DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

: a. bahwa dalam iangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pertambangan dan energi di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu dilakukan penataan kembali struktur Organisasi, Tata Kerja Dinas Pertambangan

Daerah

Propinsi

Daerah

Tingkat

I

Jawa

Timur

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 j-.met is Nomor 8 Tahun 1995 dan Nomor 4 Tahun b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ; 4. Undang-Undamj Nomor 15 Tahun 1985

tentang

Ketenaga listrikan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) ; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ; 8. Peraturan

Iemerintah

Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedo-man Organisaai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundarig-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

TENTANG DINAS

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR


2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur ; e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur ; f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur ; g. Sumberdaya Mineral, adalah endapan mineral berharga yang terdapat disuatu wilayah, baik yang sudah diketahui maupun yang masih bersifat potensi ; h. Pertambangan umum adalah kegiatan teknologi dan bisnis yang berkaitan eksplorasi,

dengan

Industri

evaluasi,

Pertambangan

penatn-bangan,

mulai

dari

pengolahan,

prospeksi, pemurnian,

pengangkutan sampai pemasaran, kecuali untuk minyak bumi, gas alam dan bahan radio aktif ; i.

Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;

j.

Ekploitasi,

adalah

usaha

pertambangan

dengan

maksud

untuk

menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ; k. Izin Usaha Inti Listrik, adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUKU, atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS, yaitu izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada BUMN, BUMD, Lembaga Negara lainnya, Koperasi atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan sendiri; l.

Air Bawah Tanah, adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

m. Energi alternatif adalah Energi yang berasal bukan dari minyak bumi, seperti tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomassa, gas alam, gambut dan batubara ;


3

n. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung ; o. Jaringan sumur pantau adalah pembangunan sumur pantau yang terintegrasi berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah ; p. Pengendalian

adalah

segala

sesuatu

yang

mencakup

kegiatan

pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan umum, air bawah tanah, energi dan kelistrikan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan keterse-diaan dan mutunya ; q. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan di bidann sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ;

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi

dan

tugas

dekonsentras

di

bidang

Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah ;


4

b. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi ; c. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/kota yang tidak disambung ke Grid Nasiional ; d. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil ; e. Pelatihan dan penelitian di bidang sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah di wilayah Propinsi ; f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah ; g. Pelaksanan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan tatalaksana.

BAB III ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : a. Kepala Dinas ; b. Wakil Kepala Dinas ; c. Bagian Tata Usaha ; d. Sub Dinas Penyusunan Program ; e. Sub Dinas Pertambangan Umum Dan Energi ; f. Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah ; g. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi ; h. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


5

Bagian Kedua Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan, perencanaan kebijakan, pelaksanaan pengelo-laan, koordinasi, pembinaan, pelatihan

serta

pengenda-lian

dan

pengawasan

dalam

bidang

pertambangan dan energi.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas mempunya: tugas : a. Mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ; b. Memimpin kegiatan pengawasan antern Dinas ; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta hukum dan tatalaksana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam, Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan urusan rumah tangga,

surat menyurat, kearsipan,

keprotokolan dan kehumasan ; b. pengelolnan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi kcuangan dan gaji pegawai ; d. pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor; e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas ; f. penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan organisasi dan tatalaksana ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


6

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Keuangan ; d. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan ber-tanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan dan kearsipan ; b. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga dinas, melakukan tata usaha, pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor ; c. menyiapkan bahan untuk proses pengadaan peralatan, barang dan perbekalan; d. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kantor ; e. melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai Dinas ; f. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan ; g. melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. menyelenggarakan

tata

usaha

kepegawaian

yang

meliputi

pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai dan mutasi pegawai ; b. menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. mengelola

administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai

termasuk jabatan fungsional ; d. melakukan upaya untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;


7

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menghimpun

data

dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai ; c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengelolaan keuangan rutin dan pembangunan ; d. menyusun

laporan

pertanggung

jawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana, mempunyai tugas : a. menghimpun

dan

menyusun

dokumentasi/informasi

peraturan

perundang-undangan serta memelihara dan mendistribusikan; b. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di

bidang

pertambangan dan energi serta air bawah tanah ; c. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain dalam penyelesaian sengketa di bidang Pertambangan dan Energi serta air bawah tanah ; d. menyusun rencana pengembangan dan pembiriaan orgatusasi dan tatalaksana ; e. mengelola perpustakaan dinas; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keernpat Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub

Dinas

Penyusunan

Program

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan penyu-sunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, menyusun laporan serta publikasi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program ;


8

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran ; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ; d. penyusunan laporan serta publikasi atas kegiatan beserta hasil-hasilnya ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas : a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ; b. Seksi Perencanaan ; c. Seksi Monitoring dan Evaluasi; d. Seksi Publikasi dan Pelaporan;

(2) Masing-m.tsing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi y.mg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas : a. mengumpulkan,

menginventarisir

dan mensistimatisasikan

dalam rangka perumusan dan penyusunan

program

data

kegiatan

dibidang energi dan sumber daya mineral serta air bawah tanah ; b. mengolah, menganalisis serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program ; c. memelihara dan menyajikan data dibidang energi dan sumber daya mineral serta air bawah tanah ; d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

(2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana programprogram kegiatan serta bahan-bahan koordinasi/rapat koordinasi ; b. menyusun

program

dan

rencana

kegiatan

yang meliputi

pengembangan pertambangan umum, energi dan kelistrikan serta air bawah tanah ; c. menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan ;


9

d. melaksanakan

tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasiInya ; b. menganalisis hasil kegiatan dan permasalahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan memperhatikan program dan rencana ; c. menyusun hasil

evaluasi pelaksanaan kegiatan Pertambangan,

Energi, kelistrikan dan air bawah tanah sebagai bahan penyusunan program selanjutnya ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(4) Seksi Publikasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menghimpun hasil kegiatan program di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ; b. menyusun data hasil kegiatan dalam bentuk statistik dan sistim informasi ; c. menyusun

laporan

berkala

tentang

pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ; d. melaksanakan

publikasi

program

dan

hasil-hasilnya

bagi

masyarakat luas dan instansi lain ; e. melaksanakan

tugas-tugas


Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima Sub Dmas Pertambangan Umum Dan Energi

Pasal 16

Sub

Dinas

Pertambangan

Umum

Dan

Energi

mempunyai

tugas

melaksanakan penelitian, inventarisasi dan pemetaan sumberdaya mineral, penyusunan

petunjuk

teknik

pertambangan

dan

Konservasi

serta

memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi teknik untuk kegiatan pertam-bangan umum dan energi serta pengembangan pemanfaatannya.


10

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sub Dinas Pertambangan Umum dan Energi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penelitian,

survey, pemetaan

cadangan

sumberdaya

mengetahui sebaran, jumlah dan inventarisasi dan mineral

untuk

kualitasnya ; b. penyusunan petunjuk teknik pertambangan dan upaya konservasi ; c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan teknis dibidang pertambangan umum, energi dan kelistrikan ; d. pelaksanaan proses perizinan usaha pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi lintas Kabupaten/Kota e. pelaksanaan perizinan pengelolaan sumberdaya mineral dan energi nonmigas kecuali bahan radio aktif wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil ; f. pelaksanaan upaya pengembangan dan pemanfaat sumber daya mineral, tehnologi kelistrikan dan energi alternatif; g. pelaksanaan pemberian izin usaha inti kelistrikan dan distribusi lintas Kabupatan/Kota yang tidak disambung ke Grid Nasional ; h. pelaksanaan pemberian izin usaha non inti/jasa penunjang minyak dan gas bumi ; i.

pelaksanaan tugar-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Pertambangan Umum Dan Energi terdiri atas : a. Seksi Pemetaan Dan Konservasi Sumberdaya Mineral ; b. Seksi Teknologi Pertambangan Umum ; c. Seksi Jasa Pertambangan Umum ; d. Seksi Energi dan Kelistrikan ;

(2) Masing-inasing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada .'ub Dinas Pertambangan Umum Dan Energi.

Pasal 19 (1) Seksi Pemetaan Dan

Konservasi Sumberdaya Mineral mempunyai

tugas : a. melaksanakan

penelitian

dan

pemetaan

sebaran

cadangan

sumberdaya mineral dengan berbagai skala lebih besar dari 1:250.000 ;


11

b. melaksanakan Pemetaan dan inventarisasi jumlah dan kualitas cadangan sumberdaya mineral dengan berbagai skala lebih besar dari 1 : 250.000 ; c. melakukan

survey

dasar

geologi

dan pemetaan geologi teknik

serta kerentanan gerakan tanah ; d. melaksanakan

penelitian

pengembangan

sumberdaya

pemanfaatan,

mineral

dalam

pengembangan

rangka

teknologi,

pengolahan dan pemurnian bahan galian; e. mengaiventarisasi

bahan

untuk

menyusun

standar

teknis

pertambangan umum; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertambangan Umum dan Energi.

