DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

penyelenggaraan peningkatan

pemerintahan,

pelayanan

penyelenggaraan

memberikan

pengelolaan

masyarakat,

pemerintahan

landasan

dan

maka

dan

pedoman

bagi

pembangunan

dan

diperlukan

pembangunan

konsepsi

daerah

yang

berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juricto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 Dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ; 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998 2011/2012 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D). Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001/2005.

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. GBHN, adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 ; b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ; e. Daerah K.ioupaten/Kota, adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan pedoman umum dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan BAB II : Kondisi Umum BAB III : Visi dan Misi BAB IV : Arah Kebijakan BAB V : Kaidah Pelaksanaan BAB VI : Penutup Pasal 3

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 adalah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

keanekaragaman

daerah

yang

merupakan

Garis-garis

Bcsar

Kebijaksanaan dan strategi Pembangunan Daerah, tanpa membedakan sumber pembiayaan ;

(2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Gubernur

Kepala

Daerah

berkewajiban

melaksanakan

Pola

Dasar

Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat. I Jawa Timur Tahun 1999/2000 -2003/2004, dinyatakan dicabut .

Pasal 6

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif tanggal I Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


3

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2000 Nomor 25 Tahun 2000 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah ttd. Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


4

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor

: 26 Tahun 2000

Tanggal

: 13 Nopember 2000

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR 2001 - 2005

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan

adalah

suatu

proses

perubahan

yang

berkelanjutan

menuju

peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi maupun sumber daya alam yang

berkelanjutnn

dan

berwawasan

lingkungan.

Dengan

demikian

pelaksanaan

pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan dan yang diungkapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peran dalam menyatakan cara hidup dan cara berperan dalam kehidupan berrnasyarakat. Keberhasilan pembangunan bisa dilihat dari adanya kebebasan yang melembaga dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian Pembangunan Daerah Jawa Timur harus diarahkan untuk dapatnya mencakup semua aspek kehidupan yang ada baik itu kondisi dan potensi wilayah, tantangan dan tuntutan masyarakat serta dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Untuk itu pembangunan Jawa Timur hendaknya memperhatikan potensi yang ada, baik aspek geostrategis, sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun kondisi sosiokulturnya tanpa mengabaikan tantangan yang harus dihadapi pada era globalisasi yang ada didepan mata. Dengan berlakunya UU. No. 22/1999, tentang pemerintahan daerah yang otonom sebagai usaha mendekatkan kebutuhan yang ada dengan kebijakan yang diambil, maka kesempatan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan potensi dan tantangan serta kondisi sosio-kulturnya menjadi terbuka lebar. Penerapan otonomi daerah diharapkan mampu memantapkan kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sosial serta mampu memberikan keleluasaan

dalam

merencanakan,

melak.vinakan

dan

bahkan

menikmati

hasil

pembangunan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka proses pembangunan Jawa Timur harus mampu menunjukkan

adanya

pomberdayaan

masyarakat

dan

partisipasinya

dalam

proses

pembangunan daerah mulai perencanaan sampai pemanfaatan hasil pembangunan dengan visi jauh kedepan, didasnri oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.


1

A. Pengertian Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah rencana induk Pembangunan Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur selama kurun waktu tertentu.

B. Kedudukan dan Fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran kehendak, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat Jawa Timur dengan tetap memperhatikan substansi GBHN 19992004, dan berfungsi sebagai arah serta pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bagi semua pihak di Jawa Timur.

C. Maksud dan Tujuan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar para penentu dan penyelenggara kebijakan mempunyai arah yang tepat dan jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jawa Timur. Sedangkan Tujuannya agar pelaksanaan pembagunan daerah Jawa Timur , sesuai dengan Visi dan Misi Pola Dasar Pembangunan Jawa Timur.

D. Landasan Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur disusun dengan landasan idiil Pancasila, Konstitusional UUD 1945 dan Operasional GBHN 1999/2004, yang dalam penyusunannya berpedoman pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 050/829/ll/Bangda, tanggal 28-April-2000,( tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pemban&unan Daerah.

E. Ruang Lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dengan ruang lingkup meliputi visi, misi dan arah kebijakan pembangunan disegala bidang kehidupan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyaraKat daerah Jawa Timur sebagai berikut : I. Pendahuluan II. Kondisi Umum III. Visi dan Misi IV. Arah Kebijakan V. Kaidah Pelaksanaan VI. Penutup


