KATA PENGANTAR. Selamat bekerja dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-nya kepada kita semua

KATA PENGANTAR

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015) adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014,misalnya rumah tangga pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Kegiatan PBDT 2015 perlu dilakukan karena selama periode 2011-2015 besar kemungkinan telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan program perlindungan sosial. Kegiatan PBDT 2015 dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Kegiatan serupa pernah dilaksanakan oleh BPS sebanyak tiga kali dengan nama yang berbeda, yaitu Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 (PSE 2005), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 dan PPLS 2011. Data tersebut digunakan untuk menyusun rumah tangga sasaran penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program pembagian beras untuk penduduk miskin (Raskin), Program Simpanan Keluarga Sejahtera 2015, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2014-2015, dan sebagainya. Mekanisme pelaksanaan PBDT 2015 berbeda dengan tiga kegiatan sebelumnya yaitu dengan adanya keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan forum diskusi antar perangkat daerah dan tokoh masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga dalam BDT yang dipandu oleh seorang fasilitator dan asisten fasilitator. Kegiatan FKP ini dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan lengkap rumah tangga. Buku ini ditujukan sebagai panduan bagi Kepala BPS provinsi dan Kepala BPS kabupaten/kota beserta jajarannya dalam pengelolaan kegiataan PBDT 2015. Secara ringkas dituangkan dalam buku ini mengenai ruang lingkup kegiatan, mekanisme kegiatan, jenis keterangan yang dikumpulkan, proses pengolahan data di pusat dan di daerah, monitoring dan evaluasi. Buku ini dimaksudkan agar semua kegiatan yang terkait dengan PBDT 2015 berjalan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan data yang akurat. Selamat bekerja dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Mei 2015 Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc. NIP. 19560805 197903 1 001

i

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Jadwal Pelaksanaan PBDT 2015

1 1 1 2

BAB II. METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN 2.1. Cakupan 2.2. Tahapan Kegiatan 2.3. Jenis Dokumen yang Digunakan 2.4. Pemutakhiran BDT di Provinsi Papua dan Papua Barat 2.5. Pengolahan Data

3 3 5 6 7

BAB III STRUKTUR ORGANISASI 3.1. Struktur Organisasi PBDT 2015 3.2. Wewenang dan Tugas Unsur Penanggung Jawab Pelaksanaan PBDT 2015 3.3. Persyaratan Petugas Lapangan PBDT 2015

9 10 13

BAB IV PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 4.1 Penyiapan Dokumen Forum Konsultasi Publik 4.2 Mekanisme Forum Konsultasi Publik 4.3 Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik 4.4 Pengawasan dan Monitoring Forum Konsultasi Publik

17 17 19 20

BAB V PELAKSANAAN PENDATAAN RUMAH TANGGA 5.1 Penyiapan Dokumen Pendataan 5.2 Mekanisme Pendataan 5.3 Pengaturan Jadwal Pencacah 5.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lapangan

23 23 24 25

BAB VI PENYELENGGARAAN PELATIHAN PETUGAS 6.1 Pelatihan Petugas FKP 6.2 Pelatihan Petugas Pendataan 6.3 Pelatihan Petugas Pengolahan

27 27 28

BAB VII SOSIALISASI PBDT 2015 TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

29

Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi 2. Jumlah Trainer FKP, Inda FKP, Fasilitator dan Asisten Fasilitator menurut Provinsi 3. Jumlah Petugas Pendataan menurut Provinsi 4. Daftar PBDT2015.PPLS ii

35 36 37 38

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Daftar PBDT2015.Program Daftar PBDT2015.Lainnya Daftar PBDT2015.FKP Berita Acara FKP Daftar Hadir Peserta FKP Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Desa Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Kecamatan Contoh Surat Undangan Kepada Ketua SLS (RW/ Dusun) dan Tokoh Masyarakat untuk FKP dan Contoh Daftar Mutasi Rumah Tangga. 13. Daftar PBDT2015.RT 14. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Fasilitator FKP 15. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pendataan untuk Mitra 16. Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pengawasan untuk Mitra 17. Jadwal Pelatihan Fasilitator 18. Jadwal Pelatihan Inda dan PCL/PML 19. Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada SLS Satu Tingkat di Bawah Desa 20. Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada Tingkat Desa yang lebih dari Satu Gelombang

iii

39 40 42 43 45 47 48 49 51 59 61 63 65 66 67 67

iv

I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain- lain. Dalam melaksanakan program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai sasaran dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan dan mengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011. Metodologi PBDT 2015 berbeda dengan dengan kegiatan sebelumnya (PPLS 2011). Kegiatan PBDT 2015 dibagi menjadi dua tahap, pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS) satu tingkat di bawahnya. Tahap kedua adalah pendataan rumah tangga yang merujuk pada hasil tahap pertama (FKP). 1.2 Tujuan Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga BDT kondisi tahun 2015 sebagai data dan informasi mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program. 1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan PBDT 2015 didasarkan pada : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1

1.4

Jadwal Pelaksanaan PBDT 2015

Pelaksanaan PBDT 2015 mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPS Pusat dan daerah. Berikut adalah jadwal pelaksanaan mulai dari ujicoba instrumen sampai data siap diberikan kepada Kantor Wakil Presiden melalui Sekterariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pemutakhiran BDT 2015

2

Metodologi dan Tahapan Kegiatan

II

2.1. Cakupan PBDT 2015 dilaksanakan di 34 provinsi, 511 Kabupaten/Kota, 7.074 kecamatan dan 82.190 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Target rumah tangga yang dikumpulkan datanya sekitar 27,2 juta rumah tangga, atau sekitar 40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah secara nasional. Data rumah tangga sasaran yang dikumpulkan dalam PBDT 2015 mencakup nama dan alamat rumah tangga sasaran, keterangan pokok rumah tangga dan keterangan sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga. Pemutakhiran pada BDT yang dimaksud mencakup memperbarui identitas tempat tinggal sesuai perkembangan wilayah terkini, mengumpulkan karekteristik sosial ekonomi dan mengumpulkan informasi baru yang belum ada sebelumnya. Pemutakhiran tersebut harus dilakukan di lapangan, sebagian keterangan diperoleh pada tingkat wilayah satuan lingkungan setempat (seperti Dusun, RW, RT, Dukuh, Lingkungan, Jorong, dsb.), dan sebagian keterangan harus diperoleh dari rumah tangga. Lingkup isi data (keterangan) yang dikumpulkan adalah alamat, keterangan sosial ekonomi rumah tangga dan individu anggota rumah tangga, yang sifatnya umum sehingga dapat digali dengan pengamatan dan wawancara (pengakuan). Tidak dilakukan pendataan yang bersifat pengujian laboratorium, ataupun pembuktian legal formal, sehingga kebenaran isi data sangat tergantung pada kejujuran masyarakat serta kemampuan petugas dalam menggali keterangan. 2.2 Tahapan Kegiatan Kegiatan PBDT 2015 ada dua tahapan kegiatan besar yang akan dilakukan, yaitu tahap pertama berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dan tahap kedua berupa pendataan ke rumah tangga. Berikut ini dijelaskan pengertian satu per satu tahapan tersebut. a. Forum Konsultasi Publik (FKP) Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah forum pertemuan untuk bertanya-jawab bersama dengan publik/masyarakat. Agar konsultasinya efektif dan efisien maka konsultasi hanya melibatkan tokoh yang mewakili masyarakat, seperti ketua komunitas, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT atau Ketua SLS atau tokoh yang mewakili. FKP dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan (Gambar 2.1) dengan mengundang perwakilan masyarakat dari wilayah setingkat di bawah desa/kelurahan. Tidak semua desa/kelurahan seragam dalam penamaan bagian wilayahnya, namun berdasarkan informasi dari PODES 2014 sebagian besar menggunakan Dusun atau RW (Rukun Warga) sebagai wilayah tingkat pertama di bawah desa/kelurahan. Secara khusus di Sumatera Barat mayoritas menggunakan Nagari sebagai Desa/Kelurahan dan di bawahnya ada Jorong. Setiap kegiatan FKP akan difasilitasi oleh fasilitator, yang berfungsi sebagai pemandu diskusi, membimbing pemeriksaan dan pengesahan data (nama-alamat). Pada pokoknya kegiatan FKP hanya memeriksa apakah sejumlah nama dan alamat kepala rumah tangga di dalam daftar

3

tercetak (prelist) benar KEBERADAANNYA di wilayah ini, yakni tentang apakah masih tinggal di wilayah ini, sudah pindah ataukah sudah meninggal? Sedangkan perihal apa, dari mana dan untuk apa daftar tersebut, serta mengapa diperiksa, tentunya perlu dijelaskan fasilitator.

FKP di desa

Desa/Kelurahan

Peserta FKP

Dusun/RW

RT

RT 01

Dusun/RW

RT

RT

RT

Dusun/RW

RT

RT

RT

RT

Gambar 2.1 FKP pada Tingkat Desa Pada kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk besar dan padat, FKP dilaksanakan pada SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan seperti Dusun atau RW (Gambar 2.2). Peserta FKP pada SLS satu tingkat di bawah desa adalah ketua RT yang berada di wilayah dusun atau RW tersebut. Penentuan kota-kota ini berdasarkan keputusan BPS pusat.

FKP di RW/Dusun

RW/Dusun

RT 01

RT 02

RT ...

RT 14

RT 15

Peserta FKP

Gambar 2.2 FKP pada SLS Satu Tingkat di Bawah Desa (RW/Dusun)

4

b. Pendataan Rumah Tangga. Pada kegiatan ini petugas pencacah lapangan (PCL) akan mendata setiap rumah tangga yang telah tercetak pada daftar PBDT2015.FKP yang merupakan daftar nama dan alamat rumah tangga yang sudah dikonfirmasi keberadaannya melalui FKP. Petugas pencacah juga melakukan konsultasi dengan rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah tangga miskin yang belum masuk dalam daftar PBDT2015.FKP. Rumah tangga miskin hasil konsultasi ini dicatat sebagai rumah tangga tambahan pada daftar PBDT2015.FKP dan didata secara lengkap oleh petugas pencacah. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan lengkap mengenai rumah tangga dan anggota rumah tangga. Dokumen yang dipakai dalam pendataan adalah Daftar PBDT2015.RT, yang memuat seluruh keterangan rumah tangga dan individu anggota rumah tangga. Informasi yang dikumpulkan pada pendataan rumah tangga adalah: 1. Nama dan alamat kepala rumah tangga. 2. Keterangan perumahan mencakup status penguasaan bangunan,penguasaan lahan, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, usaha mikro yang dimiliki, dan keikutsertaan berbagai program. 3. Keterangan sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART. 2.3 Jenis Dokumen yang Digunakan Jenis dokumen yang digunakan dalam PBDT 2015 meliputi buku pedoman dan instrumen yang digunakan dalam FKP dan pendataan rumah tangga. Dokumen dan daftar isian yang digunakan adalah: Buku pedoman: 1. Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 2. Pedoman Forum Konsultasi Publik (FKP) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 3. Pedoman Pencacah Rumah Tangga Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 4. Pedoman Pengawas/Pemeriksa Pendataan Lapangan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 5. Pedoman Pengolah Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 6. Cue Card yaitu alat bantu fasilitator di dalam melakukan FKP. Instrumen yang digunakan dalam FKP: 1. Daftar PBDT2015.PPLS, berisi nama dan alamat rumah tangga yang tercakup dalam PPLS 2011. Sebagian di antara mereka pernah menjadi rumah tangga penerima manfaat program, seperti Raskin dan PBI BPJS Kesehatan.