(2) Seksi Teknologi Pertambangan umum mempunyai tugas: a. melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan dan teknik pengolahan sumberdaya mineral ; b. meneliti dan memproses pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi lintas Kabupaten/Kota c. meneiiti dan memproses rekomendasi teknik terhadap kegiatan pertambangan umum ; d. meneiiti dan memproses pelaksanaan jaminan reklamasi pada usaha pertainbanqan umum ; e. meneliti dan memproses pemberian izin pertambangan umum pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil ; f. meneliti/memproses rekomendasi dan izin pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak dan bahan cair berbahaya ; g. melaksanakan

tugas-tugas


Dinas Pertambangan Umum Dan Energi ;

(3) Seksi Jasa Pertambangan Umum mempunyai tugas : a. memberikan pelayanan konsultasi usaha

pertambangan umum

yang meliputi manajemen, teknik pengebangan teknik pengolahan, informasi pasar dan phncadangan wilayan ; b. memberikan pelayanan analisa laboratorium dan pemanfaatan peralatan pertambangan : c. mwlaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pertambangan umum; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertambangan Umum Dan Energi ;


12

(4) Seksi Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas : a. menginventarisasi dan menganalisa data potensi kebutuhan energi, kelistrikan dan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi ; b. meneliti dan memproses izin Usaha Inti Listrik yang tidak disambung ke grid ( jaringan transmisi ) Nasional ; c. meneleti dan memproses Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Usaha Non Inti ( Usaha Penunjang) minyak dan gas bumi ; d. meneliti dan memproses izin usaha energi nonmigas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil ; e. mengupayakan

pengembangan

teknologi

energi alternatif dan

kelistrikan ; f. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknik di bidang energi dan kelistrikan ; g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertambangan Umum dan Energi

Bagian Keenam Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah

Pasal 20

Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi , penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, memberikan saran teknik untuk izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah pada cekungan lintas Kabupaten/Kota, serta menetapkan sistem jaringan sumur pantau untuk konservasi air bawah tanah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimakud dalam Pasal 20, Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi, penelitian, survey dan pemetaan hidrogeologi dengan berbagai skala lebih besar dan 1 : 250. 000; b. pelaksanaan penelitian dan penyelidikan geofisika dalam rangka konservasi air bawah tanah ; c. pelaksanaan pemberian izin penelitian, izin penyelidikan, izin eksplorasi air bawah tanah pada cekungan lintas Kabupaten/Kota ; d. pemberiarian saran teknik pengeboran dan pengambilan air bawah. tanah, dan pelayanaan uji kualitas air ; e. pelaksanaan tugas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


13

Pasal 22

(1) Sub Dinas Pengelolaan Air bawah tanah terdiri atas : a. Seksi pemetaan Air Bawah tanah ; b. Seksi Pemanfaatan Air bawah Tanah ; c. Seksi Konservasi Air Bawah Tanah.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Pasal 23

(1) Seksi Pemetaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas : a. melaksanakan penelitian dan pemetaan hidrogeologi bersistem serta penelitian dan pemetaan hidrogeologi khusus dengan berbagai skala lebih besar dari 1 : 250.000 ; b. melaksanakan

penelitian

hidrogeologi

dalam rangka penetapan

daerah resapan dan daerah pengambilan air bawah tanah ; c. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data potensi air bawah tanah ; d. melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah .

(2) Seksi Pemanfaatan Air Bawah Tanah mempunyai tugas : a. memfasilitasi

proses

pemberian

izin

penelitian,

penyelidikan,

eksplorasi air bawah tanah ; b. melaksanakan pembinaar dan pelatihan teknis air bawah tanah ; c. memfasilitasi

pengembangan pemanfaatan air bawal tanah ;

d. melasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelolaan Air Bawah Tanah.

