BAB II TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency theory)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan pustaka 2.1.1

Teori Keagenan (Agency theory) Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang

mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Shareholders atau principal mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. Bagaimanapun juga, manajer tidak selalu bertindak sesuai keinginan shareholders. Perkembangan perusahaan yang semakin besar akan meningkatkan konflik yang terjadi antara prinsipal dan pihak agen. Agen dikontrak oleh prinsipal untuk melakukan tugas tertentu oleh prinsipal. Agen bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Sedangkan prinsipal 27

Universitas Sumatera Utara

mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang diberikan agen. Prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik. Keduanya sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga sama-sama menghindari risiko. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan konflik keagenan. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendantang (bounded rationality), (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak opportuunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Prinsipal dan agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional, memiliki kepentingan masing-masing dan bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri (Nuswantari, 2011). Dari sinilah adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi

28


pemicunya suatu kondisi yang disebut asimentri informasi (information asymmetry). Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi (Sulistiarini dan Sudarno, 2012). Seperti yang telah dikemukakan bahwa baik principal maupun agent ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan didalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders (Oktadella, 2011). Maka dibutuhkan akuntan publik (auditor)

sebagai pihak ketiga

yang

independen. Tugas dari akuntan publik (auditor) memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh agen, dengan hasil akhir adalah opini audit. Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, yang nantinya akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. 29


2.1.2

Teori Sinyal (Signal Theory) Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005). Signal Theory menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberi sinyal (baik positif maupun negatif) kepada para penggunanya. Signal Theory juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh pihak (auditor) independen dapat digunakan sebagai dasar informasi yang independen dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Menurut Scott (2001), manajer yang rasional tidak akan memilih auditor berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila karakteristik perusahaan tidak bagus. Argumen ini didasarkan dengan anggapan bahwa auditor berkualitas tinggi akan mampu mendeteksi karakteristik perusahaan yang tidak bagus dan menyampaikannya kepada publik. 2.1.3

Auditing Pengertian auditing menurut Whittington, O.Ray dan Kurt Pann

(2012) adalah sebagai berikut :

30


“ Auditing is an examination of a company’s financial statements by firm of independent public accounts. The audit consists of a searching and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statement provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”. “Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik

yang independen. Audit terdiri dari

penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit”. 2.1.4

Jenis-Jenis Audit Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini

dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Berikut ini merupakan jenis-jenis audit menurut ahli sebagai berikut : Menurut (Sukrino Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

31


1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditte yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian diri laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan. Masih menurut sumber yang sama (Sukrisno Agoes, 2004), ditinjau dari jenis pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas: 1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efesien dan ekonomis. 2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakankebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. 3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan system Elektronic Data Processing (EDP). Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, jenis audit dibagi 4 yaitu: 1. Auditor Ekstern : Auditor ekstern/ independen bekerja untuk Kantor Akuntan Publik yang statusnya diluar struktur 32


perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas financial audit. 2. Auditor Intern : Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umunnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. 3. Audit Pajak : Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. 4. Auditor Pemerintah : Auditor pemerintah bertugas menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu audit juga dilakukan umtuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit

atas

ketaatan

pada

peraturan

yang

dikeluarkan

pemerintah. Auditing yang dilakukan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2.1.5

Standar Auditing Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam

menjalankan tanggung jawab professionalnya yaitu sebagai pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing berbeda dengan prosedur 33


auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar-standar ini merupakan dan meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional mereka seperti keahlian dan indepedensi, persyaratan dan pelaporan serta bahan bukti. Pedoman utama adalah 10 standar auditing atau 10 generally auditing standards. Sejak disusun oleh American Institute of Certified Public Accoutant (AICPA) tahun 1947 dan diadaptasin oleh IAI di Indonesia sejak 1973 dan sekarang disebut standar auditing yang di tetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI) kecuali untuk perubahan-perubahan kecil, namun bentuknya tetap sama. Standar-standar ini tidak cukup spesifik untuk dapat dipakai sebagai pedoman kerja oleh auditor

tetapi

menggambarkan

suatu

kerangka

sebagai

landasan

interpretasi oleh AICPA atau IAI. Kesepuluh standar tersebut adalah sebagai berikut: 1. Standar umum 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 2) Dalam

