BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1
Landasan Teori dan Kosep
2.1.1
Teori Agensi Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam
teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam hubungan prinsipal dan agen tidak selalu terjadi kesesuaian informasi diantara kedua pihak tersebut. Ketidaksesuaian informasi ini disebut asymmetric information antara pihak agen dengan prinsipal. Asymmetric information yaitu distribusi informasi antara pihak agen dengan prinsipal tidak seimbang. Menurut Jensen and Meckling (1976) asymmetric information dapat menyebabkan dua permasalahan untuk perusahaan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Moral Hazard merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama.
2) Adverse Selection merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benarbenar mendasarkan informasi, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas. Pencegahan terhadap moral hazard maka dibentuk sebuah kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut mengharuskan agen memberikan jasa kepada pemilik. Pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen membuat pemindahan kepemilikan hak kepada manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Akan tetapi, kepentingan dua pihak ini tidak selalu sejalan sehingga muncul agency problem diantara keduanya. Oleh karena itu pihak ketiga dibutuhkan dalam memeriksa tanggung jawab yang telah dilakukan manajemen. Solusi lainnya adalah dengan memberi insentif kepada manajer seperti saham perusahaan. Pemberian insentif semacam itu, manajer akan mempunyai rasa memiliki pada perusahaan sehingga tercipta keselarasan preferensi antara prinsipal dan agen. Namun solusi yang paling tepat adalah adanya pihak penengah yang independen dalam mengatasi permasalahan yang terjadi diantara pihak prinsipal dan pihak agen. Hal ini dilakukan untuk menjamin manajer sebagai agen bertindak sesuai kepentingan pemilik (Dewi, 2014). Argumen ini didukungan dengan penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan setuju untuk mengatasi masalah-masalah antara prinsipal dan agen dibutuhkan pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga yang independen yang dimaksud adalah auditor eksternal. Dengan adanya auditor eksternal yang independen maka pihak prisipal tidak akan
disalahgunakan kepercayaannya. Prinsipal juga dapat memiliki keyakinan yang lebih besar kepada agen dan dapat mengetahui sebaik apa kondisi perusahaan dibawah pengambilan keputusan agen. Manajemen adalah pihak yang menunjuk seorang auditor sehingga terjadi pengalihan tanggung jawab untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, dan berguna bagi pemegang saham. Informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dapat mempengaruhi permintaan akan audit laporan keuangan. Hubungan dalam teori agensi erat kaitannya dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu menunjukan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang. Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal menimbulkan asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetris infomasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal (Dewi, 2014).
2.1.2 Signaling Theory Teori sinyal (signaling theory) mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini
merupakan informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisaikan keinginan pemilik. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono dalam Ayushabrina, 2014). Kualitas informasi yang baik akan mengurangi asimetri informasi yang timbul antara manajemen yang lebih mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Salah satu informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan yang memuat semua informasi keuangan dan non keuangan sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Sesuai dengan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disajikan secara andal, dapat diperbandingkan, mudah dipahami, dan relevan yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Teori sinyal bermanfaat dalam menjelaskan ketepatan waktu (sifat relevan) penyajian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada pihak public sehingga dapat memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai informasi yang bermanfaat atau memiliki good news. Semakin lama audit report lag menyebabkan kurang bergunanya informasi dalam pengambilan keputusan karena informasi kehilangan sifat relevannya. Lamanya audit report lag memberikan sinyal
bahwa
perusahaan
memiliki
bad
news
sehingga
tidak
dapat
mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu (Givoly dan Palmon, 1982).
2.1.3
Audit Report Lag Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan
keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan (McGee, 2007). Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan (Soetedjo, 2006). Sedangkan menurut Naimi et al., (2010) memaparkan bahwa audit report lag adalah jumlah tanggal antara laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan atau tidak menampilkan kualitas laporan keuangan kepada investor. Menurut Dyer dan McHugh (1975) menyatakan bahwa keterlambatan (lag) dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) preliminary lag, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal; 2) auditor’s signature lag, merupakan interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen; serta 3) total lag merupakan, interval waktu antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan publikasi auditan oleh pasar modal. Audit report lag termasuk dalam karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yaitu sifat relevan. Menurut Kieso et al., (2008:37) laporan keuangan dianggap tidak relevan saat laporan keuangan tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.
Laporan keuangan yang relevan yakni memiliki ketepatan waktu (timeliness). Sehingga audit report lag sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Semakin panjang audit report lag, berarti perusahaan akan semakin terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik yang menunjukkan semakin lamanya auditor menyelesaikan pekerjaan audit. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan dan diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketepatan waktu menjadi hal penting karena keputusan yang diambil oleh stakeholders bergantung pada informasi yang disediakan.