2

BAB II KONDISI UMUM

Jawa Timur terletak antara 110.54' dan 115.57' Bujur Timur dan 5.37' dan 8.48' Lintang Selatan. Luas daratan hampir mencakup 90% dari keseluruhan, sedangkan sisanya adalah kepulauan Madura. Dengan luas daratan mencapai 46.712,80 km2 dan terbagi dalam 37 wilayah Kabupaten / Kota, bagian terbesar adalah dalam bentuk hutan 12.619,07 km2 (27.02%), yang disusul dengan persawahan mencapai 11.751,99 km (25,16%) dan kemudian pertanian tanah kering mencapai 11.096,46 km2 (23,75%). Menurut kondisi geografisnya, maka Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian : dataran tinggi (lebih 100 meter di atas permukaan laut), sedang (45-100 meter), dan rendah (di bawah 45 meter). Propinsi Jawa Timur mempunyai beberapa gunung aktif, antara lain : Gunung Keiud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Raung. Sungai-sungai besar diantaranya adalah sungai Brantas dan Bengawan Solo. Pada musim penghujan, curah hujan mencapai lebih dari 150 mm, dan tertinggi 190 mm dengan rata-rata hari hujan 112 hari. Tingkat kelembaban minimum 39,00%, pada bulan September, dan maksimum 98,00%, di bulan April. Kondisi alam seperti ini yang menyebabkan Jawa Timur sangat potensial dan unggul di sektor pertanian. Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan hasil sensus pada bulan Juni 2000 mencapai 34.525.588 jiwa terdiri dari 16.980.594 jiwa penduduk laki-laki dan 17.544.944 jiwa penduduk perempuan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur telah mencapai 720 jiwa/krrr. Jika mengacu pada kepadatan penduduk ideal yang sekitar 700 jiwa/krn2, maka Jawa Timur telah melampaui kelebihan kepadatan penduduk sekitar 20 jiwa/km2. Disamping tingkat kepadatan yang cukup tinggi, ternyata persebarannyapun belum merata. Dari 37 Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur, Surabaya menempati posisi tertinggi dengan dengan tingkat kepadatan 9.446 jiwa/km2, sedang Kota Mojokerto menempati posisi terendah dengan tingkat kepadatan 6.632 jiwa/km2. Tetapi jika dilihat dari tingkat pertumbuhan kepadatannya, maka Kota Malang memiliki pertumbuhan tingkat kepadatan mencapai 1,64% yang mungkin akan menjadikan Kota Malang terpadat penduduknya. Dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 1999 menurut lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 46,18%, dan disusul oleh sektor industri dan lainnya yang mencapai 22,32%. Sedangkan sektor perdagangan mencapai 18,80% dan sektor jasa hanya sekitar 12,70%. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka bekerja sebagai tenaga usaha pertanian mencapai 46,23% pada tahun 1999, walaupun terjadi penurunan dibanding tahun 1998 yang mencapai 47,14%, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Jawa Timur tetap menduduki peringkat teratas. Berdasarkan letak geografis, kondisi sosiokultur, potensi alam dan infrastruktur yang telah ada, maka Jawa Timur bisa dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar yaitu :


3

A) Bagian Utara dan Pulau Madura, termasuk daerah kepulauan disekitarnya, merupakan daerah pantai dan dataran rendah serta daerah pegunungan kapur yang relatif kurang subur. Potensi yang menonjol adalah sektor perikanan, pertambangan dan galian penunjang industri seperti semen dan industri kimia. Karena daerah ini diialui jalan nasional "Pantura" sebagai penghubung Jawa Tengah dengan Bali, maka perdagangan juga merupakan potensi yang cukup dominan. Daerah ini memiliki struktur pendidikan yang ditamatkan paling rendah diantara wilayah lain di Jawa Timur dengan Tamat SD mencapai 83,04%, SMP dan SMA mencapai 15,66%, dan 1,21% tamat Perguruan Tinggi. Struktur Ekonomi yang menonjol pada wilayah ini mencapai 5,41% dari total kontribusi seluruh Jawa Timur berada pada sektor pertanian yang juga merupakan kontributor tertinggi pada wilayah ini (45.32%). Dibawah sektor pertanian adalah perdagangan yang mengkontribusi 2,54% bagi Jawa Timur dan 21,28% untuk wilayahnya. Secara keseluruhan struktur ekonomi daerah ini menempati peringkat ke-empat dengan total kontribusi mencapai 11,94% bagi Jawa Timur.

B) Bagian Tengah yang melintang dari Utara-Selatan merupakan daerah dataran rendah dengan perbukitan dan gunung-gunung berapi yang relatif subur. Infrastruktur yang cukup baik menunjang daerah ini sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik dan ekonomi dengan core-bussiness industri dan perdagangan dengan potensi pariwisata. Daerah ini mempunyai tingkat pendidikan masyarakat yang terbaik diantara keempat wilayah di Jawa Timur dengan tamat Perguruan Tinggi sekitar 3,70%, sedangkan tingkat SMP dan SMA mencapai 34,43%, dan tamat SD yang cukup besar yaitu 60,87%. Sebagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang terbaik wilayah ini memberikan kontribusi sarnpai 51,62% bagi perekonomian Jawa Timur. Industri ternyata merupakan kontributor utama yang mencapai 16,50% bagi total perekonomian Jawa Timur dan 31,97% bagi wilayahnya sendiri. Perdagangan menyusul dengan 14,36% bagi Jawa Timur dan 27,82% bagi wilayahnya sendiri. C) Bagian Selatan - Barat yang dikenal dengan istilah daerah "Mataraman", merupakan daerah pegunungan dengan gunung-gunung berbatu dan kapur yang relatif kurang subur, namun memiliki potensi tambang yang cukup besar. Adanya akses ke Timur menuju Surabaya dan ke Barat menuju Yogyakarta dan Solo, membuat daerah ini memiliki potensi pariwisata yang belum tergarap. Dengan core-bussines pada industri rumah-tangga, daerah ini mempunyai potensi yang cukup baik sebagai daerah industri, perdagangan dan pertanian. Tingkat pendidikan yang dicapai daerah ini mencapai 2,53% tamat Perguruan Tinggi, dan tingkat kelulusan SD sebesar 71,38%, dan 26,10% lulus Pendidikan tingkat Menengah. Bagian terbesar struktur ekonomi wilayah ini berada pada sektor industri yang memberikan kontribusi mencapai 9,20% dari total perekonomian Jawa Timur dan mengkontribusi sekitar 40,23% bagi wilayah ini. Pertanian pada peringkat kedua memberikan 4,97% kontribusi pada perekonomian Jawa Timur atau sekitar 21,71 % bagi daerah ini sendiri.


