DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL DI PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa

penyelenggaraan

otonomi

daerah

dalam

pendayagunaan

surnberdaya alam telah diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan umum kepada Pemerintah Propinsi sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

25

Tahun

2.000

teritang

Kewenangan

Pemerintah

dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ; b. bahwa pembangunan pertambangan umum dan surnberdaya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah suatu proses yang terencana dan terarah dalam melaksanakan pembangunan bidang pertambangan umum dan surnberdaya mineral dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi serta mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan karena sifat surnberdaya mineral yang tidak terbarukan, yang harus dikelola secara efisien, transparan. berwawasan lingkungan dan berkeadilan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu mengatur tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum bahan galian golongan strategis dan vital dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

Mengingat

: 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Tirnur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 2831); 3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruarig (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699); 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Ketentuan Pokok Perjarijian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ; 13. Keputusan

Menteri

Pertambangan

dan

Energi

Nomor

1165.K/

844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif luran, luran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kuasa Pertambangan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

14. Keputusan

Menteri

Pertambangan

dan

Energi

Nomor

1211.K/

008/M.PE/1995 tentang Pencegahan, Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada kegiatan Usaha Pertambangan Umum ; 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 16. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyeleng-garaan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur. Dengari persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

DAERAH

PROPINSI

JAWA

TIMUR

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL DI PROPINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Propinsi Jawa Timur; 3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 4. Bupati/Walikota, adalah Bupati / Walikota

di Propinsi Jawa Timur;

5. Dinas, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur; 6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang secara teknis membiclangi pertambangan umum ; 7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

3

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial .politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ; 8. Usaha Pertambangan, adalah usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital diluar minyak dan gas bumi serta radioaktif ; 9. Golongan Bahan Galian Strategis, adalah minyak bumi, bitumen cair, , lilin bumi, gas alarn, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah; 10. Golongan Bahan Galian Vital, adalah besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainriya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang ; 11. Leges, adalah biaya administrasi sebagai penggantian atas pernberian izin ; 12. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP, adalah wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ; 13. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah

Republik

Indonesia

dengan

Perusahaan

berstatus

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengusahakan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara ; 14. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Kontraktor Asing (PMA) maupun Nasional (PMDN) untuk melaksanakan pengusahaen pertambangan bahan galian batubara ; 15. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan yang selanjutnya disingkat SKPP, adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi; 16. Kemitrausahaan,

adalah

kerjasama

antara

pemegang

izin

usaha

pertambangan umum dengan masyarakat setempat atas dasar saling menguntungkan dan saling membutuhkan ; 17. Reklamasi Pertambangan, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum; 18. Jaminan Reklamasi, adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum ;


4

19. Penyelidikan umum, adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi urnum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya; 20. Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ; 21. Eksploitasi,

adalah

usaha

pertambangan

dengan

maksud

untuk

menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ; 22. Pengolahan dan Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian itu ; 23. Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian ; 24. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian ; 25. Hak Tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum tanah Indonesia ; 26. Wilayah

Usaha

Pertambangan,

adalah

wilayah

yang

ditetapkan

Pemerintah sebagai wilayah yang layak untuk ditambang ; 27. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ; 28. Rencana Pengelolaan Linakunaan Hiduo yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan; 29. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan; 30. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL, adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilsksanakan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan; 31. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL, adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka

pemantauan

lingkungan

pada

waktu

kegiatan

sedang

dilaksanakan dan merupakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.


5

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

Wilayah pertambangan bahan galian strategis dan vital meliputi: a. Wilayah

usaha

pertambangan

lintas Kabupaten/Kota

dan

yang

pada wilayah laut

terletak

pada wilayah

dari 4 (empat) sampai

dengan 12 (dua belas) mil; b. Wilayah

usaha

pertambangan

pada

sungai

yang

melintas batas

wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) Gubernur dapat menetapkan suatu wilayah terbuka atau tertutup untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan pertimbangan teknis untuk kepentingan Regional dan Nasional;

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

(1) Pada wilayah pertambangan bahan galian strategis dan vital dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan;

(2) Usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubemur.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Izin

Pasal 5

Bentuk izin pertambangan bahan galian strategis dan vital terdiri atas a. KP; b. KK; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

6

c. PKP2B; d. SKPP.