(3) Seksi Konservasi Air Bawah Tanah mernpunyai tugas : a. melaksanakan inventarisasi sumber air bawah tanah, dalam rangka konservasi air bawah tanah ; b. memberikan saran teknik Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, Izin Penerapan Mata Air, Izin Penganbilan Air Bawah Tanah, pembuatan sumur pantciu, pembuatan sumur imbuhan dangkal dan penentuan penyebaran lokasinya pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota ;


14

c. memberikan

rekomendasi

teknik

untuk

Izin

Penelitian,

Izin

Penyelidikan, Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota ; d. menetapkan dan/atau membangun sistim jaringan sumur pantau sendiri atau bersama-sama dengan Kabupaten/Kota sebagai salah satu kegiatan konservasi air bawah tanah ; e. melaksanakan penelitian dan pengkajian kelayakan pemanfaatan air bawah tanah ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengelclaan Air Bawah Tanah.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Pengawasan Pertambangan Dan Energi

Pasal 24

Sub Dinas Pengawasan Pertambangan Dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pertambangan umum, air bawah tanah, Energi dan Kelistrikan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan Dan Enerqi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengendalian dan pengawaaan terhadap pengelolaan pertambangan umum, energi, kelistrikan dan air bawah tanah ; b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan Sumberdaya mineral dan energi nonmigas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil ; c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi terdiri atas : a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum ; b. Seksi Pengawasan Pengambilan Air Bawah Tanah ; c. Seksi Pengawasan Energi Dan Kelistrikan. (2) Masing-musing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi.


15

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan materi, mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan per-tambangan umum ; b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknik pertambangan serta kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan ; c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak lingkungan pertambangan ; d. melaksanakan

pengawasan

terhadap

penerapan

standard

pengelolaan pertambangan umum, dan sumberdaya mineral pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil ; e. menyiapkan saran pertimbangan penggunaan bahan peledak dan bahan cair berbahaya ; f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegi.itan Pertambangan Ta.ipa Izin (PETI) ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi.

(2) Seksi Pengawasan Pengamhilan Air Bawah Tanah mempunyai tugas : a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengambilan air bawah tanah, pengeboran, pembua-tan sumur pantau dan sumur imbuhan; b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap terjadinya kemungkinan perusakan lingkungan akibat air bawah tanah ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi.

(3) Seksi Pengawasan Energi Dan Kelistrikan mempunyai tugas : a. menyiapkan pengawasan

materi/bahan kegiatan

pelaksanaan

pengelolaan

pengendalian

energi, kelistrikan

dan lintas

Kabupaten/Kota ; b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan kelistrikan Non Grid Nasional lintas Kabupaten/ Kota ; c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan energi alternatif yang pemanfaatannya bersifat lintas Kabupaten/Kota;


16

d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 uampai dengan 12 mil , e. melak anakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas Pengawasan Pertambanqan dan Energi .

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai bidang keahlian dan ketrampilan:

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 28, terdin sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsiona '. yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Semua unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.


17

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan mamberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Setiap laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setlap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah

yang

diperlukan

apabila

bertentangan

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepala Dinas dan Waikil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. atas usul Sekretaris Daerah ,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Kepala Uagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawa: Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


18

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dari mempakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tinukat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 Junctis Nomor 8 Tahun 1995 dan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


19

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

Pengundangan

Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


20

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 12 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


21

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEPAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Timur dilaksanakan karena adanya perubahan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dibidang Pertambangan dan Energi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, sebelumnya Pemerintah Propinsi Jawa Timur melaksanakan urusan Pertambangan Bahan Galian Golongan C berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibid ing Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, dengan adanya penyerahan urusan tersebut maka pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertambangan Daeiah Propinsi Jawa Timur junctis Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1995 dan Nomor 4 Tahun 2000 maka Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Timur mempunyai tugas dibidang perencanaan,

pengelolaan,

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

kegiatan

pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah di Propinsi Jawa Timur, khusus untuk air bawah tanah merupakan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur

Dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang pendayagu-naan sumber daya alam khususnya pertambangan dan energi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (5) angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka kewenangan Pemerintah Propinsi dibidang Pertambangan dan Energi meliputi : a. penyediaan dukungan

pengembangan

dan

pemanfaatan

sumberdaya mineral dan

energi serta air bawah tanah; b. Pemberian izin usaha inti Pertambangan Uinuni lintas Kabupaten / Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi; c. Pemberian

usaha

inti

listrik

dan

distribusi

lintas Kabupaten/Kota yang tidak

disambung ke Grid Nasional; d. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) s/d 12 (duabelas) mil;


1

e. Pelatihan dan penelitian dibidang Pertambangan dan Energi di wilayah Propinsi;