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

penugasan,

indepedensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

34


3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2. Standar Pekerjaan Lapangan 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 3. Standar Pelaporan 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan

laporan

keuangan

periode

berjalan

dalam

hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam prinsip sebelumnya. 3) Pengungkapan

informative

dalam

laporan

keuangan

harus

dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 35


4) Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. 2.1.6

Diferensiasi Kualitas Audit Dalam pendekatan Total Quality Manajement (TQM), kualitas

ditentukan oleh puas atau tidaknya pelanggan/klien. Adanya kepuasan pelanggan/ klien dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya : 1. Hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, 3. Dapat terciptanya loyalitas pelanggan/ klien, 4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntunggkan perusahaan, 5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan /klien, 6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. Teori reputasi memprediksi adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lannox 2000). Dopuch dan Simunic (1980) dan Deange Lo (1981) dalam Schwatz (1996) beragumentasi bahwa ukuran auditor berhubungan positif dengan kualitas auditor. Kualitas audit menurut Deange Lo (1981) dalam Schwatz (1997) didefinisikan sebagai probabilitas error dan irregularities yang dapat dideteksi dan dilaporkan probabilitas pendeteksian dipengaruhi oleh isu yang merujuk pada audit yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan pendapatnya. Isu-isu yang berhubungan dengan isu audit adalah kompetensi auditor, persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan persyaratan pelaporan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP 36


yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Economic of scale yang besar akan memberikan intensif yang kuat untuk memenuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran keahlian KAP tersebut. KAP diklarifikasi menjadi dua yaitu Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan akuntan publik lainnya. Berikut adalah nama KAP Big four yang berafiliasi dengan KAP Indonesia (IAPI, 2013): 1. KAP Osman Bing Satrio & Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte). 2. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young (EY). 3. KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). 4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse (PwC). KAP Non Big Four adalah semua KAP selain Big Four. Kualitas audit adalah kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dirasakan. Suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kualitas produk adalah kunci keberhasilan suatu organisasi yang sangat penting. Kemampuan suatu organisasi menghasilkan produk barang

37


maupun jasa bermutu tinggi merupakan kunci sukses bagi keberhasilan masa datang. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sudah sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik, dan memuaskan jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang diperoleh lebih rendah daripada jasa yang diharapkan maka kualitas jasa dikatakan kurang baik. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Dalam situasi yang berlainan kualitas diartikan secara berbedabeda. Menurut (Garvin : 1990) ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang. Kelima perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas diartikan secara berbeda-beda. Kelima perspektif itu adalah: 1. Trancedental Approach, pendekatan ini memandang bahwa kualitas sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia seni, 2. Product based approach, pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur, 3. User based approach pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi, 4. Manufacturing- based approach, pendekatan ini bersifat suplaybased dan terutama memperhatikan praktikpraktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau sama dengan persyaratannya, 38


5. Value based approach, pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Di Indonesia sendiri, isu mengenai diferensiasi kualitas auditor semakin mengemuka saat pemerintah mengatur jangka waktu pemberian jasa audit oleh KAP dan partner audit melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, KMK Nomor 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Dengan adanya regulasi ini perusahaan diharuskan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP setelah jangka waktu tertentu sehingga mendorong perusahaan untuk memikirkan mengenai kualitas audit yang dibutuhkan . Kesimpulan dari uraian di atas adalah diferensiasi kualitas audit merupakan perbedaan kualitas audit yang dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya dengan reputasi brand-name atau the big four dari KAP tersebut. 2.1.7

Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress) 2.1.7.1 Pengertian Kesulitan Keuangan (Financial Distress) Kesulitan keuangan mempunyai banyak arti. Pada kondisi sesungguhnya,kesulitan keuangan tergambar dari ketidakmampuan atau tersedianya dana untuk membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kesulitan keuangan dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan, tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut mendorong debitor untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi keuangan antara 39


perusahaan, kreditor dan investor (Ross & Westerfield, 1996). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan menghadapi kondisi : a) Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang telah jatuh tempo kepada kreditor, b) Perusahaan dalam kondisi tidak solvable (insolvency). Menurut

Gitman

(1994),

kesulitan

keuangan

dapat

dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu : 1.

2.

Bisnis Failure (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai : 1) Suatu keadaan dimana realized rate of return dari modal yang diinvestasikan secara siginifikan terus menerus lebih kecil dari rate of return pada bisnis sejenis, seperti : investasi pada kosnstruksi sipil dibanding dengan investasi pada konstruksi mekanik dan listrik. 2) Suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan. 3) Perusahaan diklasifikasikan kepada failure, perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun atau memiliki return yang lebih kecil daripada biaya modal (cost of capital) atau negative return. Insolvency (tidak solvable), dapat diartikan sebagai : 1) Technical insolvency timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. 2) Accounting insolvency, perusahaan memiliki negative networth, secara akuntansi memiliki kinerja buruk (insolvent), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut. 3) Bankruptcy, kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan memiliki negative stockholders equity atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari nilai wajar harta perusahaan. Pada kondisi keuangan seperti ini, tuntutan dari kreditor baik pokok maupun bunga pinjaman tidak dapat dipenuhi tanpa melikuidasi harta perusahaan.