4

D) Bagian Timur masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Karena posisinya sebagai penghubung dengan Pulau Bali dan Indonesia bagian Timur, maka industri dan perdagangan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Dengan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi yang hanya 1,49% dan Pendidikan Tingkat Menengah (SMP dan SMA) mencapai 28,02%, sedang bagian terbesar yang mencapai 80,49% hanya lulus SD saja, maka daerah ini menempati urutan ketiga diantara empat wilayah yang ada di Jawa Timur. Pada daerah ini peringkat pertama struktur ekonominya bertumpu pada pertanian yang memberikan 5,54% kontribusi pada perekonomian Jawa Timur. sedang untuk daerahnya sendiri mencapai 40,89%. Adapun perdagangan yang mengkontribusi sebesar 2,95% bagi Jawa Timur dan setara dengan 21,77% bagi wilayahnya sendiri menempati peringkat kedua di wilayah ini.

Keuangan tampaknya hampir merata diseluruh wilayah berada pada rentang kontribusi 3,95% sampai dengan 4,74% bagi perekonomian Jawa Timur. Sektor transportasi diseluruh wilayah Jawa Timur berkisar antara 3,39% sampai 7,07%, sedangkan Jasa memberikan kontribusi sekitar 7,20% sampai 11,82% yang tampaknya berbanding terbalik dengan sektor pertanian bagi masing-masing wilayah. Secara keseluruhan, Jawa Timur tarnpaknya leading pada sektor industri dan perdagangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 6,87% dan 5,99% bagi'perekonomian Jawa Timur berada pada wilnyah Tengah yang melintang dari Utara ke Selatan. Sedangkan sektor pertanian menjadi urutan kedua dengan kontribusi pada perekonomian Jawa Timur maksimal mencapai 5,24% berada pada wilayah Timur.


5

BAB III VISI DAN MISI

A. Vlsi Terwujudnya

masyarakat Jawa Timur yang maju, berdaya saing, sejahtera dan

berakhlak mulia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut. −

Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

−

Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia yang didasari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mann Esa.

−

Pemantapan kehidupan Politik yang demokratis dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pemerintahan otonom yang berwawasan kesatuan.

−

Peningkatan perekonomian daerah secara terpadu dengan pemberdayaan potensi masyarakat serta pemanfaatan teknologi maupun potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

−

Perwujudan aparatur pemerintahan yang amanah, profesional dan berjiwa kewirausahaan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

−

Peningkatan peranan pemuda dan perempuan serta menjamin kesetaraan jender dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.


6

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Beberapa tahun terakhir, dinamika masyarakat dan keadaan sosial politik mengalami perubahan yang begitu pesat serta pergeseran paradigma pembangunan semakin mengarah pada tuntutan penciptaan tatanan kehidupan yang lebih demokratis dan berkeadilan serta adanya tuntutan masyarakat bagi penegakan hukum dan dihargainya hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, arah kebijakan pembangunan daerah harus diletakkan untuk mampu melihat ke depan tanpa mengabaikan realitas yang terjadi saat ini serta tetap memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Secara lebih tegas, arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Timur diletakkan untuk memperkokoh 6 (enam) prinsip utama, yakni:

Kesatu,

Meningkatkan

peran

dan

fungsi

lembaga-lembaga

keagamaan

serta

memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa. Kedua,

Supremasi hukum harus mampu memberikan kepastian, kemudahan pelayanan hukum, rasa keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

Ketiga,

Mengembangkan

dan

Meningkatkan

pendidikan

serta

partisipasi

politik

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, Mengembangkan perekonomian terpadu yang berorientasi global berbasis potensi daerah dengan pemanfaatan tehnologi dan SDA yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta mampu memberdayakan ekonomi kerakyatan. Kelima,

Mengembangkan

dan

meningkatkan

etos

kerja

dan

profesionalisme

penyelenggara Pemerintah Daerah yang amanah, transparan dan akuntabel. Keenam, Meningkatkan kemandirian,

kreatifitas, kedudukan,

peranan pemuda

dan

perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan 6 (enam) arah kebijakan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN Aparat pemerintah adalah pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat, karena itu segenap hasil kinerjanya harus dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Disamping itu unit-unit organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif dan efisien didukuncj dengan aparat yang amanah dan profesional guna dapat mewujudkan otonomi daorah yang nyata dan bertanggung jawab. Aparat pemerintah belum sepenuhnya berperilaku jujur dan bebas dari indikasi KKN dalam proses penyelengarean pemerintahan