5

2. Daftar PBDT2015.Program berisi daftar nama dan alamat individu atau rumah tangga yang selama tahun 2012-2014 dimasukkan oleh sistem pengelolaan BDT sebagai orang/rumah tangga baru atau pengganti yang masuk melalui Musdes/Muskel, atau sistem layanan BPJS Kesehatan, atau hasil pendataan Pemda setempat. Data rumah tangga di daftar ini bersumber dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kelengkapan daftar PBDT2015.Program sangat terbatas. Nama yang tercantum tidak hanya nama kepala rumah tangga, bisa hanya berisi nama anggota rumah tangga. Selain itu alamat yang tercantum kadang hanya nama desa/kelurahan. 3. Daftar PBDT2015.Lainnya. daftar ini dipegang oleh asisten fasilitator dan diisi bila ada usulan rumah tangga tambahan. 4. Lembar Berita Acara, adalah dokumen berisi catatan penting mengenai hasil FKP. 5. Daftar Hadir, adalah dokumen kehadiran peserta FKP. 6. Lembar rekapitulasi manual tingkat desa, adalah dokumen yang dipergunakan untuk merekap RTS apabila FKP dilakukan di level Dusun/RW. 7. Lembar rekapitulasi manual tingkat kecamatan, adalah dokumen yang dipergunakan untuk merekap RTS per desa/kelurahan. Instrumen yang digunakan dalam pendataan rumah tangga: 1. Daftar PBDT2015.FKP, yaitu daftar preprinted berisi nama dan alamat rumah tangga hasil FKP di setiap SLS. 2. Daftar PBDT2015.RT, yaitu kuesioner yang digunakan untuk pendataan rumah tangga. 2.4 Pemutakhiran Basis Data Terpadu di Provinsi Papua dan Papua Barat PBDT 2015 di wilayah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) dilakukan dengan mekanisme yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Seperti pada pelaksanaan PPLS 2011, pelaksanaan PBDT di wilayah ini dilaksanakan dengan metode negative list, yaitu mengeluarkan rumah tangga yang teridentifikasi sebagai rumah tangga mampu. Mekanisme ini dipilih dengan pertimbangan beberapa hal, seperti: kondisi geografis, keterbatasan sarana transportasi yang ada, mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk pendataan, serta keterbatasan waktu. PBDT 2015 di wilayah Papua dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari Administrasi Kependudukan (Adminduk). Data tersebut dipilih dengan pertimbangan: 1.Semua penduduk Indonesia mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Kartu Keluarga (KK) yang dapat digunakan untuk identifikasi keluarga; 2.Terdapat informasi jenis pekerjaan yang dapat digunakan untuk identifikasi rumah tangga mampu; 3.Data Adminduk telah dimutakhirkan menjelang Pemilu 2014. Pemeriksaan validitas data dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari sumber data lainnya, seperti nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), nama-nama anggota DPRD atau mantan anggota DPRD dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan sebagainya. Kemudian, untuk menjaga konsistensi rumah tangga penerima bantuan program, maka hasil PBDT 2015 di wilayah Papua akan mencakup nama-nama rumah tangga dalam BDT 2011.

6

2.5 Pengolahan Data Pengolahan data PBDT 2015 dilakukan dalam empat bagian. Semua aplikasi yang dipakai pada setiap bagian dipersiapkan oleh BPS pusat. Penjelasan dari masing-masing bagian adalah sbb. 1. Bagian pertama adalah penyiapan data BDT dari TNP2K . Data ini dijadikan prelist awal yang berisi nama kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, dan alamat tempat tinggal rumah tangga. Daftar ini dinamai Daftar PBDT2015.PPLS untuk data berasal dari PPLS 2011 dan disebut Daftar PBDT2015.Program untuk data bersumber dari program lainnya. 2. Bagian kedua adalah pengolahan dokumen hasil FKP di BPS kabupaten/kota. Pengolahan hasil FKP dilakukan dengan sistem ban berjalan, artinya entry data dilakukan segera setelah FKP selesai dan dokumen hasil FKP diterima oleh tim pengolahan di BPS kabupaten/kota. Hasil pengolahan dokumen ini akan menjadi Daftar PBDT2015.FKP, berupa preprinted daftar nama dan alamat rumah tangga yang akan dipakai dalam kegiatan pendataan. Selain itu untuk kebutuhan dokumentasi, Lembar Berita Acara di-scan dan disimpan dalam file. 3. Bagian ketiga adalah pengolahan data rumah tangga yang dilaksanakan di BPS kabupaten/kota. Dokumen yang diolah adalah PBDT2015.RT. Hasil pengolahan semua kabupaten/kota dikirimkan ke BPS provinsi untuk dilakukan kompilasi. Kemudian semua hasil pengolahan provinsi dikompilasi di BPS pusat. 4. Bagian keempat adalah pengolahan data untuk pemodelan PMT (Proxy Mean Test). Kegiatan ini dilakukan di BPS pusat bersama dengan tim ahli dalam koordinasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

7

8

III 3

Struktur Organisasi 3.1 Struktur Organisasi PBDT 2015

Struktur organisasi disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 dapat berjalan sebaik-baiknya. Setiap unsur dalam organisasi mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing. Struktur organisasi lapangan PBDT 2015 dirancang secara berjenjang sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Kepala BPS

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Deputi Bidang Statistik Sosial

Sekretaris Utama

Inspektur Utama

Kepala BPS Provinsi

Kabid. IPDS

Kabid. Stat. Sosial

Kabag. TU

Kepala BPS Kab/Kota

Kasi. Stat. Sosial

Kasi. IPDS

Kasubbag. TU

Tahapan Pendataan

Tahapan FKP

Pengawas/Pemeriksa Fasilitator + Asisten Pencacah

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PBDT 2015

9

Kelancaran kegiatan PBDT 2015 menjadi tanggung jawab bersama baik di BPS pusat, BPS provinsi, maupun BPS kabupaten/kota. Secara umum tanggung jawab kegiatan PBDT 2015 di setiap jenjang adalah sebagai berikut. 1. BPS Pusat a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 secara keseluruhan adalah Kepala BPS. b. Penanggung jawab bidang pendataan adalah Deputi Bidang Statistik Sosial. c. Penanggungjawab bidang pengolahan adalah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. d. Penanggungjawab bidang administrasi adalah Sekretaris Utama. e. Penanggungjawab bidang pengawasan administrasi adalah Inspektur Utama. 2. BPS Provinsi a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 secara keseluruhan di daerah adalah Kepala BPS provinsi. b. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Bidang Statistik Sosial. c. Penanggung jawab pengolahan data PBDT 2015 adalah Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. d. Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Bagian Tata Usaha. 3. BPS Kabupaten/Kota a. Penanggung jawab kegiatan PBDT 2015 di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS kabupaten/kota. b. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Seksi Statistik Sosial. c. Penanggung jawab pengolahan adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. d. Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. 3.2. Wewenang dan Tugas Unsur Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan PBDT 2015 Pelaksana kegiatan PBDT 2015 di BPS pusat, BPS provinsi, dan BPS kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: 1. Kepala BPS Kepala BPS mempunyai wewenang membagi tugas dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran BPS agar kegiatan PBDT 2015 dapat berjalan dengan lancar. 2. Deputi Bidang Statistik Sosial Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung jawab bidang teknis antara lain: perencanaan, persiapan dan pelaksanaan lapangan PBDT 2015. 3. Deputi Bidang Diseminasi dan Informasi Statistik Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung jawab bidang teknis pengolahan data sehingga tersedia bahan BDT 2015.

10

4. Inspektur Utama Inspektur Utama mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung jawab bidang pengawasan administrasi PBDT 2015 agar dapat berjalan dengan lancar. 5. Sekretaris Utama Sekretaris Utama mempunyai wewenang membagi dan mengarahkan tugas dan tanggung jawab bidang administrasi PBDT 2015. 6. Kepala BPS Provinsi a. Kepala BPS provinsi memberikan arahan baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Bidang Statistik Sosial, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Kepala Bagian tata Usaha dan Kepala BPS kabupaten/kota. b. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan FKP, pendataan rumah tangga, dan pengolahan data PBDT di daerah. c. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan. 7. Kepala Bidang Statistik Sosial a. Melakukan koordinasi dengan kepala BPS kabupaten/kota dalam pelaksanaan PBDT 2015. b. Memberi petunjuk teknis kepada Kepala BPS kabupaten/kota mengenai rekrutmen petugas FKP dan pendataan. c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan serta pemeriksaan hasil PBDT 2015. d. Membuat laporan teknis pelaksanaan PBDT 2015. 8. Kepala Bagian Tata Usaha a. Mendistribusikan dokumen ke BPS kabupaten/kota. b. Bersama-sama Kepala Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan rekrutmen dan pelatihan petugas innas pendataan. c. Membuat laporan administrasi. d. Menyelesaikan administrasi pembayaran petugas. 9. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik a. Menerima soft copy data prelist PBDT 2015 (PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program) dari BPS pusat dan mendistribusikannya ke BPS kabupaten/kota. b. Menerima softcopy data clean dari BPS kabupaten/kota. c. Mengkoordinir penggabungan data hasil pengolahan tingkat kabupaten/kota. d. Mengirimkan hasil penggabungan data clean berupa softcopy ke BPS pusat. e. Membuat laporan teknis pengolahan PBDT 2015. 10. Kepala BPS Kabupaten/Kota a. Kepala BPS kabupaten/kota bertanggung jawab atas kegiatan PBDT 2015 secara keseluruhan di BPS kabupaten/kota. b. Menyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan petugas pendataan (PML dan PCL). c. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.

11

d. Membuat rekap jumlah RTS hasil FKP per kecamatan untuk disyahkan oleh Camat. 11. Kepala Seksi Statistik Sosial a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan. b. Menyiapkan dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan FKP. c. Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan hasil PBDT 2015. d. Menyerahkan dokumen yang sudah diperiksa kepada Seksi IPDS. e. Membuat laporan teknis pelaksanaan PBDT 2015. 12. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) a. Melakukan pengolahan data di tingkat kabupaten/kota. b. Mencetak (print) daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program. c. Mencetak (print) daftar PBDT2015.FKP. d. Mengirimkan hasil penggabungan data clean berupa softcopy ke BPS provinsi. e. Membuat laporan teknis pengolahan PBDT 2015. 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Menerima dokumen dari BPS provinsi b. Mendistribusikan dokumen ke petugas. c. Bersama-sama Kepala Seksi Statistik Sosial menyelenggarakan pelatihan petugas. d. Membuat laporan administrasi penyelenggaraan pelatihan. e. Menyiapkan surat undangan bagi peserta FKP f. Menyelesaikan administrasi pembayaran petugas. 14. Fasilitator a. Mengikuti pelatihan petugas FKP PBDT 2015. b. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan konsultasi publik di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. c. Bersama dengan asisten fasilitator menginformasikan Camat tentang rencana kegiatan FKP sekaligus meminta ijin melaksanakan FKP. d. Bersama dengan asisten fasilitator melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah dalam melaksanakan FKP. e. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya FKP di wilayah kerjanya. f. Menjelaskan maksud dan tujuan PBDT 2015 kepada peserta FKP. g. Menjelaskan tata cara pemeriksaan daftar awal (yang bersumber dari BDT 2011 dan daftar penerima program bantuan) kepada peserta FKP. h. Membantu proses pemeriksaan daftar awal dalam kegiatan FKP. i. Menandatangani dokumen FKP setelah FKP selesai. j. Menyelesaikan FKP di seluruh desa/kelurahan yang menjadi tugasnya. 15. Asisten Fasilitator a. Mengikuti pelatihan petugas FKP PBDT 2015.