2.1.7.2 Faktor Penyebab Kesulitan Keuangan Faktor penyebab kesulitan keuangan, yaitu : 40


1.

Faktor Internal Kesulitan Keuangan Menurut Damodaran (1997), faktor internal penyebab

kesulitan keuangan merupakan factor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal tersebut dapat berupa kesulitan kas, besar jumlah hutang, dan kerugian dari kegiatan operasional perusahaan. 1)

2)

3)

2.

Kesulitan arus kas, disebabkan oleh tidak seimbangnya antara aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (cash flow) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada pada kondisi defisit. Besarnya jumlah hutang, perusahaan yang mampu mengatasi kesulitan keuangan melalui pinjaman bank, sementara waktu kondisi defisit arus kas dapat teratasi. Pada masa depan akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sekiranya sumber arus kas dari operasional perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban pada pihak bank. Ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan dana pinjaman akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (default) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Situasi seperti ini perlu mendapat perhatian manajamen dengan seksama dan terarah.

Faktor Eksternal kesulitan Keuangan Menurut Damodaran (1997), faktor eksternal kesulitan

keuangan merupakan

faktor-faktor di luar perusahaan yang 41


bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor kesternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan tingkat bunga pinjaman. 1)

2)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara atau mengurangi subsidi bahan bakar minyak, menerbitkan kebijakan pemerintah yang dapat membebani dunia usaha dan masyarakat. Pengurangan subsidi tersebut berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, harga bahan bangunan, upah dan ongkos trasnportasi. Kondisi ini akan memicu kenaikan biaya operasional perusahaan dan dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Khususnya pada perusahaan kontaraktor perlu adanya penyesuaian harga kontrak masing-masing proyek agar tidak mengalami kerugian. Kenaikan tingkat bunga pinjaman Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan bank atau non bank, merupakan solusi yang harus ditempuh oleh manajemen agar proses produksi dan investasi dapat berjalan dengan lancar. Konsekwensi dari pinjaman, jika terjadi kenaikan tingkat bunga pinjaman bagi para pelaku bisnis merupakan suatu resiko dan ancaman bagi kelangsungan usaha. Karena akan berakibat pada kenaikan harga pokok produksi dan terganggunya perencanaan arus kas (cash flow) perusahaan. Akibat selanjutnya dari kondisi tersebut produk tidak dapat bersaing dipasaran karena harga jual tinggi dan manajemen mengalami kesulitan untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Hal ini merupakan tanda awal bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

2.1.7.3 Akibat Financial Distress Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh kondisi financial distress pada perusahaan adalah sebagai berikut: 42


1. Hubungan manajer sebagai agen dan manajer sebagai principal akan memburuk karena perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan bagi principal. 2. Perusahaan akan kehilangan kredibilitas dihadapan investor baru sehinggan tidak dapat menambah modal melalui pasar saham. 3. Perusahaan

mendapat

sanksi

dari Bursa

berupa

suspense ataupun delisting. 2.1.7.4 Pihak-pihak yang Membutuhkan Informasi Financial Distress Menurut Almilia dan Kristiadji (2003), prediksi financial distress (kesulitan keuangan) perusahaan menjadi perhatian dari banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut meliputi: 1. Pemberi pinjaman Penelitian

berkaitan

dengan

financial

distress

mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 2. Investor Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu 43


perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga. 3. Pembuat peraturan Lembaga mengawasi

regulator

mempunyai

kesanggupan

tanggung

membayar

hutang

jawab dan

menstabilkan perusahaan individu, hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan. 4. Pemerintah Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam antitrust regulation. 5. Auditor Informasi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi seorang auditor dalam membuat penilaian mengenai going concern (kelangsungan hidup) suatu perusahaan. 6. Manajemen Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan

atau

kerugian

paksaan

akibat

ketetapan

pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi 44


financial distress diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan. Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan, misalnya dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Posisi keuangan auditee mungkin memiliki implikasi penting pada keputusan mempertahankan Kantor Akuntan Publik (KAP). Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching. Auditor switching juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan. 2.1.8