7

dan pengelolaan pembangunan, karena itu profesionalisme aparat harus diupayakan dan ditingkatkan. Atas dasar kenyataan-kenyataan umum tersebut maka arah kebijakan pembangunan aparatur pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang amanah, profesional dan berdedikasi tinggi dalam berorganisasi yang efektif dan efisien serta mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan titik berat pada kabupaten / kota. 2. Menjadikan aparatur pemerintah yang bersih dari praktek-praktek KKN dan meningkatkan kinerja aparat pengawasan internal, fungsional dan pengawasan masyarakat. 3. Mewujudkan aparat pemerintah yang netral dari politisasi, tanpa mengabaikan hak-hak politiknya dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mewujudkan pemerintahan yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah dan cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi dengan mendoroncj dinarnika masyarakat. 5. Mewujudkan penyelengcjara pemerintahan yong berjiwa kewirausahaan guna mendorong dinarnika pertumbuhan, pengembangan usaha dan percepatan pembangunan.

B. PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH ➢

EKONOMI Pembangunan yang kita lakukan selama ini, terbukti belum sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang justru merupakan bagian terbesar dari penduduk kita. Kebanyakan mereka bergerak disektor tradisional seperti pertanian.perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, industri rumah tangga dan sektor informal seperti pedagang kaki lima di perkotaan. Keterbatasan modal, ketrampilan dan kurangnya dukungan teknologi, menempatkan kelompok masyarakat ini pada posisi yang tidak pernah bebas dari kemiskinan. Segmen masyarakat inilah yang sesungguhnya belum terjamah oleh kebijakan pembangunan bahkan tidak jarang menjadi korban pembangunan. Era Globalisasi yang dimulai pada permulaan tahun tujuh puluhan, intervensi modal asing dengan teknologi modernnya, serta upaya untuk mendapatkan tenaga kerja murah, telah menghadirkan berbagai industri modern yang padat modal di Jawa Timur. Kehadiran industri modern, padat modal dan kebanyakah berbahan baku import tersebut memang telah membuka lapangan kerja banj, mendatangkan devisa dari hash ekspor serta menimbulkan multiplier effect yang cukup berarti bagi rakyat sekitarnya. Namun ternyata kemudian bahwa harga sosial yang ditimbulkan oleh kehadiran industri tersebut tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diberikan bagi masyarakat. Bahkan kehadiran industri yang padat modal tersebut telah menggeser lahan pertanian subur, terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan, yang akibatnya tidak hanya dipikul oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Disamping itu industri-industri tersebut ternyata tidak mampu memperkuat struktur ekonomi Jawa Timur, bahkan telah melahirkan suatu struktur ekonomi yang rentan


8

terhadap krisis seperti sekarang ini dan sangat sulit untuk segera diatasi kembali. Untuk itu, pembangunan ekonomi dibidang industri, harus diprioritaskan pada pembangunan industri-industri yang mempunyai potensi hulu dan potensi hilir, berdaya saing tinggi, berakses ke basis potensi ekonomi rakyat seperti agroindustri, agrobisnis, industri yang terkait dengan perikanan, sumber daya lokal (local resource based industry) serta industri yang ramah lingkungan. Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui rehabilitasi dan pemanfaatan sumber alam baik lahan dan saluran irigasi yang ada, pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan, penggunaan teknologi bercocok tanam. penanganan pasca panen serta pendirian

lembaga

bisnis

bagi

para

petani

termasuk

pembangunan

dan

pengembangan pasar komoditi dan sentral pengembangan usaha kecil dan menengah,

peningkatan

produksi

perikanan

dilakukan

melalui

optimalisasi

pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia serta meningkatkan armada penangkapan ikan. Disisi yang lain Jawa Timur harus mampu meciptakan dan meningkatkan kestabilan politik dan keamanan, perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur ekonomi yang mampu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong tumbuhnya investor, baik asing maupun dalam negeri. Disadari pula, bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pengekspor tenaga kerja antar negara yang cukup potensial dan penyumbang devisa yang cukup handal selama ini, untuk itu diperlukan dukungan kebijakan atau peraturan daerah yang kondusif, agar dapat memberikan kemudahan bagi para pencari kerja antar negara yang berasal dari Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia maupun Asia, maka pembangunan sarana Transportasi sebagai jalur distribusi dan pemasaran maupun sebagai pembuka jalur perdagangan sangat diperlukan untuk dikembangkan utamanya pada sektor jasa angkutan, baik melalui darat, udara maupun laut. Dengan demikinn peluang investasi bagi semua pihak akan lebih terbuka dan sekaligus terciptanya peluang bagi angkatan kerja dan penganggur serta mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan infrastruktur Jawa Timur disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timur, dan tidak mengurangi lahan-lahan produktif yang ada. untuk itu pembangunan jembatan Madura menjadi sangat penting. Pengembangan potensi ekonomi wilayah selatan Jawa Timur juga menjadi sangat penting dengan dilakukannya pengembangan darat, laut, dan udara maupun optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki seperti potensi laut, industri perikanan, dan pertambangan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan.