12

b. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan FKP. c. Menyiapkan dokumen yang akan digunakan dalam FKP. d. Mendistribusikan dokumen FKP kepada peserta FKP. e. Membantu fasilitator menjelaskan konsep dan dokumen yang diperlukan dalam FKP. f. Mengumpulkan dokumen hasil FKP dari peserta dan memeriksa kelengkapan isiannya. g. Membuat berita acara pelaksanaan FKP. h. Memastikan dokumen FKP telah ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan peserta FKP. i. Menandatangani dokumen FKP setelah FKP selesai. j. Menyerahkan dokumen hasil FKP ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. k. Bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi FKP. l. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga sasaran hasil FKP melalui SMS Gate Way. 16. Pengawas/Pemeriksa (PML) a. Seorang PML akan membawahi sekitar 6-8 PCL. b. Mengikuti pelatihan petugas lapangan PBDT 2015. c. Mengkoordinir pelaksanaan tanggungjawabnya.

pendataan

pada

semua

PCL

yang

menjadi

d. Mendampingi PCL untuk melakukan pendataan pada awal pelaksanaan pendataan. e. Mengawasi pelaksanaan lapangan. f. Membantu memecahkan masalah yang ditemui PCL dalam pelaksanaan pendataan. g. Mengkoordinir pertemuan PCL. h. Memeriksa hasil pendataan yang diserahkan PCL. i. Melakukan pengecekan lapangan untuk setiap PCL. j. Mengumpulkan dokumen hasil pendataan dan diserahkan kepada BPS kabupaten/kota cq. Seksi statistik sosial. k. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga hasil pendataan yang telah diperiksa melalui SMS Gate Way. 17. Pencacah Lapangan (PCL) a. Mengikuti pelatihan petugas lapangan PBDT 2015. b. Melaksanakan pendataan sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan. c. Memeriksa kembali hasil pendataan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh). d. Mengirim SMS mengenai jumlah rumah tangga hasil pendataan melalui SMS Gate Way e. Menyerahkan dokumen PBDT 2015 yang telah diisi dan diperiksa kepada pemeriksa. 3.3. Persyaratan Petugas Lapangan BPDT 2015 Petugas lapangan PBDT 2015 terdiri dari master trainer FKP, trainer FKP, fasilitator, asisten fasilitator, master intama pendataan, intama pendataan, innas pendataan, pengawas/pemeriksa (PML), pencacah lapangan (PCL), innas pengolahan, inda pengolahan dan petugas pengolahan. Syarat dan ketentuan bagi petugas tersebut adalah sebagai berikut:

13

1. Master Trainer FKP a. Master Trainer FKP adalah eselon III baik dari BPS pusat maupun BPS provinsi serta kepala seksi di BPS pusat yang ditunjuk. b. Master Trainer mengajar Trainer FKP. c. Mengikuti workshop master trainer dalam rangka FKP. 2. Trainer FKP a. Trainer FKP adalah Kepala Bidang Statistik Sosial, atau Kepala BPS kabupaten/kota, atau Kepala Seksi senior di lingkungan BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar, memimpin rapat, atau menyelenggarakan FGD (focus group discussion), atau staf tertentu yang ditunjuk oleh BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota. b. Trainer akan mengajar Fasilitator. c. Mengikuti TOT FKP 3. Fasilitator Fasilitator adalah petugas yang akan memfasilitasi pertemuan tokoh komunitas dalam forum konsultasi publik. Ia bekerja selama 1 bulan dengan beban tugas antara 10-15 FKP atau sesuai dengan kondisi geografis. Kepala BPS kabupaten/kota mengatur pembagian beban kerja sehingga cukup merata antar fasilitator. Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi fasilitator adalah: a. Berpendidikan minimal S1/DIV atau sederajat. b. Berusia tidak lebih dari 56 tahun. c. Diutamakan pernah menjadi fasilitator PNPM. d. Mempunyai pengalaman dalam memimpin suatu kelompok diskusi (FGD). e. Mengenal dengan baik keadaan sosial budaya masyarakat di wilayah kerjanya. f. Mengikuti pelatihan sebagai fasilitator dan direkomendasikan oleh trainer layak untuk menjadi fasilitator FKP PBDT 2015. g. Bersedia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sampai selesai. 4. Asisten Fasilitator a. Asisten fasilitator diutamakan berasal dari organik BPS. b. Mengikuti pelatihan sebagai asisten fasilitator. 5. Intama Pendataan Intama pendataan adalah Kepala seksi senior di lingkungan Bidang Statistik Sosial BPS provinsi atau Kepala Seksi Statistik Sosial BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar. 6. Innas pendataan Innas pendataan diutamakan Kepala Seksi atau staf yang berpengalaman mengajar. 7. Pengawas/Pemeriksa (PML) a. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat. b. Mampu berkomunikasi dan mengkoordinir pencacah. c. Mengenal wilayah pengawasan dengan cukup baik.

14

d. Mengikuti pelatihan petugas pendataan. 8. Pencacah Lapangan (PCL) a. Berpendidikan minimal lulusan SMU atau sederajat. b. Diutamakan pernah terlibat dalam PPLS 2011dan berprestasi baik dalam pelatihan petugas maupun pelaksanaan sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. c. Jujur dan patuh terhadap semua ketentuan pendataan yang telah ditetapkan. d. Mengenal wilayah pendataan dengan cukup baik. e. Mengikuti pelatihan petugas pendataan. 9. Innas Pengolahan Diutamakan Kepala Seksi di lingkungan Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik BPS provinsi atau Kepala Seksi IPDS di BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar. 10.Inda Pengolahan a. b.

Kepala seksi IPDS atau staf di BPS kabupaten kota. Mengikuti pelatihan inda pengolahan PBDT 2015.

11. Petugas Pengolahan Petugas pengolahan adalah staf atau mitra BPS kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan petugas pengolahan PBDT 2015. Dalam pelaksanaan PBDT 2015, untuk komunikasi mengenai aspek teknis dan non-teknis, maka di BPS RI telah dibentuk Sekretariat PBDT 2015 dan diharapkan BPS provinsi dan kabupaten/kota juga membentuk Sekretariat PBDT 2015. Untuk koordinasi dan komunikasi dengan BPS RI, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dapat menghubungi Sekretariat PBDT 2015 pusat.

Sekretariat Pemutakhiran BDT 2015 Pusat: Alamat: Jalan dr. Sutomo No.6-8 Gedung 5 lantai 4 Telepon : 021- 3810291, ext 7456, 4340, 4320, 4310 Fax: 021-3507050 Email: [email protected].

15

16

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

IV

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah forum pertemuan untuk bertanya-jawab bersama dengan publik/masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci yang bermanfaat bagi BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan lapangan. 4.1 Penyiapan Dokumen Forum Konsultasi Publik Dokumen yang digunakan dalam FKP meliputi surat undangan peserta FKP, daftar PBDT2015.PPLS, PBDT2015.Program, PBDT2015.Lainnya, daftar hadir, lembar berita acara dan pelaksanaan FKP, lembar rekapitulasi manual tingkat desa serta lembar rekapitulasi manual tingkat kecamatan. Penyiapan Daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program: - Dicetak pada kertas ukuran A4 bolak-balik di BPS kabupaten/kota. - Dibagikan kepada fasilitator di kantor BPS kabupaten/kota. Penyiapan undangan peserta FKP, PBDT2015.Lainnya, daftar hadir, dan lembar berita acara dan FKP, lembar rekapitulasi manual tingkat desa serta lembar rekapitulasi manual tingkat kecamatan: - Disiapkan di BPS kabupaten/kota. - Fasilitator akan dibekali sebanyak lokasi dan jumlah undangan peserta FKP yang menjadi wilayah tugasnya. - Dibagikan kepada fasilitator di kantor BPS kabupaten/kota. 4.2 Mekanisme Forum Konsultasi Publik Salah satu tahapan dalam PBDT 2015 adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar rumah tangga yang akan dimutakhirkan keberadaannya. Secara lengkap, tahapan/mekanisme pelaksanaan FKP sebagai berikut: 1. Tujuh hari sebelum jadwal FKP di suatu lokasi, fasilitator berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah bahwa akan dilaksanakan kegiatan tersebut dan meminta bantuannya mengundang para Ketua SLS (RW/Dusun) atau yang dipandang mewakili masyarakat untuk hadir sebagai peserta. 2. Pada hari yang telah ditentukan, fasilitator akan memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik di setiap desa/kelurahan dengan membawa dokumen yang diperlukan. 3. Pada waktu pelaksanaan FKP, fasilitator didampingi oleh asisten fasilitator. 4. Pada waktu pelaksanaan FKP, seluruh peserta sudah membawa dokumen arsip (buku) warga yang berisi daftar nama Kepala Rumah Tangga atau Keluarga, baik warga tetap (de jure, mempunyai status kependudukan tetap) maupun warga yang hanya berdomisili (de facto, dengan status kependudukan sementara). 5. Pada waktu pelaksanaan FKP peserta harus mengisi daftar hadir. 6. Agenda acara FKP dapat diatur sebagai berikut: a. Pembukaan oleh Kepala Desa/Lurah

17

b. Penjelasan fasilitator mengenai PBDT dan kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan peserta dalam pertemuan ini c. Pemeriksaan bersama nama dan alamat pada prelist d. Pengesahan prelist e. Penutupan oleh Kepala Desa/Lurah 7.

Setelah daftar telah diperiksa, selanjutnya daftar rumah tangga tersebut akan diolah di BPS kabupaten/kota untuk diprint lagi mejadi Daftar PBDT2015.FKP yang akan dipergunakan untuk pendataan rumah tangga.

Secara garis besar tahapan FKP dapat dilihat pada skema berikut: Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah o Jadwal pelaksanaan FKP o Undangan untuk peserta

-

Pelaksanaan FKP di desa/kelurahan Pengantar dari Lurah/Kepala Desa Menerangkan tujuan FKP Menerangkan Daftar PBDT2015.PPLS dan PBDT2015.Program, Memeriksa keberadaan nama-nama di dalam daftar Mengisi Berita Acara Mengisi daftar hadir. Asisten fasilitator mengisi berita acara pelaksanaan FKP.

Penyerahan Hasil FKP ke BPS kabupaten/kota o Seluruh dokumen per desa/kelurahan o Melaporkan perkembangan

Gambar 4.1. Mekanisme Forum Konsultasi Publik

Variasi Format Pelaksanaan FKP di Tingkat Desa/Kelurahan Struktur dan jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah desa/kelurahan berbedabeda antara desa/kelurahan yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh: beberapa desa/kelurahan memiliki struktur SLS hingga 3 tingkat seperti Dusun, RW dan RT, sedangkan desa/kelurahan lainnya hanya memiliki satu tingkat SLS di bawah desa/kelurahan yaitu RT. Perbedaan struktur dan jumlah SLS di setiap desa/kelurahan memungkinkan adanya variasi format pelaksanaan FKP di tingkat desa/kelurahan. Variasi pelaksanaan bertujuan agar FKP bisa berjalan lancar dan efektif. Beberapa format FKP berikut ini dapat dilaksanakan sebagai alternatif: 1. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para Ketua RW/Kepala Dusun/SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan. Format ini adalah bentuk yang umum.

18

2. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para Ketua RW/Kepala Dusun/SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan dan juga seluruh ketua SLS tingkat kedua (RT/Dukuh/dsb). Dalam hal ini harus dipertimbangkan ketersediaan dana untuk biaya konsumsi peserta. 3. FKP dilaksanakan di desa/kelurahan dengan dihadiri para ketua Ketua RT, jika strukturnya langsung dari desa/kelurahan ke RT. Apabila banyaknya peserta di suatu lokasi FKP melebihi batas normal untuk efektif satu kali pertemuan (sekitar 10 - 15 peserta), maka FKP dapat dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pengaturan banyaknya pertemuan harus direncanakan sebelumnya bersama dengan BPS kabupaten/kota, karena menyangkut keterbatasan pembiayaan. 4.3 Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik Dalam pelaksanaan FKP banyak melibatkan para peserta, untuk itu pengaturan jadwal kegiatan harus dibuat dengan baik. Diawali pemberitahuan kepada kepala desa/lurah, dilakukan sekitar 7 hari sebelum rencana hari pelaksanaan FKP. Hal ini bertujuan agar desa/kelurahan dan peserta memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk FKP. Pengolahan dokumen hasil FKP dilakukan segera setelah dokumen diterima oleh pusat pengolahan data di BPS kabupaten kota. Sehingga penyerahan dokumen hasil FKP ke BPS kabupaten/kota dilakukan segera setelah FKP selesai dan dokumen telah diperiksa, tanpa menunggu seluruh FKP selesai dilaksanakan. Skema penjadwalan kegiatan FKP dapat dilihat pada Tabel 4.2.

