untuk mengamankan data dengan cara enkripsi. Dalam PKI penggunaan algoritma enkripsi simetrik tidak langsung didefinisikan tetapi telah diimplementasikan oleh berbagai perangat lunak. Secara garis besar PKI diwujudkan dalam bentuk kolaborasi antar komponen-komponennya. Komponen-komponen PKI antara lain : Subscriber, Certification Authority (CA), Registration Authority (RA), Sertifikat Digital. Secara praktis wujud PKI adalah penggunaan sertifikat digital. Sertifikat digital adalah sebuah file komputer yang berisi data-data tentang sebuah public key, pemiliknya (subscriber atau CA), CA yang menerbitkannya dan masa berlakunya.

- 92 -

PKI telah diimplementasikan dengan berbagai aplikasi seperti S/MIME, HTTPS, VPN, dll. Anda dapat melihat fitur S/MIME pada software email yang terkenal seperti Outlook Express, Mozilla Mail/Thunderbird, dan Evolution. 2.2.4.8

DATA WAREHOUSE DAN DECISION SUPPORT SYSTEM Data Warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana, 2008]. Pemakaian teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali Perpustakaan. Data warehouse memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau sistem. Hal ini menjamin mekanisme akses “satu pintu bagi manajemen untuk memperoleh informasi, dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan”. Beberapa konsep dasar tentang data warehouse : 

Data warehouse adalah data-data yang berorientasi subjek, terintegrasi, memiliki dimensi waktu, serta merupakan koleksi tetap (non-volatile), yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh para manajer di setiap jenjang (namun terutama pada jenjang manajerial yang memiliki peringkat tinggi).



Data warehouse adalah suatu paradigma baru dilingkungan pengambilan keputusan strategik. Data warehouse bukan suatu produk tetapi suatu lingkungan dimana user dapat menemukan informasi strategik [Poniah, 2001, h.14]. Data warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan.



Data warehouse adalah data yang diperoleh dari proses dimana organisasi mengekstraksi makna dari aset infromasi yang mereka miliki. Data warehouse adalah inovasi baru dalam hal teknologi informasi. Sejak dimulai sekitar 15 tahun lalu, konsep data warehouse ini berkembang secara cepat sehingga saat ni konsep data warehouse ini adalah konsep yang paling banyak dibicarakan oleh para ahli di bidang tekhnologi informasi.



Data Warehouse adalah Pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subyek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung DSS (Decision Suport System) dan EIS (Executive Information System).



Salinan dari transaksi data yang terstruktur secara spesifik pada query dan analisa.



Salinan dari transaksi data yang terstruktur spesifik untuk query dan laporan.

- 93 -

2.2.4.9

FREE SOFTWARE DAN OPEN SOURCE SOFTWARE Perangkat lunak bebas (free software) adalah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi, atau dengan beberapa keharusan untuk memastikan bahwa kebebasan yang sama tetap dapat dinikmati oleh pengguna-pengguna berikutnya. Bebas di sini juga berarti dalam menggunakan, mempelajari, mengubah, menyalin atau menjual sebuah perangkat lunak, seseorang tidak perlu meminta izin dari siapa pun. Untuk menjadikan sebuah perangkat lunak sebagai perangkat lunak bebas, perangkat lunak tersebut harus memiliki sebuah lisensi, atau berada dalam domain publik dan menyediakan akses ke kode sumbernya bagi setiap orang. Gerakan perangkat lunak bebas (free software movement) yang merintis perangkat lunak bebas berawal pada tahun 1983, bertujuan untuk memberikan kebebasan ini dapat dinikmati oleh setiap pengguna komputer. Dengan konsep kebebasan ini, setiap orang bebas untuk menjual perangkat lunak bebas, menggunakannya secara komersial dan mengambil untung dari distribusi dan modifikasi kode sumbernya. Walaupun demikian setiap orang yang memiliki salinan dari sebuah perangkat lunak bebas dapat pula menyebarluaskan perangkat lunak bebas tersebut secara gratis. Model bisnis dari perangkat lunak bebas biasanya terletak pada nilai tambah seperti dukungan, pelatihan, kustomisasi, integrasi atau sertifikasi. Perangkat lunak bebas (free software) jangan disalahartikan dengan perangkat lunak gratis (freeware) yaitu perangkat lunak yang digunakan secara gratis. Perangkat lunak gratis dapat berupa perangkat lunak bebas atau perangkat lunak tak bebas. Sejak akhir tahun 1990-an, beberapa alternatif istilah untuk perangkat lunak bebas digulirkan seperti "perangkat lunak sumber terbuka" (open-source software), "software libre", "FLOSS", dan "FOSS". Saat ini, umumnya perangkat lunak bebas tersedia secara gratis dan dibangun/dikembangkan oleh suatu paguyuban terbuka. Anggota-anggota paguyuban tersebut umumnya bersifat sukarela tetapi dapat juga merupakan karyawan suatu perusahaan yang memang dibayar untuk membantu pengembangan perangkat lunak tersebut.

- 94 -

2.2.4.10 INTEROPERABILITAS Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun aplikasi disini boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32, .NET, Java, atau bahkan pada O/S yang berbeda. Kata "interoperability" terdiri dari 3 kata, yaitu: "inter" yg artinya antar (beberapa hal), "operate" yg artinya bekerja, dan "ability" yg artinya kemampuan/kebisaan. Sehingga kalo digabung menjadi "inter-opera-bility" kira2 artinya menjadi "kemampuan bekerja antar beberapa hal" atau terjemahan bebasnya kira2 "kemampuan saling bekerja sama antar beberapa hal". Salah satu contoh aplikasi yang punya interoperability adalah aplikasi Web Services, SOA, XML-RPC.Interoperabilitas menjadi persoalan komplek dalam pertukaran data antar sistem dengan platform berbeda, seperti terjadi pada e-banking dan e-government. Adalah tidak mungkin menyeragamkan format dan skema data pada semua sistem, juga lebih tidak mungkin menyeragamkan sistem, apalagi menggunakan vendor yang sama. Salah satu pendekatan yang diterima adalah standardisasi format data yang dipertukarkan, dan XML memberikan jawaban yang tepat. XML adalah keturunan SGML, secara genetik bersifat interoperability. Sementara HTML hanya terbatas pada wilayah browser, XML dilahirkan untuk dikembangkan, sesuai namanya XML dimana X-nya adalah extensible. XML diterima secara luas dan telah memegang peran utama sebagai aktor dalam pertukaran data di web dan di wilayah lainnya, seperti XHTML, RSS, MathML, MusicML, GraphML, SVG, Office Open XML, dan ribuan lainnya. 2.3 EKSPEKTASI PIMPINAN Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menaruh harapan terhadap perkembangan teknologi informasi agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Jatim. Dalam hal ini Gubernur Soekarwo menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi industri Teknologi Informasi (TI) di wilayahnya. Gubernur berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan kebutuhan IT di Jatim, utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- 95 -

Bahkan gubernur mengimbau agar seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mampu menguasai teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik di Jatim saat ini dinilai sudah memasuki era digital, baik ekonomi digital maupun kesejahteraan digital. Oleh karena itu, karena itu pejabat harus sudah memahami dan memanfaatkan era itu dengan baik. Namun meski begitu, gubernur berpesan agar jangan meninggalkan budaya koordinasi yang bersifat humanis sebagai kultur bangsa Indonesia. Adapun pelayanan publik di Jawa Timur yang sudah terhubung secara digital salah satunya adalah Pelayanan Perizinan Satu Atap (P2T). Di P2T mempunyai mekanisme proses pelayanan yang tersistem dengan baik. Dimulai saat pemohon yang dilayani di front office hingga di back office hasilnya bisa dilihat secara online dan transparan. Beberapa inovasi yang dilakukan diantaranya semua pelayanan bisa diakses melalui website, bahkan aplikasi Geographic Information System (GIS) juga dikembangkan untuk mendeteksi titik koordinat lokasi wilayah. Sistem aplikasi proses perizinan ini juga terjadwal dari awal hingga diterbitkan atau bisa disebut sistem tracking. Aplikasi P2T yang ada juga didukung dengan perangkat hardware yang cukup canggih, mulai sistem CCTV, aplikasi sistem antrian, aplikasi touch screen IKM, dan optimalisasi hardware data center. Selain itu dari sisi brainware dilakukan bimtek SDM, pengaduan online, serta adanya pelayanan keliling. Pemprov Jatim juga telah bekerjasama dengan KPK menetapkan penyelenggaraan PTSP di Jatim sebagai pilot project wilayah bebas dari korupsi. Untuk lebih meyakinkan para investor baik dalam negri maupun asing, pemprov juga telah memperluas kawasan industri, seperti rencana kawasan industri Jombang seluas 800 Ha dan kawasan industri Bangkalan seluas 10.000 Ha. Disamping itu pembangkit yang terpasang di Jatim mencapai 8860 MW, saat ini bahkan bisa mendistribusi ke DKI, Jateng, Jabar, dan Bali. Menurut Gubernur Sokearwo intinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung oleh regulasi, SDM, Teknologi Informasi (TI) dan kontrol. Gubernur juga sempat mengusulkan adanya pengembangan sistem TI untuk pelayanan ekspor impor. Semua proses pra dan pasca terhadap ekspor impor dapat terpantau melalui sistem tracking. Sistem TI dinilai sangat penting dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, sistem ini nantinya adalah sistem yang terintegrasi secara menyeluruh, utamanya untuk masalah kepabeanan dan ekspor impor. Dengan sistem ini, semua proses pra dan pasca dapat terukur dengan baik, dapat mengetahui mana proses yang lama dilakukan atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Ini penting dilakukan sebagai kebijakan untuk membatasi banyaknya barang dari luar negeri yang masuk ke Jatim, sekaligus melindungi konsumen lokal.

- 96 -

Sistem ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di Disperindag Provinsi Jatim. Gubernur meminta izin kepada pemerintah pusat untuk mengkoordinasi proses pra dan pasca ekspor impor melalui penerapan sistem IT di Jatim, sehingga sistem dan prosesnya dapat terukur. Teknologinya disepakati bersama, ada regulasi yang disepakati bersama yakni melalui Pergub. Melalui TI Pemprov Jatim bertekad akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi Jatim yang semakin pesat dan menjadikan Jatim sebagai wilayah yang tangguh dalam menghadapi MEA 2015. Gubernur Soekarwo juga menyinggung pentingnya peran IT dalam kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Menurutnya, KIM jangan membangun informasi yang tidak ada manfaatnya, karena dunia sekarang bertambah maju dengan konsep sustainable and change. Contoh lain pelayanan publik yang baik dengan menggunakan TI, antara lain diterapkannya SIEVAP & MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB Keuangan (online), SIPPD: musrenbangjatim.net. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. Seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) pada Pemprov Jatim melalui media sosial dan media elektronik lainnya. Kontrol terhadap pelayanan publik dinilai tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial.

Gambar 2.12 : Statement Gubernur Jawa Timur

- 97 -

Jika ada yang tidak beres dengan pelayanan publik di Jatim seperti jalan rusak, trotoar rusak, atau lampu mati, anak-anak muda dan seluruh masyarakat bisa melaporkan keluhan melalui media sosial. Kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai komitmen, dan sistem TI.

- 98 -

2.4 ANALISIS SWOT Tabel 2.6 : Analisis SWOT Strengths / Kekuatan ( S ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

IFAS / EFAS

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Mengutip Statement Gub / Stakeholder Inpres 3 Th. 2003 UU ITE 11 Th. 2008 PP 82 Th. 2012 Perda 9 Th. 2008 Pergub 48 Th. 2015 Adanya lembaga Dinas Kominfo di Prov jatim SKPD sudah memiliki SDM TIK Semua SKPD memiliki PPID Sebagian SKPD memiliki Unit pengelola IT Memiliki data center dan mirroring Memiliki NOC Koneksi jaringan VPN antar SKPD Adanya perangkat pengamanan jaringan dan keamanan informasi Seluruh SKPD memiliki situs resmi .go.id Sebagian besar SKPD sudah memiliki aplikasi pelayanan publik Seluruh skpd sudah memanfaatkan aplikasi pendukung Sebagian besar aplikasi sudah memiliki lisensi RPJMD Misi ke 4 Perencanaan IT sudah dilakukan melalui penelitian anggaran

Weaknesses / Kelemahan ( W ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Juklak, juknis, sop, sk kadis belum ada Peraturan pemanfatan tik belum maks Sk utk cio, komite tik belum ada Evaluasi / audit IT belum Kurangnya sosialisasi Belum standardnya nomenklatur kelembagaan SOP belum menyeluruh utk seluruh kgiatan TIK CIO SKPD belum terbentuk Disparitas pemahaman Tata Kelola IT antar SKPD Minimnya SDM IT yang bersertifikasi IT Data Center belum tersertifikasi Belum maksimalnya keamanan infrastruktur dan informasi Aplikasi masih stand alone Belum memiliki tata kelola aplikasi Belum semua aplikasi memiliki lisensi Sebagian situs resmi SKPD tidak update dan masih pada tahap I, hanya bersifat informatif Aktifitas TIK tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Minimnya dokumentasi perencanaan IT

- 99 -

Opportunities / Peluang ( O ) 1.

2.

Perumusan prioritas garapan TIK sesuai bidang masalah Pengembangan tik pelayanan publik

STRATEGI SO / AGRESIF

STRATEGI WO / FEEDBACK

Menggunakan Kekuatan Internal

Memperkecil Kelemahan Internal

Untuk Meraih Peluang Eksternal

Dengan Memafaatkan Peluang Eksternal

Mengoptimalkan Kekuatan Dalam Memanfaatkan Peluang

Mengatasi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang

utk 

Penyusunan PERDA TIK



Peningkatan Data Center Prov. Jatim berstandar ISO



Penerapan kebijakan dan audit Tata Kelola TIK



Penyusunan modul bisnis proses TIK (perangkat keras, perangkat lunak, sarana prasarana) Pemerintah Prov Jatim

3.

Standarisasi nomenklatur kelembagaan



Penggunaan Open Source Aplication seluruh SKPD memanfaatkan aplikasi yang berlisensi

4.

Standarisasi SOP TIK



5.

Standarisasi SDM IT

Pengembangan TIK Pemprov. Jatim memiliki koneksi jaringan VPN Terpusat antar SKPD



Pengembangan dan penerapan sistem Tata Kelola TIK yang bertujuan menjaga integrasi TIK Prov. Jatim



Penerapan sistem aplikasi terintegrasi seluruh Pemprov Jatim



Penerapan sistem keamanan informasi melalui kebijakan keamanan yang berstandarisasi serta dapat dimonitoring terselenggaranya sistem yang defensif



Software matrix (standar pengukuran aplikasi Pemprov Jatim)



Penerapan sistem peningkatan kapasitas SDM TIK yang menyeluruh dan terdokumentasi kegiatannya.

6.

Sertifikasi

Pembentukan lembaga GOVCERT (pusat monitoring dan penanganan insiden keamanan informasi instansi pemerintah)

7.

Mendapatkan sertifikasi ISO 9001 dan 27001



8.

Meningkatkan standarisasi Data Center

Optimalisasi fungsi Data Center sesuai dengan standar sertifikasi dan standar sistem keamanan informasi



9.

Integrasi aplikasi berbasis EA (Enterprise Architechture)

Penerapan roadmap pengembangan tata kelola Prov jatim yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, budgeting, dan monev.



Integrasi aplikasi pelayanan publik di setiap skpd terintegrasi kedalam 1 layanan Data Center

10. Penggunaan Open Source Aplication 11. Pengembangan Jatim

TIK Prov

- 100 -

Threats / Ancaman ( T ) 1.

2.