➢

POLITIK Sistem Politik yang otoriter dan sentralistik, politisasi birokrasi dan lemahnya peran


9

serta masyarakat baik dalam pengambilan kebijakan publik maupun kelemahan dalam peran kontrolnya merupakan persoalan mendasar yang membawa Indonesia kedalam krisis yang berkepanjangan. Runtuhnya hegemoni Orde Baru yang diikuti oleh Pemilu 1999

sebagai

manifestasi

keterlibatan

masyarakat

secara

langsung

dalam

pengambilan keputusan masih membutuhkan banyak waktu dan upaya agar cita-cita reformasi yang menginginkan tegaknya kedaulatan rakyat, pemerintahan yang otonom, demokratis, terbuka, dan aspiratif dapat segera terwujud. Untuk itu pembangunan dibidang politik seharusnya diarahkan pada penguatan lembaga politik dan peningkatan kualitas moral dan etika pelaku politik. Beg itu pula pendidikan dan pemberdayaan politik bagi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Penguatan lembaga politik dengan semangat demokratisasi diharapkan mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan

masyarakat didalam proses pengambilan

keputusan, sedangkan implementasi kebijakan politik harus mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, teratur dan menghargai prosedur serta aturan yang berlaku. Sedangkan pendidikan dan pemberdayaan politik masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pola pikir, kesadaran, etika dan budaya politik sehingga proses dan pengambilan keputusan politik yang diambil bagi kepentingan bersama menjadi lebih berkualitas, disamping itu guna mewujudkan citacita otonomi pembangunan politik di Jawa Timur pelaksanaan pemerintahan otonom harus dikelola atas dasar semangat gotong royong, kebersamaan, kebebasan dengan kesanggupan untuk melibatkan serta membangkitkan seluruh potensi daerah sebaikbaiknya.

➢

HUKUM Supremasi hukum adalah salah satu pilar bagi berdirinya sebuah negara Demokrasi. Padahal prinsip bagi tegaknya supremasi hukum adalah tiadanya campur tangan kekuasaan atas proses penegakan hukum, adanya kepastian hukum, dihormatinya hirarki hukum dan produk-produk hukum, profesionalisme aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan PPNS), tingginya kesadaran masyarakat pada hak dan kewajiban serta mudah, murah dan cepatnya proses mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Harus diakui bahwa selama lebih dari 32 tahun belum sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut terperiuhi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Karenanya kita seharusnya sepakat bahwa prioritas utama pembangunan Indonesia termasuk Jawa Timur harus dimulai dari upaya penegakkan hukum secara menyeluruh dan komprehensif sehingga seluruh komponen masyarakat yang menjadi bagian dari Republik ini mendapatkan hak hukum yang sama. Sejalan dengan itu arah kebijakan pembangunan hukum di Jawa Timur harus diarahkan pada upaya-jpaya untuk mencapai prinsip-prinsip diatas, diantaranya


10

dengan kebijakan sebagai berikut: 1. Menghilangkan

pengaruh

dan

campur

tangan

kekuasaan

dalam

proses

penegakkan hukum ditingkat manapun, serta penerapan supremasi hukum secara adil dan transparan. 2. Membantu masyarakat kecil mendapatkan keadilan degan mudah, murah dan cepat. 3. Meningkatkan budaya taat hukum dan hirarkinya kepada seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. 4.

Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan kesejahteraannya terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menjadi beban daerah.

5. Memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih berwibawa dan dihormati masyarakat. 6. Terjaminnya kepastian hukum pada semua persoalan dimasyarakat, agar masyarakat percaya pada keberadaan dan kekuatan hukum. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penegakkan hukum dengan tertib dan prosedural. 8. Menegakkan hak azasi manusia (HAM). Beberapa aspek penting yang sangat serius untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Timur adalah espek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat diantaranya faktor pendidikan, kedudukan peranan pemuda dan perempuan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesenian dan pariwisata, serta terjaminnya kehidupan ummat beragama.

➢

PENDIDIKAN Faktor pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga

pendidik

baik

negeri

maupun

swasta

diarahkan

untuk

meningkatan

profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan managerial pengelola pendidikan (School Based Management) melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pada gilirannya beban pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan menjadi lebih ringan. Untuk itu perlu pembenahan struktur dan kurikulum bermuatan lokal serta pengelolaan sistem pendidikan yang terintegrasi. Sasaran pendidikan diarahkan pada pembentukan akhlak, pemahaman dan penguasaan teknologi, ketrampilan aplikatif, dan pelatihan yang mampu menumbuhkan kreatifitas.


