PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang
: a. bahwa dengan semakin meningkatnya beban dan tanggung jawab aparat penghasil pendapatan daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah dibidang pembiayaan Daerah serta untuk meningkatkan tertib administrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu diberikan upah jasa pungut ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian upah jasa pungut kepada aparat penghasil Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 4. Undarg-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan
Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik- Penyusunan Peraturan Pe rundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI Dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 1994 tentang Upah Jasa Pungut Dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,
MEMUTUSKAN : Menetapakan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Propinsi Jawa Timur ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ; d. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
e. Upah Jasa Pungut, adalah sejumlah uang dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui Kas Daerah Propinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur ; f. Aparat Penghasil, adalah setiap unit satuan kerja baik dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun aparat lain yang secara nyata mendu-kung kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
BAB II PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT
Pasal 2
(1) Kepada aparat penghasil pendapatan daerah diberikan Upah Jasa Pungut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
(2) Upah Jasa Pungut dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai upaya mendorong kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta tidak dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana inventasi aparat penghasil pendapatan Daerah yang bersangkutan ;
(3) Pelaksanaan penyerahan Upah Jasa Pungut dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan sekali.
BAB III PERHITUNGAN DAN BESARNYA UPAH JASA PUNGUT
Pasal 3
(1) Jumlah Upah Jasa Pungut diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah oleh suatu aparat penghasil pendapatan Daerah yang di setor ke Kas Daerah ;
(2) Jumlah Upah Jasa Pungut dimaksud pada ayat (1) ditetajpkan sebesar 4,5 % (empat lima per sepuluh prosen) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
3
Pasal 4
Bagi aparat Kepolisian diberikan Upah Jasa Pungut sebesar 0,45 % (empat puluh lima per seratus prosen) dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
BAB IV PEMBAGIAN
Pasal 5
(1) Upah Jasa Pungut dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada aparat penghasil Pendapatan Daerah, serta aparat dan instansi terkait dengan kegiatar. pemungutan Pendapatan Asli Daerah ;
(2) Pembagian Upah Jasa Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Aparat Penghasil Pendapatan Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) ; b. Instansi terkait sebesar 30 % (tiga puluh prosen).
(3) Pengaturan lebih lanjut pada ayat
(1) dan
(2) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1980 juncto Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1980 tentang Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pen-dapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
4
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
5
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 23 Tahun 2000 Seri D. A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
6
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka memperlancar pemasukan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah dalam kegiatan pemungutan,' pembinaan, pengawasan, penghimpunan dan pengelolaan Pendapatan Daerah perlu diberikan upah jasa pungut sebagai penghargaan sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi aparat bersangkutan beserta keluarganya, sehingga diharapkan dapat bekerja dengan baik, jujur dan bertanggung j awab.
Agar pemberian upah jasa pungut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengaturan kembali keten-tuan pemberian upah jasa pungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1980 tentang Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan pemberian upah jasa pungut dimaksud.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud realisasi penerimaan/hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang pelaksanaan pemungutannya ditangani sendiri oleh masing-masing aparat penghasil Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ayat penerimaan dalam APBD Propinsi Jawa Timur. Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 4
: Upah jasa pungut kepada aparat Kepolisian diberikan kepada POLRI efektif, sipil pekerja harian organik dan sipil honorer yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan SAMSAT.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
Pasal 5 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan aparat dan instansi terkait adalah aparat pada unit/satuan kerja lain yang secara nyata mendukung dan melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu yang berkaitan dengan tugas pengaturan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan instansi pendukung lainnya. Ayat (2) dan (3)
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Cukup jelas.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Pasal 8
: Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