Opini Audit Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit

sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima tipe pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor (Mulyadi, 2002: 20) yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat 45


wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language) Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau telah sesuai standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum, tetapi terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan lain laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion) Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit apabila lingkup audit dibatasi oleh klien, 46


auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, dan prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten. 4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion) Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah: 1) pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit, 2) auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. 47


2.1.9

Fee Audit Fee audit adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh

akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Fee audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan audit. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Masyarakat pada umumnya cenderung mengasosiasikan harga yang mahal sebanding dengan kualitas yang didapatkan, dan sebaliknya Menurut Halim (2008), ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan fee audit antara lain: (1) per diem basis, (2) flat atau kontrak basis dan (3) maksimum fee basis. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Per diem basis Pada cara ini fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali audit fee per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif fee audit per jam untuk tiap tingkatan staf tertentu dapat berbeda-beda. 2. Flat atau Kontrak basis Pada cara ini audit fee dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian. 3. Maksimum fee basis Cara ini menggunakan gabungan dari kedua cara diatas. Pertama kali tentukan tarif per jam, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja. 48


Seorang auditor tentunya bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan fee audit harus disepakati bersama baik oleh klien maupun auditor tersebut. Pengurangan fee audit telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya sebagai alasan utama dalam auditor switching. Eichenseher dan Shields (1983) dalam Chadegani et.al (2011) menemukan bahwa fee audit dan hubungan kerja yang baik merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan auditor yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tentunya dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul setiap waktu yang dapat memicu kenaikan dalam fee audit. Ketika fee audit melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari auditor dengan penawaran fee audit yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas auditor yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Saat manajer merasa tidak nyaman dengan fee audit yang mereka bayarkan, mereka akan mencoba untuk melakukan pergantian KAP sehingga dapat menemukan penawaran yang lebih baik dengan fee audit yang mereka tawarkan. 2.1.10 Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dapat dilakukan oleh perusahaan klien. Perpindahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya merjer antara dua perusahaan yang 49


kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan public yang dahulu, dan merjer antara kantor akuntan publik (Halim, 2008). Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa pergantian auditor bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pergantian yang bersifat peraturan (mandatory) dan yang bersifat sukarela (voluntary). Klien yang mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan mungkin menghadapi dua masalah yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pergantian kantor akuntan publik dan partner audit bagi perusahaan

di

Indonesia.

Undang-undang

tersebut

pertama

kali

diberlakukan di tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri keuangan Nomor 423 tahun 2002. Pasal 6 ayat 4 dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2002 tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang menjelaskan mengenai jangka waktu pengauditan yang sama dengan peraturan tahun 2002 sebelumnya. Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengauditan ini akhirnya berubah pada tanggal 5 Februari 50


2008,

dengan

dikeluarkannya

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini cukup berbeda dengan peraturan tahun 2003 sebelumnya, dimana perbedaan tersebut terlihat pada jangka waktu perikatan audit yang dilakukan oleh sebuah KAP yang semakin bertambah. Pasal 3 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan ini berbeda dengan Peraturan di tahun 2002 dan 2003 yang menyatakan bahwa KAP diperbolehkan mengaudit paling lama untuk 5 (lima) laporan keuangan sebuah perusahaan.

2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik dan pembahasan yang

berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu NO

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

1

Satriantini, Sinarwati, dan Musmini (2014)

Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, dan Ukuran KAP terhadap Pergantian KAP pada

Independen :

Pergantian manajemen dan Opini audit tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP, Ukuran KAP tidak berpengaruh

Pergantian Manajemen, Opini Audit, dan Ukuran KAP. Dependen :

51


Perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di BEI Periode 20092013

Pergantian KAP.

2

Mahantara (2013)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Independen :

3

Wijaya (2011)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor oleh Klien

Independen :

negatif terhadap Pergantian KAP.

Pergantian manajemen Pergantian berpengaruh positif Manajemen, terhadap pergantian Pertumbuhan KAP, Reputasi Perusahaan, Reputasi auditor dan Ukuran Auditor, perusahaan Kesulitan berpengaruh negatif Keuangan, Opini terhadap pergantian Audit Going Concern, Ukuran KAP, Kesulitan Perusahaan, Dan keuangan dan Opini Going Concern Persentase Penurunan ROA berpengaruh terhadap pergantian Dependen: KAP, Pertumbuhan Pergantian KAP. perusahaan dan Persenatase ROA tidak berpengaruh terhadap Pergantian KAP.