11

➢

KEDUDUKAN , PERANAN PEMUDA dan PEREMPUAN Keberadaan Pemuda cukup sentral dalam kehidupan berbangsa mengingat pemuda adalah generasi penerus penerima estafet kepemimpinan pada setiap tingkaian, karena itu pemerintah harus memiliki kepedulian tinggi dalam pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui forum formal (sekolah) dan informal baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga; mencakup sisi mental kerohaniaan, kecerdasan dan ketrampilan serta wawasan kebangsaannya. Dimasa lalu dinamika pemuda masih sangat terbatas, kurang memperolsh informasi yang benar tentang proses pembangunan dan kurang diberi porsi yang memadai dalam berbagai aktivitas proses pembangunan. Dalam era Demokratisasi dan transparansi, pemuda harus diberi peluang untuk mengekspresikan kemampuannya disetiap aspek kehidupan. Pembangunan Pemuda juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh terrhadap penyalahgunaan obatobat terlarang (narkoba) dan menyelamatkan pemuda dari dekadensi moral. Sedangkan pembangunan peranan perempuan tidak terlepas dari Kebijakan publik dan hukum dimasa lalu, juga dari paradigma lama yang selalu meletakan perempuan pada posisi sub-ordinan. Persoaian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sampai saat ini masih berada diluar political-will Pemerintah, karena formulasi GBHN dirumuskan atas dasar political-will dan bukan pada persoaian riil perempuan, sehingga mengandung bias gender. Oleh sebab itu persoaian kekerasan terhadap perempuan tidak terungkap pada laporan Pemerintah, meskipun fakta peristiwanya riil dan mempunyai bobot persoaian yaruj fundamental. Mengingat perempuan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa, maka kedudukan dan peranan perempuan harus ditempatkan pada posisi yang mampu mengembangkan potensinya disegala bidang. Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma tentang kedudukan dan peranan perempuan yang mengacu Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini merupakan mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

➢

KESEHATAN MASYARAKAT Krisis ekonomi telah mengakibatkan penurunan kemampuan masyarakat memelihara kesehatan. Penurunan kondisi status gizi kelompok wanita remaja, wanita usia remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan kematian ibu melahirkan menyangkut masalah Kurang Energi Kronik (KEK). Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia serta penyakit Pneumonia dan Diare pada kelompok bayi dan balita. Penyakit menular


12

yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti Kusta, Diare, TB Paru dan HIV / AIDS cenderung meningkat, sedangkan kualitas air, sarana air bersih dan lingkungan belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia sejak dini serta pembangunan lingkungan yang berwawasan kesehatan.

Pemberantasan

terhadap

penyakit

menular,

perbaikan

gizi

dan

penambahan vitamin mulai dari balita sampai dengan masyarakat lanjut usia khususnya masyarakat yang berpeghasilan rendah. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan hidup dan terjaminnya perilaku hidup sehat masyarakat.

➢

KESEJAHTERAAN SOSIAL Dengan masih banyaknya kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung, seperti fakir miskin dan anak terlantar / jalanan, orang jompo dan lanjut usia, orang cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sebagai konsekwensi dari konstitusi kita maka pembangunan daerah haruslah memperhatikan sistem yang lebih adil bagi masyarakat yang kurang beruntung. Untuk itu perlu adanyjj peningkatan dan pengembangan peran serta partisipasi masyarakat

dalam

mendukung

penciptaan

sistem

sosial,

ekonomi

dan

kemasyarakatan yang adil sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan cara lebih memperhatikan dan menciptakan peluang kerja melalui pelatihan dan ketrampilan serta bantuan kesejahteraan untuk mengangkat kepercayaan diri mereka sebagai manusia yang berharga dan bermartabat.

➢

KEBUDAYAAAN, KESENIAN, dan PARIWISATA Jawa Timur merupakan daerah yang dikenal dengan keanekaragaman budaya, kesenian rakyat, serta potensi daerah yang begitu indah. Hal ini merupakan potensi daerah yang sungguh luar biasa apabila digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin karena akan mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat yang saling berkaitan dan

mampu

mendatangkan

devisa

negara

sebagai

penyangga

dan

modal

pembangunan daerah. Untuk itu Kebudayaan, keseniaan dan pariwisata merupakan salah satu pilar yang akan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pengelolaan dan pemeliharaan kebudayaan, kesenian serta pariwisata harus dilakukan secara profesional dan pemberian penghargaan bagi seluruh masyarakat yang telah mampu mempersembahkan hasil karyanya. Arah Pembangunan Daerah dalam bidang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata harus mampu menyediakan fasilitas publik dan menciptakan ruang publik bagi Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

13

masyarakat untuk melestarikan dan mengekspresikan kreatifitas budaya maupun karya seni secara mandiri serta mampu memberikan tempat yang terhormat terhadap hasil karya seni yang mampu meningkatkan devisa negara.