19

Tabel 4.2 Skema Pengaturan Jadwal Forum Konsultasi Publik

F AF

Hari 1 F1 Desa#1

Hari 2 F1 Desa#2

Hari 3 F1 Desa#3

Hari 4 F1 Desa#4

AF2 Hari 10 F1 Desa#8 F2 Desa#4

Hari 11 F1 Desa#9 F2 Desa#5

AF AF1 Desa#2

AF1 Desa#3

AF1 Desa#4 AF2

AF1 Desa#5





AF AF1 Desa#6

AF1 Desa#7 AF2

AF1 Desa#8

AF1 Desa#9

Hari 23

Hari 24

Hari 25

F


F2 Desa#12

AF AF1 Desa#11 AF1 Desa#12 Hari 29 F

Hari 7

AF1 Desa1 Hari 9 F1 Desa#7 F2 Desa#3

F

Hari 6

F2 Desa#1


F

Hari 5 F1 Desa#5

Hari 12 F1 Desa#10

Hari 13

Hari 14

Hari 19

Hari 20

Hari 21

F2 Desa#10 AF1 Desa#10 Hari 26

Hari 27

F2 Desa#13

F2 Desa#14

AF1 Desa#13

AF1 Desa#14

Hari 28

AF2

Hari 30

F2 Desa#15

AF AF1 Desa#15 AF2 Keterangan: F : Fasilitator AF : Asisten fasilitator F1 : -Fasilitator memberitahu Kepala Desa/lurah mengenai pelaksanaan FKP dan waktu pelaksanaan FKP -Meminta Kepala Desa/lurah untuk mengundang Kepala Dusun/RW untuk menghadiri FKP F2 : Fasilitator melaksanakan FKP AF1 : Asisten Fasilitator mendampingi Fasilitator dalam FKP AF2 : Asisten Fasilitator melakukan koordinasi dengan BPS Kab/Kota terkait penyiapan, penyerahan dokumen FKP dan urusan administrasi keuangan

4.4 Pengawasan dan Monitoring Forum Konsultasi Publik Pengawasan dan monitoring FKP dilakukan melalui administrasi, supervisi atau melalui SMS gateway. Adapaun caranya dapat di jelaskan sebagai berikut: a. Pengawasan melalui administrasi: Pengawasan melalui administrasi dilakukan dengan memonitor alur dokumen. Dokumen diberikan secara bertahap, misalnya setiap fasilitator hanya boleh mengambil dokumen FKP untuk 5 desa. Pengambilan berikutnya dilakukan bila fasilitator telah menyerahkan dokumen hasil FKP yang telah selesai atau melaporkan perkembangan hasil

20

FKP yang telah dilaksanakan. Pengambilan biaya konsumsi FKP juga dilakukan secara bertahap seiring dengan pengambilan dokumen. b. Pengawasan melalui supervisi: Pengawasan melalui supervisi dilakukan oleh BPS pusat dan daerah. Pejabat BPS pusat yang melakukan supervisi diupayakan dapat meninjau pelaksanaan FKP di lapangan. Pemilihan daerah dan kecamatan yang di supervisi berdasarkan evaluasi hasil monitoring pelaksanaan di sekretariat. c. Pengawasan dan monitoring melalui SMS Gate way. Monitoring pelaksanaan FKP dilakukan melalui SMS Gateway. SMS dikirimkan oleh asisten fasilitator setiap selesai pelaksanaan FKP untuk setiap desa. Monitoring pelaksanaan SMS Gateway ini dikoordinir oleh Seksi Sosial di BPS kabupaten/kota. Tugas koordinator SMS gateway adalah sebagai berikut: 1. Mendaftarkan nomor telepon dari setiap asisten fasilitator di kabupaten/kota yang bersangkutan di sistem monitoring aplikasi SMS Gateway 2. Melakukan monitoring pelaksanaan FKP yang telah dilaporkan dalam sistem monitoring SMS Gateway Informasi yang dikirimkan melalui SMS Gateway adalah: 1. Desa/kelurahan lokasi FKP 2. Informasi jumlah RTS pada lembar berita acara yang terdiri dari Jumlah RTS PBDT2015.PPLS, PBDT2015.Program dan PBDT2015.Lainnya.

21

22

Pelaksanaan Pendataan V Rumah Tangga Pendataan rumah tangga merupakan kegiatan utama dari kegiatan PBDT 2015. Pelaksanaan pendataan yang baik tentunya akan menghasilkan data yang berkualitas. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci bagi BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga. 5.1 Penyiapan Dokumen Pendataan Penyiapan Daftar PBDT2015.FKP - Dicetak pada kertas ukuran A4 bolak-balik di BPS kabupaten/kota. - PCL akan dibekali sesuai SLS yang menjadi wilayah tugasnya. - Dibagikan kepada PCL pada saat pelatihan Penyiapan Daftar PBDT2015.RT - Daftar PBDT2015.RT merupakan daftar kosong dan dicetak di BPS provinsi - PCL akan dibekali sebanyak RTS yang menjadi beban tugasnya. - Dibagikan kepada PCL pada saat pelatihan. 5.2 Mekanisme Pendataan Pendataan rumah tangga calon RTS akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1. Mengunjungi kepala desa/lurah untuk memberitahu akan adanya pencacahan 2. Mengunjungi ketua RT (SLS) untuk memberitahu akan adanya pencacahan 3. Melakukan pencacahan rumah tangga yang terdapat pada Daftar PBDT2015.FKP dengan menggunakan Daftar PBDT2015.RT. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pencacahan rumah tangga adalah sebagai berikut: 1. PCL dengan atribut (tanda pengenal) datang ke kepala desa/lurah dengan membawa surat tugas dari kepala BPS kabupaten/kota. 2. PCL memberitahu kepala desa/lurah mengenai adanya kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 hasil dari FKP yang telah dilaksanakan sebelumnya di wilayahnya. 3. PCL dengan atribut (tanda pengenal) datang ke ketua SLS terendah dengan membawa surat tugas dari kepala BPS kabupaten/kota. 4. PCL memberitahu ketua SLS bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah tangga yang ada di Daftar PBDT2015.FKP dari hasil FKP. 5. PCL mengunjungi semua rumah tangga yang ada di PBDT2015.FKP untuk melakukan pencacahan dengan daftar PBDT2015.RT pada hari itu dan hari berikutnya. 6. Melakukan konsultasi dengan rumah tangga yang dianggap miskin, untuk menanyakan apakah masih ada rumah tangga dengan keadaan sosial ekonomi yang sama dengannya atau lebih buruk, dan tidak ada dalam daftar PBDT2015.FKP. Jika ada tambahkan dalam daftar PBDT2015.FKP dan lakukan pendataan dengan menggunakan daftar PBDT2015.RT. 7. PCL melakukan langkah 3-6 pada SLS berikutnya dalam satu desa/kelurahan.

23

Apabila ada pemekaran wilayah sehingga satu desa/SLS pecah menjadi beberapa desa/SLS, maka yang harus dijadikan acuan adalah desa/SLS yang lama. 5.3 Pengaturan Jadwal Pencacahan Mekanisme pendataan menggunakan metode ban berjalan, yaitu pengolahan data dilakukan segera setelah dokumen hasil pencacahan diterima di pusat pengolahan data. Dalam minggu yang sama, dokumen hasil pencacahan sudah harus direkam (di-entry). Untuk itu dibutuhkan tingkat disiplin yang tinggi dari semua petugas pelaksana PBDT 2015. Skema pengaturan jadwal penyelesaian pencacahan per SLS disajikan pada Tabel 5.1. Untuk desa-desa yang secara geografis sulit untuk dikunjungi dan terbatasnya sarana transportasi, pencacahan rumah tangga dapat dilaksanakan secara beriringan dengan pelaksanaan FKP. Menyikapi hal tersebut maka pelatihan petugas pencacah yang bertugas di desa-desa sulit tidak mengikuti jadwal normal dan akan dilakukan pelatihan secara terpisah. Tabel 5.1. Skema Pengaturan Jadwal Penyelesaian Pencacahan per SLS Hari 1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

Hari 5

Hari 6-13

Hari 14

Hari 15-30

PCL SLS #1 SLS #2 1.Memberitahu 1.Menyelesaikan 1. Memberitahu 1.Menyelesaikan ke Ketua SLS ke Ketua SLS pencacahan di pencacahan di akan akan SLS # 1 SLS # 2 melakukan melakukan pendataan pendataan 2.Kirim laporan 2.Kirim laporan 2.Pencacahan via SMS Gate 2. Pencacahan via SMS Gate dengan dengan way way PBDT2015.R PBDT2015.R T T

SLS #3 1.Memberitahu ke Melanjutkan Ketua SLS pencacahan di akan SLS berikutnya melakukan pendataan 2.Pencacahan dengan PBDT2015.RT

1.Melakukan pertemuan dengan PML 2.Melajutkan pencacahan

Melanjutkan pencacahan di SLS berikutnya

Mengadakan pertemuan dengan semua PCL yang berada dalam pengawasannya

Melakukan pengawasan lapangan Pada PCL berikutnya

PML Mendampingi PCL 1-3 di lapangan

Mendampingi PCL 4-6 di lapangan

Melakukan pengecekan lapangan terhadap isian dokumen PBDT2015.RT untuk rumah tangga yang telah dicacah oleh PCL 1-6 di SLS # 1 dan # 2

Melanjutkan pengecekan lapangan yang telah dicacah oleh PCL 1-6 di SLS # 1 dan # 2

1. Mengambil 1.Mengambil 1.Mengambil dokumen dokumen dokumen PBDT2015.R PBDT2015.R PBDT2015.RT T dari PCL T, dari PCL dari PCL 2. Memeriksa 2.Memeriksa 2.Memeriksa dokumen dokumen dokumen PBDT2015.R PBDT2015.R PBDT2015.RT T T

Melanjutkan pengecekan lapangan yang telah dicacah oleh PCL 1-6 di SLS # 1 dan # 2

1.Mengambil dokumen PBDT2015.R T dari PCL 2.Memeriksa dokumen PBDT2015. RT

Melakukan pengawasan lapangan Pada PCL berikutnya

1. Mengambil dokumen PBDT2015. RT dari PCL 2. Memeriksa dokumen PBDT2015. RT Kirim laporan via Kirim dokumen Kirim laporan via Kirim SMS Gate way PBDT2015.RT SMS gateaway dokumen untuk SLS # 1 ke PBDT2015.RT BPS untuk SLS # 1 kabupaten/kota ke BPS kabupaten/kota

24

1.Mengambil dokumen PBDT2015. RT, dari PCL 2.Memeriksa dokumen PBDT2015. RT

1.Mengambil dokumen PBDT2015. RT dari PCL 2.Memeriksa dokumen PBDT2015. RT Kirim laporan via SMS gateaway

5.4

Monitoring dan Evaluasi Pencacahan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencacahan sangat penting untuk mengetahui perkembangan pencacahan dari waktu ke waktu dan mendeteksi permasalahan yang muncul. Tujuan dari monitoring dan evaluasi pencacahan adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui perkembangan pencacahan setiap saat. 2. Memudahkan pemantau baik di pusat maupun di daerah untuk melihat secara ”real time” keseluruhan hasil monitoring yang telah dikirim datanya via SMS. Monitoring dan evaluasi pencacahan menggunakan fasilitas website yang menerima laporan langsung dari petugas melalui SMS ke SMS Gate way setiap saat sehingga data, tabel dan grafik yang disajikan bersifat dinamis. Website tersebut dapat diakses oleh pemantau yang telah terdaftar, tetapi tidak dipublikasikan untuk umum. Tim pemantau untuk kegiatan monitoring dan pelaksanaan lapangan terdiri dari:  Seluruh eselon I, eselon II dan eselon III terkait di BPS pusat.  Kepala BPS provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala Bidang IPDS hanya dapat melihat provinsi di wilayahnya  Kepala BPS kabupaten/kota hanya dapat melihat hasil monitoring kabupaten/kota wilayahnya. Jenis informasi yang dapat disajikan adalah: 1. Jumlah rumah tangga yang telah didata dengan PBDT2015.RT 2. Progress pengolahan data.