Pasal 6

(1) KP, KK, PKP2B

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 dimanfaatkan

untuk kegiatan-kegiatan : a. Penyelidikan umum; b. Eksplorasi; c. Eksploitasi; d. Pengolahan dan Pemurnian ; e. Pengangkutan dan Penjualan ;

(2) SKPP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 dimanfaatkan untuk kegiatan : a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi.

Pasal 7

(1) KP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha; d. Badan

yang

didirikan

sesuai

dengan

Peraturan

Perundangan Republik Indonesia; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

(2) KK dan PKP2B sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c diberikan kepada Badart yang berstatus PMA / PMDN ;

(3) SKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Instansi Pemerintah.

Pasal 8

(1) Dalam KP, KK, PKP2B dan SKPP memuat persyaratan / ketentuan administrasi dan teknis serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin ;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.


7

Pasal 9

(1) KP, KK dan SKPP diberikan untuk satu jenis bahan galian ;

(2) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda, setelah mendapat persetujuan dari pemegang izin terdahulu.

Pasal 10

(1) KP, KK, PKP2B dan SKPP untuk kegiatan Penyelidikan Umum diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan ;

(3) KP, KK, PKP2B dan SKPP untuk kegiatan Eksplorasi diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;

(5) Dalam hal pemegang KP, KK dan PKP2B Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Eksploitasi rnaka Gubernur dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun lagi

untuk

pembangunan

fasititas

eksploitasi

pertambangan,

atas

permintaan yang bersangkutan ;

(6) KP, KK dan PKP2B Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun;

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, dan harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.


8

Bagian Kedua Luas Wilayah KP, KK, PKP2B dan SKPP

Pasal 11

(1) Wilayah KP, KK, PKP2B dan SKPP diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah dan luasannya ditetapkan di dalam izin ;

(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Izin Penyilidikan Umum tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar; b. Izin Eksplorasi tidak melebihi 2.000 (dua ribu) hektar; c. Izin Eksploitasi tidak melebihi 1.000 ( seribu) hektar;

(3) Untuk mendapat izin yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon izin harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Jumlah luas wilayah yang meliputi izin Penyelidikan Umum, izin Eksolorasi serta izin Eksploitasi dapat diberikan kepada satu badan atau perorangan tidak melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar dan 5.000 (lima ribu) hektar;

(2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa izin yang melebihi luas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Ketiga Pengesahan dan Rekomendasi Perizinan

Pasal 13 (1) KP, KK, PKP2B dan SKPP dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

(2) KP dan SKPP dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) KK dan PKP2B ditandatangani oleh Gubernur dan Pemohon, setelah mendapat Rekomendasi DPRD;

(4) Tata cara pengajuan permohonan KP, KK, PKP2B dan SKPP diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

9

Pasal 14

(1) Gubernur memberikan Izin Penyelidikan Umum, Izin Eksplorasi dan atau Izin Eksploitasi dan atau Izin Pengolahan dan Pemurnian dan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan setelah mendapat pertimbangan Bupati / Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian izin dapat mengajukan keberatan kepada Bupati / Walikota dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya

surat

permintaan

pertimbangan

mengenai

izin

sebagairnana dimaksud pada ayat(1);

(3) Bupati / Walikota dimana usaha pertambangan itu berada dapat menyampaikan keberatan kepada Gubernur dalam waktu sesingkatsirigkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut;

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima oleh Gubernur, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat / penduduk setempat;

(5) Jika dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BupatiAA/alikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan izin.