➢

KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA Nilai-nilai keagamaan akhir-akhir ini telah banyak terabaikan dan tidak lagi dijadikan sendi-sendi kehidupan sehingga banyak terjadi dekadensi moral dan krisis akhlak yang merupakan fonomena kehidupan sehari-hari. Kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas kelembagaannya masih pada tataran para pemuka agama dan belum mengakar sampai masyarakat banyak, sehingga sangat mudah dijadikan isu negatif yang mudah menimbulkan konflik agama dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Pembangunan Daerah diarahkan pada penataan kehidupan beragama yang diharapkan mampu menciptakan dan mendorong setiap warga masyarakat secara bersungguh-sungguh memperkokoh keberadaan serta identitas hidupnya, baik secara pribadi maupun bersama-sama, atas dasar nilai-nilai keagamaan, guna membangun masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, demokratis dan beradab. Untuk itu peningkatan kualitas pemahaman terhadap sumber nilai dan ajaran agama masing-masing anggota masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat membangun identitas, budaya dan arah kehidupannya sesuai tiengan sumber nilai dan ajaran masing-masing agama. Dengan pengembangan tradisi dan budaya dialog maupun komunikasi internal maupun antar umat beragama yang dilandasi saling pengertian akan menimbulkan kerukunan hidup antar umat beragama.

➢

KEAMANAN Dimasa lalu institusi pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari pengaruh politisasi pemerintah yag kenyataannya menghambat proses demokratisasi dan lemahnya profesionalisme

aparat

keamanan

dalam

memberikan

perlindungan

kepada

masyarakat. Disamping itu ratio banding yag tidak ideal antara jumlah penduduk dan aparat keamanan memberi peluang makin meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak kriminal. Pemerintah memang beum mampu menyediakan dokumen yang cukup untuk mengadakan sarana dan prasarana serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan prajurit, namun tentu tidak dapat menjadi pembenar berkurangnya profesionalisme pelaksanaan tugas dan terjadinya penyimpangan / pelanggaran yang dspat melemahkan citra TNI-POLRI. ➢

Perwujudan situasi wilayah yang aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan masyrakat serta dukungan pemerintahan daerah, karena itu dimasa depan tetap harus dibangun peningkatan peranan masyarakat, pemerintah


14

daerah dan lembaga-lembaga masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah. Sementara itu penanganan berbagai permasalahan yang melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun POLRI harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku tanpa menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat. ➢

Sejalan dengan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh TNI-POLRI dalam reposisi dan refungsionalisasi peranannya, maka pembangunan dibidang HANKAM di Jawa Timur diarahakan sebagai berikut: 1. Mendorong program reposisi dan refungsionalisasi jajaran TNI-POLRI untuk mewujudkan apartur keamanan yang profesional. 2. Mendorong netralitas dari pemikiran dan kegiatan politik praktis guna memantapkan sistem kehidupan yang demokratis. 3. Mendorong kesiapan dan kemampuan aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. 4. Mendukung kesiapan aparat keamanan untuk melakukan langkah preventif dan bertindak cepat dalam mengatasi berbagai kondisi krusial untuk mencegah dan memperkecil hakekat ancaman. 5. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan sistem keamanan lingkungan dan dalam upaya bela negara.

➢

PENATAAN RUANG Sebagai media koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah sangatlah menentukan keberhasilan Pembangunan Daerah Jawa Timur Pemanfaatan dan Pengendalian ruang melalui penatagunaan tanah, air dan udara dan sumber daya alam harus mengacu pada optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang, pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi yang herkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Agar penataan ruang wilayah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan

pemerataan

hasil

pembangunan,

maka

perlu

diperhatikan

pengkoordinasian dan pengitegrasian pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada kesadaran peningkatan optimalisasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pengamanan aset daerah serta yang berwawasan nusantara. Penataan Ruang Wilayah hendaknya diarahkan antara lain untuk mempertahankan fungsi wilayah yang merupakan sentra produksi pertanian dan basis perkembangan sektor sekunder dan industri, serta mendukung pengembangan wiayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung diharapkan mampu meningkatkan potensi wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian wilayah dalam mendorong percepatan pengembangan wilayah yang relatif tertiggal, seperti wilayah kepulauan dan bagian selatan Jawa Timur.


15

➢

PERMUKIMAN Urbanisasi yang diakibatkan adanya pertumbuhan ekonomi perkotaan yang sentralistik menimbulkan masalah permukiman perkotaan yang padat dan kumuh, tidak memenuhi peryaratan baik kesehatan maupun kenyamanan, serta menimbulkan masalah sosial lainnya seperti, kesehatan, keamanan, degradasi moral dan lain sebagainya. Untuk itu Pembangunan Permukiman diarahkan untuk dapatnya memenuhi kebutuhan permukiman masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan yang sehat, aman, nyaman, terjangkau serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang seperti : transportasi, kebutuhan air bersih, pasar, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan yang tersedia.

➢

SUMBERDAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Kepadatan penduduk yang semakin tinggi disertai tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong terjadinya pembukaan lahan hutan sebagai perluasan baik lahan pertanian, permukiman maupun industri yang dilakukan secara tidak terencana dan terkoordinasi sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan ekosistim. Agar keseimbangan ekosistim tetap terjnga, maka Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup harus dilakukan dengan terencana, terintegrasi dan bertanggung jawab. Penentuan dan Pelestarian daerah resapan air, termasuk pemanfaatan air baku bagi keperluan permukiman penduduk, irigasi pertanian, industri, pariwisata dan tenaga listrik harus diarahkan secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Untuk itu keterlibatan, kemampuan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dalam partisipasinya memelihara sumber daya alam secara terpadu cjuna terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan tetap memperhatikan keseimbangnn ekosistim.