2.1.4
Reputasi Auditor Menurut Saputri (2012) informasi keuangan dan kinerja perusahaan akan
lebih dapat dipercaya apabila telah menggunakan jasa KAP. Lee et al., (2008) menyatakan bahwa KAP yang berafiliasi dengan Big Four lebih awal dalam menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan KAP non-Big Four. Hal tersebut dikarenakan KAP Big Four memiliki ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih spesialis sehingga membuat pekerjaan audit yang dilakukan lebih efisien.
Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four di Indonesia, yaitu: 1) KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan. 2) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 3) KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja. 4) KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio. KAP yang lebih besar memiliki reputasi dan kualitas audit lebih baik dari KAP kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar cenderung mengurangi audit report lag karena memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan reputasi dan kualitas yang dimiliki KAP kecil (Sutikno, 2015).
2.1.5
Tenure Audit Tenure audit adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik
melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Definisi lain tenure audit menurut Geiger dan Raghunandan (2002) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Peraturan mengenai jangka waktu perikatan audit diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang
mengatur perihal pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang mengatur perihal pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Penelitian mengenai tenure audit dalam berbagai proxi telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian Geiger dan Raghunandan (2002) mengenai hubungan antara tenure audit terhadap kegagalan audit. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa kegagalan audit lebih tinggi pada tahun awal masa audit. Penelitian Lee et al., (2009) menguji kembali hubungan tenure audit dengan audit report lag pada lingkup penelitian yang lebih besar dilihat dari penelitian 2000 hingga 2005 pada perusahaan yang merupakan klien dari berbagai KAP di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tenure audit terkait dengan tingkat efisiensi audit yang lebih tinggi, yakni berupa audit report lag yang pendek. Pada umumnya, penjelasan yang dapat menguraikan hubungan negatif antara tenure audit dengan audit report lag dibangun berdasarkan argumen bahwa auditor dengan tenure audit yang lebih pendek belum memiliki pemahaman yang mendalam dan memadai tentang perusahaan, sehingga memperbesar potensi kegagalan audit yang dapat mengakibatkan durasi audit report lag yang lebih
panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan rentang waktu khusus bagi auditor untuk membangun pemahaman atas karakteristik bisnis dan operasional perusahaan pada masa awal perikatan audit (Ardianti, 2013). Start-up dibutuhkan agar auditor menjadi lebih familiar dengan pencatatan, operasional, kendali internal, serta kertas kerja (working paper) klien (Ashton et al., 1987). Hal ini mengakibatkan auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pelaksanaan proses audit pada tahun-tahun awal perikatan audit dengan perusahaan (Caramanis dan Lenox, 2008). Dengan demikian, pemahaman auditor atas karakteristik operasional perusahaan menjadi lebih lengkap dan mendalam seiring peningkatan tenure audit (Carcello dan Nagy, 2004).
2.1.6
Komite Audit Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK dalam surat edaran No. SE-
03/PM/2000 dinyatakan bahwa emiten publik harus mempunyai komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dengan dipimpin oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep643/BL/2012 adalah sebagai berikut: 1) Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,
pengetahuan,
pengalaman
sesuai
dengan
bidang
pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 2) Anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan
usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3) Anggota komite audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. 4) Anggota komite audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 5) Anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. 6) Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 7) Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. 8) Anggota komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9) Dalam hal anggota, komite audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. 10) Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 11) Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001:11) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Pada umumnya, tanggung jawab komite audit dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: 1) Laporan Keuangan (Financial Reporting) Komite audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya. 2) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Komite audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika,
melaksanakan
pengawasan
secara
kepentingan dan kecurangan
efektif
terhadap
benturan
yang dilakukan oleh karyawan
perusahaan. 3) Pengawasan Kontrol (Corporate Control) Komite audit memberikan pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.
2.2
Hipotesis Penelitian
2.2.1
Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag Perusahaan yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam
menyampaikan laporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008). Kantor Akuntan Publik dengan reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Indikator tersebut dapat dinilai dengan penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Big Four (big 4) atau bukan (Wulantoro, 2011 dalam Sutikno 2015). Menurut Yuliana dan Ardiati dalam Aditya dan Anisyukurillah (2014), KAP big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan non big four sehingga auditor big four dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien.
Penelitian Ayushabrina (2014), Angruningrum dan Wirakusuma (2013), serta Kartika (2011) menguji pengaruh reputasi auditor terhadap audit report lag. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sutikno (2015), Tambunan (2014), Aditya dan Anisyukurillah (2014), Arifa (2013), dan Saputri (2012) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H1: Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
2.2.2
Pengaruh Tenure Audit terhadap Audit Report Lag Berdasarkan penelitian Ashton et al., (1987) atas perusahaan-perusahaan
yang diaudit oleh U.S Offices of Peat, Marwick, Mitchell & Co., menghasilkan simpulan bahwa salah satu penyebab perusahaan mengalami audit report lag yang lebih panjang adalah karena memiliki tenure audit KAP yang lebih pendek. Signifikansi pengaruh tenure audit KAP terhadap audit report lag kemudian dibuktikan kembali oleh Lee et al., (2009). Dalam penelitian Lee et al., (2009) mengajukan argumen bahwa tenure yang lebih panjang akan meningkatkan efisiensi audit. Peningkatan efisiensi tersebut memungkinkan auditor untuk menyelesaikan audit lebih cepat, yang disebabkan oleh adanya peningkatan dalam pengetahuan auditor atas bisnis perusahaan klien. Selain itu, Habib dan Bhuiyan (2011) membuktikan bahwa perusahaan dengan tenure audit yang lebih pendek menghasilkan audit report lag yang lebih panjang. Hasil penelitian Dewi (2014)
mendukung hasil penelitian dari Lee et al., (2009) dan Habib dan Bhuiyan (2011) yang menyatakan bahwa tenure audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Rustiarini dan Sugiarti (2013) meneliti pengaruh tenure audit terhadap audit report lag dengan menunjukkan hasil bahwa tenure audit tidak berpengaruh terhadap report lag. Sedangkan penelitian Wiguna (2012) dan Ardianti (2013) menunjukkan hasil bahwa tenure audit berpengaruh positif terhadap audit report lag. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H2: Tenure audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
2.2.3
Pengaruh Komite audit terhadap Audit Report Lag Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tugas dan tanggung
jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good coporate governance terutama transparasi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif dan juga mengawasi proses pelaporan akuntansi dan audit atas laporan keuangan perusahaan (Ardianti, 2013). Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan salah seorang anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite audit yang anggotanya memiliki keahlian keuangan sangat penting dalam rangka menangani efektifitas kinerja auditor eksternal. Hal ini dikarenakan tugas komite audit sebagai mediator antara pihak manajemen dengan
auditor eksternal (Hashim dan Rahman, 2011). Selain itu, komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan dipandang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan dalam hal ini kaitanya dengan audit report lag. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hashim dan Rahman (2011), Wijaya dan Rahardja (2012), Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Sedangkan penelitian Rachmawati (2008), Angruningrum dan Wirakusuma (2013) tidak mempengaruhi audit report lag. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag.
2.2.4
Komite Audit Moderasi Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Audit Report Lag Besarnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh
tingginya kualitas yang dihasilkan dari jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka. Menurut Kartika (2011) Kantor Akuntan Publik yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Sehingga informasi dapat lebih cepat diterima pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bursa Malaysia mengindikasikan bahwa salah satu mekanisme Corporate Governance yaitu komite audit berperan penting di dalam pencapaian tujuan dari Bursa Malaysia agar ketepatan waktu pelaporan keuangan
dapat tercapai (Hashim dan Rahman, 2011). Komite audit merupakan salah satu komponen corporate governance yang berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris. Rahayu dalam Widosari dan Rahardja (2012) menyatakan dengan kontribusi yang diberikan oleh komite audit diharapkan dapat membantu proses audit yang dilakukan oleh auditor dan akhirnya dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan auditan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H4: Komite audit memperkuat pengaruh reputasi auditor terhadap audit report lag.
2.2.5
Komite Audit Moderasi Pengaruh Tenure Audit terhadap Audit Report Lag Efraim (2010) memandang bahwa tenure audit yang panjang akan
mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Semakin panjang tenure audit mengakibatkan auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik klien serta operasional bisnis kliennya. Hal ini akan menciptakan efisiensi yang semakin meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat diselesaikan dengan kata lain audit report lag (ARL) semakin pendek (Dewi, 2014).
Pembentukkan Komite Audit dan Dewan Komisaris pada perusahaan go public merupakan salah satu cerminan pelaksanaan GCG yang dapat membantu mengawasi operasi perusahaan terutama dalam rangka penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat mengefisiensikan proses audit oleh pihak eksternal. Menurut Andi (2010) komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Kalbers (1992) menyebutkan terdapat tiga faktor pendukung keberhasilan tugas komite audit, yaitu kewenangan formal, kerjasama manajemen, dan kualitas/kompetensi anggota komite audit. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite, fungsi dan peran dari komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga laporan audit dapat selesai lebih cepat (Rianti dan Sari 2014). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: H5: Komite audit memperkuat pengaruh tenure audit terhadap audit report lag.