Financial Distress, Opini Auditor, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Pertumbuhan Perusahaan dan Peluang untuk Memanipulasi Income Dependen:

Financial Distress, Pergantian Manajemen, dan Peluang untuk Memanipulasi Income tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, sedangkan Opini Auditor, Ukuran KAP, dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pergantian 52


KAP, 4

Damayanti dan Sudarma (2008)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah KAP

Pergantian KAP Independen : Pergantian Manajemen, Opini Akuntan, Fee Audit, Kesulitan Keuangan Perusahaan, Ukuran KAP, Ukuran Perubahan ROA Dependen : Pergantian KAP.

5

Wijayani dan Januarti (2011)

Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia melakukan Auditor Switching

Independen : Opini Audit, Financial Distress, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Penurunan Persentase Perubahan ROA dan Ukuran Klien

Fee Audit, dan Ukuran KAP mempengaruhi pergantian auditor. Pergantian Manajemen, Opini Akuntan, Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Persentase Perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap Pergantian KAP. Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap Pergantian KAP, sedangkan variabel yang lain tidak.

Dependen : Pergantian KAP. 6

Divianto (2011)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan di Indonesia Melakukan Auditor Switch

Independen:

Ukuran KAP tidak berpengaruh Opini Auditor, dan Ukuran KAP signifikan, sedangkan Opini Auditor berpengaruh Dependen: signifikan Pergantian KAP. terhadap pergantian 53


7

Chadegan, Mohamed, dan Jari (2011)

The Determinant Factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange

Independen: Qualified Audit Opinion, Ukuran KAP, dan Financial Distress. Dependen:

KAP. Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching, sedangkan Qualified Audit Opinion dan Financial Distress tidak berpengaruh signifikan.

Auditor Switching. 8

Calderon dan Ofobike (2008)

Determinants of Client Initiated and Auditor Initiated Auditor Changes

Independen: Audit Opinion, Audit Fee, Ukuran KAP, ukuran klien, Going Concern Control Environment, Accounting Disagreement, Financial Estatement

Audit opinion berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh.

Dependen: Auditor Switching. Sumber: Berbagai jurnal Pada penelitian terdahulu tersebut ditemukan beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten, seperti pada penelitian Putu Diah Satriantini, Ni Kadek Sinarwati, dan Lucy Sri Musmini (2014) dan Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2011) variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP , sedangkan menurut Divianto (2011) dan R.M Aloysius Pangky Wijaya (2011) variabel opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP. Begitu juga dengan 54


variabel kesulitan keuangan perusahaan, menurut A.A. Gede Widya Mahantara (2013) variabel kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian KAP, sedangkan menurut R. M Aloysius Pangky Wijaya (2011), Evi Dwi Wijayani dan Indira Januarti (2011), dan Damayanti dan Sudarma (2006) variabel kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut memicu peneliti untuk meneliti lebih lanjut dengan mmenggunakan

variabel opini audit dan kesulitan keuangan

perususahaan sebagai salah satu variabel independen yang akan diuji.

2.3

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka konseptual juga diartikan sebagai suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban – jawaban ilmiah terhadap masalah – masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel – variabel, hubungan antara variabel – variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris (Sekaran, 2006) .Faktor-faktor tersebut yaitu diferensiasi kualitas audit, kesulitan keuangan perusahaan, opini audit, dan fee audit yang dianggap dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perpindahan KAP. Penelitian ini menguji pengaruh diferensiasi kualitas audit (X1), kesulitan keuangan perusahaan (X2), opini audit (X3), dan fee audit (X4) terhadap pergantian KAP (Y).

55


Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut: Diferensiasi Kualitas Audit (X1)

Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kesulitan Keuangan (X2) Perusahaan (X2)

Opini (X audit (X3) 2)

(Y) Fee Audit (X4) (X3)

(X2)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan teori terkait yaitu pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (agency theory) dan teori sinyal (signal theory). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Auditor sebagai pihak yang independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui laporan keuangan. Prinsipal mengharapkan auditor memberikan peringatan awal mengenai kondisi keuangan perusahaan. Data-data perusahaan 56


akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Signal Theory menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberi sinyal (baik positif maupun negatif) kepada para penggunanya. Signal Theory menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005). Signal Theory juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Signal theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan,