➢

INFORMASI dan KOMUNIKASI Pembangunan bidang Informasi dan Komunikasi yang selama ini dilakukan secara "top-down" melemahnya

dengan peran

dominasi

pemerintah

masyarakat

dan

yang

sangat

kuat,

mengakibatkan

lembaga

swasta

lainnya.

Karenanya,

Pembangunan Bidang Informasi dan Komunikasi selain diarahkan untuk menggali dan mengangkat potensi maupun sumber daya setiap daerah, juga harus diarahkan pada penguatan lembaga-lembaga informasi dan komunikasi yang ada dimasyarakat. Kebebasan masyarakat untuk mendapatkan dan menyiarkan informasi harus diimbangi dengan pendewasaan tentang pentingnya kesadaran akan stabilitas keamanan, harmonisasi

kehidupan

berbangsa,

persatuan

dan

keutuhan

bangsa.

Dalam

menghadapi persaingan global dan modernisasi, maka pembangunan bidang Informasi dan Komunikasi juga harus diarahkan pada penerapan teknologi komunikasi dan sistim informatika sebagai pusat informasi data yang bisa di dapat dengan mudah dan murah oleh seluruh masyarakat. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

16

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005, sebagai produk bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Sidang Penetapan Peraturan Daerah tahun 2000, merupakan pernyataan tentang keadaan dan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 ini harus menjadi pedoman dan arah kebijakan menjalankan pemerintahan daerah untuk lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut: 1. Gubernur Jawa Timur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengimplementasikan berbagai keputusan politik daerah berkewajiban dan melibatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Timur juga berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan proses penyelonggaraan pembangunan daerah. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Propinsi Jawa Timur berpegang pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 maupun peraturan perundangan yang berlaku lainnya. 3. Gubernur Jawa Timur berkewajiban menyampaikan laporan dalam sidang tahunan DPRD Propinsi Jawa Timur, berdasarkan pelaksanaan amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005, berdasarkan fungsi, tugas dan wewenangnya. 4. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahunan yang memuat uraian kebijakan terinci dan terukur yang ditetapkan Gubernur bersama DPRD Propinsi Jawa Timur. 5. Program Pembangunanan Daerah (PROPEDA) lima tahunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Tahunan

Daerah

(REPETADA),

sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan tahunan yang teruji dan torukur, memuat program-program prioritas pembangunan yang kemudian diterjemahkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang penetapannya dilakukan oleh Gubernur bersama DPRD Propinsi Jawa Timur.


17

BAB VI PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur 2001-2005 ini diletakkan sebagai pemberi arah dan menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakrm kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Pola Dasar Pembangunan Daurah ini harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam menyusun perencanaan dan menentukan program-program pembangunan baik untuk jangka waktu satu tahunan maupun lima tahunan. Namun demikian, patutlah disadari bnhwa pelaksanaan dan aktualisasi dari prinsip-prinsip pemikiran yang diketengahkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah ini akan turut ditentukan oleh kondisi riil dan kenyataan objektif kohidupan masyarakat Jawa Timur dalam segala aspeknya. Di samping itu juga turut ditenkikan oleh kemampuan, kesiapan, serta tingkat profesionalisme dan sikap mental aparatur pemerintah.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


18

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001-2005

I. PENJELASAN UMUM Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang merupakan Pasalpasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berlandaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Neg.ua dengan memperhatikan peranserta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah dilmat dengan maksud untuk dijadikan Pedoman dai Landasan bagi Pcnyusunan Program-Program Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 2001 sampai dengan tahun 2005. Sebutan Pola Dasar Pembangunan Daerah di dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor 050/8:>9/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000 - 2005 y m<j dalam garis besarnya memuat maksud dan tujuan, kondisi umum, visi, misi dan arah kebijakan. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang mencakup ruang lingkup sektoral dan regional yang saling menunjang dan melengkapi untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat di daerah. Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam hubungan ini meliputi semua kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Jawa Timur tanpa mempersoalkan sumber pembiayaannya. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 ini mencerminkan aspirasi rakyat Jawa Timur di dalam mendukung Pembangunan Nasional. Penetapan Pola iMsar Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah antara lain akan membawa konsekuensi sebagai berikut : 1. Aparat Pemerintah d. daerah berkewa j iban menjadikan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Pedoman dan dasar koordinasi, dalam melaksanakan program-program Pembangunan Daerah. 2. Mengikat rakyat dan masyarakat Jawa Timur untuk secara ber-sama-sama berpartisipasi serta turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. 3. Berfungsi sebagai pernyataan dan Keputusan Politik yang merupakan kristalisasi kehendak dari Pemerintah dan rakyat Jawa Timur tentang dasar dasar Pembangunaii.


1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Sistematika sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2), diuraikan lebih lanjut secara rinci dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih konkrit dari Pola Dasar Pembangunan.

Pasal 4 sampai dengan 6 : Cukup jelas.


2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

Recommend Documents