SEMINAR AKUNTANSI
Teori Agensi (AgenCy Theory)
ISU/ FENOMENA MASALAH
TEORI UTAMA (GRAND THEORY) Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency theory menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (principal) dengan orang lain (agent) dalam sebuah kontrak, dimana agent diminta untuk mewakili principal dalam membuat keputusan.
• kebijakan utang
• kebijakan dividen
Memiliki nilai koefisien negatif yakni - 0,5973 dan -0,5439 dengan taraf signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa model keseimbangan teori keagenan terjadi pada pengaruh kebijakan utang terhadap kepemilikan manajerial secara negatif signifikan. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima.
Memiliki nilai koefisien positif yakni 0,0578 dan 0,1367, serta tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa model keseimbangan teori keagenan tidak terjadi pada pengaruh kebijakan dividen terhadap kepemilikan manajerial . Hal ini berarti hipotesis 2 ditolak.
INTI KESIMPULAN Kebijakan utang signifikan terhadap kepemilikan manajerial. Utang dan kepemilikan manajerial merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang keduanya menimbulkan agency cost.
Ukuran perusahaan signifikan terhadap kepemilikan manajerial.
Kepemilikan institusional signifikan terhadap kepemilikan manajerial.
HASIL ANALISIS ARTIKEL Pengujian Teori Agensi yang Menghubungkan Biaya Agensi dengan Diferensiasi Kualitas Auditor (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)
Isu / Fenomena Masalah Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer memunculkan adanya konflik dalam hubungan agensi. Adanya masalah agensi tersebut selanjutnya menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat reliabilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan oleh pihak manajemen (agen) kepada para pemegang saham (prinsipal).
Teori Utama (Grand Theory) Agency theory menyatakan bahwa agency relationship merupakan sebuah ikatan kerja yang mana satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (principal) menunjuk pihak lain (agent) untuk memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976), melalui kebijakan investasi, pendanaan, dan deviden yang tercermin dalam harga saham di pasar modal
Inti Hasil dan Pembahasan(Inti Temuan)
HASIL ANALISIS ARTIKEL ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RISIKO, KEBIJAKAN HUTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN
Isu / Fenomena Masalah
Penunjukan manajer oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya seringkali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham.
Teori Utama • Shleifer dan Vishny (1986) dalam Theresia (2002) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan manajerial. • Menurut Crutchley dan Hansen (1989) serta Chen dan Steiner (1999) terdapat hubungan positif antara risiko dengan kepemilikan manajerial. Hubungan ini terjadi pada manajer yang risk taker. • Wahidahwati (2002) menemukan adanya hubungan negatif antara risiko dan kepemilikan manajerial. • Fitri dan Mamduh (2003) menyatakan adanya pengaruh positif. Pernyataan ini berdasarkan pada asumsi bahwa penggunaan hutang akan mengurangi kebutuhan penerbitan saham baru sehingga meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial.
HASIL ANALISIS ARTIKEL PERILAKU OPORTUNISTIK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENDEKATAN PRINCIPAL-AGENCY THEORY
ISU / FENOMENA MASALAH 1. Masalah Keagenan di Eksekutif Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini. Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah, agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. 2. Masalah Keagenan di Legislatif Secara eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif, pada kondisi pertama ini legislatif mengusulkan anggaran yang meningkatkan pengahasilannya sehingga dapat memenuhi self-interestnya dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan tindakan korupsi atas anggaran.
Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane,2000:12-13).
PEMBAHASAN Hasil analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa DPRD menggunakan power yang dimilikinya untuk mengamandemen usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Dalam perspektif keagenan tradisional, yang mengasumsikan agent sebagai pihak yang oportunis dan principal sebagai pihak yang dirugikan karena pengawasan (monitoring) yang dilakukannya costly, maka posisi DPRD sebagai legislatif dalam konteks penyusunan anggaran tidak hanya dapat dipandang sebagai prinsipal saja, tetapi sekaligus sebagai agent bagi publik pemilihnya.