Pasal 15

(1) Penerbitan Izin di bidang pertambangan bahan galian strategis dan vital oleh Bupati / Walikota pada kawasan-kawasan tertentu terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Teknik dari Gubernur;

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


10

Bagian Keempat Jasa Pertambangan

Pasal 16

(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dalam melaksanakan usahanya dapat rnenggunakan jasa pertambangan;

(2) Dalam hal pemegang KP, KK, PKP2B rnenggunakan jasa pertambangan untuk

melaksanakan

kegiatan

usahanya,

maka

perusahaan

jasa

pertambangan tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

(1) Pemegang

Izin Penvelidikan Umum yang menemukan suatu bahan

galian dalam wilayah izinnya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Izin Eksplorasi atas bahan galian tersebut;

(2) Pemberian KP, KK dan PKP2B Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam izinnya mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Izin Eksploitasi atas bahan galian tersebut ;

(3) Apabila pemegang Izin Eksplorasi dan atau Izin Eksploitasi menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam izinnya maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Izin Eksplorasi dan atau Izin Eksploitasi atas bahan galian tersebut.

Pasal 18

(1) KP dapat dipindahtangankan kepada badan / orang lain dengan izin Gubernur;

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Gubernur, apabila pihak yang akan menerima izin memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Undang-undang

Pokok

Pertambangan

dan

peraturan

pelaksanaannya ;


11

(3) Apabila perorangan yang memegang KP meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka KP tersebut dapat dipindahtangankan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat.

Pasal 19

(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP wajib melaksanakan ketentuanketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undarigan yang berlaku ;

(2) Pemegang SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam

Undang

-

Undang

Pokok

Pertambangan

dan

Persturari

Pelaksanaannya, apabila diperlukan dan hqrus dicantumkan dalam izin.

Pasal 20

(1) Pemegang Izin Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikanlaporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

(2) Pemegang Izin Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelurn berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 21

(1) Pemegang Izin Ekspiorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2) Pemegang Izin Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 22

(1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Izin Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana kegiatannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk ;


12

(2) Pemegang Izin Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwufan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Tata cara penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20 dan 21 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atau Pejabat yarig ditunjuk.

Pasal 24

(1) Pemberian izin Penyelidikan Umum, Ekspiorasi , Eksploitasi dikenakan uang leges sebesar: a. atas pemberian izin Penyelidikan Umum : 1. Luas wilayah sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ); 2. L.uas wilayah di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ); 3. Luas wilayah di atas 500 (lima ratus) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); 4. Luas wilayah di atas 1000 (seribu) hektar sampai dengan 2000 (dua ribu) hektar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); 5. l.uas wilayah di atas 2000 (dua ribu) hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) hektar sebesar Rp. 16.000.000,-(enam betas juta rupiah); 6. Luas wilayah di atas 3000 (tiga ribu) hektar sampai dengen 5000 hektar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 7. Luas wilayah di atas 5000 hektar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. atas pemberian izin Eksplorasi: 1. Luas wilayah sampai dengan 100 (seratus) hektar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 2. Luas wilayah di atas 100 (seratus) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar sebesar Rp. 3.000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah ); 3. Luas wilayah di atas 200 (dua ratus) hektar sampai dengan 300 (tiga ratus) hektar sebesar Rp 4.000.000,-(ernpat juta rupiah); 4. Luas wilayah di atas 300 (tiga ratus) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah); 5. Luas wilayah di atas 500 (lima ratus) hektar sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);


13

6. Luas wilayah di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 7.

Luas wilayah di atas 1000 (seribu) hektar sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) hektar sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