Belum adanya standarisasi tata kelola masing- masing sektor Standarisasi TIK

STRATEGI ST / DEFERSIFIKASI

STRATEGI WT / DEFENSIF

Usaha Untuk Menghindari Atau

Memperkecil Kelemahan Internal

Mengurangi Dampak Dari Ancaman Eksternal

Dengan Memanfaatkan Peluang Eksternal

Memanfaatkan Kekuatan Dalam Menghadapi Ancaman

Meminimalkan Kelemahan Dalam Menghadapi Tantangan

pengelolaan 



Penyusunan kebijakan operasional penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK

dalam

Perubahan kelembagaan akibat peraturan yang berlaku

Penerapan manajemen resiko untuk mengurangi dampak serangan



Standarisasi sistem pertukaran data (Electronic Data Interchange)



Penyusunan dokumentasi tupoksi organisasi

sesuai

4.

Serangan hacker



Penguatan kelembagaan dan SDM pengelola TIK



5.

Turunnya nilai perangkat teknologi

Penyusunan sistem informasi pengelolaan data dan klasifikasi tingkat sensitifitas data dan informasi



Peningkatan pemahaman penerapan dan penggunaan TIK

3.

6.

Bencana alam

7.

Kerusuhan

8.

Penyalahgunaan data dan informasi

9.

Aplikasi tidak berlisensi

10. Perubahan kebijakan dan organisasi

perencanaan

TIK

- 101 -

2.5 KONDISI IDEAL Kemajuan suatu bangsa di era global sangat tergantung pada kemampuan masyarakatnya dalam memanfaatkan pengetahuan. Masyarakat seperti ini dikenal dengan istilah masyarakat berbasis pengetahuan (knowladge-based society). Sebab siapa yang menguasai pengetahuan maka akan mampu bersaing dalam era global. Indonesia khususnya di Jawa Timur dinilai perlu mengurangi kesenjangan digital dengan mengintegrasikan TIK secara sistemik untuk semua sektor seperti perdagangan/bisnis, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Di era globalisasi masyarakat dituntut untuk mampu menggunakan teknologi agar mampu bersaing dengan negara lain. 2.5.1

KELEMBAGAAN Lembaga atau organisasi merupakan suatu sistem yang dikelola dengan menggunakan sumber daya, dan kemudian sistem tersebut dikendalikan oleh manajeman dengan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan dari lembaga. Untuk mencapai hal tersebut, setiap SKPD harus menetapkan Chief Information Officer (CIO). Adapun tugas CIO Instansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah : a. Mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK institusi b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di institusinya Selain melaksanakan tugas tersebut, CIO Instansi juga bertugas untuk mengevaluasi internal TIK di Instansinya masingmasing dan membangun kerjasama dengan Instansi lainnya. Puncak dari hierarki struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan ini adalah keberadaan CIO Provinsi yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan beranggotakan CIO Instansi. CIO Provinsi yang dipimpin langsung oleh Gubernur bertugas mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, kebijakan, dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan TIK khususnya terkait dengan produk unggulan TIK prioritas.

- 102 -

Pembentukan CIO juga harus didukung dengan pembentukan CSO (Chief Security Officer) untuk mendapat sebuah kerjasama yang baik dan mencapai tujuan yang sempurna. Hal ini bisa terbentuk dengan memanfaatkan pejabat eselon yang mempunyai tupoksi TIK. Tentu pembentukan ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang menyebutkan bahwa pembentukan Chief Information Officer (CIO) dan Komite TIK merupakan prioritas dalam penyusunan struktur Tata Kelola TIK. Adapun peran Komite TIK berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah : 1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja. 2. Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif TIK. 3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula. Selain pembentukan CIO, CSO dan Komite TIK, sebuah instansi juga sangat membutuhkan Unit Khusus Pengelola TI yang di dalamnya terdapat SDM TI yang andal dan memiliki standar kompetensi. Dinas Kominfo menjadi unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang bersifat lintas sektoral dan struktural terkait perencanaan, manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, jaringan, basis data (data terpusat), dan serta pemeliharaan sistem. Unit Pengelola TI di tiap SKPD berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dinas Kominfo terkait dengan penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi TIK pada tiap SKPD. Unit Pengelola TI idealnya dipimpin oleh minimal Eselon IV dan menjadi bagian atau sub bagian khusus, yang bertanggung jawab mengelola dan memberikan pelayanan TI untuk instansinya. SKPD idealnya mampu mengelola TIK dengan mempunyai tupoksi pengelolaan TI agar terhindar dari penyalahgunaan administratif untuk mendukung kegiatan TIK.

- 103 -

2.5.2

HUKUM DAN KEBIJAKAN Sesuai dengan Pergub 48 Tahun 2015 yang berbunyi "Setiap penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo Jatim" maka semua kebijakan SKPD yang berkaitan dengan TI harus mendapatkan rekomendasi TI dari Dinas Kominfo Jatim. Maksud dan tujuan koordinasi ini adalah agar Dinas Kominfo dapat berperan sebagai konsultan TI bagi SKPD Provinsi Jatim mengenai penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Konsultasi ini akan memfilter SKPD agar tidak melakukan pengadaan ataupun pengembangan sistem yang redundant dan dianggap kurang perlu untuk diaplikasikan. Dengan koordinasi ini SKPD juga akan mendapatkan rekomendasi TI terkait apa saja yang yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta apa yang seharusnya tidak digunakan atau bisa diminimalisasi. Selain koordinasi TI, Provinsi Jawa Timur perlu menyusun, membentuk, dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur lain yang terkait dengan proses-proses TIK, yaitu perencanaan, manajemen investasi, realisasi, operasional, dan pemeliharaan TIK. Target yang diharapkan adalah seluruh proses-proses TIK memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta selaras dengan panduan Tata Kelola TIK Nasional. Idealnya terdapat standarisasi yang digunakan untuk mengatur semua kegiatan TIK di Provinsi Jatim. Semua yang berkaitan dengan Keamanan Informasi juga harus diperkuat dengan Kebijakan atau Peraturan yang mengatur tentang pentingnya menjaga Keamanan Data Provinsi. Segala hal terkait Keamanan Informasi pada dasarnya tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ke tiga (3) karena banyaknya data yang bersifat rahasia. Idealnya semua SKPD mempercayakan kerahasiaan datanya pada data center Provisi Jawa Timur yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo. Secara umum CSO bertanggung jawab mengawasi dan menjaga aset informasi, kekayaan intelektual dan sistem computer. Tugas dari seorang CSO adalah bertanggung jawab atas sistem bisnis dan keamanan komunikasi organisasi, serta bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi dan manajemen keamanan organisasi. CSO harus memiliki visi, strategi dan program yang dapat diimplementasikan. CSO juga melakukan identifikasi, pengembangan dan penerapan proses keamanan di seluruh organisasi untuk mengurangi risiko dan menanggapi insiden.

- 104 -

CSO menentukan tujuan dan sasaran perlindungan yang konsisten, dengan rencana strategis mengelola pengembangan dan implementasi kebijakan, standar, panduan dan prosedur security secara umum. CSO juga mengelola hubungan dengan para penegak hukum dan institusi hukum lainnya dalam mengawasi investigasi kebocoran security dan berbagai urusan hukum yang terkait, serta bekerjasama dengan konsultan pihak ketiga untuk melakukan audit security secara independen 2.5.3

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai pengelola maupun pengguna di lingkungan pemerintah merupakan faktor yang turut menentukan berhasilnya e-Government. Bahkan ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangannya. Karena itu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya. Untuk dukungan SDM yang andal dan memiliki kompetensi khusus di bidang TI, diperlukan staf TI dengan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap SKPD, antara lain : 1. PEJABAT PENGELOLA TIK a. Mampu mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pimpinan SKPD; b. Mengetahui kebijakan dan prosedur pengembangan TIK c. Mengetahui keamanan sistem informasi; d. Mengetahui manajemen jaringan; e. Mengetahui manajemen perubahan. f.

Membuat rencana pengembangan TIK;

2. SISTEM ANALIS a. Mampu menganalisis kebutuhan sistem; b. Mampu merancang sistem; c. Mampu melakukan uji coba dan mengevaluasi sistem; d. Mampu membuat dokumentasi sistem; e. Mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan rancangan sistem;

- 105 -

3. PROGRAMMER a. Memahami algoritma pemrograman; b. Mampu melakukan coding berbagai bahasa pemrograman; c. Memahami konsep database; d. Mampu melakukan uji coba aplikasi program; e. Mampu membuat dokumentasi aplikasi program; 4. WEB DESIGNER a. Mampu membuat halaman web; b. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah gambar; c. Mampu mengolah gambar digital; d. Mampu membuat pemrograman HTML; e. Mampu menerapkan manajemen konten; 5. TECHNICAL ENGINEERING a. Mampu menghubungkan perangkat keras komputer; b. Mampu menjelaskan cara kerja komputer; c. Mampu melakukan instalasi sistem operasi ; d. Mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan komputer; e. Mengetahui trouble shooting hardware; 6. NETWORK ENGINEERING a. Memahami sistem jaringan dan arsitektur komputer; b. Memahami perangkat networking; c. Mampu mengelola sistem keamanan jaringan; 7. OPERATOR a. Memahami konsep dasar komputer; b. Mampu menjelaskan berbagai perangkat komputer untuk akses internet; c. Mampu mengoperasikan aplikasi office atau sejenis; d. Mampu mengoperasikan aplikasi internet; e. Memahami kode etik di bidang TIK; f.

Mampu melakukan entry dan updating data;

- 106 -

Selain memiliki standar kompetensi tersebut, Staf TI juga harus memiliki Sertifikasi International di bidang TI seperti Sertifikasi CEH, CISA, CDCP, S2 Teknologi Informasi, dan Sertifikasi International lainnya. Untuk mewujudkan SDM TI yang memadai dan kompeten, perlu upaya peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun informal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-Goverment. Upaya peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan dengan mengikutkan SDM TI ke Sertifikasi Internasional. Beberapa Sertifikasi Internasional yang bisa diikuti, antara lain : a. Sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker) CEH merupakan salah satu sertifikasi IT Security, dimana seseorang yang memegang sertifikat tersebut bertanggung jawab seumur hidup terhadap ilmu yang sudah dia miliki. Masingmasing pemegang sertifikat mempunyai unique number yang sudah terdaftar atas namanya. Seorang CEH certified biasanya dipercaya untuk mengelola jaringan atau sistem komputer menggunakan metode yang sama dengan metode seorang peretas atau hacker. CEH merupakan sertifikat yang tidak berpihak kepada salah satu vendor bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sertifikasi ini sangat sesuai untuk orang-orang yang sudah profesional dan berpengalaman di bidang IT maupun orang-orang yang telah memperoleh sertifikasi lainnya di bidang IT. Seseorang yang telah memperoleh sertifikasi Ethical Hacker adalah tenaga profesional yang mengerti dan tahu bagaimana cara melihat kelemahan dan kerentanan pada sistem yang ditargetkan dengan menggunakan pengetahuan dan alat yang sama dengan yang digunakan oleh hacker yang lain. Hacker sering kali digolongkan pada kegiatan kriminal pada beberapa negara. Pengaplikasian teknik-teknik yang dipelajari pada modul ini hanya dapat dilakukan atas permintaan organisasi atau perusahaan yang sistemnya akan di-hack.

- 107 -

b. CISA (Certified Information Systems Auditor) Dengan memeiliki sertifikat CISA maka telah menunjukkan kemampuan dan menjadi dasar pengukuran profesi. CISA menjadi program yang diminati oleh pelaku TI dan organisasi di seluruh dunia seiring dengan meningkatnya permintaan SDM yang memiliki IS audit, kontrol dan keterampilan keamanan. c. CDCP (Training Certified Data Center Profesional) CDCP merupakan pelatihan yang memaparkan berbagai komponen inti dari suatu data center yang baik dan benar sesuai best practice dan standar sebuah perusahaan atau lembaga. Pelatihan ini membahas cara mempersiapkan dan meningkatkan berbagai aspek inti dalam suatu data center seperti daya listrik, pendinginan, keamanan, pengkabelan, keselamatan, serta berbagai aspek lainnya untuk mencapai tingkat ketersediaan dan efisiensi yang tinggi. Selain itu, materi yang dibahas juga mencakup aspek operasional dan perawatan data center yang sesuai standar dan praktik yang benar. d. S2 Teknologi Informasi Dengan memiliki SDM dengan pendidikan S2 Teknologi Informasi diharapkan mampu mewujudkan SDM yang berkemampuan dalam merencanakan, menerapkan, dan mengelola TI dalam tingkatan strategis, manajerial, dan operasional serta melakukan integrasi teknologi informasi dalam suatu organisasi. SDM ini juga diharapkan mampu menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Teknologi Informasi yang relevan dengan peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Tentu ini juga akan berdampak pada pengembangkan kecerdasan dan martabat bangsa melalui kegiatan pendidikan tinggi dengan tetap memegang nilai-nilai moral dan sosial. e. Sertifikasi Internasional Sertifikasi bersifat Internasional juga diperlukan. SDM TIK haruslah bersertifikat melalui lembaga-lembaga swasta yang kompeten di bidangnya seperti CISCO berupa Cisco Certified Network Associate dan Oracle yang berupa OCA (Oracle Certified Associate). Dengan sertifikasi bertaraf internasional menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan.

- 108 -

2.5.4

INFRASTRUKTUR JARINGAN Keberadaan infrastruktur jaringan yang memadai mutlak diperlukan. Dalam membangun infrastruktur jaringan agar dapat berjalan secara baik dibutuhkan berbagai macam aspek yang mencakup aspek teknis, manajeman organisasi dan dukungan kebijakan. Secara teknis dalam membangun infrastruktur jaringan komputer dan server diperlukan perhitungan yang cermat terhadap load system, desain dan juga strategi implementasi. Secara fisik, infrastruktur jaringan internet membentuk struktur pohon hirarkis. Kabel transmisi berkecepatan tinggi (highspeed backbone networks) berfungsi sebagai tulang punggung utama dari sistem komunikasi ini. Contohnya media transmisi yang dibangun dan dimiliki oleh MCI Communication dan AT&T (yang menghubungkan benua Amerika dengan negara-negara di belahan bumi lainnya). Pun demikian, Dinas Kominfo Jawa Timur menjadi lembaga yang akan dipercaya dalam mengelola jaringan di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semua SKPD akan terkoneksi dengan VPN IP serta terkoneksi ke data center Dinas Kominfo. VPN (Virtual Private Network) merupakan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dalam VPN IP semua paket-paket akan berjalan dengan menggunakan yang dinamakan backhaul. Ini merupakan perangkat yang me-routing seluruh jaringan MPLS (Multi Protocol label Switching) VPN yang berjalan sehingga dapat terkoneksi dengan baik dalam suatu jaringan. Untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan yang baik juga diperlukan Disaster Recovery Center (DRC). Ini merupakan fasilitas pengganti pada saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi, antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer. DRC digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan data center untuk menjaga kelangsungan kegiatan dan kinerja SKPD. Idealnya Dinas Kominfo juga mempunyai produk berupa Jawa Timur Internet Exchange (JIX). Ini adalah tempat terhubungnya berbagai ISP (Internet Service Provider) dengan maksud menyatukan lalu lintas antar ISP di Jawa Timur, sehingga tidak perlu lagi melalui luar Jawa Timur. JIX akan memudahkan komunikasi dan membentuk jaringan interkoneksi di Jawa Timur yang mempunyai kemampuan dan fasilitas sesuai kebutuhan untuk dipakai ISP yang memiliki izin operasi di Jawa Timur. ISP yang tersambung ke JIX tak perlu membayar biaya bandwidth, hanya biaya sambungan fisik seperti serat optik, jalur nirkabel atau sewaan yang berbeda-beda.