57


akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

2.4

Hipotesis Penelitian 2.4.1 Hubungan antara Diferensiasi Kualitas Audit dengan Pergantian Kantor Akuntan Publik Penelitian Seregar et al. (2011) menemukan bahwa masa perikatan audit antara auditor dan klien yang lama dapat menurunkan independensi auditor sehingga kualitas audit menurun. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan auditor switching. Auditor switching didefinisikan sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Perusahaan klien harus memperhatikan kualitas auditor pengganti yang dipilih karena kualitas auditor akan menentukan kualitas audit. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Salsabila dan Prayudiawan (2011) yang menemukan bahwa pengetahuan audit yang dimiliki auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Auditor switching merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan independensi auditor, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas audit. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 pasal 3 yang mengatur pembatasan masa perikatan audit. Pembatasan masa perikatan audit bertujuan untuk mencegah adanya audit tenure yang panjang yang nantinya dapat berdampak negative terhadap kualitas audit. Hasil penelitian dalam penelitian ini mendukung 58


asumsi yang menyatakan bahwa auditor switching dapat meningkatkan kualitas audit karena independensi auditor tetap terjaga. Penelitian Ni Made Dewi Anggun Jayanti

dan Ni Luh Sari Widhiyani (2014) menemukan

bahwa pergantian KAP merupakan hal yang tepat untuk diterapkan agar independensi auditor tidak terganggu, dan ditemukan bahwa perusahaan yang mengganti auditor dan KAP nya secara sukarela bertujuan untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik. 2.4.2 Hubungan antara Kesulitan Keuangan Perusahaan dengan Pergantian Kantor Akuntan Publik Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) akan cenderung melakukan praktek akuntansi yang cenderung menaikkan pendapatan dibandingkan perusahaan yang sehat. Kondisi

perusahaan

yang

berpotensi

bangkrut

memiliki

kecenderungan mengganti auditor karena di dalam lingkungan perusahaan yang sedang mengalami potensi kebangkrutan terdapat pengaruh yang besar pada

ketegangan

hubungan

antara

manajemen

dan auditor

yang

menyebabkan putusnya hubungan kerja antara manajemen dan auditor (Schwartz dan Menon, 1985). Hal inilah yang memicu terjadinya pergantian auditor. Potensi kebangkrutan yang dialami perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan berusaha untuk mencegah kebangkrutan yang mengakibatkan likuidasi. Serangkaian keputusan manajemen dalam rangka mencegah kebangkrutan perusahaan dapat menimbulkan masalah dengan

59


auditor yang mengakibatkan timbulnya dorongan kuat untuk mengganti auditor (Setyorini dan Ardiati, 2006). 2.4.3 Hubungan antara Opini Audit dengan Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah mengaudit laporan keuangan klien, auditor memberikan opininya terhadap laporan keuangan tersebut. Opini yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, misalnya investor. Investor akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak memberikan opini dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Tandirerung, 2006 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen akan memberhentikan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak/more pliable (Carcello dan Neal, 2003 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Divianto (2011) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas laporan keuangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien yang mendapat opini audit yang tidak sesuai dan tidak diharapkan atas laporan keuangannya akan cenderung mengganti KAP. 60


2.4.4 Hubungan anatara Fee Audit dengan Pergantian Kantor Akuntan Publik Pengurangan fee audit telah diidentifikasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya sebagai alasan utama dalam auditor switching. Menurut Eichenseher dan Shields (1983) dalam Chadegani et al. (2011), fee audit dan hubungan kerja yang baik merupakan dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan auditor yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tentunya dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul setiap waktu yang dapat memicu kenaikan dalam fee audit. Ketika fee audit melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari auditor dengan penawaran fee audit yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas auditor yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Saat manajer merasa tidak nyaman dengan fee audit yang mereka bayarkan, mereka akan mencoba untuk melakukan auditor switching sehingga dapat menemukan penawaran yang lebih baik dengan fee audit yang mereka tawarkan. Auditor menetapkan fee audit yang sesuai dan wajar dengan mempertimbangkan

tugas

yang

akan

dikerjakan,

apakah

dalam

pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tinggi, tingkat kesulitan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses auditnya. Tinggi rendahnya fee audit yang ditetapkan menggambarkan image kantor akuntan publik di masyarakat dan apakah auditor professional dalam bidangnya. Dorongan untuk melakukan auditor switching dapat disebabkan oleh fee 61


audit yang terlalu tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP terhadap suatu perusahaan sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara perusahaan klien dengan KAP mengenai besarnya fee audit yang akan diterima oleh auditor tersebut. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris (Indriantoro dan Supomo,1999) . Berdasarkan latar belakang, kerangka konseptual dan tinjauan teoritis, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : diferensiasi kualitas audit, kesulitan keuangan perusahaan, opini audit, dan fee audit berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

62


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency theory)

Recommend Documents