25

26

Penyelenggaraan Pelatihan Petugas

VI

Pelatihan petugas perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan lapangan, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari setiap tahapan kegiatan. Keberhasilan penyelenggaraan pelatihan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan lapangan. Oleh karena itu penyelenggaraan pelatihan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 6.1 Pelatihan Petugas FKP 1. Trainer Fasilitator Pelatihan trainer fasilitator dilaksanakan di BPS pusat selama 3 hari efektif pada 12-14 Mei 2015. Peserta pelatihan trainer adalah Kepala Bidang Statistik Sosial atau Kepala Seksi senior di lingkungan BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar, atau staf tertentu yang ditunjuk oleh BPS provinsi/kabupaten/kota. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan trainer fasilitator adalah Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2. Fasilitator dan Asisten Fasilitator Pelatihan fasilitator dan asisten fasilitator diselenggarakan oleh BPS provinsi selama 2 hari efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah calon fasilitator dan asisten fasilitator. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan fasilitator dan asisten fasilitator adalah BPS provinsi. 6.2 Pelatihan Petugas Pendataan 1. Intama Pendataan Pelatihan intama pendataan dilaksanakan di BPS pusat selama 3 hari efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala seksi senior di lingkungan Bidang Statistik Sosial BPS provinsi atau Kepala Seksi Statistik Sosial BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan intama pendataan adalah Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS. 2. Innas Pendataan Pelatihan innas pendataan dilaksanakan di BPS provinsi selama 2 hari efektif pada Bulan Juni 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi di lingkungan Bidang Statistik Sosial atau Kepala Seksi Statistik Sosial di BPS kabupaten/kota yang berpengalaman mengajar. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS provinsi. 3. Petugas Pendataan Pelatihan petugas pendataan dilaksanakan di BPS kabupaten/kota selama 2 hari efektif pada Bulan Juni 2015. Peserta pelatihan adalah mitra statistik yang dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai pencacah lapangan. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS kabupaten/kota.

27

6.3 Pelatihan Petugas Pengolahan 1. Innas Pengolahan Pelatihan Innas pengolahan dilaksanakan di BPS Pusat selama 2 hari efektif pada Bulan April 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi di lingkungan Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS provinsi. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah Direktorat Sistem Informasi Statistik. 2. Inda Pengolahan Pelatihan inda pengolahan dilaksanakan di BPS provinsi selama 2 hari efektif pada Bulan April-Mei 2015. Peserta pelatihan adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS kabupaten/kota. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS Provinsi. 3. Petugas Pengolahan Pelatihan petugas pengolahan dilaksanakan di BPS kabupaten/kota selama 2 hari efektif pada Bulan Mei 2015. Peserta pelatihan adalah staf seksi IPDS di BPS kabupaten/kota. Penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan adalah BPS kabupaten/kota.

28

Sosialisasi PBDT 2015 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

VII

Partisipasi dan keterlibatan pemerintah daerah beserta jajarannya sangat menunjang kelancaran pelaksanaan PBDT 2015. Untuk meningkatkan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi kegiatan PBDT 2015 kepada pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan melalui Forum Konsultasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). BPS provinsi dan BPS kabupaten kota menginisiasi terselenggaranya forum konsultasi dengan TKPKD. Dalam forum tersebut kepala BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota menyampaikan paparan mengenai PBDT 2015 dan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Agenda Konsultasi TKPKD sebagai berikut: o Dibuka oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau yang mewakili o Pengantar oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Ketua TKPKD. o Paparan tentang Rancangan PBDT 2015 oleh Kepala BPS provinsi/ BPS kabupaten/kota.. o Tanggapan dan masukan peserta. o Penutup (arahan tindak lanjut) oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Peserta forum ini adalah para kepala SKPD yang menjadi anggota TKPKD. Untuk forum konsultasi di tingkat kabupaten/kota dan mengundang camat untuk turut hadir sebagai peserta dalam pertemuan tersebut. Hasil yang diharapkan dari forum konsultasi ini adalah keluarnya surat gubernur dan bupati/walikota yang menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk mendukung terlaksananya kegiatan PBDT 2015. Berikut ini adalah contoh paparan pelaksanaan PBDT 2015 pada forum konsultasi dengan TKPKD:

29

30

31

32

33

34

Lampiran 1 Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Lokasi FKP dan RTS menurut Provinsi

Provinsi

Kabupaten/ Kota

Kecamatan

Desa

(1)

(2)

(3)

1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Jawa Tengah 14. D.I. Yogyakarta 15. Jawa Timur 16. Banten 17. Bali 18. Nusa Tenggara Barat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Sulawesi Tengah 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tenggara 28. Gorontalo 29. Sulawesi Barat 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua Barat 33. Papua

23 33 19 12 11 15 10 14 7 7 6 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 14 15 11 24 12 6 5 11 9 457

Total

Perkiraan

(4)

Lokasi FKP (5)

289 440 179 164 138 231 127 225 47 66 44 626 573 78 664 155 57 116 306 176 136 152 153 167 172 306 209 77 69 113 115 -

6.512 6.104 1.145 1.835 1.551 3.237 1.532 2.632 381 415 267 5.962 8.578 438 8.502 1.551 716 1.141 3.270 2.109 1.569 2.008 1.505 1.836 1.986 3.030 2.272 736 648 1.088 1.196 -

6.839 6.419 1.272 2.033 1.689 3.650 1.602 3.038 405 450 2.723 10.738 11.113 1.123 11.182 2.633 794 1.202 3.438 2.367 1.995 2.667 1.985 2.085 2.179 3.729 2.493 757 711 1.511 1.311 -

682.673 1.217.464 462.177 405.565 274.915 839.556 205.715 1.049.825 94.412 108.352 364.780 4.606.996 4.811.093 566.933 5.033.377 992.363 294.940 873.729 735.963 434.884 172.500 314.414 236.077 257.123 308.359 1.011.547 293.361 158.249 150.751 170.605 77.162 -

6.370

75.752

96.133

27.205.860

35

RTS (6)

Lampiran 2 Jumlah Trainer FKP, Inda FKP, Fasilitator, dan Asisten Fasilitator menurut Provinsi Trainer FKP Provinsi Pusat

Ka Bid / intama (3)

Fasilitator

(5)

(6)

(7)

Lainnya

(1)

(2)


1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

10 12 4 4 3 6 3 5 1 1 2 17 16 1 19 4 1 2 7 4 4 4 4 4 5 7 5 1 1 2 3 -

10

32

162

Total

Total

Asisten Fasilitator

Daerah

(4)

36

12 14 5 5 4 7 4 6 2 2 3 20 19 3 22 5 2 3 9 5 5 5 5 5 6 9 6 2 2 3 4 204

456 541 182 173 143 272 127 229 47 66 120 757 702 89 811 189 81 116 315 191 188 189 193 182 200 332 216 77 69 124 128 -

456 541 182 173 143 272 127 229 47 66 120 757 702 89 811 189 81 116 315 191 188 189 193 182 200 332 216 77 69 124 128 -

7.505

7.505

Lampiran 3 Jumlah Petugas Pendataan menurut Provinsi Provinsi

Intama

(1)

(2)

Innas

PML

(3)

(4)

Pencacah (5)


4 5 2 2 1 3 1 3 1 1 1 10 10 1 11 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 -

93 121 41 42 24 65 20 79 11 13 21 252 266 31 280 54 24 68 81 53 26 36 31 30 33 95 36 17 17 22 12 -

786 1,038 300 358 200 571 158 697 83 97 133 2,257 2,340 279 2,481 486 182 612 688 447 215 300 258 252 276 817 300 142 143 158 120 -

5.599 7.285 2.097 2.500 1.324 4.000 1.001 4.921 568 615 1.216 15.800 16.382 1.951 17.371 3.403 1.280 4.311 4.782 3.134 1.414 2.094 1.713 1.715 1.951 5.713 2.072 1.001 1.005 1.052 519 -

Total

80

1994

17.174

119.789

37

Lampiran 4 Daftar PBDT2015.PPLS Halaman 1 dari 1 Halaman

REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK

FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

RAHASIA

PBDT2015.PPLS

BLOK I. IDENTITAS WILAYAH SLS 1

Provinsi

NUSA TENGGARA BARAT

2

Kabupaten/Kota *)

LOMBOK BARAT

3

Kecamatan

SEKOTONG

4

Desa/Kelurahan/Nagari *)

PELANGGAN

5

2

0

1

0

1

0

0

0

1

5

Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU

Nama SLS lengkap dibawah Desa/

Tingkat 2: RT 002

Kelurahan/Nagari *) 6

Tingkat 3:

Jumlah RTS pada kol (5) yg berkode 1 di SLS ini

BLOK II. DAFTAR RTS

No.

Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK)

(1)

Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Lainnya

(2)

Alamat lengkap (nama jalan/gang/lorong&nomor, RT/RW/dusun)

(3)

Apakah rumah tangga masih ada? 1. Ada 2. Tidak ada karena pindah 3. Tidak ada karena meninggal semua 4. Tidak dikenal (Lingkari KODE)

(4)

(5)

1

MAISAH/ 5201074107790084

SANI/

DUSUN DASAN BARU RT 002

1

2

3

4

2

SUPAWAN/

INAQ SUPAWAN/


1

2

3

4

3

MADIL/ 5201070107720170

ATI/


1

2

3

4

4

H AZHAR/ 5201010107720075


1

2

3

4

5

MAENAH/ 5201137112470030


1

2

3

4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

9

1

2

3

4

10

1

2

3

4

Nama :

LAHMUDIN/

Jabatan :

Tanda Tangan & Stempel:

*) Coret yang tidak sesuai

38

Keterangan

Telah diperiksa oleh asisten fasilitator (√ )

(6)

(7)

Lampiran 5 Daftar PBDT2015.Program Halaman 1 dari 1 Halaman



RAHASIA

PBDT2015.Program


Provinsi

NUSA TENGGARA BARAT

5

2

2

Kabupaten/Kota *)

LOMBOK BARAT

0

1

3

Kecamatan

SEKOTONG

0

1

0

4


PELANGGAN

0

0

1

5

Tingkat 1:

Nama SLS lengkap dibawah Desa/

Tingkat 2:

Kelurahan/Nagari *) 6

Tingkat 3:

Jumlah RTS pada kol (5) yg berkode 1 dan kol (8) berkode 2 di SLS ini

BLOK II. DAFTAR RTS Apakah ruta (NAMA) ada di SLS ini?

No.

Nama

Alamat

Sumber Data

1. Ada 2. Tidak ada krn pindah 3. Tidak ada krn meninggal semua

JIKA KOLOM (5) BERKODE 1 Status (NAMA) dalam rumah tangga

Lingkari (KODE)

(1)

(2)

(3)

(4)

Nama lengkap kepala rumah tangga

1. Kepala rumah tangga 2. Anggota rumah tangga Lingkari (KODE)

(5)

(6)

Apakah Nama kepala rumah tangga di Kol (7) ada di daftar PBDT2015.PPLS? 1. Ada 2. Tidak ada Lingkari (KODE)

(7)

(8)

1

HAMZAH WADI


PMKSODK

1

2 3

1

2

1

2

1

2

2

AININ


PMKSODK

1

2 3

1

2

1

2

1

2

3

BUHAIMIN

DUSUN GILI GEDE RT 003

RASKIN

1

2 3

1

2

1

2

1

2

4

NI WAYAN ASTUTI

DUSUN PALUH TINGGI RT 001

PKH

1

2 3

1

2

1

2

1

2

5

INAQ LENI

DUSUN SELINDUNGAN RT 001

PBI

1

2 3

1

2

1

2

1

2

6

1

2 3

1

2

1

2

1

2

7

1

2 3

1

2

1

2

1

2

8

1

2 3

1

2

1

2

1

2

9

1

2 3

1

2

1

2

1

2

10

1

2 3

1

2

1

2

1

2

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan & Stempel:


39

Keterangan

Telah diperiksa oleh asisten fasilitator (√ )

(9)

(10)

Lampiran 6 Daftar PBDT2015.Lainnya untuk FKP Level Desa



RAHASIA

PBDT2015.Lainnya


Provinsi

2

Kabupaten/Kota *)

3

Kecamatan

4


5

Jumlah RTS lainnya di desa ini

BLOK II. DAFTAR RTS LAINNYA No.

Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) (sesuai dokumen identitas)

(1)

(2)

Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Alamat lengkap Lainnya (nama jalan/gang/lorong&nomor, RT/RW/dusun) (sesuai dokumen identitas) (3)

(4)


40

Keterangan

Nama dan Tanda Tangan Kepala Dusun/RW/SLS 1 Tingkat di bawah Desa

(5)

(6)

Daftar PBDT2015.Lainnya untuk FKP Level Dusun/RW

41

Lampiran 7 Daftar PBDT2015.FKP Halaman 1 dari 1 Halaman



RAHASIA

PBDT2015.FKP


Provinsi

NUSA TENGGARA BARAT

5

2

2

Kabupaten/Kota *)

LOMBOK BARAT

0

1

3

Kecamatan

SEKOTONG

0

1

0

4


PELANGGAN

0

0

1

5

Nama SLS lengkap dibawah Desa/ Kelurahan/Nagari *)

6

Tingkat 1: DUSUN DASAN BARU Tingkat 2: RT 002 Tingkat 3:

Jumlah RTS di daftar ini

BLOK II. DAFTAR RTS No.

Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)

Nama Anggota Rumah Tangga (ART) Lainnya

Alamat lengkap

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

MAISAH

SANI


2

SUPAWAN

INAQ SUPAWAN


3

MADIL

ATI


4

H AZHAR

5

MAENAH

6

HAMZAH WADI

DUSUN DASAN BARU RT 002 LAHMUDIN

DUSUN DASAN BARU RT 002 DUSUN DASAN BARU RT 002

7 8 9 10


42

Lampiran 8 Berita Acara untuk FKP level Desa BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015 1

Provinsi

2

Kabupaten/Kota *)

3

Kecamatan

4


Hari/Tanggal : Pukul : Tempat :

Dengan ini kami menyatakan: Bahwa telah ikut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 di wilayah ini dan memahami bahwa rumah tangga/keluarga hasil Forum Konsultasi Publik ini seluruhnya akan didata, tetapi penerima program bantuan akan ditetapkan oleh pemerintah.

No.

Nama SLS satu tingkat di bawah desa/ kelurahan

Jumlah RTS Jumlah RTS PBDT2015. PBDT2015. PPLS Program

1.

Jumlah Total RTS

Nama Kepala Dusun/RW/SLS satu tingkat di bawah desa/kelurahan

Tanda tangan 1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

Total Catatan

Fasilitator

Kepala Desa/Kelurahan/Nagari*)

Nama & tanda tangan

Nama, tanda tangan & stempel


43

Berita Acara untuk FKP level Dusun/RW

44

Lampiran 9 Daftar Hadir Peserta untuk FKP level Desa DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015 1

Provinsi

2

Kabupaten/Kota *)

3

Kecamatan

4


Hari/Tanggal Pukul Tempat

: : :

No.

Nama

Jabatan

1.

Tanda tangan 1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18. Asisten Fasilitator

Fasilitator

Kepala Desa/Kelurahan/Nagari*)

Nama & tanda tangan

Nama & tanda tangan

Nama, tanda tangan & stempel


45

Daftar Hadir Peserta untuk FKP level Dusun/RW

46

Lampiran 10 Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Desa

47

Lampiran 11 Lembar Rekapitulasi Manual Tingkat Kecamatan

48

Lampiran 12 Contoh Surat Undangan kepada Ketua SLSL (RW/Dusun) dan Tokoh Masyarakat untuk FKP

KOP Kantor Desa/Kelurahan (optional)

......................., ............................... 2015 Nomor Lampiran Perihal

: ..................... : 1 (satu) lembar : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kepada yang terhormat: Seluruh Kepala Dusun/RW di Lingkungan Desa/Kelurahan ............ diTempat

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 460/2254/SJ tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memeriksa daftar rumah tangga yang terdapat dalam BDT. Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan FKP sebagai sumbangsih kepedulian kita pada warga yang kurang mampuyang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat

: ................... / ................................ 2015 : ................... : ...................................................................

Demi kelancaran FKP tersebut diharapkan kepada masing-masing Kepala Dusun/RW/ Lingkungan membawa: a. Daftar nama kepala rumah tangga/ keluarga yang berada di lingkungan Saudara b. Catatan/daftar rumah tangga/keluarga yang meninggal dan pindah/datang pada periode 2011-2015 (format terlampir) c. Stempel Dusun/RW/Lingkungan, jika ada. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa/Kelurahan ................................................. ttd

Cap & Nama

49

Lampiran Undangan Forum Konsultasi Publik: Contoh Daftar Mutasi Rumahtangga periode 2011-2015 Dusun/RW .................................Desa/Kelurahan............................................. No.

Jenis Mutasi*)

Nama Kepala Rumahtangga

Tujuan/Asal**)

RT...........................................................

RT...........................................................

Keterangan : Daftar mutasi rumah tangga di buat per RT atau per Satuan wilayah di bawah dusun/RW *) Tuliskan jenis mutasi untuk rumah tangga, apakah meninggal atau pindah masuk ke dusun/RW ini atau pindah keluar dari dusun/RW ini **) Jika jenis mutasi adalah pindah masuk ke dusun/RW ini, maka tuliskan asalnya dari mana namun Jika jenis mutasi adalah pindah keluar dari dusun/RW ini, maka tuliskan tujuan pindahnya jika tahu

50

Lampiran 13 Daftar PBDT2015.RT (P0Q0) V. KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

P0Q0

1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut: . a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih

1. Ya

2. Tidak

a.

b. Lemari es/kulkas

3. Ya

4. Tidak

b.

c. AC

1. Ya

2. Tidak

c.

d. Pemanas air (water heater)

3. Ya

4. Tidak

d.

e. Telepon rumah (PSTN)

1. Ya

2. Tidak

e.

f. Televisi

3. Ya

4. Tidak

f.

g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai 10 gram emas)

1. Ya

2. Tidak

g.

h. Komputer/laptop

3. Ya

4. Tidak

h.

i. Sepeda

1. Ya

2. Tidak

i.

j. Sepeda motor

3. Ya

4. Tidak

j.

b. Jumlah TV layar datar minimal 30 inch yang dimilki rumah tangga

4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor): a. Sapi

1. Ya

2. Tidak

k.

1. Provinsi

6. Alamat

l. Perahu

3. Ya

4. Tidak

l.

2. Kabupaten/Kota*)

7. Nomor urut rumah tangga (dari PBDT2015.FKP Kolom (1))

m. Motor tempel

1. Ya

2. Tidak

m.

4. Tidak

8. Nama KRT

n. Perahu motor

3. Ya

3. Kecamatan

n.

o. Kapal

1. Ya

2. Tidak

o.

4. Desa/Kelurahan/Nagari*)

9. Jumlah ART

b. Kerbau

b.

c. Kuda

c.

2. Tidak

a.

4. Tidak

b.

Tanggal

1. Tanggal pencacahan :

/

2. Nama pencacah

:

4. Nama pemeriksa

d.

:

Bulan

.....………...................... Tanggal

Saya menyatakan telah melaksanakan pencacahan sesuai dengan prosedur

5

( ......................................... )

0

Tanda Tangan Pencacah

1

Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur

5

( .......................................... )

Kode

Tanda Tangan Pemeriksa

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah

5. Hasil pencacahan rumah tangga: 1. Selesai dicacah 2. Rumah tangga tidak ditemukan 3. Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada 4. Bagian dari rumah tangga di dokumen PBDT2015.FKP

e.

2. Tidak à (R.6)

( ......................................) Nama Lengkap & Tanda Tangan Responden

III. KETERANGAN PERUMAHAN Lapangan usaha (tulis secara lengkap)

No. urut ART

Kode sesuai di Blok IV Kol (20)

(Sesuai di Blok IV Kol (1) ) (1)

Jumlah pekerja (Orang) (3)

(2)

1) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

2) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

3) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

Omset usaha perbulan Tempat/Lokasi Usaha 3) 5 – <10 juta 1) < 1 juta 1. Ada 2) 1 - < 5 juta 4) ≥ 10 juta 2. Tidak ada (4)

a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

1. Ya

a.

2. Tidak

4a. Jenis dinding terluas:

1. Ya

2. Tidak

e.

3. Ya

4. Tidak

f.

g. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Ya

2. Tidak

g.

3. Ya

4. Tidak

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ BPJS Kesehatan/Jamkesmas

1. Ya

2. Tidak

c.

h. Beras untuk orang miskin (Raskin)

3. Ya

4. Tidak

h.

d. BPJS Kesehatan peserta mandiri

3. Ya

4. Tidak

d.

i. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Ya

2. Tidak

i.

b.

b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding: 5a. Jenis atap terluas:

Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah 7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) ) 8. Usia kawin pertama: a. Suami

b. Istri

a. b.

9. Kepesertaan KB: 1. Ya 2. Tidak à (R.14) 10. Metode kontrasepsi yang sedang digunakan: 1. IUD 3. MOP 5. Suntik 7. Kondom 2. MOW 4. Implant 6. Pil 8. Tradisional 11. Sudah berapa lama menggunakan metode tersebut? a. ............. Tahun

a. b.

12. Tempat pelayanan KB: 5. Praktek Bidan 1. RS Pemerintah 6. Puskesmas/Poskesdes/Polindes 2. RS Swasta 7. Pustu/Pusling/Bidan Desa 3. Klinik Utama/Pratama 8. Lainnya 4. Praktek Dokter 13. Apakah ingin punya anak lagi? 1. Ya, segera (kurang dari 2 tahun) 2. Ya, kemudian (lebih dari 2 tahun) 3. Tidak ingin punya anak lagi (STOP) 14. Jika tidak ber-KB (R.9 = 2), apa alasan utamanya? 1. Sedang hamil 6. Pelayanan KB jauh 2. Alasan fertilitas 7. Tidak mampu/mahal 3. Tidak menyetujui KB 8. Ingin punya anak 4. Tidak tahu tentang KB 9. Lainnya 5. Takut efek samping

09. Tanah 10. Lainnya

2. Jelek/kualitas rendah

b.

2. Jelek/kualitas rendah 05. Asbes 06. Seng 07. Sirap 08. Bambu

6. Bambu 7. Lainnya

09. Jerami/ijuk/daun daunan/rumbia 10. Lainnya

1. Bagus/kualitas tinggi ……… kamar

7. Sumber air minum: 2

01. Air kemasan bermerk 02. Air isi ulang 03. Leding meteran 04. Leding eceran

05. Sumur bor/pompa 06. Sumur terlindung 07. Sumur tak terlindung 08. Mata air terlindung

8. Cara memperoleh air minum:

1. Membeli eceran

2. Langganan

3. Tidak membeli

9 a. Sumber penerangan utama:

1. Listrik PLN

2. Listrik non PLN

3. Bukan listrik

10. Bahan bakar/energi utama untuk memasak:

1. 450 watt 2. 900 watt 1. Listrik 2. Gas > 3 kg 3. Gas 3 kg

3. 1.300 watt 4. 2.200 watt 4. Gas kota/biogas 5. Minyak tanah 6. Briket

5. > 2.200 watt 6. Tanpa meteran 7. Arang 8. Kayu bakar 9. Tidak memasak di rumah

11 a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar:

1. Sendiri

2. Bersama

1. Leher angsa 2. Plengsengan 1. Tangki 2. SPAL

3. Cemplung/cubluk 4. Tidak pakai 3. Lubang tanah 4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut

12. Tempat pembuangan akhir tinja: * Coret yang tidak sesuai

3. Umum

a. b.

b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap:

b. Jenis kloset:

a.

……… m2

6. Jumlah kamar tidur:

b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang:

51

05. Kayu/papan kualitas tinggi 06. Semen/bata merah 07. Bambu 08. Kayu/papan kualitas rendah 3. Kayu 4. Anyaman bambu 5. Batang kayu

1. Milik sendiri 2. Milik orang lain

3. Jenis lantai terluas:

f. Asuransi kesehatan lainnya

01. Marmer/granit 02. Keramik 03. Parket/vinil/permadani 04. Ubin/tegel/teraso 1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/ kawat 1. Bagus/kualitas tinggi 01. Beton/genteng beton 02. Genteng keramik 03. Genteng metal 04. Genteng tanah liat

b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati: 2. Luas lantai

b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Bantuan Siswa Miskin (BSM)

5. Lainnya

1. Milik sendiri 2. Kontrak/sewa

(5)

e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/ BPJS ketenagakerjaan

3. Bebas sewa 4. Dinas . 3. Tanah negara 4. Lainnya

1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:

6. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut:

b. ............. Bulan

1

Tahun

2

.....………......................