- 109 -

Proyek JIX akan berupa sistem jaringan yang saling terhubung dan terbagi sesuai dengan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang ada, yaitu Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, dan Bakorwil Bojonegoro. Di masing-masing Bakorwil akan disediakan Router JIX (Bakorwil) yang nantinya akan dikonfigurasikan dengan Router JIX Provinsi Jawa Timur yang berada di pusat yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Bakorwil disini difungsikan sebagai penyambung ke Kabupaten dan Kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Adapun tujuan dibangunnya JIX ini antara lain : 1. Untuk mendistribusikan trafik internet di wilayah pelayanan di Jawa Timur, 2. Mengurangi keterlambatan yang terjadi dalam komunikasi data melalui jaringan (latency), 3. Meningkatkan kecepatan layanan internet, 4. Meningkatkan keamanan informasi data, 5. Mengefisiensikan routing trafik internet, 6. Mengurangi biaya pengiriman trafik nasional dan internasional. JIX menjadi sebuah solusi atas keterbatasan konten infrastruktur lokal dalam provinsi yang seolah-olah terpisah dengan konten global. Dengan adanya JIX maka koneksi internet di Jawa Timur menjadi lebih mudah dan murah.

2.5.5

SISTEM INFORMASI Sistem Informasi adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatankegiatan utama suatu organisasi. Sedangkan infomasi adalah data yang telah diproses/diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Informasi pun memunyai umur, yang dimaksud umur di sini adalah kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai/arti bagi penggunanya. Adanya acuan pada titik waktu tertentu dan pernyataan suatu perubahan pada suatu waktu. Kualitas Informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus : 1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.

- 110 -

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Dari 3 hal tersebut maka akan didapatkan sebuah nilai dari informasi. Nilai informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Ini artinya suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data menggunakan model dan media teknologi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis oleh sebuah organisasi. Dalam suatu organisasi, informasi merupakan sesuatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data. Dari definisi tersebut terdapat beberapa kata kunci : 1. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin Berbasis komputer

: Perancang harus memahami pengetahuan komputer dan pemrosesan informasi.

Sistem manusia mesin : Ada interaksi antara manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memroses informasi. Ada proses manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi oleh mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur/manual sistem. 2. Sistem basis data terintegrasi Adanya penggunaan basis data secara bersama-sama (sharing) dalam sebuah data base manajemen sistem. 3. Mendukung operasi Informasi yang diolah dan mendukung operasi organisasi.

dihasilkan

digunakan

untuk

- 111 -

Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut misalnya bagian input, proses, output. Tanpa ketiga itu sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. 1. Input

: sekumpulan data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan kita sajikan bagi masyarakat.

2. Proses : suatu kegiatan dimana kita mengolah seluruh data yang ada untuk menghasilkan suatu informasi. 3. Output : informasi-informasi yang dapat dengan mudah di peroleh, di mengerti dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Komponen fisik pada sistem informasi : 1. Perangkat keras komputer : CPU, storage, perangkat input/output, terminal untuk interaksi, media komunikasi data. 2. Perangkat lunak komputer : perangkat lunak sistem (sistem operasi dan utilitinya), perangkat lunak umum aplikasi (bahasa pemrograman), perangkat lunak aplikasi (aplikasi akuntansi dll). 3. Basis data : penyimpanan komputer. 4. Prosedur

data

pada

media

penyimpan

: langkah-langkah penggunaan sistem.

5. Personil : yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem. Sistem Informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbedabeda, tergantung pada kebutuhan lembaga. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat cocok jika membangun sebuah aplikasi sistem informasi yang mendukung untuk aplikasi berikutnya (IT Cord). Aplikasi seperti ini cenderung berbasis SOA (Service Oriented Architecture / Arsitektur Berorientasi Layanan) atau interoperability. SOA dalam dunia digital menjadi sangat menarik apalagi dengan tekanan regional untuk membuat sebuah sistem yang transparan, cepat dan anti birokrasi yang korup. SOA yang kadang disebut single window ini sangat berhubungan dengan web, dimana populer setelah perkembangan sebuah mekanisme request-response yang memungkinkan pesan (message) terkirim dari satu titik ke titik lainnya.

- 112 -

SOA mendefinisikan dan menentukan arsitektur TI yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-fungsi ini tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut. Selain aplikasi berbasis SOA, aplikasi atau softwere yang akan diciptakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melaui Dinas Kominfo Jatim akan bersifat generik dimana satu aplikasi akan bisa dipakai untuk semua SKPD. Adapun sebuah aplikasi yang baik juga harus memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Perlindungan aplikasi atau software ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002, yang secara tegas di jelaskan di dalam pada pasal 12 (1). Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup software di dalamnya. Di dalam UU Hak Cipta, software dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Lamanya perlindungan software dengan hak cipta lebih menguntungkan bagi programer dan perusahaan pembuat software tersebut, karena pemilik software akan lebih lama mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nilai ekonomi lebih lama dari softwarenya tersebut. Selain itu banyaknya pembajakan merupakan hal yang sangat menakutkan di Indonesia saat ini, dengan perlindungan software dengan Hak Cipta, maka software akan mendapatkan perlindungan hukum lebih lama sehingga bisa lebih melindungi dari pembajakan. Suatu sistem informasi dibuat untuk suatu keperluan tertentu atau untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-beda bergantung kepada keperluan dan permintaan yang harus dipenuhi. Oleh karena kepentingan yang harus dilayani sangat beraneka ragam, maka sistem informasipun semakin beragam pula. Berbagai bidang dapat diolah melalui sistem informasi, contohnya, sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi perbankan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti, dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu :

- 113 -

a. Kesalahan yang tidak sengaja, yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. b. Tidak efisiensinya operasi pengolahan data tersebut. c. Adanya instruksi-instruksi atau kebijaksanaan yang baru baik dari pemimpin atau dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Dengan sistem informasi masyarakat jadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dengan cepat. Kecepatan informasi ini salah satunya karena digunakannya internet. Hal ini memungkinkan media mendiseminasikan informasi dengan lebih efisien dan praktis dibanding media konvensional lainnya seperti koran. Sebab di internet orang dapat dengan mudah mencari, mengubah, ataupun menambahkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebagaimana diketahui pembangunan situs web merupakan Strategi 6 yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut : 

Persiapan, yaitu pembuatan situs informasi di setiap lembaga;



Pematangan, yaitu pembuatan situs informasi publik interaktif;



Pemantapan, yaitu pembuatan situs transaksi pelayanan publik;



Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Situs pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.

harus

secara

bertahap

Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien serta dapat diakses dengan mudah, yaitu melalui pengembangan website yang informatif, kreatif dan berguna.

- 114 -

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menjadikan ketersediaan website SKPD, UPT dan Lembaga Non Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan domain sesuai ketentuan yakni domain go.id dan muatan sesuai peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu indikator yang akan dicapai hingga tahun 2019. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Pedoman Umum Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK bagi SKPD, UPT dan Lembaga Non Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pedoman umum ini mengatur tentang domain, konten, desain, pengorganisasian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan website. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, website pemerintah harus menyediakan ruang bagi pengunjung untuk memberikan kritik, saran dan masukan bagi instansi. Masukan dari pengunjung bisa berupa form kontak maupun melalui media sosial. Sebagai pedoman dalam mengelola media sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2.5.6

PENDANAAN Dengan adanya Rencana Induk ini maka untuk mensinergikan penganggaran TI sebaiknya di koordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur agar Investasi Teknologi akan menjadi tepat sasaran.

2.6 PRINSIP DASAR DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi (TI) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, didasarkan pada beberapa faktor berikut ini :

- 115 -

2.6.1

PRINSIP DASAR 

Asas Keterpaduan / Sinergi Pembangunan dan penerapan TI harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asa keterpaduan ini.



Asas Peningkatan Kualitas SDM Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu di lingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan masyarakat lokal.



Asas Manfaat / Dayaguna Pembangunan dan penerapan TI harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.



Asas Keamanan Dan Kehandalan Pembangunan dan penerapan TI harus dijamin kehandalannya sehingga mampu untuk selalu siap pakai seseuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku.



Asas Legalitas Pembangunan dan penerapan TI harus taat hukum, dalam hal ini harus menghormati hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), copyright serta hak-hak lain yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Asas Kesetaraan Hak Akses Pembangunan dan penerapan TI harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

- 116 -



Asas Fleksibilitas Pembangunan dan penerapan TI harus dilakukan secara modular dan berkelanjutan (incremental development) untuk menjamin tingkatfleksibilitas sistem terhadap perubahanperubahan yang berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.



Asas Open System, Open Source dan Legal software Pembangunan dan penerapan TI dilakukan menggunakan standard open system, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk sedapat mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia, Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitas-nya.

- 117 -

2.6.2

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Disimpulkan bahwa pemanfaatan TIK tidak terlepas dari kebutuhan organisasi dan tentunya kebutuhan dan pemanfaatan TIK tersebut harus memperhatikan komponen yang terkait, baik itu SDM, proses maupun teknologi dan mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari manajemen tingkat atas Rencana Induk eGovernment merupakan bagian dari tata kelola TIK yang tidak dapat dipisahkan dengan Good Government Governance, dimana setiap proses dalam pemerintahan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan secara berkesinambungan yang melibatkan berbagai komponen yang terkait di dalamnya. Pada praktik tata kelola TIK dengan mengacu pada COBICT sebagai framework/best practice, maka secara jelas dinyatakan bahwa untuk memastikan perencanaan dan pengorganisasian TIK yang baik, maka diperlukan Rencana Induk e-Government bagi setiap pemanfaatan TIK di setiap entitas. Rencana Induk e-Government pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan berbagai perencanaan lain dalam suatu pemerintahan. Rencana Induk e-Government tidak berdiri sendiri dan terisolasi dari perencanaan pemerintahan. Setiap Rencana Induk e-Government harus mengacu pada rencana strategis pemerintah yang diarahkan dari atas dan memiliki kemampuan melihat kebutuhan masa depan. Pada survey lain yang dilakukan AT Kearney terhadap pimpinan organisasi bisnis, ditemukan bahwa TIK merupakan faktor strategik yang utama dalam mewujudkan daya saing melalui terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dalam organisasi. Untuk itu, maka pada penyusunan Rencana Induk eGovernment perlu diangkat lima pertanyaan yang dapat menjadi panduan untuk memperoleh hasil pekerjaan sesuai obyektif yang diinginkan, yaitu : 1. What are we here to do? 2. Where are we now? 3. What do we want to achieve? 4. What do we need to achieve it? 5. How can we go about achieving it? Rencana Induk e-Government merupakan dokumen penting dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK di suatu organisasi pemerintahan. Rencana Induk eGovernment merupakan jembatan yang menghubungkan antara kepentingan lembaga pemerintah dengan berbagai kemudahan serta kemampuan yang dimiliki TIK. Rencana Induk e-Government merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan dalam pengembangan TIK, beberapa hal berikut adalah urgensi adanya Rencana Induk e-Government dalam suatu organisasi/lembaga pemerintahan:

- 118 -



Menjadi acuan dalam penyelarasan peran TIK dalam proses bisnis pemerintahan;



Berisi roadmap dan layanan strategis yang perlu dikembangkan, penyusunannya didasarkan atas kebutuhan dan ekspektasi pihak terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan;



Sebagai acuan, Rencana Induk e-Government berisi berbagai program pengembangan TIK yang akan dijalankan, termasuk pemilik proses dan pihak yang terkait yang diperoleh melalui analisis sehingga mencegah proyek/program yang bersifat sporadis dan memiliki justifikasi yang jelas dari sisi kebutuhan pemerintahan;



Pengelolaan institusi yang baik adalah yang saling terintegrasi dan memiliki sumber data yang valid dan dijadikan acuan berbagai pihak yang membutuhkannya, sehingga efektivitas proses kerja dalam pemerintahan dapat terjaga dengan baik.

Beberapa key success factor penyusunan Rencana Induk Government adalah sebagai berikut:

e-



Awareness pentingnya Rencana Induk e-Government kepada pimpinan dan seluruh pihak yang dianggap penting dalam organisasi (terutama saat assesment);



Pemahaman yang jelas terhadap kemana arah dan posisi pemerintahan saat ini serta posisi TIK saat ini;



Pemahaman terhadap arah perkembangan teknologi;



Memperhatikan existing plan (mungkin parsial plan) baik yang tertulis maupaun yang tidak;



Pahami masalah operasional TIK dan masalah terkait lainnya (kultur, organisasi, SDM TIK, SOP);



Perhatikan Feedback.

- 119 -

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Strategi Penyelarasan Teknologi Informasi (TI) dengan strategi bisnis merupakan masalah yang telah lama dihadapi. Strategi bisnis merupakan langkah bagaimana sebuah instansi memposisikan dirinya dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dengan organisasi lain. Karena itu diperlukan dukungan TI yang berbeda pula. Strategi pengembangan TI harus memiliki keselarasan dengan strategi bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Dalam melakukan penyelarasan TI, perlu pertimbanganarah strategi bisnis yang jelas, komunikasi, komitmen dan integrasi dari masing – masing fungsi yang ada dalam organisasi. Adalah Enterprise Architecture yang digunakan sebagai cetak biru dari perancangan infrastruktur sistem informasi agar dapat memenuhi kebutuhan kegiatan bisnis sebuah organisasi. Perubahan dalam lingkungan bisnis menyebabkan diperlukannya penilaian keselarasan TI dan strategi bisnis ini secara berkala. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memakai Teknologi Informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun masih banyak tidak sesuai dengan visi dan misi serta yang selaras dengan penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi serta penyesuaian pembangunan teknologi informasi yang selaras dengan visi misi SKPD serta memberikan nilai tambah. Ada beberapa startegi dalam pembangunan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain : 

Strategis Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun masih cukup banyak diperlukan perbaikan, baik dari sisi sistem informasi maupun teknologi informasi hingga ketatakelolaan TIK. Pada tahap ini perlu dilakukan konsolidasi capaian-capaian penerapan TIK, sehingga mampu memberikan benefit terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



Startegis Kapabilitas dan Konektivitas Konsolidasi TIK Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengarah pada pengelolaan sumber daya TIK yang lebih terpadu. Hal ini memungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengelolaan TIK lebih efektif, efisien, aman, dan andal. Pada tahap berikutnya, Provinsi Jawa Timur akan mampu meningkatkan kapabilitas dan lebih mudah memperluas jangkauan layanan TIK melalui perluasan konektivitas.

- 120 -



Strategis Service Excellent Keberhasilan proses konsolidasi, peningkatan kapabilitas dan konektivitas memungkinkan Provinsi Jawa Timur meningkatkan layanan TIK secara berkesinambungan (continuous service improvement). Pada tahapan ini, sumberdaya TIK diharapkan mampu memberikan layanan terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemangku kepentingan (service excellence).

3.2 MANAJEMEN PERUBAHAN Implementasi Rencana Induk Provinsi Jawa Timur yang merupakan bentuk penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menyebabkan perubahan dalam proses bisnis dan cara kerja. Agar Implementasi/transformasi berjalan sesuai harapan maka diperlukan manajemen perubahan yang terkelola dengan baik. Manajemen perubahan pada intinya adalah mengelola ketiga aspek (People, Process, Technology) dalam proses transisi/transformasi dari keadaan sekarang (CurrentState) ke keadaan yang diinginkan (Desire State), seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1 : Manajemen Perubahan 3.2.1

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN Penerapan TI, sebagaimana disampaikan sebelumnya, terkait dengan tiga aspek utama, yaitu People (orang), Process dan Technology. Namun yang menjadi faktor utama keberhasilan penerapan TI adalah sumber daya manusia (people) yang mau menerima TI sebagai bagian inherent dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan/metodologi yang digunakan dalam penyusunan program pelaksanaan manajemen perubahan di sini adalah pendekatan yang berfokus pada orang (people) agar mau melaksanakan perubahan. Pendekatan/metodologi yang diusulkan adalah pendekatan model Technology Acceptance Model (TAM) dan pendekatan Adoption Adaptation. Inti daripada model TAM adalah bahwa keinginan orang untuk mau menerima/memakai suatu teknologi sangat dipengaruhi/ tergantung pada persepsi orang terhadap kemanfaatan (Perceived Usefulnes) dan persepsi terhadap kemudahan menggunakan (Perceived Ease of Use) dari teknologi tersebut.