8. Luas wilayah di atas 1.500 (seribu lima ratus) hektar sampai dengan 2.000 (dua ribu) hektar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 9. Luas wilayah di atas 2.000 (dua ribu) hektar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

c. atas pemberian Izin Eksploitasi: 1. Luas wilayah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 2. Luas wilayah di atas 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah); 3. Luas wilayah di atas 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 100 (seratus) hektar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); 4. Luas wilayah di atas 100 (seratus) hektar sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hektar sebesar Rp 6.000.000,-(enarn juta rupiah); 5. Luas wilayah di atas 150 (seratus lima puluh) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah); 6. Luas wilayah di atas 250 (dua ratus lima puluh) hektar sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) hektar sebesar Rp 14.000.000,(empat belas juta rupiah); 7. Luas wilayah di atas 350 (tiga ratus lima puluh) hektar sampai dengan 500 (lima ratus) hektar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 8. Luas wilayah di atas 500 (lima ratus) hektar sampai dengan 1.000 (seribu) hektar sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah); 9. Luas wilayah

di

atas

1.000

(seribu)

hektar sebesar Rp

35.000.000,- (tiga puluh lima juta).

d. atas pemberian izin Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp. 1000.000,-(satujuta rupiah);

e. atas

pemberian

izin

Pengangkutan

dan

Penjualan sebesar

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);


14

(2) Diluar uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib

membayar

kewajiban

keuangan

lainnya

sesuai

ketentuan

Perundangan yang berlaku.

Bagian Keenam Berakhirnya KP, KK, PKP2B dan SKPP.

Pasal 25

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian izin yang bersangkutan

tidak

diajukan

permintaan

izin

lain

atau

permintaan

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka berakhirlah izin tersebut dan segala kegiatan pertambangan harus dihentikan.

Pasal 26

(1) Dalam 3 (tiga ) tahun terakhir dari jangka waktu Izin Eksploitasi, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan pengawasan khusus ;

(2) Selama jangka waktu dimaksud ayat (1),

pemegang

Izin Eksploitasi

diwajibkan mengikuti petujuk-petunjuk yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 27

Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Gubernur dapat membatalkan Izin Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini: a. Jika ternyata

pekerjaan

persiapan eksploitasi

belurn dimulai dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian izin; b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian izin; c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga yang merasa dirugikan, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti

rugi atau

sebelum diberikan jaminan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Jika

ternyata

pemegang

izin

tanpa

pemberitahuan

kepada

Gubernur telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan; e. Jika pemegang izin tidak menyetorkan jaminan reklamasi; f. Jika

pemegang

izin

tidak

melakukan

kegiatan

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan.


15

Pasal 28

(1) Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKpP dapat mengembalikan izinnya dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang cukup;

(2) Pengembalian KP dan SKPP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) Pengembalian

KK,

PKP2B

dinyatakan

sah

setelah

mendapatkan

persetujuan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 29

(1) Dengan berakhirnya KP, KK, PKP2B dan SKPP yang karena pembatalan, pengembalian dan berakhirnya izin, rnaka : a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang KP, KK, PKP2B

dan

SKPP

harus

diselesaikan

menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; b. Wilavah izin kembali kepada kekuasaan Pemerintah Propinsi; c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunanbangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak Pemerintah Propinsi tanpa diberikan ganti rugi; d. Pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian / survey, hasil pemetaan, hasi! analisa bahan galian, dan peta wilayah untuk kepentingan Pemerintah Propinsi kepada Gubernur;

(2) Gubernur menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang KP untuk memindahkan / mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c dan untuk KK, PKP2B sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;

(3) Barang atau bangunan yang tidak dipiridahkan / diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Propinsi;

(4) Menyirnpang dari ketentuan ayat (1) apabila KP, KK, PKP2B dibatalkan demi kepentingan Negara, maka akan diberi kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


16

Pasal 30

(1) Paling lambat jangka waKtu 3 (tiga) bulan sesudah Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Izin Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun Izin Eksploitasi berakhir, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk rnenetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Izin yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang rnenjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izinnya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan

untuk

kepentingan

umum

pada

masa

izin

yang

bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah melampaui jangka waktu tersebut, menjadi milik Pemerintah Propinsi;

(2) Dalam

hal

menentukan maka

paling

sesudah tahun

Izin Izin

Gubernur jangka

atau

waktu

lambat

yang

sebagaimana

dalam

Penyelidikan Eksplorasi

Pejabat

jangka Umum

berakhir,

dimaksud

waktu berakhir,

atau

ditunjuk

2

6

ayat

(enam) atau

(dua)