0

Kode

Bulan

b. Jika “Ya” (R.5a = 1), isikan: Nama

Tahun

2

3. Tanggal pemeriksaan :

e. Kambing/Domba

1. Ya

10. Jumlah Keluarga II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

b.

d. Babi

5. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama?

5. Nama SLS

a.

: ………. buah

a.

PBDT2015.RT

I. PENGENALAN TEMPAT

k. Mobil

2. a. Jumlah nomor HP aktif yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga : ………. buah

3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut: a. Lahan 1. Ya, ..................... m2 b. Rumah di tempat lain 3. Ya

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PUSAT STATISTIK

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

RAHASIA

a.

b.

09. Mata air tak terlindung 10. Air sungai/danau/waduk 11. Air hujan 12. Lainnya

4. Tidak ada à (R.12)

5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya

a. b.

.

RAHASIA IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI_ ANGGOTA RUMAH TANGGA

NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA No. Urut

(Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah tangga ini BAIK DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. Tuliskan nama sesuai dengan identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK))

(1)

1.

(2)

Jenis Hubungan Nomor Hubungan urut kelamin dengan dengan keluarga kepala kepala rumah keluarga 1. Lakitangga laki 2. Perempuan (Isikan (Isikan KODE) KODE) (3)

(4)

(5)

(6)

Status perkawinan

Keluarga

Kepe(KK) di milikan rumah akta/buku tangga ini nikah atau akta cerai

Umur (Tahun)

(Isikan KODE) (7)

(8)

Kepemilikan kartu identitas

Tercantum JIKA KOL (8) = dalam 2 atau 3 , Kartu

(Isikan (Isikan KODE) KODE)

0. Tidak memiliki 1. Akta Kelahiran 2. Kartu Pelajar 4. KTP 8. SIM

1. Ya 2. Tidak

(9)

Jenis cacat

Penyakit JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2 kronis/ Kelas menahun Partisipasi Jenjang dan sekolah

Status kehamilan

1. Ya (Jumlahkan KODE 2. Tidak yang Sesuai)

(10)

UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS

UNTUK WANITA USIA 10-49 TAHUN dan KOL (8) = 2

(11)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(13)

(14)

(15)

(12)

Bekerja/membantu

jenis tertinggi Ijazah bekerja selama pendidikan yang tertinggi seminggu yang lalu tertinggi yang pernah/ yang dimiliki pernah/ sedang 1. Ya, .... jam sedang diduduki diduduki 2. Tidak à Stop (Isikan (Isikan KODE) (Isikan KODE) KODE) (16)

(17)

(18)

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

3.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

4.

5.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

6.

7.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

8.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

9.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

10.

pekerjaan utama

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(20)

(21)

/ / / / / / / / / /

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

2.

(19)

Lapangan Status usaha dari pekerjaan kedudukan dalam utama

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

Apakah ada anak dari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada à BLOK V 1. Nama

:

1. Nama

:

2. Alamat tempat tinggal

:

2. Alamat Tempat Tinggal

:

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

:


:

4. Nama sekolah

:

4. Nama Sekolah

:

Kode Kolom 3

Kode Kolom 5

Hubungan dengan kepala rumah tangga:

Hubungan dengan Status perkawinan: kepala keluarga: 1. Belum kawin 1. Kepala keluarga 2. Kawin/nikah 2. Istri/suami 3. Cerai hidup 3. Anak 4. Cerai mati 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/ mertua 7. Pembantu ruta 8. Lainnya

1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/ mertua 7. Pembantu ruta 8. Lainnya

Kode Kolom 8

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 9

Kode Kolom 13

Kepemilikan akta/buku Jenis cacat: nikah atau akta cerai: 00. Tidak cacat 01. Tuna daksa/ 0. Tidak cacat tubuh 1. Ya, dapat ditunjukkan 02. Tuna netra/buta 2. Ya, tidak dapat 03. Tuna rungu ditunjukkan 04. Tuna wicara 05. Tuna rungu & wicara 06. Tuna netra & cacat tubuh 07. Tuna netra, rungu, & wicara

08. Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh 09. Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh 10. Cacat mental retardasi 11. Mantan penderita gangguan jiwa 12. Cacat fisik & mental

Kode Kolom 14

Kode Kolom 15

Penyakit kronis/menahun:

Partisipasi sekolah: Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang 0. Tidak/belum diduduki: pernah sekolah 1. Masih 01. SD/SDLB sekolah 02. Paket A 2. Tidak 03. M. Ibtidaiyah bersekolah lagi 04. SMP/SMPLB 05. Paket B 06. M. Tsanawiyah 07. SMA/SMK/SMALB 08. Paket C 09. M. Aliyah 10. Perguruan tinggi

0. Tidak Ada 1. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 2. Rematik 3. Asma 4. Masalah jantung 5. Diabetes (kencing manis) 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau tumor ganas 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek, dan sejenisnya)

52

Kode Kolom 16

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 17

Kode Kolom 20

Kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki:

Lapangan usaha dari pekerjaan utama:

1. Pertanian tanaman 1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat) padi & palawija 2. Hortikultura Kode Kolom 18 Ijazah tertinggi yang dimiliki: 3. Perkebunan 4. Perikanan tangkap 5. Perikanan budidaya 0. Tidak punya ijazah 6. Peternakan 1. SD/sederajat 7. Kehutanan & pertanian lainnya 2. SMP/ sederajat 8. Pertambangan/penggalian 3. SMA/ sederajat 9. Industri pengolahan 4. D1/D2/D3 10. Listrik dan gas 5. D4/S1 11. Bangunan/konstruksi 6. S2/S3

Kode Kolom 21 12. Perdagangan 13. Hotel & rumah makan 14. Transportasi & pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan & asuransi 17. Jasa pendidikan 18. Jasa kesehatan 19. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan 20. Pemulung 21. Lainnya

Status kedudukan dalam pekerjaan utama: 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai swasta 5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/ anggota legislatif 6. Pekerja bebas pertanian 7. Pekerja bebas non-pertanian 8. Pekerja keluarga/tidak dibayar

Daftar PBDT2015.RT (P0Q1) V. KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

P0Q1


1. Ya

2. Tidak

a.

b. Lemari es/kulkas

3. Ya

4. Tidak

b.

c. AC

1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

d.


1. Ya

2. Tidak

e.

f. Televisi

3. Ya

4. Tidak

f.


1. Ya

2. Tidak

g.

h. Komputer/laptop

3. Ya

4. Tidak

h.

i. Sepeda

1. Ya

2. Tidak

i.

j. Sepeda motor

3. Ya

4. Tidak

j.

b. Jumlah ruangan di rumah yang ditempati

1. Ya

2. Tidak

k.

1. Provinsi

6. Alamat

l. Perahu

3. Ya

4. Tidak

l.

2. Kabupaten/Kota*)


m. Motor tempel

1. Ya

2. Tidak

m.

4. Tidak

8. Nama KRT

n. Perahu motor

3. Ya

3. Kecamatan

n.

o. Kapal

1. Ya

2. Tidak

o.


9. Jumlah ART

2. Tidak

a.

4. Tidak

b.

Tanggal


/

2. Nama pencacah

:

d. Babi

d.

b. Kerbau

e. Kambing/Domba

e.

c. Kuda

c.

4. Nama pemeriksa

:

Bulan

.....………...................... Tanggal


5

( ......................................... ) Tanda Tangan Pencacah

Tahun

2

.....………......................

1

0

1


5

( .......................................... )

Kode




2. Tidak à (R.6)



No. urut ART




(2)

1) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

2) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

3) …...…............…………………………..

.……………………….................................................




b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati:


(5)


1. Ya

a.

2. Tidak

1. Ya

2. Tidak

e.


3. Ya

4. Tidak

f.


1. Ya

2. Tidak

g.


3. Ya

4. Tidak


1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

h.


3. Ya

4. Tidak

d.


1. Ya

2. Tidak

i.

b.

7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )

………



b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding:

8. Usia kawin pertama: a. Suami

b. Istri

a. b.


a. b.


m2


6. Bambu 7. Lainnya







1. Membeli eceran

2. Langganan

3. Tidak membeli


1. Listrik PLN

2. Listrik non PLN

3. Bukan listrik






1. Sendiri

2. Bersama



b. Jenis kloset: 12. Tempat pembuangan akhir tinja: * Coret yang tidak sesuai

3. Umum

a. b.




53


a. b.


5a. Jenis atap terluas:

Rincian 7-14 untuk Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin/nikah

5. Lainnya





2. Luas lantai


b. ............. Bulan

0

Kode

Bulan


Tahun

2


b.

1. Ya

10. Jumlah Keluarga II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN

b.

a.


5. Nama SLS

a.

: ………. ruangan


PBDT2015.RT


k. Mobil

2. a. Jumlah nomor HP aktif yang dimiliki oleh seluruh anggota rumah tangga : ………. buah


REPUBLIK INDONESIA



RAHASIA

a.

b.




a. b.

.




(1)

1.

(2)


(4)

(5)

(6)

Status perkawinan

Keluarga


Umur (Tahun)

(Isikan KODE) (7)

(8)





1. Ya 2. Tidak

(9)

Jenis cacat


Status kehamilan


(10)



(11)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(13)

(14)

(15)

(12)

Bekerja/membantu


(17)

(18)

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

3.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

4.

5.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

6.

7.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

8.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

9.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

10.

pekerjaan utama

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(20)

(21)

/ / / / / / / / / /

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

2.

(19)


Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:


:

1. Nama

:


:


:


:


:

4. Nama sekolah

:

4. Nama Sekolah

:

Kode Kolom 3

Kode Kolom 5




Kode Kolom 8

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 9

Kode Kolom 13



Kode Kolom 14

Kode Kolom 15




54

Kode Kolom 16

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 17

Kode Kolom 20







P1Q0


1. Ya

2. Tidak

a.

b. Lemari es/kulkas

3. Ya

4. Tidak

b.

c. AC

1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

d.


1. Ya

2. Tidak

e.

f. Televisi

3. Ya

4. Tidak

f.


1. Ya

2. Tidak

b. Jumlah TV layar datar minimal 30 inch yang dimiliki rumah tangga 3. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut: a. Lahan 1. Ya, ..................... m2 b. Rumah di tempat lain 3. Ya 4. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor): a. Sapi

b.

c. Kuda

c.

h.

i. Sepeda

1. Ya

2. Tidak

i.

j. Sepeda motor

3. Ya

4. Tidak

j.

1. Ya

2. Tidak

k.

1. Provinsi

6. Alamat

4. Tidak

l.

2. Kabupaten/Kota*)


m. Motor tempel

1. Ya

2. Tidak

m.

4. Tidak

8. Nama KRT

n. Perahu motor

3. Ya

3. Kecamatan

n.

o. Kapal

1. Ya

2. Tidak

o.


9. Jumlah ART

a.

: ………. buah

b.

2. Tidak

a.

4. Tidak

b.

10. Jumlah Keluarga II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN Tanggal


/

2. Nama pencacah

:

4. Nama pemeriksa

d.

:

Bulan

.....………...................... Tanggal

0


5

( ......................................... )

Kode

Bulan

Tanda Tangan Pencacah

Tahun

2

.....………......................

1

0

1


5

( .......................................... )

Kode




e.

2. Tidak à (R.6)



No. urut ART




(2)

1) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

2) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

3) …...…............…………………………..

.……………………….................................................






(5)


1. Ya

a.

2. Tidak


3. Ya

4. Tidak

b.


1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

d.

1. Ya

2. Tidak

e.


3. Ya

4. Tidak

f.


1. Ya

2. Tidak

g.


3. Ya

4. Tidak

h.


1. Ya

2. Tidak

i.

7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) ) 8. Usia kawin pertama: a. Suami

………




b. Istri

a. b.


a. b.


m2


6. Bambu 7. Lainnya







1. Membeli eceran

2. Langganan

3. Tidak membeli


1. Listrik PLN

2. Listrik non PLN

3. Bukan listrik






1. Sendiri

2. Bersama




3. Umum

a. b.




55


a. b.




5. Lainnya





2. Luas lantai


b. ............. Bulan

Tahun

2


e. Kambing/Domba

1. Ya

5. Nama SLS


PBDT2015.RT


3. Ya

d. Babi


REPUBLIK INDONESIA



RAHASIA

l. Perahu

: ………. buah

a.

b. Kerbau

4. Tidak

k. Mobil

g.

2. a. Jumlah kloset leher angsa di rumah yang ditempati

h. Komputer/laptop

3. Ya

a.

b.




a. b.

.




(1)

1.

(2)


(4)

(5)

(6)

Status perkawinan

Keluarga


Umur (Tahun)

(Isikan KODE) (7)

(8)





1. Ya 2. Tidak

(9)

Jenis cacat


Status kehamilan


(10)



(11)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(13)

(14)

(15)

(12)

Bekerja/membantu


(17)

(18)

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

3.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

4.

5.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

6.

7.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

8.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

9.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

10.

pekerjaan utama

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(20)

(21)

/ / / / / / / / / /

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

2.

(19)


Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:


:

1. Nama

:


:


:


:


:

4. Nama sekolah

:

4. Nama Sekolah

:

Kode Kolom 3

Kode Kolom 5




Kode Kolom 8

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 9

Kode Kolom 13



Kode Kolom 14

Kode Kolom 15




56

Kode Kolom 16

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 17

Kode Kolom 20







P1Q1


1. Ya

2. Tidak

a.

b. Lemari es/kulkas

3. Ya

4. Tidak

b.

c. AC

1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

d.


1. Ya

f. Televisi

2. Tidak

3. Ya


e.

4. Tidak

1. Ya

2. a. Jumlah kloset leher angsa di rumah yang ditempati b. Jumlah ruangan di rumah yang ditempati

3. Ya

4. Tidak

h.

i. Sepeda

1. Ya

2. Tidak

i.

j. Sepeda motor

3. Ya

4. Tidak

j.

1. Ya

2. Tidak

k.

1. Provinsi

6. Alamat

3. Ya

4. Tidak

l.

2. Kabupaten/Kota*)


m. Motor tempel

1. Ya

2. Tidak

m.

4. Tidak

8. Nama KRT

n. Perahu motor

3. Ya

3. Kecamatan

n.

o. Kapal

1. Ya

2. Tidak

o.


9. Jumlah ART

: ………. buah

a.

: ………. ruangan

b.


2. Tidak

a.

4. Tidak

b.

10. Jumlah Keluarga II. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN Tanggal


/

:

d. Babi

d.

b. Kerbau

e. Kambing/Domba

e.

c. Kuda

c.

4. Nama pemeriksa

:

Bulan

.....………...................... Tanggal

5

1

5


0

( ......................................... ) Tanda Tangan Pencacah

Saya menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ( .......................................... )

Kode




2. Tidak à (R.6)



No. urut ART




(2)

1) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

2) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

3) …...…............…………………………..

.……………………….................................................

Omset usaha perbulan Tempat/Lokasi Usaha 3) 5 – <10 juta 1) < 1 juta 1. Ada 2. Tidak ada 2) 1 - < 5 juta 4) ≥ 10 juta (4)





(5)


1. Ya

a.

2. Tidak

1. Ya

2. Tidak

e.


3. Ya

4. Tidak

f.


1. Ya

2. Tidak

g.


3. Ya

4. Tidak


1. Ya

2. Tidak

c.


3. Ya

4. Tidak

h.


3. Ya

4. Tidak

d.


1. Ya

2. Tidak

i.

b.

7. No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1) )





8. Usia kawin pertama: a. Suami

b. Istri

a. b.


a. b.



6. Bambu 7. Lainnya








1. Membeli eceran

2. Langganan

3. Tidak membeli


1. Listrik PLN

2. Listrik non PLN

3. Bukan listrik






1. Sendiri

2. Bersama




3. Umum

a. b.



57


a. b.




5. Lainnya

……… m2




2. Luas lantai


b. ............. Bulan

1

Tahun

2

.....………......................

0

Kode

Bulan


Tahun

2


b.

1. Ya

5. Nama SLS

2. Nama pencacah

a.


PBDT2015.RT


l. Perahu

g.


REPUBLIK INDONESIA



RAHASIA

k. Mobil

f.

2. Tidak

h. Komputer/laptop

a.

b.




a. b.

.




(1)

1.

(2)


(4)

(5)

(6)

Status perkawinan

Keluarga


Umur (Tahun)

(Isikan KODE) (7)

(8)





1. Ya 2. Tidak

(9)

Jenis cacat


Status kehamilan


(10)



(11)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(13)

(14)

(15)

(12)

Bekerja/membantu


(17)

(18)

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

3.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

4.

5.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

6.

7.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK: Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

8.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

9.

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

10.

pekerjaan utama

(Isikan KODE)

(Isikan KODE)

(20)

(21)

/ / / / / / / / / /

Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:

2.

(19)


Nama:………………………………………………………………………………….. NIK:


:

1. Nama

:


:


:


:


:

4. Nama sekolah

:

4. Nama Sekolah

:

Kode Kolom 3

Kode Kolom 5




Kode Kolom 8

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 9

Kode Kolom 13



Kode Kolom 14

Kode Kolom 15




58

Kode Kolom 16

NISN/ NO KTM:

Kode Kolom 17

Kode Kolom 20






Lampiran 14

Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Fasilitator FKP PERJANJIAN KERJA FASILITATOR PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ……./PK-…../……./2015 Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. HARYONO

:

Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 1 Sungailiat Kabupaten Bangka, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ALMIRA NATANIA

:

Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Sri Menanti No. 10 Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Fasilitator yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sebagai Fasiltator PBDT. Pasal 2 Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ............. 2015. Pasal 3 PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis ................... dan Buku Petunjuk Teknis ............................ serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 4 Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak atas untuk diasuransikan dan upah fasilitator sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh Pasal 21 dan bea Meterai. Pasal 5 Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pasal 6 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja. Pasal 7 Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut. Pasal 8 (1)

Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat pelaksanaan.

(2)

Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.

59

Pasal 9 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang mengatur hal yang sama. Pasal 10 Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat. Demikian Perjanjian ini dibuat, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ALMIRA NATANIA

HARYONO

Catatan: Siapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja.

60

Lampiran 15

Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pendataan untuk Mitra PERJANJIAN KERJA PETUGAS PENCACAH LAPANGAN (PCL) PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ……../PK-PCL/………/2015 Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

HARYONO

:


2.

RIDHA GALIH

:

Calon Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Parit Padang, berkedudukan di Jalan Cendana II No. 2 Perumahan RSS Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dengan melampirkan Surat Ijin dari Lurah Parit Padang nomor : 017 tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Petugas Pencacah Lapangan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sebagai Petugas Pencacah Lapangan PBDT. Pasal 2 Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ................... 2015. Pasal 3 PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis Pencacahan dan mematuhi ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 4 Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan, dan upah pencacahan sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh Pasal 21, bea Meterai, dan biaya pembelian pulsa untuk keperluan layanan pesan singkat khusus. Pasal 5 Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pasal 6 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja. Pasal 7 Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut. Pasal 8 (1)

Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat pencacahan.

(2)

Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.

61


PIHAK PERTAMA,

RIDHA GALIH

HARYONO


62

Lampiran 16 Contoh Dokumen Perjanjian Kerja Petugas Pengawasan untuk Mitra PERJANJIAN KERJA PETUGAS PEMERIKSA LAPANGAN (PML) PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA NOMOR: ………/PK-PML/………/2015 Pada hari ini, Rabu tanggal satubulan April tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sungailiat, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

HARYONO

:


2.

ALMIRA NATANIA

:

Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Sri Menanti No. 10 Sungailiat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Petugas Pemeriksa Lapangan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sebagai Petugas Pemeriksa Lapangan PBDT. Pasal 2 Jangka waktu penyelesaian perjanjian terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ..................... 2015. Pasal 3 PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, dengan jangka waktu, tugas, dan kewajiban pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis ........................ dan Buku Petunjuk Teknis ................................. serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 4 Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA berhak untuk diasuransikan dan upah pemeriksa lapangan sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA, termasuk PPh Pasal 21, bea Meterai, dan biaya pembelian pulsa untuk keperluan layanan pesan singkat khusus. Pasal 5 Pembayaran upah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pasal 6 PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menerbitkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja. Pasal 7 Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui, maka penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, tanpa tambahan pembayaran untuk kelebihan waktu tersebut. Pasal 8 (1)

Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji atau mengundurkan diri dengan tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, maka wajib membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat pelatihan; b. Sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

(2)

Dikecualikan untuk tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan upah dari PIHAK PERTAMA dengan diperhitungkan secara proporsional sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan,apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia, mengundurkan diri karena sakit dengan keterangan rawat inap, kecelakaan dengan keterangan kepolisian, pindah domisili ke luar kota/kabupaten dengan keterangan pindah dari kecamatan, atau PIHAK KEDUA telah diberikan surat pemutusan perjanjian kerja dari PIHAK PERTAMA.

63


PIHAK PERTAMA,

ALMIRA NATANIA

HARYONO


64

Lampiran 17 Jadwal Pelatihan Fasilitator dan Asisten Fasilitator

Waktu Hari – 1 08.00 – 08.30 08.30 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.30 Hari – 2 08.00 – 09.00 09.00 – 09.30 09.30 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.00 17.00 – 17.30

Materi

Pembicara

Pembukaan Penjelasan Umum PBDT 2015 Coffee Break Metodologi dan Mekanisme Lapangan FKP (diawali tayangan video) ISHOMA Metodologi dan Mekanisme Lapangan FKP Coffee Break Pengisian Form FKP + Permasalahan dan Solusinya

Kepala BPS Provinsi Kabid Statistik Sosial

Teknik Memandu FGD (Audio) Simulasi Fasilitator (Batu Akik) Coffee Break Dinamika Forum ISHOMA Simulasi FKP I Coffee Break Simulasi FKP II Simulasi FGD „membendung arus deras rumah tangga susulan‟

Trainer Trainer

65

Trainer Trainer Trainer

Trainer Trainer Trainer Trainer

Lampiran 18 Jadwal Pelatihan PCL/PML No.

1 2 3

4 5 6 7 8

Penanggungjawab

Waktu Hari I

Materi Pelatihan

08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 10:15 10:15 – 12:15 12:15 – 13:30 13:30 – 15:30

Registrasi Pembukaan Istirahat Penjelasan umum dan tata cara pelaksanaan PBDT 2015 Istirahat Penjelasan Daftar PBDT2015.FKP dan Daftar PBDT 2015.RT Blok I - III Istirahat Cara pengisian dengan Daftar PBDT 2015.RT. Blok IV

Panitia Ka BPS kabupaten/ kota Panitia Innas Panitia Innas

Cara pengisian Daftar PBDT 2015.RT Blok IV & V Istirahat Cara pengisian Daftar PBDT 2015.RT Blok IV dan Blok V Istirahat Role Playing (Pemutaran video) Penutupan kelas PCL Pengawasan

Innas Panitia Innas Panitia Innas & Panitia Ka BPS kabupaten/ kota Innas

15:30 – 16:00 16:00 – 17:30 Hari II 08:00 – 10:00 10:00 – 10:15 10:15 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:30 14.30 – 15.00 15:00 – 16:00

66

Panitia Innas

Lampiran 19 Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada SLS Satu Tingkat di Bawah Desa

Provinsi Riau Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Banten

Daftar Wilayah dengan Pelaksanaan FKP pada Tingkat Desa yang lebih dari Satu Gelombang

Kabupaten/Kota Kota Pekan Baru Kota Palembang Kota Bandar Lampung Kepulauan Seribu Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara Kota Bogor Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Surakarta Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Yogyakarta Sidoarjo Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Surabaya Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Selatan Kota Banjarmasin Kota Makassar

Provinsi Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau Jambi Lampung Kepulauan Riau Jawa Barat DI Yogyakarta Bali Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Sulawesi Utara Maluku

67

Kabupaten/Kota Kota Medan Kota Padang Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Dumai Kota Jambi Kota Metro Kota Batam Bandung Sleman Kota Denpasar Kota Pontianak Kota Palangka Raya Kota Banjar Baru Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang Kota Tarakan Kota Manado Kota Ambon

DATA MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp: (021) 384 1195, 384 2508, 381 0291-4. Fax: (021) 385 7046 Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: [email protected]

KATA PENGANTAR. Selamat bekerja dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-nya kepada kita semua

Recommend Documents