Dalam pelaksanaan kewenangan dimakoud Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi yaitu : 1. Memfasilitasi dalam bentuk penyediaan data teknis yang berkaitan dengan usaha pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral energi dan air bawah tanah seperti melaksanakan inventarisasi, penyediaan data poter.ai memberikan informasi untuk pengembangan dan pemanfaatannya. 2. Mengatur dan mengendalikan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi dan air bawah tanah seperti menetap-kan pedoman teknik untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum dan air bawah tanah, menetapkan saran teknik untuk pemanfaatannya dan melakukan pengujian/sertifikasi laboratorium. 3. Merencanakan dan menetapkan kawasan pertambangan, kawasan cekungan air bawah tanah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota agar pemanfaatan dan pengendaliannya terencana / terpadu serta konservasi lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal 4. Memberikan pelayanan perizinan usaha inti pertambangan umum dan usaha inti listrik yang tidak disambung ke Grid Nasional dan bersifat lintas Kabupaten / Kota serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. 5. Mengelola sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil yang meliputi perencanaan {inventarisasi potensi dan cadangan), perizinan, pengendalian dan pengawasan. 6. Melaksanakan penelitan dan pelatihan teknis dibidang per-tambangan dan energi.

Disamping itu juga melaksanakan kewenangan / tugas yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral) baik sebagai dekonsentrasi.

Dengan berubahnya tugas-tugas pada Dinas Pertambangan Propin-si Jawa Timur maka diperlukan struktur organisasi dan tatakerja yang baru agar lebih efisien dan optimal dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2

:

Cukup jelas

Pasal 3

:

Yang dimaksud dengan tugas membantu Gubernur adalah merupakan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan Pertambangan dan Energi melalui koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan, energi serta air bawah tanah.


2

Pasal 4 huruf a sampai dengan d

:

Cukup jelas

Pasal 4 huruf e

:

Pelatihan teknik dibidang pertambangan dan energi diarahkan untuk mening-katkan kemampuan teknik masyarakat non aparatur pemerintah.

Pasal 4 huruf f dan g

:

Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan 15 :

Cukup jelas.

Pasal 16

Rekomendasi teknik dapat diberikan kepada Kabupaten/Kota

:

yang belum/ tidak mampu melaksanakan pengelolaan secara utuh di bidang pertambangan umum dan energi.

Pasal 17 sampai dengan 19 : Cukup jelas.

Pasal 20

: Saran dan rekomendasi teknik terhadap izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah, izin penurapan mata air, izin penelitian dan izin ekplorasi merupakan bentuk kegiatan fasilitasi

terhadap

pengelolaan

air

bawah

tanah

bagi

kabupaten/Kota yang belum/tidak mampu melaksanakan pengelolaan secara utuh.


Pasal 23 ayat (1)

: Bentuk

kegiatan

penelitian

dan

penietaan

hidrogeologi

meliputi kegiatan pengeboran sumur ekplorasi, penyelidikan dan penelitian geofisika.

Pasal 23 ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.


Pasal 27 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud kegiatan pengelolaan pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan umum meliputi kegiatan administrasi, pelak sanaan penambangan dan pemanfaatan produksi tambang.


3

Pasal 27 ayat (1) huruf b

:

Pelaksanaan usaha pertambangan membutuhkan peralatan dan teknik khusus serta kemungkinan mengakibatkan tingkat kecelakaan tambang yang cukup besar sehingga pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 dan Kep. Mentamben Nomor 1256.K/03/M.PE/ 1991.

Pasal 27 ayat (1) huruf c sampai dengan g

:

Pasal 27 ayat (2) huruf a :

Cukup Jelas.

Pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pembuatan dan perbaikan / penyempurnaan sumur bor serta penurapan

mata

air

kegiatannya

meliputi

pemasangan

saringan uji pemompaan lapisan pembawa air, penurapan mata air, pemasangan pompa, debit pengambilan dan pemasangan meter air serta letak sumur imbuhan .

Pasal 27 ayat (2) huruf b

:

Pengendalian

dan

perujawasan

terhadap

kemungkinan

cerjadinya pencemaran lingkungan air bawah tanah meliputi kegiatan evaluasi / pemantauan jumlah dan mutu air bawah tanah, penelaan hasil analisis laboratorium serta evaluasi penurunan muka air tanah dan hasil rekaman hidrograph sumur-sumur pantau.

Pasal 27 ayat (2) huruf c

:

Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (3)

:

Cukup jelas.

Pasal 28 sampai dengan 37:

Cukup jelas.


4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR

Recommend Documents