1 tahun

tidak (1) bulan (satu) Izin

Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah izin yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Propinsi karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak diangkat keluar dari bekas wilayah izin yang bersangkutan, maka oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut Kepada pihak lain ;

(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah izin, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang izin harus terlebih dahulu melakukan usaha- usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan,

keadaan

tanah

di

sekitarnya

yang

dapat

membahayakan keamanan umum ;

(5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang izin sebelum meninggalkan bekas wilayah izin usaha pertambangannya.


17

BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKLAMASI

Pasal 31

(1) Setiap pemegang izin wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai UKL dan UPL atau AMDAL yang telah disetujui;

(2) Di dalam pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL pemegang izin dapat melakukan konsultasi dengan instansi teknis terkait;

(3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan harus dipertanggung jawabkan pada akhir kegiatan pertambangan.

Pasal 32

(1) Pemegang izin eksploitasi wajib menyetorkan Dana Jaminan Reklamasi;

(2) Tata cara dan penyetoran Dana Jaminan Reklamasi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 33

(1) Pemegang izin sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah ;

(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital;


18

(2) Pembinaan dan pengav/asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, yang mencakup aspek teknis, produksi, keseiamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan ;

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 35

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK, PKP2B dan SKPP;

(2) Gubernur

atau

pejabat

yang

ditunjuk

melaporkan

pelaksanaan

penyelenggaraan usaha pertambangan umum setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pelanggaran ayat

(1)

terhadap

atau

ketentuari

ketentuan

lain

Pasal yang

4

ayat

ditetapkan

(2)

dan

dalam

Pasal surat

19 izin,

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Apabila

pelanggaran

dimaksud

dalam

Pasal

31

ayat

(1)

dan

(3)

mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang -undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang - undangan lainnya.


19

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39

(1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang

kebenaran

perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; e. melakukan

penggeledahan

untuk

mendapatkan

bahan

bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedarig berlangsung dan memeriksa

identitas

orang

dan/atau

dokumen

yang

dibawa

sebagaimana pada huruf e ; h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;


20

(2) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini. dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang

mengetahuinya,

supaya

memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


21

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 30 Mei 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI E.


22

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL Dl PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM Potensi bahan galian Jawa Timur mernpunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang Pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha, pengendalian

dan

pengawasan.

Kegiatan

serta

pengembangan

sentra-sentra

pertambangan baru dengan mengikutsertakan rnasyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industp manufaktur dan konstruksi. Pengelolaan pertambangan urnum selama ini bersifat sentralistik dan berorientasi pada perolehan devisa sehingga mengakibatkan peranan Daerah kurang berkembang. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya mineral yang tersedia di wilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian. Kemandirian daerah ini akan terwujud dengan melaksanakan pengawasan langsung terutama yang bersifat represif baik yang dilakukan Pemerintah Pusat t3rhadap Daerah maupun oleh Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten / Kota, sehingga Daerah mernpunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Berkenaan dengan kewenangan tersebut di atas, maka masih sangat diperlukan pengaturan sumberdaya mineral dengan kegiatan inventarisasi dan fasilitasi yang meliputi kegiatan pengumpulan data maupun informasi geologi, sumberdaya mineral, pertambangan umum dan kerentanan gerakan tanah. Data tersebut dapat berupa data sekunder maupun data primer dalam bentuk kegiatan survey dan pemetaan geologi sebagai perencanaan : a. Pengembangan wilayah dan tata ruang daerah; b. Pengembangan pertambangan. Sedangkan fasilitasi pertambangan umum merupakan upaya yang dilaksanakan melalui kegiatan

penelitian.

pelatihan

dan

pelayanan jasa teknologi untuk mendukung

pengusahaan pertambangan umum yang mampu bersaing di pasar bebas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk mempersiapkan peranan daerah, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Tugas di bidang Pertambangan Umum, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini khususnya untuk golongan bahan galian strategis (golongan A) dan golongan bahan galian vital Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

(golongan B). Sedangkan untuk bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan golongan B, telah diatur tersendiri pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAl. Pasal 1 angka 1 sampai dengan 7

: Cukup jelas.

angka 8

: Yang termasuk bahan radioaktif

adalah uranium, adalah

radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya.

angka 9 sampai dengan 31

: Cukup jelas

Pasal 2 huruf a

: Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b

: Yang dimaksud dengan sungai yang melintasi batas wilayah Kabupaten / Kota adalah sungai yang dikelola khusus dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang bersifat Regional maupun Nasional.

Pasal 3 ayat (1)

: Berdasarkan

Rencana

Tata

Ruang

Daerah

Gubernur

menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan / layak untuk ditambang

(

lokasi

wilayah

yang

terbuka

dipandang

).

Untuk

rawan

lokasiterhadap

penambangan (wilayah tertutup ) seperti daerah resapan air, kawasan kars, cagar budaya, hutan lindung dan sebagainya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 3 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan 15

Pasal 15 ayat (1)

: Cukup jelas.

: Maksud

diberikan

Rekomendasi

Teknik

oleh Gubernur

adalah : −

Dalam rangka perlindungan;

−

Kepentingan Regional dan Nasional;

−

Kawasan kars;

−

Kawasan hutan diberikan rekomendasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Kawasan-kawasan dan bahan galian tertentu adalah kawasankawasan dan bahan galian yang apabila dilakukan eksploitasi pada kawasan tersebut dan bahan galian dimaksud, akan dapat memberikan dampak lingkungan secara Regional sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pemberian izin. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

2

Kawasan kars, kawasan resapan air dan kawasan hutan merupakan

kawasan

yang

sangat

berpengaruh

dalam

penyediaan air bawah tanah, sedangkan bahari galian yodium yang bersifat cair perlakuannya sama dengan perlakuan terhadap pengambilan air bawah tanah dan dalam eksploitasi pasir laut dapat memberikan pengaruh pada sektor lainnya (perikanan, perhubungan dan lain-lain).

ayat (2)

Pasal 16 ayat (1)

: Cukup jelas.

: Jasa

pertambangan

kegiatan yang

adalah

jasa

untuk melakukan

berhubungan dengan kegiatan pertambangan

pada wilayah KP, KK dan PKP2B. Pasal 16 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1)

: Prioritas

pertama

diberikan

kepada

untuk

mendapatkan

izin eksplorasi

pemegang izin penyelidikan umum yang

menemukan bahan galian lain di wilayah izinnya (jasa temuan).

Pasal 17 ayat (2)

: Yang

dimaksud

membuktikan

eksplorasinya

adalah

eksplorasinya

dilakukan

apabila sesuai

dengan

hasil

baik

laporan

hasil

rencana kerjanya

dan aturan / ketentuan yang berlaku.

Pasal 17 ayat (3)

: Cukup jelas.


: Cukupjelas.

Pasal 26 ayat (1)

: Pengawasan

Khusus

adalah

pelaksanaan

pengawasan secara rutin dan terencana, sehingga apabila jangka waktu kepada

izin berakhir semua kewajiban yang dikenakan

pemegang

izin

sudah

dapat

diselesaikan

dan

dilaksanakan (kewajiban reklamasi, pelaporan dan lain-lain).

ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 27 huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c

: Pemilik tanah atau pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai hak atas tanah atau hak pengelolaan atas tanah. Misalnya : perorangan / swasta, Instansi Pemerintah, dan lain-lain.

huruf d sampai dengan huruf f: Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) sampai Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

3

dengan 32

: Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1)

: Pengembangan wilayah adalah penataan ruang bekas areal pertambangan untuk mempersiapkan alih fungsi lahan.

Pasal 33 ayat (2)

: Cukup jelas.


: Cukup jelas.


4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents