GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a.
bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Djawa
Timur
(Himpunan
Peraturan
Peraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang
-24.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
11. Peraturan
-311. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa
Timur
Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
4.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur.
5.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6.
Jabatan
Administrator
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai
pelaksanaan
Negeri
seluruh
Sipil
kegiatan
dalam
rangka
pelayanan
memimpin
publik
serta
kedudukan
yang
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 7.
Jabatan
Pengawas
adalah
suatu
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 8.
Jabatan
Pelaksana
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 9.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 11. Badan adalah Badan yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 12. Analisis
Jabatan
bagaimana
suatu
adalah
uraian
yang
jabatan/pekerjaan
itu
menggambarkan dilaksanakan,
bagaimana wewenang, tanggung jawab, hubungannya dengan jabatan/pekerjaan lain dan risiko jabatan/pekerjaan. 13. Formasi
-513. Formasi jabatan adalah jumlah dan jenjang jabatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 14. Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang ditugaskan untuk menguji
kemampuan
pengetahuan,
secara
keterampilan
spesifik dan
dari
atau
setiap
sikap,
keahlian
serta
penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan. BAB II JABATAN PELAKSANA Pasal 2 (1)
Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
(2)
Pengangkatan
dalam
Jabatan
Pelaksana
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi pada setiap
Perangkat
Daerah
dengan
memperhatikan
perbandingan obyektif antara persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang dimiliki. (3)
Pengangkatan
dalam
Jabatan
dimaksud pada ayat (1)
Pelaksana
ditetapkan
sebagaimana
dengan Keputusan
Gubernur. Pasal 3 (1)
PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat pindah ke jabatan pelaksana lainnya seiring dengan bertambah atau meningkat dan menurunnya kompetensi dengan ketentuan : a. perpindahan
jabatan
disesuaikan
dengan
kebutuhan
formasi Perangkat Daerah; dan b. perpindahan jabatan dilakukan setelah dilakukan uji kompetensi oleh Tim Penguji Kompetensi. (2)
Bertambah
atau
meningkat
kompetensi
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kompetensi. (3)
Menurunnya kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada form penilaian prestasi kerja PNS atau Keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin. (4) PNS
-6(4)
PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat berpindah pada jabatan fungsional setelah diusulkan oleh Perangkat Daerah ke Badan melalui uji kompetensi.
(5)
Perpindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 4
(1)
PNS yang mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi harus
ditetapkan
kompetensi
yang
dalam
jabatan
yang
sesuai
dimiliki
setelah
dinyatakan
dengan
lulus
uji
kompetensi. (2)
Kompetensi yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diketahui setelah dilakukan pengujian oleh tim penguji kompetensi. BAB III JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5
(1)
Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai formasi jabatan pada setiap Perangkat Daerah.
(2)
Pengangkatan
dalam
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. (3)
Apabila terdapat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara reguler.
(4)
Apabila terdapat PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi dengan formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sampai dengan Keputusan tentang Mutasi PNS tersebut ditetapkan, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(5)
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 6
(1)
PNS
yang
telah
diangkat
dalam
jabatan
fungsional
mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tunjangan
-7-
(2)
Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. Pasal 7
PNS
yang
telah
diangkat
dalam
jabatan
fungsional
tidak
diperbolehkan untuk : a.
beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana;
b.
mengikuti tes penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat;
c.
mengikuti kenaikan pangkat reguler, kecuali dalam masa tugas belajar;
d.
diusulkan tes kenaikan pangkat Pembina; dan/atau
e.
mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit
jasmani
dan/atau
rohani
sehingga
tidak
dapat
melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan. Pasal 8 (1)
PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Provinsi, harus diusulkan
pemberhentian
sementara
guna
memutus
tunjangan jabatannya. (2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional.
(3)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 9
(1)
PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi yang telah diangkat dalam jabatan fungsional, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
(2)
Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka
Pemerintah
Provinsi
dapat
melakukan
perubahan
keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. (3)
Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 10
-8Pasal 10 (1)
PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberhentikan sementara.
(2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
diusulkan
apabila
pejabat
fungsional
yang
bersangkutan : a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur; c. dalam
jangka
waktu
5
(lima)
tahun
tidak
dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; e. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau f. (3)
cuti di luar tanggungan negara.
Apabila sejak diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional.
(4)
Pemberhentian sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 11
(1)
Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap pejabat fungsional di lingkungan kerjanya.
(2)
Pembinaan
karir
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi : a. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya; b. menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional; c. mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya; dan d. memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara profesional dan proporsional sesuai kualifikasi, kompetensi dan jenjangnya. Pasal 12
-9Pasal 12 (1)
PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional harus tetap ditempatkan dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)
Pemberhentian
dari
jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan mengakibatkan peralihan jabatan
PNS
dari
jabatan
fungsional
menjadi
jabatan
pelaksana. (3)
Peralihan jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 13
Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi. BAB IV NAMA JABATAN Pasal 14 (1)
Pengangkatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud
dilaksanakan
dalam
berdasarkan
Pasal
2
penetapan
dan nama
Pasal
5
jabatan
pelaksana dan jabatan fungsional. (2)
Penetapan
jabatan
pelaksana
dan
jabatan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis jabatan. (3)
Penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dengan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
(4)
Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 15
- 10 Pasal 15 Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar dalam : a.
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan;
b.
pengembangan dan pola karir;
c.
promosi;
d.
mutasi;
e.
penilaian kinerja;
f.
penggajian dan tunjangan;
g.
penghargaan;
h.
disiplin;
i.
pemberhentian; dan
j.
pensiun. BAB V SANKSI Pasal 16
Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Gubernur. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : a.
PNS yang berasal dari formasi pengangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian, akan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dan formasi jabatan yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah.
b. PNS
- 11 -
b.
PNS yang diangkat pada formasi tahun 2009 sampai dengan 2014 yang berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan jabatan yang tertera pada Keputusan CPNS atau formasi yang dilamar dan ditempatkan pada unit kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan jabatannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
c.
Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang tidak ada dalam lampiran Peraturan Gubernur dikarenakan nama jabatan tersebut tidak terdapat dalam hasil analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maka akan disesuaikan dengan nama jabatan yang ada dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Desember 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
- 12 Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 28 Desember 2015 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 76 SERI E.
1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 76 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015
A. JABATAN PELAKSANA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
NAMA JABATAN Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB Air Traffic Control Ajudan Analis Akuntabilitas Kinerja Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Analis Alih teknologi Perikanan Analis Angkutan Barang Analis Aset Daerah Analis Bahan Sengketa Hukum Analis Bantuan Hukum Analis Bencana Mitigas Struktur Analis Bencana Mitigasi Analis Berita Analis Bidang Bangunan dan Landasan Analis Bidang Telekomunikasi dan Navigasi Analis Budidaya Perikanan Analis Dampak Lalu Lintas Analis Data Spasial Kehutanan Analis Dokumentasi Cagar Budaya dan Museum Analis Formasi Jabatan Analis Gangguan Keamanan Hutan Analis Geologi Analis Gerakan Tanah Analis Harga Pasar Analis Hidrologi Analis Hukum Analis Hutan dan Lahan Analis Index Kepuasan Masyarakat Analis Instrumentasi dan Kontrol Kapal Analis Jabatan Analis Jalan dan Jembatan Analis Jarak Tempuh AKDP Analis Kebudayaan dan Pariwisata Analis Kebutuhan Pasar Kerja SMK Analis Kebutuhan Pendidikan Pelatihan Ekspor Analis Kelautan dan Perikanan Analis Kelembagaan Analis Kelembagaan Agama Analis Keolahragaan Analis Kepemudaan Analis Kepemudaan dan Keolahragaan Analis Kependidikan
-2No 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis
NAMA JABATAN Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kerjasama Antar Lembaga Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama Luar Negeri Kerukunan Beragama Kesatuan Bangsa dan Politik Kesehatan Kesehatan Ikan dan lingkungan Kesehatan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kesenian dan Budaya Daerah Kesyahbandaran Ketenagakerjaan Keuangan Kimia Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah pesisir Konsultansi dan Bantuan Hukum Koperasi dan UMKM Kurikulum dan Pembelajaran Kursus dan Kesetaraan Laboratorium Benih Tanaman Laboratorium Lingkungan Hidup Laboratorium Ternak Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Hidup Logistik dan Peralatan Bencana Manajemen Sekolah Mutu Hasil Perikanan Nilai Budaya Obat dan Makanan Organisme Pengganggu Tanaman Pakan Ternak Panas Bumi Pariwisata Pasar Hasil Peternakan Pelayanan Kesehatan Pemasaran Pembangunan Pembangunan Kehutanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintahan Pemetaan Sumber Daya Air Penanaman Modal Penanganan Konflik Sosial Penatausahaan Hasil Hutan Pencegahan Konflik Sosial Pendapatan Daerah
-3No 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis Analis
NAMA JABATAN Pendidikan Pengairan Pengelolaan dan Pengadaan Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pengembangan Investasi Pengembangan Kinerja Pengembangan Produk Pengembangan Profesi Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pengembangan UKM dan Koperasi Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Penggunaan Kawasan Hutan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Peningkatan Kapasitas SDM Penyertaan Modal Peraturan Perundang-Undangan Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perencanaan Bangunan Gedung Perencanaan Perumahan Perindustrian dan Perdagangan Perizinan Perlindungan Perempuan dan Anak Potensi Hutan Potensi Sumber Air Tanah Potensi Wisata Produk Hukum Produksi Hasil Hutan Produksi Hortikultura Produksi Tanaman Pangan Program Lembaga Keuangan Mikro Program Pelatihan Pemberdayaan Program Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Program Pembangunan Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Regulasi Semen Beku Rehabilitasi Bencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rekonstruksi Bencana Resosialisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Pendidikan
-4No 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
NAMA JABATAN Analis Sarana dan Prasarana Perkebunan Analis Sarana dan Prasarana Pertanian Analis Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Analis Sarana Program Keluaraga Berencana Analis Sistem Informasi Kehutanan Analis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Analis Sistem Informasi Pendapatan Analis Sistem Pembinaan Perpustakaan Analis Sosial Budaya Analis Standar Kompetensi Analis Standar Mutu Bahan dan Peralatan Analis Sumberdaya Kelautan dan Pesisir Analis Tanggap Darurat Analis Tarif Transportasi Analis Tata Praja Analis Tata Ruang Analis Tatalaksana Analis Teknis Bangunan Gedung Analis teknologi perikanan Analis Tenaga Kependidikan Analis Tenaga Kerja Analis Tenaga Pendidik Analis Topografi Analis Toponimi Analis Transportasi Analis Upaya Kesehatan Masyarakat Analis Usaha dan Investasi Hasil Perikanan Analis Usaha Perkebunan Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Caraka Desain Kemasan Produk Industri Desain Produk Industri Desain Produk Kulit Desain Promosi Kesehatan Desian Grafis Fasilitator Bantuan Hukum Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Perikanan Fasilitator Bina Usaha dan Budidaya Peternakan Fasilitator Hubungan Antar Lembaga Fasilitator Pelaksanaan Penanaman Modal Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Fasilitator Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Fasilitator Pentas Seni Budaya Fasilitator Perindustrian Dan Perdagangan Fasilitator Promosi
-5No 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
NAMA JABATAN Fotografer Inseminator Buatan Juru Gambar Juru Jalan Juru Pengairan Juru Sita Kalibrator Konselor Konservator Kurator Kesenian Kurator Koleksi Museum Manajer Teknis Kalibrasi Manajer Teknis Pengujian Mekanik Mekanik alat Berat Mekanik Otomotif Mekanik Pompa Air Montir Operator Alat Berat Operator Audio Visual Operator Mesin Industri Operator Mesin Pengolah Kayu Operator Mesin Penyamakan Kulit Operator Pengolah Air limbah Operator Sandi Operator Self Loader Operator Sistem Jaringan Samsat Pekarya Kesehatan Pekarya Pengairan Pekarya Umum Pekerja Jalan Pelaksana Anjungan Pelaksana Bantuan Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Pelaksana Bantuan Teknis Perumahan Pelaksana Bimbingan Teknis Kearsipan Pelaksana Bina Pasar dan Distribusi Pelaksana Gizi Pelaksana Inventarisasi Infrastruktur Sumber Daya Air Pelaksana K5 Kawasan Pelabuhan Pelaksana Kualitas Air Pelaksana Pasar Lelang Pelaksana Pemagangan Pelaksana Pemeliharaan dan Perbaikan Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Pelaksana Promosi Produk Dalam Negeri Pelaksana Resi Gudang Pelaksana Survey dan Pengukuran Pelaksana Survey Pengairan
-6No 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
NAMA JABATAN Pelaksana Teknis Metrologi Pelatih Teknis Perikanan Pemandu Museum Pemandu Objek Wisata Alam Pemandu Wisata Pemantau Harga Pasar dan Distribusi Pemantau Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Pemantau Tenaga Kerja Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum Pembimbing Klien Pembimbing Pencegahan Gangguan Usaha Perkebunan Pembimbing Rehabilitasi Sosial Pembudidaya Tanaman Obat Pemelihara Tanaman Obat Pemelihara Ternak Pemeriksa Asisten Teknik Reproduksi Pemeriksa Dokumen Penempatan TKI Pemeriksa Kebuntingan Ternak Pemeriksa Kendaraan Bermotor Pemeriksa Kesehatan Pemeriksa Keselamatan Darat Pemroses Dokumen Ekspor Pemroses Jabatan Struktural dan Fungsional Pemroses Mutasi Pegawai Pemroses Non Perijinan Pemroses Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan Pemroses Penerapan Teknologi Transfer Embrio Pemroses Pengadaan Barang/Jasa Pemroses Pengadaan Pegawai Pemroses Penilaian Angka Kredit Pemroses Perijinan Pemroses Rehabilitasi dan Pembinaan lanjut Pemroses Teknis Validasi Hasil Uji Pemulasaran Jenasah Penaksir Bangunan Gedung Penata Arsip Penata Bahan Kerjasama Jasa Kearsipan Penata Bahan Publikasi dan Promosi Penata Bina Wisata Alam dan kader Konservasi Penata Boga Penata Kegiatan pembinaan Penata Laporan Keuangan Penata Layanan Arsip Penata Organisasi dan Tatalaksana Koperasi Penata Program Pembangunan Fisik Prasarana Penata Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Penata Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial Penata Teknik jalan dan Jembatan
-7No 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
NAMA JABATAN Penatalaksana Fasilitas Pengembangan Penatalaksana Hygiene Sanitasi dan Kesejehteraan Hewan Penatalaksana Kawasan dan Pembibitan Penatalaksana Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan Penatalaksana Kerjasama Pariwisata Penatalaksana Pakan Ternak Penatalaksana Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Penatalaksana Pengembangan Atraksi Budaya Penatalaksana Penyebaran, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya Penatalaksana Produk Non Pangan Asal Hewan Penatalaksana Produk Pangan Asal Hewan Penelaah Peraturan Perundang - Undangan Penerima Sampel Pengujian Pengadministrasi Barang Pengadministrasi Gudang Pengadministrasi Kebandarudaraan Pengadministrasi Kepegawaian Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Pengadministrasi Museum dan Keperbukalaan Pengadministrasi Pajak Pengadministrasi Pelabuhan Pengadministrasi Pelayanan Pengadministrasi Perpustakaan Pengadministrasi Rekam Medik Pengadministrasi Retribusi Pengadministrasi Teknik Bina Marga Pengadministrasi Teknik Pengairan Pengadministrasi Teknik Perikanan Pengadministrasi Teknik Perkebunan Pengadministrasi Teknis Pengadministrasi Teknis Bahan Pustaka Pengadministrasi Teknis Cipta Karya Pengadministrasi Teknis Industri dan Perdagangan Pengadministrasi Teknis Lingkungan Hidup Pengadministrasi Teknis Metrologi Pengadministrasi Teknis Perhubungan dan LLAJ Pengadministrasi Teknis Sosial Pengadministrasi Umum Pengamat Bibit Ternak Pengamat Hidrologi Pengamat Hidrometri Pengamat Jalan Pengamat Tera Pengamat Ternak Pengamat Wilayah Pengambil Sampel Lingkungan Pengasuh Klien
-8No 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
NAMA JABATAN Pengawas Alat Berat Pengawas Bangunan Pengairan Pengawas Barang Beredar Dan Jasa Pengawas Bengkel Lingkungan Industri Kecil Pengawas Budidaya Perikanan Pengawas Energi dan Ketenagalistrikan Pengawas Fasilitas Keamanan Penerbangan Pengawas Hasil Hutan Pengawas Internal Pengawas Jalan dan Jembatan Pengawas Jasa Konstruksi Pengawas Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Pengawas Kebersihan Pengawas Kebun Pengawas Kegiatan Angkutan Udara Pengawas Keselamatan Jalan Pengawas Keselamatan Transportasi Pengawas Konservasi Laut Pengawas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pengawas Lalu Lintas Angkutan Laut Pengawas Mutu Bibit Ternak Pengawas Mutu Hasil Peternakan Pengawas Operasional Jembatan Timbang Pengawas Organisme Tumbuhan Pengawas Pariwisata Pengawas Pemanfaatan Air Tanah Pengawas Pembangunan Fisik Pengawas Pendidikan Pengawas Penegakan Peraturan Daerah Pengawas Pengolahan Data Elektronik Pengawas Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan Pengawas Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran Pengawas Pertambangan Umum dan Migas Pengawas Sarana dan Prasarana Pengawas Sistem Transportasi Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan Pengawas Teknis Kebandarudaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik Pengawas Teknis Kimia Pengawas Teknis Lingkungan Pengawas Teknis Pengairan Pengawas Teknis Tata Bangunan Dan Perumahan Pengawas Transportasi Pengawas Wilayah Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Pengelola Acara Pengelola Akademik dan Pengajaran Pengelola Akuisisi Arsip Pengelola Alat Kelengkapan Dewan Pengelola Aset dan Bangunan
-9No 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola
NAMA JABATAN Aset Pengairan Asrama Bahan Promosi Pariwisata Bangunan Gedung Barang Inventaris Bengkel Rujukan Diklat Informasi Bencana Informasi dan Dokumentasi Instalasi Pelabuhan Perikanan Instalasi Perikanan dan Kelautan Instalasi Rumah Sakit JKN dan Jamkesda Kearsipan Kebun Kebutuhan Dasar Klien Kemahasiswaan dan Alumni Kemitraan dan Perijinan Kepegawaain Konservasi Dan Lingkungan Laboratorium Workshop Layanan Aspirasi Masyarakat Layanan Pelabuhan Limbah Limbah B3 dan Domestik Lomba Karya Cipta Siswa Momentum (P3K) Obat dan Alat Kesehatan Pameran dan Peragaan Pelayanan Teknis Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pembinaan Potensi Masyarakat Penelitian, Pengembangan dan Diklat Pengaduan Publik Penginapan Perpustakaan Populasi Peternakan Potensi satuan Linmas Produksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Program Promosi Karya Siswa Rapat dan Risalah Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sarana dan Prasarana Perikanan Show Room Sistem Pengendalian Dan Pelaporan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 10 No 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
NAMA JABATAN Pengelola Tehnis Benih Tanaman Perkebunan Pengelola Teknik Produksi Tani Pengelola Teknis Pengembangan Kesenian Sekolah Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Teknologi Pasca Panen Pengelola teknologi perikanan Pengelola Utilitas Pengembang Koleksi Museum Pengembang Kurikulum Pengemudi Pengemudi Ambulance Pengendali Arsip Pengendali Banjir dan Kekeringan Pengendali Informasi dan Dokumentasi Pengendali Mutu Pengendali Mutu Produksi Benih Pengendali Operasional Lalu Lintas Pengendali Pemanfaatan Sumber Daya Air Pengendali Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengendali Proses Pengendali Tata Ruang Pengevaluasai Dan Monitoring Pengembangan Etika Politik Pengevaluasi Advokasi dan Perlindungan sosial Pengevaluasi dan Monitoring Demokrasi dan HAM Pengevaluasi Dan Monitoring Lembaga Politik Pengevaluasi Dan Monitoring Ormas Pengevaluasi Dan Monitoring Pembauran Pengevaluasi Dan Monitoring Penanganan Konflik Pengevaluasi dan Monitoring Pencegahan Konflik Pengevaluasi dan Monitoring wawasan Kebangsaan Pengevaluasi Dana Sosial dan Jaminan Sosial Pengevaluasi Kelembagaan Pengevaluasi Kinerja Koperasi Berbadan Hukum Pengevaluasi Kinerja Pembangunan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengevaluasi Layanan Perbengkelan Pengevaluasi Pajak Daerah Pengevaluasi Pemajuan HAM Pengevaluasi Pengembangan Kinerja Pengevaluasi Perkembangan BUMD Pengevaluasi Produk Hukum Pengevaluasi Program Konservasi dan Sumber Daya Alam Pengevaluasi Studi Kelayakan dan Studi Amdal Pengkaji Produk Hukum Pengolah Arsip Pengolah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pengolah Bahan Kerjasama Kehutanan Pengolah Bahan Penetapan Standar Mutu Pengolah Bahan Pustaka
- 11 No 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
NAMA JABATAN Pengolah Data Pengolah Gudang Logistik Pengolah Hasil Perkebunan Pengolah Hijauan Pakan Ternak Pengolah Kerjasama dan Informasi Pengolah Koleksi Deposit dan Layanan Pengolah Laboratorium Perkebunan Pengolah Lahan Hijauan Makanan Ternak Pengolah Materi Pemasyarakatan Kearsipan Pengolah Media Penyuluhan Pengolah Obat Tradisional Pengolah Pakan Ternak Pengolah Pass dan TIM Bandara Pengolah Pendidikan dan Pelatihan Pengolah Perawatan Sarana dan Prasarana Produksi Ternak Pengolah Sarana Dan Penyuluhan kemetrologian Pengolah Sarana dan Prasarana Pengolah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Pengolah Sarana dan Prasarana Lingkungan Industri Kecil Pengolah Sarana Dan Prasarana Pengairan Pengolah Standar Sarana Pengolah Tata Lingkungan Geologi Penguji Analisa Proksimat Susu Penguji Bahan Bangunan Penguji Bakteriologi Penguji Daging Penguji Keamanan Pangan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penguji Kualitas Semen Beku Penguji Logam Berat Penguji Mikrobiologi Penguji Mutu Benih Tanaman Hutan Penguji Mutu Bibit Tanaman Hutan Penguji Organoleptic Penguji Parasitologi Penguji Pathologi Penguji Produk Pangan Asal Hewan Penguji Serologi Penguji Sumber Benih Tanaman Hutan Penguji Toxicologi Penjaga Tugu Batas Penyaji Bahan Informasi Pariwisata Penyeleksi Calon Transmigran Penyiap Bahan RUKD dan RUED Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Bina Marga Penyuluh Bina Potensi Masyarakat Penyuluh Dampak Lingkungan
- 12 No 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
NAMA JABATAN Penyuluh Kemetrologian Penyuluh Koperasi dan UMKM Penyuluh Pamong Praja Penyuluh Pemanfaatan Tanaman Obat Penyuluh Pengairan Penyuluh Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyuluh Peternakan Penyuluh Tenaga Kerja Penyusun Abstraksi Hukum Penyusun Bahan Akreditasi dan Perijinan Lembaga Latihan Penyusun Bahan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Penyusun Bahan Bimbingan Teknis dan Kelembagaan Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan Penyusun Bahan Evaluasi Penanaman Modal Penyusun Bahan Fasiltiasi Perfilman Penyusun Bahan Informasi dan Promosi Penyusun Bahan Informasi Kependudukan Penyusun Bahan Informasi Pasar Kerja Penyusun Bahan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak Penyusun Bahan Kelembagaan Petani Perkebunan Penyusun Bahan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyusun Bahan Kerjasama Penyusun Bahan Kesejahteraan Pegawai Penyusun Bahan Modul Pembelajaran Penyusun Bahan Pelatihan Penyusun Bahan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Penyusun Bahan Pembinaan dan Pemantauan Penempatan TKI Penyusun Bahan Pembinaan dan Pengembangan Instruktur Penyusun Bahan Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial Penyusun Bahan Pembinaan Lembaga Bursa Tenaga Kerja Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai Penyusun Bahan Pembinaan Perluasan Kerja Penyusun Bahan Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusun Bahan Pembinaan Teknis Perencanaan Penyusun Bahan Penelitian dan Pengembangan Penyusun Bahan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif Penyusun Bahan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Penyusun Bahan Pengembangan Sistem Manajemen mutu Diklat Penyusun Bahan Pengembangan TIK Penyusun Bahan Peran Serta Perempuan Penyusun Bahan Promosi dan Pelatihan Penyusun Bahan Promosi Penanaman Modal Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi Penyusun Bahan Rancangan kebijakan Penanaman Modal Penyusun Bahan Reparasi dan Bimbingan Edukasi Penyusun Bahan Sistem Pembelajaran Penyusun Bahan Teknis Lingkungan Hidup Penyusun Bezzeting Dan Formasi Pegawai
- 13 No 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
NAMA JABATAN Penyusun Desain Produk Industri Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat Penyusun Informasi dan Publikasi Penyusun Kegiatan Bantuan dan Perlindungan Sosial Penyusun Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyusun Kegiatan Pemberdayaan Sosial Penyusun Kegiatan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Penyusun Kerjasama Penanaman Modal Penyusun Konsep Penyusun Kurikulum dan Pengajaran Penyusun Laporan Penanaman Modal Penyusun Media Informasi Penyusun Naskah Sosialisasi Hukum Penyusun Pedoman Teknis Kegiatan Kesenian Penyusun Penelitian dan Pengembangan Penyusun Pengembangan dan Pemasaran Penyusun Pengendalian dan Operasi Lapangan Penyusun Peta Daerah Rawan Bencana Penyusun Petunjuk Teknis Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Penyusun Petunjuk Teknis Perumahan Penyusun Program dan Anggaran Penyusun Program Pelatihan Penyusun Program Pelatihan Pegawai Penyusun Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Penyusun Program Penataan Dan Pemberdayaan Penduduk Penyusun Program Pengembangan Pegawai Penyusun Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat Penyusun Rencana Kegiatan Pendidikan Pelatihan Ekspor Penyusun Rencana Kegiatan Promosi Ekspor Penyusun Rencana Kerjasama Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyusun Rencana Makro Kehutanan Penyusun Rencana Pembinaan Angkutan Penumpang Penyusun Rencana Tata Teknis Pengairan Peramu Makanan Ternak Perawat Ternak Perekayasa Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perencana dan Evaluasi Pembinaan Sekolah Perencana Infrastruktur Sumber Daya Air Perencana Produksi Perencana Promosi dan Publikasi Perencana Teknis Industri dan Perdagangan Perencana Teknis Jalan dan Jembatan Perumus Evaluasi pasca Diklat Petugas Asuransi dan Pemberdayaan TKI Petugas Bengkel Pendidikan Kejuruan Petugas Bimbingan Kerohanian
- 14 No 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas
NAMA JABATAN Diklat Fasilitator Tata Ruang Fumigasi Gudang Gudang Logistik Bencana Higienis dan Sanitasi Humas Inteljen Pol PP Jasa Kebandarudaraan Jurnal Kasir Keamanan Kegiatan Acara Keprotokolan kesehatan Kesyahbandaran Laboratorium Industri Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Laboratorium Pertanian Laboratorium Tenaga Kerja Laundry Layanan Bimbingan dan Konseling TKI Layanan Bimbingan dan Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan Layanan Bimbingan Teknis Layanan Informasi Bandara Layanan Operasional Pajak Layanan Transmigrasi Limbah listrik dan mekanik Bendung Monitoring Lalu Lintas Angkutan Barang Monitoring Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Operasional Lalu Lintas Otomasi Perpustakaan Pelayanan Informasi Pelayanan Surat Keterangan Fiskal Pembinaan dan Pengembangan Industri Pemeliharaan Penagihan Pendataan Dan Penetapan Obyek Pajak Dan Retribusi Penetapan Pajak Pengamanan dan Pengawalan Pengambil Contoh Pengawas Obat Hewan Pengelola Limbah Pengembangan Seni Budaya Penyuluh Industri Kulit Penyusutan dan Pemeliharaan Arsip Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Bandar Udara
- 15 No 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714
NAMA JABATAN Petugas Perpustakaan Petugas Pintu Air Petugas Posko Penanggulangan Bencana Petugas Prasarana Lalu Lintas Jalan Petugas Produksi Media Pendidikan Petugas Protokol Petugas Sarana Bimbingan dan Pembinaan Lanjut Petugas Sarana dan Prasarana Petugas Sarana dan Prasarana Kesenian Petugas Sarana dan Prasarana Pelayanan TIK Petugas Sarana Keterampilan Petugas Sarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Petugas Sarana Pendidikan Petugas Sarana Pengembangan Potensi Petugas Sarana Penyaluran dan Pembinaan Lanjut Petugas Siaran Petugas Standarisasi dan Sertifikasi Petugas Sterillisasi Petugas Survey Dan Pengukuran Petugas Survey Kehutanan Petugas Survey LLASDP Petugas Survey Perkeretaapian Petugas Teknik Budidaya Perikanan Pramu Asrama Pramu Bakti Pramu Gudang Pramu Pimpinan Pramu Sarana Wisata Pramusaji Pranata Laboratorium Farmasi Pranata Laboratorium Fisioterapi Pranata Laboratorium Fitokimia Pranata Laboratorium Keperawatan Pranata Laboratorium Klinik Pranata Laboratorium Kultur Jaringan Pranata Laboratorium Lingkungan Pranata Laboratorium Metrologi Pranata Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan Pranata Laboratorium Perkebunan Pranata Laboratorium Peternakan Pranata Laboratorium Teknik Pranata Loboratorium Bahasa Pranata Pengelolaan Leger Jalan Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/ Perkebunan Pranata Pengolahan Media Baru Pranata Reproduksi Arsip Pranata Restrorasi Arsip Preparator
- 16 No 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
NAMA JABATAN Psikolog Reporter Residu Peptisida dan Antibiotika Sterilisator Peralatan Laboratorium Kesehatan Hewan Teknisi Apron Movement Control Teknisi Fasilitas Keamanan Penerbangan Teknisi Keamanan Penerbangan Teknisi Laboratorium Kesehatan Teknisi Laboratorium Ternak Teknisi Listrik Teknisi Listrik Bandara Teknisi Mekanik Bandara Teknisi Mesin Teknisi Pelayanan Aeoronautika Teknisi Pengujian Lapangan Teknisi Pertanian Teknisi Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tenaga Kesehatan Tradisional Tenaga Teknis Keperbukalaan Terapis Gigi dan Mulut Verifikator Administrasi Klaim Verifikator Dokumen Ekspor Verifikator Keuangan
B. JABATAN FUNGSIONAL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
NAMA JABATAN Administrator Kesehatan Analis Kepegawaian Analis Pasar Hasil Pertanian Analis Pasar Hasil Perikanan Analis Ketahanan Pangan Apoteker Arsiparis Asisten Apoteker Asisten Pelatih Olahraga Assessor SDM Aparatur Auditor Auditor kepegawaian Bidan Dokter Dokter Gigi Dokter Pendidik Klinis Entomolog Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Fisikawan Medis Fisioterapis Guru
- 17 No 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
NAMA JABATAN Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Inspektur Tambang Instruktur Mediator Hubungan Industrial Medik Veteriner Nutrisionis Okupasi Terapis Ortosis Prostetis Pamong Belajar Pamong Budaya Paramedik Veteriner Pekerja Sosial Pelatih Olahraga Pembimbing Kesehatan Kerja Penata Ruang Peneliti Penera Penerjemah Pengantar Kerja Pengawas Benih Tanaman Pengawas Bibit Ternak Pengawas Ketenagakerjaan Pengawas Lingkungan Hidup Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pengawas Mutu Pakan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Pengawas Perikanan Pengawas Sekolah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengembang Teknologi Pembelajaran Pengendali Dampak Lingkungan Pengendali Ekosistem Hutan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penggerak Swadaya Masyarakat Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Mutu Barang Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelidik Bumi Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyuluh Perikanan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyuluh Pertanian Penyuluh Sosial Perancang Peraturan Perundang-Undangan Perawat Perawat Gigi
- 18 No 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
NAMA JABATAN Perekam Medis Perekayasa Perencana Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Komputer Pranata Laboratorium Kesehatan Pranata Laboratorium Pendidikan Psikolog Klinis Pustakawan Radiografer Refraksionis Optisien Sandiman Sanitarian Statistisi Teknik Jalan dan Jembatan Teknik Pengairan Teknik Penyehatan Lingkungan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Teknisi Elektromedis Teknisi Gigi Teknisi Litkayasa Terapis Wicara Widyaiswara
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