- 121 -

Hal ini sangat cocok dengan implementasi Rencana Induk TIK, karena pada dasarnya implementasi Rencana Induk TIK adalah penerapan teknologi. Model TAM adalah salah satu teori adopsi teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989). Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. Teori Adoption dan Adaptation (sering juga disebut Commitment dan Compliance) adalah dua sisi penerimaan orang terhadap perubahan yang disebabkan oleh teknologi, seperti digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 : TeoriAdoption danAdaptation Persepsi positif adalah sikap penerimaan yang ingin/mau berubah karena keinginan, tanpa paksaan dari luar. Sikap ini lebih lebih mudah beradaptasi dan berkomitmen untuk berubah. Kelompok ini dapat menjadi agent of change dari perubahan. Sebaliknya, persepsi negatif adalah sikap yang menolak dan cenderung resistan terhadap perubahan. Pendekatan yang dilakukan untuk kelompok ini menggunakan pendekatan top-down, yang mengharuskan orang menerima perubahan, seperti peraturan atau kebijakan.

- 122 -

3.2.2

PEMBENTUKAN TIM CHANGE MANAGEMENT Dalam melaksanakan manajemen perubahan perlu dibentuk Tim Change Management yang bertugas dan bertanggungjawab penuh untuk merencanakan merancang dan melaksanakan program-program manajemen perubahan. Tugas dari Tim Change Management antara lain adalah: 1. Mengoordinaksikan pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan perubahan. 2. Memonitor dan mengevaluasi progress pelaksanaan perubahan. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan perbahan kepada pimpinan. 4. Menjalankan communication strategy. Komposisi Tim Change Management disusulkan terdiri dari : 1. Ketua Tim, disarankan pimpinan yang memiliki komitmen dan pengaruh yang kuat baik internal maupun eksternal Provinsi Jawa Timur; 2. Sekretaris, berasal dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan implementasi TIK di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Anggota terdiri dari wakil SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah Tim terbentuk maka dapat bekerjasama dengan semua SKPD atau organisasi lain untuk memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan e-Government. Tabel 3.1 : Langkah Strategi Dalam Manajemen Perubahan

No

Aktifitas

Adaptasi (Komitment)

Adopsi(Pemenuhan)

1.

Membangun persepsi Manfaat untuk teknologi informasi yang baru

Penjelasan akan apa manfaat teknologi baru ke pengguna dan pentingnya bagi kelangsungan organisasi di masa depan. Perlu demo apabila ada aplikasi.

-

Membangun persepsi manfaat untuk upgrade / ganti teknologi yang nilainya rendah

Penjelasan dari pimpinan organisasi bahwa teknologi lama sudah tidak dapat memenuhi tujuan perusahaan. Selanjutnya dilakukan penjelasan tentang posisi dan manfaat teknologi baru yang sebaiknya dilengkapi dengan demo teknologi yang baru.

-

Lebih ditekankan pada isi dari konten

Upaya peningkatan produktivitas dan kinerja pengguna

Penjelasan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan

Membangun

a. Menyediakan teknologi

-

2.

- 123 -

No

Aktifitas Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi

Adaptasi (Komitment)

Adopsi(Pemenuhan)

yang user friendly dan pelatihan penggunaan yang intensif. b. Menghadirkan teknologi ke pengguna dan memperbolehkan pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi tersebut. c. Menyediakan tim Support yang dapat membantu setiap saat serta menyediakan panduan penggunaan yang dapat diakses setiap saat dan memenuhi kebutuhan pengguna

3.

4.

Memilih metode komunikasi yang tepat Mendapatkan Masukan (feed back)

- Training

- Training

- Workshop / Seminar

- Dipaksa pakai

- Komunikasi regular

- Konseling

Evaluasi dilakukan dengan Model TAM hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan acuan untk melakukan perbaikan komunikasi ke depan.

-

3.3 VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI Visi

: Mewujudkan pelayan publik yang inovatif, berkualitas, dan terpadu berbasis TIK

Misi

: 1. Penataan kelembagaan dan SDM TIK, serta sosialisasi kebijakan 2. Meningkatkan koordinasi dan perencanaan TIK 3. Membangun infrastruktur TIK 4. Membangun sistem aplikasi pelayanan publik berbasis TIK

- 124 -

3.4 PROGRAM PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH DENGAN ANALISA SWOT (INTERNAL)

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

STRATEGI SO / AGRESIF 1 Penyusunan PERDA TIK

0,10

4

0,40

2 Pengembangan dan penerapan sistem Tata Kelola TIK yang bertujuan menjaga integrasi TIK Provinsi Jatim

0,10

3

0,30

3 Integrasi aplikasi pelayanan publik di setiap SKPD terintegrasi ke dalam 1 layanan Data Center

0,09

3

0,27

4 Penerapan sistem keamanan informasi melalui kebijakan keamanan yang berstandarisasi serta dapat dimonitoring terselenggaranya sistem yang defensif

0,08

3

0,24

5 Optimalisasi fungsi Data Center sesuai dengan standar sertifikasi dan standar sistem keamanan informasi

0,07

3

0,21

6 Penggunaan Open Source Aplication seluruh SKPD memanfaatkan aplikasi yang berlisensi

0,05

4

0,20

7 Penerapan roadmap pengembangan tata kelola Prov Jatim yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, budgeting, dan monev.

0,06

3

0,18

8 Pengembangan TIK Pemprov Jatim memiliki koneksi jaringan VPN terpusat antar SKPD

0,04

4

0,16

9 Penerapan sistem peningkatan kapasitas SDM TIK yang menyeluruh dan terdokumentasi kegiatannya.

0,05

3

0,15

SUB TOTAL

0,64

2,11

STRATEGI WO / FEEDBACK 1 Peningkatan Data Center Provinsi Jatim berstandar ISO

0,06

4

0,24

2 Penyusunan modul bisnis proses TIK (perangkat keras, perangkat lunak, sarana prasarana) Pemerintah Provinsi Jatim

0,05

4

0,20

- 125 -

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL 3 Penerapan sistem aplikasi seluruh Pemprov Jatim 4 Penerapan Kelola TIK

BOBOT

RATING

SKOR

terintegrasi

0,05

4

0,20

kebijakan dan audit Tata

0,05

3

0,15

0,05

2

0,10

5 Software matrix (standar aplikasi Pemprov Jatim)

pengukuran

SUB TOTAL

0,26

0,89

TOTAL

0,90

3,00

- 126 -

PEMECAHAN MASALAH DENGAN ANALISA SWOT (EKSTERNAL)

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EXTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

STRATEGI ST / DEFERSIFIKASI 1 Standarisasi sistem pertukaran (Electronic Data Interchange) 2 Penerapan manajemen risiko mengurangi dampak serangan 3 Penguatan kelembagaan pengelola TIK

dan

data

0,20

4

0,80

untuk

0,20

3

0,60

SDM

0,20

3

0,60

SUB TOTAL

0,40

1,20

STRATEGI WT / DEFENSIF 1 Penyusunan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK

0,10

4

0,20

2 Penyusunan sistem informasi pengelolaan data dan klasifikasi tingkat sensitifitas data dan informasi

0,10

3

0,20

3 Peningkatan pemahaman penerapan dan penggunaan TIK

0,10

2

0,20

4 Penyusunan dokumentasi perencanaan TIK sesuai tupoksi organisasi

0,10

2

0,10

SUB TOTAL

0,40

0,70

TOTAL

0,80

1,90

- 127 -

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

4.1 INFOSTRUKTUR 4.1.1

BASIS DATA Untuk memanfaatkan Basis Data yang ada di SKPD maka perlu pengembangan basis data dengan menggunakan Teknologi Web. Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing SKPD. Berdasarkan Hasil Analisa yang dilakukan dari hasil survey dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Timur adalah sebagai berikut : NO 1.

BASIS DATA

ISI / KONTEN

TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Animo Bertransmigrasi

PENANGGUNG JAWAB :

Realisasi gransmigran

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Penempatan

Jumlah Penduduk di Jawa Timur Kondisi Ketenaga Kerjaan Jumlah Amngkatan Menurut Jenis Kelamin

Kerja

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Umur Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Lowongan Pekerjaan berdasarkan Pendidikan Lowongan mberdasarkan jabatan

Pekerjaan

Lowongan pekerjaan berdasarkan pencari kerja Pemnerimaan Remittance TKI Pengiriman TKI ke Luar Negeri Rekapitulasi Jumlah Kantor Cabang Pelaksana Penampatan TKI Swasta (PPTKIS) di Jawa Timur Data Upah Minimum Kabupaten / Kota

- 128 -

2.

SOSIAL DAN MASYARAKAT PENANGGUNG JAWAB : Dinas Sosial

Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Anak Nakal Anak Jalanan Anak Cacat Wanita Rawan Sosial Ekonomi Wanita Yang Menjadi Tindak Kekerasan

Korban

Lanjut Usia Terlantar Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Penyandang Cacat Penyandang Cacat Penderita Penyakit Kronis

Bekas

Tuna Susila Pengemis Gelandangan Gelandangan Psikotik Bekas Narapidana Korban Penyalahgunaan Napza Keluarga Fakir Miskin Keluarga Huni Keluarga Psikologis

Berumah

Tak

Bermasalah

Layak Sosial

Komunitas Adat Terpencil Masyarakat Yang Tinggal Daerah Rawan Bencana 3.

Di

PEMBANGUNAN TATA RUANG

Realisasi Hasil Pembangunan Bidang Tata Ruang

PENANGGUNG JAWAB :

Realisasi Hasil Pembangunan Bidang Tata Bangunan

Dinas PU Cipta Karya

Realisasi Hasil Pembangunan Bidang Perumahan Capaian Kinerja Perdesaan Capaian Perdesaan

Kinerja

Air

Bersih Drainase

- 129 -

Realisasi Hasil Pembangunan UPT INformasi Teknis Bangunan Perumahan dan Permukiman Realisasi Hasil Pembangunan Bidang Bidang Sekretariat Capaian Kinerja Perkotaan

Air

Limbah

Capaian Kinerja Perkotaan

Air

Limbah

Kinerja

AGROBISNIS

Sasaran Konsumsi Peternakan

PENANGGUNG JAWAB :

Sasaran Populasi Ternak

Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Badan Ketahanan Pangan

Bersih

Capaian Kinerja Perdesaan

Capaian Perkotaan 4.

Air

Drainase Produk

Sasaran Produksi Peternakan Tabel Data Populasi Ternak di Jawa Timur Tabel Konsumsi Produk Peternakan di Jawa Timur Tabel Produksi Daging Di Jawa Timur Tabel Produksi Susu Jawa Timur Tabel Produksi Timur

Telur

Di

Jawa

Tabel 4.1 : Basis Data Pemerintah Provinsi Jawa timur Masing-masing basis data memiliki penanggung jawab, secara umum unit kerja penanggungjawab adalah unit kerja pengguna basis data, bila basis data tersebut digunakan oleh beberapa unit maka harus merujuk pada unit kerja yang dimintai data atau penanggung jawab.

- 130 -

4.1.2

SISTEM INFORMASI Sistem Informasi berkaitan erat dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak pendukung e-government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Untuk mendapatan basis data yang baik maka akan dibuat suatu system informasi yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh SKPD setelah melakukan analisa Sistem Informasi dibedakan sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Analisa Sistem Informasi Penyediaan aplikasi harus memerhatikan : 1. Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku kepentingan yang dilayani 2. Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lainlain 3. Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan internal dan eksternal 4. Kemampuan mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi) 5. Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak lain

- 131 -

Berikut adalah KELOMPOK FUNGSI APLIKASI Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) :

berdasarkan

A. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 1 – Pelayanan Publik 1. PELAYANAN PUBLIK - MODUL KESEHATAN Deskripsi

:

Aplikasi digunakan untuk akses pelayanan kesehatan. Sistem ini mempunyai dua fungsi yaitu ke masyarakat dan internalPemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahuiinformasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumahsakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Untuk internal Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dantempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitaskegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain.

Layanan Utama

:

Publikasi Informasi, Basis Data

Obyek Layanan Utama

:

Masyarakat dan Pemerintah

Fungsi Aplikasi

:

 Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakatmeliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain.  Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi :  Menginventarisir kebutuhan kesehatandari tiap wilayah.

pelayanan

 Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatanmasyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balaikesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan.  Megelola perijinan praktekkesehatan, ijin farmasi dan bidan dan lain-lain. Pemilik

:

Dinas Kesehatan

Relasi SKPD, Modul, dan Aplikasi yang lain

:

Datawarehouse Kependudukan

- 132 -

2. PELAYANAN PUBLIK - MODUL SOSIAL BUDAYA Deskripsi

:

Sistem ini melakukan pengolahan dan pengelolaan data daninformasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baikadministratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (systempemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata,dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data, perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasanpotensi dan usaha.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Pemetaan wilayah pariwisata (raw data) Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata(wisata pantai/laut, gunung/tebing,hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lainlain.  Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (sitemap wisata).  Menyediakan Fungsi Pengelolaan Basis Data Pariwisata  Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputiJenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain.  Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lainlain.  Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi:  Administrasi pengunjung (tiket retribusi,statistik pengunjung, dll).

masuk,

 Sistem layanan wisata (pemesanan tiket,koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata,koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb).  Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah). Pemilik

:

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

:

Datawarehouse

- 133 -

3. PELAYANAN PUBLIK - LINGKUNGAN HIDUP Deskripsi

:

Sistem manajemen lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah daerah persebaran potensi pencemaran lingkunganhidup. Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasidapat disajikan dengan lebih akurat dan lebih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup,berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan, dll. Mengelola data perijinan dan informasi penilaian amdal bagi industri maupun izin usaha tertentu

Pemilik

:

Badan Lingkungan Hidup


:

Datawarehouse, Data Spasial DInas PU Pengairan dan ESDM

4. PELAYANAN PUBLIK – PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI Deskripsi

:

Aplikasi ini memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah danpelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Jenis Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Untuk menangani pendaftaran kendaraan bermotor pada KB samsat Jataim  Untuk menangani pembayaran PKB, SWDKLLJ, Parkir Berlangganan, BBN I dan BBN II pada KB Samsat  Untuk menangani penetapan besaran Pajak Kendaraan Bermotor pada KB Samsat

Pemilik

:

Dinas Pendapatan


:

Datawarehouse BPKAD

- 134 -

5. PELAYANAN PUBLIK – MODUL BISNIS DAN INVESTASI Deskripsi

:

Aplikasi ini memiliki fungsi memberikan informasi lengkap tentang potensi daerah dan prosedur dalam melakukan investasi.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan peluang bisnis dan investasi.  Memberikan informasi yang tatacara dan prosedur dan usaha.  Memberikan pelayanan informasi investasi.

Pemilik

:

Badan Penanaman Modal


:

Datawarehouse

jelas tentang syarat, investasi pelaksanaan

administrasi

dan

panduan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disnakertransduk P2T

6. PELAYANAN PUBLIK – MODUL PENGADUAN MASYARAKAT Deskripsi

:

Pengaduan Masyarakat

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

Pengaduan Masyarakat pembangunan

Pemilik

:

Satuan Polisi Pamong Praja


:

Datawarehouse

berbagai

bidang

dan

- 135 -

7. PELAYANAN PUBLIK – MODUL PUBLIKASI INFO UMUM DAN KEPEMERINTAHAN Deskripsi

:

Aplikasi ini untuk mempublikasi semua agenda dan kegiatan di Pemprov Jawa Timur

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Memberikan informasi kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Menerima Pengaduan masyarakat.

dan

Pemilik

:

Dinas Komunikasi Dan Informatika


:

Datawarehouse

dan

penyerapan

program aspirasi

8. PELAYANAN PUBLIK – MODUL KETENAGAKERJAAN Deskripsi

:

 Aplikasi ini memiliki fungsi pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, pengelolaan serta pengolahan data kependudukan yang dipergunakan bagi instansi pemerintahan lain ba ik di pusat (Depdagri) maupun di daerah (Bappeda,dll).  Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melaluipublikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lainlain.  Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya,dll.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


- 136 -

Fungsi Aplikasi

:

 Memberikan Informasi trasmigrasi ke daerah tujuan.  Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi/lembaga/perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain.  Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.  Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau system elektronik lain).  Memberikan informasi tantang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, danlain-lain.  Memberikan informasi umum tentang ketenagakerjaan, seperti:  Sistem upah dan standarisasi menurut peraturan yang berlaku.

besaran

upah

 Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi, dll.  Sistem jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lainlain. Pemilik

:

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan


:

Datawarehouse BPM dan Perindag

9. PELAYANAN PUBLIK – MODUL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Deskripsi

:

 Membantu masyarakat untuk memetakan bantuan dari Bapemas.  Data RTSM Jalin Kesra.  Pembangunan Partisipatif.  Mengetahui data Posyandu  Pembuatan treknologi tepat guna.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Untuk mensuport kegiatan Bapemas dan Pemetaan bantuan masyarakat.  Identifikasi dan permintaan kebutuhan RTSM sasaran Jalin Kesra.

- 137 -

Pemilik

:

Badan Pemberdayaan Masyarakat


:

Datawarehouse BPM dan Disperindag

10. PELAYANAN PUBLIK – MODUL INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Deskripsi

:

 Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, dll.  Disamping itu juga sebagai sarana Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultansi on-line melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (UKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain.  Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain.  Menyediakan fungsi konsultansi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan/ konsultansi bisnis/pembinaan usaha.

Pemilik

:

Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.


:

Datawarehouse

dan

BPM, Perindag dan Koperasi

Perdagangan,

serta

Dinas

- 138 -

11. PELAYANAN PUBLIK – MODULPENDIDIKAN Deskripsi

:

 Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain.  Untuk kepentingan Pemprov, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi/sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:


Fungsi Aplikasi

:

 Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolahdasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruantinggi, meliputi :  Info sekolah dan alamatnya.  Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajarmengajar,  status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid, dll  Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal  penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain.  Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasisekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional.  Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentinganPemerintah Daerah meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lainlain  Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi.  Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain.

Pemilik

:

Dinas Pendidikan


:

Datawarehouse

- 139 -

12. PELAYANAN PUBLIK – MODUL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Deskripsi

:

Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan dalam bidang energi dan sumber daya mineral meliputi tenaga listrik, minyak dan gas serta air tanah.

Layanan Utama


Obyek Layanan Utama


Fungsi Aplikasi

:

 Melakukan pendataan/inventarisasi potensi daya listrik, minyak dan gas serta air tanah.

sumber

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data energy  Mengelola basis data dan informasi pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

ESDM :

Datawarehouse, Data Spasial Tata Ruang

13. PELAYANAN PUBLIK – MODULPERTANIAN Deskripsi

:

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertanian, perkebunan, dan peternakan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisis rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan peternakan.

Layanan Utama

Basis Data

Obyek Layanan Utama

Pemerintah

- 140 -

Fungsi Aplikasi

:

 Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah,terutama di sektor Pertanian, Perkebunan dan peternakan, termasuk didalamnya : 

Pemetaan wilayah pertanian, &perkebunan (raw data).

peternakan



Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian, peternakan dan perikanan, misalnyaberdasarkan jenis tanaman komoditi,daerah luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca.



Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun)

 Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian  Menyediakan sistem perkebunan, meliputi :

Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

informasi

pertanian

dan



Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat.



Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian.



Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alat alat pertanian, serta hasilhasil penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pertanian.

Dinas pertanian :


14. PELAYANAN PUBLIK – MODUL MANAJEMEN PERHUBUNGAN Deskripsi

:

Sistem informasi ini sangat penting di sisi pemerintah untuk mengelola aktivitas perhubungan dan manajemen lalu lintas perkotaan. Dilengkapi dengan kemampuan sistem informasi geografis untuk memetakan kondisi lalu lintas dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaran perhubungan. Aplikasi ini juga mendukung pengelolaan data dan perijinan angkutan. Di sisi lain informasi bagi masyarakat terkait angkutan lalu lintas perkotaan dan informasi serta tata cara perijinan angkutan.

Layanan Utama


Obyek Layanan Utama

Pemerintah, Masyarkat

- 141 -

Fungsi Aplikasi

:

 Publikasi informasi sarana danprasarana transportasi kepadamasyarakat.  Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpangdan angkutan. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dankelaskendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-lain.  Membuat peta tematik transportasi serta rute dan potensi kemacetan, dan lain-lain.


dan

Dinas Perhubungan :


B. APLIKASI FUNGSIONAL MANAJEMEN UMUM

UTAMA

2

–

ADMINISTRASI

DAN

1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM – MODUL SURAT ELEKTRONIK Deskripsi

:

Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangmenggunakan surat secara manual memakan waktu lama dankesulitan dalam pelacakan posisi surat. Dengan menggunakan aplikasi ini proses surat menyurat, disposisi dan lain sebagainyadapat dilakukan dengan cepat dan memudahkan dalampengelolaannya.

Layanan Utama

Administrasi

Obyek Layanan Utama

SKPD

Fungsi Aplikasi

:

 Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnyamemungkinkan roses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu 60 sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.  Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.  Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnyaberdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lain-lain.


Biro Umum :

Data Warehouse Kearsipan Dokumen

- 142 -

2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM – MODUL SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK Deskripsi

:

Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyaifungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional. Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatanarsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatankebijakan serta pengambi Ian keputusan bagi pimpinan.

Layanan Utama

SKPD

Obyek Layanan Utama

Administrasi

Fungsi Aplikasi

:

 Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi.  Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan.  Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen(kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Daerah (yang ditempatkandalam Lembaran Daerah), arsip daerah, dan lain-lain.  Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi softcopy.  Menyediakan fungsi yang pembacaandokumen dari berbagai berbagai macamformat dokumen.

memungkinkan sumber dalam

 Menyediakan fungsi query untuk pencarian datadokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, dll. Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

Badan Perpustakaan dan Arsip :

Data Warehouse Surat Elektronik

- 143 -

3. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM – MODUL SISTEM PEDUKUNG KEPUTUSAN Deskripsi

:

 Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yangterpisah-pisah dan berada dalam`berbagai macam format yang berbeda-beda.  Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudahjadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapatsecara cepat dan siap pakai. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi.

Layanan Utama

:

Administrasi dan Datawarehouse

Obyek Layanan Utama

:

Pengolahan Data

Fungsi Aplikasi

:

 Membantu eksekutif daerahmenjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutifdalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.  Menyajikan informasi sesuai misalnya: masalah darurat, danmasalah yang kurang penting.

tingkat urgensitas masalah penting

 Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidangpemerintahan baik berupa pelayanan langsung danadministratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedangdijalankan oleh semua unit kerja.  Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi ini lebih bersifat sebagai 65rangkuman atau laporan dari dinas/lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedangberjalan, potensi investasi, dan lain-lain Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

Bappeda :

Datawarehouse SKPD

- 144 -

C. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – ADMINISTRASI LEGISLASI 1. ADMINISTRASI LEGISLASI ADMINISTRASI DPRD

–

MODUL

MANAJEMEN

Deskripsi

:

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerahdan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsiyang tergabung dalam colaboration and coordination. Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perludisediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.

Layanan Utama

:

Administrasi

Obyek Layanan Utama

:

Pemerintah

Fungsi Aplikasi

:

 Memfasilitasi pekerjaaan Sekretaris DPRD  Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD  Menyelenggarakan administrasi keuanganDPRD  Mengelola sarana & prasarana DPRD  Memfasilitasi pekerjaan DPRD  Penjadwalan kegiatan anggota dewan  Pengelolaan dokumen kegiatan (rapat, notulensi,dll)  Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturanperundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 66 dalam melaksanakan program pembangunandaerah, dan kerja sama lain.


Sekretariat DPRD :

Data Warehouse Regulasi

- 145 -

2. ADMINISTRASI LEGISLASI – MODUL PEMILU DAERAH Deskripsi

:

UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerahuntuk menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan sukses, transparan dan cepat.

Layanan Utama

:

Publikasi Informasi, Administrasi

Obyek Layanan Utama

:

Masyarakat

Fungsi Aplikasi

:

Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.


Sekretariat DPRD :


3. ADMINISTRASI LEGISLASI – MODUL SISTEM INFORMASI JARINGAN HUKUM Deskripsi

:

Aplikasi yang bisa menyimpan semua produk hukkum.

Layanan Utama

:

Publikasi Informasi, administrasi

Obyek Layanan Utama

:

MAsyarakat dan Pemerintah

Fungsi Aplikasi

:

 Memfasilitasi Entrian data produk hokum disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

yang

 Mendokumentasikan Produk Hukum yang disahkan oleh Pemerintah Provisni Jawa Timur. Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

Biro Hukum :


- 146 -

D. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – MANAJEMEN PEMBANGUNAN 1. MANAJEMEN PEMBANGUNAN – MODUL PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH Deskripsi

:

Agar dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-todate. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data dan mengelola kebijakan perencanaan & pembangunan tiap unit kerja/SKPD ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.

Layanan Utama

:

Basis data, administrasi

Obyek Layanan Utama

:

Pemerintah

Fungsi Aplikasi

:

 Mengelola data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penyusunan perencanaan & pembangunan daerah.  Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain: 

Organisasi & tata laksana daerah



Keuangan daerah



Kependudukan



Sarana & prasarana Pendidikan



Kesehatan



Sosial



Dll

 Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap saatperubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.  Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja.  pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemilik Relasi SKPD, Modul dan Aplikasi yang lain

Bappeda :

Data Warehouse Manajemen Kependudukan Pendidikan Kesehatan

- 147 -

E. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – MANAJEMEN KEUANGAN 1. MANAJEMEN KEUANGAN– MODUL MANAJEMEN KEUANGAN Deskripsi

:

Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengelola keuangan daerah dan sebagai rujukan data/informasi terkait penggunaan sistem yang berhubungan langsung dengan anggaran dan pendapatan daerah.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:

SKPD

Fungsi Aplikasi

:

 Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan berdayaguna.


BPKAD :

Data Warehouse Perencanaan & Pembangunan Daerah Dispenda dan Biro AP

2. MANAJEMEN KEUANGAN – MODUL MANAJEMEN ASET

Deskripsi

:

Aplikasi ini memiliki fungsi memberikan informasi lengkap tentang kegiatan kepemerintahan maupun daerah dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.

Layanan Utama

:


Obyek Layanan Utama

:

SKPD

- 148 -

Fungsi Aplikasi

:

 Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah,memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini.  Administrasi daerah

penyimpanan

dan

penyaluran

barang

 Pemeliharaan barang daerah  Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya.  Perubahan status hukum barang daerah, memproses administras semuaInventarisasi barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya.  Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadibagian yang produktif terutama yang tidak bergerakdan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset.  Pengamanan barang daerah  Pembinaan, pengendalian pengelolaan barang daerah.

dan

pengawasan

 Pembiayaan pengelolaan barang daerah Pemilik

BPKAD


:

Data Warehouse Perencanaan & Pembangunan Daerah Dispenda dan Biro AP Pengadaan Barang dan Jasa

F. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Kelompok

:

Administrasi Pembangunan

Modul

:

Manajemen Kepegawaian

Deskripsi

:

Kinerja SDM yang optimal akan tercapai apabila dikelola dengan manajemen kepegawaian yang baik, dari penerimaan hingga akhir karir. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola hal tersebut agar tercipta tertip administrasi kepegawaian.

Layanan Utama

:

Administrasi, Basis Data

Obyek Layanan Utama

:

Unit Kerja/SKPD

- 149 -

Fungsi Aplikasi

:

 Mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah.  Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai berikut :




Pengadaan persyaratan)

(termasuk

perencanaan



Penetapan formasi dan penempatan



Penetapan pensiun, kesejahteraan



Pengembangan pelatihan)



Larangan, sanksi, dan penghargaan

gaji,

tunjangan,

dan

kompetensi

(pendidikan

dan

Badan Kepegawaian Daerah :

dan

Data Warehouse Manajemen Keuangan, Manajemen Absensi

- 150 -

4.1.3

STRATEGI PENGEMBANGAN APLIKASI Berdasarkan hasil analisis kesenjangan diatas, maka diperlukan inisiatif untuk mencapai arsitektur aplikasi berdasarkan pendekatan SOA sehingga dapat menjamin berjalannya e-Government di Pemprov Jawa Timur secara efektif, efisien dan fleksibel. Inisiatif tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu strategik dan taktikal. Inisiatif yang bersifat strategik menunjukkan bahwa inisiatif tersebut menjadi kunci keberhasilan bagi pelaksanaan inisiatif lain dalam jangka panjang. Inisiatif yang bersifat taktikal menunjukkan bahwa inisiatif tersebut menjadi aksi yang bersifat taktis dan merupakan detilisasi dari inisiatif strategik. Strategik

 Membuat kebijakan open system dan open source untuk pengadaan aplikasi baru;  Menyusun arsitektur data dan informasi detail aplikasi eksisting dan masa depan;  Perencanaan organisasi dan kuantitas SDM TIK.

Taktikal

peningkatan

kualitas serta

 Implementasi Web services untuk aplikasi baru sektoral SKPD;  Membangun Bridging system untuk aplikasi yang belum berorientasi layanan;  Membangun aplikasi baru dengan pendekatan SOA;  Membangun Pusat Data (Konseptual-SOA)  Membangun Datawarehouse.

4.1.4

INTEGRASI APLIKASI SOA adalah sebuah arsitektur aplikasi dimana semua fungsi layanan-layanan didefinisikan menggunakan sebuah bahasa yang terdeskripsi dan dapat mengakses antarmuka yang dipanggil untuk melakukan suatu proses bisnis. Setiap interaksi adalah independen terhadap yang lain. Karena antarmuka bersifat independen terhadap platform, setiap pengguna dari sembarang device dapat menggunakan service yang disediakan. SOA menghubungkan sistem operasi yang beragam dan mampu melakukan otomasi terhadap proses bisnis suatu organisasi secara internal atau enterprise. Prinsip-prinsip berikut ini mendefinisikan aturan-aturan dasar dalam pengembangan, pemeliaraan dan penggunaan SOA : 

Konsep utama dari SOA adalah layanan;



Setiap layanan didefinisikan dengan sebuah kontrak yang formal (disepakati);



Layanan hanya berinteraksi dengan layanan yang lain melalui antarmuka kontrak yang telah didefinisikan terlebih dahulu;



Layanan harus dapat diakses melalui standard teknologi yang tersedia pada lingkungan secara umum.



Layanan harus dapat didefinisikan kedalam level abstraksi yang tinggi yang berhubungan aktifitas-aktifitas pada dunia nyata dan fungsi-fungsi bisnis yang dapat dikenal sehingga kebutuhankebutuhan bisnis dan kemampuan-kemampuan teknikal dapat di selaraskan dengan tepat;

- 151 -



Layanan yang tersedia harus memiliki arti yang penuh atau mudah dipahami;



Layanan harus loosely coupled;



Kumpulan layanan harus memiliki tipe dokumen yang sama, yaitu dokumen XML. Hal ini untuk memfasilitasi pertukaran informasi diantara layanan, struktur dan semantik dari dokumen harus disepakati dan dapat dimengerti dengan baik;



Layanan memiliki tugas/fungsi yang spesifik dan menyediakan antarmuka yang sederhana untuk mengakses atau menggunakan fungsionalitas yang disediakan;



Layanan menyediakan informasi yang menjelaskan kemampuan dan keterbatasan dari layanan yang disediakan. Informasi tersebut harus tersedia pada repository.



Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Gambar 4.2 : Integrasi Teknologi Sejak diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, perkembangan penerapan e-government di Indonesia semakin berkembang. Sampai dengan tahun 2014 dinilai sebagai era pengembangan, dimana pengembangan sistem e-Government diselenggarakan oleh hampir seluruh instansi pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Pada era ini pengembangan e-Government masih memunculkan “pulau-pulau” sistem dan informasi yang belum terintegrasi. Isu integrasi dan interoperabilitas masih menjadi permasalahan besar yang diharapkan dapat segera dijembatani.

- 152 -

Untuk mendukung sasaran ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan mengintegrasikan aplikasi yaitu : 1. Aplikasi Simpeg dengan TNDE dan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). 2. Aplikasi Simpeg dengan Aplikasi Gaji. 3. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Sistem Informasi Evaluasi Pembangunan serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendapatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Biro Oragnisasi. 4.2 INFRASTRUKTUR 4.2.1

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BACKBONE PROVINSI JAWA TIMUR Saat ini, penggunaan backbone masih berkerja sama dengan pihak ketiga. Setiap SKPD saling terhubung dengan menggunakan jaringan FO. Namun konektivitas antar SKPD hanya 1Mbps. Untuk saat ini, kapasitas tersebut bisa dibilang cukup. Karena masih jarang aplikasi yang menggunakan jalur intranet. Untuk pengembangan kedepannya, dengan ada Data Center, aplikasi yang digunakan oleh SKPD akan menggunakan jalur intranet. Untuk itu kebutuhan kapasitas jaringan akan terus ditingkatkan. Selain itu dengan adanya wacana konsolidasi koneksi internet, jalur intranet menjadi satu-satunya jalur untuk berkomunikasi baik antar SKPD maupun internet. Untuk itu kapasitas jaringan backbone harus mampu melayani semua lalu lintas data yang ada di dalamnya. Jaringan backbone merupakan bagian dari infrastruktur jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan dan menyediakan jalur pertukaran data dan informasi antar jaringan lokal / LAN. Jaringan backbone bisa berada pada satu gedung, antar gedung, atau antar wilayah. Kapasitas dari backbone seyogyanya sama atau lebih besar dari total jaringan yang terkoneksi di dalamnya. Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki perangkat daerah yang tersebar di Kota Surabaya dan UPT yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dengan menggunakan jaringan backbone, antar SKPD bisa langsung berkomunikasi dan bertukar data. Dalam pembangunan backbone dapat menggunakan beberapa jenis media. Salah satu media yang saat ini sudah banyak digunakan adalah Fiber Optic. Media ini lebih stabil dibandingkan dengan media nirkabel. Selain itu, kapasitas media ini sangat besar. Dengan menggunakan perangkat tertentu, media ini bisa menyalurkan data dengan kapasitas mencapai 40 Gbps.

- 153 -

Dalam pengembangan infrastruktur jaringan backbone dapat dilakukan dengan beberapa konsep. Salah satunya adalah backbone paralel. Backbone ini didesain dimana semua jaringan akan terhubundan dengan pusat secara langsung. Kelebihan dengan desain ini adalah dimakan kapasitas jaringan bisa sangat besar dan tidak saling bergantung pada jaringan lainnya. Namun dalam implementasinya, desain ini akan banyak menghabiskan biaya dalam pembangunannya. Selain backbone paralel, terdapat juga serial backbone. Ini merupakan desain yang paling ringkas. Backbone akan saling terhubung antar titik sehingga membentuk sebuah rangkaian yang dikenal dengan istilah daisy chain. Namun desin ini jarang digunakan. Ini dikarenakan setiap titik akan bergantung pada koneksi dari titik lainnya. Selain itu kapasitas jaringan tidak bisa digunakan secara optimal. 4.2.2

PENYUSUNAN STANDART PENJAMINAN MUTU LAYANAN JARINGAN TIK Standard penjaminan mutu layanan jaringan TIK merupakan standard teknik dan mekanisme yang menjamin performansi dari jaringan komputer (terutama di internet) di dalam penyediaan layanan kepada aplikasi-aplikasi di dalam jaringan komputer. Dengan adanya standard penjaminan mutu layanan jaringan TIK, diharapkan aplikasi yang terdapat Data Center Provinsi Jawa Timur terjamin performansinya dan tiap SKPD nantinya dapat memelihara dan memantau sendiri jaringan TIK yang ada di tempat masing-masing sehingga dapat memprediksi perawatan prioritas terhadap perangkat jaringan TIK. Kualitas layanan / QoS (Quality of Service) berkaitan erat dengan data multimedia, layanan multimedia dan real time multimedia. Sehingga output dari penyusunan standard penjaminan mutu layanan jaringan TIK adalah berupa dokumen standard penjaminan mutu layanan jaringan TIK. Dokumen ini berbunyi antara lain, teknik kompresi, pembagian/pengkategorian paket data, aliran paket (reliability, delay, jitter, bandwidth) dan kontrol kendali terhadap aliran paket data pada jaringan (scheduling, traffic shaping/policing, dan admission control).

4.2.3

JATIM INTERNET EXCHANGE (JIX) Sejak tahun 2009 Provinsi JawaTimur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, membangun infrastruktur Jaringan Internet dari Wireless Acces Point berubah dengan menggunakan Jaringan VPN-IP MPLS dengan Media Kabel Fiber optic, seiring dengan Perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang begitu cepat, sebagai persiapan untuk antisipasi perkembangan Teknologi Informasi tersebut Jawa Timur akan mengembangkan sebuah konsep Infrastruktur TIK di masa yang akan datang, yaitu JIX dengan aristektur Jaringan TIK dibagi kedalam 4 Cluster yaitu : 1. JIX Bakorwil I Madiun; 2. JIX Bakorwil II BojoNegoro; 3. JIX Bakorwil III Malang; 4. JIX Bakorwil IV Pamekasan.

- 154 -

Konsep ini merupakan perkembangan lebih Lanjut dari Program Nasional yaitu Indonesia Internet Exchange (IIX), karena itu Jawa Timur, membuat konsep sebagai Sub dari IIX dengan membangun Infrastruktur Jaringan Internet yang dikenal dengan nama Jatim Internet Exchange (JIX), tentunya kehadiran banyaknya penyedia jasa internet, perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), membuat interkoneksi peering nasional agar pengelamatan di Internet menjadi lebih cepat dan tidak membuang traffic internet ke Internet global / internasional. Implementasinya akan menghubungkan semua ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Provider) dan Telco lainnya kedalam jaringan yang terpusat dan saling terhubung. Interkoneksi ini berada di Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur Jalan Ahmad yani 242-244 Surabaya, Jadi dengan interkoneksi peering ini maka koneksi antara ISP di Indonesia tidak perlu pengelamatan / routing keluar negeri lagi JATIM INTERNET EXCHANGE (JIX) Lampiran 1

SATELIT

ROUTER JIX (PROVINSI JAWA TIMUR)

ISP A

ISP B

ISP C

ISP D

KAB/KOTA

Gambar 4.3 : Jatim Internet Exchange (JIX) Page 1

- 155 -

4.2.3.1

Tujuan dari JIX Adapun tujuan dibangunnya JIX ini antara lain : 1. Mendistribusikan trafik internet di wilayah pelayanan di Jawa Timur, 2. Mengurangi keterlambatan yang terjadi dalam komunikasi data melalui jaringan (latency), 3. Meningkatkan kecepatan layanan internet, 4. Meningkatkan keamanan informasi data, 5. Mengefisiensikan routing trafik internet, 6. Mengurangi biaya pengiriman trafik nasional dan internasional. Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, JIX juga bertujuan membentuk jaringan interkoneksi nasional yang memiliki kemampuan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, untuk digunakan oleh setiap ISP yang memiliki ijin beroperasi di Indonesia khususnya di JawaTimur. ISP yang tersambung ke JIX tanpa biaya bandwith, hanya biaya link fisik sepeti serat optik, wireless atau leased line, yang berbeda-beda. Cukup murah bagi ISP yang berada di Jawa Timur tetapi mahal bagi ISP yang ada di luar Jawa Timur, apalagi di luar Jawa, karena biaya link fisiknya saja jauh lebih mahal daripada link internasional termasuk kapasitas bandwidth.

4.2.3.2

Kelebihan dan Manfaat JIX Berikut ini adalah beberapa kelebihan serta manfaat dari adanya JIX, antara lain : 1. Solusi murah untuk mengkoneksikan kantor pusat (Provinsi) dengan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur melalui Node Bakorwil. 2. Dapat meletakkan layanan server (Web, Mail, FTP, dan lain-lain) di site kita. 3. Apabila meletakkan server di Interkoneksi JIX tidak terganggu jika last miles akses terganggu 4. Apabila server diletakkan di JIX maka hop paket data akan semakin pendek yang berdampak semakin cepatnya pertukaran data dari sumber ke tujuan. 5. Menghemat penggunaan bandwidth International. 6. Sebagai akses back up jika ISP mengalami masalah koneksi ke Internasional.

- 156 -

4.2.3.3

Aspek Teknis JIX Bakorwil Bojonegoro

Bakorwil Madiun

JI X

JI X

JI X Bakorwil Malang

JI X Bakorwil Surabaya / Madura

Gambar 4.4 : 4 Node Utama JIX Terdapat 4 node utama JIX yang terhubung dengan backbone fiber optic dan topologi ring yang menjadi interkoneksi utama backbone ke koneksi JIX lainnya seperti ke JIX Bakorwil yang ada di daerah di Jawa Timur. Keempat tempat tersebut adalah : 1. JIX Bakorwil I Madiun; 2. JIX Bakorwil II Bojonegoro; 3. JIX Bakorwil III Malang; 4. JIX Bakorwil IV Pamekasan.

Gambar 4.5 : Index Utama JIX Index : Bakorwil Madiun

Bakorwil Malang

Bakorwil Bojonegoro

Bakorwil Pamekasan

- 157 -

Jawa Timur Internet Exchange (JIX) adalah tempat terhubungnya berbagai ISP (Internet Service Provider) dengan maksud menyatukan lalu lintas antar ISP di Jawa Timur, sehingga tidak perlu lagi melalui luar Jawa Timur, memudahkan komunikasi di Jawa Timur dan membentuk jaringan interkoneksi di Jawa Timur yang punya kemampuan dan fasilitas yang sesuai kebutuhan, untuk dipakai ISP yang memiliki izin operasi di Jawa Timur. ISP yang tersambung ke JIX tak perlu membayar biaya bandwidth, hanya biaya sambungan fisik seperti serat optik, jalur nirkabel atau sewaan yang berbeda-beda. Proyek JIX akan berwujud sebuah sistem jaringan yang saling terhubung dan terbagi sesuai dengan Bakorwil yang ada yaitu Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, dan Bakorwil Bojonegoro. Di masing-masing Bakorwil akan disediakan Router JIX (Bakorwil) yang nantinya akan dikonfigurasikan dengan Router JIX Provinsi Jawa Timur yang berada di pusat yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Bakorwil disini difungsikan sebagai penyambung ke Kabupaten dan Kota sesuai dengan wilayah masing-masing. JIX menjadi sebuah solusi atas keterbatasan konten infrastruktur lokal dalam provinsi yang seolah-olah terpisah dengan konten global. Dengan adanya JIX maka koneksi internet di Jawa Timur menjadi lebih mudahdan murah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bentuk kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet (PJI) di Jawa Timur dan Nasional untuk mempercepat tergelarnya internet yang menghubungkan antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya (backbone). Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mengefisiensikan rute perjalanan data, mempercepat komunikasi informasi data, meningkatkan keamanan data dan menghemat biaya.

- 158 -

VPN Server Kominfo

ISP A

ISP B

ISP C

UPT A

UPT B

UPT C

Gambar 4.6 : Skema Jaringan Akses Intranet VPN-IP dan Internet Dinas Kominfo dengan 47 SKPD Provinsi Jawa Timur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bentuk kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet (PJI) di Jawa Timur dan Nasional untuk mempercepat tergelarnya internet yang menghubungkan antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya (backbone). Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mengefisiensikan rute perjalanan data, mempercepat komunikasi informasi data, meningkatkan keamanan data dan menghemat biaya.

- 159 -

Peta pembagian daerah JIX (Jawa Timur Internet Exchange) ada 4 yaitu : 1. JIX 1 – ISP A (BAKORWIL PAMEKASAN)

JIX 1

Gambar 4.7 : Peta Pembagian Daerah JIX 1 – ISP A Untuk Bakorwil Pamekasan

Gambar 4.8 : Jatim Internet Exchange1 – ISP A Bakorwil Pamekasan

- 160 -

2. JIX 2 – ISP B (BAKORWIL MALANG)

JIX 2

Gambar 4.9 : Peta Pembagian Daerah JIX 2 – ISP B Untuk Bakorwil Malang

Gambar 4.10 : Jatim Internet Exchange2 – ISP B Bakorwil Malang

- 161 -

3. JIX 3 – ISP C (BAKORWIL MADIUN)

JIX 3

Gambar 4.11 : Peta Pembagian Daerah JIX 3 – ISP C Untuk Bakorwil Madiun

Gambar 4.12 : Jatim Internet Exchange3 – ISP C Bakorwil Madiun

- 162 -

4. JIX 4 – ISP D (BAKORWIL BOJONEGORO)

JIX 4

Gambar 4.13 : Peta Pembagian Daerah JIX 4 – ISP D Untuk Bakorwil Bojonegoro

Gambar 4.14 : Jatim Internet Exchange4 – ISP D Bakorwil Bojonegoro Pada backbone bisa digabungkan ke kabupaten kota router induk dengan dukungan bandwidth 5G default yang bisa diupgrade menjadi 10G, 20G, 36G, Prosesor dual-core 2.13 Ghz. Ethernet card berupa SFP port dengan 6 slot, flash memori minimal 4GB. Pada kabupatten –kota bisa menggunakan router yang mendukung layer 3. Prosesor minimal 1Ghz, DRAM 4Gb.

- 163 -

4.2.4

PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC Ruang data center yang sekarang sampai saat ini masih mencukupi kebutuhan layanan di lingkungan PEmerintah Provinsi JAwa Timur, akan tetapi kedepan, maka ruang tersebut harus diperluas dan di desain sesuai dengan standar mutu sebuah Datacenter dengan bersertifikasi dari UPTIME dan mempunyai ISO 27001 yang mampu melayani 24 jam kali 7 hari. Pengembangan lebih lanjut, perlu dibuat backup data di area yang sangat jauh daripusat data ini sebagai cadangan apabila pusat data sedang tidak berfungsi.Pengelolaannya sistemnya harus redundant dengan data center dan hanya perluditambahkan scenario perubahan dari pusat data yang ada menjadi di tempat laindalam tempo yang sesingkat singkatnya dan dengan data yang mendekati sama.

4.3 SUPRASTRUKTUR 4.3.1

HUKUM DAN KEBIJAKAN Kebijakan berupa peraturan atau payung hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam setiap kegiatan teknologi informasi perlu untuk dilakukan. Aturan Hukum atau kebijakan ini tentu harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang masalah yang hendak diatur dengan peraturan tersebut, dalam hal ini TIK. Ini dinilai penting dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan daerah, payung hukum dan perundang-undangan yang mengatur penerapan dan pengelolaan teknologi informasi dalam berbagai sektor pemerintahan juga dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan privacy. Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah : 1. Peraturan Daerah untuk pengelolaan TIK 2. SOP setiap kegiatan TIK 3. Keamanan Sistem Informasi 4. Keamanan dan legalitas transaksi, perlindungan privacy

4.3.2

KELEMBAGAAN Pengembangan kelembagaan pengelola TIK di setiap SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsi TIK Lembaga diperlukan agar penerapan dan pengembangan TIK di Provinsi Jawa Timur dapat diwujudkan. Unit pengelola TIK sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan apabila memungkinkan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan pejabat struktural eselon III, minimal setingkat pejabat struktural eselon IV, sehingga dapat melakukan koordinasi secara horizontal.

- 164 -

Tugas dan tanggung jawab unit pengelola TIK di setiap SKPD diantaranya adalah: 

Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.



Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas system yang akan diterapkan.



Mengelola portal informasi SKPD dan gateway system informasi manajemen SKPD yang menghubungkan sistem ini dan jaringan internet.



Membantu perencanaan pengembangan dibutuhkan di masing-masing unit.



Helpdesk.



Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersamasama dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pemerintahan daerah seperti jaringan utama (backbone), berbagai server, DNS dan berbagai basis data.



Memberikan kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar system. Maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit SKPD haruslah dikoordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.

sistem

informasi

Untuk memenuhi kecukupan kebutuhan secara struktural dalam implementasi Teknologi Informasi & Komunikasi, khususnya terkait rencana induk Teknologi Informasi & Komunikasi yang akan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu dilakukan kajian struktur dan fungsi organisasi terkait kecukupan kedudukan dan wewenang dari organisasi pengelola TIK dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Perubahan struktur organisasi sangat dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menopang secara penuh terlaksananya implementasi pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Pergub 48 2015 pasal 12 bahwa untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan SKPD dibentuk Komite Pengarah TIK, maka Pemerintah Provinsi akan membentuk Komite Pengarah TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun tugas dari komite pengarah TIK adalah : a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan TIK terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD; b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan pengembangan TIK terhadap SKPD dan Unit Kerja SKPD.

serta

- 165 -

Dari hasil analisis tentang struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi Jawa Timur, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut : a. Penetapan CIO dan CSO b. Pembentukan Komite TIK c. Pembentukan Unit Khusus Pengelola IT di tiap SKPD di Lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, dengan kedudukan organisasi yang di sejajarkan dalam eselon. 4.3.3

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Melihat kondisi SDM IT yang ada saat ini, baik dari segi jumlah yang kurang mencukupi maupun segi kompetensi yang dimiliki, maka perlu dilakukan beberapa perencanaan ke depan yaitu : a. Perlu adanya penambahan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi terkait pengelolaan system aplikasi, jaringan, dan pengelolaan basis data. b. Target yang ingin dicapai adalah tercukupinya kebutuhan SDM di lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan latar belakang pendidikan TIK dan tersertifikasi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi, seperti lulusan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK, CCNA, MCSE, OCA, PMP, dan lain-lain. c. Bagi pengelola TIK di SKPD, harus mencakup 7 Kompetensi antara lain : Pejabat Pengelola TIK, Sistem Analis, Programmer, Web Designer, Technical Engineering, Network Engineering, Operator. d. Perlu adanya Sertifikasi Internasional SDM IT, seperti CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), CDCP (Training Certified Data Center Profesional), dan Sertifikasi Internasional lainnya. e. Mendorong peningkatan kinerja SDM pengelola TIK melalui pemberian nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsional dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Pengembangan keahlian dan ketrampilan SDM TIK menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penerapan dan pengembangan Sistem Informasi berbasis TIK di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harus dipersiapkan personal di bidang TIK baik itu di bidang administrasi jaringan ataupun basis data. Persiapan ini dapat berupa penerimaan pegawai baru atau melalui program pelatihan yang bersertifikasi nasional maupun internasional bagi pegawai yang sudah diseleksi sesuai analisa kebutuhan SDM TI.

4.4 METODOLOGI ANALISA KESENJANGAN Metodologi yang digunakan untuk menganalisis kesenjangan aspek organisasi dan tata kelola TIK dalam penyusunan Rencana Induk TIK Provinsi Jawa Timur ini adalah dengan menggunakan metode CID (Center for International Development) Tool dengan beberapa modifikasi tertentu, yang disesuaikan dengan kondisi organisasi pemerintahan di Indonesia. Pertimbangan memilih CID tersebut adalah :

- 166 -

a. Penilaian dapat dilakukan terhadap pemerintahan, komunitas maupun masyarakat terutama untuk negara berkembang dalam menghadapi era Teknologi Informasi & Komunikasi. b. Fleksibel untuk digunakan dalam mengukur pemanfaatan TIK, termasuk untuk pemerintahan. c. Relatif mudah dalam melakukan penilaian. Setelah melalui proses pengambilan data kuesioner, wawancara dan kunjungan langsung ke berbagai instansi di Pemerintah Povinsi Jawa Timur, diperoleh hasil analisis yang menunjukkan kesenjangan dari aspek organisasi dan tata kelola TIK yang ditunjukkan dengan indikator AS IS (kondisi saat ini) dan TO BE (kondisi yang diinginkan/ideal). Berikut adalah Rangkuman analisis kesenjangan dengan menggunakan 3 Indikator, yaitu indikator Network Government, Network Learning, dan Network Policy. 4.4.1

NETWORK GOVERNMENT Dalam indikator Pemerintahan meliputi : Pemanfaatan TI, Website, Komunikasi internet/intranet, Organisasi dan SDM. Indikator pada pemanfaatan TIK memperlihatkan bagaimana fungsi pelayanan terhadap masyarakat yang didukung dengan penggunaan TIK dari yang hanya sekadar operasionalisasi hingga terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan. Indikator website memperlihatkan pemanfaatan website dalam menyampaikan informasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi maupun program yang dijalankan. Indikator tersebut mengacu pada Inpres No. 3 Tahun 2003 dan e-Government Maturity Model Indikator komunikasi internet menunjukkan tingkat penggunaan internet untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Diukur melalui penggunaan email maupun instant messenger baik yang melalui internet (layanan email dan instant messenger gratis) maupun yang digunakan di lingkungan intranet. Indikator SDM menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang berpengetahuan TIK, apakah memiliki latar belakang pendidikan formal TIK atau sertifikat penguasaan TIK tertentu, terutama yang diakui secara nasional dan internasional. Indikator

Sub Indikator

Pemanfaatan TIK

Tingkat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tupoksi

Website

Tingkat implementasi website

Komunikasi Intranet dan Intranet

Frekuensi Penggunaan email, instant messenger untuk berkomunikasi

Organisasi

Keberadaan Organisasi TIK

SDM

Staff TIK Pegawai berpengetahuan TIK

- 167 -

1. Tingkat Pemanfaatan TIK Dalam Pelaksanaan Tupoksi Tingkat 0

Tingkat 1

Tingkat 2

Tidak menggunakan ICT sama sekali

Hanya untuk keperluan administrasi

Keperluan administrasi dan pemrosesan data

Tingkat 3 Keperluan administrasi, pemrosesan data dan berbagi, serta sistem informasi manajemen.

SAAT INI

Tingkat 4 Keperluan administrasi, pemrosesan data, dan sistem informasi manajemen serta sistem informasi strategis untuk mengambil keputusan. IDEAL

2. Tingkat Implementasi Website Tingkat 0

Tingkat 1

Tingkat 2

Tidak memiliki website

Halaman Statis Informasi kurang update Tidak ada fungsi report Setidaknya memuat kontak Institusi Ada Informasi SKPD yang menginduk pada website Pemda

Informasi detil fokus terkait instansi tertentu (beberapa instansi memiliki website tersendiri) Tersedia form online Informasi terlayani via email Memiliki panduan penggunaan dan FAQ

SAAT INI

Tingkat 3

Tingkat 4

Memiliki kemampuan transaksi dokumen elektronik Mendukung layanan procurement Sharing Information lintas institusi Mendukung fungsi administrasi mandiri bagi tiap pegawai Mendukung pelatihan via web

Integrasi dengan komunitas masyarakat Mendukung proses antar institusi Integrasi dan kolaborasi proses bisnis internal maupun eksternal

IDEAL

- 168 -

3. Frekuensi Penggunaan Berkomunikasi Tingkat 0 Tidak berkomunikasi menggunakan internet/ intranet

Tingkat 1 Sangat Jarang

Email,

Instant

Tingkat 2 Jarang

Messenger

Tingkat 3 Sering

SAAT INI

Untuk

Tingkat 4 Sangat Sering / Ketergantungan

IDEAL

4. Keberadaan Organisasi TIK Tingkat 0 Tidak ada Organisasi TIK

Tingkat 1 Organisasi TIK tergabung dalam organisasi lain

Tingkat 2 Organisasi TIK berdiri sendiri berperan sebagai pendukung

Tingkat 3

Tingkat 4

Organisasi TIK berdiri sendiri dan berperan lebih dari sekadar pendukung (mis : perencanaan)

Organisasi TIK berdiri sendiri dan berperan sangat strategis (mis : perencanaan TIK selaras dengan pemerintahan)

SAAT INI

IDEAL

5. Keberadaan Staf TIK Tingkat 0

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tidak memiliki staf TIK

Staf IT menggunakan Pihak Ketiga

Sebagian besar sudah memiliki Staf IT (tidak mencukupi)

Setiap SKPD memiliki Staf IT yang mencukupi

SAAT INI

Tingkat 4 Memiliki Staf TIK di tiap SKPD denganjenjang karir yangjelas IDEAL

- 169 -

6. Pegawai berpengetahuan TIK Tingkat 0 Tidak memiliki staf TIK berlatar belakang pendidikan formal dan non formal TIK atau sertifikasi TI

Tingkat 1 Ada Pegawai Mengikuti Training

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK dan/atau S1 TIK

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK, S1 TIK dan/atau S2 TIK

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK dan/atau tersertifikasi Spesialisasi (misal: CCNA, MCSE, OCA, dll)

SAAT INI

4.4.2

IDEAL

NETWORK LEARNING Indikator pelatihan TIK memperlihatkan seberapa penting dan seringnya pelatihan maupun sosialisasi dalam memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari, pelatihan tersebut tidak terbatas bagaimana cara menggunakan tetapi juga diikuti kesadaran dalam memanfaatkannya, terutama sisi keamanan data dan informasi. Indikator

Sub Indikator

Sosialisasi TIK

Frekuensi sosialisasi pemanfaatan TIK

Pengembangan SDM TIK

Frekuensi SDM TIK

Pelatihan

dan/atau

seminar

bagi

1. Frekuensi sosialisasi pemanfaatan TIK Tingkat 0 Tidak ada pelatihan sama sekali

Tingkat 1 1-3 kali per tahun

Tingkat 2

Tingkat 3

4 - 6 kali per tahun


SAAT INI

Tingkat 4 >9 kali per tahun

IDEAL

2. Frekuensi Pelatihan / Seminar bagi SDM TIK Tingkat 0 Tidak ada pelatihan sama sekali

Tingkat 1 1-3 kali per tahun

Tingkat 2

Tingkat 3



SAAT INI

Tingkat 4 >9 kali per tahun

IDEAL

- 170 -

4.4.3

NETWORK POLICY Meliputi regulasi dan tatakelola yang di susun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indikator tata kelola TIK memperlihatkan kondisi pengelolaan TIK melalui berbagai kebijakan serta prosedur penanganan TIK yang meliputi aspek berikut perencanaan sistem, manajemen belanja, realisasi sistem, pengoperasian dan pemelihara an sistem, mengacu pada Tata Kelola TIK Nasional.

Indikator Tata Kelola TIK

Sub Indikator Banyak Proses dalam TIK yang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas

1. Banyaknya Proses dalam TIK yang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas Tingkat 0 Semua proses tidak memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas

Tingkat 1 1 - 2 Proses TIK

Tingkat 2 Hanya memiliki 3 Proses TIK

SAAT INI

Tingkat 3 Hanya Memiliki 4 Proses TIK

Tingkat 4 Memiliki seluruh proses TIK (perencanaan sistem, manajemen belanja, realisasi sistem, pengoperasian dan pemeliharaan sistem) berdasarkan panduan Tata Kelola TIK IDEAL

Dari hasil analis kesenjangan di atas dapat di berikan solusi bagi rencana pengembangan e-Government Provinsi Jawa Timur. Untuk menjamin pelaksanaan investasi TIK sesuai atau selaras dengan strategi dan tujuan TIK, maka diperlukan suatu arsitektur organisasi dan tata kelola TIK yang dapat mengakomodasi dan mengelola kompleksitas arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Arsitektur di atas mencakup fungsi-fungsi dalam tata kelola TIK dan organisasi yang dikelompokkan ke dalam blok-blok tertentu, yaitu:

- 171 -

A. Blok STRATEGIS Merupakan rangkaian proses yang ditujukan untuk menetapkan visi TIK, arsitektur TIK, dan rencana realisasi atas implementasi visi dan arsitektur TIK tersebut. Rencana TIK yang telah disusun akan menjadi referensi bersama seluruh Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensinergiskan inisiatif TIK-nya. Blok fungsi ini menjadi tanggungjawab Komite TIK yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dishubkominfo, Kepala SKPD lainnya terutama SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan di Pemprov Jawa Timur, serta Inspektorat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian risiko B. Blok MANAJEMEN TIK Merupakan elemen yang bertanggungjawab atas pengelolaan TIK di seluruh lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan TIK ada yang bersifat terpusat dan ada pula yang bersifat sektoral di masingmasing Satuan Kerja. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang menjamin sinergi antara pengelolaan TIK secara sektoral, lintas sektoral, maupun terpusat. Pelaku utama dalam blok fungsi manajemen TIK adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Satuan kerja TIK di tiap-tiap SKPD berperan menjadi pendukung pelaksanaan dan kesuksesan manajemen TIK di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. C. Blok INVESTASI & REALISASI TIK Manajemen Investasi TIK merupakan proses pengelolaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk keperluan belanja/investasi TIK. Pengelolaan anggaran tersebut harus sesuai dengan mekanisme proyek inisiatif TIK yang telah ditetapkan dalam Roadmap Implementasi. Realisasi belanja/investasi ini dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan. Realisasi sistem TIK merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TIK di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses ini dimulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi. Pelaksanaan fungsi ini harus mengacu pada aturan yang berlaku di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika belum ada aturan baku terkait dengan belanja/investasi TIK, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menetapkan prosedur pelaksanaan fungsi ini. D. Blok OPERASIONAL & PEMELIHARAAN TIK Operasional dan pemeliharaan sistem dapat bersifat sektoral (per Satuan Kerja), lintas sektoral, maupun terpusat (dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika). Dishubkominfo sebagai penanggungjawab pengelolaan TIK Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus membuat Kebijakan yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab Satuan Kerja dalam operasional TIK dan pemeliharaannya. Dengan mengacu pada aturan yang berlaku, Komite TIK dapat menetapkan mekanisme operasional dan pemeliharaan TIK yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Pelaku utama dari blok fungsi ini adalah Diskominfo sebagai penanggung jawab utama yang dibantu oleh unit-unit TIK di SKPD lainnya sebagai pengelola di instansi masing-masing.

- 172 -

E. Blok PENGAWASAN & PENGENDALIAN RISIKO Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanya umpan balik atas kinerja pengelolaan TIK di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Acuan pengukuran kinerja setiap proses TIK adalah indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan tersebut digunakan oleh lembaga pengawasan dan/atau auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Inspektorat dan Bawasda dengan melaksanakan Audit Sistem Informasi. Audit ini dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga yang memenuhi kualifikasi Auditor Sistem Informasi.

4.5 ANALISA KESENJANGAN 4.5.1

KELEMBAGAAN NO

KONDISI SAAT INI

KONDISI IDEAL

SOLUSI

1

Tidak setiap SKPD memiliki tupoksi IT yang dibebankan pada Bagian atau bahkan Sub Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IT di lingkungannya

Setiap SKPD memiliki Unit Pengelola IT yang idealnya dipimpin oleh minimal Eselon 4 dan menjadi bagian atau sub bagian khusus, yang bertanggung jawab mengelola dan memberikan pelayanan IT untuk instansinya

Kebijakan yang mengatur tentang Kelembagaan Unit Pengelola IT

2

CIO SKPD belum terbentuk sehingga sedikit banyak memunculkan disparitas pemahaman tata kelola IT antar SKPD

Setiap SKPD harus menetapkan Chief Information Officer (CIO) untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan

Pembentukan dan CSO

3

Belum dibentuk Komite Pengarah TIK sesuai Pergub 48 Tahun 2015

Terbentuknya Komite Pengarah TIK Jatim

Membentuk Komite Pengarah TIK yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

CIO

- 173 -

4.5.2

HUKUM DAN KEBIJAKAN NO

KONDISI SAAT INI

KONDISI IDEAL

SOLUSI

1

Juknis dan Juklak dari Pergub 48 Tahun 2015 belum dibuat.

Pergub 48 dilengkapi dengan Juknis dan Juklak yang mendukung kegiatan IT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Melengkapi Juknis dan Juklak Pergub 48 Tahun 2015, diantaranya : 1. SOP Pengajuan Rekomendasi IT 2. Surat Keterangan Rekomendasi IT 3. MOU Pendampingan Diskominfo sebagai Konsultan IT 4. Standarisasi Keamanan Jaringan dari Dinas Kominfo 5. SOP Kerjasama Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi 6. SOP Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 7. Pembentukan Komite Pengarah TIK

2

Pergub 48 Tahun 2015 juga belum mengatur beberapa aspek : 1. Aspek Keamanan Informasi. 2. Aspek Pembiayaan Teknologi Informasi 3. Aspek Resiko Penggunaan TI.

Membuat Regulasi Peraturan Gubernur : 1. Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 2. Sistem Investasi Teknologi Informasi. 3. Sistem Manajemen Resiko. 4. Model Tata Kelola.

- 174 -

4.5.3

SUMBER DAYA MANUSIA NO

KONDISI SAAT INI

KONDISI IDEAL

SOLUSI

1

Jumlah SDM IT di tiap SKPD tidak mencukupi

SDM IT ada di setiap SKPD dengan Standard Kompetensi yang handal dan mumpuni

Melakukan penambahan SDM IT yang mempunyai kompetensi di bidang TIK, terkait pengelolaan sistem aplikasi, jaringan, dan pengelolaan basis data. Penambahan SDM IT bvisa dilakukan melalui penerimaan pegawai baru atau melalui program pelatihan IT bagi staf yang memiliki kompetensi.

2

SDM IT yang berlatar belakang pendidikan IT sangat minim.

Tercukupinya kebutuhan SDM di lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan latar belakang pendidikan TIK dan tersertifikasi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi, seperti lulusan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK, CCNA, MCSE, OCA, PMP, dan lain-lain

Melakukan pengembangan SDM IT melalui beasiswa pendidikan berbasis IT.

3

SDM IT yang ada di tiap SKPD belum mencakup 7 Kompetensi yang seharusnya dimiliki, yaitu Pejabat Pengelola TIK, Sistem Analis, Programmer, Web Designer, Technical Engineering, Network Engineering, Operator.

Terdapat SDM IT yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola TIK, Sistem Analis, Programmer, Web Designer, Technical Engineering, Network Engineering, Operator di tiap SKPD.

Membuat Standarisasi SDM pengelola IT dan Kebijakan yang mengatur tentang Unit Khusus Pengelola IT di tiap SKPD.

4

SDM IT Pemprov Jatim belum bersertifikasi Internasional

SDM IT Jatim bersertifikasi Internasional seperti CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), CDCP (Training Certified Data Center Profesional), dan Sertifikasi Internasional lainnya.

Mengirimkan SDM IT Jatim untuk mengikuti Sertifikasi Internasional.

5

Mendorong peningkatan kinerja SDM pengelola TIK melalui pemberian nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsional dengan mengacu pada aturan yang berlaku

- 175 -

4.5.4

DATA CENTER NO

EKSISTING

1

Datacenter

ANALISA KESENJANGAN FUNGSI

TEKNIS

 Datacenter saat ini berfungsi untuk colocation dan hosting dari SKPD. Masih memiliki layanan yang sedikit sehingga perlu difungsikan pengembangan layanan yang lain.

Datacenter yang ada masih belum standar dari UPTIME dan belum memiliki ISO 27001 serta Standar yang lain

SOLUSI Melakukan Sertifikasi dari UPTIME Institut dan ISO 27001 serta kebutuhan perangkat yang lain seperti penambahan perangkat penyimpanan serta server yang lebih handal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal ini SKPD.

 Perangkat yang masih belum memadai.

Kesenjangan yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Timur terhadap upaya implementasi aplikasi dengan pendekatan SOA dapat dirangkum sebagai berikut: a. Sudah terdapat banyak aplikasi, akan tetapi bersifat tertutup; b. Aplikasi eksisting tidak dibangun berbasis SOA; c. Duplikasi dari fungsi pada aplikasi yang tersebar; d. Tidak ada desain integrasi, kanal akses terbatas; e. Perlunya edukasi SDM Pengelola TIK terkait pengembangan dengan pendekatan SOA; f.

Shared service belum terdefinisikan dengan jelas;

g. Agregasi data berdasarkan service antar instansi belum terlaksana; h. Belum memiliki service terhadap SIE & data warehouse.

- 176 -

4.5.5

INFRASTRUKTUR NO 1.

JARINGAN Jaringan Fungsionalitas I (Internet)


TEKNIS

Kebutuhan bandwidth di SKPD dan UPT bervariasi, ada yang banyak kebutuhan untuk mendownload / mendapatkan informasi (misal balitbang), dan ada yang banyak digunakan untuk meng-upload / mengirim informasi (misal data center jatim). (isu efisiensi)

Berlangganan akses Internet sendiri-sendiri.

Beberapa SKPD dan UPT tidak memiliki standard pengelolaan management bandwidth dan kemananan jaringan

Tidak terdapat standard pengelolaan management bandwdith dan kemanan jaringan internet.

SOLUSI  Pengembangan infrastruktur backbone (pemprov jatim)  Konsolidasi bandwidth.

 Standardisasi manajemen jaringan TIK SKPD.  Standardisasi manajemen resiko dan keamanan jaringan  License infrastuktur jaringan TIK  Pelaksanaan counterpart permasalahan jaringan di SKPD dan UPTD Provinsi Jawa Timur  Bimbingan Teknis Jaringan  Maintanance Infrastruktur Jaringan TIK

2

Jaringan Fungsionalitas II (Intranet)

 Aplikasi yang lewat dalam intranet hanya aplikasi pusat data.  UPT belum terhubung dengan SKPD induk terutama untuk informasi privat / Confidential.

Menggunaan VPN berbasis sewa dan atau tunneling.

 Mengintegrasikan/ Pengembangan jaringan SKPD dengan UPT.  Optimalisasi Pemanfaatan VPN  JIX (Jatim Interent Exchange)

- 177 -

Jaringan SKPD dan UPT banyak yang tidak standard dalam managemen pengelolaan jaringan intranet

Tidak terdapat standard dalam managemen pengelolaan jaringan intranet

- Monitoring dan Pengendalian TIK - Pelaksanaan counterpart permasalahan jaringan di SKPD dan UPTD Provinsi Jawa Timur - Bimbingan Teknis Jaringan. - Maintanance Infrastruktur Jaringan TIK - Pengembangan NOC Keliling

3

4.5.6

Jaringan Fungsionalitas III (distribusi informasi dan komunikasi dinamis)

Pemberitaan era informasi, serba cepat /realtime, kejadian saat itu, di lokasi tersebut, informasi tersebar saat itu juga.

Modem gsm / CDMA

Terdapat event / pameran yang membutuhkan jaringan / akses internet temporer

Berlangganan Internet terpisah dan tidak bisa mendadak.

Pembangunan Satelite News Gathering Van / VSAT van / Outside Broadcast Unit Van

SISTEM INFORMASI NO 1

APLIKASI Aplikasi Fungsional Utama 1 (Layanan Publik)


TEKNIS

Masih melakukan enter data dengan manual dalam format XLS

Stand alone format data dan belum mempunyai aplikasi dataware house

SOLUSI Pembuatan Aplikasi Berbasis Web atau SOA dengan menempatkan aplikasi atau server dalam datacenter serta bisa diakses oleh masyarakat untuk memudahkan layanan. Sebagian Layanan terdapat di P2T yang dijadikan satu atap.

- 178 -

2

3

Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi

Sudah ada beberapa aplikasi yang mendukung administrasi dan manajemen umum namun masih bersifat pulau-pulau informasi atau SKPD mengembangkan sendiri sendiri dan tidak memperhatikan interoperabilitas.

 Masih banyak ketergantungan pada pihak ke 3 sehingga pengembangannya begitu sulit serta banyak aplikasi yang sudah dibangun namun tidak sesuai dengan fungsional aplikasi.

 Mempunyai JDIH yang dengan framework CMS Woprdpress

 Masih banyak lubang yang ada di JDIH

 Belum ada system aplikasi yang mendukung Legislatif baik sidang, Sistem PAW Anggota Dewan serta Sistem Manajemen Pemilihan Umum.

Membuat terintegrasi dengan aplikasi yang lain, suatu aplikasi berbasis SOA, Webservice, OGG dan laih sebagainya.

 Belum adanya integrasi dengan aplikasi yang lain.

 Masih menggunakan Manual untuk pembuatan jadwal sidang dan PAW bagi LEgislatif.

Memperbaiki aplikasi JDIH berbasis Documen yang bisa menyimpan semua regulasi yang ada di Pemprov Jatim. Membuat Aplikasi Sistem Informasi Legislatif bekerjasama dengan Biro Pemerintahan.

4

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan

Aplikasi yang ada masih berdiri sendiri dan belum dimanfaatkan oleh SKPD yang lain seperti BPKAD, Biro AP dan Biro Organisasi

Aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan SKPD yang lain sehingga terjadi duplikasi data pada saat permintaan data.

Mengintegrasikan Kebutuhan dan Data oleh beberapa SKPD yaitu : Bapeda, BPKAD, Biro AP, Biro Org dan Dispenda.

5

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan

Aplikasi yang ada di distribusikan ke SKPD digunakan mencatat pengeluaran SPJ setiap bulan.

Aplikasi masih berbasis desktop dan standalone sehingga kesulitan untuk menggabungkan database SPJ, SKPD setiap bulan mengcopy untuk keperluan BPKAD.

Membuat Aplikasi berbasis web atau SOA dengan mengutamakan keamanan system dan berjalan dengan platform Intranet (VPN), serta berkolaborasi dengan Bapeda, Biro AP dan Dispenda.

6

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian

Aplikasi simpeg sudah berfungsi dan berjalan juga berbasis web.

Aplikasi Simpeg berbasis web namun belum dimanfaatkan oleh SKPD lain atau belum terntegrasi dengan aplikasi yang lain

Memanfaatkan SIMPEG untuk membangun aplikasi yangn terintegrasi seperti Finger online TNDE DLL.

- 179 -

BAB V SOLUASI PENTAHAPAN DAN PENGEMBANGAN •

ROADMAP KELEMBAGAAN No.

•

Kegiatan

1

Pembentukan CIO

2

Pembentukan Komite Pengarah TIK

3

Pembentukan Kelembagaan Unit Pengelola IT di tiap SKPD

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

ROADMAP HUKUM DAN KEBIJAKAN No.

•

2016

Kegiatan

1

Penyusunan Informasi

Pergub

tentang

Keamanan

2

Penyusunan Pergub tentang Manajemen Resiko bagi Pengguna TIK dan Transaksi Elektronik

3

Penyusunan SOP Kegiatan IT SKPD

4

Penyusunan Kebijakan yang mengatur tentang Unit Pengelola IT di tiap SKPD

5

Penyusunan standar manajemen resiko dan keamanan jaringan

6

Review Rencana Induk TIK

ROADMAP SUMBER DAYA MANUSIA No.

Kegiatan

1

Bimbingan Teknis untuk 7 Kompetensi SDM IT SKPD yaitu Pejabat Pengelola TIK, Sistem Analis, Programmer, Web Designer, Technical Engineering, Network Engineering, Operator.

2

Sertfikasi Internasional seperti CEH (Certified Ethical Hacker), CISA (Certified Information Systems Auditor), CDCP (Training Certified Data Center Profesional), dan Sertifikasi Internasional lainnya. CISM, CGIT, CCNA

3

Bimtek Keamanan Jaringan mengacu pada ISO/IEC 27001 Tahun 2013 mengenai Information Technology — Security Techniques — Information Security Management Systems — Requirements

- 180 -

•

4

Bimbingan Teknis Pengenalan CIO

5

Bimbingan Teknis CIO

6

Sertifikasi CIO

7

Pemberdayaan SDM bagi Masyarakat

ROADMAP DATA CENTER No.

Kegiatan

1

Pengembangan DC

2

DRC

3

DRP

2016

2017

2018

2019

2018

2019

• Iso 27001 • Sertifikasi Uptime

•

ROADMAP INFRASTRUKTUR No.

Kegiatan

2016

1

Pengembangan jaringan TIK SKPD dan UPTD Provinsi Jawa Timur

2

Pengembangan infrastruktur backbone (Pemprov)

3

Penyusunan standar manajemen jaringan TIK di SKPD

4

Optimalisasi pemanfaatan VPN

5

Konsolidasi bandwidth SKPD

6

BimbinganTeknis Troubleshooting jaringan

7

Monitoring dan pengendalian jaringan TIK bagi SKPD dan UPTD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

8

Pelaksanaan counterpart (pendampingan) permasalahan jaringan di SKPD dan UPTD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

9

Maintenance infrastruktur jaringan TIK

jaringan

10

License infrastruktur jaringan

11

Pengembangan NOC Keliling

12

Pembangunan Satelite News Gathering Van / VSAT Van / Outside Broadcast Unit Vehicle

13

Jatim Internet Exchange (JIX)

2017

- 181 -

•

ROADMAP APLIKASI No. 1.

Kegiatan

2016

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 1 Layanan Publik

2.

•

Persentase website SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kabupaten/Kota yang memenuhi standar muatan TIK SistemInformasi Tenaga Kerja.

•

Sistem Informasi Pendidikan

•

Sistem Informasi Kepemudaan

•

SistemInformasi Kesehatan

•

Sistem Informasi Kemiskinan Penyandang Masalah Kemiskinan

•

Sistem Informasi Koperasi dan UMKM

•

Sistem Informasi Perindag

•

Sistem Informasi EXIM

•

Sistem Informasi Pertanian

•

Sistem Informasi Peternakan

•

Sistem Informasi Perkebunan

•

Sistem Informasi Perikanan

•

Sistem Informasi Kehutanan

•

Sistem Informasi Tanam Pangan

•

Sistem Informasi Wisata dan Budaya

•

Sistem Informasi Investasi

•

SistemInformasi Pembangunan Daerah

•

Sistem Informasi Pendayagunaan Air

•

Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

•

Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan

•

Sistem Informasi Energi Terbarukan

•

Sistem Informasi Lingkungan Hidup

dan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 2 Administrasi dan Manajemen Umum •

Sistem Daerah

Informasi

Aset

dan

Barang

•

Sistem Informasi Keuangan(E-Budgeting)

•

Sistem Informasi Pengadaan

•

Sistem Informasi Pembangunan

•

Sistem Informasi Legislasi

•

Sistem Informasi Kearsipan

•

Sistem Informasi Kebencanaan

•

Sistem Informasi Pengawasan

2017

2018

2019

- 182 -

3.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 Administrasi Legislasi

4.

•

Sistem Informasi Dokumentasi Hukum

Jaringan

•

Sistem Informasi Legislatif

dan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 Manajemen Pembangunan (BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda) E-Budgeting

5.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)

6.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 Manajemen Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian

- 183 -

BAB VI PENUTUP Ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat dimanfaatkan untuk implementasi e-Government, sehingga tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur namun menjadi gerakan bersama seluruh SKPD yang dipimpin langsung oleh Gubernur untuk mencapai keberhasilan TIK di Provinsi Jawa Timur. Seberapapun investasi yang diberikan untuk sarana dan prasarana TIK, tidak akan berjalan seimbang tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan kebijakan TIK yang dapat diimplementasikan dengan baik. Apabila sistem perkantoran sudah lebih banyak berbasis teknologi maka ketergantungan pada teknologi menjadi semakin tinggi. Untuk itu perencanaan keberlajutan sistem menjadi isu yang paling mendesak untuk segera disusun. Ini sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi ` e-Government yang dilaksanakan melalui TIK dalam Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Rencana Induk TIK). Perencanaan TIK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Dokumen Rencana Induk TIK menjadi panduan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagai penunjang kelancaran jalannya kegiatan pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Dokumen Rencana Induk TIK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2016 – 2019 ini merupakan buku induk yang bisa disesuaikan sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan, serta perkembangan TIK yang sangat cepat. Dokumen Rencana Induk TIK ini akan ditinjau kembali bilamana diperlukan, oleh Dinas Kominfo bersama SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan.

GUBERNUR JAWA TIMUR TTD

Dr. H. SOEKARWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents